Medan Metropolitan
WASPADA Jumat 7 Februari 2020
B1
Program Pemprovsu Muluk-muluk
DPRD Tolak Kembangkan RS Haji MEDAN (Waspada): DPRD Sumut menolak rencana Pemprovsu mengembangkan Rumah Sakit (RS) Haji menjadi bertaraf internasional, jika menggunakan dana pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMK) Rp1,7 triliun lebih. “RS Haji bisnis berorientasi sosial. Jika dikebangkan menggunakan dana pinjaman, maka akan memperberat beban Pemprovsu,” kata anggota Ko-
misi C DPRD Sumut Loso, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut, Rabu (5/2). Rapat itu dipimpin Ketua Komisi C Ajie Karim, dan dihadiri Plt. Kepala BPKAD Sumut Ismail Sinaga. Sementara itu anggota Komisi C Ebenejer Sitorus, meminta Pemprovsu tidak tergiur melihat banyaknya pasien berobat ke luar negeri, sehingga tertarik membangun RS bertaraf internasional.
“Kami di Komisi C tidak sepakat kalau Pemprovsu mengutang untuk mengembangkan RS Haji. Kalau rencana itu tetap dilakukan, keuangan kita akan bangkrut,” ujarnya. Ebenejer dan Loso, menilai program Pemprovsu terlalu muluk-muluk, karena bukan skala prioritas bagi masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah, yang kondisinya banyak yang hancurlebur, terutama pasca bencana alam seperti banjir bandang.
“Untuk apa mengembangkan rumah sakit kalau mengutang. Lebih baik dana yang ada digunakan untuk membangun jalan di sejumlah daerah. Apalagi diketahui dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) di tahun 2020 ini tidak ada lagi disalurkan ke pemerintah kabupaten/ kota,” ujar Loso. Anggota dewan lainnya Tuahman Purba, juga mengaku ragu RS Haji dijadikan RS bertaraf Internasional. “Jangan kita bermimpi bisa mengelola bisnis sosial ini, sebab kita ketahui rumah sakit itu saat ini sedang megap-megap. Jangan tergiur dengan banyaknya pasien berobat ke luar negeri,” tandasnya. Sementara itu, Plt. Kepala BPKAD Sumut Ismail Sinaga,
mengatakan pada 2020 Pemprovsu mengembangkan RS Haji dengan cara melaksakan tiga program. Yakni membangun infrastruktur jalan dan jembatan serta bendungan dengan menggunakan dana pinjaman dari PT. SMI sebesar Rp3 triliun triliun lebih. Untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang, tambah Ismail, wajib mendapatkan persetujuan DPRD Sumut yang dilakukan bersamaan dengan pembahasaan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari APBD. “Penolakan(DPRD)iniakankami bahas lebih lanjut. Pada kesempatan ini kami hanya menyampaikaninformasiawal,”ujarIsmail Sinaga, usai RDP. (h03)
DLH Harus Tegas Sikapi Limbah Industri
Waspada/ME Ginting
PLT WALI Kota Akhyar Nasution saat menerima kepala kantor Imigrasi.
