Ombusman Indonesia by Adler M Rasul

OMBUDSMAN INDONESIA | 1

2 | OMBUDSMAN INDONESIA

SOSOK

H. Djoni Widjaja Aluwi, SH, Advokat

Kemuliaan Hati Sang Advokat Sejati Perjalanan hidupnya yang berat dan penuh liku menempa dia menjadi seorang tokoh advokat: sukses membangun citra postif, dan sukses sebagai pencetak para lawyer.

EJAK kuliah, Djoni sudah harus bekerja di restoran untuk membiayai hidupnya sendiri. Tidur di papan karena kasurnya basah saat musim hujan, serta siang makan sore bengong selama dua tahun sudah dilaluinya. Djoni Aluwi bahkan nyaris tidak bisa mengikuti sidang sarjana, karena

belum bayar uang kuliah selama dua semester. Perjanjian untuk membayar uang kuliah dengan bekerja di Universitas Katholik Parahyangan Bandung, membuat Djoni akhirnya menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum. Perjuangannya dalam meraih kesuksesan banyak menginsipirasi para advokat muda. Tak heran,

dia juga disebut pencetak advokat Bandung. Where is the will, there is the way, di mana ada usaha, di situ ada jalan. Inilah pepatah yang sesuai dengan perjalanan karir seorang Djoni Widjaja Aluwi. Dengan berjuang melewati liku-liku hidup yang cukup berat, ia pun bisa menjadi seorang

OMBUDSMAN INDONESIA | 3

pengacara terkenal seperti sekarang. Itu juga berkat wejangan ayahnya yang memintanya untuk hadapi hidup dengan penuh kesabaran dan harus banyak berbuat kebaikan kepada orang lain. Sejak lahir, ayahnya sangat menginginkan Djoni kelak bisa sekolah di jurusan hukum atau menjadi meester in de rechten (sarjana hukum). “Sebelum ke Bandung ayah pun selalu membawa saya ke toko buku dan membeli semua buku-buku yang

menyangkut hukum,” tuturnya mengawali pembicaraan di kantornya Jl. Veteran No. 52A Bandung. Kondisi ekonomi orangtuanya yang pas-pasan, memaksanya untuk bekerja sambil kuliah. Selama tiga tahun, ia sempat merangkap menjadi pelayan restoran di Bandung. Kebetulan orang yang memiliki tempat kosannya saat itu punya restoran. “Jadi setiap pulang kuliah saya ke restoran yang ada di Jalan Pasir Kaliki. Pada saat tamu sepi, saya sempatkan waktu untuk memindahkan perkuliahan yang tadinya saya catat di kertas ke buku tulis,” ucapnya seraya menyampaikan bahwa buku catatannya itu sering dipinjam para dosennya. Hingga suatu saat, waktu naik dari tingkat empat ke tingkat lima, atau sekitar tahun 1970-an, ia diminta seorang Guru Besar bernama Ibu Sunaryati Haryono, yang saat itu sedang menyelesaikan gelar Doktor, untuk menjadi asistennya. “Itulah kehidupan saya. Liku-likunya terlalu berat. Saya tidak dikirimi uang sepeser pun oleh ayah saya karena adik saya ada enam di bawah saya. Jadi yang namanya siang makan, sore bengong itu saya alami selama dua tahun,” tutur Djoni mengenang perjuangan hidupnya semasa kuliah.

4 | OMBUDSMAN INDONESIA

Bahkan waktu akan sidang, Djoni juga mengungkapkan tidak bisa mengikutinya, karena belum membayar uang kuliah selama dua tahun, pun uang bimbingan, dan uang sidang. Ia akhirnya memberanikan diri waktu itu untuk menghadap ke Rektorat untuk meminjam uang agar bisa membayar uang kuliah selama dua tahun, uang bimbingan dan uang sidang. Setelah lulus, Djoni harus mengabdi di kampus. Tapi baru enam bulan dijalani, Djoni merasa tidak kuat. Akhirnya ia kembali menghadap Rektor untuk meminta berhenti. Saat itu, Djoni pun ditanya alasan mengajukan mundur. “Saya katakan ke Rektor karena kondisi sosial ekonomi. Keluarga saya repot, saya mau adu nasib. Saya berusaha mau jadi pengacara, saya bilang gitu,” kata Djoni. Tapi sebelum permohonannya itu dikabulkan, Djoni ditanya lagi soal apakah ia masih mau membantu di Fakultas Hukum di UNPAR atau tidak. “Saya bilang, sepanjang tenaga dan pikiran saya dibutuhkan saya siap. Akhirnya, SK karyawan tetap saya pun dicabut hari itu juga. SK yang baru datang, yaitu SK sebagai tenaga luar biasa untuk mengajar di tingkat satu dan tiga,” tutur Djoni. Sambil mengajar sebagai dosen luar biasa di Fakultas Hukum, Djoni pun mengajukan ijin permohonan advokat ke Pengadilan Negeri Bandung. Baru kemudian pada 1973, Djoni diangkat Menteri Kehakiman menjadi seorang advokat dan SK-nya keluar pada 16 Oktober 1973. Tapi ia disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Bandung yang saat itu dijabat oleh Purwoto Suhadi Gandasubrata pada 2 Januari 1974.

Sejak 1976, Djoni membuka Kantor Advokat bernama H. Djoni Widjaja Aluwi & Aluwi. Saat itu ia masih mengajar di Fakultas Hukum UNPAR hingga 1985. Layaknya pengacara keliling, Djoni pun mulai ke mana-mana dengan membawa mesin tik merk brother karena saat itu belum ada yang namanya komputer.

Kasus Prodeo Awalnya, Djoni Aluwi ingin menjadi seorang hakim militer. Saat itu ia berkhayal untuk memiliki banyak uang. Namun, dalam perjalanan karirnya, ia justru banyak menangani perkara secara prodeo alias gratisan. Ia teringat pengalaman pertamanya saat memegang perkara

Jika ada perkara, ia pun sering mengetiknya di hotel. “Kalau salah ketik, saya terpaksa menghapusnya dengan tipeks. Kertas ketiknya juga harus dibikin tembusannya pakai karbon. Wah, peningnya luar biasa saat itu,” katanya. Karena dianggap banyak jasanya, Djoni pun masih menyimpan mesin tik itu. Djoni mengutarakan selama sembilan tahun sejak kuliah ia selalu berjalan kaki. Ia baru bisa membeli sebuah motor pada tahun ke-10. Akhirnya setelah 13 tahun berjalan, tepatnya tahun 1983, ia pun bisa membeli mobil kredit seharga empat juta rupiah. Pertama membuka kantor advokat, Djoni masih mengontraknya dan hanya punya satu orang staf. Tapi siapa yang menduga, justru kantor advokatnya ini menjadi tempat magang banyak para pengacara terkenal, termasuk puluhan orang yang berasal dari mancanegara, lahir dari firma hukumnya di Bandung. Bahkan kini sudah ada yang sudah menjadi doktor. Bagi Djoni Aluwi, kebahagiaan hakiki yang dicapainya bukanlah harta yang berlimpah. Melainkan bagaimana dia dapat berbuat baik untuk orang banyak. Karena inilah salah satu ajaran dari 2 K dari sang ayah yang selalu dipegangnya selain kesabaran.

di Tasikmalaya. Namun, saat itu ia tidak menerima bayaran sepeserpun dari kliennya. “Tapi merupakan keba hagian kalau saya bisa menolong orang yang kesusahan,” tuturnya. Djoni menuturkan tidak pernah bicara uang terlebih dulu saat kliennya datang meminta bantuan untuk menjadi pengacara. “Dia bawa masalah. Kalau belum apa-apa kita sudah bicara soal uang, sudah dua masalah yang dihadapi. Jadi, saya nggak pernah bicara uang dulu, tapi konsultasi baru kita kasih jalan keluar,” tegasnya. “Saya berpikir, kalau terikat kepada materi saya sakit. Rezeki itu cuma

OMBUDSMAN INDONESIA | 5

numpang lewat kok, termasuk rezeki saya, isteri saya, anak saya, cucu saya, mertua saya, orang tua saya, karyawan saya, pembantu saya, dan temen-temen saya, semuanya numpang lewat saja,” ucapnya. Karenanya, ia tidak pernah menangani kasus-kasus narkoba karena dianggap bertentangan dengan visi dan misinya sebagai Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Jawa Barat. Untuk kasus korupsi, Djoni juga tegas-tegas menolaknya kecuali ada unsur fitnah terhadap klien di

6 | OMBUDSMAN INDONESIA

dalam perkara itu. “Kalau setelah saya pelajari klien itu memang benar melakukan korupsi, saya tolak secara halus. Tapi kalau dia difitnah saya baru tolong,” tuturnya.

Djoni pun pernah meraih penghar gaan tertinggi dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada 2003 lalu, yang disematkan langsung oleh ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

Djoni mengaku dalam seumur hidupnya sebagai pengacara, baru sekali memegang kasus korupsi. Itu pun karena ia tahu bahwa kliennya itu difitnah. Akhirnya, kliennya itu pun dibebaskan Mahkamah Agung karena memang hanya dijadikan korban saja.

“Itu suatu penghargaan yang katakatanya cukup mengerikan menurut saya, luar biasa. Profesi ini kau tekuni secara konsisten, engkau selalu menjaga citra dan martabat profesi, tidak semua mampu sepertimu. Karena engkau adalah advokat sejati. Itu kata-katanya begitu,” ungkapnya. n Gerard da Silva

Atas semua yang dilakukannya ini,

Banyak Memberi, Sedikit Meminta Meski secara materi ia tak sehebat advokat tenar lain, tapi ia bangga tak pernah mengecewakan para kliennya.

SELAMa 44 tahun menjadi pengacara, Djoni bisa dikatakan tidak pernah menyakiti hati para kilennya. Secara materi, ia juga jauh jika dibandingkan pengacara yang lain. “kalau ilmu mungkin ada. Saya kaya hati,” ujarnya mantap.

martabat profesi, tekuni, kita jaga citranya, dan suatu saat mudahmudahan kau dikenal orang karena pelayananmu, dan beriringan dengan itu kamu dapat rezeki yang berlebih, ya kau aminkan, kau syukuri,” ujar Djoni.

Makanya dalam setiap pelatihan khusus profesi advokat, Djoni selalu mengingatkan para pengacara pemula bahwa tujuan mereka mengikuti pendidikan ini bukan untuk membuat mereka jadi orang kaya.

Seorang advokat itu, kata Djoni, pertama-tama harus cinta dulu terhadap profesinya. Kalau sudah cinta, tentunya akan timbul rasa memiliki. Kalau mempunyai rasa memiliki maka timbullah yang namanya rasa sense of responsibility atau tanggung jawab moral.

“Kalau kita bisa menjaga harkat dan

“Tanggung jawab moral itu kepada keluarga, utamanya kepada Tuhan. Karena hidup ini ada yang ngatur. Tuhan tidak pernah tidur. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan Kau Maha Segala-galanya. Aku mohon Kau mengasihi aku. Di mana aku butuh, Kau beri kecukupan,” ucapnya. Djoni bersyukur bisa membiayai kelima anaknya sampai berhasil, walaun ia hidup pas-pasan untuk ukuran advokat papan atas. Ia yakin semua jalan hidup manusia itu sudah diatur Allah.

OMBUDSMAN INDONESIA | 7

“Saya bukan yakin lagi, hakul yakin Tuhan itu Maha Segalagalanya. Kita itu nggak ada apaapanya. Makanya saya dicoba oleh Tuhan, saya masih syukur alhamdulillah. Karena dia masih sayang sama saya. Bila Dia nggak sayang sama saya, Dia biarin saya makin hancur. Kalau saya dicoba, saya kan diingatkan,” ucapnya.

MENSYUKURI DUKUNGAN ISTRI

Ia pun teringat akan nasihat ayahnya yang mengatakan “Kalau kau mau selamat selalu pegang 2 K.” Untuk K yang pertama “Kau hadapi hidup ini dengan penuh kesabaran.” Selanjutnya K yang kedua “Kau banyaklah berbuat kebaikan sama orang.” Kata Djoni, ini mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Sedikit menungkap rahasia sukses hidupnya, ia menyatakan bahwa semua itu tergantung hubungan dengan Sang Khalik yang dalam Islam dinamakan habluminallah, bertaqwa dan memiliki Keimanan, memiliki Keinginan dan Kebutuhan. Sebab jika ada keinginan pasti ada kebutuhan. Tetapi Djoni mengingatkan agar jangan lebih besar pasak daripada tiang. Selanjutnya hidup Kesehatan, habluminannas yang merupakan Kerukunan, menjaga Keseimbangan untuk mendapat ketenangan lahir dan batin, serta mengejar Kedamaaian dan Ketenangan. Total ada 9 K yang ia pedomani. Karena itulah, bagi Djoni Aluwi, kesenangan hidup bukan dinilai dari sisi materi saja, tetapi dari pikiran dan ketenangan. Untuk itu menurutnya tangan harus selalu di atas (banyak memberi) dan dan jangan meminta-minta. Seperti inilah resep ketenangan Djoni Aluwi. n Ger

8 | OMBUDSMAN INDONESIA

SUSKES yang diraih Djoni Aluwi tidak terlepas dari dukungan istrinya Hj. RR. Farida Ariyani. Meski hanya ibu rumah tangga, istrinya sangat giat merangkul istri-istri para pengacara lainnya untuk aktif mendukung suami-suami mereka. Ia mencontohkan, di Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), istrinya itu sampai-sampai disebut Ibu AAI. “Bahkan kalau ada Raker, saat saya tidak membawa istri, temanteman selalu menanyakan kenapa saya tidak membawanya. Itu karena dia komunikasinya baik dengan ibu-ibu lainnya. Yang pengurus Jakarta juga, semua dirangkul sama dia,” tutur Djoni. Pokoknya, dalam kacamata Djoni, istrinya itu sangat sempurna. Djoni juga selalu diperingatkan istrinya untuk selalu berhati-hati dalam menangani sebuah perkara. “Ya, saya sangat bersyurlah punya istrin seperti dia,” tegasnya. Djoni menuturkan pertemuan dengan Farida Ariyani berawal saat ia bermain ke rumah teman. Saat itu, Farida juga kebetulan tinggal di tempat yang sama. “Saya merasa pertemuan itu datang nggak sengaja, dan saya tiba-tiba kok jatuh hati sama dia,” ujarnya. Dan Djoni Aluwi tidak salah pilih. Farida Ariyani adalah wanita yang selalu mendampinginya dikala susah dan senang. Wanita yang sangat mendukung profesinya sebagai seorang advokat sejati, officium nobile.

H. Djoni Widjaja Aluwi, SH Pekerjaan Tempat Lahir Isteri Anak Alamat Kantor Alamat

: Advokat : Tanjung Karang (Bandar Lampung), 3 Agustus 1946 : Ny. Hj. RR. Farida Ariyani : 5 ( lima ) orang, 3 ( tiga ) perempuan, 2 ( dua ) laki-laki & 7 ocucu : Jl. Sukanegara Kp. Babakan Bandung RT. 02/RW.10 Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung. : Jl. Veteran No. 52A Bandung – 40112, Tlp. 022-70700655, Fax. 022-4239520, email : djoniwa@bdg.centrin.net.id

Pendidikan • SR/SD Xaverius Tanjung Karang 1953–1959 • SMP/SLTP Xaverius Tanjung Karang 19591962 • SMA/SLTA Negeri 1 Tanjung Karang 1962– 1965 • Fakultas Hukum UNPAR 1965-1972 Pekerjaan • Sejak duduk sebagai Mahasiswa Tingkat terakhir aktif di Biro Bantuan Hukum Pengayoman FH-UNPAR • Sebagai Staf Pengajar FH-UNPAR (Asisten Prof. DR. Sunaryati Hartono, SH & Piet Sumampouw, SH) terhitung sejak 1970–1985 • Mulai aktif sebagai Advokat & Pengacara terhitung sejak 1972–sekarang Organisasi • Anggota Senat Mahasiswa FH-UNPAR tahun 1967–1970; • Anggota MENWA tahun 1967 -1972; • Pengajar dalam mata kuliah Hukum Perselisihan (Hukum Antar Golongan) dan Ilmu Negara di Fakultas Hukum UNPAR tahun 1970–1985; • Anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) tahun 1973– 1980; • Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Bandung 1981 – 1985; • Ketua BAKOM PKB Jawa Barat tahun 1981 – 1986; • Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia ( IKADIN ) Bandung 1986 – 1989; • Aktif sebagai Wakil Ketua BAKOM PKB tahun

• •

•

• • •

•

1986 – 2001; Founder/Pendiri Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) di Jakarta, tahun 1990; Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Bandung 1990 – 1992; Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Bandung 1992 – 1994; Sekretaris Umum PPSN (Persatuan Peguron Silat Nampon) tahun 1992 – 1999; Ketua II Ikatan Keluarga Lampung Sebuai periode tahun 1991 – 1999; KORWIL (Koordinator Wilayah) Asosiasi Advokat Indonesia ( AAI ) Jawa Barat 1995 – 2000; Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Lampung Sebuai periode 1999 – 2004; Anggota Dewan Kehormatan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia Periode 2000 – 2005; Koordinator Keluarga Asuh Pasis Mancanegara di lingkungan Lembaga Pendidikan SESKOAD, SESKOAL, SESKOAU dan SESPIMPOLRI tahun 2000 – sekarang; Ketua Umum Pusat Ikatan Alumni Fakultas Hukum UNPAR masa bakti 1999 – 2003; Ketua Bidang Hukum dan Disiplin PENCAB POBSI Kota Bandung tahun 1998 – 2002; Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Jawa Barat periode tahun 2000 – 2002; Salah satu Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), 20102014; Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Prop. Jawa Barat, tahun 2010 – 2015;

OMBUDSMAN INDONESIA | 9

Ida Aluwi

Saya Jodohnya Pak Jhoni Saya bertemu Pak Djoni karna dia bersahabat dengan pacar adik saya. Sempat tak ketemu lagi selama empat tahun, tapi akhirnya jadi juga. Mungkin sudah jodoh. Beliau orangnya keras dalam prinsip. Keras!!! Dia punya prinsip.

UNGKIN didikan ayahnya, sehingga dia merasa berhasil karena didikan keras. Sama anak -anak juga keras. Anak ke sekolah tak boleh naik mobil, daftar sekolah juga sendiri. Dari SD sampai perguruan tinggi daftar tidak dibantu. Sendiri, sampai anak- anak menikah, mereka udah bekerja. Tapi saya bersyukur, sekarang semua sukses dan dekat sama papah mereka. Teringat masa-masa susah membangun kehiduipan di awal pernikahan kami, saya suka sedih tapi juga syukur. Dulu sebelum punya mobil, naik becak, lalu naik sepeda motor. Dari nol. Kalau sidang di luar

