28 minute read
orang lulusanya tahun ini
Program Pemprovsu Muluk-muluk DPRD Tolak Kembangkan RS Haji
MEDAN (Waspada): DPRD Sumut menolak rencana Pemprovsu mengembangkan Rumah Sakit (RS) Haji menjadi bertaraf internasional, jika menggunakan dana pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMK) Rp1,7 triliun lebih.
Advertisement
“RS Haji bisnis berorientasi sosial. Jika dikebangkan menggunakan dana pinjaman, maka akan memperberat beban Pemprovsu,” kata anggota Komisi C DPRD Sumut Loso, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut, Rabu (5/2). Rapat itu dipimpin Ketua Komisi C Ajie Karim, dan dihadiri Plt. Kepala BPKAD Sumut Ismail Sinaga.
Sementara itu anggota Komisi C Ebenejer Sitorus, meminta Pemprovsu tidak tergiur melihat banyaknya pasien berobat ke luar negeri, sehingga tertarik membangun RS bertaraf internasional. “Kami di Komisi C tidak sepakat kalau Pemprovsu mengutang untuk mengembangkan RS Haji. Kalau rencana itu tetap dilakukan, keuangan kita akan bangkrut,” ujarnya. Ebenejer dan Loso, menilai program Pemprovsu terlalu muluk-muluk, karena bukan skala prioritas bagi masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah, yang kondisinya banyak yang hancurlebur, terutama pasca bencana alam seperti banjir bandang.
Waspada/ME Ginting PLT WALI Kota Akhyar Nasution saat menerima kepala kantor Imigrasi.
Kantor Imigrasi Tawarkan Kerjasama Dengan Pemko Medan
MEDAN (Waspada): Plt.Wali Kota Medan Akhyar Nasution, menerima kunjungan Kakan Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan Supartono, dan Kepala Imigrasi Kelas I TPI Polonia Samuel Toba, di Balai Kota Medan, Kamis (6/2).
Selain bersilaturahmi dan memperkenalkan diri, keduanya juga sangat mengharapkan dukungan sehingga mereka dapat memberikan layanan keimigrasian dengan sebaikbaiknya sehingga memuaskan masyarakat.
Di awal pertemuan dengan Plt Wali Kota, Supartono memperkenalkan diri sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang baru terhitung 8 Januari 2020, sedangkan Samuel Toba, menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia sejak 16 Januari 2020.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, Supartono melaporkan, Imigrasi kelas I Khusus TPI Medan membuka pelayanan paspor di Mall Deli Park, Podomoro City guna mensukseskan Festival Keimigrasian 2020, Sabtu (25/1). Dalam kegiatan itu, jelasnya, mereka menghadirkan pelayanan paspor berupa foto, wawancara dan pembayaran paspor langsung di mall dan mengantar paspor selesai dengan tidak memungut ongkos kirim, serta menyediakan hiburan dan bagi-bagi cinderamata. Supartono selanjutnya menawarkan kepada Akhyar Nasution, untuk membantu pengurusan paspor bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memiliki paspor. Selain menyediakan petugas, mereka juga akan mendatangkan peralatan untuk mendukung kelancaran pembuatan paspor tersebut. S
Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Samuel Toba, usai memperkenalkan diri, kemudian mengundang Plt Wali Kota untuk menghadiri acara Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Lanuching Epaspor di Kantor Imigrasi kelas I TPI Polonia Jl. Mangkubumi Medan, Selasa (11/2).
Sementara itu, Plt. Wali kota Akhyar Nasution, berharap kedua pejabat tersebut dapat menjalankan tugas dengan baikm sehingga pelayanan keimigrasian memuaskan masyarakat.
“Memang sejauh ini tidak ada terdengar keluhan dari masyarakat. Semoga pelayanan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Pemko Medan siap mendukungnya, sehingga pelayanan yang diberikan benarbenar sangat memuaskan masyarakat,” kata Akhyar. (m50)
Pengurus KNPI Sumut Dilantik
Wagubsu: Tetaplah Jaga Kekompakan
MEDAN (Waspada): Memanfaatkan momentum pelantikan Pengurus Periode 2019-2022, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut melakukan gebrakan dengan meluncurkan Aplikasi Smart KNPI APP atau Aplikasi KNPI Smart, di Hotel Santika, Rabu (5/2).
Acara pelantikan pengurus KNPI Sumut dan peluncuran Aplikasi KNPI Smart hari itu dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah (ijek), Ketua Umum (Ketum) DPP KNPI Noer Fajriensyah, Ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Sumut Kadrat Shah, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Nasution, dan undangan lainnya.
Ketua KNPI Sumut El Adrian Shah, mengatakan era Revolusi Industri 4.0 menuntut kesiapan semua pihak. Revolusi yang mengubah sistem elektronik ke digital ini diprediksi akan mempengaruhi semua sektor. ”Aplikasi ini disiapkan untuk mewujudkan transpormasi besar KNPI sebagai wadah kaum milenial dalam menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0,”ujarnya. Dikatakan El, melalui aplikasi ini, seluruh pemuda di Sumut diharapkan mendapat akses yang baik dan terarah dalam mewujudkan cita-citanya. Aplikasi ini memberikan seluruh informasi yang penting bagi pemuda dan warga di Sumut lewat sejumlah kanal, yakni Kanal Berita, Kanal Inspirasi, Kanal Jadwal, Kanal Report, Kanal Kuliner, Travel dan Gerai. Lewat Kanal Berita, lanjut El, Aplikasi KNPI Smart dibangun untuk memberikan informsi yang baik dan terarah kepada seluruh khalayak, dan menjadi wujud konsistensi KNPI dalam memerangi hoax dan informasi tidak benar.