Kantor Imigrasi Tawarkan Kerjasama Dengan Pemko Medan MEDAN (Waspada): Plt.Wali Kota Medan Akhyar Nasution, menerima kunjungan Kakan Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan Supartono, dan Kepala Imigrasi Kelas I TPI Polonia Samuel Toba, di Balai Kota Medan, Kamis (6/2). Selain bersilaturahmi dan memperkenalkan diri, keduanya juga sangat mengharapkan dukungan sehingga mereka dapat memberikan layanan keimigrasian dengan sebaikbaiknya sehingga memuaskan masyarakat. Di awal pertemuan dengan Plt Wali Kota, Supartono memperkenalkan diri sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang baru terhitung 8 Januari 2020, sedangkan Samuel Toba, menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia sejak 16 Januari 2020. Dalam rangka meningkatkan pelayanan keimigrasian
kepada masyarakat, Supartono melaporkan, Imigrasi kelas I Khusus TPI Medan membuka pelayanan paspor di Mall Deli Park, Podomoro City guna mensukseskan Festival Keimigrasian 2020, Sabtu (25/1). Dalam kegiatan itu, jelasnya, mereka menghadirkan pelayanan paspor berupa foto, wawancara dan pembayaran paspor langsung di mall dan mengantar paspor selesai dengan tidak memungut ongkos kirim, serta menyediakan hiburan dan bagi-bagi cinderamata. Supartono selanjutnya menawarkan kepada Akhyar Nasution, untuk membantu pengurusan paspor bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memiliki paspor. Selain menyediakan petugas, mereka juga akan mendatangkan peralatan untuk mendukung kelancaran pembuatan paspor tersebut. S Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia
Samuel Toba, usai memperkenalkan diri, kemudian mengundang Plt Wali Kota untuk menghadiri acara Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Lanuching Epaspor di Kantor Imigrasi kelas I TPI Polonia Jl. Mangkubumi Medan, Selasa (11/2). Sementara itu, Plt.Wali kota Akhyar Nasution, berharap kedua pejabat tersebut dapat menjalankan tugas dengan baikm sehingga pelayanan keimigrasian memuaskan masyarakat. “Memang sejauh ini tidak ada terdengar keluhan dari masyarakat. Semoga pelayanan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Pemko Medan siap mendukungnya, sehingga pelayanan yang diberikan benarbenar sangat memuaskan masyarakat,” kata Akhyar. (m50)
Pengurus KNPI Sumut Dilantik
Wagubsu: Tetaplah Jaga Kekompakan MEDAN (Waspada): Memanfaatkan momentum pelantikan Pengurus Periode 2019-2022, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut melakukan gebrakan dengan meluncurkan Aplikasi Smart KNPI APP atau Aplikasi KNPI Smart, di Hotel Santika, Rabu (5/2). Acara pelantikan pengurus KNPI Sumut dan peluncuran Aplikasi KNPI Smart hari itu dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah (ijek), Ketua Umum (Ketum) DPP KNPI Noer Fajriensyah, Ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Sumut Kadrat Shah,Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Nasution, dan undangan lainnya. Ketua KNPI Sumut El Adrian Shah, mengatakan era Revolusi Industri 4.0 menuntut kesiapan semua pihak. Revolusi yang mengubah sistem elektronik ke digital ini diprediksi akan mempengaruhi semua sektor. ”Aplikasi ini disiapkan untuk mewujudkan transpormasi besar KNPI sebagai wadah kaum milenial dalam menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0,”ujarnya.
Dikatakan El, melalui aplikasi ini, seluruh pemuda di Sumut diharapkan mendapat akses yang baik dan terarah dalam mewujudkan cita-citanya. Aplikasi ini memberikan seluruh informasi yang penting bagi pemuda dan warga di Sumut lewat sejumlah kanal, yakni Kanal Berita, Kanal Inspirasi, Kanal Jadwal, Kanal Report, Kanal Kuliner, Travel dan Gerai. Lewat Kanal Berita, lanjut El, Aplikasi KNPI Smart dibangun untuk memberikan informsi yang baik dan terarah kepada seluruh khalayak, dan menjadi wujud konsistensi KNPI dalam memerangi hoax dan informasi tidak benar. Sedangkan melalu Kanal Inspirasi, diharap akan mampu menggugah kaum milenial Sumut dalam berkarya. Kanal ini berisi tema-tema tentang keberhasilan pemuda Sumut dalam bidang ekonomi/wirausaha, pendidikan, olahraga, seni dan lainnya. “Aplikasi ini nantinya akan memberikan ruang kepada seluruh kaum muda dalam berkarya dibidang kuliner, travel dan tempat promosi bagi produk yang dihasikan,’’ sebut El.