10 | OMBUDSMAN INDONESIA

kota, Pak Jhony pake mesin ketik portable . Masuk hotel melati, saya siapin kopi dan dia ketik terus untuk perkara besok. Itu saya alami lama sekali. Pak Jhoni kalau nolong orang nggak setengah setengah. Saya selalu ikut ke manapun dia beracara. Pernah di Yogya, Si Klien sudah tak punya uang, kami juga kehabisan bekal. Jadi saya jalan ke Malioboro, jual perhiasan saya. Kadang ia menjual mobil untuk bela membiayai kliennya, dan kami sendiri harus pinjam mobil orang. Meski demikian, rejeki saya bukan di situ tapi dari tempat lain. Banyak yang sayang dengan saya. Karena

saya dianggap orang tua, jadi mereka selalu memberikan yang tidak ternilai. Rumah kami terbuka bagi siapa saja. Saya pernah membina seorang anak muda, yang kemudian jadi jendral polisi, Anton Bahrul Alam. Tak pernah terputus sampai sekarang. Kalau anaknya dinikahkan, Pak Jhoni lah yang terima lamarannya. Kalau saya yang nikahkan, dialah yang sambut di gedung. Makanya kalau lihst orang gampang bertengkar, saya malah merasa aneh. Kita tiap tahun open house hari kedua Lebaran. Hari pertama kita ke keluarga masing masing dan

hari kedua ngumpul di sini. Pak Anton datang pertama ke sini dulu baru ke besannya. Soal gelar tak resmi sebagai “ibu AAI”, itu saya dapatkan saat AAI Bandung dipimpin Pak Singap Panjaitan. Dapat penghargaan. Sebenernya saya perannya hanya sebagai istri dan kedatangan tamu, ada nasi goreng saya serah kan nasi goreng, ada pisang saya bikin pisang goreng. Hanya begitu saja. Tapi tiap rapat di rumah, anak anak yang kecil pada ikut saya yang ajak main dan sampai anaknya Jamal dan lainnya tidak mau pulang, maunya di rumah bude. Yang dimaksud saya. Sampai saya mandiin, dipakein baju anak saya, baru mau pulang. Kadang malah dijemput nggak mau pulang pingin di rumah saya saja. Kalau ada tamu tamu dari Jakarta saya siapkan semua. Mungkin juga karna saya seneng bergaul dan berbuat, jadi Pak Jhoni terima beres, he he he... Jadi Bapak hanya di luar dan saya bereskan semua. Mungkin orang lihatnya itu. Tapi saya tidak merasa begitu sebenarnya. Saya bukan advokat, tapi alhamadulillah saya dikasih penghargaan itu. Banyak suka-duka yang sudah saya lalui bersama Bapak. Kita nikmati saja. Karena selalu bareng apapun yang dilalui oleh kita ya, happy -nya di situ, dibuat happy terus. Yang tau Beliau sehat atau sakit kan saya , misalnya karena kecapean. Tapi kalau di luar, masih berapi api terus, ha ha ha. Jadi kalau saya lihat Bapak sakit ya saya curhatnya sama anak anak. Saya kalau telpon dia dengar, karena saya nggak pernah jauh-jauh. Jadi kalau sekarang bisa via WA. Dia dibawa ke dokter saja saat sakit dia nggak mau. Dia pasti yang nyupir. Selalu. Saya sudah duduk di stirpun disuruh turun. Disuruh ke dokter juga nggak mau. Jadi nggak ada yang spesial karena kita suka duka bersama. Kalau sekarang anak-anak pada jadi advokat, karena itu keinginan mereka sendiri. Kami tidak pernah menyuruh, apalagi memaksa. Mungkin karena mereka melihat kiprah Bapaknya. Seminggu sekali kalau tiap malam Minggu kita kumpul bareng cucu. Tapi dulu kan cucu belum banyak. Sekarang kebanyakan sudah pada

jauh. Tapi kalau telponan pasti tiap malam. Kirim video cucu cucu. Apalagi kan sekarang ada video call jadi bisa setiap saat walaupun cucu cucu jauh. Bapak keras sama anak -anak, tapi selalu mengiyakan keinginan orang lain. Dan akhirnya yang harus handle saya. Misal ada tema perlu uang dia langsung aja jawab ambil aja di rumah. Terlepas di rumah ada atau tidak. Bahkan kalau nggak ada uang bapak suka bilang suruh jual aja apa yang ada. Dia nggak bisa menolak. Bapak selalu bilang “kan dia lagi perlu, dari mana lagi kurangnya”. Padahal kita sendiri juga nggak ada. Pernah ada teman Pak Jhoni pada Pilkada beberapa tahun lalu pernah pinjam sampai empat milyar rupiah, sampai sekarang baru dipulangkan sekitar Rp.50 juta. Saya cuman ingin saya dan Bapak selalu sehat di masa tua ini. Bapak biasanya kalau dilarang malah disengajain. Misal makan sate kambing, kalau ada anak-anak, pas lihat Bapak mau makan,ada anak yang minta sambil geser piring biar jauh, tapi Bapak masih merengek lagi. Hanya egoisnya masih tinggi . Saya diamkan saja, karena kalau bertengkar sama Bapak kan lucu. Tidur tetap bareng satu kamar, apa apa saya masih siapin. Pergi bareng, undangan bareng, tapi diam. Saya kan harus murah senyum, ramah padahal saya lagi bete kadang.Kadang sebelum dia berubah, saya juga keras. Saya alhamdulillah dimanjakan sama anak dan mantu. Banyak yang anak cuman satu atau dua tapi orang tuanya terlantar. Saya sebenarnya juga galak tapi anak dan menantu saya pada dekat. Saya selalu usahakan tetap bisa berbuat walau lagi tidak punya. Belumtentu yang ada bisa berbuat. Jadi bila saya dikasi kesempatan untuk berbuat kenapa tidak. Sekecil apapun saya berbuat. Di luar rutinitas, saya suka iseng jual kain dari Solo. Tapi kan sekarang udah banyak distro. Dulu batik saya jual. Tapi suami tidak mendukung. Akhirnya saya jual beli tanah aja. Ada dulu yang saya beli seharga

OMBUDSMAN INDONESIA | 11

REDAKSI

Putusan PN Tanjungpinang Membebaskan Pelaku IUU Fishing,

KNTI: Preseden Buruk Penegakan Hukum IUU Fishing TANJUNGPINANG, 24 Juli 2016. Putusan PN Tanjungpinang yang membebaskan kapal MV Selin berbendera Malabo merupakan preseden buruk penegakan hukum IUU Fishing. Sangat jelas dan terang pelanggaran yang dilakukan oleh kapal MV Selin berbobot 78 GT yaitu menangkap ikan tanpa izin di perairan Indonesia, ditambah lagi adanya nakhoda kapal yang berkewarganegaraan asing yang melanggar ketentuan imigrasi. Untuk itu Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan kekecewaan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang dibacakan pada hari Selasa 12 Juli 2016. Ketua DPW KNTI Kepri Indrajaya menyatakan kekecewaan, “Putusan ini mengkhianati konstitusi serta upaya perlindungan sumberdaya perikanan dan nelayan tradisional, karena MV Selin melanggar hukum dengan melakukan pencurian ikan yang merugikan nelayan tradisional Kepulauan Riau. KNTI Kepri melihat pimpinan daerah Kota Tanjungpinang tidak menunjukkan keinginan untuk melindungi sumber daya perikanan dan nelayan tradisional dan diduga ada permainan dibelakangnya”. Tutup Indrajaya. Marthin Hadiwinata selaku Ketua DPP KNTI Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan menilai bahwa putusan ini menunjukkan kualitas penuntutan hukum pelanggaran IUU Fishing dari lembaga kejaksaan yang sangat lemah padahal sangat jelas dan gamblang ditemukan adanya pelanggaran hukum. “Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya pada kegiatan perikanan tanpa izin, namun juga memasuki wilayah perairan nasional tanpa memenuhi aturan hukum imigrasi. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kejaksaan Agung, termasuk juga Mahkamah Agung harus melakukan intervensi dan pembenahan secara mendasar atas penegakan hukum IUU Fishing “, pungkas Marthin. Sebagai informasi, kapal MV Selin berbobot 78 GT dengan bendera Malabo ditangkap pada Sabtu 16 April 2016 di utara Bintan perairan Berakit. Di atas kapal terdapat terdapat 17 orang yang ditahan terdiri dari 1 nakhoda warga negara singapura dan 3 orang ABK warga negara Indonesia. sisanya 13 orang penumpang terdiri dari 7 orang berkewarganegaraan Singapura, dan 6 orang berkewarganegaraan Malaysia. Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, namun tidak menggunakan ketentuan Pasal 93 dimana setiap penangkapan ikan wajib memilik izin dan pidana bidang lain terkait imigrasi (Pasal 113 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi). Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Indrajaya, Ketua Umum DPW KNTI Kepri, di +62 812-6142-1228 Marthin Hadiwinata, Ketua DPP KNTI, di +62 812-860-30-453

12 | OMBUDSMAN INDONESIA

: : : : :

ombudsman.indonesia@yahoo.co.id Bank Mandiri 1190004697791 Sri Lestari PT. Kreasi Jasa Lestari

WARTAWAN OMBUDSMAN INDONESIA DIBEKALI KARTU PERS

CONTENTS LAPORAN UTAMA

SOSOK

HENRY YOSODININGRAT, SH, KETUA UMUM GRANAT

TEMBAK MATI SEMUA PENJAHAT NARKOBA

H. DJONI WIDJAJA ALUWI, SH

Kemuliaan Hati Sang Advokat Sejati 7

Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) yang didirikan pada 1999 kini memasuki usia 17 Tahun. Sesuai visi dan misinya, Granat berkomitmen memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

SEJARAH SINGKAT GRANAT

KITA BELUM PEKA TERHADAP SITUASI DARURAT NARKOBA

MENSYUKURI DUKUNGAN ISTRI

WENDA ALUWI, SH

AKU BANGGA BERGABUNG DI GRANAT ALI NURDIN, SH., MH., MKN

BANYAK MEMBERI, SEDIKIT MEMINTA

BERGERAK ANTARA HASRAT DAN AMBISI

| PENJAHAT NARKOTIKA HARUS DISIKAT DAN DITINDAK

| PERADI RUMAH BERSAMA ADVOKAT

| PULUHAN WARGA MELAWAN PUNGLI

56 | PT. TENANG JAYA SEJAHTERA, SUMBANGSIH KEPADA BANGSA 61

H. Hendri Donal,SH

PENJAHAT NARKOBA HARUS DIHUKUM MAKSIMAL

Zein Susilo, SH

KIPRAH GRANAT DI TANAH PAPUA

PELAYANAN SANG ADVOKAT MULTI PROFESI

| LIMA PILAR UNTUK TERTIB LALU LINTAS

63 | MASYARAKAT HARUS PUNYA TEKAD KUAT 66 | PUNGLI DAN NARKOBA

OMBUDSMAN INDONESIA | 13

LAPORAN UTAMA

Henry Yosodiningrat, SH, Ketua Umum Granat

Tembak Mati Semua Penjahat Narkoba Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) yang didirikan pada 1999 kini memasuki usia 17 Tahun. Sesuai visi dan misinya, Granat berkomitmen memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

ETUA Umum Granat H. KRH Henry Yosodiningrat , SH, menegaskan, rentang usia tujuh belas tahun merupakan waktu yang cukup panjang. Selain itu perlu dicatat, selama rentang waktu itu pula Granat tidak mengenal lelah mewujudkan cita-cita organisasi. “Organisasi ini adalah sebuah organisasi massa yang tidak mendapat dukungan dana dari mana pun, baik dari Pemerintah Indonesia, asing, maupun dari swasta di

14 | OMBUDSMAN INDONESIA

dalam negeri maupun luar negeri. Organisasi menghidupi diri sendiri secara swadaya,” ujar Henry. Henry yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengisahkan kembali bahwa awal berdirinya Granat merupakan bentuk kegeraman atau kemarahan dari seorang anak bangsa. Mengapa demikian? Sebab, saat itu, tepatnya pada 1999 setidaknya sekitar 2 juta orang anak bangsa mengalami ketergantungan atau 20 orang

per hari meninggal dunia akibat narkoba. “Singkat kata, akhirnya dideklarasikanlah organisasi Granat atau Gerakan Nasional Anti Narkotika melalui sebuah konferensi pers. Tak diduga, sesudah itu kami banyak sekali mendapat telepon dari berbagai daerah. Intinya, menyatakan ingin bergabung, menanyakan bagaimana prosedurnya dan seterusnya,” tandasnya.

Geram Berbicara mengenai bahaya narkoba yang mengancam anak bangsa, hingga saat ini Henry tetap geram. Masalahnya, menurut dia, angka penyalahgunaan barang haram itu bukannya berkurang, malah terus mengalami peningkatan. “Pada 1999, saat lembaga ini kami dirikan, angka penyalahgunaan narkoba saat itu adalah lima korban meninggal per hari dan dua juta pengguna aktif. Saat ini, data mencatat 20 anak bangsa meninggal perhari dengan 5,1 pengguna narkoba aktif,” jelas Henry. Fakta ini mendorong dia untuk terus memperjuangkan gerakan anti narkoba lewat lembaga yang dipimpinnya. Kegeramannya akan fakta bahwa bahaya narkoba masih dan bahkan bertambah dari hari ke hari membuat ia sesumbar untuk turun ke jalan dan menghabisi bandar narkoba dengan cara ala mafia jalanan. “Saya akan keluar dari rumah, memakai topeng, menembak mati para bandar dan meninggalkan tulisan diatas mayatnya “Saya bandar Narkoba,” jelas Henry. Ia sadar, ini hanya sekedar gambaran kekesalannya saja, dan ia tidak akan mungkin melakukan itu.

Pasalnya, hukum Indonesia sampai saat ini tidak mengakomodir untuk mengeksekusi penjahat narkoba dengan cara itu. Henry secara tegas menhyatakan sikapnya, bahwa para penjahat narkoba harus ditindak secara keras. “Kalau kita terus berlindung di balik HAM, maka Indonesia akan tenggelam karena narkotika. Anak-anak bangsa akan hancur. Kita akan memiliki calon-calon pemimpin bangsa yang lahir dari mantan pecandu narkoba,”ujarnya.

Henry menyatakan bahwa mengenai hal ini, sudah ia coba ingatkan sejak awal mendirikan Granat. “Saat itu saya sudah mengingatkan bahwa akan ada Bupati yang tertangkap karena narkoba, aka ada apara tentara dan polisi yang menggunakan narkoba sebelum apel pagi, akan ada banyak pejabat yang tertangkap karena narkoba. Sekarang, ramalan saya terbukti semua,” ujarnya. a bahkan menekankan bahwa hukuman kepada oknum aparat yang menjadi backing narkoba harus diperberat. “Saya pernah katakan ke Kapolri, kalau ada penjahat dari kalangan aparat, maka buntungi saja kakinya terlebih dahulu, sebelum diadili,”ujar Henry geram. Ia mengingatkan lagi, pidato Jokowi pada hari anti narkoba di Kawasan Kota Tua pada 26 Juni 2016 lalu. Pada kesempatan itu, Jokowi menyatakan, seandainya ia diberi kewenangan oleh undangundang, maka ia akan

OMBUDSMAN INDONESIA | 15

mengambil tindakan sangat tegas dan menghukum mati semua penjahat narkoba. “Nah, sampai saat ini saya belum melihat teman-teman di legislatif mengakomodir pernyataan Presiden tersebut. Granat siap membantu memberikan pendapat dan mendorong untuk diakomodir dalam undang-undang kita,” jelas dia. Henry menghimbau seluruh anak bangsa agar sadar, bahwa lewat narkoba, bangsa dan negara lain kembali ingin menjajah Indonesia. “Mereka ingin menjajah kita secara ekonomi, politik. Oleha karenanya, mereka ingin menghancurkan kita

16 | OMBUDSMAN INDONESIA

secara mental, memperlemah anak bangsa. Caranya, mereka memasukan sebanyak mungkin narkotika di Indonesia,” tegas dia. Pada sisi lain, Sekretaris jendral Granat Irjen (Purn) Drs. Tommy T. Jacobus menyatakan, saat ini, selain mendorong pada pemberantasan dan penindakan, granat juga konsen pada pencegahan. “Kita mengambil dari slogan PBB yang menggunakan prinsip listen first. Artinya kita mendengar terlebih dahulu. Sasaran kita adalah para pelajar sekolah dasar dan menengah,” ujarnya. Tommy menjelaskan, listen first bermakna bahwa karena anak-anak

kurang didengar, maka mereka tidak mengerti bahaya narkoba. Mereka kemudian coba-coba karena takut dianggap tidak gaul. Mereka tidak sadar, bahwa lamalama mereka terjerat narkotika. Ini karena kurangnya ini karena kurangnya informasi yang mereka dapati mengenai betapa bahayanya narkotika bagi mereka. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa granat terus aktif membuka cabang di berbagai daerah, terutama di daerah-daerah perbatasan, karena daerah perbatasan dan pantai adalah jalur tikus untuk masuknya narkoba ke wilayah Indonesia. n Gerard da Silva

Sejarah Singkat Granat

ADA September 1999, seorang anak bangsa melihat dan merasakan adanya suatu persoalan yang merupakan ancaman yang serius terhadap kelangsungan bangsa dalam hubungannya dengan kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba. Dalam keadaan resah dan “tidak bisa berbuat apa– apa”, dia memprakarsai untuk mengajak sahabat – sahabat yang dinilainya telah teruji komitmen moral dan kecintaan mereka terhadap Tanah Air, serta yang memiliki track record bersih dalam menjalankan tugas pengabdian dan dalam menjalankan profesi mereka masing – masing selama ini. Maka berkumpulah 14 orang yaitu H. KRH. Henry Yosodiningrat, SH, Irjen Pol.(Purn) Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA, Mayjen TNI (Purn) Samsudin, Tian Bachtiar, Ny. Hanna Widjaja, SH, Msi, Ir. Albert Kuhon, Abdul Rachman Saleh, SH, Faisal N. Afdhal, Karni Ilyas, SH, Kol. Pol. (Purn) Drs. H. Purnomo Subagio, MM, Jilal Mardani, Drs. Tonny Soenanto, Dr. Sudirman, SPKj, MA, dan DR. H. Adnan Buyung Nasution, SH. Setelah melalui beberapa kali pertemuan dan diskusi – diskusi kecil, ternyata terdapat kesamaan persepsi, yaitu mengenai : Bahwa Bangsa Indo nesia pada saat itu (tahun 1999), sedang dalam ancamana bahaya serius, yang merupakan akibat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Data pada saat itu menyebut Hal tersebut diatas, berdasarkan kenyataan yang dilihat pada waktu itu, yaitu sedikitnya hampir 2 juta orang bangsa Indonesia telah menjadi korban ketergantungan terhadap narkoba, yang antara lain meliputi siswa sekolah menengah, mahasiswa, malangan profesional dan bahkan oknum Polri maupun TNI. Setidaknya dua orang pecandu telah meninggal dunia setiap hari dan hampir sebagian besar dari para pecandu Narkoba, telah mengalami kerusakan mental, fisik dan sosial.

Penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap narkoba juga mengakibatkan perubahan karakter para pelajar maupun mahasiswa. Sehingga, mereka terlibat dalam berbagai tindak kejahatan. Yang pada waktu itu, dirasakan bahwa tindak kejahatan, cenderung meningkat, baik kwalitas maupun kwantitasnya. Karena korban yang sedang mengalami ketergantungan, menghalalkan segala cara bahkan rela menjual diri sekedar untuk memperoleh narkoba. Kenyataan pada waktu itu menunjukan, bahwa Negara Indonesia bukan lagi tempat teransit bagi perdagangan narkoba. Melainkan telah menjadi wilayah tujuan bahkan telah menjadi Negara produsen, sehingga di Indonesia narkoba telah tersebar luas dimanamana, terdapat dimanamana dan sangat mudah untuk didapat. Selain itu, terbatasnya kemampuan para aparat penegak hukum, untuk membendung masuknya narkoba dari luar negeri secara gelap dan memberantas peredaran gelapnya di dalam negeri. Dilain pihak, informasi akan bahaya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja maupun orang tua dan para pendidik, sangat

OMBUDSMAN INDONESIA | 17

sedikit. Sehingga masyarakat kurang memberikan partisipasinya mengenai masalah dimaksud. Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, maka pada 2 Oktober 1999 ke-14 orang yang namanya tersebut di atas sepakat membentuk sebuah wadah yang diberi nama GRANAT, yang merupakan singkatan dari Gerakan Nasional Anti Narkotika, guna memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba. Untuk Itu, GRANAT baik sendiri, maupun bersama-sama dengan kelompok lainnya atau lembaga pemerintah melakukan kampanye dan penyuluhan tentang bahaya peredaran gelap dan bahaya penyalahgunaan Narkoba, serta mengkampanyekan tentang cara-cara untuk menangkal peredaran gelap dan mengatasi berbagai bahaya penyalahgunaan Narkoba. Pada 28 Oktober 1999, bertepatan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda, untuk mengambil semangat Sumpah Pemuda), maka ke-14 orang tersebut yang yang saat ini disebut sebagai para Pemerakarsa dan Dewan Pendiri GRANAT) mengadakan jumpa pers untuk mendeklarasikan berdirinya GRANAT, yang kemudian menjadikan 28 Oktober sebagai hari lahirnya GRANAT dan diperingati setiap tahunnya sebagai hari Ulang Tahun GRANAT. Pada awal berdirinya, GRANAT adalah merupakan gerakan moral, yaitu untuk mengajak semua lapisan masyarakat, agar menciptakan terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dan memerangi peredaran gelap narkoba, menghindari serta menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaannya. Beberapa hari setelah dideklarasikan berdirinya GRANAT, maka para pendiri mendapat telpon dari tokoh–tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh – tokoh pemuda di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya memberikan sambutan positif, serta dukungan, bahkan sebagian besar menginginkan untuk membentuk atau mendirikan GRANAT di daerahnya masing – masing.

18 | OMBUDSMAN INDONESIA

Untuk merespon hal tersebut di atas, maka para pendiri GRANAT telah engundang tokoh – tokoh dari berbagai daerah dimaksud untuk menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional I (Rakernas Pertama). Dan pada 28 November 1999 di Jakarta, telah diadakan Rakernas GRANAT yang pertama, yang dihadiri tokoh – tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh – tokoh pemuda dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang acara pembukaanya dilakukan oleh Jaksa Agung RI pada waktu itu, yaitu Bpk. Marzuki Darusman, SH, yang selanjutnya mendapat kehormatan menjadi salah satu Anggota Dewan Penasehat GRANAT. Dari hasil Rakernas tersebut, telah disusun dan disahkan Anggaran Dasar Granat. Dan berdasarkan Anggaran Dasar, maka GRANAT telah berubah menjadi Organisasi Perjuangan, yang berbentuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Dengan berpedoman pada Anggaran Dasar GRANAT, maka tokoh – tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh pemuda dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang menghadiri Rakernas GRANAT yang pertama, telah diberi mandat oleh Dewan Pimpinan Pusat GRANAT untuk membentuk Badan Pelaksana GRANAT di setiap propinsi, kabupaten/kota, kampus–kampus perguruan tinggi, kelompok kerja pada perusahaan swasta, cabang–cabang khusus pada pemukiman, kecamatan, bahkan di setiap desa. n

K.R.H Henrry Yosodiningrat, SH, Ketua Umum dan Pendiri Granat

Kita Belum Peka Terhadap Situasi Darurat Narkoba Sebagai pendiri Granat, Henry Yosodiningrat menilai eksekutif dan legislatif belum peka akan kondisi darurat narkoba yang melanda Indonesia. Saking gregetnya, ia bahkan ingin sendiri turun ke jalan dan menghabisi para bandit narkotika. Ia berpendapat, butuh undang-undang yang lebih keras yang memberikan kewenangan lebih luas untuk penanganan yang lebih keras terhadap para sindikat narkoba. BERIKUT petikan wawancara dengan advokat yang juga anggota Komisi III DPR RI dari PDI Perjuangan tersebut dengan wartawan majalah ini Gerard da Silva, di ruang kantornya yang luas di kawasan Jakarta Barat. Ia berbicara keras, bahkan sangat keras. Berikut petikannya. Apa yang mendorong Anda mendirikan organisasi Granat? Awalnya karena keprihatinan saya sebagai anak bangsa, melihat situasi yang memprihatinkan pada waktu itu, ketika anak bangsa mengalami ketergantungan secara fisik dan psikis terhadap narkoba. Data 1999, pengguna aktif dua juta, dan setiap hari 20 meninggal sia-sia karena narkoba. Saya melihat ada satu agenda besar di balik ini semua, ada satu skenario, bisa jadi sekelompok orang, sindikat, atau bahkan sebuah bangsa dengan tujuan untuk menghancurkan Bangsa Indonesia. Caranya, mereka melakukan pembusukan kepada anak bangsa, pada saatnya mereka akan menguasai bangsa ini di saat kita menjadi bangsa yang lemah karena narkotika.

