BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Untuk menilai buku teks yang baik, diperlukan kriteria penilaian. Hal ini dimaksudkan agar buku teks yang terseleksi dapat sesuai dengan muatan Kurikulum 2013 yang mudah dipahami dan menarik minat membaca siswa. Komponen kriteria buku teks yang baik berdasarkan kajian terdiri dari empat yakni kelayakan isi, kelayakan pendukung proses pembelajaran, kelayakan bahasa dan kelayakan penyajian. Masing-masing aspek secara rinci dikemukakan sebagai berikut. a. Kriteria Kelayakan Isi 1) Memuat uraian yang disajikan secara kontekstual sesuai dengan kurikulum yang berlaku dengan mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. 2) Uraian dan isi di dalam buku dapat dipercaya, akurat, dan merujuk pada sumber materi yang benar baik secara teoritik maupun secara empiris. 3) Menekankan pada keseimbangan antara kedalamaan dan keluasan materi yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 4) Informasi di dalam buku disajikan secara jelas, lugas dan tidak ada yang bias. 5) Menekankan pada kebhinnekaan. 6) Memuat contoh soal dan latihan soal yang bervariasi baik bentuk maupun tingkat kesulitannya yang kontekstual untuk setiap materi pada buku dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik di masa sekarang dan di masa mendatang.

Kajian Buku Teks dan Pengayaan 115

7) Memuat uraian yang menumbuhkan nilai-nilai karakter dan wawasan kebangsaan yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengakomodasi kebhinnekaan dan sifat gotong royong. 8) Memuat uraian yang bervariasi yang mendorong dan memotivasi peserta didik untuk mengembangkan dirinya. b. Kriteria Kelayakan Pendukung Pembelajaran 1) Memuat uraian kegiatan yang bervariasi, yang disajikan secara runtut, dan mudah dipahami peserta didik yang mampu mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. 2) Menyajikan materi disertai contoh-contoh kasus secara kontekstual yang mendukung pembelajaran abad 21, yang mampu mendorong siswa berkreasi, berpikir kritis, berkolaborasi, dan cakap dalam berkomunikasi.

c. Kriteria Kelayakan Bahasa 1) Menggunakan kalimat yang efektif, jelas, komunikatif dan informatif yang memiliki keterkaitan antara satu dengan kalimat lainnya yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 2) Memuat kata dan/atau istilah yang ajeg, sesuai dengan disiplin keilmuan, dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 3) Uraian sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku serta tidak mengandung unsur SARA. 4) Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan

EYD.

d. Kriteria Kelayakan Penyajian 1) Materi diuraikan secara menarik dan utuh yang dapat menjaga makna muatannya dengan baik.

116 Kajian Buku Teks dan Pengayaan

2) Gambar dan ilustrasi grafis lainnya disajikan secara menarik dan tepat untuk memperjelas muatan materi serta sesuai dengan perkembangan anak. 3) Tidak memuat kalimat atau gambar dan ilustrasi lainnya yang mengandung unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender dan penyimpangan lainnya. 4) Secara fisik menggunakan kertas yang baik dengan kualitas cetakan dan penjilidan yang baik. 2. Buku teks kelas XII kelompok matapelajaran wajib dan peminatan pada jenjang SMA belum sepenuhnya tersedia di sekolah. Buku matapelajaran wajib yang disusun oleh pemerintah yaitu Bahasa

Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika telah tersedia hampir di seluruh sekolah sasaran (sekitar 90%). Walaupun buku teks matapelajaran wajib sudah tersedia hampir di setiap satuan pendidikan, terdapat beberapa permasalahan yaitu: (i) Buku teks matapelajaran wajib terlambat diterima oleh sekolah; (ii) Ketersediaan buku teks tidak mencukupi; (iii) Buku teks rusak dan jumlah halamannya kurang setelah dipinjamkan kepada siswa; (iv) Pada saat ujian akhir, siswa kelas XII tidak mempunyai buku untuk belajar karena buku teks hanya bersifat peminjaman yang dikembalikan siswa pada saat kenaikan kelas.

Sedangkan pada buku teks matapelajaran kelompok peminatan yaitu Fisika, Kimia, dan Biologi, baru sebagian sekolah (sekitar 45%) menggunakan buku yang direkomendasikan oleh pemerintah melalui Permendikbud Nomor 1 Tahun 2015. Hal ini dikarenakan baik guru, kepala sekolah, maupun pihak dinas pendidikan tidak mengetahui

Kajian Buku Teks dan Pengayaan 117

bahwa terdapat buku peminatan yang telah direkomendasikan oleh pemerintah melalui Permendikbud Nomor 1 Tahun 2015. Sebagian besar guru mendapatkan informasi tentang buku teks yang digunakan dalam proses pembelajaran dari teman atau dari kegiatan MGMP. Hal ini yang menyebabkan banyak guru tidak menggunakan buku teks sesuai dengan rekomendasi pemerintah. Selain itu, buku teks matapelajaran peminatan yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 1

Tahun 2015 terbatas di pasaran. 3. Buku teks yang disusun oleh pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan keempat aspek yakni kelayakan isi, kelayakan pendukung pembelajaran, kelayakan bahasa, dan kelayakan penyajian. Sebagai contoh, terdapat konsep yang tidak sesuai dengan bidang keilmuan; materi buku ada yang tidak mendukung penumbuhan wawasan kebangsaaan siswa; penggunaan bahasa tidak membuat siswa tertarik dan banyak terdapat kalimat yang tidak efektif serta kata yang tidak konsisten; gambar kurang jelas, berwarna hitam putih dan hanya menyadur dari sumber lain.

