Melvy Noviza Menikah Dalam Duka KABAR bahagia datang dari Melvy Noviza yang terkenal saat membintangi sinetron SuamiSuami Takut Istri. Melvy resmi menjalani proses akad nikah dengan pria bernama Adhari di kediaman Melvy di Perumahan Ka-
HU Fakta Karawang @faktakrw
Melvy
Ke Halaman 7
SELASA, 14 MEI 2013
Terbit 16 Halaman
Anggaran Laboratorium BPLH 2,5 Milliar
APL
KARAWANG – Badan Pemeliharaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Karawang belum memiliki laboratoriun pengujian limbah. Padahal, dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, labolatorium diwajibkan untuk dimiliki BPLH. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Sekretaris BPLH Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan saat ditemui Fakta Karawang di kantornya. Kata dia, laboratorium pengujian limbah yang dimiliki Karawang saat ini hanya sebatas bangunannya saja. “Bangunan sudah dibangun sejak tahun 2012 lalu. Tapi laboratorium ini masih belu bisa digunakan karena belum ada alat-alatnya. Namun tahun ini untuk alat-alat laboratorium sudah dianggarkan tahun ini sebesar 2,5 milliar ,” ujar Wawan, Senin (13/5)
kemarin. Dijelaskannya, anggran sebanyak Rp 2,5 Miliar tesebut akan digunakan untuk pengadaan alat uji limbah udara juga alat uji limbah cair. Sementara untuk alat uji limbah padat masih akan direncanakan untuk masuk kedalam anggaran perubahan mendatang. “Kita lebih fokus untuk pengadaan alat uji limbah B3. Tapi untuk anggaran saat ini baru untuk uji udara dan uji air saja. Sedang untuk uji tanah, logam dan zat lainnya kami rencanakan untuk masuk di APDB perubahan,” jelas Wawan. Selama ini, kata Wawan, banyak perusahaan yang melakukan uji laboratorium di luar daerah Karawang. Sehingga, pihak pemerintahan Kabupaten Karawang hanya menerima laporan hasil uji laboratorium Ke Halaman 7
Ilustrasi
Jika Tak Mau Bayar Tanah Warga PT SAMP Jual Berkas Bodong
KARAWANG - PT Agung Podomoro Land (PT. APL) dinilai terlalu arogan jika tidak
mau membayar tanah milik warga yang saat ini bersengketa. Terlebih jika APL meng-
gunakan cara-cara kekuasaan dan cara-cara premanisme dalam menyelesaikan sengketa tanah seluas 345 hektar tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Bupati Karawang, Dadang S Mukhtar atau
yang dikenal Dasim, sebagai salah seorang yang pernah mencoba memediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. ”Saran saya kepada APL selesaikan permasalahan ini secepatnya dengan warga, dengan cara memba-
Ke Halaman 7
Dadang S. Mukhtar
Cipta Karya Didesak Normatif
BPMPT Akan Evaluasi Izin Pabrik KARAWANG - Banyaknya dugaan perusahaan yang sudah habis masa berlaku izinnya, serta perusahaan-perusahaan yang tidak lengkap dalam perizinannya, membuat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Karawang resah. Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi BPMPT, Lasminingrum mengatakan, pihaknya akan melakukan investigasi kelapangan, untuk mengetahui kebenaran dugaan tersebut. “Sebenarnya kita rutin
yar tanahnya, sama seperti k e tika mereka (APL, red) membeli sahamnya PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP). Kalau APL
GEDUNG - Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
melakukan monitoring serta evaluasi setiap sebulan sekali, sesuai dengan jadwal yang ada,” katanya. Menurutnya, apabila benar banyak perusahaan-perusahaan yang belum memiliki izin atau sudah tidak berlaku perizinannya, maka dihimbau untuk segera mengurusnya
ke BPMPT. Lanjutnya, bahwa pihak BPMPT terbuka untuk pengaduan laporanlaporan, baik dalam bentuk tulisan ataupun yang bersangkutan
Yusuf Abdulgani
Ke Halaman 7
KARAWANG - Ketua Asosiasi Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (Garansi), Harsanul Tanjung mengatakan, jika Dinas Cipta Karya tidak melakukan proses lelang kegiatan renovasi gedung paripurna DPRD Kabupaten Karawang secara normatif dan fairplay maka akan menimbulkan dampak buruk bagi dinas itu sendiri. “Kami berharap tidak ada apa-apa dalam kepanitiaan lelang ini,” kata pria berkacamata itu kepada Fakta Karawang, Senin (14/05) kemarin. Karena, lanjutnya, jika proses dilakukan tidak normatif maka dipastikan akan ada yang dirugikan, diantaranya pihak pemborong yang ikut dalam proses lelang. “Semuanya harus normatif dan ideal sesuai dengan aturan main yang ada, jangan sampai ada yang keluar dari rel yang sudah ditentukan,” ucapnya. Untuk diketahui, proses lelang rehabilitasi gedung
paripurna itu saat ini sudah mencapai tahapan evaluasi penawaran serta evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Menurut Tanjung, apabila panitia atau bahkan Cipta Karya keluar dari aturan main, maka pasti akan banyak pihak melakukan sanggahan, bahkan mungkin akan membawa oknum-oknum yang bermain dalam proses lelang paket ini ke dalam ranah hukum. “Akibatnya bisa ditanggung sendiri, buat oknum-okum yang bermain curang dalam proses lelang ini,” ujarnya Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya Karawang, Yusuf Abdulghani mengatakan, pihaknya menjamin tidak akan ada pihak yang akan bermain dalam proses lelang ini. Pasalnya semua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sudah bisa Harsanul Tanjung Ke Halaman 7
Bupati Tidak Konsisten KARAWANG - Ade Swara selaku Bupati Karawang dinilai tidak konsisten soal penyelesaian permasalahan karyawan PT. Matsuzawa yang menuntut hak-haknya. Pasalnya, sudah satu minggu berlalu, janji Bupati Karawang untuk membentuk tim khusus, guna menangani permasalahan di PT. Matsuzawa itu, belum juga terealisasi. Ketua Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Indonesia Bersatu (FSPIB), M. Jauhari mengatakan, sudah satu minggu berlalu janji Bupati untuk membentuk tim khusus, guna menangani permasalahan – permasalahan yang ada di PT. Matsuzawa belum juga terealisasi. “Sudah satu minggu kami menunggu janji bupati, namun hingga kini belum juga ada realisasinya,” katanya. Menurutnya, Ade Swara tidak serius menanggapi permasalahan perusahaan - perusahaan nakal yang ada di Karawang,
padahal menurutnya, permasalahan ini menyangkut hajat hidup warga Karawang sendiri, khususnya yang bekerja di PT. Matsuzawa. “Ada kurang lebih empat ratus warga karawang yang terdzalimi di tempat kelahirannya sendiri,” ucapnya saat ditemui Fakta, Senin (14/5). Dikatakannya juga, bahwa tuntutan-tuntutan yang diajukan kepada Ade Swara saat aksi 1 minggu yang lalu, itu bersifat normatif dan tidak diluar dari hak-hak buruh. ”Waktu aksi minggu lalu ia cukup merespon persoalan tersebut, akan tetapi pada pelaksanaannya, belum ada sampai saat ini, padahal janjinya cuma satu minggu untuk membereskan masalah yang ada di perusahaan tersebut,” ujarnya. Lanjutnya, nasib para karyawan itu kan tergantung bupati, dan angin surga sudah
Redaksi dan Iklan : Jl. