POLICY
Vol. 1 Issue 1 December 2019
E-POLICY SERIES
BRIEF
TONG MAJU Kitorang Maju untuk Papua TONGMAJU adalah aplikasi teknologi untuk mengatasi hambatan dan tantangan akibat kesenjangan kompetensi (pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan), dan ketertinggalan infrastruktur. Serta mengatasi hambatan kualitas SDM pendidikan maupun kesenjangan mutu pendidikan.
Wido Cepaka Warih
Saya memiliki keberanian untuk percaya bahwa orang di mana mereka berada dapat makan tiga kali sehari untuk tubuh mereka, pendidikan dan kebudayaan untuk pikiran mereka, dan martabat, kualitas, dan kebebasan untuk jiwa mereka. Saya percaya bahwa apa yang dihancurkan oleh orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dapat dibangun kembali oleh orang-orang yang memikirkan orang lain. (Martin Luther King Jr) Dalam rilis resmi Ekonomi Indonesia Triwulan II-2019, BPS mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2019 mencapai Rp3.963,5 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.735,2 triliun (1) . Angka PDB tersebut lebih dari separuhnya disumbangkan Pulau Jawa. Pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia tersebut menyumbang 59,11 persen terhadap total PDB Indonesia. Sumbangan besar lainnya berasal dari peranan Pulau Sumatera. Pulau tersebut menyumbang 21,31 persen terhadap total PDB.
0,26
Sumbangan terkecil datang dari pulau Maluku dan Papua. Kedua pulau di wilayah timur tersebut hanya menyumbang 2,17 persen terhadap PDB Indonesia pada Triwulan II-2019. Sumbangan kedua pulau tersebut kalah dari Bali dan Nusa Tenggara dengan 3,06 persen; dan Sulawesi dengan 6,34 persen. Peranan yang kontras antara Sumatera dan Jawa yang mencapai 80 persen dibandingkan pulau-pulau di wilayah timur tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan ekonomi. Perekonomian Indonesia lebih banyak bergeliat di wilayah barat.
0,35
0,44
Selain ketimpangan dalam ekonomi, di sisi lain, kesenjangan sosial juga menjadi masalah di wilayah timur. Berdasarkan perhitungan gini ratio pada Maret 2019, enam dari 10 provinsi dengan gini ratio tertinggi (paling tidak merata) berasal dari wilayah timur Indonesia, diataranya Papua dan Papua Barat. Untuk mengurangi kesenjangan antara Papua-Papua Barat dengan provinsi lain, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana otonomi khusus (Otsus).
Berapa Dana Otsus yang Digelontorkan Pemerintah untuk Papua?
Bagaimana Potret Kemiskinan di Papua?
10
Triliun
60
7.5
Papua
40
5
20
0
2.5
0
Papua Barat
2013
2014
2015
2016
Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
2017
2018
2019
2020
Dana Infrastruktur Papua dan Papua Barat
Anggaran pemerintah pusat yang mengalir ke Papua dalam bentuk dana Otonomi Khusus pada 2018 sebesar Rp 12,03 triliun. Jumlah tersebut naik 4,86% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018 yang telah diaudit, jumlah tersebut terdiri atas Rp 8,03 triliun dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Rp 4 triliun dalam bentuk Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Melihat fakta bahwa angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat menduduki peringkat tertinggi di Indonesia. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Papua mencapai lebih 27,74% dari total populasi di wilayah itu, demikian pula di Papua Barat, kemiskinannya mencapai 23%. Sedangkan, angka kemiskinan nasional per Maret lalu membaik ke posisi 9,8%.
Secara lebih rinci, dana otonomi untuk Provinsi Papua Rp 5,62 triliun dan Provinsi Papua Barat Rp 2,41 triliun. Sedangkan dana tambahan infrastruktur Papua Rp 2,4 triliun dan Papua Barat Rp 1,6 triliun. Dalam APBN 2019, pemerintah kembali akan mengucurkan dana Otonomi Khusus untuk dua provinsi paling timur di Indonesia tersebut sebesar Rp 12,66 triliun dan Rp 13,54 triliun pada 2020.
Bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua?
Indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat juga masih rendah. Tahun 2017, BPS mencatat IPM di Papua sebesar 59,09 dan di Papua Barat 62,99, jauh di bawah IPM nasional yang tercatat 70,81.
Alokasi data otsus untuk pendidikan dan kesehatan, data tambahan infrastruktur, potret kemiskinan,indeks gini (ketimpangan), kesenjangan sosial, indeks pembangunan manusia di Papua
PENDIDIKAN
KESEHATAN
Sesuai dengan amanat undang-undang, selain untuk dibagi antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota, dana otsus untuk diutamakan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap kondisi pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut? Dana otsus Papua yang disalurkan untuk pendidikan pada 2014 tercatat sebesar Rp647,31 miliar. Angka tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada 2017, nilainya mencapai Rp1,67 triliun. Namun, angka tersebut belum banyak membantu meningkatkan Angka Melek Huruf (AMH) di kedua provinsi tersebut. Pada 2014, AMH Papua tercatat sebesar 70,78 persen, sedangkan Papua Barat lebih baik dengan 96,75 persen. Pada 2018, AMH Papua sebesar 76,79 persen. Nilai tersebut masih berada di bawah rerata nasional yang mencapai 95,66 persen. Kondisi AMH Papua Barat lebih baik, berada di atas rerata nasional yaitu sebesar 97,33 persen (lihat grafik di bawah ini).
Sementara itu, dana Otsus yang disalurkan untuk kesehatan pada 2014 tercatat sebesar Rp902,93 miliar. Angka tersebut naik hingga mencapai Rp976,35 miliar pada 2017. Salah satu masalah kesehatan di pulau Papua yaitu gizi buruk .
Papua Barat 47.7%
Papua 52.3%
200
150
Papua Papua Barat 100
50
0
2014
Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Kirana Pritasari mengakui bahwa angka persoalan gizi buruk masih cukup tinggi di wilayah NTT dan Papua Barat. Persentase balita 0-23 bulan penderita gizi buruk pada 2018 di Papua tercatat sebesar 4,5 persen dan Papua Barat 4,1 persen (2) . Sedangkan rerata nasional sebesar 3,8 persen, lebih rendah daripada kedua wilayah tersebut (3).
2018
Selain itu, rata-rata lama bersekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas di Papua juga berada di bawah rerata nasional. Pada 2015, penduduk Papua rata-rata bersekolah selama 6,27 tahun, dibawah rerata nasional dengan 8,32 persen. Pada 2018, kondisi Papua sebesar 6,66 tahun sedangkan rerata nasional sebesar 8,58 tahun. Rata-rata lama bersekolah di Papua Barat lebih baik daripada rerata nasional. Pada 2015 sebesar 9,47 tahun dan 2018 dengan 9,73 tahun. Meskipun lebih tinggi daripada rerata nasional, angka tersebut masih belum mencapai apa yang dicanangkan dalam program wajib belajar 12 tahun–meskipun provinsi lain juga belum mencapai 12 tahun. Di tahun 2018, BPS merangkum alasan putus sekolah di Papua. Merasa pendidikan cukup 5.2%
Menikah 4.7% Tidak ada biaya 22.7%
Bekerja/mencari nafkah 12.7%
Sekolah jauh 13.5%
Belum cukup umur 22.1%
Wabah gizi buruk dan campak juga sempat menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Asmat, Papua pada medio Januari 2018. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menuding kasus tersebut merupakan buah dari tidak efektifnya dana otsus. Besarnya dana otsus, katanya, tidak berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan (4).