Sempat kaget Sementara itu, Wagubsu Ijeck, menyebutkan awalnya sempat kaget melihat ‘gemuknya’pengurusyangdilantik,mencapai 430 orang. Namun dia kemudian memakluminya, hal itu sebagaiwujudkeinginanElAdrian Shah,menyatukanseluruhpotensi pemuda yang ada di Sumut. “Sejak melihat pelantikan baru malam ini saya lihat pengurusnya sampai 400-an orang. Ini menggambarkan Bung El Adrian, ingin keterwakilan pemuda ada di kepengurusannya. Supaya semua merasa memiliki KNPI. Tetaplah jaga kekompakan,”ujar Ijeck. Begitupun Ijeck menyadari bahwa tugas tanggungjawab pengurus, khususnya El sebagai Ketua tidaklah mudah memimpin gerbong yang cukup besar. Oleh karenanya dibutuhkan keiklhasan dalam memimpin. “Mari sama-sama kita membantu Kamtibmas. Beda pilihan boleh, tapi jangan sampai kita terpecah belah. Kita jaga kekompakan kita, dan jangan sia-sia waktu. Karena waktu tidak akan terulang dan penyesalan selalu datang terlambat,”pungkasnya. (cyn)
Waspada/Ist
KETUA KNPI Sumut El Adrian Shah bersama Pengurus KNPI Periode 2019-2022 yang baru dilantik.
MEDAN (Waspada): Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, diminta tegas menyikapi persoalan limbah di Kota Medan, baik skala kecil maupun besar, kalau memang tidak sesuai dengan peraturan. Apalagi, selama ini DLH hanya melihat persoalan limbah dalam skala besar, seperti pabrik-pabrik. “Padahal industri skala kecil justru lebih banyak yang melanggar peraturan, yakni tidak ada Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) seperti restoran dan rumah makan. Ini yang terkadang luput dari perhatian, atau memang sengaja diluputkan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Sudari, Kamis (6/2). Menurut dia, sesuai yang dinyatakan dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Bab XV Pasal 98, setiap orang yang dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan, pidana penjara paling singkat selama 3 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. “Artinya, dalam undang-undang tersebut jelas sanksinya dan ini harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, ada indikasi pembangkangan terhadap undang-undang, dan ini DLH harus bertindak,” tuturnya. Politisi PAN ini menjelaskan, harus ada shock terapi dari DLH terhadap pencemaran limbah itu, sehingga ada efek jera untuk tidak mengulanginya. Sementara itu, Ketua Komisi II Aulia Rachman menuturkan, Komisi II saat ini fokus terhadap persoalan limbah dan upah. Sebab, persoalan ini paling banyak terjadi di Medan. “Dari hasil sidak dan kunjungan yang kita lakukan, kedua persoalan ini kerap kali ditemukan. Bahkan, dari sidak dan kunjungan itu, rata-rata upah pekerja masih dibawah Upah Minimum Kota (UMK),” katanya. (cyn)
Program ‘Yok Bikin Cantik Medan’ Jangan Hanya Slogan MEDAN (Waspada): DPRD Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) serius melaksanakan program ‘Yok Bikin Cantik Medan’ yang sering digaungkan Plt.Wali Kota Akhyar Nasution. Diharapkan program ini tidak hanya menjadi slogan kosong saja. Pernyataan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan Afri Rizki Lubis, Selasa (4/2). Dia mengaku mengapresiasi program tersebut, karena sangat positif untuk masyarakat dan Kota Medan. ‘’Karena itu kita dorong Pemko serius melaksanakannya,’’ katanya. Disebutkan Rizki, dibutuhkan kerjasama dan konsistensi semua pihak dalam menyukseskan program ini. Mulai dari jajaran pemerintah tingkat paling bawah (kepala lingkungan), kelurahan, kecamatan sampai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala daerah sebagai pimpinan. Bila kerjasama dan koordinasi di jajaran pemerintah sudah tertata baik, baru kemudian dilakukan sosialisasi, sekaligus mengajak masyarakat untuk peduli dengan kebersihan dan merawat lingkungan. ‘’Jadi menurut saya kuncinya dipemerintah. Kalau dijajaran pemerintah sudah terkoordinir baik, mengajak serta masyarakat akan mudah. Tapi kalau masyarakat saja yang