Sedangkan melalu Kanal Inspirasi, diharap akan mampu menggugah kaum milenial Sumut dalam berkarya. Kanal ini berisi tema-tema tentang keberhasilan pemuda Sumut dalam bidang ekonomi/wirausaha, pendidikan, olahraga, seni dan lainnya. “Aplikasi ini nantinya akan memberikan ruang kepada seluruh kaum muda dalam berkarya dibidang kuliner, travel dan tempat promosi bagi produk yang dihasikan,’’ sebut El. Sempat kaget Sementara itu, Wagubsu Ijeck, menyebutkan awalnya sempat kaget melihat ‘gemuknya’ pengurus yang dilantik, mencapai 430 orang. Namun dia kemudian memakluminya, hal itu sebagai wujud keinginan El Adrian Shah, menyatukan seluruh potensi pemuda yang ada di Sumut. “Sejak melihat pelantikan baru malam ini saya lihat pengurusnya sampai 400-an orang. Ini menggambarkan Bung El Adrian, ingin keterwakilan pemuda ada di kepengurusannya. Supaya semua merasa memiliki KNPI. Tetaplah jaga kekompakan,”ujar Ijeck. Begitupun Ijeck menyadari bahwa tugas tanggungjawab pengurus, khususnya El sebagai Ketua tidaklah mudah memimpin gerbong yang cukup besar. Oleh karenanya dibutuhkan keiklhasan dalam memimpin. “Mari sama-sama kita membantu Kamtibmas. Beda pilihan boleh, tapi jangan sampai kita terpecah belah. Kita jaga kekompakan kita, dan jangan sia-sia waktu. Karena waktu tidak akan terulang dan penyesalan selalu datang terlambat,”pungkasnya. (cyn)
Waspada/Ist KETUA KNPI Sumut El Adrian Shah bersama Pengurus KNPI Periode 2019-2022 yang baru dilantik. “Untuk apa mengembangkan rumah sakit kalau mengutang. Lebih baik dana yang ada digunakan untuk membangun jalan di sejumlah daerah. Apalagi diketahui dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) di tahun 2020 ini tidak ada lagi disalurkan ke pemerintah kabupaten/ kota,” ujar Loso. Anggota dewan lainnya Tuahman Purba, juga mengaku ragu RS Haji dijadikan RS bertaraf Internasional. “Jangan kita bermimpi bisa mengelola bisnis sosial ini, sebab kita ketahui rumah sakit itu saat ini sedang megap-megap. Jangan tergiur dengan banyaknya pasien berobat ke luar negeri,” tandasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BPKAD Sumut Ismail Sinaga, mengatakan pada 2020 Pemprovsu mengembangkan RS Haji dengan cara melaksakan tiga program. Yakni membangun infrastruktur jalan dan jembatan serta bendungan dengan menggunakan dana pinjaman dari PT. SMI sebesar Rp3 triliun triliun lebih.
Untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang, tambah Ismail, wajib mendapatkan persetujuan DPRD Sumut yang dilakukan bersamaan dengan pembahasaan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari APBD. “Penolakan (DPRD) ini akan kami bahas lebih lanjut. Pada kesempatan ini kami hanya menyampaikan informasi awal,” ujar Ismail Sinaga, usai RDP. (h03)
DLH Harus Tegas Sikapi Limbah Industri
MEDAN (Waspada): Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, diminta tegas menyikapi persoalan limbah di Kota Medan, baik skala kecil maupun besar, kalau memang tidak sesuai dengan peraturan. Apalagi, selama ini DLH hanya melihat persoalan limbah dalam skala besar, seperti pabrik-pabrik.
“Padahal industri skala kecil justru lebih banyak yang melanggar peraturan, yakni tidak ada Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) seperti restoran dan rumah makan. Ini yang terkadang luput dari perhatian, atau memang sengaja diluputkan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Sudari, Kamis (6/2).
Menurut dia, sesuai yang dinyatakan dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Bab XV Pasal 98, setiap orang yang dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan, pidana penjara paling singkat selama 3 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
“Artinya, dalam undang-undang tersebut jelas sanksinya dan ini harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, ada indikasi pembangkangan terhadap undang-undang, dan ini DLH harus bertindak,” tuturnya. Politisi PAN ini menjelaskan, harus ada shock terapi dari DLH terhadap pencemaran limbah itu, sehingga ada efek jera untuk tidak mengulanginya.
Sementara itu, Ketua Komisi II Aulia Rachman menuturkan, Komisi II saat ini fokus terhadap persoalan limbah dan upah. Sebab, persoalan ini paling banyak terjadi di Medan.
“Dari hasil sidak dan kunjungan yang kita lakukan, kedua persoalan ini kerap kali ditemukan. Bahkan, dari sidak dan kunjungan itu, rata-rata upah pekerja masih dibawah Upah Minimum Kota (UMK),” katanya. (cyn)
MEDAN (Waspada): DPRD Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) serius melaksanakan program ‘Yok Bikin Cantik Medan’ yang sering digaungkan Plt. Wali Kota Akhyar Nasution. Diharapkan program ini tidak hanya menjadi slogan kosong saja.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan Afri Rizki Lubis, Selasa (4/2). Dia mengaku mengapresiasi program tersebut, karena sangat positif untuk masyarakat dan Kota Medan. ‘’Karena itu kita dorong Pemko serius melaksanakannya,’’ katanya.
Disebutkan Rizki, dibutuhkan kerjasama dan konsistensi semua pihak dalam menyukseskan program ini. Mulai dari jajaran pemerintah tingkat paling bawah (kepala lingkungan), kelurahan, kecamatan sampai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala daerah sebagai pimpinan.
Bila kerjasama dan koordinasi di jajaran pemerintah sudah tertata baik, baru kemudian dilakukan sosialisasi, sekaligus mengajak masyarakat untuk peduli dengan kebersihan dan merawat lingkungan.
