Soraya Rajin Diet Sehat
HU Fakta Karawang
BERAT badan bertambah menjadi momok bagi perempuan setelah melahirkan. Pun dengan Soraya Larasati yang baru saja dikaruniai anak pertama bernama Dafa Danendra Amaldi Sulaeman. Karena itu ia pun siap melakukan diet untuk
@faktakrw
Ke Halaman 7
Terbit 16 Halaman
KAMIS, 23 MEI 2013
WAAAAH…SENGKETA APL
DISOROT DPR-RI
KARAWANG – Terkait dengan sengketa lahan seluas 345 hektar antara masyarakat dengan PT Agung Podomoro Land (APL), Komisi II DPR RI berencana membahas permasalahan tersebut dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) dalam waktu dekat. Pasalnya, sengketa tanah yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun itu, sudah masuk Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Rahadi Zakaria saat bersilaturahim ke kantor Redaksi Fakta, disela-sela kunjungannya ke Karawang, Rabu (23/5). ”Sengketa tanah di Telukjambe ini, di pusat masuk dalam
kategori penyelesaian jangka menengah, itu artinya penyelesaian sengketa tanah seluas 345 hektar ini menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan sesegera mungkin,” ungkap Rahadi Dikatakan, Komisi II DPR RI selalu memantau perkembangan sengketa tanah tersebut, hal itu dikarenakan pihaknya tidak menginginkan permasalahan ini terjadi seperti kasus Mesujji atau kasuskasus sengketa tanah lainnya yang terjadi di Indonesia. Dimana dalam kasus-kasus sengketa tanah tersebut selalu menimbulkan korban . ”Kami tidak ingin kasus sengketa tanah seperti Mesuji terulang di
Karawang, makanya kami terus memantau perkembangan kasus ini,” katanya. Namun, disisi lain pihaknya baru mengetahui jika sengketa tanah yang berada di tiga desa di Kecamatan Telukjambe Barat ini melibatkan PT APL. Karena dulu pihaknya mengetahui jika konflik tersebut terjadi antara masyarakat dengan PT Sumber Air Mas Pratama (PT SAMP). ”Saya malah baru tahu kalau PT APL sudah membeli saham PT SAMP. Informasi ini akan kami tindaklanjuti dan kami pertanyakan kepada BPN RI dalam hearing yang telah kami agendakan dalam waktu dekat ini,” ujarnya.
Dalam kasus ini, lanjut Rahadi, masyarakat sudah beberapa kali mendatangi Komisi II DPR RI. Bahkan menurutnya masyarakat pernah mengancam akan melakukan langkah-langkah ekstrim jika pemerintah tidak memenuhi apa yang menjadi tuntutan warga. ”Langkah-langkah ekstrim seperti menutup tol ini sebenarnya yang kita khawatirkan, karena jika masyarakat sampai menutup tol, maka dampaknya akan sangat luar biasa, makanya kami terus melakukan langkah-langkah mendorong semua pihak terkait untuk segera
DIALOG Anggota DPR-RI Rahadi Zakaria (kiri) berdialog dengan Tim Redaksi Fakta Karawang tadi malam. rizky
Kami tidak ingin kasus sengketa tanah seperti Mesuji, terulang di Karawang. Ini menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan sesegera mungkin. Rahadi Zakaria
Anggota Komisi II DPR RI
Ke Halaman 7
Uheeett.. Dewan Ajak Rakyat Tutup Pertamina KARAWANG – Kecewa karena pimpinan Pertamina tidak hadir dalam hearing yang digelar Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Sekretaris Komisi C, Jimmy Ahmad Zamakhsyari memperbolehkan masyarakat untuk menutup Pertamina. Sebab, pihaknya merasa pihak Pertamina tidak serius dalam negatasi permasalahan rakyat. “Percuma kalau membahas dengan orang yang tidak punya kebijakan, dari dulu kami sudah cape mengurus Pertamina. Tutup saja Pertamina sama rakyat, tapi jangan anarkis. Sampai benar-benar Pertamina membuat fakta integritas akan menKe Halaman 7
BPK Audit Kasus Dinkes Karawang
Zaelani
RAPAT - Komisi C DPRD Karawang menggelar rapat dengan Pertamina. Namun mereka kecewa karena Pimpinan Pertamina tak hadir dalam rapat kemarin.