diminta untuk berperan, maka program ini tidak akan sukses,’’ kata Rizki. Ketua Komisi III ini mengaku yakin, tidak ada masyarakat yang tidak mendukung program mempercantik kota ini. Namun harus dimulai dari aparatur. ‘’ Bagaiman setiap kepala lingkungan mampu mengajak masyarakat terus menjaga dan memelihara lingkungan, pada tingkat kelurahan terus melakukan pengawasan dan memberikan stimulasi agar konsisten dalam menjaga kebersihan serta bersama-aama dengan masyarakat terus berkomitmen memelihara lingkungan,” sebutnya. Selanjutnya, pada tingkat kecamatan harus mampu berkoordinasi secara aktif dengan lurah, kepala lingkungan serta masyarakat. Kemudian, camat dan lurah juga harus aspiratif, sehingga masyarakat merasa terhargai dalam melaksanakan kerja-kerja mempercantik kota. “Sedangkan wali kota, harus terus memberikan ruang kepada camat untuk melaporkan secara langsung tentang kondisi wilayahnya. Hal ini agar kerja-kerja dari setiap dinas benar-benar terlaksana dengan baik, berkualitas dan bisa dimanfaatkan semua masyarakat,” imbuhnya. (cyn)
Pemko Diminta Bentuk Satgas Anti Rentenir Lindungi UMKM MEDAN (Waspada): Melindungi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan, diminta membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Rentenir. “Saat ini sering kali pelaku UMKM menjadi sasaran rentenir, sehingga keberadaan mereka sulit tumbuh dan berkembang. Satgas ini dilakukan sebagai upaya pencegahan,” ujar Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS Rudiawan Sitorus, Kamis (6/2). Kata dia, para pelaku UMKM perlu mendapatkan pembinaan dan pengawalan sehingga bisa bersaing. “Pembinaan UMKM mutlak sangat diperlukan, agar mereka bisa bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Dalam persoalan ini, pemerintah harus mengutamakan produk UMKM. Kebutuhan konsumsi dan produksi kota Medan diharapkan juga memakai produk UMKM,” tutur Anggota Komisi III ini. Dalam persoalan lebih luas, Rudiawan meminta Pemko Medan, melakukan evaluasi terhadap rentenir berkedok koperasi yang menjebak para UMKM. Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan M Rizky Lubis Menurut dia, Satgas anti rentenir ini akan mempersempit ruang gerak rentenir, karena rentenir kerap kali menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. “Kita dorong ini agar Pemko segera bentuk Satgas di setiap kecamatan, tujuannya meminimalisir pergerakan rentenir dan memberikan keamanan serta kenyamanan kepada masyarakat dari ancaman rentenir,” sebutnya. Nantinya, kata dia, kita harap tim satgas anti rentenir bertugas memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahayanya terjebak rentenir. Selain itu, akan bernegosiasi pada rentenir agar bunga ditiadakan dan mengalihkan pembiayaan utang masyarakat ke koperasi dan lembaga keuangan resmi lainnya. (cyn)
Waspada/Ist
WAGUBSU Musa Rajekshah, memperhatikan salah satu benda bersejarah, saat meninjau Museum Sumut.
Museum Sumut Akan Direnovasi Tahun Ini MEDAN (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) berencana akan merenovasi dan membenahi Museum Negeri Sumut pada tahun ini. Dengan begitu museum itu diharapkan dapat menjadikebanggaan masyarakat Sumut dan magnet wisata baru di daerah ini. Rabu (5/2), Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah (Ijeck), meninjau kondisi Museum Negeri Sumut yang terletak di Jl. H.M. Joni. Katanya, renovasi museum dilakukan, selain bertujuan untuk menambah jumlah wisatawan yang datang, juga untuk mengedukasi sejarah kepada anak-anak kita yang ada di Sumut. Didampingi Asisten Administrasi Umum M. Fitriyus, Plt. Kepala BPKAD Ismael Sinaga, Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Balitbang Sumut Martina Silaban dan Kepala UPT Museum Negeri Sumut Sugiarto, Wagubsu meninjau seluruh bangunan museum dari lantai satu hingga lantai dua. Tidak jarang Wagub dan rombongan berhenti dan mengamati beberapa koleksi museum.