‘’Jadi menurut saya kuncinya dipemerintah. Kalau dijajaran pemerintah sudah terkoordinir baik, mengajak serta masyarakat akan mudah. Tapi kalau masyarakat saja yang diminta untuk berperan, maka program ini tidak akan sukses,’’ kata Rizki.
Ketua Komisi III ini mengaku yakin, tidak ada masyarakat yang tidak mendukung program mempercantik kota ini. Namun harus dimulai dari aparatur. ‘’ Bagaiman setiap kepala lingkungan mampu mengajak masyarakat terus menjaga dan memelihara lingkungan, pada tingkat kelurahan terus melakukan pengawasan dan memberikan stimulasi agar konsisten dalam menjaga kebersihan serta bersama-aama dengan masyarakat terus berkomitmen memelihara lingkungan,” sebutnya.
Selanjutnya, pada tingkat kecamatan harus mampu berkoordinasi secara aktif dengan lurah, kepala lingkungan serta masyarakat. Kemudian, camat dan lurah juga harus aspiratif, sehingga masyarakat merasa terhargai dalam melaksanakan kerja-kerja mempercantik kota.
“Sedangkan wali kota, harus terus memberikan ruang kepada camat untuk melaporkan secara langsung tentang kondisi wilayahnya. Hal ini agar kerja-kerja dari setiap dinas benar-benar terlaksana dengan baik, berkualitas dan bisa dimanfaatkan semua masyarakat,” imbuhnya. (cyn)
Pemko Diminta Bentuk Satgas Anti Rentenir Lindungi UMKM
MEDAN (Waspada): Melindungi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan, diminta membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Rentenir. “Saat ini sering kali pelaku UMKM menjadi sasaran rentenir, sehingga keberadaan mereka sulit tumbuh dan berkembang. Satgas ini dilakukan sebagai upaya pencegahan,” ujar Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS Rudiawan Sitorus, Kamis (6/2). Kata dia, para pelaku UMKM perlu mendapatkan pembinaan dan pengawalan sehingga bisa bersaing. “Pembinaan UMKM mutlak sangat diperlukan, agar mereka bisa bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Dalam persoalan ini, pemerintah harus mengutamakan produk UMKM. Kebutuhan konsumsi dan produksi kota Medan diharapkan juga memakai produk UMKM,” tutur Anggota Komisi III ini.
Dalam persoalan lebih luas, Rudiawan meminta Pemko Medan, melakukan evaluasi terhadap rentenir berkedok koperasi yang menjebak para UMKM.
Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan M Rizky Lubis Menurut dia, Satgas anti rentenir ini akan mempersempit ruang gerak rentenir, karena rentenir kerap kali menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
“Kita dorong ini agar Pemko segera bentuk Satgas di setiap kecamatan, tujuannya meminimalisir pergerakan rentenir dan memberikan keamanan serta kenyamanan kepada masyarakat dari ancaman rentenir,” sebutnya.
Nantinya, kata dia, kita harap tim satgas anti rentenir bertugas memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahayanya terjebak rentenir. Selain itu, akan bernegosiasi pada rentenir agar bunga ditiadakan dan mengalihkan pembiayaan utang masyarakat ke koperasi dan lembaga keuangan resmi lainnya. (cyn)
Waspada/Ist WAGUBSU Musa Rajekshah, memperhatikan salah satu benda bersejarah, saat meninjau Museum Sumut.
Museum Sumut Akan Direnovasi Tahun Ini
MEDAN (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) berencana akan merenovasi dan membenahi Museum Negeri Sumut pada tahun ini. Dengan begitu museum itu diharapkan dapat menjadikebanggaan masyarakat Sumut dan magnet wisata baru di daerah ini. Rabu (5/2), Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah (Ijeck), meninjau kondisi Museum Negeri Sumut yang terletak di Jl. H.M. Joni. Katanya, renovasi museum dilakukan, selain bertujuan untuk menambah jumlah wisatawan yang datang, juga untuk mengedukasi sejarah kepada anak-anak kita yang ada di Sumut.
Didampingi Asisten Administrasi Umum M. Fitriyus, Plt. Kepala BPKAD Ismael Sinaga, Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Balitbang Sumut Martina Silaban dan Kepala UPT Museum Negeri Sumut Sugiarto, Wagubsu meninjau seluruh bangunan museum dari lantai satu hingga lantai dua. Tidak jarang Wagub dan rombongan berhenti dan mengamati beberapa koleksi museum. Sejak diresmikan pertama kali tahun 1982, museum yang kini menyimpan sekitar 7.000 koleksi ini belum pernah direnovasi secara total. Padahal, museum yang berdiri di atas lahan seluas 10.468 m² tersebut diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman, sehingga menarik minat masyarakat untuk berkunjung.
Disebutkan Ijeck, setelah setelah melihat perkembangan museum-museum yang ada saat ini, ternyata sudah banyak yang memasukkan konsep digital di dalamnya. Kondisi seperti ini lah yang sesuai dengan keinginan anak-anak kita yang serba digital. ‘’Mereka tidak akan tertarik untuk datang ke sini (museum), karena masih menggunakan pola lama. Atas dasar itulah kita ingin merenovasi total museum ini,’’ sebutnya. Kata Ijeck, jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka tidak akan ada yang mau datang ke museum. Dan museum ini pun tidak akan bisa menjadi pusat edukasi. ‘’Tidak bisa juga menjadi pusat sejarah dan budaya di Sumut. Paling tidak orang datang ke sini bisa mengetahui apa itu Sumut,” terangnya. (m12)
Dirut Tirtanadi Diduga Terlibat Korupsi Penerbitan P2K3
MEDAN (Waspada): Dirut PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri diduga terlibat praktik kolusi dan korupsi terselubung melalui penerbitan surat keputusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PDAM Tirtanadi.