Adapun pengelolaan dan pengesahan buku teks di Indonesia dilakukan oleh tiga instansi yang berbeda. Buku kelompok matapelajaran wajib dikelola oleh Puskurbuk, buku kelompok matapelajaran peminatan dikelola oleh BSNP, dan buku produktif SMK dikelola oleh Direktorat Pembinaan SMK. Di beberapa negara, pengelolaan dan pengesahan buku teks dilaksanakan oleh satu lembaga saja. Pengelolaan dan pengesahan buku teks di India dan Finlandia dilakukan oleh sebuah lembaga independen. Sementara itu, pengelolaan dan pengesahan buku

118 Kajian Buku Teks dan Pengayaan

teks di Hongkong dan Singapura dikelola secara langsung oleh pemerintah. 4. Kebijakan peningkatan minat membaca siswa dilakukan oleh pemerintah daerah dan sekolah dalam berbagai bentuk program baik tertulis maupun tidak tertulis. Sebagian pemerintah daerah dan sekolah mengimplementasikan kebijakan secara intensif dalam berbagai bentuk program, seperti pembangunan sarana, prasarana, dan aktivitas yang terkait dengan menumbuhkan minat membaca siswa.

Kebijakan peningkatan minat membaca siswa dilakukan oleh pemerintah daerah dan sekolah melalui penyediaan sarana, prasarana, dan aktivitas literasi seperti pembangunan perpustakaan daerah, pembentukan sudut-sudut baca (books corner) di kelas, pembelian buku bacaan, pembiasaan membaca selama 15 menit sebelum belajar, kunjungan wajib ke perpustakaan, menugaskan siswa untuk menyusun karya ilmiah, menugaskan siswa membuat resume hasil membaca, penghargaan kepada siswa yang rajin ke perpustakaan. Namun, program literasi tersebut belum dikelola secara intensif dan masih terkesan hanya sekedar rutinitas karena belum ada tindak lanjutnya. Dari 24 sekolah sasaran, belum ada sekolah yang mewajibkan siswa untuk membaca buku dan mempresentasikan hasil bacaannya.

B. Saran

1. Kriteria buku teks yang baik yang telah dihasilkan pada studi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan. Penyempurnaan kriteria ini selayaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penilaian buku teks. Selanjutnya hasil penyempurnaan

Kajian Buku Teks dan Pengayaan 119

tersebut sedapat mungkin disosialisasikan kepada penulis, penerbit, dinas pendidikan, dan instansi terkait. 2. Dalam mendistribusikan buku teks kelompok matapelajaran wajib, pemerintah perlu melihat keakurasian data jumlah siswa dan ketepatan pengirimannya sehingga tidak terjadi lagi jumlah buku yang kurang serta tepat dalam pendistribusiannya. Selain itu, pemerintah hendaknya memberikan buku teks matapelajaran wajib kepada siswa tanpa pengembalian sehingga buku teks dapat digunakan sebagai bahan belajar siswa dalam menghadapi ujian akhir.

Keterbatasan informasi tentang buku teks kelompok matapelajaran peminatan yang direkomendasikan oleh pemerintah menyebabkan kesalahan dalam menggunakan buku yang relevan. Oleh sebab itu, pemerintah dan atau dinas pendidikan kota/kabupaten harus memastikan bahwa informasi tentang buku teks khususnya kelompok matapelajaran peminatan yang direkomendasikan oleh pemerintah, sampai kepada guru. Berkaitan dengan penyediaan buku teks kelompok matapelajaran peminatan, pemerintah perlu mendorong percepatan penerbitan buku-buku matapelajaran peminatan oleh penerbit swasta, mengingat masih terbatasnya ketersediaan buku-buku tersebut di pasaran. 3. Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan dan pengesahan buku seharusnya memiliki kewenangan dalam pengendalian mutu buku teks. Salah satu bentuk pengendaliannya adalah penilaian terhadap buku teks kelompok matapelajaran wajib dan peminatan dengan menggunakan kriteria buku teks yang baik yang telah dikembangkan. Selanjutnya, apabila dijumpai buku teks yang

120 Kajian Buku Teks dan Pengayaan

kurang layak, Puskurbuk harus melakukan pembinaan kepada penulis dan penerbit untuk melakukan perbaikan. Untuk menjamin kualitas buku dapat terjaga, dibutuhkan sebuah badan independen yang bertugas dalam pengelolaan dan pengesahan buku teks dan buku

pengayaan. 4. Perlu kebijakan tertulis tentang literasi membaca yang lebih kuat. Di tingkat sekolah, penguatan literasi membaca dilakukan dengan mengintegrasikan matapelajaran dengan aktivitas membaca dan pemahaman. Selain itu, persyaratan kenaikan kelas dan kelulusan di suatu jenjang pendidikan, salah satunya mewajibkan siswa membaca beberapa buku dan mempresentasikan hasil bacaannya.

Kajian Buku Teks dan Pengayaan 121