Ribka Tjiptaning Minta Warga Tunda Kehamilan

DOK. BKKBN JAWA BARAT

Ribka Tjiptaning Proletariyati

Fraksi

Partai PDIP

Dapil

Jabar IV (Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi)

Pandemi dan situasi ekonomi penting untuk disikapi secara bijak oleh keluarga, khususnya warga Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Terutama menyangkut rencana kehamilan. Demi kebaikan keluarga, anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariyati mengimbau warga menunda kehamilan selama pandemi Covid-19.

Ribka mengungkapkan hal itu saat berlangsungnya sosialisasi

program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) bersama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat di Rumah Sakit Pelita Rakyat, Lembursitu, Sukabumi, beberapa waktu lalu. Tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga mengkhawatirkan minimnya asupan gizi lantaran merosotnya pendapatan masyarakat selama masa pandemi.

Khusus terkait program Bangga Kencana, Ribka mengajak pasangan usia subur menunda kehamilan selama pandemi Covid-19. Sebab, kurangnya asupan gizi akan berpengaruh pada kesehatan anak, sehingga dikhawatirkan melahirkan anak stunting.

“Kita akui perekonomian Indonesia saat ini sedang masa sulit. Juga hamil pada saat ini sulit bagi ibuibu karena jika hamil pasti ada lesunya, terlebih jika suaminya tidak kerja bisa mempengaruhi lahirnya anak stunting,” ujar Ribka.

Untuk itu, Ribka menyarankan agar masyarakat terlebih pasangan usia produktif agar rajin dan tidak takut memeriksakan diri mengontrol KB ke puskesmas maupun rumah sakit. Dia mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan alat kontrasepsi KB selama pandemi berlangsung. Selain itu, bagi kaum pria yang sudah siap vasektomi untuk segera melaksanakan.

“Jangan sampailah masa sulit ini ada kehamilan. Karena kondisinya akan lebih sulit dari masa kehamilan pada saat normal. Apalagi jika suami dirumahkan. Tentunya jika program KB-nya tidak diperhatikan bisa membuat angka kehamilan melonjak di tahun berikutnya,” imbuh dia.

Di bagian lain, Ribka menjelaskan, sosialisasi dan bakti sosial merupakan kegiatan rutin Komisi X DPR RI bersama BKKBN. Khusus selama pandemi, kegiatan sosialisasi didesain berbeda untuk menyesuaikan dengan protokol pencegahan covid-19.

“Ini agenda biasa seperti tahun sebelumnya, menyosialisasikan keluarga berencana di Puskesmas dan di sekolah-sekolah. Hanya saja, saat ini pesertanya dibatasi dan dihadiri oleh perwakilan saja untuk memberikan semangat kepada akseptor KB,” kata Ribka.

Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19 ini banyak di antara peserta KB khawatir pergi ke puskesmas. Sebagian masyarakat beranggapan puskesmas sebagai sarang penyakit. Padahal, hal itu tidak benar sama sekali.

“Kita menyampaikan agar akseptor KB tetap semangat dan tidak terlalu takut berlebihan. Yang perlu diperhatikan adalah tetap harus hati-hati,” ujarnya.

Selain memberikan sosialisai, Ribka memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) lengkap untuk tenaga medis di puskesmas setempat. Dia pun memberikan sumbangan berupa sembako untuk masyarakat.

“Untuk perlindungan diri tenaga medis di puskesmas-puskesmas, kami menyumbangkan baju hazmat, hand sanitizer, dan masker. Penyerahanya kita wakilkan agar tidak terjadi kerumunan,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana mengaku senantiasa mewaspadai adanya peningkatan jumlah ibu hamil. Alasannya, hamil pada masa pandemi itu sangat menyulitkan. “Tapi berdasarkan hasil evaluasi pemantauan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, trennya tidak terlalu menghawatirkan,” ungkap Kusmana.

Belum diketahui angka pasti jumlah ibu hamil pada masa pandemi Covid-19. Namun, kata Kusmana, angkanya cenderung menurun jika dibanding kurun.

“Adapun ibu hamil saat ini merupakan data sebelum pandemi Covid-19. Sedangkan, pada masa pandemi ini tidak menunjukan gejala yang menghawatirkan,” katanya.

Meskipun begitu, lanjut Kusmana, potensi terjadinya peningkatan jumlah ibu hamil masih tetap ada. Ada beberapa faktor yang berpotensi termasuk pada masa stay at home (tetap di rumah).

“Salah satu contohnya pada saat suami istri tidak ke mana-mana, pada saat itu peluang untuk melakukan kewajiban suami istri cukup tinggi,” ujarnya.

Di bagian lain, Kusmana menjelaskan, kemitraan BKKBNKomisi IX DPR RI merupakan sinergi eksekutif dan legislatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai fungsinya, BKKBN berperan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang mendapat tugas dalam penyelenggaraa program Bangga Kencana, adapun DPR RI menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian, kebersamaan BKKBN-Komisi IX dalam sosialisasi dan bakti sosial ini merupakan salah satu wujud akuntabilitas pelayanan publik.

“Sebagai mitra, BKKBN-DPR RI selalu berjalan berdampingan. Saling bahu-membahu. Tidak bisa saling mendahului atau saling meninggalkan, tapi kita harus bersama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat. •NJP