Selain dinilai mal administrasi dan penyalahgunaan kewenangan, penetapan pemberian honor bagi para direksi PDAM Tirtanadi yang termasuk dalam P2K3 juga dianggap telah mencoreng citra Sumut Bermartabat sesuai harapan Gubsu Edy Rahmayadi. Hal tersebut dikatakan Sekretaris perkumpulan Kelompok Kerja Kehumasan Sumatera Utara (Pokja Humas-Sumut) Mirza Syahputra SE, kepada wartawan di Medan, kemarin. Mirza Syahputra menyesalkan kebijakan Trisno Sumantri selaku Dirut PDAM Tirtanadi yang menerbitkan SK nomor : KEP.107A/DIR/ SMM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), yang berisi pemberian honor kepada para direksi dengan besaran Rp36 juta pertahun untuk Trisno Sumantri selaku Ketua P2K3 dan Rp24 juta pertahun masing-masing untuk Feby Milanie, Joni Mulyadi, dan Fauzan Nasution selaku wakil ketua P2K3 sampai tahun 2024.
“Menurut kami, ini namanya akal-akalan untuk memperkaya diri, karena sebenarnya para direksi PDAM Tirtanadi yang sudah menerima gaji besar dan fasilitas mewah, bertanggung jawab penuh untuk manejemen keselamatan kerja,” tutur Mirza.
Dijelaskan Mirza, prilaku jajaran direksi dibawah komando Trisno Sumantri yang menerima honor tambahan selain gaji dengan berlindung pada SK P2K3 dinilai menyalahi proses administrasi untuk penerbitan surat keputusan pada sebuah perusahaan daerah.
“Mungkin mereka lupa bahwa untuk masalah keselamatan kerja pada sebuah perusahaan, sebenarnya sudah ada lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh Departemen Tenaga Kerja RI yang membidangi Sistem Manajemen Kesehatan Keselamtan Kerja atau dikenal dengan sebutan SMK3,” kata Mirza.
Lebih disesalkan lagi, sebut Mirza, adalah penambahan penghasilan yang diterima oleh para direksi tersebut tidak berpengaruh sedikitpun pada upaya peningkatan pelayanan PDAM Tirtanadi kepada pelanggan. “Sepertinya mereka hanya mengambil keuntungan pribadi selagi masih menjabat sebagai direksi di PDAM Tirtanadi, tanpa mau perduli apakah BUMD milik Pemprovsu tersebut bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terbukti bahwa Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPM) Kementrian PU/PR memberikan penilain buruk kepada PDAM Tirtanadi dengan posisi di peringkat ke 98,” ujarnya. Mirza berharap Gubsu Edy Rahmayadi segera mengambil kebijakan tegas untuk membatalkan SK P2K3 PDAM Tirtanadi dan menjatuhkan sanksi kepada jajaran direksi khususnya Trisno Sumantri selaku pihak yang paling bertanggung jawab dalam penerbitan SK P2K3 karena dinilai telah mencoreng harapan Gubsu dan Wagubsu yang ingin menjadikan Sumut bermartabat. “Kami juga berharap Instansi dan lembaga terkait di Sumatera Utara, segera turun tangan menyelidiki adanya kemungkinan pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh Trisno Sumantri dalam menerbitkan SK P2K3 PDAM Tirtanadi,” kata Mirza.
Sementara itu, Kadiv Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi Humarkar Ritonga saat dikonfirmasi terkait tudingan itu secara tertulis melalui WhatsApp, Rabu (5/2), setelah ditunggu sampai Kamis (6/2), tidak membalas atau memberikan jawaban. (cwan)
Dosen Pertanian UISU Raih Profesor
MEDAN (Waspada): Salah satu dosen Fakultas Pertanian UISU Dr Ir Tri Martial MP, meraih gelar profesor atau guru besar di bidang ilmu pembangunan pertanian.
Penyerahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas gelar tersebut dilakukan Kepala LLDikti Wilayah I Prof Dian Armanto kepada Rektor UISU Dr H Yanhar Jamaluddin MAP, dan selanjutnya diserahkan kepada Dr Ir Tri Martial MP, di ruangan Kepala LLDikti Jl. Sempurna Tanjungsari Medan, Rabu (5/2).
Selain Rektor UISU Dr H Yanhar Jamaluddin MAP, dan Dr Ir Tri Martial MP, hadir juga Ketua Umum Yayasan UISU Prof Ismet Danial Nasution drg, dan Sekretaris Umum Yayasan UISU Ir Indra Gunawan MP, serta pejabat di lingkungan LLDikti Wilayah I.
Kepala LLDikti Prof Dian Armanto mengatakan, secara resmi Dr Ir Tri Martial MP, telah menerima Keputusan Mendikbud tentang kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen. Sedangkan terkait pengukuhan yang bersangkutan, tergantung kepada masing-masing perguruan tinggi. Sebab, masing-masing kampus memiliki aturan tersendiri terkait hal itu .
Dalam surat Keputusan Mendikbud tertanggal 19 Desember 2019 disebutkan, Dr Ir Tri Martial MP, berhasil meraih gelar profesor atau guru besar dalam bidang ilmu Pembangunan Pertanian dengan memperoleh angka kredit sebanyak 871,10.
Rektor UISU Dr H Yanhar Jamaluddin MAP mengatakan, dengan terbitnya SK tersebut maka saat ini UISU sudah memiliki 11 orang profesor. Dia berharap dengan banyaknya guru besar di lingkungan UISU, dapat memberikan dampak yang konstruktif terhadap proses akademik di lingkungan UISU. Disisi lain, menjadi motivasi bagi dosen-dosen yang lain untuk berusaha dan berpacu guna meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri.
