Evaluasi Kebijakan dan Pengelolaan Perumahan Kota (Studi Kasus: Kampung Akuarium di Jakarta Utara)

EXECUTIVE SUMMARY

Evaluasi Kebijakan dan Pengelolaan Perumahan Kota STUDI KASUS:

KAMPUNG AKUARIUM DI JAKARTA UTARA

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA DEPARTEMEN TEKNIK ARSITEKTUR DAN PERENCANAAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam karena berkat karuniaNya penyusun dapat menyelesaikan Executive Summary ini tanpa halangan yang berarti. Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Deva Fosterharoldas Swasto, S.T., M.Sc., Ph.D., IPM. selaku dosen pengampu Mata Kuliah Kebijakan dan Pengelolaan Perumahan Kota atas saran dan masukkan terhadap topik yang disusun. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Executive Summary ini masih memiliki kekurangan, sehingga penyusun senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dengan adanya Executive Summary ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca nya.

DISUSUN OLEH:

Adiahmad Irfan Zidny (443522) Aisyah Sinta Suharta (443525)

2022

Alnodio Adam (443538) Muhammad Yusuf Kemal (443544)

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA DEPARTEMEN TEKNIK ARSITEKTUR DAN PERENCANAAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

Sumber: IDX Channel

Kampung Akuarium berlokasi di Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

DAFTAR ISI 3

4

6

7

8

TEORI DAN KONSEP

Definisi kampung susun dan profil Kampung Akuarium secara umum.

10

HASIL

12

KELEBIHAN & KEKURANGAN

16

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

SEJARAH

Sejarah kebijakan di Kampung Akuarium sejak dulu hingga kini.

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran kebijakan Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara.

PROSES PELAKSANAAN

Output, Outcome, Dampak, dan aspek keberlanjutan program

Kelebihan dan kekurangan penerapan kebijakan Kampung Susun Akuarium

Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan di Kampung Akuarium.

Tahap implementasi pembangunan Kampung Susun Akuarium.

17 SARAN

PIHAK-PIHAK TERKAIT

Saran untuk perbaikan kebijakan Kampung Akuarium di masa yang akan datang.

Stakeholder yang terlibat dalam pembangunan Kampung Susun Akuarium.

18 DAFTAR PUSTAKA

Referensi yang digunakan dalam penyusunan materi.

02

TEORI DAN KONSEP Secara garis besar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa tata ruang pada sebuah wilayah terdiri dari ruang daratan berupa permukaan tanah, ruang lautan sebagai batas teritorial, dan ruang udara. Penyusunan dan perencanaan program tata ruang kota pada setiap daerah dan wilayah akan berbeda dengan menyesuaikan kebijakan masing-masing pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi menjelaskan bahwa ruang lingkup yang termasuk ke dalam peraturan tersebut mencangkup seluruh wilayah kecamatan yang berada dalam 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi.

Kampung Akuarium memiliki KDB 50%, KLB 2, Koefisien Bangunan 4, KDH 30%, serta KTB 55%. Berdasarkan studi kasus pada Kawasan Kampung Akuarium berada pada kota administrasi Jakarta Utara di Kecamatan Penjaringan. Dalam mewujudkan tujuan dalam pengembangan pemanfaatan ruang Kecamatan Penjaringan dilakukan pembagian berdasarkan (a) Zona dan Sub Zona Kawasan, dan (b) Blok dan Sub Blok Kawasan.

Perencanaan dan pengembangan dalam pemanfaatan ruang di Kecamatan Penjaringan wajib memperhatikan zona fungsi sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang - undangan.

Kondisi Eksisting Kampung Akuarium Sumber: Ashadi et al., 2022

03

Teori dan Konsep

Kampung Akuarium termasuk ke dalam zona merah dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan juga sub-zona P3 (Zona Pemerintah Daerah) sebagai kawasan pemugaran Kota Tua/Sunda Kelapa (kawasan konservasi dan wajib dilindungi) dengan zona peruntukkan pemerintah daerah

1905

SEJARAH Kawasan Kampung Akuarium awalnya digunakan sebagai Laboratorium Perikanan Batavia (Visscherij Station te Batavia) yang merupakan salah satu cabang kegiatan penelitian Museum Zoologi Bogor.

Tahun 1922 dan 1923

Pembangunan laboratorium menjadi lebih permanen yang diberi nama Laboratorium voor het Onderzoek der Zee (LOZ)

Akhir Tahun 1970-an Akuarium tersebut ditutup.

