Hemalia Putri
Launching TV Khusus Pilpres PEMILU masih setahun lagi, dan bursa calon Presiden sudah banyak bermunculan. Artis Helmalia Putri menyiapkan wadah untuk sumbang saran dan komunikasi dengan sejumlah sosok presiden mendatang lewat RI1.tv. "Nantinya situs ini menjadi forum pertama di
HU Fakta Karawang @faktakarawangID
Ke Halaman 7
PASAR DI KARAWANG BODONG..!! Terbit 16 Halaman
SABTU, 8 JUNI 2013
KARAWANG - Pasar-pasar yang ada di Kabupaten Karawang, ternyata sampai saat ini bodong, alias belum mengantongi izin dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT). Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengolahan BPMPT, Rosmalia Dewi. Ia menyatakan, banyak pasar yang ada di Karawang belum mengantongi izin dari BPMPT.
Saat dikonfirmasi Fakta Karawang, terkait perizinan seluruh pasar, pihaknya mengatakan, tidak semua pasar yang ada di Kabupaten Karawang memiliki izin. “Sepengetahuan saya, tidak semua pasar memiliki izin, contohnya Pasar Cikampek 1, sampai saat ini, kami baru mengeluarkan izin lokasi saja, belum ada pengesahan site plane dan izin mendirikan bangunan,” katanya. Bahkan,
untuk Plaza Cikampek sendiri, sampai saat ini belum ada satupun perizinan yang dikeluarkan dari BPMPT. Dikatakannya juga, sebelum melakukan pembangunan, seharusnya ada perizinan dulu yang dikeluarkan dari BPMPT, baik itu izin lokasi atau izin mendirikan bangunan. “Saya juga tidak mengetahui kenapa pembangunannya sudah ada, padahal perizinannya dari
kita belum keluar, apalagi untuk Plaza Cikampek, itu sama sekali tidak ada pengurusan perizinya,” ujarnya. Kemudian, terkait Pasar Johar, pihaknya tidak mengetahui tentang perizinan pasar tersebut, karena menurutnya, perizinan Pasar Johar adalah kewenangan Dinas Cipta Karya. “Kalau Pasar Johar, silakan tanyakan ke Dinas Cipta Ke Halaman 7
doc
BELUM BERIZIN - Sejumlah pasar yang ada di Karawang hingga kini belum kantongi izin.
Dianggap Ngeyel,
Plt Sekda Ancam Batalkan PKS
Branding Telkomsel Bakal Dihapus
KARAWANG - Plt Sekda Kabupaten Karawang, Teddy Rusfendi mengancam akan membatalkan Perjanjian kerjasama (PKS) pasar-pasar yang bermasalah. Sebelumnya, jajaran setda sempat akan melakukan pembahasan terkait permasalahan pasar bersama Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD). Namun, dikarenakan banyak masalah yang harus ditangani agenda tersebut diundur. “Mungkin minggu depan baru kami lakukan pembahasan itu,” katanya. Diungkapkannya, TKKSD saat ini lebih terfokus kepada pembangunan pasar baru. Sebab, perlu diantisipasi agar permasalahan yang terjadi pada pasar lainnya tidak terjadi. “Kami coba kaji dulu terkait pembangunan pasar baru,” ungkapnya. Selain itu, lanjutnya, perseteruan yang terjadi di Pasar Cikampek 1 juga menjadi salah satu pembahasan TKKSD. Dimana permasalhan tersebut nampak tak kunjung selesai. “Kami akan coba tegas, kalau masih belum bisa berdamai kami akan batalkan PKS-nya,” ucapnya. Ditandaskannya, terkait salinan PKS yang belum diterima oleh pihak DPRD, pihaknya akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. “Kami coba koordinasikan, agar PKS bisa sampai ke DPRD,” tandasnya.
Sementara itu, Komisi B DPRD Kabupaten Karawang mengaku tidak pernah menerima draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) pasar yang dikelola oleh pihak ke tiga (Pengelola). Akibatnya, Komisi B tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal terkait pengmbangan pasar tersebut. Demikian dikatakan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Karawang, Yoes Taufik, Jum’at (7/6) kemarin. “Selama ini kami hanya melakukan pengawasan dari perkembangan yang terjadi saja. Meski kami telah meminta agar diberikan salinan PKS, tapi sampai sekarang belum menerima,” katanya saat ditemui Fakta Karawang di kantornya. Dijelaskan Yoes, pada awalnya tujuan eksekutif melakukan PKS dengan pihak ketiga adalah untuk pembangunan pasar tradisional yang bertaraf modern. Pasalnya, jika harus dianggarkan dari APBD masih perlu banyak pertimbangan. “Masih ada kebutuhan pembangunan lain yang lebih penting,” jelasnya. Dituturkannya, jika PKS dapat berjalan maksimal, pemkab akan mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya dari peningkatan PAD yang dapat mencapai tiga kali lipatnya. “Dengan catatan retribusi pasar, parker dan sampah dap-
Soal Draf Perjanjian, DPRD Dilangkahi
rosman
DIPERKECIL - Ukuran branding Telkomsel akan diperkecil dari 500 meter menjadi hanya 100 meter. Sementara sisanya sepanjang 400 meter akan dihapus.