Sindikat ini mendekati masyarakat, pemerintah, pejabat hukum, aparat. Nah, saya melihat ini gerakan yang berskala internasional. Saya melihat bahwa ini adalah kejahatan teroganisir. Artinya, ada sindikat internasional yang bekerja secara sistematis dan konsepsional, dengan modus operandi di lapangan yang dilakukan oleh pelaku lapangan yang mempunyai tingkat militansi yang sangat tinggi. Saya melihat ini kejahatan yang serius dan luar biasa yang bertujuan mengecilkan bangsa.

Awalnya, pada saat kami deklarasikan, sebelum Rakernas, kami mendapat banyak respon positif dari berbagai tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari seluruh Indonesia. Mereka menanyakan kepada kami, bagaimana caranya ikut berpartisipasi. Makanya saya membuat Rakernas waktu itu, dan membuat dan menyetujui anggaran dasar yang berhasil saya susun hanya dalam lima jam yang langsung di Forum Rakernas itu disahkan.

Saya sebagai anak bangsa, mengÂ ambil bagian dengan memprakarsai gerakan untuk melawan kejahatan ini. Saya tidak akan melawan denga sporadis atau unjuk rasa. Saya harus melawan ini dengan konsepsional juga, dengan cara mengorganisir diri juga. Sehingga saya ajak temanteman untuk pada waktu itu melakukan sebuah gerakan yang masih sebatas sebuah gerakan moral. Setalah kami deklarasikan pada Oktober 1999, mengambil semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober, kami mengadakan Rakernas yang dibuka oleh Jaksa Agung pada waktu itu, yaitu Marzuki Darusman di Ball room Hotel Kartika Chandra.

Nah, berdasarkan anggaran Dasar itulah, kami memberikan mandat kepada tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari seluruh Tanah Air unuk membentuk di DPD Propinsi masingmasing. Setiap provinsi membentuk cabang-cabang di kabupaten/kota, kemudian membentuk anak cabang di kecamatan dan rayon di perguruan tinggi. Lima tahun pertama saya keliling Indonesia membenmtuk dan melantik DPD. Sambil itu, saya juga mendapat banyak permintaan dari seluruh pelosok negeri, untuk memberikan sosialisasi, bercerita tentang apa yang sedang terjadi

OMBUDSMAN INDONESIA | 19

di negeri ini sehubungan dengan narkoba. Alhamdulillah, organisasi ini berkembang cepat sekali.

Posisi Granat terhadap aparat penegak hukum lain? Kami hanya bermitra dengan pemerintah. Kami bukan bawahan dari Polri atau BNN. Dan sampai saat ini kami tidak dan tak pernah menerima bantuan dana dari siapapun. Selama sepuluh tahun awal bergeraknya Granat, 99,99 persen dana berasal dari kantong saya, dari kantor saya. Nah, sekarang, teman-teman pengurus membiayai sendiri setiap kegiatan yang diikuti, misalnya pelatihan di luar negeri, pertemuan tahunan, rapat, acara ke daerah , udangan dan kegiatan lainnya. Kami adalah satu-satunya ormas Indonesia yang bergerak di bidang pemberantasan narkotika yang tercatat di PBB, maka kami sering diundang oleh PBB untuk ikut dalam pelbagai acaranya di seluruh belahan dunia.

Sudah maksimalkan peran pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan narkotika mengingat Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat narkoba? Pemerintah yang memegang hak untuk membuat aturan dan penindakan, menurut saya tidak peka. Katanya Indonesia darurat narkoba, karena data menyatakan 50 orang setiap hari meninggal, pemakai aktif 5,9 juta orang, dana masyarakat hampir dua trilyun rupiah per hari untuk belanja narkoba. Nah, pada Februari 2016, Presiden mengeluarkan enam perintah sehubungan dengan Darurat Narkoba. Tetapi kok saya tidak

20 | OMBUDSMAN INDONESIA

melihat pelaksanaan nyata dari enam perintah tersebut? Pemerintah lebih suka sibuk dengan urusan politik, ekonomi, sibuk dengan urusan ini dan itu, tapi tidak sadar juga, betapa kejahatan narkotika ini luar biasa. Saya ingin mengatakan hal ini: Presiden Jokowi yang adalah Kepala Negara, Panglima Tertinggi, Kepala Pemerintahan, pada peringatan hari anti narkotika di Kota Tua, Jakarta, pada 26 Juni 2016 lalu, mengatakan begini: “kalau saja undang-undang membolehkan untuk tembak di tempat untuk sindikat narkoba, maka sudah saya perintahkan kepada kepala BNN dan Kapolri untuk ‘dor ,mereka”. Beliau dua kali mengatakan hal ini. Kemudian Beliau melanjutkan “sekarang, kejar mereka, hajar mereka.” Tapi kok gak ada yang kejar, gak ada yang dor. Apakah karena belum ada undangundang? Keburu mati semua anakanak bangsa karena narkoba. Saya melihat teman-teman di DPR juga tidak peka dalam menaggapi seruan Presiden ini. Mengapa kita sebagai wakil rakyat tidak membuat undangundang itu. Tarolah akan ada banyak perlawanan akan undang-undang itu, karena tidak ada di negara lain. Apakah di Filipina ada undang-undang itu? Tidak ada. Ini kan perintah Jokowi, yang walaupun tersirat, tapi sudah jelas. Filipina kan cuman berdasarkan perintah Presiden Duterte, tidak ada undang-undang. Kalau saja saya diberikan kewenangan oleh undang-undang, sebagai penegak hukum, atau andai saja saya dilindungi oleh undangundang dan tidak akan dikenai sangksi pidana, apa yang saya lakukan? Atau katakanlah kalau memang saya akan dihukum, tapi kalau saya kelewat greget, maka saya akan pimpin mereka-mereka yang siap bersama saya, untuk perang. Malam hari, saya akan

keluar dengan memakai masker, pakaian ninja, dari rumah saya sudah membawa tulisan ; “saya bandar narkoba”, saya sikat penjahat narkoba, dan saya taro tulisan tersebut di dada mereka. Maka masyarakat akan melihat, setiap pagi, akan ada abanyak mayat yang bergelimpangan di sudut-sudut jalan, mayat para bandit dan sindikat narkoba. Saya sudah sangat gemes, dan kalau saya sudah tidak tahan lagi, bisa saja suatu hari akan saya lakukan itu. Saya minta kepada Kapolri, kalau ada anggotanya yang make atau terlibat dalam peredarna, potong saja kakinya, baru proses. Atau tembak tempurung kakinya sampai pecah, sehingga setiap orang yang ditembak harus amputasi. Jangan ditembak pagi peluru biasa, lalu dicongkel, hanya pincang-pincang saja. Maka masyarakat akan melihat dia sebagai penjahat narkotika. Rakyat sudah sangat marah. Ibu-ibu dari 5,9 juta anak bangsa, istri-istri, atau anakanak, merekalah korban. Kalau ada yang berinisiatif untuk itu, saya siap bergabung dan siap diberi tugas itu.

Menurut Anda, mengapa oknum aparat bisa sampai terlibat? Pertama, karena godannya sangat luar biasa, secara materi sangat besar. Kedua,dan ini yang utama, karena mereka tidak punya komitmen moral untuk menyelamatkan bangsa ini. Mereka lebih memilih memiliki uang yang banyak, dengan meminum darah bangsanya sendiri. Makanya, saya selalu dan selalu katakan, di manapun saya berbicara mengenai hal ini, orang-orang itu, harus ditindak dengan keras. Para penegak hukum yang terlibat, hukumnya harus lebih keras dari masyarakat biasa. Mereka harus dihukum mati. n

LAPORAN UTAMA

Komjen Pol. (Purn) Drs. Tommy T. Jacobus, Sekjen Granat

Penjahat Narkotika Harus Disikat dan Ditindak Upaya pemberantasan narkotika tidak terlepas dari upaya pencegahan yang diprioritaskan untuk kalangan generasi muda yang rawan terkena bahaya penyalahgunaan narkotika. Granat sebagai organisasi dan gerakan moral pemberantasan narkotika juga sangat memperhatikan hal tersebut.

Berikut petikan wawancara dengan Sekjen Granat Komjen Pol. (Purn) Drs. Tommy T. Jacobus, beberapa waktu lalu, di Jakarta. Apa tema pemberantasan bahaya narkotika tahun ini menurut versi granat? Pada tahun ini, tema untuk hari anti narkotika darim PBB adalah listen first, yang bisa kita terjemahkan dengan makna â&#x20AC;&#x2DC;mendengarkan suara anak dan remajaâ&#x20AC;&#x2122;. Tema ini diterjemahkan oleh BNN sebagai leader point pemberantasan narkotika. Ini suatu kesempatan yang baik untuk membiarkan anak dan remaja aman dan jauh dari kesempatan menggunakan narkoba. Nah, tema ini yang kita kembangkan, yang ke depannya kegiatan ini untuk menyentuh sekolahsekolah, komunitas paling kecil misalnya rumah tangga atau kelompok-kelompok kecil masyarakat. Kita selalu mengadakan berbagai pelatihan untuk masuk ke kemapung-kampung. Salah satu yang kita kembangkan sehubungan dengan thema ini adalah prinsip dalam muslim tentang keluarga sakinah, mawadah, warohmah, keluarga yang di dalamnya ada kasih sayang, komunikasi, saling mengisi antara anggota keluarga. Ini penting karena, karena kebanyakan anak-anak ini, karena tidak mendapat penjelasan dalam rumah tangga, dia lari keluar. Ini yang coba kita tembus, dengan lebih memaknai dengan tiga nilai di atas.

OMBUDSMAN INDONESIA | 21

Sosialisasi Granat bagaimana? Kita juga sering melaksanakan sosialisasi tentang semua jenis narkotika. Misalnya, masalah ganja. Orang keliru karena beranggapan ganja adalah masalah ringan, bahkan bisa mengobati diabetes dan menghilangkan rasa sakit. Mungkin betul, karena di dalamnya ada lebih dari 100 zat. Tapi orang lupa bahwa zat yang paling dominan adalah tetra hydro canabinol, yang sampai saat ini belum dapat dipisahkan dari zat-zat lain. Ganja akan langsung merusak susunan otak. Penggunaan ganja yang berlebihan bisa membuat seseorang halusinasi, membuat orang disorientasi jarak dan waktu. Wanita yang menabrak beberapa orang di kawasan Patung Tani beberapa waktu lalu ternyata kemudian diketahui baru saja menghisap ganja. Nah, apalagi kalau dipakai seorang pilot. Kalau ganja dicampur nikotin, akan sangat berat.

Kalau pencegahan di usia sekolah? School base protection, atau pencegahan berbasis sekolah. Jadi peran guru, orangtua dan juga masyarakat sekitar sekolah sangat penting. Narkotika ada di sekitar lingkungan sekolah dengan kemasan-kemasan yang menarik yang bisa menipu anak-anak sekolah. Ini yang menjadi sasaran kami ke depan dalam rangka pencegahan. Apakah Granat bekerjasama juga dengan aparat? Kami juga ada melakukan investigasi, bekerjasama dengan aparat, mencari para bandar. Dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika, pasal 103-109,

22 | OMBUDSMAN INDONESIA

ada peran masyarakat, ikut memberi informasi dan bekerjsama. Kami sudah bekerjasama dengan bea cukai, saling memberikan informasi. Jadi kita bergerak dalam dua pola, demand reduction dan suplay reduction. Di negara kita ini ada 12 ribu pelabuhan yang merupakan jalan tikus yang susah dideteksi. Nah, untuk menhadapi ini, kami membentuk satgas anti narkoba di desa-desa. Nah, mereka kita ajak untuk mengawasi pelabuhan pelabuhan tikus yang tak terawasi ini. Kita mengajak pemerintahan setempat, dari tingkat bawah untuk ikut berpartisipasi. Penanganan masalah narkoba ini tidak bisa kita serahkan hanya kepada BNN.

Nah, inilah beberapa materi yang disosialisasikan, terutama kepada mereka yang belum terkena. Bukan berarti kita melupakan para korban yang sudah memakai. Salah satu program Garanat adalah rehabilitasi,, tapi untuk ke depan kita lebih fokus untuk orang yang belum terkena, jangan sampai dia kena. Peran guru sangat dominan, jadi role model. Granat tetap mandiri ya...sampai kapan? Granat mempunyai Panca Sikap, yaitu jujur, berani, semangat, keberagaman dan gotong royong. Nah, gotong royong inilah yang menimbulkan rasa memiliki bagi setiap anggota. Kami ini ibarat orang gila, hehehe...kelililing Indonesia memakai biaya sendiri. Kita berkomitmen untuk tetap independen. Tujuannya satu, narkoba harus disikat, harus ditindak. n

Aku Bangga Bergabung di Granat Enam belas tahun yang lalu, menjadi pengurus Granat DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Jawa Barat dan berseragam hitam-hitam untuk kemudian menjadi akrab dengan Ketua Umum, Bapak Henry Yosodiningrat, adalah sebuah keinginan tanpa beban dan tujuan. Bergabung dengan Granat merupakan keputusan yang paling tepat yang pernah saya ambil dalam hidup ini.

Oleh: Wenda Aluwi, SH*

OMBUDSMAN INDONESIA | 23

EBETULAN Ayah saya, Bapak Djoni Aluwi mendapatkan mandat dan kemudian diangkat menjadi Ketua Granat DPD Jawa Barat, sehingga sangat mudah bagi saya untuk kemudian duduk dalam kepengurusan Granat, walaupun dulu hanya sekedar untuk gaya-gaya’an. Anggota Bidang Pelayanan Masyarakat; posisi tersebut menjadi awal dari perjalanan saya di Granat. Enam bulan pertama, belum banyak yang bisa saya lakukan dan pahami. Saat itu, belum banyak orang yang tahu mengenai Granat, bahkan sangat sedikit sekali orang yang paham mengenai narkotika dan bahayanya. Narkotika, obat-obatan terlarang, kecanduan, over dosis adalah kata-kata yang “tabu” untuk dibicarakan. Banyak orang tua merasa malu dan harus menyembunyikan fakta bahwa anaknya menjadi pecandu. Diungsikan ke rumah sanak keluarga yang jauh di luar pulau atau bahkan dimasukkan ke panti rehabilitasi di luar negeri, merupakan pilihan yang aman agar masyarakat tidak mengetahui bahwa sebenarnya sang anak telah mengenal narkotika dan menjadi pemujanya. Alasannya, malu dan tidak mau dianggap sebagai keluarga yang broken home atau gagal mendidik anak-anaknya. Maklum pada saat itu sangat mudah untuk mengkaitkan seorang pecandu dengan keluarga yang berantakan atau korban dari perceraian kedua orang tua. Tidak seperti sekarang; menggunakan narkotika dan kemudian menjadi pecandu adalah sebuah pilihan dan gaya hidup, sehingga banyak di antara mereka yang bukan saja berasal dari keluarga baik-baik dengan latar belakang pendidikan dan pemahaman agama yang tinggi, kemudian mati konyol atau hidup sengsara dan menderita karena narkotika. Dulu, 16 tahun lalu, sedikit sekali orang yang mau bergabung dan bekerja sukarela dengan Granat. Sama seperti saya pada saat itu, kalau bukan karena Sang Ketua Umum, Pengacara terkenal yang dikenal tegas dan keras bahkan “sadis” dalam nemerangi Narkotika, siapa yang kenal Granat ? Siapa yang mau bergabung

24 | OMBUDSMAN INDONESIA

menjadi penggiat anti narkotika ? Bahkan harus diakui bahwa sampai dengan saat ini, 17 tahun telah berlalu sejak Granat berdiri, ketua umum kami, Bapak Henry Yosodiningrat, tetap menjadi magnet pesona bagi eksistensi Granat di masyarakat. Enam belas tahun lalu, seseorang bertanya kepada saya, sebuah pertanyaan yang pada saat ini mungkin sudah menjadi sebuah pengetahuan umum “mengapa seseorang bisa kecanduan narkotika?” Apalah daya pada saat itu, saya tidak mempunyai pengetahuan dan pemahaman untuk menjawabnya, padahal saya mengaku sebagai penggiat anti narkoba. Berangkat dari pengalaman itu, akhirnya saya mulai banyak belajar dari buku-buku dan mengikuti berbagai seminar anti narkotika (yang masih sangat jarang dan sedikit sekali).

Dulu, 16 tahun lalu, sedikit sekali orang yang mau bergabung dan bekerja sukarela dengan Granat. Sama seperti saya pada saat itu, kalau bukan karena Sang Ketua Umum, Pengacara terkenal yang dikenal tegas dan keras bahkan “sadis” dalam nemerangi Narkotika, siapa yang kenal Granat ? Siapa yang mau bergabung menjadi penggiat anti narkotika ? Bahkan harus diakui bahwa sampai dengan saat ini, 17 tahun telah berlalu sejak Granat berdiri, ketua umum kami, Bapak Henry Yosodiningrat, tetap menjadi magnet pesona bagi eksistensi Granat di masyarakat.

Bermain dan bergaul dengan temanteman di panti rehabilitasi anti narkotika menjadi pilihan yang paling mudah bagi saya, agar dapat belajar dan mengetahui seluk beluk mengenai narkotika dan bahayanya. Saya mulai sering melibatkan diri dengan aktifitas teman-teman pendamping di beberapa panti Rehabilitasi, mulai akrab dengan teman-teman pecandu yang menjadi resident disana. Waktu senggang banyak saya habiskan untuk membantu para pendamping dengan tujuan mencuri banyak ilmu dari mereka. Keterlibatan saya di beberapa panti rehabilitasi dengan latar belakang pekerjaan saya yang pada saat itu baru saja mendapatkan ijin sebagai pengacara, memang kemudian mendapatkan porsi ideal untuk semakin dalam dan dalam lagi untuk terlibat secara langsung dengan dunia itu. Banyak pengalaman yang saya dapatkan selama berada dalam periode itu. Mulai dari mengejar resident yang melarikan

OMBUDSMAN INDONESIA | 25

diri dari panti rehab, menyaksikan para resident yang berteriak-teriak kesakitan karena putus obat, sampai dengan menjadi saksi mata dari belasan kematian dengan cara yang mengerikan karena over dosis. Sempat marah dan putus asa karena harus kehilangan banyak teman yang mulai akrab dan bahkan telah saya anggap sebagai kakak atau adik sendiri, yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk lepas dari jeratan narkotika lalu akhirnya mati karena sugesti membuat mereka kembali jatuh lebih dalam dan kemudian menyerahkan diri pada kematian. Delapan orang mati di pangkuan saya. Bukan karena kematian mereka saya merasa lelah dan muak. Harus melihat banyak jiwa hidup yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih dengan cara dan alasan yang konyol, mati karena narkotika membuat saya berontak. Contohnya, saya pernah mendampingi seorang ibu dengan tiga anak laki-laki yang dilahirkan dari rahimnya dan dibesarkan dengan kasih sayang. Ketika satu demi satu anaknya jatuh ke dalam

26 | OMBUDSMAN INDONESIA

jurang narkotika, harta yang habis dikuras bukan saja untuk upayaupaya penyembuhan, akan tetapi justru untuk membeli barang-barang haram tersebut. Tak jarang sang ibu kemudian masuk keluar gang kecil guna mencari rumah pengedar agar bisa membeli barang haram tersebut untuk sang anak. Ia sendiri yang kemudian menyuntikannya pada sang anak. Dia bilang pada saya “ Saya tidak tega membiarkan anak saya menggigil kesakitan dan tergeletak lemas di lantai pada saat putus obat (sakaw)”, sehingga tidak ada jalan lain bagi diri nya untuk kemudian bergegas men cari sendiri persediaan bagi sang anak. Harta habis, belum lagi perlakuan kasar yang diterima dari anak-anak kandungnya tersebut pada saat mereka garang mencari putaw. Kakinya sempat patah ketika menghindari mobil yang sengaja diarahkan kepada dirinya, karena sang anak merasa dihalang-halangi ketika akan pergi keluar rumah. Sam pai kemudian satu demi satu dari mereka menyerah pada kematian. Menjadi pendamping dan bagian dari pengalaman sang ibu itu membuat

sebagian hati saya menjadi semakin keras pada narkotika. Ketiga anaknya mati begitu saja, selesai perjalanan hidupnya di dunia. Tapi bayangkan apa yang dirasakan oleh Sang Ibu, harus kehilangan satu persatu belahan jiwanya, yang telah dia perjuangkan kehidupannya dengan segala daya dan upaya. Kekasih hatinya mati di depan matanya karena narkotika. Mereka’lah sebenarnya yang menjadi korban, orang-orang terdekat yang berada di sekeliling pecandu. Merekalah korban yang seungguhnya... bukan si pecandu. Berbekal pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan bersama mereka, saya kemudian aktif menjadi penyuluh di DPD Granat Jawa Barat. Beberapa pelatihan dan seminar nasional dan internasional saya ikuti demi memperkuat pemahaman saya akan bahaya narkotika. Sejak saat itu kemudian saya lebih dikenal sebagai tenaga penyuluh dan counsellor di beberapa panti rehab di Bandung dan Bogor, bahkan sempat menjadi tenaga penyuluh tambahan di Badan Narkotika Propinsi Jawa Barat Pra BNN saat ini.