Tahun 1980-an

Perlahan diduduki sebagai permukiman. Masyarakat yang telah menetap puluhan tahun di lokasi itu yang menjadi penduduk asli Kampung Akuarium.

Sejarah Kampung Akuarium

April - Oktober 2016

Pada April 2016 terjadi penggusuran oleh Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama karena ingin merencanakan sheet pile untuk mencegah air laut masuk ke daratan dan pengintegrasian kawasan kampung dengan Museum Bahari dan Masjid Luar Batang. Saat proses pengerukan ditemukan benteng peninggalan Belanda yang tenggelam, benteng direncanakan untuk direstorasi sehingga proses penggusuran berjalan lamban, Selain itu pada bulan oktober 2016 terdapat penolakan dari warga yang kemudian terekspos secara masif di media.

17 Agustus 2020

Gubernur Jakarta, Anies Baswedan berencana merevitalisasi kawasan Kampung Akuarium lengkap dengan permukiman warga. Peletakan batu pertama pembangunan kampung susun di Kampung Akuarium akhirnya dilakukan pada 17 Agustus 2020.

17 Agustus 2021

Revitalisasi Kampung Akuarium diresmikan oleh Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Terdapat dua blok yang sudah dibangun dari lima blok yang direncanakan yaitu Blok B dan D dengan total 107 unit. Saat ini sudah ada 1 unit difabel, 3 kios usaha, dan 1 ruang galeri untuk memamerkan cagar budaya yang ditemukan di kawasan kampung.

KAMPUNG AKUARIUM Kampung Akuarium adalah kawasan kampung perkotaan yang berada di Jakarta tepatnya berada di Kampung Akuarium, Jl. Ps. Ikan No.12, RT.11/RW.4, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440.

700 10.557

penduduk

meter persegi

Sebagian besar bermata pencaharian nelayan.

Sedangkan, sebagian lainnya berada pada sektor perdagangan, wisata dan jasa. tersebut ditutup.

Akuarium

Sumber: Tempo.com

BEFORE

Before dan After Lokasi Kampung Akuarium Pembangunan Kampung Susun Akuarium sendiri mengadopsi gagasan Innovative Self Sustaining Living Kampong yaitu suatu pendekatan desain yang memicu kreativitas pengguna untuk berkontribusi dan berperan dalam lingkungan tempat tinggalnya. Izin mendirikan bangunan (IMB) Kampung Susun Akuarium baru terbit pada 31 Maret 2021.

Sementara sertifikat laik fungsi (SLF) baru dikeluarkan pada 16 Agustus 2021.

05

TUJUAN & SASARAN

Landasan hukum tersebut, kemudian diturunkan menjadi Keputusan Gubernur Nomor 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Selanjutnya ditetapkan sasaran untuk membangun 241 unit hunian terdiri dari 5 blok yang memiliki 5 lantai di setiap bloknya dan berdiri di atas tanah seluas 10.300 meter tersebut. Tiap unit rumah tinggal memiliki tipe 36 terdiri dari: 1 kamar tidur

1 kamar mandi

dapur

1 ruang tamu

ruang keluarga

teras

Sumber: Ashadi et al., 2022

Berdasarkan RDTR DKI Jakarta 2018-2022 Bagian Keempat Belas untuk Kecamatan Penjaringan Pasal 178 menyebutkan tujuan penataan ruang Kecamatan Penjaringan untuk : Pengembangan kawasan kantor dan perdagangan skala kota yang terintegrasi angkutan umum Pembangunan rumah susun sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan padat dengan Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkampungan Luar Batang dengan karakteristik budayanya Kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui peremajaan lingkungan dan penduduk prasarana terintegrasi dst.

Sumber: Ashadi et al., 2022

Setiap blok memiliki 2 deretan unit-unit saling berhadapan dengan lorong pemisah. Lorong selebar 4 meter memiliki arti sosial untuk berinteraksi masyarakat Banguanan blok B terdapat 13 unit rumah tinggal dan 3 tangga, Blok D memiliki 12 unit rumah tinggal dan 2 tangga. Posisi massa massa blok bangunan memanjang ke arah timur-barat dengan mempertimbangkan panas matahari.

Terdapat ruang terbuka hijau menambah kesan asri dari Kampung Akuarium ini.