Sejak diresmikan pertama kali tahun 1982, museum yang kini menyimpan sekitar 7.000 koleksi ini belum pernah direnovasi secara total. Padahal, museum yang berdiri di atas lahan seluas 10.468 m² tersebut diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman, sehingga menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Disebutkan Ijeck, setelah setelah melihat perkembangan museum-museum yang ada saat ini, ternyata sudah banyak yang memasukkan konsep digital di dalamnya. Kondisi seperti ini lah yang sesuai dengan keinginan anak-anak kita yang serba digital. ‘’Mereka tidak akan tertarik untuk datang ke sini (museum), karena masih menggunakan pola lama. Atas dasar itulah kita ingin merenovasi total museum ini,’’ sebutnya. Kata Ijeck, jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka tidak akan ada yang mau datang ke museum. Dan museum ini pun tidak akan bisa menjadi pusat edukasi. ‘’Tidak bisa juga menjadi pusat sejarah dan budaya di Sumut. Paling tidak orang datang ke sini bisa mengetahui apa itu Sumut,” terangnya. (m12)
Dirut Tirtanadi Diduga Terlibat Korupsi Penerbitan P2K3 MEDAN (Waspada): Dirut PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri diduga terlibat praktik kolusi dan korupsi terselubung melalui penerbitan surat keputusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PDAM Tirtanadi. Selain dinilai mal administrasi dan penyalahgunaan kewenangan, penetapan pemberian honor bagi para direksi PDAM Tirtanadi yang termasuk dalam P2K3 juga dianggap telah mencoreng citra Sumut Bermartabat sesuai harapan Gubsu Edy Rahmayadi. Hal tersebut dikatakan Sekretaris perkumpulan Kelompok Kerja Kehumasan Sumatera Utara (Pokja Humas-Sumut) Mirza Syahputra SE, kepada wartawan di Medan, kemarin. Mirza Syahputra menyesalkan kebijakan Trisno Sumantri selaku Dirut PDAM Tirtanadi yang menerbitkan SK nomor : KEP.107A/DIR/ SMM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), yang berisi pemberian honor kepada para direksi dengan besaran Rp36 juta pertahun untuk Trisno Sumantri selaku Ketua P2K3 dan Rp24 juta pertahun masing-masing untuk Feby Milanie, Joni Mulyadi, dan Fauzan Nasution selaku wakil ketua P2K3 sampai tahun 2024. “Menurut kami, ini namanya akal-akalan untuk memperkaya diri, karena sebenarnya para direksi PDAM Tirtanadi yang sudah menerima gaji besar dan fasilitas mewah, bertanggung jawab penuh untuk manejemen keselamatan kerja,” tutur Mirza. Dijelaskan Mirza, prilaku jajaran direksi dibawah komando Trisno Sumantri yang menerima honor tambahan selain gaji dengan berlindung pada SK P2K3 dinilai menyalahi proses administrasi untuk penerbitan surat keputusan pada sebuah perusahaan daerah. “Mungkin mereka lupa bahwa untuk masalah keselamatan kerja pada sebuah perusahaan,
sebenarnya sudah ada lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh Departemen Tenaga Kerja RI yang membidangi Sistem Manajemen Kesehatan Keselamtan Kerja atau dikenal dengan sebutan SMK3,” kata Mirza. Lebih disesalkan lagi, sebut Mirza, adalah penambahan penghasilan yang diterima oleh para direksi tersebut tidak berpengaruh sedikitpun pada upaya peningkatan pelayanan PDAM Tirtanadi kepada pelanggan. “Sepertinya mereka hanya mengambil keuntungan pribadi selagi masih menjabat sebagai direksi di PDAM Tirtanadi, tanpa mau perduli apakah BUMD milik Pemprovsu tersebut bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terbukti bahwa Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPM) Kementrian