Beberapa kali saya dikirim oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Granat untuk mengikuti seminar dan forum internasional anti narkotika, di antaranya mengikuti dua kegiatan Colombo Plan di Bali dan Bangkok, Youth Congress di Singapore dan Melbourne - Australia serta Asia Pacific Forum Against Drugs di Singapore tahun lalu. Pada 2011 kemudian saya ditunjuk menjadi Sekretaris DPD GRANAT Jawa Barat menggantikan Bapak Hendri Donal yang menduduki jabatan sebagai wakil Ketua DPD Jawa Barat sampai saat ini. Aktifitas saya di Jawa Barat serta keterlibatan saya dengan kegiatankegiatan di DPP Granat membuat tekad saya semakin kuat untuk tetap menjadi penggiat anti narkotika. Beruntung saya memiliki orangtua orangtua yang sangat mendukung keberadaan saya di Granat, bukan saja Ayah, tapi Mama, Roro Farida, yang lebih dikenal dengan sebutan Mama Djo, selalu ikut aktif dalam kegiatan Granat, bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus

Granat tapi sebagai “Ibu” bagi para penggiat anti narkotika yang ada di Granat. Perjalanan saya semakin lengkap ketika suami saya, Haris Sugondo, yang pada saat ini bertugas sebagai Bendahara DPD Granat Jawa Barat, memutuskan untuk aktif bekerja bersama Granat. Mereka menjadi pribadi-pribadi penguat dan sosoksosok pendamping bagi saya. Granat bukan hanya sebuah organisasi non-profit anti narkotika. Kami adalah sebuah “gerakan”, kami adalah “aksi” yang giat memerangi segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Sehingga kegiatan kami tidak pernah tergantung pada bantuan pemerintah atau donasi. Kami tetap ada dan berdiri karena keikhlasan masing-masing dari kami. Hubungan antara pengurus Granat di seluruh Indonesia yang mesra dan saling menghormati serta saling menghargai. Tidak ada yang lebih dan yang kurang. Kami sangat memahami Granat menjadi besar karena satu demi satu dari kami. Berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan, para pejabat, perwira

OMBUDSMAN INDONESIA | 27

dan jenderal, artis, pelajar dan pengajar bahkan mantan pengguna berkumpul dan bekerja bersama. Tujuannya sama “memerangi narkotika”, menjadikannya musuh nomor satu bagi bangsa.

tujuan yang sama. Bangga rasanya ketika menjadi bagian dari sebuah perjuangan yang dilakukan secara konsisten tanpa pamrih untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika.

Kami berjalan dengan berbagai gaya, daya dan upaya dengan tujuan yang sama. Membuat kami menjadi satu keluarga. Hangat dan indah ketika berada di tengah banyak orang yang ikhlas dan rela memberikan sebagian besar waktu, tenaga dan bahkan materinya untuk sebuah

Hal ini yang membuat saya semakin terikat dengan pengabdian ini. Saya senang menggunakan istilah ini untuk menggambarkan “kecintaan” saya terhadap Granat dan pekerjaan saya: “I’m enggaged with Granat, attached to lawyering.”

Tak ada kata-kata yang dapat menggambarkan lebih dari kebanggan saya sebagai pengurus di organisasi/ gerakan anti narkotika pertama dan tertua serta terkuat di Indonesia. Kami ada jauh sebelum lembaga lain maupun NGO anti Narkotika lahir dan bermunculan. Granat terdepan yang lantang menyuarakan “Indonesia Darurat Narkotika”. Semoga Tuhan melindungi perjalanan kami. Selamat Ulang tahun ke-17 Granat-ku. Granat mengabdi untuk bangsa! n

* Penulis adalah Advokat Peradi dan Sekretaris DPD Granat Jawa Barat

28 | OMBUDSMAN INDONESIA

LAPORAN UTAMA

H. Hendri Donal,SH, Advokat

Penjahat Narkoba Harus Dihukum Maksimal Setelah jadi advokat sukses, ikut dalam upaya pemberantasan narkoba menjadi komitmen moralnya.

UKSES sebagai advokat tidak lantas membuat henry Donal, pengacara senior di bandung, melupakan sisi sosial kemasyarakatan. Sebagai pengacara senior yang aktif di berbagai organisasi, Henry berpendapat bahwa advokat juga harus menyisihkan sebagian penghasilan dan rejekinya untuk membantu masyarakat. “Membantu masyarakat itu bisa bermacam-macam cara,”ujar dia.

Henry yang aktif di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai Wakil Sekjen mengatakan ia memilih masuk di Gerakan Anti Narkotika Nasional (Granat) sebagai wujud komitmen dia membantu masyarakat. “Saya salah satu perintis organisasi ini di Jawabbarat sejak 2001. Menurut saya, kita para advokat juga harus memberikan perhatian khusus dalam bahaya narkotika yang sudah sangat merusak bangsa saat ini,” jelas dia.

Dari masih sekolah sampai kuliah Hendri selalu aktif di organisasi, dan sampai sekarang pun ia masih menyukai organisasi. Bagi Hendry, dengan berorganisasi ia semakin banyak teman dan saudara. Menanggapi mengenai kondisi hukum saat ini, Hendry optimis akan ada perubahan, ia mengatakan seperti layaknya manusia dalam proses kehidupan, harus diakhiri dengan kebaikan, begitu juga sebuah Negara seharusnya semakin lama

OMBUDSMAN INDONESIA | 29

Peduli Karena kepeduliannya kepada sesama itu jugalah yang menyebakan Hendri mau terjun dalam organisai semacam Granat. “Sebagai orangtua yang punya anak, saya juga membayangkan bagaimana kalau anak saya menjadi pecandu narkoba,” jelas dia. Kebetulan, Hendri yang juga bergabung di AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) diajak oleh senior yang kebetulan juga orang sekampung, Djhoni Widjaya Aluwi, untuk bergabung di Granat cabang Jawa Barat. “Saya menyambut tawaran itu karena sebagai advokat, saya juga merasa terpanggil secara moral untuk ikut memberantas narkoba di Indonesia. Kita harus ningat, bahwa bahaya narkoba saat ini sangat luar biasa dan menhancurkan sendisendi bangsa dan generasi bangsa ini,” jelas dia. Oke bos, kita tunggu kiprahnya di Granat. semakin baik. Hendry melihat, dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang diangkat, setidaknya tindakan itu dapat menyelematkan uang Negara. “Komitmen pemberan tasan korupsi harus dimiliki oleh se tiap pemimpin di Indonesia,” ujarnya.

lini melalui penatan birokrasi. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari atas, karenanya pemimpin Negara harus menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas suap, pungli dan korupsi.

Menurut Hendry, pemberantasan korupsi sebagai agenda kebijakan sangat penting untuk kemajuan bangsa. Telah terbukti dari pengalaman-pengalaman Negara lain, dimana korupsi telah membuat banyak Negara terpuruk dan ketika dengan segala upaya korupsi bisa ditekan, Negara bisa lebih baik dari banyak sisi.

Sekarang ini, korupsi masih banyak terjadi dalam bentuk kejahatan yang terorganisasi dan bersifat politik, penyuapan dan penyalahgunaan wewenang pejabat publik sudah menjadi pemandangan yang biasa. Contohnya, kejahatan narkotika, yang tidak hanya menimpa jmasyarakat tapi juga sudah merembes di kalangan aparat, bahkan oknum aparat sering tertangkap sebagai backing para penjahat. Ini juga merupakan bentuk korupsi, yaitu korupsi kekuasaan.

Pemerintah perlu menciptakan sistem untuk menutup peluang terjadinya korupsi di semua

30 | OMBUDSMAN INDONESIA

Fakta saat ini menunjukan bahwa pengguna narkoba semakin hari semakin banyak. “Kita semua heran, seolah kejahatan ini tidak bisa dibendung. Kita sudah punya badan narkotika Nasional (BNN), berbagai LSM dan Ormas, upaya pencegahan dan banyak hal lainnya, tetapi mengapa penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang semakin banyak?” Menurut dia, hal ini bisa terjadi karena ada uang besar di dalamnya. Oleh karenanya, pencegahan atas penyalahgunaan narkoba ini tidak bisa kita serahkan hanya pada pemerintah atau BNN atau para penegak hukum semata. Butuh partisipasi masyarakat, dan UndangUndang menjamin itu. Nah, Granat adalah salah satu wujud peran aktif masyarakat tersebut.

Kembali ke upaya pencegahan, apakah kita perlu meniru cara Presiden Duterte dari Filipina yang memerangi narkoba dengan menembak mati penjahat narkoba di jalanan. “Saya tidak berpikir demikian. Mengapa? Ada beberapa hal. Karena sistem hukum kita berbeda. Kita juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang tidak memungkinakn kita melakukan pemberantasan narkoba dengan cara seperti itu,” jelas Henry. Kembali ke soal sulitnya pemberantasan narkotika, menurut dia karena uang yang beredar begitu besar, sehingga banyak oknum pemerintah, oknum aparat polisi dan tentara juga terseret di

dalamnya. Cara mencegah, adalah pemberian hukuman yang maksimal. Hukum positif kita mengatur bahwa hukuman yang maksimal adalah hukuman mati yang memberikan efek jera. “Kami di Granat, selain ikut membantu aparat memberantas, juga memprioritaskan pencegahan. Menurut saya ini paling penting. Kita harus bisa menjaga keselamatan masyarakat yang belum terkena narkoba supaya jangan sampai terkena. Oleh karenanya, kita, seluruh unsur bangsa, harus bersatu, bersama kita melawan bahaya ini. Narkotika merongrong kewibawaan bangsa, menghancurkan masa depan bangsa,” ujar dia.

Menurut dia, ada tiga hal yaitu masalah pelaku kejahatan narkotika yang harus dikenakan hukuman maksimal, masalah pengguna yang harus direhabilitasi, dan upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat yang belum terkena. “Sebagai organisasi yang berkomitmen untuk tetap mandiri, kami siap membantu pemerintah dan aparat dalam memberantas narkoba. Kami tidak pernah mengemis meminta anggaran dari siapapun termasuk pemerintah. Tapi kalau pemerintah mau membantu, tidak ada salahnya, karena itu akan membuat usaha pencegahan narkoba lebih maksimal,” ujarnya. n Ger

OMBUDSMAN INDONESIA | 31

LAPORAN UTAMA

PROFIL GRANAT Latar Belakang Terbentuknya Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) GRANAT didirikan pada tanggal 2 Oktober 1999 dan dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1999, untuk menanggapi semakin maraknya kejahatan narkoba, bahkan kejahatan narkoba sudah merupakan kejahatan transnasional. GRANAT adalah suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial, bersifat mandiri dan terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan. Pada saat ini organisasi GRANAT telah terbentuk

32 | OMBUDSMAN INDONESIA

dan aktif di 33 provinsi. Sebelum GRANAT didirikan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang memerangi kejahatan narkoba belum banyak, bahkan mungkin belum ada, dalam artian sebagai suatu Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang terorganisir secara baik. Sementara itu kejahatan narkoba telah melakukan pembusukan terhadap generasi muda, khususnya terhadap anakanak usia sekolah. Narkoba telah tersebar dan mudah didapat oleh anak-anak usia sekolah . Berdasarkan data yang diperoleh, setidaknya terdapat 4 juta orang Indonesia sebagian besar terdiri dari anak-anak usia sekolah yang mengalami ketergantungan/

sebagai pecandu narkoba, sebagian diantaranya telah menjadi pelakupelaku kriminal. Dengan dilandasi oleh latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, para The Founding Fathers GRANAT merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengajak semua lapisan masyarakat, menciptakan terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba serta memerangi peredaran gelap narkoba dan menghindari serta menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaanya. Namun demikian, GRANAT tidak memiliki untuk melakukan Law Enforcement sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga Pemerintah dalam memerangi kejahatan narkoba.

Latar Belakang Terbentuknya DPC GRANAT Kota Sorong Sesuai kondisi riil secara Nasional dan daerah, khususnya daerah Sorong kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin meningkat, hal ini yang mendorong rasa keterpanggilan moral bagi pendiri untuk merasa perlu segera dibentuknya GRANAT Kota Sorong dengan tujuan membantu Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dan berdasarkan Surat Keputusan DPP GRANAT Nomor : 003/DPPGRNT/SM/II/2008 tertanggal 12 Februari 2008 tentang Mandat Untuk Membentuk Pengurus DPC GRANAT Kota Sorong, dan setelah Kepengurusan tersebut terbentuk maka selanjutnya disahkan dengan Surat Keputusan DPP GRANAT Nomor : 008/DPP-GRNT/SK.P/ III/2008 tertanggal 31 Maret 2008 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPC GRANAT Kota Sorong Periode 2008-2013.

Visi & Misi

A. VISI Terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. B. MISI Mengajak Seluruh lapisan masyarakat secara bersama-sama membantu Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk menghindari, menjauhi dan memerangi hal-hal yang berhubungan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Motto â&#x20AC;? MENGABDI UNTUK BANGSAâ&#x20AC;?

Konsep Strategi

Mengembangkan sistem jaringan pertahanan masyarakat agar mampu menghindarkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan cara-cara persuasif dan kekeluargaan. Membangun sistem dan jaringan pengawasan publik bagi kegiatankegiatan dan upaya-upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Membangun jaringan dukungan moral terhadap segala sikap dan tindakan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Mengembangkan gaya hidup masyarakat yang bebas narkoba.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2008 bertempat di Aula Samu Siret dilakukan Pelantikan Pengurus DPC GRANAT Kota Sorong oleh Sekjen DPP GRANAT Brigjen Pol. (Purn) Drs.H. Ashar Suryobroto, Msi. Hal tersebut menjadi tolak ukur eksistensi pengabdian GRANAT di Kota Sorong dan menjadi embrio dan barometer terbentuknya tingkatan GRANAT di wilayah Provinsi Papua Barat.

OMBUDSMAN INDONESIA | 33

Kegiatan

MPAT Kegiatan pokok GRANAT berupa kampanye Penyuluhan, sosialisasi Visi dan Misi Organisasi dan Program Pembinaan bagi generai muda, dilakukan baik oleh para anggota GRANAT secara perorangan, maupun bersama kelompok masyarakat khusus maupun oleh masyakat pada umumnya guna menciptakan masyarakat Indonesia yang bebas dari segala bentuk peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Bidang Organisasi

Mengingat ruang lingkup aktifitas GRANAT berskala Nasional, maka Admistrasi kepengurusan berdasarkan wilayah yaitu mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk lingkup Nasional sampai dengan badan pelaksana GRANAT tingkat basis disetiap kelurahan atau desa (Ranting), GRANAT mengembangkan jaringan fungsional untuk menghubungkan secara berantai masing-masing anggotanya, jaringan tersebut sebagai media komunikasi antar anggota untuk bekerja sama saling membantu bertukar informasi dan mengembangkan, berbagai gagasan kreatif-inovatif dalam rangka mendukung kegiatan serta program kerja GRANAT secara Nasional, degan tujuan mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka DPC GRANAT Kota Sorong telah membentuk tingkatan GRANAT sebagai berikut :

34 | OMBUDSMAN INDONESIA

1. Dewan Pimpinan Rayon (DPR) GRANAT POLTEKES St. PAUL Sorong. Status (telah terbentuk) 2. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Distrik Sorong Kota (telah diusulkan pengesahan kepengurusan). 3. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Distrik Sorong Timur (telah diusulkan pengesahan kepengurusan). 4. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Distrik Sorong Barat (telah diusulkan pengesahan kepengurusan). 5. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Distrik Sorong Utara (telah diusulkan pengesahan kepengurusan). 6. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Distrik Sorong Kepulauan (telah diusulkan pengesahan kepengurusan). 7. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Distrik Manoi (telah diusulkan pengesahan kepengurusan)

Pengurus & Anggota Granat Sorong

Kegiatan

1. Jumlah Pengurus DPC: 41 Orang 2. Jumlah Pengurus DPAC Sorong Barat: 32 Orang 3. Jumlah Pengurus DPAC Sorong Kota: 32 Orang 4. Jumlah Pengurus DPAC Sorong Kepulauan: 32 Orang 5. Jumlah Pengurus DPAC Manoi: 32 Orang 6. Jumlah Pengurus DPR Poltekes St.Paul: 21 Orang 7. Jumlah Anggota Biasa GRANAT: 329 Orang

OMBUDSMAN INDONESIA | 35

Kiprah Granat di Tanah Papua Granat sudah ada hampir di seluruh wilayah NKRI, termasuk Tanah Papua.

PENYALAHGUNAAN narkoba saat ini bagai virus kronis yang sudah menyebar di seluruh ‘tubuh’ Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyebaran narkoba sudah sampai di tanah wilayah timur indonesia, termasuk Papua. Oleh karenanya, Granat pun sudah ada kepengurusannya di tanah papu. Contohnya di Sorong. Untuk daerah Sorong, kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin meningkat. Hal ini yang mendorong rasa keterpanggilan moral bagi pendiri untuk merasa perlu segera dibentuknya Granat Kota Sorong dengan tujuan membantu pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. DPC Granat Kota Sorong terbentuk melalui Surat Keputusan DPP Granat No: 003/DPP-GRNT/SM/II/2008 tertanggal 12 Februari 2008 tentang Mandat Untuk Membentuk Pengurus DPC Granat Kota Sorong. Kemudian, pada Sabtu 14 Juni 2008 bertempat di Aula Samu Siret dilakukan Pelantikan Pengurus DPC Granat Kota Sorong oleh Sekjen DPP Granat saat itu

36 | OMBUDSMAN INDONESIA

Brigjen Pol.(Purn) Drs.H. Ashar Suryobroto, Msi. Hal tersebut menjadi tolak ukur eksistensi pengabdian Granat di Kota Sorong dan menjadi embrio dan barometer terbentuknya tingkatan Granat di wilayah Provinsi Papua Barat. Ketua DPC Kota Sorong Neli Armstrong Ayal menyatakan dia mengusung visi terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk mendukung visi itu, ia mencanagkan beberapa misi, antara lain mengajak seluruh lapisan masyarakat secara bersama-sama membantu pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghindari, menjauhi dan memerangi hal-hal yang berhubungan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan moot yang diusung adalah “Mengabdi untuk Bangsa”. Dalam hal strategi, Neil menjelaskan pihaknya beberapa strategi antara lain, mengembangkan sistem jaringan pertahanan masyarakat agar mampu menghindarkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan peredaran

gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan cara-cara persuasif dan kekeluargaan; membangun sistem dan jaringan pengawasan publik bagi kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba; membangun jaringan dukungan moral terhadap segala sikap dan tindakan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba; dan mMengembangkan gaya hidup masyarakat yang bebas narkoba. Untuk mendukung visi dan misi, DPC Granat Sorong juga aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi generai muda, dilakukan baik oleh para anggota secara perorangan, maupun bersama kelompok masyarakat khusus maupun oleh masyakat pada umumnya guna menciptakan masyarakat Indonesia yang bebas dari segala bentuk peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Granat DPC kota Sorong berkembang pesat. Saat ini tercatat sudah ada lebih dari 320 anggota biasa yang meliputi beberapa rayon dan anak cabang di wilayah Kota Sorong dan sekitar 200 pengurus. n

Peradi Jakarta Timur

Peradi Rumah Bersama Advokat Peradi Rekonsiliasi terus melebarkan sayap dengan membentuk cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia.

EPERTI organisasi lain pada umumnya, Peradi Rekonsiliasi di bawah kepemimpinan Luhut M. Pangaribuan terus bebenah diri dengan mengembangkan cabangcabang organisasi di berbagai daerah. Contohnya seperti yang terjadi dengan DPC Peradi Rekonsiliasi Jakarta Timur yang baru dilantik ke pengurusannya beberapa waktu lalu. Luhut MP Pangaribuan, pada per tengahan Agustus lalu melantik Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Jakarta Timur masa bakti 2016-2020. Pelantikan yang mengusung tema: “PERADI Rumah Bersama Advokat” tersebut diseleng garakan di Balai Rakyat Gelanggang Remaja, Rawamangun, Jakarta Timur.

Sabas Sinaga, Ketua DPC Peradi Jakarta Timur menegaskan bahwa segenap pengurus DPC Jakarta Timur yang telah dilantik, siap membangun komitmen bersama untuk menjadikan Peradi sebagai rumah bersama advokat. “Setelah melewati berbagai proses internal dan berbagai pertimbangan yang matang, maka hari ini kami resmi mengemban amanah sebagai Pengurus DPC Jakarta Timur di bawah Ketua Umum Luhut MP Pangaribuan,” ujarnya.

Acara diawali dengan pembacaan Surat Ketetapan (SK) pembentukan DPC Peradi dan pengangkatan Dewan Pimpinan Cabang Peradi Jakarta Timur periode 2016-2020 oleh Sekretaris Jenderal DPN Peradi Sugeng Teguh Santoso.