62

miliar rupiah

Anggaran pembangunan mencapai Rp62 Miliar berasal dari dana kewajiban pengembang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 112 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana.

06

PROSES PELAKSANAAN Proses Implementasi Pada 1977 Kampung Akuarium adalah tempat wisata laut Pada 11 April 2016, area Kampung Akuarium digusur oleh Pemprov DKI Jakarta Pada 21 Mei 2018 terbit KepGub Nomor 878 tahun 2018 Pada Januari 2018 dibangun 3 blok selter untuk warga terdampak Pada April 2018 shelter selesai dibangun dan maket Kampung Akuarium terbit Pada 17 Agustus 2020 dimulai pembangunan Kampung Akuarium Pada 17 Agustus 2021 diresmikan 2 dari 5 blok yang direncanakan Pada Akhir 2021 5 blok bangunan telah selesai dibangun

Peresmian Kampung Susun Akuarium

Sumber: jakarta.suara.com

Implementasi Kebijakan Pembiayaan pembangunan Kampung Akuarium didanai 100% menggunakan dana pengembang, tidak menggunakan APBD DKI Jakarta sesuai dengan Pergub DKI Jakarta no 112 tahun 2019.

Terdiri dari 240 unit dengan tripe 36.

Ditetapkan konsep kepemilikan oleh Pemda DKI Jakarta dan pengelolaan mandiri pada Koperasi Akuarium.

07

PIHAK TERKAIT Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemerintah DKI Jakarta merupakan pihak kunci dalam pembangunan kampung akuarium. Dalam pelaksanaannya terdapat pro dan kontra dari DPRD DKI Jakarta dimana pembangunan kampung akuarium dinilai melanggar RDTR yang sudah ada.

Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 kawasan kampung permukiman kumuh merupakan kawasan zona merah yang tidak diperbolehkan untuk dibangun permukiman. Pada masa kepemimpinan gubernur Anies Baswedan pembangunan kampung akuarium dilaksanakan, ditandai dengan pembuatan kebijakan Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang penataan ruang kampung dan masyarakat. Selain itu menurut PERDA No 1 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa lahan kampung akuarium merupakan lahan milik pemerintah sehingga pemerintah memiliki hak untuk membangun permukiman kampung akuarium selagi yang menginisiasi adalah pemerintah.

Perusahaan Pengembang PT. Almaron Perkasa Perusahaan PT. Almaron Perkasa merupakan pihak primer sekaligus pihak pengembang dalam pembangunan Kampung Aquarium, Penjaring, Jakarta. PT. Almaron Perkasa adalah salah satu anak perusahaan PT. Lippo Karawaci Tbk yang memiliki kewajiban dalam pembangunan kampung susun murah/sederhana, hal ini tercantum dalam Peraturan Gubernur No. 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan Kampung Susun Murah/Sederhana melalui Konversi oleh Pengembang. Dalam pelaksanaannya, dana pembangunan Kampung tidak menggunakan sepeserpun dana APBD melainkan seratus persen dana pengembang.

08

Masyarakat Kampung Akuarium Masyarakat merupakan pihak sekunder dimana mereka merupakan pihak pihak yang mengalami penggusuran dan relokasi. Kebanyakan masyarakat kampung akuarium merupakan pendatang dari luar yang mendirikan hunian nya untuk memenuhi kebutuhan pokok atas adanya kegiatan urbanisasi. Kebanyakan masyarakat kampung mendirikan bangunan yang berada pada tanah informal, selain itu banyak dari mereka yang tidak mempunyai status kependudukan sehingga mereka tidak mempunyai kedudukan yang kuat dalam masalah hukum. Pemerintah DKI Jakarta dalam upaya mengembalikan keadilan melakukan banyak hal mulai dari penyediaan hunian sementara, mengurus kependudukan, hingga menyiapkan dasar hukum.

Masyarakat disini juga ikut berpartisipasi pada perencanaan dan pembangunan yang memakai skema Community Action Plan (CAP) dan desain kampung akuarium mengadopsi konsep Inovatif self sustaining living sehingga penataan kampung kota selaras dengan budaya dan aktivitas masyarakat, dalam segi ekonomi kampung akuarium juga selaras dengan potensi kawasan wisata, sehingga tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang mengalami relokasi.