Aktivis: Kejaksaan Jangan Omdo!!
Aset Disdik & Dinkes Sulit Dilacak KARAWANG - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang menegaskan, aset pada Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) yang paling banyak hilang dan sulit untuk ditelusuri. Asset tersebut seperti alat peraga, buku, meubeler dan tanah. Kepala DPPKAD Kabupaten Karawang Hadis Herdiana mengungkapkan, permasalahan aset memang menjadi prioritas. Hanya saja, aset yang raib merupakan aset lama yang sudah puluhan tahun. Dimungkinkan rusak, hilang atau berpindahtangan. Sementara, aset di Dinas Pendidikan yang paling sulit ditelusuri, sebab fisiknya sudah tidak ada. "Aset seperti meubeler, buku, alat peraga itu yang susah. Kalau sudah rusak kebanyakan dibuang tanpa ada laporan kerusakan. Sehingga secara administratif, aset tersebut tetap ada dan belum dihapuskan. Itu yang menyebabkan
masih ada temuan BPK setiap tahunnya," kata Hadis. Dibeberkan, aset kendaraan saja yang seutuhnya masih lengkap. Asset kendaraan yang rusak, disimpan didalam gudang penyimpanan atau bisa dialihkan untuk asas pemanfaatan. Sampai saat ini, 1.140 kendaraan roda empat dan 2.353 sepeda motor secara fisik ada. Hanya saja ada beberapa kendaraan dinas yang hilang akibat dicuri. "Kalau kendaraan rusak ada di gudang, atau dipinjamkan ke sekolah kejuruan untuk dimanfaatkan. Kalau kendaraan hilang karena tidak dikembalikan, itu tidak ada. Tapi kalau hilang dicuri, sudah ada tiga unit untuk tahun ini," paparnya. Hal serupa juga terjadi pada Dinas Kesehatan berupa alat-alat medis yang rusak dan tidak dilaporkan kepada DPPKAD, sehingga menjadi temuan BPK Ke Halaman 7
Redaksi dan Iklan : Jl. Ir. H. Juanda No. 62 Karawang | Telp. 0267 8490864 | Fax : 0267 8490867
Saeful Rohman
KARAWANG - Adanya tepisan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, terkait lambannya kinerja dalam mengerjakan beberapa kasus, kembali mendapat tanggapan, salah satunya Jaringan Masyarakat Peduli Hukum (JMPH). Mereka meminta agar Kajari Karawang bekerja berdasarkan progress bukan omong kosong belaka. Sekretaris JMPH, Saeful Rohman mengatakan, jika kejari mengganggap bahwa tudingan yang disampaikan sejumlah aktifis dan LSM melalui media adalah kritikan yang membangun, seharusnya permasalahan itu sudah beres. “Kami mengkritisi sudah dari lama, bukan sekali atau dua kali saja,” ungkap dia. Dikatakannya, kerja Kajari seharusnya jangan karena adanya desakan dari pihak luar, akan tetapi itu adalah merupakan tanggung jawab secara profesional dan proposional sebagai penegak hukum. “Semuanya kan sudah ada tanggung jawabnya, jadi tidak perlu didorong-dorong,” ujarnya saat ditemui Fakta,
KARAWANG – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat (Jabar), mulai melakukan audit investigasi terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyimpangan dana Kapitasi (sebuah metode pembayaran untuk pelayanan kesehatan di mana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan jumlah atau sifat layanan yang sebenarnya diberikan) pada PT Askes di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Audit tersebut dibuktikan dengan surat tugas tertanggal 14 Mei 2013 dengan nomor S-1166/PW.10/5/2013 dan menurunkan tiga orang auditor, antaranya Dorland Purba SE, Tousiama Onisinus Aode Ak dan Rasono Ak. Datangnya para auditor dari BPKP Jabar, untuk mengaudit kasus dugaan Tipikor penyimpangan dana Kapitasi ini bermula dari permintaan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang pada tanggal 14 Februari 2013 dengan nomor surat B-306/0.2.18/Dek.3/02/2013 Ke Halaman 7
Ke Halaman 7
website : http://www.faktakarawang.com