Ia menjelaskan, sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab, pihaknya akan menjalin kerjasama yang solid secara internal pengurus, membangun kerjasama dengan Kampus dan Universitas Hukum guna mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PPKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA), memberikan sosialisasi dan bantuan hukum bagi masyarakat serta bekerjasama secara secara sinergis dengan lembaga penegak hukum lain sebagai mitra Peradi.

“Surat Ketetapan ini merupakan kekuatan yuridis bagi segenap pengurus DPC Peradi Jakarta Timur yang dilantik hari ini dan selama periode kepengurusan. Inilah amanah sekaligus tanggung jawab bersama dalam menjaga profesionalisme advokat baik di tingkat daerah maupun pusat,” kata Sugeng usai pembacaan SK.

Sabas menilai bahwa Peradi harus menjadi wadah penegak hukum yang satu dan solid sehingga sungguh-sungguh menjadi Rumah Bersama yang ramah bagi semua Advokat. “Sebagai Pengurus yang telah dilantik, kami merasa berbesar hati, bangga dan terhormat serta menaruh keyakinan penuh bahwa Ketua Umum mampu menjadikan

Peradi sebagai Rumah Bersama dan wadah yang kuat bagi segenap Advokat,” jelas Sabas dalam sambutannya. Menurut dia, inilah amanah dan tanggung jawab bersama untuk menjaga marwah profesi advokat sebagai officium nobile di tengah konteks penegakan hukum. “Semoga kita tetap satu sebagai advokat dalam mengemban dan mempertahankan martabat hukum sebagai payung kita bersama,” tandasnya. Menanggapi perpecahan di kubu Peradi, Sabas melihatnya dari sisi positif semata, yaitu karena saat ini, perkembangan dan jumlah advokat semakin bertambah pesat di negara kita “Jadi itu hal yang positif, karena bertambahnya jumlah advokat,” ujarnya. Luhut Pangaribuan memberikan apresiasi atas dilantiknya kepengurusan baru di Jakarta Timur. Menurut dia, advokat itu adalah penegak hukum, bukan sekedar berkumpul, tapi dalam menjalankan tugasnya ada kode etik. “Pesan saya, usai dilantik, pengurus baru ini segera melaksanakan rekrutmen dan melaksanakan program yang sifatnya rutin sesuai dengan tugas dan fungsinya,“tutur Luhut Pangaribuan. Soal pengembangan organisasi dan pembukaan cabang-cabang baru di setiap daerah, Sugeng Teguh mengatakan perlahan tapi pasti, Peradi di bawah pimpinan Luhut akan terus berkembang. “ Kami terus membuka cabang baru organisasi ini di berbagai daerah. Kami sangat optimis. Kami tidak menargetkan harus secepatnya. Biarlah semua berjalan secara normal,” tegas Sugeng. n Gerard, Mangintua, Norton

OMBUDSMAN INDONESIA | 37

ADVERTORIAL

Apartemen Metropolitan Park Bekasi

Pilihan Pas untuk Hunian dan Investasi Lokasi yang strategis dan permintaan tinggi untuk kebutuhan hunian membuat properti ini jadi primadona pasar apartemen di Bekasi.

EKASI saat ini bukan lagi halaman belakang Jakarta. Kawasan dengan populasi hampir mencapai enam juta jiwa ini telah bertransformasi menjadi destinasi investasi.Â Tak cuma investasi di sektor industri dengan berdirinya pabrik-pabrik skala nasional dan multinasional, Bekasi juga dipenuhi investasi di bisnis ritel dan gaya hidup.Â Seiring perkembangan kawasan industri, dalam satu dekade 2010-2019, kawasan ini mengalami pertambahan apartemen baru sebanyak 20.058 unit yang berasal dari 21 proyek.â&#x20AC;?Bekasi menguasai 59 persen total pasokan tersebut, baik yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam rencana pengembangan,â&#x20AC;? ujar Director of Economics and Planning Design+Planning PT Aecom Indonesia, Utami Prastiana , di kantornya di Jakarta beberapa waktu lalu. Apartemen Metropolitan Park Bekasi boleh jadi dikatakan sebagai salah satu incaran masyarakat untuk menjadikannya tempat hunian, bahkan sebagai pilihan untuk investasi.

Beberapa hal yang bisa dikatakan menjadi daya tarik dari Apartemen Metropolitan Park Bekasi misalnya karena lokasi startegis yang dekat dengan Stasiun Bekasi, Summarecon Bekasi dan kawasan Perumahan Harapan Indah. Beberapa fasilitas yang disiapkan pengembang mempermudah akses penghuni yang hendak berangkat kerja. n

38 | OMBUDSMAN INDONESIA

Misalnya, penghuni bisa menggunakan fasilitas shuttle bus dari Metropolitan Park Ke Stasiun Bekasi dan jarak tempuh ke Jakarta yang hanya sekitar 45 menit. Sedangkan untuk akses menuju tol arah Jakarta, dapat keluar masuk lewat pintu tol JORR CibitungCilincing dan Tol Belkasi -Cawang -Kampung -Melayu, yang proyeknya saat ini sedang berjalan. Oleh karenanya, pilihan untuk memilih apartemen ini adalah sangat tepat. Harga yang ditawarkan pun terjangkau, dengan fasilitas modern bertaraf internasional, lengkap dengan berbagai fasilitas dan pusat perbelanjaan dan pusat bisnis yang

melayani kebutuhan penghuni dan warga sekitar. Betapa tidak, ini merupakan satu-satunya apartemen yang berlokasi di Jalan Lingkar Luar Utara Bekasi Utara. Kawasan ini sedang berkembang pesat dan diapit dua kota mandiri yaitu Summaecon dan Kota Harapan Indah Bekasi. Selain itu, kawasan berdekatan dengan lokasi kawasan industri Pondok ungu yang diisi lima pabrik besar yaitu mie Sedap, Bridgestone, Isuzu Motor, Hyundai dan Bakrie Grup. Pusat bisnis dan perbelanjaan yang berada di bawah apartemen didesain khusus agar memudahkan penghuni. n

Kontak Metropolitan Park Apartment Jl Kaliabang Perumahan Telaga Mas Kota Bekasi 17121 P. 021-8898 3636, 8898 4545 F. 021-8898 6363 E. info@metropolitanpark.com

Perkiraan Jarak Lokasi Terdekat Jakarta Timur - 15,47 km, Jakarta Pusat - 17,08 km, Jakarta Utara - 18,29 km, Jakarta Selatan - 21,83 km, Depok - 25,65 km, Jakarta Barat - 29,21 km, Tangerang Selatan - 30,17 km, Serpong - 36,16 km, Karawang - 38,66 km

OMBUDSMAN INDONESIA | 39

LAPORAN UTAMA

Ali Nurdin, SH., MH., MKn, Advokat

Bergerak Antara Hasrat dan Ambisi Walau masih tergolong muda, â&#x20AC;&#x2DC;taringâ&#x20AC;&#x2122; nya di dunia hukum mulai diperhitungkan. Berorganisasi buatnya adalah usaha me-marketing-kan diri sendiri.

ASUKI ruangan kerja seluas 4 x 6 cm dengan dominasi warna coklat dan hitam bisa menggambarkan sosok sang pengguna ruangan tersebut. Teguh, ulet dan tidak gampang menyerah mungkin itu yang tergambar dari warna hitam dan coklat. Sederetan baju berwarna natural dan baju bertulis Harley Davidson tertata rapi di sudut ruangan.

40 | OMBUDSMAN INDONESIA

Beberapa patung kuda ada di ruangan tersebut, begitu juga hiasan bertulis huruf Arab ada di atas pintu masuk. Deretan buku hukum tertata rapi ada di atas sebuah rak. Bergeser ke dalam, sebuah rak berjejer puluhan buku dengan berbagai judul, mulai dari buku Islam, ilmu pengetahuan, ensiklopedia, buku hukum serta buku lainnya. Namun di bagian luar sebagian besar buku yang ada di karang oleh ulama besar Indonesia KH. Quraish Shihab.

Ali Nurdin, sang pemilik ruangan adalah pengacara muda yang tengah naik daun di jagat advokat Kota Kembang. Ditemui sesaat setelah pulang mengurus kasus yang sedang ditanganinya, pria 38 tahun ini cukup bersemangat ketika di ajak berbicara mengenai dunia hukum, dunia yang telah digeluti dan didalaminya belasan tahun. â&#x20AC;&#x153;Saya masuk dunia hukum atas keinginan sendiri. Sempat diejek teman-teman karena saat itu jurusan

baru selesai 60% karena banyak mafia hukum yang bermain,” jelasnya. Bicara mengenai dunia hukum, Ali yang sudah menekuni dunia advokat sekitar 12 tahun mengatakan dunia hukum Indonesia saat ini sedang sakit dan sakitnya sudah sangat parah. “Saya sulit mengatakan parahnya dunia hukum, rasanya sudah berat. Mungkin masih ada yang adil, seperti MK misalnya, walau beberapa waktu lalu ketuanya juga kena, namun saya sendiri merasa dunia yang saya tekuni ini memang sudah sakit. Meski begitu saya masih tetap punya harapan akan membaik,” harap pria yang pernah mengembalikan uang negara sebesar Rp.17 milyar saat menjadi pengacara salah satu pejabat Papua ini. Untuk memperbaiki situasi ini, tak ada cara lain selain, “Siapapun yang terlibat dalam dunia ini, termasuk lawyer, harus punya etika dan moral yang bagus. Ingat, lawyer lah yang jadi sutradara sebuah kasus, mau dibawa ke mana. Kalau lawyer bertindak benar, rasanya kasus bisa dibawa dan diselesaikan dengan benar. Dan ingat jangan sampai lawyer diatur segalanya oleh klien. Antara klien dan lawyer dalam menangani kasus kedudukannya seimbang. Klien yang mengatur lawyer-lah yang kadang membuat keadaan terkadang tidak baik,”jelasnya. yang sedang jadi pilihan favorit adalah manajemen atau akuntansi. Tapi saya bergeming, tetap milih jurusan hukum,” ceritanya. Mengapa Ali ngotot menekuni kuliah hukum, karena waktu itu keluarganya memiliki kasus soal tanah di kawasan Pasteur, Bandung. “Masalahnya rumit dan keluarga saya tidak punya uang untuk mengurus permasalahan tersebut. Melihat keadaan itu saya punya keinginan

untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Sebab itu pula saya berusaha cepat selesai kuliah,” jelas pria yang langsung mengambil profesi notaris setelah menyelesaikan sarjana hukumnya. Sayangnya meski sudah ditangani, kasus tanah milik keluarganya seluas hampir 3 ha yang sekarang bernilai sekitar 40 miliar Rupiah belum selesai. “Sampai hari ini meski saya tangani tapi kasusnya paling

Karena Iba Menangani puluhan atau ratusan kasus besar maupun kecil buat Ali menjadi suatu pekerjaan yang biasa. Namun di antara berbagai kasus yang pernah ditanganinya, ada satu kasus yang membuatnya berada dalam perasaan campur aduk. “Klien saya adalah pengguna narkoba. Saya tangani kasus ini

OMBUDSMAN INDONESIA | 41

awalnya karena iba pada ibu korban. Bayangkan saja waktu itu saya didatangi ibu dan keluarga klien. Ibu klien saya itu menangis meminta bantuan saya mengingat kesalahan sang anak yang cukup besar. Waktu itu saya bersedia karena permintaan ibu yang menyentuh hati,” cerita Ali. Saat itu pria yang lebih sering dan lebih senang menyelesaikan masalah atau kasus hukum yang

Bantuan Peduli Garut

42 | OMBUDSMAN INDONESIA

ditanganinya lewat jalur mediasi ini sudah mengetahui hukuman yang bisa didapat klienya adalah hukuman maksimal atau hukuman mati karena kliennya sudah memakai ekstasi, shabu dan ganja. Namun dia yakin bisa menangani kasus ini. “Saat sidang, saya gali kenapa bisa kesalahannya sebesar itu. Ternyata anak itu sering masuk rumah sakit ketergantungan obat dan mental,

Ketua Advokasi HDCI

sejak SMP kelas 1 sudah masuk pesantren dan sudah mendapat perawatan khusus. Saya katakan ke majelis hakimkalau klien saya sakit. Jaksa tidak mau terima,” kisahnhya. Akhirnya dengan segala usaha ia meyakinkan majelis sampai akhirnya klien diperintahkan di rawat di rumah sakit jiwa.” Saat itu saya merasakan lega yang teramat sangat,” papar Ali. n Gerard da Silva

Ketua Alumni SMA Negeri 1 Bandung

AJARKAN ANAK TENTANG KERJA KERAS MENJADI yatim di usia muda dan diasuh oleh nenek terpisah dari sang ibu karena beban berat sang ibu dengan 8 anak diakui Ali Nurdin membuat dirinya lebih cepat mengerti keadaan yang ada. “Sejak kecil sudah di Purwakarta sama nenek, balik kumpul sama mama saat saya sudah SMP,” jelas dia. Hilangnya kasih sayang ayah yang dirasakannya sejak kecil membuat pria dengan dua putri melimpahkan kasih sayang pada dua buah hatinya. Meski demikian, pria kelahiran Bandung 29 Mei 1976 juga tidak dengan mudah mengabulkan semua yang diingin anaknya.

“Saya tanamkan ke anak-anak bahwa tidak semua hal bisa dipenuhi. Misalnya, mau beli handphone karena teman-temannya ganti, saya tahan kemauannya, saya selalu bilang saya cari uang dulu. Syukurnya anak saya mau mengerti dan tahu diri. Saya juga selalu bilang mencari uang itu susah. Terkadang saya kemukakan ke anak saya, kalau kehidupannya sekarang ini enak. Saya suka bilang ke dia ”teh waktu segede teteh, papih gak ada yang beliin sepatu bagus, baju bagus, bersekolah di tempat yang bagus”, anak saya mah paling jawab iya pap, iya pap,” cerita sambil senyum dan geleng-geleng kepala.

Mengenang kesusahan hidupnya Ali tidak ingin itu terulang ke sang anak. Pria ini pernah merasakan susahnya mendapat uang. ”Saya berasal dari keluarga biasa, kalau tidak mau dibilang pas-pasan. Saya ingat setiap mau ujian saya dipanggil ke TU. Nomer ujian sekian harap menyelesaikan biaya kuliah, malu juga tapi dari situ saya punya tekad hal ini jangan terulang ke keluarganya kelak, “ujar Ali. Di tengah kesibukannya sebagai advokat dan pebisnis, Ali berusaha meluangkan waktu bagi keluarga. “Kalau terlalu sibuk, anak suka protes, makanya saya selalu mengganti waktu dengan anak di hari sabtu dan minggu. Biasanya ke mall, sekedar makan. Tapi kalau ada waktu lama ya wisata juga, “ujar pria yang menyukai olahraga basket saat SMA. n

GAGAL NYALEG PASSION-nya yang tinggi akan banyak hal membuat seorang Ali Nudin juga tertarik masuk ke dunia politik. Apalagi salah seorang teman dekatnya di BFC juga menjadi anggota dari sebuah partai besar. Kedekatannya pada Laksamana Sukardi membuat ia memutuskan masuk sebagai bagian dari Partai Demokrasi Pembaharuan. “Saya masuk ke PDP selain karena kenal dengan Pak Laksamana juga punya misi yang sejalan dengan partai tersebut. Bahkan di pemilu 2004 saya nyaleg untuk DPRD Kota Bandung. Waktu itu suara saya bagus hanya suara partai kalah jadi akhirnya partai yang menentukan. Akhirnya gagal deh,” kisahnya.

Sedihkah atas kegagalannya nyaleg? Jelas. ”Sedih, apalagi sudah lumayan abis-abisan. Habis satu rumah dan dua apartemen. Saya lagi jenuh dengan politik, fokus aja ke advokat saja”. Namun kegagalan bukan berarti tidak memberikan keuntungan. Buat pria yang miliki buku mencapai angka ratusan ini banyak pengalaman yang didapat dari kegiatannya berpolitik. Katanya, “Saya banyak membangun link ke orang-orang politik dan itu sangat berharga buat profesi saya sebagai lawyer yang harus pandai membangun link, membangun komunikasi.” Menurut dia, sulit menjadi lawyer yang sukses kalau tidak aktif

berkomunikasi dan membangun link. Dua itu kan alat marketing kita, dan merketernya kita sendiri. Banyak lawyer yang gagal karena kurangnya komunikasi sehingga sulit mendapat klien. Banyak advokat yang banting setir jadi notaris. Menurut pria yang sempat menjadi dosen di almamaternya dengan gaji sekitar Rp.800ribu – Rp.1,2 juta ini, menjadi advokat tidak mudah. “Banyak mahasiswa hukum sekarang yang jika ditanya ingin menjadi advokat karena lebih mudah mendapatkan uang, namun itu tidak akan berhasil jika ia tidak membangun komunikasi yang baik ke semua kalangan,”ujarnya menutup percakapan. n Ger

OMBUDSMAN INDONESIA | 43

Hobi dan Bisnis Ali Nurdin memiliki banyak hobi. Buatnya hobi adalah tempat penyaluran semua yang disukainya. BFC sebagai tempat pelatihan tenaga pengaman, Ali Nurdin terus berupaya mengembangkan BFC bukan hanya sebagai tempat latihan tapi juga sebagai bisnis. “Saya terus mengembangkan bisnis ini dengan cara mencari tenaga kerja baru namun terus mencari klien sebanyak-banyaknya agar bisa menjadi tempat kerja anggota BFC. Bisnis ini selain prospeknya bagus juga bisa bantu banyak orang.

BEBERAPA hobi Ali yang bisa disebut, antara lain koleksi motor gede, berolahraga tinju, kick boxing, martial art, gym sampai hobi terba runya yaitu bersepeda gunung. Selain itu, berorganisasi juga menjadi salah satu hobinya. Dalam keterbatasan waktu, ia memilih bergabung dalam beberapa organisai, seperti Granat dan HIPMI. Banyak manfaat yang ia dapatkan dari mengembangkan hobi dan terlibat dalam berbagai perkumpulan dan organisasi. Misalnya, bergabung dalam klub Harley Davidson dan menjadi ketua advokasi HDCJawa Barat, pria pemilik beberapa motor gede dan pengoleksi pakaian bertulis atau beremblem motor besar ini berujar kalau dirinya bisa membuka link dengan banyak orang yang tergabung disana. Itu juga terjadi saat ia aktif di HIPMI atau di Granat. Ia bahkan bisa menjadikan hobinya

44 | OMBUDSMAN INDONESIA

sebagai ladang bisnis. Hobinya pada dunia olahraga membuat dia bersama rekan-rekannya mendirikan Bandung Fighting Club, sebuah klub beladiri. BFC dikembangkannya men jadi tempat berkumpul orang-orang dengan kemampuan bela diri yang baik. “Awalnya ini adalah klub bela diri, ketika tahun 2001 – 2002, Bandung tidak aman. Banyak ormas yang ingin ke dunia malam secara gratis dan lain-lain yang tidak jelas. Karena kita punya klub bela diri sendiri, ada pengelola yang minta penjagaan untuk tempatnya dan akhirnya meluas. Sekarang sekitar 50 tempat yang kita jaga,”jelas dia. Saat ini BFC bukan hanya sebagai tempat latihan orang yang ingin bekerja sebagai security saja tapi tempat ini juga menjadi pusat pe lathan TNI/Kopassus bahkan Pas pampres,” ucapnya terdengar bangga. Melihat prospek yang bagus pada

Bisnis yang sudah mempekerjakan sekitar 700 orang ini dijelaskan Ali memiliki system semi outsourching, di mana tidak ada biaya yang dipungut saat orang bergabung ke BFC. Urusan kerja termasuk gaji dilakukan antara anggota BFC langsung dengan kliennya. BFC tidak memotong sesenpun. Yang BFC lakukan adalah meminta dana yang dinamakan uang pembinaan untuk klub karena awalnya adalah klub bela diri. “Sekitar 10 mantan atlet nasional yang umurnya dikisaran 35-40 tahunan gabung dengan BFC. Man tan atlet ini sekarang benar-benar menjadi sekuriti dengan gaji sekitar Rp 1,5 juta. Kasihan juga kalau melihatnya, tapi itu lebih baik ketimbang mereka tidak bekerja,” ujarnya. Kesukaannya akan gym diwujudkan pula dalam bentuk sebuah tempat latihan. Tepat di bawah kantornya berdiri sebuah gym yang di dalamnya terdapat puluhan alat berlatih. “Jika sedang ruwet saya nge-gym deh. Jadi lega, daripada makan obat, mending olahraga,” kata pria yang juga hobi berolahraga sepeda ini. n Ger

Ali Nurdin, SH, Advokat, Ketua DPC Granat Kota Bandung

Upaya Terpadu Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika UPAYA penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan melalui tindakan preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba, karena pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, bimbingan dan penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempattempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Upaya penanggulangan bahaya narkoba tidak semata-mata tugas Pemerintah (Kepolisian), tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu harus ada upaya terpadu (integrated) dari semua pihak. Masing-masing dapat berperan sesuai bidangnya masingmasing, proporsional dan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Misalnya, peningkatan kualitas penyidik Polri khususnya pada

Direktorat narkoba, peningkatan anggaran penyelidikan, sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan Narkoba. Dengan makin canggihnya modus operandi yang dilakukan jaringan pengedar dalam menyelundupkan Narkoba/prekursor masuk ke Indonesia, maka aparat Bea dan Cukai juga perlu dilengkapi dengan sarana/peralatan deteksi Narkoba yang lebih canggih pula seperti detektor canggih, dog detector (dengan anjing pelacak di Bandara) dan lain-lain sehingga dapat menggagalkan masuknya Narkoba ke Indonesia. Pemerintah perlu membuat Lembaga Pemasyarakat (LP) khusus Narkoba di kota-kota besar di Indonesia, jika hal ini masih sulit untuk direalisasikan maka perlu dilakukan pemisahan sel antara narapidana Narkoba dan narapi-dana bukan Narkoba, agar pembinaannya lebih mudah, terfokus dan mereka tidak terpengaruh oleh narapidana kejahatan konvensional yang lain. Dengan demikian setelah mereka keluar dari LP benar-benar dianggap baik, dapat bersoÂ sialisasi dan hidup produktif kemÂ bali ditengah-tengah masyarakat. Menumbuhkan gagasan-gagasan dalam bentuk kegiatan positif (kreatif) yang dapat mengalihkan

perhatian teman-teman sebaya untuk terpengruh oleh narkoba. Perlu banyak acaraacara inovatif dan kreatif di Kota Bandung sehingga menjaring generasi muda dan mengalihkan energi negatif mereka kepada hal-hal yang lebih positif. Sebagai Ketua DPC Granat Kota Bandung, saya berharap akan adanya peran kontrol dari masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap semua pihak untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkoba, agar cita-cita Kota Bandung bebas narkoba bisa terwujud. Ini adalah salah satu bentuk kepeduliaan terhadap generasi penerus bangsa.Â Pasalnya, selama ini penyalahgunaan narkoba tak pandang bulu, bisa menyasar siapa saja, khususnya diusia-usia produktif 15-30 tahun. Perlu kita sadari bahwa Bandung yang terkenal dengan daerah religius, ternyata masuk dalam wilayah rawan Narkoba dan banyak pecandu yang berasal dari kalangan pelajar. Dengan keterlibatan aktif masyarakat melalui berbagai kegiatanseperti halnya dialog ini, ke depan diharapkan para generasi muda khususnya para pelajar akan semakin paham dan mampu membentengi diri dari bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. nÂ

OMBUDSMAN INDONESIA | 45

46 | OMBUDSMAN INDONESIA

LAPORAN UTAMA

Zein Susilo, SH

Pelayanan Sang Advokat Multi Profesi Awalnya adalah hasrat, untuk menjadi dan berarti. Dari dunia akuntansi, kemudian menjalani keahliannya sebagai konsultan pajak, ia lalu merambah dunia advokat, sebuah dunia yang kini sangat ia cintai. Ia membawa warna sendiri.