09

HASIL Aspek Keberlanjutan Dalam aspek berkelanjutan, kondisi ruang pasca penggusuran dan pembangunan rumah susun di design dengan mempertimbangkan Behavior Setting. Dimana desain rumah susun tetap mengakomodasi aktivitas masyarakat yang menjadi kebiasaan sejak dulu seperti (Nongkrong, tempat bermain, ngrumpi dll.

Keberlanjutan secara ekonomi dapat dilihat bahwa dengan perubahan bentuk dan fungsi ruang yang ada tidak berdampak secara signifikan pada aktivitas masyarakat yang tinggal di Kampung Akuarium dimana mata pencaharian utama masyarakat di sana sebagian besar menjadi nelayan (30% penduduk), karyawan pelabuhan sunda, pengrajin mebel/Furniture dll.

Dampak Penataan Kampung Akuarium menjadikan lingkungan lebih bersih, sehingga meningkatkan kualitas penghuni Penataan rusun tidak mengganggu mata pencaharian masyarakat sehingga kegiatan

Outcomes Permukiman masyarakat yang lebih bersih dan sehat Adanya ruang luar (Public Space) mendorong masyarakat untuk lebih sering berinteraksi di luar Penataan bangunan Kampung menjadi teratur

Output Pembebasan Lahan Seluas 10.300 m2 Pembangunan hunian sebanyak 421 hunian rumah bertipe 36 pada 5 Blok Gedung

10

"Di Hari Kemerdekaan ini, kita tidak hanya memperingatinya dengan upacara seremonial, tetapi kita hormati perjuangan para pendiri dengan buktikan bahwa cita-cita mereka bisa terlaksana di Kampung Akuarium. Ini semua dikerjakan dengan cara benar, proses baik harapannya dari sisi government aman dan teman-teman bisa kembali tinggal di tempat ini dengan kepastian tinggal amat panjang," Anies Baswedan dalam pidato peresmian Kampung Akuarium Sumber: news.detik.com

11

KELEBIHAN 01

KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT KAMPUNG AKUARIUM TETAP BERJALAN DENGAN BAIK

Dengan mengadopsi konsep kampung susun,

Maka dari itu, penataan Kampung Akuarium

penataan Kampung Akuarium menjadi lebih

dengan pembangunan kampung susun ini

humanis dengan tetap mempertahankan

tentu membawa hasil yang positif bagi

warga Kampung Akuarium untuk tinggal

masyarakat nya karena menjadikan lokasi

bersama di sana sehingga kondisi ekonomi

tempat tinggal tetap dekat dengan tempat

dan sosial masyarakat nya tetap berjalan

mata pencaharian. Selain itu, kondisi sosial

dengan

diketahui,

masyarakatnya pun tetap terjalin dengan

penggusuran yang dilakukan 2016 lalu telah

baik. Keberadaan bangunan seperti rumah

menimbulkan

cukup

susun yang identik dengan sifat individualis

berkepanjangan. Kampung Akuarium digusur

antar warganya pun terpatahkan dengan

dengan paksa tanpa ganti rugi apapun dan

modifikasi

masyarakat

Rumah

dikenal dengan “kampung susun”. Konsep ini

yang

memungkinkan masyarakat yang tinggal di

lokasinya berjarak lebih dari 30 km dengan

sana dapat tetap berinteraksi satu sama lain

waktu tempuh kurang lebih satu jam. Hal ini

selayaknya

tentu

diimplementasikan

Susun

baik.

Sebagaimana polemik

nya

Marunda

sangat

yang

dipindahkan dan

Rawa

ke Bebek

merugikan

masyarakat

ciri

yang

khas

kemudian

kampung.

dengan

lebih

Hal

ini

penyediaan

Kampung Akuarium yang sebagian besar

lorong selebar 4 meter pada setiap lantai nya

bermata pencaharian sebagai nelayan. Jarak

yang

yang

sebagai sarana interaksi sosial.

jauh

ditambah

dengan

biaya

perjalanan (travel cost) yang lebih tinggi daripada sebelumnya tentu mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakatnya.

Sumber : Ashadi et al., 2021

konsep

kemudian

digunakan

penghuninya

02 INOVASI PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT DKI JAKARTA Penataan Kampung Susun Akuarium

Seperti

menggunakan pendekatan bottom-

penggusuran

up dengan mengadopsi gagasan

yang

Innovative

Living

persetujuan

Haikal

kemudian memunculkan konflik yang

Kampong.