PU/PR memberikan penilain buruk kepada PDAM Tirtanadi dengan posisi di peringkat ke 98,” ujarnya. Mirza berharap Gubsu Edy Rahmayadi segera mengambil kebijakan tegas untuk membatalkan SK P2K3 PDAM Tirtanadi dan menjatuhkan sanksi kepada jajaran direksi khususnya Trisno Sumantri selaku pihak yang paling bertanggung jawab dalam penerbitan SK P2K3 karena dinilai telah mencoreng harapan Gubsu dan Wagubsu yang ingin menjadikan Sumut bermartabat. “Kami juga berharap Instansi dan lembaga terkait di Sumatera Utara, segera turun tangan menyelidiki adanya kemungkinan pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh Trisno Sumantri dalam menerbitkan SK P2K3 PDAM Tirtanadi,” kata Mirza. Sementara itu, Kadiv Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi Humarkar Ritonga saat dikonfirmasi terkait tudingan itu secara tertulis melalui WhatsApp, Rabu (5/2), setelah ditunggu sampai Kamis (6/2), tidak membalas atau memberikan jawaban. (cwan)
Dosen Pertanian UISU Raih Profesor MEDAN (Waspada): Salah satu dosen Fakultas Pertanian UISU Dr Ir Tri Martial MP, meraih gelar profesor atau guru besar di bidang ilmu pembangunan pertanian. Penyerahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas gelar tersebut dilakukan Kepala LLDikti Wilayah I Prof Dian Armanto kepada Rektor UISU Dr H Yanhar Jamaluddin MAP, dan selanjutnya diserahkan kepada Dr IrTri Martial MP, di ruangan Kepala LLDikti Jl. Sempurna Tanjungsari Medan, Rabu (5/2). Selain Rektor UISU Dr H Yanhar Jamaluddin MAP, dan Dr Ir Tri Martial MP, hadir juga Ketua UmumYayasan UISU Prof Ismet Danial Nasution drg, dan Sekretaris Umum Yayasan UISU Ir Indra Gunawan MP, serta pejabat di lingkungan LLDikti Wilayah I. Kepala LLDikti Prof Dian Armanto mengatakan, secara resmi Dr Ir Tri Martial MP, telah menerima Keputusan Mendikbud tentang kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen. Sedangkan terkait pengukuhan yang bersangkutan, tergantung kepada masing-masing perguruan tinggi. Sebab, masing-masing kampus memiliki aturan tersendiri terkait hal itu . Dalam surat Keputusan Mendikbud
tertanggal 19 Desember 2019 disebutkan, Dr Ir Tri Martial MP, berhasil meraih gelar profesor atau guru besar dalam bidang ilmu Pembangunan Pertanian dengan memperoleh angka kredit sebanyak 871,10. Rektor UISU Dr H Yanhar Jamaluddin MAP mengatakan, dengan terbitnya SK tersebut maka saat ini UISU sudah memiliki 11 orang profesor. Dia berharap dengan banyaknya guru besar di lingkungan UISU, dapat memberikan dampak yang konstruktif terhadap proses akademik di lingkungan UISU. Disisi lain, menjadi motivasi bagi dosen-dosen yang lain untuk berusaha dan berpacu guna meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri. Sementara itu, Dr Ir Tri Martial MP, mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang secara sukarela membantu dan mendoakannya hingga meraih profesor. “Khususnya kepada keluarga dan kolega yang telah memberikan support sejak awal,” tuturnya. Tri Martial mengakui, gelar tersebut penantian panjang dan bukan perjuangan gampang. “Hampir 28 tahun pengabdian saya sebagai dosen dan baru sekarang berhasil meraih gelar profesor,” kata pria kelahiran Bengkulu Selatan itu. (m49)
Waspada/M Ferdinan Sembiring
REKTOR UISU Dr H Yanhar Jamaluddin MAP, menyerahkan SK Pengangkatan Profesor kepada Dr Ir Tri Martial MP, didampingi Kepala LLDikti Wilayah I Prof. Dian Armanto dan Ketua Umum Yayasan UISU Prof Ismet Danial Nasution.