DVOKAT Zein Susilo, sebenarnya adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumangara jurusan akuntansi, yang berprofesi awal sebagai auditor dengan pengalaman kerja beberapa kantor besar akuntan publik dan konsultan bisnis internasional. Dia cakap dan ahli di bidang perpajakan. Hasrat untuk terus maju membuat Zein kemudian memutuskan mendalami bidang hukum. Ia lalu menempuh pendidikan Fakultas Hukum di Universitas Satyagama. Sambil kuliah, ayah dua anak ini magang di Law Firm Muhammad Herman, SH.

Ia mengakui bahwa di kantor hukum inilah ia memperoleh banyak ilmu. Seiring waktu, ia pun sering mengikuti berbagai kasus yang ditangani kantornya, dan semakin memahami kondisi lapangan dengan segala dinamikanya. Usai tamat kuliah hukum pada 2011, dan setelah sekian waktu belajar di kantor Muhammad Herman, akhirnya Zein membuka law firm sendiri. Diakuinya, ia memang lebih suka menangani kasus-kasus corporate yang mengarah ke bidang keuangan. “Lebih menarik, karena

masuk ke bidang saya, akuntan dan pajak,” ujarnya. Sebagai advokat, ia mencoba memiliki ‘warna’ dan ciri khas tersendiri agar gampang dikenal. Zein tak ingin terbawa arus. “Selain sebagai advokat, konsultan pajak, saya juga pengusaha. Nah, ini yang membuat saya berbeda,”jelas dia. Kalau advokat lain memiliki ciri fisik, misalnya almarhum Adnan Buyung Nasution yang gampang dikenali karena chiri khas pada rambutnya, Zein lebih ingin dikenal bukan dari segi fisik tapi dari sisi profesionalisme. Zein ingin suatu saat nanti ia dikenal sebagai advokat yang memiliki spesialisasi di bidang ekonomi, karena menurutnya, orang lebih cenderung mengingat advokat yang memiliki perkara yang berhubungan dengan ekonomi.

OMBUDSMAN INDONESIA | 47

“Dana tersebut sangat penting untuk menutup defisit APBN. Saya optimistis bahwa dengan TA ini, ekonomi kita akan bergerak lebih cepat. Sektor riil akan jalan, perputaran roda ekonomi akan terasa dari masyarakat kecil hingga kalangan atas,” ujar dia.

Ketika karirnya sedang cemerlang sebagai akuntan, Zein sadar bahwa kehidupan tidak selalu berada ‘di atas’. Zein berharap dia memiliki dua pilihan: bertahan atau naik. Ia pun memikirkan caranya, bila hanya bekerja dengan orang lain, menjadi karyawan, Zein sadar ada batasnya. Inilah sebenarnya alasan ia kemudian memutuskan menjadi advokat. Oleh karenanya, meski sudah jadi advokat, hingga sekarang Zein tidak

48 | OMBUDSMAN INDONESIA

melepaskan profesinya sebagai konsultan pajak. “Saya memilih spesialis bukan generalis. Jadi ilmu saya masih dipakai terus,” ucapnya. Sehubungan dengan Tax Amnesty (TA), Zein berpendapat bahwa program tersebut sangat tepat. Dengan TA, nilai tukar rupiah langsung melejit, pemerintah pun terbantu dalam pendanaan pembangunan, karena pemasukann TA periode pertama saja nyaris menembus angka Rp. 100 triliun.

Dampak lain adalah munculnya puluhan ribu wajib pajak baru yang tentu sangat membantu perekonomian Indonesia. “Hanya saja, saya menganjurkan untuk para orang kaya yang menyimnpan dana di luar negeri untuk segera melakukan repatriasi dana,” ujarnya samabil menambahkan bahwa dana yang masuk masih sangat minim dari perkiraan dana sebanyak ribuan triliun yang diparkir di luar negeri. Untuk ke depan, masyarakat harus semakin sadar pajak, karena sumber dana pembangunan adalah pendapatan pajak yang dipungut Negara dari warganya. “Dengan taat membayar, kita ikut mendorong bangsa ini semakin maju menjadi bangsa modern,” ujar Zein. n

Jalani Dua Peran Berbeda ZEIN berkisah, saat pertama kali membuka kantor hukum, kasus yang diterima adalah masalah per data, mengenai perebutan dan penggelapan saham oleh direktur perusahaan terhadap komisaris perusahaan.

“Jadi ketika minta pembuktian, saya tidak langsung mengklaim bhawa orang itu korupsi. Saya buktikan dulu melalui bidang keuangan akuntansi, bahwa ada penggelapan di situ, dan terbukti. Kalau ada bukti orang tidak bisa lagi mengelak,” jelas dia.

Sebelumnya, klien tersebut sudah mendatangi banyak kantor advokat, namun akhirnya ia percayakan kasus itu kepada Zein. Ia tak menjanjikan apapun, dan hanya memaparkan apa yang seharusnya dilakukan, menurut cara dia. Kasus itu akhirnya dimenangkan.

Sebagai advokat yang berlatar belakang konsultan pajak, Zein Susilo memiliki keunggulan tersendiri bila ia menangani kasus-kasus corporate yang berhubungan dengan pajak.

Rahasianya? Zein meminta dilakukan audit untuk membuktikan adanya penggelapan. Nah, ketika diaudit itulah ditemukan bukti-bukti yang memperkuat posisi kliennya. Setelah itu barulah kasus itu diarahkan ke ranah pidana dan masalah penggelapannya masuk ke perdata.

Sebenarnya, sebelum menekuni pajak, Zein berprofesi sebagai akuntan publik (1996-2001). Sejak 2008 ia mulai memiliki keinginan menekuni dunia advokat. Pemicunya, perubahan peraturan yang menyatakan pada saat seseorang jadi tersangka pelanggaran Undangundang Pajak, ia hanya bisa diampingi advokat, bukan konsultan pajak

Menurut Zein, peraturan atau hukum itu memiliki kesamaan dalam satu hal: tergantung sudut pandang seseorang “Dunia pajak dan advokat sama-sama gelap” ungkap Zein. Bila seseorang diminta untuk berpendapat dan memandang dari sisi yang berbeda, maka pendapatnya bisa berbeda pula. Namun diakui Zein, ada perbedaan mencolok dalam praktek dunia advokat dan konsultan pajak. Salah satunya, cara menghadapi dan berkomunikasi dengan klien. Ia berkisah, sejak 1995 saat bekerja bekerja di kantor akuntan besar, Zein tidak berhubungan dengan kalangan ‘bawah’, tapi selalu berhubungan dengan kalangan pengusaha. “Sepatu saya tak pernah berdebu. Saya selalu berdasi. Fasilitas yang tersedia selalu business class atau hotel bintang lima,” ucapnya. Ini

OMBUDSMAN INDONESIA | 49

berbeda ketika jadi advokat. Ia tidak hanya bertemu kalangan ‘atas’. Ia harus belajar menghadapi hal tersebut. Perjalanan waktu membuat Zein terbiasa memerankan dua karakter berbeda, sebagai advokat dan konsultan pajak.

Berempati Zein mengaku tak terlalu mengalami kesulitan ketika terjun sebagai advokat, karena sudah belajar banyak ketika magang. Ia selalu mengandalkan dan mengedepankan ilmu pembuktian. Selain itu, pengalamannya di Posbakum ikut melatih nuraninya untuk berempati terhadap kasuskasus ‘kelas bawah’. Ia juga banyak mengenal teman-teman satu profesi, yang kemudian hari jadi teman baik. Ia juga banyak belajar dari para advokat yang telah lama beracara, karena menurutnya apa yang ada di kertas berbeda kondisinya bila sudah di lapangan. Setelah membuka kantor sendiri, prinsip untuk membantu orangorang tidak mampu seperti yang ia

lakukan ketika di Posbakum tidak pernah pupus. Ia berkomitmen menyisihkan sepertiga waktunya untuk kasus-kasus pro bono. Banyak pengalaman yang tak perlupakan oleh Zein ketika ia harus berhubungan dengan masyarakat kecil. Pernah, sebagai tanda terima kasih atas kasus yang sudah ditanganinya, ia dihadiahi empat ekor ayam. Ia berkisah, pada suatu ketika, ia pernah menangani kasus seorang sopir yang menabrak korbannya hingga meninggal. Karena menghindar jalur hokum, sang sopir sampai harus menjual rumahnya untuk menyantuni keluarga korban, namun keluarga korban terus menuntut hingga sang sopir tak punya apa-apa lagi. Ketika Zein menangani kasus tersebut, ia menyarankan agar si sopir menjalani jalur hukum.”Toh nanti ada hakim yang menilai. Pada saat persidangan, kita paparkan semua fakta. Akhirnya sang sopir kena hukuman dua tahun. Daripada diperas terus, lebih baik seperti itu, kan?” tegas Zein.

Doa Ibu Zein adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Ayahnya merupakan pensiunan perusahaan swasta. Dari kecil ia memiliki keinginan bisa bermanfaat buat orang lain. Seperti kebanyakan anak yang kemudian bertumbuh sukses, peran orangtua menjadi faktor kunci. Menurutnya orang yang paling berpengaruh dalam keberhasilannya adalah sosok ibunya. “Doa ibu yang menjadikan saya yang Anda lihat hari ini,” ucapnya. Hingga sekarang, bila memiliki masalah, ia selalu menceritakan pada ibunya. Walau mungkin masalah yang dihadapinya tidak dimengerti sang ibu, namun doa yang selalu diucapkannya bagaikan air es yang disiramkan pada cuaca panas. Sang Bunda selalu berjanji untuk mendoakannya agar keluar dari masalah. “Lucunya, kalau ketemu orang tua, tetap saya dianggap anak kecil, tetap diomeli,” ujarnya dalam tawa. n

50 | OMBUDSMAN INDONESIA

Membisniskan Hobi ZEIN saat ini dikenal juga sebagai pengusaha. Beberapa dari usahanya tersebut pada awalnya berangkat dari hobi, misalnya otomotif. Ia memang menyukai dan tahu banyak tentang otomotif, meski bukan ahli. Nah, dari hobinya ini ia kemudian mengenal banyak montir handal yang kemudian ia rangkul untuk membuka bengkel. Sebelum bisnis bengkel, Zein sudah lebih dulu membangun perusahaan akrilik yang membuat beragam jenis hiasan, cinderamata ataupun asesoris yang banyak dipesan perusahaan-perusahaan besar. Diakuinya, perusahaannya berkembang, juga karena ia suka bergaul dan berorganisasi. Saat ini ia tercatat menjadi anggota dari beberapa perkumpulan, baik itu perkumpulan profesi maupun hobi, seperti club mobil dan motor besar. Tak heran,ia memiliki banyak teman dan relasi dari berbagai kalangan, dari aparat negara, advokat,

konsultan dan dari kalangan lainnya. Dengan bergabung dalam berbagai club otomotif, Zein tidak hanya memperoleh banyak teman, tapi juga bermanfaat untuk berbagai bisnisnya. Ia jadi mengetahui trend dan keinginan konsumen. Iapun memperoleh klien-klien baru dari perkumpulan yang ia masuki. “Sebagai orang yang berbisnis di otomotif, saya harus meng-update apa saja perkembangan terakhir, dan salah satunya dari informasi temanteman satu club,” tuturnya. Uniknya, meski suka otomotif, Zein mengaku sekarang tak pernah nyetir dan naik motor besarnya lagi. Pasalnya, sang istri melarangnya menggunakan motor besar dan menyetir mobil . Semua ini, karena Zein pernah mengalami kecelakaan jatuh dari motor besarnya. Sejak itu, Zein menepati janjinya kepada istri untuk tidak mengendarai sendiri kendaraannya.

Dengan begitu banyaknya profesi dan aktivitas lainnya, diakuinya ia pernah mendapat protes dari istri dan anak-anaknya. Tapi karena Zein selalu terbuka tentang apa saja akti vitas di luar rumah, keluarganya pun dapat memahami. “Istri saya harus siap mental, karena ini dunia saya. Tak mungkin saya tinggalkan. Saya bangun semua ini dari nol,” tuturnya. Terlepas dari semua itu, Zein adalah sosok ayah yang dekat dengan keluarga. Sang istri yang ia kenal saat kuliah pun ikut memahami. Setiap hari Minggu ia selalu menyempatkan diri meluangkan waktu bersama istri dan dua buah hati mereka yang kini berusia delapan dan enam tahun. Kolam ikan dan kebun kecil di rumahnya yang besar dan asri di kawasan Serpong menjadi tempat ia menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Ditambah beberapa ekor anjing lucu yang ikut menemani, leng kaplah kebahagiaan keluarga Zein. n

OMBUDSMAN INDONESIA | 51

LENSO BEKASI

PEDAGANG TUDING DISPERA “MAIN MATA” RATUSAN pedagang Pasar Familiy Bekasi yang berlokasi di Harapan Indah, Medan Satria kembali melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Walikota Bekasi. Dalam orasinya, para pedagang menuntut kejelasan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terkait penetapan harga kios yang dinilai sangat memberatkan pedagang. “Harga tersebut dirasa tidak wajar. Kami menolak revitalisasi Pasar Family yang tidak memihak ke para pedagang tradisional.” teriak salah satu pendemo, Senin (24/10). Koordinator aksi, Pardede, mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar apabila dalam

dua minggu kedepan tidak ada tanggapan dari Pemkot Bekasi. “Kami menduga ada oknum dari Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) yang bermain mata dalam penetapan harga yang tidak wajar ini,” kata Pardede. Pardede menambahkan, sebelumnya ada surat rekomendasi dari DPRD dan Ombusman RI bahwa masalah harga tripartit yang mana harus melibatkan para Pedagang, Pengembang dan Pemerintah. “Faktanya kami tidak dilibatkan.” tandasnya.

Kepala Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi Abdul Imam mengklaim itu disebut kenaikan harga namun hal itu hanya sosoalisasi harga. Menurut dia, pedang juga harus menyadari, selaku pengelola, pihak Hasanah Damai Putra (HDP) juga harus ada keuntungan, tapi di lain sisi, pengembang juga harus ada solusi yang terbaik bagi pedagang terkait kenailan harga kios, baik itu dari aspek sosial maupun aspek ekonominya. “Jadi, saya minta waktu dua minggu untuk mela kukan negosiasi harga dengan pengembang,” pungkasnya. n Norton

DISNAKER PULUHAN RIBU TENAGA KERJA WAKIL Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu mengatakan dari total target penyerapan 50 ribu tenaga kerja pada Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemkot Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja, kini sudah berhasil serap 55.260 tenaga kerja. “Target 50 ribu lapangan kerja selama lima tahun, hari ini kita mencapai 55.260. Ini tentu menjadi hal yang baik bagi Dinas Tenaga Kerja dalam memfasilitasi target-target dalam RPJMD, karena ini sudah melebihi tar get,” kata Ahmad Syaikhu saat mem buka bursa kerja di Bekasi Cyber Park. Meskipun begitu, ia mengungkap bahwa Pemkot Bekasi tidak akan berhenti untuk terus menyiapkan tenaga kerja baru bagi para pencari kerja. Selama sisa kepemimpinanya

52 | OMBUDSMAN INDONESIA

bersama Walikota Bekasi hingga Maret 2018 nanti, job fair akan terus dilakukan dan menjadi bagian dalam upaya pelayanan kepada masyarakat. “Sampai akhir masa jabatan kita lakukan seoptimal mungkin merekrut dan menyiapkan lapangan pekerjaan bagi warga Kota Bekasi,” ujarnya. Dikatakan Syaikhu, dalam memudahkan akses pencari kerja, dirinya pun mengintruksikan jajaran Dinas Tenaga Kerja untuk membangun aplikas online penerimaan kerja. Karena tak sedikit pencaker mengakses bursa kerja lewat smartphone mereka masingmasing melalui media sosial. “Aplikasi online seperti Bursa Kerja Khusus (BKK) untuk dikembangkan Disnaker lewat aplikasi android. Ini juga mendukung penerapan menuju

Kota Bekasi sebagai smart city,” harap Syaikhu. Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Bekasi Drs.H.Dade Rakhmat mengatakan jobfair yang digelar selama tiga hari ini dipenuhi para pencaker (pencari kerja) yang datang dari maupun luar Kota Bekasi. Stan yang disiapkan untuk perusahaan mencapai 40 stan dari berbagai jenis perusahaan jasa keuangan, baik itu industri, perbangkan, perhotelan, dengan menyediakan lowongan penempatan semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran sesuai dengan target Visi Misi Kota Bekasi, di mana untuk saat ini target penempatan kerja sudah mencapai lebih dari 50.000 target penempatan kerja. n Norton

ROKAN ILIR RIAU

BAKAL DIGUSUR, WARGAMELAWAN

PEMBAGIAN KIP DIPERTANYAKAN

PULUHAN warga korban penggusuran tepatnya di RT 005 RW 01, Kampung Pangkalan Bambu, Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan memprotes rencana penggusuran yang akan dilakukan Dinas Tata Kota (Distako) Kota Bekasi.

PENDISTRIBUSIAN Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia kepada masyarakat kurang mampu tampaknya tidak tepat sasaran.