(2008)

Self-Sustaining Chan,

dalam

Amalia, Wahyudi

(2020)

cukup

yang

diketahui, Kampung

tidak

proses Akuarium

didasarkan warga

pelik.

Oleh

setempat karena

Pemerintah

Self-Sustaining ini sendiri hadir saat

melihat bahwa partisipasi masyarakat

melihat kebiasaan dan kebutuhan

menjadi

primer

penataan Kampung Akuarium dan

yang

terus

unsur

DKI

itu,

menjelaskan bahwa ide Innovative

manusia

Daerah

atas

Jakarta

penting

dalam

berkembang. Kemudian diwujudkan

mengedepankan

dengan usaha untuk menyediakan

masyarakat, bersama dengan tim ahli

ruang untuk berkembang tersebut,

cagar budaya dan arkeologi (Wiryono,

dengan

2021) dalam pembangunan kampung

pemikiran

(Sustainable).

berkelanjutan

Sustainable

Living

partisipasi

susun tersebut. Alhasil, pembangunan

Kampong menjadi parameter agar

Kampung

Susun

Akuarium

hunian dan lingkungannya berdiri

didukung karena baik perencanaan

sesuai dengan apa yang dibutuhkan,

maupun

bukan diinginkan.

dengan kebutuhan warga setempat.

pelaksanaan

sangat

disesuaikan

03 DIKELOLA OLEH WARGA SENDIRI Berbeda dengan unit rumah susun sederhana sewa lainnya, pengelolaan Kampung Susun Akuarium sepenuhnya diserahkan kepada manajemen warga Kampung Akuarium, bukan oleh Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) atau pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta memberikan kewenangan pengelolaan Kampung Susun Akuarium kepada penghuni atau warganya sendiri melalui manajemen Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri (ABM).

Dharma Diani sebagai Ketua Koperasi ABM menuturkan bahwa pengelolaan Kampung Susun Akuarium dengan pemberdayaan masyarakat ini sebagai wujud "dari warga untuk warga", sehingga setiap penghuni Kampung Susun Akuarium wajib bertanggung jawab untuk mengelola blok hunian (JPNN, 2021). Meskipun dari segi pola pengelolaan dan nominal biaya yang dikenakan kepada penghuni Kampung Susun Akuarium ini belum ditetapkan, pengelolaan kampung susun melalui koperasi warga ini menjadi terobosan baru yang tentunya akan meningkatkan sense of belonging dan kemandirian dari penghuni Kampung Susun Akuarium.

13

KEKURANGAN Meskipun pembangunan Kampung Susun Akuarium memiliki banyak kelebihan, ada pula kekurangan yang terlihat dari segi perencanaannya. Kekurangan tersebut antara lain:

01

ADANYA KETIDAKSESUAIAN PEMBANGUNAN KAMPUNG SUSUN AKUARIUM DENGAN PERATURAN ZONASI

Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Kampung Akuarium termasuk ke dalam zona merah.

Lokasinya terletak di Zonasi P.3 yang memiliki status kepemilikan pemerintah daerah.

Hal

pemerintah

ini

menunjukkan

bahwa

Jakarta

memiliki

DKI

kewenangan untuk membangun Rumah Susun dengan status Bersyarat (tanah tidak tertata, KDB maksimum 50%, KLB maksimum

2,4

dan

tinggi

bangunan

Sumber : Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014

maksimum 4 lantai).

Namun, pada realitanya kampung susun yang dibangun memiliki 5 lantai atau dengan kata lain sudah tidak sesuai dengan peraturan zonasi yang ada. Status kepemilikan pemerintah daerah ini juga menimbulkan persoalan. Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama Ahok menganggap lahan yang ditempati warga di Kampung Akuarium merupakan lahan milik pemda yang dikelola PD Pasar Jaya dan tidak boleh dibangun tempat hunian di sana (Gani, 2020). Selain itu, dua anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gembong Warsono dan Johny Simanjuntak, sepakat bahwa pembangunan rumah susun di kawasan zona merah cagar budaya telah melanggar aturan. Warsono juga menuturkan bahwa Gubernur Anies seharusnya bersabar untuk meresmikan Kampung tersebut karena revisi Perda RDTR DKI Jakarta masih dalam proses pengerjaan. Simanjuntak juga menilai bahwa pembangunan kampung susun yang terkesan terburu-buru ini hanya menjadi pemenuhan janji kampanye yang digaungkan oleh Anies Baswedan sehingga tidak memperhatikan peraturan yang ada.