Sementara itu, Dr Ir Tri Martial MP, mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang secara sukarela membantu dan mendoakannya hingga meraih profesor. “Khususnya kepada keluarga dan kolega yang telah memberikan support sejak awal,” tuturnya.
Tri Martial mengakui, gelar tersebut penantian panjang dan bukan perjuangan gampang. “Hampir 28 tahun pengabdian saya sebagai dosen dan baru sekarang berhasil meraih gelar profesor,” kata pria kelahiran Bengkulu Selatan itu. (m49)
Polisi Gerebek Lokasi Peredaran Narkoba
MEDAN (Waspada): Polsek Medan Area bersama Brimob dan Satres Narkoba Polrestabes Medan, menggerebek diduga lokasi peredaran narkoba di Jl. Denai Gang Jati 1 dan 2, Kel. Tegal Sari 1, Kec. Medan Area, Kamis (6/2).
Namun saat kegiatan sambang dan binluh serta penindakan tersebut, tidak ada yang diamankan dalam kasus narkoba.
Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Chan kepada
Waspada/Ist PERSONEL Polsek Medan Area saat melakukan penggerebekan narkoba di Jl. Denai Gang Jati 1 dan 2.
Pengedar Narkoba Diringkus
BELAWAN ( Waspada): Maksud hati menunggu calon pembeli, seorang pengedar narkoba berinisial Is alias Tokek, 32, warga Jl. Kail, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, diringkus petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan.
Informasi yang diperoleh di kepolisian, pada Rabu (5/2) sekira pukul 12:00, tersangka Is alias Tokek terlihat sedang duduk-duduk di depan kios Jl. Kail Lorong 1 Lingk. IV, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, sembari menunggu calon pembeli sabu-sabu.
Tak lama kemudian, petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, yang sudah lama mengintai keberadaannya, langsung mendekati tersangka Is alias Tokek. Melihat kedatangan petugas, terlihat gugup, apalagi tubuhnya digeledah. Dari kantong celananya, petugas menemukan dompet yang berisikan 8 plastik klip besar berisi sabu-sabu, 9 plastik kecil berisi sabu-sabu total seberat 54,42 gram, dan 1 handphone warna putih.
Kasat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Juriadi menyebutkan, berdasarkan informasi dari warga setempat, tersangka Is sudah lama diketahui sebagai pengedar narkoba, namun sulit dilacak keberadaannya. “Begitu petugas mendapat info tersangka Is alias Tokek sedang berada di depan kita sedang menunggu calon pembeli, petugas langsung datang dan menyergapnya,” ujar Juriadi. Dari hasil interogasi, kata Juriadi, tersangka Is alias Tokek mengaku barang terlarang itu dibelinya dari bandar narkoba berinisial D, namun saat kediaman D didatangi petugas, tak berada di rumahnya.
“Dari tersangka Is ditemukan paket sabu-sabu yang totalnya seberat 54,42 gram sebagai barang buktinya,” tutur Juriadi seraya menambahkan bandar narkoba berinisial D masih diburon.(h04)
Korban Keberatan Penahanan Tersangka Penganiayaan Ditangguhkan
MEDAN (Waspada): Sempat ditangkap, seorang pelaku penganiayaan ditangguhkan penahanannya oleh Polsek Medan Area, dengan alasan tersangkanya tidak bisa ditahan. Tersangka E alias Mata Kucing, 45, warga Jl. Denai Medan Denai, tiba-tiba dibebaskan, Rabu (5/2).
Korban Rudi Anton, 50, merasa heran dan keberatan mengapa pelaku yang menganiayanya dibebaskan tanpa adanya mediasi perdamaian.
“Saya sangat keberatan, dia (tersangka) ditangkap, Senin (3/ 2), oleh Polsek Medan Area dan tiba-tiba ditangguhkan, Rabu kemarin tanpa ada perdamaian,” kata Rudi Anton, Kamis (6/2). Menurut dia, dengan bebasnya tersangka yang dikenal sebagi preman di seputaran Pasar Sukaramai ini, selain menciderai rasa keadilan, korban yang juga merupakan warga Jl. Denai ini merasa tidak aman dan takut sewaktu-waktu tersangka mendatanginya dan kembali menganiayanya.
Diceritakannya, aksi penganiayaan yang dilakukan tersangka terhadap korban terjadi di Jl. AR Hakim, Jumat (3/1). Dipicu persoalan sepele, hanya karena disapa korban, tersangka tiba-tiba mengamuk dan memukuli korban.
“Kami sudah saling kenal kutegur dia, disitu dia menghampiri saya dan membentak saya, dan tak lama memukul dan menendang saya,” sebut korban. Atas kejadian itu, korban mengalami luka-luka di bagian wajahnya. Korban lalu membuat laporan ke Polsek Medan Area yang tertuang dalam Nomor : STTLP/14/K/I/2020/ SPKT Medan Area.
Pihak Polsek Medan Area yang mendapatkan laporan ini lalu melakukan penyelidikan dan membekuk tersangka, Senin (3/2). Anehnya, selang 2 hari ditangkap tersangka dapat menghirup udara bebas.
Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Chan yang dikonfirmasi membenarkan kalau tersangka telah ditangguhkan. “Kasusnya bukan 351 tapi 352 KUHPidana tidak bisa ditahan dan kasusnya tetap jalan,” tuturnya. (m39)
Warga Demo Kantor Kades Terkait Pembangunan Jambur
MEDAN (Waspada): Terkait pembangunan jambur diduga tidak sesuai bestek, puluhan warga dari Dusun 1 Manggusta dan Dusun 4 Kampung Toba, Desa Sawit Rejo, Kec. Kutalimbaru, Deliserdang, unjuk rasa di Kantor Kepala Desa (Kades) Sawit Rejo, Senin (3/2) sekira pukul 10:30 WIB.