Dalam orasinya, warga meminta Pemkot Bekasi untuk tidak menggusur tempat tinggal mereka yang selama ini mereka huni selama 20 tahun. Bahkan warga mengancam tidak akan meninggalkan Kantor Walikota sebelum ada solusinya Menurut warga, penolakan ini dilakukan karena tanpa ada musyawarah dan sosilasasi terlebih dahulu. Namun tibatiba warga mendapat Surat Peringatan 1-3 dari pihak Pemkot Bekasi untuk mem bongkar sendiri bangunan mereka. “Kedatangan kami ke sini bukan karena kami teman Walikota Bekasi, bukan karena diundang, tapi karena kami sebagai warga negara untuk meminta perlindungan hukum,” Kata Sihombing, salah satu warga. Sekretaris RT 005 Saripudin Saragih menuturkan, penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemkot Bekasi tidak dengan sosialisasi kepada warga setempat. “Surat Peringatan 1-3 dari pihak Distako tidak dengan dialog kepada warga. Itu hanya sepihak saja, maka itu kami tidak terima

kalau tempat tinggal kami yang sudah puluhan tahun digusur, dan kami akan laporkan ke Komnas HAM ” katanya. Dirinya mengakui bahwa memang tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kota Bekasi. Namun sejak 2002-2003 Pem kot Bekasi sudah merestui tanah tersebut diasuh oleh warga untuk pembangunan tempat tinggal. “Dulu pada 2002-2003 sudah diperbolehkan warga tinggal. Bahkan Pemkot Bekasi saat itu membangun jalan, yang tadinya becek sekarang sudah tidak. Pada 2002 juga dibangun turap dan septic thank untuk warga. Tapi kemarin tiba-tiba mereka malah memberikan SP tanpa dialog,” tuturnya Ironisnya kata dia, dalam SP yang diberikan Distako tertulis bahwa warga harus meruntuhkan bangunan dengan sendiri-sendiri. Sedangkan, saat dikonfirmasi pejabat dari Pemkot Bekasi tidak ingin menemui warga. “Satupun pejabat dari lurah, camat, dan walikota tidak ingin bertemu dengan warga. Kami warga sangat mencintai Walikota, dan meng inginkan sekali keadilan,” keluhnya. Unjuk rasa ini didominasi anak-anak sambil menangis membentangkan spanduk dan poster-poster yang terbuat dari karton bertuliskan “ Penggusuran sama saja dengan pembunuhan, kami juga manusia yang butuh tempat tinggal, kami hanya rakyat kecil, jangan rampas hak kami”. n Norton

Pasalnya KIP melalui Data Pokokok Pendidikan (Dapodik) milik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada warga masyarakat Desa Teluk Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau tidak tepat sasaran. Kepala Desa Teluk Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) Sutarno mengaku pihaknya tidak mendata dan mendistribusikan KIP yang diberikan pemerintah kepada warganya itu. Bahkan dirinya menyebut jika memang benar demikian dia meminta agar warganya di data ulang kembali oleh pihak yang mendistribusikan KIP tersebut. “Pihak kita tidak pernah mendata serta membagikan KIP kepada masyarakat Desa Teluk Pulai yang dimaksud,” ujarnya. Dirinya mendapat informasi di lapangan, bahwa ada yang sudah tidak sekolah bahkan sudah berumah tangga malah mendapatkan, sedangkan anak usia 6-21 tahun yang seharusnya mendapat malah tidak mendapat. Namun Ketua RT 004 RW 004 Dusun II, Desa Teluk Pulai, S. Zai mengaku KIP yang dibagikan ke warganya diketahui pihak kepenghuluan dan Kepala Dusun setempat. Bahkan menurut dia, KIP yang di distribusikannya itu diterimanya

OMBUDSMAN INDONESIA | 53

melalui Kepala Dusun II Desa Teluk Pulai. “Kartu Indonesia Pintar itu saya terima dari Kadus, mana mungkin Penghulu tidak tahu. Secara logika aja dari mana saya bisa mendapatkan itu,” ujarnya. Ironisnya lagi dirinya mengaku ada salah satu warganya yang memiliki anak tidak sekolah sama sekali karena faktor tertentu malah mendapatkan KIP namun karena dia menilai ada kesalahan pendataan sehingga menimbulkan tanya dihatinya, kartu KIP itu pun tidak diberikannya kepada yang bersangkutan dengan berbagai pertimbangan. Padahal Sejatinya Kartu Indonesia Pintar KIP merupakan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi program unggulan Presiden Jokowi dodo bagi anak usia sekolah untuk memberikan manfaat pendidikan secara optimal. Sasaran penerima KIP adalah setiap anak usia sekolah (6-21 tahun) baik yang telah bersekolah maupun yang belum terdaftar di sekolah. n Wis

54 | OMBUDSMAN INDONESIA

BPN DIDESAK REKONSTRUKSI BATAS BIDANG WARGA Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau mendesak pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Kerja Rokan Hilir agar segera turun ke lapangan guna melakukan penelitian ulang data fisik atau rekonstruksi batas-batas bidang hak pengelolaan di wilayah eks transmigrasi yang ada di Teluk Bano II kepenghuluan Pedamaran dengan PT Jatim. Hal ini sebagaimana merujuk pada surat dari Kanwil BPN Riau kepada BPN Rohil tertanggal 9 Juni 2016 bulan lalu. “Kami minta segera lakukan pengukuran ulang oleh pihak BPN sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya mengenai batasan lokasi tersebut,” kata Kadeni (45), warga Teluk Bano di Bagansiapiapi. Dia menuturkan saat ini masyarakat di Pedamaran, Kecamatan Pekaitan khususnya warga transmigrasi mempertanyakan adanya lahan yang telah ditempati dan dimanfaatkan dengan penanaman sawit oleh warga transmigrasi namun belakangan ini sebagian lahan mereka diambil secara sepihak oleh PT Jatim Jaya Perkasa. Menurut Kadeni, berdasarkan surat dari kanwil yang mereka terima bahwa pemberian hak atas tanah atau Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Jatim terletak di kecamatan Bangko dan Kubu untuk usaha perkebunan kelapa sawit seluas 8.200 hektare. Sesuai dengan peta bidang tanah tertanggal 28 September 1999 nomor 06/1999. Berdasarkan surat keputusan kepala BPN Nasional nomor 7/HGU/BPN/2005 tanggal 18 Februari 2005 dengan sertifikat hak atas tanah HGU nomor 11/ Pedamaran atas nama PT Jatim. “Ternyata di lapangan diketahui adanya tumpang tindih atau overlap tanah seluas lebih kurang 1.500 hektare,

sebagian dengan sertifikat Hak Atas tanah Hak Pengelolaan atau HPL transmigrasi,” terang dia. Kemudian menurut surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 080/SD/MDPDTT/V/2015 perihal permohonan pelepasan dan pemanfaatan sisa areal HPL transmigrasi Rokan I bagi warga Transmigrasi dan masyarakat tempatan yang ditujukan kepada meteri Agraria/Tata Ruang/BPN bahwa areal HPL transmigrasi di desa Pedamaran telah dimanfaatkan untuk pemukiman transmigrasi sebanyak tiga UPT. Tertanya salah satu eks UPT III terdiri dari blok D yang pernah dibangun pemukiman karena sering banjir sempat menjadi lahan kosong namun warga tetap memberdayakan lahan yang sudah dilakukan sejak lama. “Kami mendesak agar BPN Rohil cepat tanggap dengan hal ini karena pihak terkait seperti kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kementerian Tata Ruang Agraria BPN, menteri Desa PDT dalam surat yang kami terima sudah satu suara menilai ada overlap wilayah perkebunan PT Jatim ke areal transmigrasi,” ujar Kadeni. Tinggal bagaimana pihak BPN Rohil tanggap untuk melakukan pengukuran sesuai dengan instruksi dari kanwil BPN Riau. “Intinya masyarakat inginkan kejelasan soal ini, kalau benar terjadi overlaping maka lahan harus dikembalikan. Jika tidak terjadi maka penilaian dari kementerian perlu dipertanyakan,” ujarnya. Menurut Kadeni kasus ini sudah lama terjadi dan ada kesan berlarutlarut untuk itu ia mengharapkan agar pihak terkait segera menyikapi untuk mencegah terjadinya hal yang tak diinginkan di lapangan. n Wis

PULUHAN WARGA MELAWAN PUNGLI PULUHAN warga Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau yang mengatasnamakan Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Rokan Hilir, belum lama ini menemui Ketua DPRD Rohil Hasan guna membahas pungutan liar pertambangan pasir yang diduga dilakukan oknum polisi.

yang tsk bisa menghadirkan izin galian C akan dibawa ke Polres Rohil. Tapi ternyata sampai di sana ujungujungnya meminta uang senilai Rp30 juta setiap pengusaha tambang, ada juga yang meminta uang Rp20 juta. Kalau tak ada uang mereka melan jutkan berkas perkara hasil berita acara pemeriksaan,” keluh Ahmad Syah.

Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Rohil, Anirzam mengatakan bahwa tujuan APRI tidak lain adalah memperluas dampak positif dan memperkecil dampak negatif. Dengan ini ia meminta kepada DPRD setempat agar segera melakukan kebijakan kearifan lokal tentang masalah penambangan pasir yang berada di Kecamatan Tanah Putih.

Ia mengharapkan Pemkab dan DPRD Rohil bisa segera memfasilitasi terkait proses perizinan pertambangan tersebut. “Memang selama empat tahun belakangan ini izin yang ada cuma dari kecamatan. Tapi kalau masyarakat yang bekerja sekarang sudah ratusan orang,” katanya lagi.

“Masyarakat dari penambang pasir di daerah itu mengeluhkan adanya pungutan liar (pungli) oleh oknum polisi, makanya kami menemui DPRD untuk mencarikan solusi,” kata Amirzam. Sementara itu Pengelola Usaha Pertambangan Pasir Kecamatan Tanah Putih, Ahmad Syah mengaku bahwa yang melakukan pungli tersebut adalah oknum-oknum polisi dari Polres Rokan Hilir. Ia beralasan bahwa dengan maraknya kasus penambangan pasir di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang sering muncul ditelevisi nampaknya petugas malah memanfaatkan momen tersebut. “Momen itu mungkin dimanfaatkan oleh petugas dan kemudian mereka meminta izin galian C. Jadi siapa

Menanggapi persoalan itu Nasrudin mengatakan bahwa persoalan galian C sudah menjadi kewenangan Pemprov Riau. Dengan begitu ia meminta masyarakat untuk mengurus proses perizinan tentang penggalian. “Dalam proses pengurusan itu tentu mrekomendasiereka harus meminta kepada pihak terkait seperti Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) dan Bupati Rohil,” katanya menyarankan. Nasrudin juga menghimbau kepada Pemkab maupun Pemprov agar membantu masyarakat yang ingin mengurus izin tersebut. “Jangan sampai masyarakat yang mengurus izin itu tidak dibantu. Apalagi kita tahu persis bahwa sekarang ada perintah dari Presiden melalui Kapolri dan seluruh instansi yang terkait supaya menghilangkan

pungli-pungli yang ada di kantorkantor pemerintahan, terutama kantor pelayanan publik,” sebut dia. Selain itu ia juga meminta Kapolres Rohil untuk menertibkan apabila memang ada anggotanya yang ikut dalam arti menyulitkan penambang, dengan alasan pada awalnya menanyakan izin, kemudian berlanjut ada setoran perbulan dan lainnya. “Kalau memang mereka tidak punya izin kita berikan izin dan kita siap bantu supaya izin yang diberikan ada pemasukan dari negara. Daripada mereka tidak punya izin tapi ada uang yang keluar dari mereka dan uang itu masuk kepada oknumoknum, ini kan tidak benar,” tegas dia. Politisi Golkar Rohil itu juga meminta kepada pihak terkait terutama penegak hukum khususnya di Rokan Hilir, agar melihat hal ini sebagai himbauan daripada masyarakat. “Mari sama-sama kita tegakkan aturan dan membina kepentingan masyarakat. Kalau memang tidak punya izin kita bantu,” tuturnya. DPRD Rohil, kata dia akan membantu masyarakat yang meminta izin tersebut dan akan mengawal poses perizinan hingga kekantor mana pun yang dibutuhkan. “Karena mereka tidak mengerti, bagaimana cara izinnya segera keluar supaya masyarakat bekerja dilindungi oleh hukum dan orang yang datang bertanya pun memakai hukum juga. Jangan kita bertanya masyarakat itu pakai hukum tetapi masyarakat tidak mempunyai kekuatan hukum,” kata Nasrudin. n Wis

OMBUDSMAN INDONESIA | 55

ADVERTORIAL

PT. TENANG JAYA SEJAHTERA

Sumbangsih Kepada Bangsa PT. Tenang jaya Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 dan jasa angkutan logistik.

Menyadari tingginya permintaan dunia usaha dan industri akan jasa transportasi, maka dengan segala kemampuan dan optimisme serta kekuatan manajemen dan marketing yang handal, kini PT. Tenang Jaya Sejahtera, perusahaan nasional yang bergerak di bidang pengolahan dan pemanfaatan limbah B3, juga melayani pengelolaan jasa transportasi dan logistik, guna menjawab tantangan terhadap layanan pengiriman yang cepat, akurat dan aman. Perusahaan yang didirikan pada 2008 ini berharap dapat memberikan sumbangsih yang terbaik buat bangsa dan negara Indonesia.

PENGOLAHAN LIMBAH B3 Masalah sampah dan limbah merupakan masalah yang sangat sulit ditangani. Pada umumnya, bila manusia dan lingkungannya berada dalam keadaan seimbang, maka keduanya berada dalam keadaan sehat. Tetapi karena sesuatu sebab sehingga keseimbangan ini tergangggu atau mungkin tidak dapat tercapai, maka dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan.

56 | OMBUDSMAN INDONESIA

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah semua bahan/senyawa baik padat, cair, ataupun gas yang mempunyai potensi merusak terhadap kesehatan manusia serta lingkungan akibat sifat-sifat yang dimiliki senyawa tersebut. Penanganan terhadap masalah sampah ini membutuhkan perusahaan yang profesional, ahli dan berpengalaman. Nah, salah satu perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan dan pengolahan limbah

B3 adalah PT. Tenang Jaya Sejahtera (TJS). Perusahaan ini didirikan pada 2008 oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, perusahaan ini bergerak dalam bidang industri Jasa Pengangkutan dan Pengumpulan serta Pengelolaan (Pengolahan dan Pemanfaatan) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang telah mempunyai ijin dari Kementerian Negara Lingkungan

Hidup (KLH) maupun Ijin dari Instansi lainnya. Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT. Tenang Jaya Sejahtera mengikuti kaidah EHSC (Environmental, Health, Safety and Compliance), sehingga seluruh kegiatannya, dimulai dari pembersihan, pengangkutan, pengumpulan serta pengelolaan dilakukan sesuai dengan kaidah tersebut.

PENGOLAHAN LIMBAH B3 Fasilitas pengolahan limbah B3 TJS: Mesin WWTP Electrokoagulasi dan Mesin Incenerator. PEMANFAATAN LIMBAH B3 Pemanfaatan limbah B3 TJS : Pembuatan Batako, Pembuatan Kertas Low Grade, Distilasi Solvent

Selain itu perusahaan ini bergerak dalam hal pembuatan Batako, Paving Block dan Kertas Low Grade sebagai komoditi dari hasil pengolahan material limbah B3 tersebut yang telah melalui proses pengolahan (treatment) sehingga material terse but dapat dipergunakan lebih lanjut.

PEMUSNAHAN LIMBAH B3

Adapun proses pengolahan limbah B3 yang dimiliki oleh PT. Tenang Jaya Sejahtera antara lain : WWTP dengan sistem Elektrocoogulation, Distilasi pada pengolahan Solvent bekas, Incenerator B3 untuk limbah Infecsius (Medis) dan Tungku Pembakaran untuk Pemusnahan produk expired/kadaluarsa maupun gagal produk (offspec).

PT. TJS melayani jasa pemusnahan produk offspec/kadaluarsa maupun produk reject

PENGANGKUTAN LIMBAH B3 Armada yang digunakan dalam jasa pengangkutan limbah B3 : Truck, Wing Box, Tangki, Tronton

Untuk Limbah Medis (Infeksius), digunakan fasilitas Mesin Incenerator dalam pemusnahannya PEMUSNAH PRODUK

PENGANGKUTAN LIMBAH B3 PT. Tenang Jaya Sejahtera melayani Jasa Pengangkutan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun dan telah mempunyai ijin dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup (MenLH) maupun Surat Rekomendasi dari Departemen Perhubungan Darat. Dalam menjalankan aktivitas pengangkutan limbah B3, PT. Tenang Jaya Sejahtera menyiapkan segala jenis armada

yang digunakan dalam pengangkutan limbah B3 tersebut menurut jenis dan karakteristik limbah dari masingmasing perusahaan rekanan. Adapun jenis armada kendaraan yang digunakan dalam pengangkutan limbah B3 mempunyai jenis dan spesifikasi kendaraan sebagai berikut: - Dump Truck Tronton (10 Roda) - Dump Truck Cold Diesel (6 Roda) - Wing’s Box Truck - Closed Box Truck - Open Bak Truck - Truck Tangki Rute yang ditangani adalah sebagai berikut : - Banten, DKI Jakarta sekitarnya - Jawa Barat sekitarnya - Jawa Tengah dan Yogyakarta sekitarnya - Jawa Timur sekitarnya PEMUSNAHAN PRODUK & DOKUMEN PT. Tenang Jaya Sejahtera melayani Jasa Pemusnahan Produk (Reject dan Expired) maupun Dokumen perkantoran secara profesional dan terjamin kerahasiaannya. Adapun fasilitas pemusnahan yang dimiliki oleh PT. Tenang Jaya Sejahtera antara lain: Mesin pembakaran (Tungku pembakaran maupun fasilitas Incenerator), Mesin WWTP, Mesin Crusher (Penghancur), Alat Berat (Excavator, Dozer maupun Loader).

OMBUDSMAN INDONESIA | 57

Adapun saat ini PT. Tenang Jaya Sejahtera telah menjalin kerjasama untuk pemusnahan produk antara lain, Kantor Bea dan Cukai, Kantor BPOM, Kantor HAKI, Instansi Swasta lainnya (Produk Makanan, Kosmetik, Alat Kerja, dsb)

- -

mulai dari pengangkutan, pengumpulan, pemusnahan sampai dengan pemanfaatan sisa pemusnahan Pengalaman Kerja : Perusahaan yang berada dikawasan berikat maupun kawasan non berikat Perusahaan PMA maupun PMDN Produk yang telah dimusnahkan berupa, semir rambut, label perusahaan kenamaan, pembalut wanita, pampers bayi, sabun mandi, bedak, minyak, tissue, dsb.

BUSINESS INFORMATION SYSTEM Untuk monitoring fasiltas dan proses pengelolaan limbah B3 maupun Pemusnahan Produk secara realtime PT. Tenang Jaya Sejahtera menyediakan fasilitas CCTV Monitoring System.

Jenis Produck yang bisa dimusnahkan antara lain : - Kemasan Product (Botol, Karton, Plastik, Scrap, Pallet, dsb) - Isi Product (Serbuk, Cair, Padatan, dsb) - Label Kemasan Product (Hak Paten Product) - Fasilitas yang berikan : - Memusnahan dilakukan sesuai standart dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang (Pihak Perusahan, Kepolisian, TNI â&#x20AC;&#x201C; AD, Aparat Setempat, Bea Cukai, dsb) - Berita Acara & Sertifikat pemusnahan product. - Kerahasian Product akan kami lindungi baik secara market ataupun yang lain.

- -

Keuntungan yang diperoleh : - Jaminan product yang akan dimusnahkan. - Sisa dari pemusnahkan akan kami tangani/kelola seperti penanganan limbah B3 (Abu sisa pembakaran, cairan isi, dsb) - Dikerjakan secara profesional

CCTV MONITORING SYSTEM

Pada September 2015, PT. Tenang Jaya Sejahtera meraih ISO 9001:2008 dari badan sertifikasi ISO SGS. Dengan diraihnya ISO ini diharapkan PT Tenang Jaya Sejahtera ke depannya semakin profesional dalam menjaga kebijakan mutunya pada Regulator, Customer maupun Supplier selama ini.

PT. Tenang Jaya Sejahtera dilengkapi oleh aplikasi sistem informasi bisnis dan keuangan dalam upaya meningkatkan kinerja dan keprofesionalan pada pelanggan terpercaya kami.

Sertifikat ISO 9001:2008 ini berlaku selama 3 tahun yakni tahun 2018. Kedepannya PT. Tenang Jaya Sejahtera akan melakukan sertifikasi untuk ISO 14001 dan OHAS 18001 untuk melengkapi sertifikasi yang ada.

E - SYSTEM PT. TENANG JAYA SEJAHTERA GPS TRACKING SYSTEM PT. Tenang Jaya Sejahtera dilengkapi oleh fasilitas eTracking System pada Armada untuk mempermudah pelacakan armada dalam pengangkutan limbah B3 maupun pemusnahan produk.

SIP/VOIP TELEPHONY SYSTEM Untuk meningkatkan hubungan dengan pihak pelanggan, PT. Tenang Jaya Sejahtera tersedia fasilitas SIP/VOIP Telephony Sytem yang mempermudah pelanggan menghubungi kami secara mudah PENGHARGAAN

Visi dan Misi - Membuka lapangan pekerjaan dengan sistem padat karya. - Memberikan bantuan untuk anak yatim dan memberikan bea siswa untuk anak yang kurang mampu. - Menyukseskan program pemerintah yang melalui Kementerian Lingkungan Hidup yaitu 3R (Reuse, Reduce dan Recycle). MAIN OFFICE Jl. Raya Badami Ds.Margakaya Telukjambe BaratKarawang Telp : +62 0267 413311 Fax : +62 0267 413336 Email : tenangjayagroup@gmail.com

58 | OMBUDSMAN INDONESIA

PLANT JL. Raya Tarum Barat (TB) KM. 6-7 Kutamekar Ciampel Karawang Telp : +62 0267 8631515 Fax : +62 0267 8630478 Email : info@tenangjaya.co.id

PERUSAHAAN EKSPEDISI RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN Menyadari tingginya permintaan dunia usaha dan industri akan jasa transportasi, maka dengan segala kemampuan dan optimisme serta kekuatan management dan marketing kami yang handal, kini PT. Tenang Jaya Sejahtera, perusahaan nasional yang bergerak di bidang pengolahan dan pemanfaatan limbah B3, saat ini juga melayani pengelolaan jasa transportasi dan logistik, guna menjawab tantangan terhadap layanan pengiriman yang cepat, akurat dan aman. Dengan pengalaman dalam bidang transportasi dan cargo, PT. Tenang Jaya Sejahtera bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dalam hal pengiriman barang dengan mengutamakan ketepatan dan kecepatan pengiriman sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Keunggulan jaringan transportasi yang menyebar di seluruh wilayah, serta dukungan manajemen dan staf yang baik merupakan modal dasar kami dalam mewujudkan pelayanan yang prima kepada pelanggan. Untuk itu kami yakin dapat menjadi mitra yang baik dalam pedistribusian produk- produk industri ke seluruh wilayah dan tujuannya. PT. Tenang Jaya Sejahtera melayani jasa transportasi antar kota dan provinsi dengan rute Jabodetabek, Sumatera, Jawa dan Bali, dengan dukungan dan kerjasama yang baik antar perusahaan dan klien.