Lain hal nya dengan pernyataan Rani Mauliani, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, yang menyebutkan bahwa pembangunan kampung susun tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang lama terkait zonasi dan peruntukannya, sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anies Baswedan.

14

Meskipun begitu, pembangunan kampung susun tetap dilakukan. Hal ini merupakan implementasi dari Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Kampung dan Masyarakat yang menetapkan Kampung Akuarium sebagai satu dari 21 kampung prioritas untuk dilaksanakan penataan kampung dan masyarakat. Dengan adanya peraturan tersebut, ditambah dengan revisi Perda RDTR DKI Jakarta yang akan selesai, diharapkan polemik mengenai pembangunan kampung susun terkait peraturan zonasi dapat terselesaikan dengan baik.

02 SISTEM PENGELOLAAN KAMPUNG SUSUN BELUM DILAKUKAN Sebagaimana

diketahui,

pengelolaan

Kampung

Susun

Akuarium

diserahkan

oleh

masyarakat sendiri melalui Koperasi ABM, termasuk sistem pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan Chairul Lantip selaku Kepala Suku Dinas Perumahan Jakarta Utara yang mengatakan bahwa pengelolaan kampung susun tersebut akan dilakukan oleh warga yang menempati (Purnamasari, 2022). Oleh karena pembangunan masih belum selesai, masyarakat yang tinggal disana juga belum sepenuhnya menempati kampung susun tersebut, sehingga sistem pengelolaan kampung susun juga masih belum ditetapkan.

Koperasi yang melibatkan masyarakat tentu sangat bergantung kepada pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam manajemen koperasi, terutama dalam hal pengelolaan kampung susun. Tanpa adanya sistem koperasi yang baik dan pengawasan dari pemerintah, dikhawatirkan pengelolaan Kampung Susun Akuarium akan menimbulkan konflik yang semakin membesar di kemudian hari.

Sum ber : Ko mp as.c om

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Kebutuhan Masyarakat

Kolaborasi

Adanya konflik ketika dilakukan penggusuran disebabkan oleh warga yang tidak setuju dengan penggusuran yang tidak didasarkan atas persetujuan warga setempat. Hal ini kemudian memicu pembangunan kampung susun yang pada akhirnya dibangun atas kebutuhan warga dan dikelola sendiri oleh warga setempat. Jenis yang dibangun mengambil konsep kampung susun dengan tetap mempertahankan interaksi sosial yang tinggi antar warganya.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung Susun Akuarium, diterapkan prinsip kolaborasi antar pihak. Pemerintah DKI Jakarta berkolaborasi dengan pengembang PT Almaron Perkasa sebagai anak usaha Lippo Group untuk membiayai pembangunan Kampung Susun Akuarium menggunakan dana kewajiban pengembang.

Kolaborasi juga dilakukan antara pemerintah, lembaga riset, tim ahli cagar budaya dan arkeologi, serta masyarakat Kampung Akuarium dalam pelaksanaan dan pengelolaan Kampung Susun Akuarium. Prinsip kolaborasi ini sejalan dengan rebranding Jakarta dengan tagline “Jakarta Kota Kolaborasi” atau “Jakarta City of Collaboration”.

Faktor yang Mempengaruhi

Inkonsistensi Arahan Pemerintah

Berdasarkan peruntukan lahannya, lokasi Kampung Akuarium mengalami perubahan fungsi lahan dari waktu ke waktu.

Dimulai dari tempat wisata bahari sebelum tahun 1977 dan rumah tinggal permanen setelah tahun 1977. Kemudian pada tahun 2016 sampai 2018, lokasi tersebut berganti fungsi lahan menjadi rumah tinggal sementara setelah sebelumnya menjadi pasar tradisional (Ashadi et al, 2021). Pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama, dilakukan penggusuran bangunan di lahan Kampung Akuarium dengan alasan ingin mengembalikan fungsinya sebagai cagar budaya (Amalia, 2020). Penggusuran tersebut kemudian menimbulkan konflik antara warga dengan pemerintah hingga pada akhirnya lokasi tersebut dibangun kampung susun pada masa pemerintahan Anies Baswedan. Inkonsistensi dari arahan pemerintah menjadikan lokasi Kampung Akuarium dibangun kampung susun seperti saat ini.

SARAN 01

Pemerintah harus lebih bijak dalam melakukan penggusuran.