Lainnya 15.4%
Permasalah pendidikan dan kesehatan di Papua menyangkut sektor fasilitas, angka melek huruf, angka partisipasi murni, rasio tenaga pendidik & kesehatan, gizi, obat-obatan, infrastruktur materi pembelajaran pendidikan & kesehatan
AGEN DA KEB IJAK AN
TONG MAJU
Aplikasi teknologi untuk mengatasi hambatan dan tantangan akibat kesenjangan kompetensi (pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan), dan ketertinggalan infrastruktur. Serta mengatasi hambatan kualitas SDM pendidikan maupun kesenjangan mutu pendidikan. Pada saat infrastruktur menjadi hambatan dalam menjangkau pembangunan dan pelayanan publik, maka TONGMAJU menghadirkan secara interaktif dan tanpa hambatan jarak maupun waktu (real-time). Bentuk Tong Maju adalah program Broadband Learning Center (BLC). Program BLC-TONG MAJU ini akan menjadi learning center (pusat pembelajaran) bagi masyarakat Papua terutama di daerah-daerah terpencil sehingga akan mempercepat proses transfer knowledge (transfer pengetahuan) yang berdampak pada peningkatan sumber daya manusia sehingga pada akhirnya dapat menjadi sarana penunjang untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pinggiran terutama di Papua. Dalam mencapai efisiensi dan pemerataan secara cepat, TONGMAJU mengintegrasikan berbagai program dan perangkat sejenis milik berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian KOMINFO, Kemendagri, Dirjen Kebudayaan, dll yang dalam rancangan atau sudah siap dijalankan.
AKADEMI TONGMAJU & SISTER SCHOOLS
MANFAAT PEMBANGUNAN BROAD-BAND LEARNING CENTER (BLC) TONG MAJU DI PAPUA
Tele–Governance: Pusat informasi dan komunikasi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan masyarakat. e-Economy: Pusat pengembangan ekonomi masyarakat, meliputi pusat & data informasi usaha; pembinaan usaha baik UKM, BUMD, Perusda, BUMDes; dan Tele-Market atau pusat pembinaan digitalisasi usaha. E–Tourism: Pusat informasi wisata bagi para wisatawan. Tele–Education: Program percepatan peningkatan kualitas pendidikan formal/informal bagi guru dan masyarakat asli Papua, dengan membuka akses kerjasama dengan sekolahsekolah unggulan di seluruh Indonesia.
Manfaat adanya BLC-TONG MAJU adalah untuk membuka akses komunikasi dan informasi bagi daerah-daerah pedalaman Papua yang selama ini masih terisolir. Selain dapat mengakses perpustakaan virtual, Tong Maju akan beroperasi dengan programprogram pelatihan pendidikan, wirausaha, ekonomi, kesehatan, kuliner, dan lainnya yang dirancang bersama berbagai pemangku kepentingan yang profesional di bidang mereka masing-masing. Beberapa program tersebut terbagi menjadi :
Tele-Public Services: Program pelayanan Tele-Medicine Tele-Governance administrasi publik jarak jauh, meliputi 14.3% 14.3% administrasi kewarganegaraan seperti Akta Kelahiran, E- KTP, pendaftaran pernikahan sampai pada sertifikasi semisal ijin usaha, sertifikasi tanah, e–procurement, dll. Tele Health E-Economy 14.3% 14.3% Tele-Health: Program percepatan layanan kesehatan bagi masyarakat di pedalaman Papua. Mengatasi kondisi "the blind leading the blind" dengan sosialisasi jarak jauh Pola Hidup Sehat, Keluarga Berencana, Imunisasi, Apotik Sehat, Gigi Tele-Public Services E-Tourism Sehat, Pencegahan DB, TBC, rehabilitasi 14.3% 14.3% kecanduan pada miras dan psikotropika, pola makan dan daur hidup. Tele-Education 14.3% Tele-Medicine: dalam jangka menengah, karena membutuhkan penyesuaian perundangan dan peraturan, Tong Maju akan melayani program 1. Ekonomi Indonesia Triwulan II 2019 Tumbuh 5,05 Persen. intervensi tindakan pengobatan jarak jauh. bps.go.id/pressrelease/2019/08/05/1621/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2019-tumbuh-5-05persen.html Diharapkan akan bisa menjangkau tindakan 2. Kemenkes: Angka Gizi Buruk di Wilayah Timur Indonesia Mulai Menurun. tirto.id/dftu 3. Profil Kesehatan Indionesia 2018. depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profiloperasi ringan, tindakan pertama pada kesehatan-indonesia/Data-dan-Informasi_Profil-Kesehatan-Indonesia-2018.pdf kecelakaan/bencana/darurat sampai pada 4. Gizi Buruk di Asmat Cermin Kegagalan Dana Otsus Papua? tirto.id/cD5B pelatihan dan sertifikasi jarak jauh. Referensi