BIDANG USAHA Sebagai perusahaan jasa transportasi yang berkomitmen untuk terus berkembang, PT TENANG JAYA SEJAHTERA selalu siap melayani jasa pengiriman barang dengan beragam jenis kita juga melayani jasa rental kendaraan pribadi dan bis karyawan untuk perusahaan melengkapi kebutuhan customer yang saat ini mayoritas perusahaan dan pabrik. Dengan utama jasa transportasi adalah tujuan kami, kami senantiasa menjaga keamanan, kenyamanan serta ketepatan waktu dalam setiap pelaksanaan pengiriman dengan standar dan kwalitas tinggi untuk tercapainya kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

LIST ARMADA Berangkat dari pengalaman sebagai pelaku jasa layanan untuk kebutuhan pengiriman barang â&#x20AC;&#x201C; barang kebutuhan industri dan perdagangan, kami juga mengembangkan rental kendaraan pribadi untuk perusahaan. 1. Avanza&Inova 2. Bis & elf 3. Wing box giga

4. Mitsubishi L300 b0x 5. Colt diesel Box 6. Box Tronton

7. Fuso Fj 2523 8. Wing box big ARMADA

6. 7. 8. 9.

11. 12. 13.

PARTNER CUSTOMER 1. 2. 3. 4. 5.

SRC Unilever Linfox Logistics Indonesia ABC Heins Indofood

10.

Pindodeli Sinar Mas Linc Group KIMBERLYâ&#x20AC;&#x201C;CLARK PROFESSIONAL PT Lautan Luas Tbk

PT Trix Unicharm PT Charoen Pokhand Indonesia Tbk

OMBUDSMAN INDONESIA | 59

VISI PERUSAHAAN 1. 2. 3.

Menjadi perusahaan logistic terbesar di Indonesia dengan pelayanan tercepat,aman, dan terpercaya serta mengembangkan kualitas layanan yang saling menguntungkan. Membangun hubungan yang harmonis dengan setiap pihak yang mengutamakan musyawarah dalam setiap kendala yang di hadapi agar tercipta kenyamanan di kedua belah pihak Dan menjadi perusahaan yang mengutamakan zero accident

MISI PERUSAHAAN 1. 2. 3. 4. 5.

Mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan pelayanan terbaik Membangun kemitraan yang saling mendukung dan saling menguntungkan meningkatkan kinerja sumber daya menusia guna peningkatan kerja Mengupayakan pertumbuhan finansial dan intelektual bagi klien dan perusahaan dalam jangka panjang Menyediakan transportasi angkutan darat aman,efesien dan menguntungkan yang di jalankan oleh profesional

COMPANY PROFILE Nama Bidang usaha JenisProduck/Jasa Alamat Telepon Fax E â&#x20AC;&#x201C; mail No. NPWP No. SIUP

60 | OMBUDSMAN INDONESIA

: : : : : : : : :

PT . TENANG JAYA SEJAHTERA Jasa transportasi dan pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 Jasa exspedisi & Rental pribadi, Batako, Jl. Raya Badami, Ds. Margakarya Teluk jambe barat â&#x20AC;&#x201C; Karawang (0267) 413311 (0267) 413336 tjs.expedisi@gmail.com 21.024.443.0.408.000 503/1516/434/PK/II/BPMPT/2015

PUBLIK

Lima Pilar untuk Tertib Lalu Lintas ‘Saber Pungli’ bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian atas instruksi Presiden Jokowi berhasil melakukan OTT di beberapa unit pelayanan Polri.

BELUM lama ini ada sekitar enam oknum anggota Polri tertangkap tangan oleh tim ‘Saber Pungli’ Propam Polda Metro Jaya. Mereka antara Bripka SH, AKP M dari Polresta Bekasi, Aiptu MD, Aiptu S dari Polresta Depok, Bripda JS dari Polresta Tangerang Selatan dan Bripda SY dari Satpas SIM Daan Mogot.

Polri kedepan sangat berat, hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, ditambah lagi dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Sudah tentu kebutuhan akan kendaraannya bermotor juga semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga permasalahan lalu lintas akan semakin kompleks. Untuk itu diperlukan penambahan pembangunan infrastruktur jalan baik panjang dan lebar yang memadai.

Direktur Lalu lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ermayudi Sumarsono dipercayakan untuk terus menerus mengkampanyekan pelayanan Ber sih “ ‘Zero Pungli’. Dalam setiap apel Kombes Pol Ermayudi selalu mem berikan pengarahan kepada setiap anggotanya agar menghindari Pungli. “Benar bahwa tiap hari kami selalu tekankan kepada jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya untuk menjalankan tugas sesuai prosedur yang ada, bebas dari praktek Pungli dan bebas dari calo sehingga terciptanya Institusi Polri yang Promoter (Profesional, Modern, dan terpercaya),” ujar dia. Dalam kesibukan nya sebagai orang nomor satu di jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ermayudi Sumarsono selalu turun langsung ke lapangan guna memetakan permasalahan lalu lintas di Ibu kota dan memantau langsung kinerja anggota di lapangan. “Meski sibuk, saya bersama Kasubdit Gakkum AKBP Budiyanto selalu patroli ke lapangan, hal ini perlu dilakukan agar kita bisa memetakan

masalah yang ada, dan yang tak kalah penting adalah kita bisa tau kinerja anggota yang bertugas di lapangan,” ucapnya.

“Saya akui bahwa tantangan Polri khususnya Ditlantas Polda Metro Jaya akan semakin berat, kita harus mampu menciptakan dan menyelenggarakan sistem keselamatan berlalulintas yang baik dan terpadu yaitu dengan menjalankan program dalam RUNK yang terbagi dalam lima pilar : Management Road Safety, Safer Roar, Safer Vehicle, Safer People, dan Post Crash,” tambahnya.

Semenjak menjadi Dirlantas Polda Kalimantan Selatan, ia berkomitmen Untuk lebih memperhatikan keselamatan dan ketertiban para pengguna jalan.

Diakui bahwa kelima pilar diatasi dapat dikaitkan untuk mengantisipasi tantangan tugas polisi lalu lintas ke depan untuk mewujudkan serta memelihara ketertiban lalu lintas.

“Tugas anggota Polri itu amanah, dan harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan keikhlasan serta tidak menyimpang dari aturan kedinasan Kepolisian,” jelasnya.

“Kami komitmen untuk menerapkan program kerja lima pilar tersebut, demi terwujud dan terpelihara nya ketertiban lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kami memang belum sempurna tapi kami akan selalu berusaha,” tutup Kombes Pol Ermayudi Sumarsono. n Yori

Kombes Pol Ermayudi Sumarsono menambahkan bahwa tantangan

OMBUDSMAN INDONESIA | 61

Saber Pungli untuk Basmi Percaloan OTT terus digiatkan Direktorat Lalu Lintas untuk mengatasi percaloan yang masih ada.

Beberapa Minggu lalu hingga saat ini, berita Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota Polri di Lingkungan Satpas SIM Daan Mogot masih terngiang kencang di telinga. Saat itu Tim khusus ‘Saber Pungli’ bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berhasil menjaring belasan oknum anggota Polri saat melakukan penyalahgunaan wewenang (pungli) di Lingkungan Satpas SIM Daan Mogot. Jauh hari sebelum itu, Kepala seksi (Kasie) SIM Kompol Doni Hermawan SIK berkomitmen untuk memberangus budaya Pungli dan menciptakan pelayanan prima tanpa calo. “Jauh hari sebelum OTT itu ramai, saya sudah terlebih dahulu bertindak. Ada beberapa oknum anggota (Polri) yang kami amankan bahkan ada yang sudah dipecat saat itu. Kemudian kami juga sudah menciptakannya pelayanan yang terbebas dari segala praktek percaloan,” ujarnya Ombudsman di Jakarta, Selasa (25/10). Untuk mencegah segala bentuk Pungli di lingkungan Satpas SIM dan SIM keliling (SIMLING), ia menerapkan beberapa hal ini; 1. Membentuk Timsus yang dipimpin langsung oleh Kompol Doni Hermawan (Kasie SIM) bertugas melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di SIMLING

62 | OMBUDSMAN INDONESIA

dan kantor unit SIM yang berada di wilayah. Melakukan pengawasan melekat (Waskat), guna mengontrol kinerja seluruh anggota di lapangan. Melakukan pertemuan rutin dengan perwira penanggung jawab di unit masing-masing guna diberikan pengarahan dan instruksi akan betapa pentingnya pelayanan prima Zero Pungli. Untuk anggota yang tertangkap dalam OTT tidak akan ada pembelaan, seluruh proses hukum (kode etik) diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini

Bidang Propam dan Irwasda. “Apa yang sudah saya jelaskan merupakan Sebagian kecil langkah awal dalam memberangus praktek Pungli dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota Polri,” jelas Kompol Doni. Satpas SIM Ditlantas Polda Metro Jaya berkomitmen menciptakan pelayanan yang terbebas dari segala bentuk praktek Pungli dan percaloan. “Kami konsisten menciptakan pela yanan SIM ‘Zero Pungli’ dan ‘Zero calo’ demi institusi Polri yang lebih baik,” tutup Doni. n Yori

LAPORAN UTAMA

Irjen Pol. Armand Depari, Deputi Bidang Pemberantasan BNN

Masyarakat Harus Punya Tekad Kuat Tugas pemberantasan narkoba tidak dapat diserahkan hanya ke aparat penegak hukum saja. Dibutuhkan peran aktif masyarakat.

SINDIKAT narkotika seperti tak pernah kehabisan cara untuk terus menebar terornya. Segala usaha aparat penegak hukum seperti tak pernah berhasil mengatasi daya tembus para begundal tersebut. Dalam sebulan terkahir ini saja, BNN berhasil menggulung beberapa bandar besar, yang tempat kejadian perkaranya hampir merata di seluruh wilayah tanah air, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengagalkan penyebaran 38 kilogram sabu yang dibawa dari Aceh. Sabu dan ratusan ribu ektasi itu rencananya akan didistribusikan ke Jakarta dan Kepulauan Riau. “Asal aceh (sabu dan pil ekstasi) masuk dari medan dan akan dikirim ke Jakarta dan Kepulauan Riau,” kata Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN), Irjen Pol. Arman Depari di Jakarta pada Rabu (19/10/2016) lalu.

Saat itu, dia mengatakan pihaknya belum mengetahui apakah narkoba tersebut akan dikirim lewat jalur darat, laut atau udara, karena masih melakukan pengembangan bagaiman sabu yang berasal dari Malaysia tersebut akan diedarkan. “Kita belum tau apakah narkoba tersebut akan dikirim menggunakan apa. Apakah akan pindah mobil atau bagaimana,” katanya.

OMBUDSMAN INDONESIA | 63

BNN sendiri sampai hari ini masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengungkap kasus dan TPPU dari 72 sindikat narkotika yang berada di Indonesia. ”Kan, hitungan kami itu ada 72 sindikat narkotika. Sekarang mereka kami target,” tegasnya. Terakhir, baru-baru ini, BNN, dipimpin langsung Arman, menggulung sindikat narkotika dengan pelaku asal Nigeria di Jakarta Barat. Arman mengatakan pihaknya menembak mati seorang bandar narkoba asal Nigeria bernama Goxka Mawalde (26) alias Aboy alias Acoli. Hal itu dilakukan lantaran pelaku melawan menggunakan pisau yang berasal dari dalam kamar apartemennya. “Kami telah memburunya sejak 2015 lalu. Telah tiga kali mengedarkan sabu di Indonesia. Ini keempat kalinya,” tutur Arman kepada wartawan, Kamis (20/10/2016). Selain menjadi bandar narkoba, tersangka juga menjadi pengendali yang mengatur, merekrut, memesan, menerima hingga mengedarkan sabu. Polisi juga menangkap tiga orang kurirnya di lokasi berbeda. Peran Masyarakat Apakah narkotika hanya terjadi di kota besar saja? Ternyata, mereka menebus hingga kota kecil, seperti yang digulung BNN di Demak, Jawa Tengah. Terbongkarnya sindikat narkoba kelas kakap yang diotaki oleh YT, warga Desa Kalisari, Kecamatan Sayung, menggemparkan warga Kabupaten Demak. Dalam catatan Polres Demak, kasus penyelundupan sabu ini merupakan terbesar dan pertama yang pernah terjadi di Kabupaten Demak. Rupanya, tak hanya kota-kota besar saja yang juga bersarang sindikat narkoba tingkat internasional. Kota kecil pun tak luput dari narkoba. Padahal, di beberapa tempat, polisi

64 | OMBUDSMAN INDONESIA

sebenarnya sudah melakukan segala upaya pencegahan dengan selalu melakukan sosialisasi bahaya narkoba, membentuk satgas-satgas agen kecil anti narkoba di sekolah dan membuat komitmen bersama untuk memerangi narkoba. Arman mengimbau agar masyarakat mempunyai tekad yang sama dengan BNN untuk memberantas peredaran narkoba. Jendral kelahiran Berastagi, Karo, Sumatera Utara yang sejak 1 Januari 2016 mengemban amanat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan BNN ini berharap peran aktif masyarakat. “Tanpa itu, pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak akan berhasil, “ ujar lulusan Akpol 1985 yang pernah menjadi Kapolda Kepulauan Riau ini. n Ulis, Sembiring

1001 Cara Cuci uang ala Sindikat Untuk ‘mencuci’ uang hasil kejahatan, sindikat memutar fulus mereka dengan membeli berbagai aset. BEBERAPA kasus perputrana uang narkotika membuat BNN harus bekerja sangat keras untuk mengunkapkannasal uang itu. Seperti yang terjadi dengan pengungkapan kasus Pony Candra. BNN akhirnya berhasil menuntaskan kasus transaksi mencurigakan senilai Rp2,7 triliun milik sindikat narkotika Pony Candra. Uang senilai Rp2,7 triliun itu telah dikirim ke sebelas negara dengan memalsukan commercial invoice atau faktur pembelian barang impor. Namun, lembaga yang dipimpin Komjen Budi Waseso itu berhasil menyita aset hasil narkotika milik Pony Candra senilai Rp83,5 miliar. Kepala BNN Komjen Budi Waseso mengatakan, kasus transaksi mencurigakan yang diduga merupakan hasil narkotika ini ditangani sejak April lalu. Saat itu diketahui terdapat transaksi mencurigakan senilai Rp 3,6 triliun. ”Kami telusuri selama hampir tujuh bulan,” tegasnya. Transaksi mencurigakan itu diketahui ternyata dilakukan anak buah Pony Candra berinisial R dan JT. R menggunakan 15 belas nama perusahaan sebagai kedok melakukan transaksi keuangan hasil narkotika. Uang tersebut dikirim ke sebelas negara, yakni Tiongkok, Taiwan, Hongkong, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Inggris, Filipina dan Thailand.

”Uang tersebut dikirim dengan modus seakan-akan melakukan impor,” terangnya.

narkotika itu dimasukkan ke bank sebagai hasil penukaran uang,” terangnya.

Untuk mengirimkan uang itu dipalsukanlah faktur pembelian barang impor. Faktur tersebut berfungsi sebagai persyaratan uang dikirim ke luar negeri. ”Ternyata, walau dengan faktur pembelian palsu, lembaga terkait tidak menyadarinya,” paparnya ditemui di gedung BNN kemarin.

Menurutnya, pengejaran keempat pelaku yang dilakukan dalam tujuh bulan itu cukup menyulitkan. Pasalnya, ada satu kondisi dimana media terlanjut mempublikasikan temuan dari Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK). ”Para pelaku ini akhirnya mengetahuinya dan menghentikan penggunaan alat komunikasi modern,” jelasnya.

Hanya dalam kurun waktu setahun dari 2014 hingga 2015, Ria telah membuat 1.831 lembar faktur pembelian barang impor. Setelah dihitung dari faktur tersebut, semua total uang yang terkirim ke luar negeri mencapai Rp 2,7 triliun. ”Kami sudah bekerjasama dengan sebelas negara tersebut agar bisa mendeteksi uang hasil narkotika tersebut,” jelasnya. Rekening siapakah yang dialiri uang Rp 2,7 triliun hasil narkotika itu? Budi Waseso menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan dari tersangka, semua rekening itu milik bandar internasional. ”Artinya, sindikat Pony Candra ini membayar narkotika yang dibelinya,” terangnya. Selain R dan JT, ternyata ada anggota sindikat Pony Candra yang lain. Yakni, RUS dan ET. Keduanya mengelola sebuah perusahaan money changer yang dijadikan kedok untuk mencuci uang hasil narkotika. ”Uang hasil

Keempat pelaku juga berpindahpindah tempat tinggal untuk menyulitkan pelacakan yang dilakukan petugas. Buwas menjelaskan, akhirnya keempatnya bisa ditangkap di komplek Perumahan Pluit Sakti Karta Utara pada 17 Oktober lalu. ”Dari pengakuan mereka, ternyata masih ada sejumlah aset milik sindikat tersebut,” tegasnya. Aset tersebut di antaranya, lima unit apartemen, dua ruko mewah, dua kios, pabrik kemasan, dua unit mobil mewah, perusahaan money changer, 40 kartu ATM dan sejumlah mata uang asing. Total aset sindikat narkotika Pony Candra yang bisa disita ditaksir mencapai Rp 83,5 miliar. ”Tumpukan uang dari sejumlah mata uang asing ini dari money changer itu,” ujar Buwas sembari menunjuk uang bergepok-gepok itu. n

OMBUDSMAN INDONESIA | 65

PRO MEMORI

Pungli dan Narkoba Untuk ‘mencuci’ uang hasil kejahatan, sindikat memutar fulus mereka dengan membeli berbagai aset.

APA yang paling merusak sebuah bangsa? Perilaku koruptif. Apa yang berpotensi merusak bangsa Indonesia saat ini? Korupsi, plus narkoba. Nah, untuk Indonesia, masalah korupsi, saat ini minimal kita masyarakat sudah agak terhibur. Perang terhadap korupsi mendapat momentumnya, ketika Presiden Jokowi ikut turun dan melihat langsung operasi tangkap tangan terhadap pegawai Departemen Perhubungan. Sesuai Instruksi Presiden RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran No.5/2016 tentang Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli). Jadinya saat ini, kita tiap hari disuguhkan tontonan di media massa tentang penangkapan dan pembasmian dan praktek pungli di berbagai bidang, terutama di sektor-sektor pelayanan publik. Masyarakat sat ini sedikit bernapas lega, lepas dari beban pungli yang mendera selama ini, sambil terus berharap ini bukan hanya ‘angat-angat tai ayam’. Nah, bagaimana dengan soal narkoba? Fakta menunjukan bahwa Indonesia saat ini masih dalam genggaman narkotika, berada dalam situasi darurat narkoba. Narkoba menerjang ke semua lapisan masyarakat, tak terkecuali aparat penegak hukum.

66 | OMBUDSMAN INDONESIA

melakukan pungli terhadap pengedar narkoba. Mengenai hal ini, Anda bisa searching saja di mesin pencari data di internet.

Kita ambil contoh polisi saja, dari deretan penegak hukum. Maaf, bukan berarti penegak hukum lain tidak terkena, tapi saat ini institusi penegak hukum itu yang paling terbuka informasinya soal keterlibatan oknum-oknum korpsnya yang melencengke jalur maut, narkoba. Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul menegaskan apabila ada polisi terlibat narkotika atau pungutan liar, maka akan dikenakan sanksi yang berlaku di dalam Kepolisian. “Kalau di Polri kan ada peraturan disiplin dan peraturan kode etik Polri. Ditambah yang umum adalah peradilan ketentuan pidana,” tegas Martin. Hukumannya, dipecat alias pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH). Kita bersyukur atas sikap Polri, karena memang yang jadi masalah, pungli dan narkotika bisa dilakukan bersamaan. Contohnya, yang terjadi dengan seorang anggota Polsek Pasimarannu, Brigadir Polisi (Brigpol) Andi Mukhlis dan anggota Polsek Bontosikuyu, Brigpol Dahniar terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Propam Polres Selayar

Contoh lain, soal Iptu S, dengan kasus pemerasan alias pungli di Crown, Jakarta. Ahok berang dan mengancam akan menutup tempat hiburan tersebut. Dua kasus itu menggamabrkan dua kasus yang dilakukan dalam satu kesempatan: narkoba dan pungli. Parah. Kalau tertinggi mungkin masih kalah dengan pungli, kecuali pungli tidak dianggap sebagai suatu kejahatan, tapi kebiasaan. Kalau untuk kasus narkoba, di polisi ada direktorat narkoba, itu satu divisi sendiri. Soal anggota yang terlibat di narkoba, itu enggak bisa cuma dipasrahkan pada mentalitas, dan keimanan saja. Kalau pasrah seperti itu berarti Polri tidak punya sistem yang bagus untuk melakukan pencegahan secara internal. Ketua Granat Henry Yosodiningrat mengatakan dia menginginkan agar aparat yang terlibat ditembak saja kakinya, hukumannya mati. Seperti Henry yang sudah kelewat gemes, masyarakatpun sama. Kalau pungli sudah ada efek kejut yang nyata, soal narkotika, apa efek kejut yang nyata? Kita tunggu. n

MARKETING DESI

0812 9800 4442 OMBUDSMAN INDONESIA | 67

68 | OMBUDSMAN INDONESIA

Ali Nurdin, SH., MH., MKn Ketua DPC Granat Kota Bandung