Seorang warga Juli Anthonius Tambun didampingi rekan-rekannya dari dua dusun tersebut, Rabu (5/2) mengatakan, unjuk rasa itu dilakukan warga yang tidak puas hasil pembangunan Jambur (aula pertemuan warga/acara pesta), karena dinilai tidak sesuai anggaran yang mempergunakan dana desa. “Karena tidak sesuai bestek, warga pun mendatangi kantor desa untuk mempertanyakan pembangunan yang tidak sesuai anggaran. Padahal, dalam program percepatan pembangunan desa, Presiden Joko Widodo telah menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk desa-desa diseluruh Indonesia, tidak terkecuali Desa Sawit Rejo, Kec. Kutalimbaru,” kata Juli.
Sementara itu, Kades Sawit Rejo Suratman yang menerima aksi warga itu menyatakan, pihaknya menerima aspirasi warga dan minta aksi agar berjalan damai serta tidak anarkis.
“Permasalahan ini akan kita bicarakan ke kecamatan dan kabupaten, kita tidak bisa ambil tindakan sendiri karena kita paham undang-undang,” tutur Suratman.
Menurut dia, pihaknya tidak bisa mengabulkan permintaan warga yang meminta RAB pembangunan jambur tersebut. Pasalnya, sebut dia, pihaknya memiliki atasan dan mesti dibicarakan dulu ke kecamatan dan kabupaten.
Sedangkan masalah plank dan selisih dipagu anggaran yang dipermasalahkan warga, kata Suratman, hal itu kesalahan dari consultan hingga terjadi perubahan. “Hal itu sudah kita rapatkan kembali dan diajukan ke kecamatan dan kabupaten, bukan kita ambil tindakan sendiri,” sebutnya. (cwan)
Waspada/Ist WARGA mendatangi Kantor Kades Sawit Rejo, Kec. Kutalimbaru, terkait pembangunan jambur yang dinilai tidak sesuai anggaran. wartawan menjelaskan, kegiatan ini dalam rangka melaksanakan program Sumut Bersinar (Bersih Narkoba) di Wilayah hukum Polsek Medan Area.
“Jadi penggerebekan yang kita dilakukan dilokasi yang diduga sebagai tempat peredaran narkoba sesuai UU RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Perintah Kapolda Sumut No :SPRINT / 2763/XII/ Ops I/2019, tanggal 11 Desember 2019 tentang pelaksanaan Lungkungan Bersih Narkoba (Bersinar),” kata Faidir.
Setiap warga yang dicurigai pemakai narkoba, kita periksa. Begitu juga sepedamotor yang dikendarai kita periksa bagasinya.
Namun setelah personel gabungan melakukan pemeriksaan terhadap warga yang dicurigai, tidak ada ditemukan barang bukti narkoba.
Selanjutnya personel gabungan kembali lagi ke Polsek Medan Area.
“Rencananya beberapa lokasi yang kita curigai sebagai lokasi peredaran narkoba yang ada di wilayah hukum Polsek Medan Area, akan kita lakukan penggerebekan,” ujar Faidir. (m39)
Polisi Lengkapi BAP Tersangka Penganiayaan Mandor Angkot
MEDAN (Waspada): Reskrim Polrestabes Medan, masih melengkapi berkas pemeriksaan terhadap tiga tersangka yang melakukan penganiayaan terhadap mandor angkot hingga tewas di warung Mie Aceh samping Cafe Delicious Jl. Pasar Baru 14, Kel. Titi Rantai, Medan Baru.
“Saat ini berkas sedangkan kita lengkapi dan kalau sudah rampung segera kita kirim ke Jaksa,” ujar Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Maringan Simanjuntak, Kamis (6/2).
Dijelaskannya, berkas tersangka pemilik Kafe Delicious M, 38, warga Jl. Binjai Km 10 Gang Dame, Desa Payageli, Sunggal, serta dua tersangka lainnya pegawai kafe Mu, 32, warga Kec. Grong, Kab. Pidie Jaya, dan AS, 32, warga Jl. Pasar Baru, Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Medan Baru, sudah rampung.
“Mungkin dalam minggu ini berkas kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya mandor Angkot Abadi Bangun, 42, warga Jl. Bahagia Gang Budi Utomo, Kel. Titi Rantai, Kec. Medan Baru, segera dikirim ke Jaksa,” sebutnya.
Disinggung adanya pengacara tersangka yang mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan, AKBP Maringan Simanjuntak mengatakan sampai saat ini belum ada masuk ke kita. “Masih ditunggu,” sebutnya.
Seperti diberitakan, sebelum menjadi korban pengeroyokan, Rabu (29/1) sekira pukul 01:30 WIB, korban bersama seorang temannya Jery datang ke warung Mie Aceh Pasar Baru tepatnya di samping Cafe Delicious Jl. Pasar Baru 14, Kel. Titi Rantai, Kec. Medan Baru.
Selanjutnya korban meminta nasi goreng kepada karyawan warung. Namun, karyawan tersebut mengatakan kepada korban untuk terlebih dahulu memberitahukan ke pemilik warung. Diduga kesal, korban langsung memecahkan kaca steling di warung. Setelah itu korban dan temannya meninggalkan lokasi menuju pangkalan angkot Jl. Jamin Ginting/Simpang Pasar 3.
Tak lama berselang, teman korban Heru Gunawan Kaban tiba di pangkalan angkot dengan mengendarai sepedamotor Honda Supra Fit warna merah hitam BK 3334 LC. Korban langsung meminjam sepedamotor temannya itu.
Kemudian, korban bersama Jery kembali ke warung Mie Aceh. Sekira pukul 02:20 WIB, korban dan Jery tiba di lokasi. Saat itu korban diduga mengancam seorang karyawan di warung dengan menggunakan parang.