Izin Cuma 100 Meter. Dicat 500 Meter KARAWANG – Branding pengecatan Telkomsel di Fly Over Jalan Interchange Karawang Barat segera di cat ulang oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
(BPMPT) Kabupaten Karawang. Pasalnya, BPMPT sudah melakukan kajian terhadap Branding pengecatan Telkomsel yang menyalahi aturan dan menyatakan Telkomsel harus bertanggung jawab dengan branding pengecatan yang sudah menyalahi aturan. Sekretaris BPMPT Karawang, Asep Maulana Miharja kepada
Bupati Diminta
Robohkan 78 Rumah KARAWANG - Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Masyarakat Peduli Hukum (LBH JMPH), meminta Bupati Karawang untuk merobohkan 78 unit bangunan perumahan yang dibangun oleh PT.Anugrah Pratama Laskar Al-Jambi (APLA), di Desa Duren Kecamatan Klari, pasalnya perumahan tersebut belum memiliki izin dari BPMPT. Ketua Bidang Advokasi Publik LBH JMPH, Hendra Supriatna mengatakan, pihaknya sengaja mengirimkan surat permohonan pembongkaran kepada Bupati Karawang Ade Swara, karena seharusnya PT.APLA tidak melakukan pembangunan sebelum semua perizinan dilengkapi terlebih dahulu. “Apapun alasannya, secara hukum sudah salah, karena tidak adanya perizinan secara tertulis, walaupun perizinan tersebut sedang diproses, makanya kami mendesak Pemkab Karawang untuk membongkar perumahan tersebut,” katanya saat dikonfirmasi Fakta, Jumat (7/6).
Dikatakannya, seharusnya pihak pemerintah ketika mengetahui pembangunan perumahan tersebut tidak memiliki izin, Pemkab Karawang mengambil tindakan yang tegas dengan melakukan pembongkaran terhadap perumahan yang saat ini sudah hamper selesai dikerjakan.” Kalau tidak ada tindakan tegas, ini akan jadi insiden buruk kedepannya,” kata Hendra. Lebih jauh dirinya mengatakan, Pemkab Karawang dalam hal ini Bupati Ade Swara juga harus menindak oknum pejabat yang diduga membekingi pembangunan perumahan tersebut.” Saya yakin pihak developer berani membangun karena dibekingi oleh pejabat, sehingga mereka berani membangun meski izinnya belum lengkap,” tambah Hendra. Sementara itu, ketika dimintai tanggapannya tentang surat permohonan yang diajukan oleh LBH JMPH kepada Bupati Karawang, Ke Halaman 7
Fakta Karawang mengatakan bahwa pihak Telkomsel sangat sulit dihubunginya. BPMPT sudah melayangkan surat dua kali kepada pihak Telkomsel. Namun disayangkan surat pemanggilan tersebut tidak direspon sama sekali oleh pihak Telkomsel. “Saya sudah melakukan pemanggilan secara resmi mela-
lui surat, tetapi pihak Telkomsel ngeyel terus mengabaikan surat pemanggilan tersebut,” kata dia. Pihak Telkomsel, lanjut Asep, sudah tidak bisa mengelak dengan pelanggaran pengecatan Branding tersebut. Sebab sudah terlihat secara kasat mata bahwa pengecatan Branding di Fly Over panjang-
nya lebih dari 100 meter. “Enak saja punya izin 100 meter tetapi dilakukan pengecatan sepanjang 500 meter, kami yang rugi dong,” ujarnya. Masih menurut Asep, pelanggaran pengecatan Branding Telkomnsel sudah diKe Halaman 7
Belasan Mobil Barang Terjaring Razia KARAWANG – Sebanyak 12 mobil angkutan barang terjaring razia yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Karawang bersama Polres Karawang di jalan Kosambi Kecamatan Klari, Jum’at (7/6) . Hal tersebut karena kedapatan ke 12 mobil barang tersebut tidak memiliki izin layak jalan (KIR) atau KIR sudah tidaki berlaku. Demikian dikatakan Danru Pengawasan Rutin Dishubkominfo Kabupaten Karawang, Tomas Kurniawan. Kata dia, dalam satu minggu dua kali pihaknya melakukan pengawasan rutin. “Banyak pengendar yang kurang tertib. Apalagi yang namanya angkot. Sehingga kami pandang perlu melakukan pengawasan seperti ini dengan rutin,” katanya kepada Fakta Karawang. Selain KIR yang sudah tidak berlaku, tutur Tomas, kendaraan angkutan orang juga seringkali melakukan penyimpangan jalur. Seperti halnya, anggutan yang seharusnya hanya melalui trayek Cikampek-Pamanukan, menerobas hingga ke Kosambi. “Hal seperti ini juga perlu ditindak, karena beroperasi tidak sesuai trayek,” tuturnya. Dijelaskan Tomas, 12 kendaraan barang yang terkena razia tersebut akan diberikan penindakan secara tegas. Dimana Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta KIR yang
Ke Halaman 7
zaelani
OPERASI - Sebuah mbol angkutan barang terjading razia Dishubkominfo Karawang.
Ke Halaman 7
Redaksi dan Iklan : Jl. Ir. H. Juanda No. 62 Karawang | Telp. 0267 8490864 | Fax : 0267 8490867
website : http://www.faktakarawang.com