Hal ini penting untuk mengurangi masyarakat korban gusuran mengalami kesenjangan kesejahteraan setelah direlokasi.

02

Perlunya konsistensi Kampung Akuarium.

03

Pembangunan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, terutama Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ), terutama untuk mengatasi kesalahpahaman yang terjadi.

04

Pemerintah perlu menyelesaikan kajian mengenai sistem dan jumlah biaya sewa yang akan dibebankan tanpa memberatkan penghuni Kampung Susun Akuarium.

05

Pemerintah perlu ikut dalam pembinaan dan pengawasan jalannya Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri selaku koperasi pengelola Kampung Susun Akuarium.

06

Konsep Innovative Self-Sustaining Living Kampong dapat menjadi inspirasi dalam penataan kampung di lokasi yang lain.

dalam

17

pemanfaatan

ruang

lokasi

DAFTAR PUSTAKA Aditya, R. (2021). Riwayat Kampung Susun Akuarium: Digusur Ahok, Penataan, Kini Diresmikan Anies. Suara.com. Retrieved from https://www.suara.com/news/2021/08/18/164433/riwayatkampung-susun-akuarium-digusur-ahok-penataan-kini-diresmikan-anies?page=all Amalia, Y. (2020, August). Penataan Kampung Akuarium Langgar Aturan untuk Tunaikan Janji Kampanye Anies? Merdeka.com. Retrieved from https://www.merdeka.com/jakarta/penataan-kampung-akuarium-langgar-aturan-untuktunaikan-janji-kampanye-anies.html Ashadi, et al. (2022). Perubahan Tata Ruang dan Fungsi Kampung Akuarium Jakarta. Jurnal Arsitektura. P.51-64.

Gani, F.C.H. (2020, August). Pembangunan Kampung Akuarium Pelanggaran Serius. Media Indonesia. Retrieved from https://mediaindonesia.com/megapolitan/337703/pembangunankampung-akuarium-pelanggaran-serius JPNN. (2021). Gubernur Anies Serahkan Kampung Susun Akuarium kepada Warga, tetapi Tidak Gratis. JPNN. Retrieved from https://www.jpnn.com/news/gubernur-anies-serahkankampung-susun-akuarium-kepada-warga-tetapi-tidak-gratis Mangihot, J. (2021). Pemprov DKI Pastikan Pembangunan 241 Unit Hunian di Kampung Akuarium Tidak Melenceng dari Target. Kompas. Retrieved from https://www.kompas.tv/article/202624/pemprov-dki-pastikan-pembangunan-241-unithunian-di-kampung-akuarium-tidak-melenceng-dari-target?page=2 Purnamasari, D. M. (2022, March). Kampung Susun Akuarium Belum Terapkan Sewa Hunian.

Kompas.com. Retrieved from https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/14/17182501/kampung-susun-akuariumbelum-terapkan-skema-sewa-hunian?page=all Velarosdela. R.N. (2021). Kilas Balik Riwayat Kampung Susun Akuarium: Digusur Ahok, Dibangun Kembali oleh Anies. Kompas. Retrieved from https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/18/07431391/kilas-balik-riwayat-kampungsusun-akuarium-digusur-ahok-dibangun-kembali?page=all.

VOI. (2020). Menyimak Kembali Penataan Kampung Akuarium yang Diperdebatkan karena Tanahnya Dibawa Anies ke IKN. Voi.id. Retrieved from https://voi.id/berita/145368/menyimakkembali-penataan-kampung-akuarium-yang-diperdebatkan-karena-tanahnya-dibawaanies-ke-ikn Wahyudi, A. (2020). "Resettlement" Kampung akuarium Jakarta Utara Dengan Metode Kampung Berlapis dan Innovative Self-Sustaining Living. Seminar Ilmiah Arsitektur. p.566-574.

Wiryono, S. (2021). Anggota DPRD: Kampung Susun Akuarium Langgar Perda RDTR. Kompas.

Retrieved from https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/19/20322571/anggota-dprdkampung-susun-akuarium-langgar-perda-rdtr?page=all Yustiningrum, N., et al. (2022). Hukum Pembiayaan Pembangunan Kota Studi Kasus: Rumah Susun Kampung Akuarium. Retrieved from https://www.slideshare.net/_nurlina/hukum-pembiayaan-pembangunan-kota-studi-kasuskampung-akuarium-jakarta-utara

18