Spontan karyawan tersebut berlari sembari meminta tolong kepada pemilik warung, Mahyudi yang kebetulan ada di lokasi. Selanjutnya Mahyudi terlibat pertengkaran dengan korban, dan tiba-tiba pemilik warung mengambil kayu dan langsung memukul leher belakang korban.
Melihat hal itu para karyawan warung Mie Aceh Baru dan Cafe Delicious ikut mengeroyok korban hingga tewas di tengah jalan. Sedangkan Jery langsung melarikan diri dengan mengendarai sepedamotor.
Sementara puluhan rekan-rekan korban diduga langsung melakukan pengrusakan terhadap warung dan kafe. Petugas gabungan yang mendapat kabar tersebut tiba di lokasi. Namun pelaku pengrusakan berhasil kabur. Petugas kemudian melakukan olah TKP. (m39)
Waspada/Ist PARA anggota majelis taklim dari sejumlah daerah diabadikan bersama usai acara.
BKM Taqwa UMA Gelar Majelis Taklim
MEDAN (Waspada): Badan Kenaziran Masjid (BKM) Taqwa Universitas Medan Area (UMA) menggelar majelis taklim di Masjid Taqwa Jl. Kolam, Medan Estate, belum lama ini.
Kegiatan rutin ini dihadiri sekitar 50 orang berasal dari Majelis Taklim Lau Dendang, Deliserdang. Hadir juga Ketua Bidang ZIS BKMT Ustad Dr Zainun MA, Ketua PHBI Ustad Dr M. Abrar Parinduri MA, Wakil BKMT sekaligus pengisi tausyiah Ustad Dr Abdul Haris SAg, MA, Fauzi Wikanda SPd, MPd, Humas UMA Ir Asmah Indrawaty MP, dan Nyonya Ati Dadan Ramdan.
Menurut Ketua BKM UMA Dr Hasrat Effendi Samosir MA, digelarnya majelis taklim merupakan salah satu upaya untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekitar lingkungan kampus, sekaligus mengadakan berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan Islam. Di antaranya makan siang bersama, sholat Zuhur berjamaah, mengadakan pengajian, dan pemberian bingkisan dari Ketua Yayasan H Agus Salim, Erwin Siregar.
Tak lupa, Hasrat mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yayasan dan rektor dalam memberikan fasilitas dan bantuan kegiatan religi yang terus berkesinambungan hingga memasuki bulan Ramadhan.
“Jelang Ramadhan dari awal Januari hingga Maret nanti, semua peserta majelis taklim dikumpulkan untuk selanjutnya mengadakan pengajian akbar. Ini merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat, dimana melakukan pencerahan dan dakwah untuk melanjutkan amal jahiriyah sebagaimana yang sering dilakukan almarhum H Agus Salim dan Hj Mariani Harahap semasa hidupnya,” tutur Hasrat Samosir.
Pada pengajian akbar tersebut, kata dia, akan diberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa, tahajud bersama, pengajian usai bakdah zuhur, dan membuka kesempatan untuk berkurban.
“Saat ini sudah ada 20 ekor lembu dan 7 ekor kambing kurban. Seluruh kegiatan itu dikemas dalam bentuk dakwah digital. Khusus untuk ceramah agama Jumat, BKM UMA telah menerapkan SOP bagi khatib bergelar Doktor dan Guru Besar. Hal ini karena masjid berada pada lingkungan pendidikan, sehingga harus distandartkan biar mahasiswa paham dan mengerti soal agama dan pengetahuan umum lainnya,” katanya. (m49)
DUA rumah yang terbakar di Jl. Pelajar, Medan, Kamis (6/2).
2 Rumah Di Jl. Pelajar Terbakar
MEDAN (Waspada): Dua rumah di Jl. Pelajar Gang Pondok Panjang II, Lingk. VII, Kel. Teladan Timur, Kec. Medan Kota, terbakar, Kamis (6/ 2) siang.
Informasi diperoleh, peristiwa terjadi sekira pukul 11:00. Api dengan cepat membakar dua rumah semi permanen milik Abdullah Sani dan Rusdiono, tidak jauh dari SMP Negeri 3 Medan. Warga mengetahui peristiwa itu langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Medan, dan tak lama sejumlah mobil pemadam tiba di lokasi untuk memadamkan api.
Manager Pusdalops-PB/Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Nurly mengatakan, api berhasil dipadamkan pada pukul 11:30. “Persentase kebakaran lebih kurang sekita 80 persen,” ujarnya.
Nurly menyebutkan, tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa ini. Untuk penyebab kebakaran, kata dia, masih dalam penyelidikan pihak berwajib. (m27)
3 Tersangka Dugaan Korupsi DBH Ajukan Prapid
MEDAN (Waspada): Tiga tersangka kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kab. Labuhanbatu Utara (Labura), mengajukan permohonan Praperadilan (Prapid) ke Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Ketiga tersangka tersebut Ahmad Fuad Lubis selaku mantan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labura, Armada Pangaloan selaku mantan Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labura, dan Faizal Irwan Dalimunthe selaku mantan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Labura.
Ketua Tim Penasehat Hukumnya, Dr H Adi Mansar SH, MHum, dan rekan dalam permohonan prapidnya pada Rabu (5/2) mengatakan, pihaknya memprapidkan tindakan penyidik Polda Sumut sebagai termohon dalam proses penetapan status tersangka ketiga kliennya itu. “Peristiwa hukum yang diduga dan dituduhkan termohon kepada para pemohon merupakan delik pidana yang berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP/96/I/2019/SPKTII, tanggal 21 Januari 2019 terkait peristiwa dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Biaya Upah Pungut PBB sektor perkebunan yang diterima oleh Pemkab Labura T.A 2013, 2014 dan 2015 dari Pemerintah Pusat,” ujarnya. Dijelaskannya, tindakan lain termohon satu hari setelah membuat LP tersebut, pada 22 Januari 2019 membuat SPDP ke Kejati Sumut. Kemudian para pemohon telah dipanggil oleh termohon pada 18 Februari 2019 untuk dimintai keterangan selaku saksi.
“Lalu termohon telah melakukan gelar perkara di Mabes Polri pada bulan Oktober 2019, tetapi hasil gelar perkara tidak diketahui, akan tetapi pada tanggal 24 Oktober 2019 pemohon kembali dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pada bulan Desember 2019 termohon kembali melakukan gelar perkara secara internal, tetapi tidak lagi bertempat di Mabes Polri melainkan di Mapolda Sumut. Kemudian hasilnya keluar surat Nomor: S.Tap/ 05/I/2020/Ditreskrimsus, tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan ketiga pemohon sebagai tersangka,” kata Adi Mansar.
Masih dalam gugatan prapidnya, Adi Mansar memohon kepada majelis hakim Jarihat Simarmata mengabulkan permohonan para pemohon praperadilan untuk seluruhnya. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/16.a/ I/2020/Ditreskrimssus tanggal 8 Januari 2020 dan penetapan ketiganya sebagai tersangka adalah tidak sah. “Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi DBH PBB di Kab Labura dan Labusel. Untuk di Labura terjadi di tahun 2013, kerugian negara berkisar Rp2,9 miliar, penyidik menetapkan tiga orang tersangka. Sedangkan untuk di Labusel terjadi di tahun 2013-2015 dengan kerugian negara Rp1,9 miliar. (cra)
Sidang Pencemaran Nama Baik Saksi Ahli Beri Keterangan Membingungkan
MEDAN (Waspada): Saksi ahli dari Balai Bahasa Sumatera Utara, Anharuddin Hutasuhut, yang hadir dalam persidangan lanjutan kasus pencemaran nama baik terdakwa Tansri Chandra, dinilai memberikan keterangan berbelit dan membingungkan.
Pada sidang itu, saksi menjelaskan kepada Hakim Ketua Erintuah Damanik antara lain, bahasa yang digunakan Tansri Chandra/Tan Ben Chong tidaklah lazim digunakan, sebab perampok korban Tony Harsono belum terbukti merampok.
“Yang saya tahu, dari kata-kata merampok uang itu adalah hal yang sangat tidak lazim. Kenapa yang mulia, karena korban Tony Harsono belum terbukti telah merampok uang dari terdakwa,” ujarnya.
“Berarti kalau dia memang perampok, boleh disebut perampok?” tanya Hakim. “Tidaklah yang mulia, maaf sebelumnya. Bila mana seorang yang memang betul-betul pelacur, disebutkan kau pelacur. Pasti dia akan tersinggung yang mulia,” tutur saksi
Hakim Erintuah Damanik juga mempertanyakan, apakah dalam bahasa mengambil hak orang lain walaupun itu diketahui atau tidak diketahui dikategorikan mencuri, Anharruddin menjawab sama. “Iya yang mulia, dalam bahasa itu sama, sama-sama mencuri,” sebutnya. Usai sidang kuasa hukum terdakwa, Taufik Siregar mengatakan, saksi ahli yang dihadirkan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan membingungkan, dan dia jelas memberikan bukti bahwa merampok dan mencuri itu adalah satu kata yang sama.
“Dari dalam sidang tadi, saksi memaksakan kehendak dan memberikan kesaksian yang berbelit-belit. Dan yang paling terpenting, dalam sidang tadi. Dia menjelaskan bahwa kata merampok dan mencuri itu adalah satu kata yang sama,” sebutnya.
Diketahui, Tansri Chandra diadili akibat memposting kata G6 perampok di Grup WhatsApp (WA) Yayasan Sosial Lautan Mulia yang terbaca anggota Grup WA lainnya yakni saksi Tedy Sutrisno alias Tan Cong Bin, Gani alias Tan Cang Ching, James Tantono alias Tan Po Seng, Anwar Susanto, dan Jesicca hingga melaporkan kasus ini dan berujung ke persidangan.
Padahal terdakwa melakukan hal itu dikarenakan telah memberikan sejumlah uang antara Rp300 juta hingga Rp600 juta hingga ditotal senilai Rp2,4 miliar kepada G6 para pendiri Kampus IT&B Medan yang menjadi pelapor tersebut. Namun sampai saat ini uang yang diberikan itu belum juga dikembalikan hingga kasus itu telah dilaporkan ke Polda Sumut. (cra)
IPEMI Sumut Semakin Eksis
Dengan Pelantikan 7 Ranting
MEDAN (Waspada): Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Sumut, kini gaungnya sudah merambah hingga pedesaan, dengan melantik para pengurus di tingkat desa. Hal itu disampaikan Ketua IPEMI Sumut Hj Yulidar Bugis SE, Kamis (6/2), usai menghadiri Pelantikan Pengurus IPEMI Ranting 7 Desa seKec. Binjai, Kab. Langkat, dan sebelumnya sudah dilaksanakan pelantikan 23 kecamatan di Langkat. Menurut Yulidar Bugis, dengan dilantiknya pengurus di desa, IPEMI sudah menyentuh lapisan masyarakat. Apalagi, kata dia, Ketua DPD IPEMI Langkat Hj Suwarsih yang merupakan Ketua DPD IPEMI terbaik, sudah memprakarsai kegiatan IPEMI dalam berbagai bidang yang secara utuh mendobrak kemajuan ekonomi dari berbagai lapisan. Dengan begitu diharapkan IPEMI terus berkembang sejalan kemajuan zaman.
“Keberadaan IPEMI di desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, pusat dan mancanegara, diharapkan mendorong pengusaha perempuan untuk lebih mampu berdaya saing,” katanya. (m37)
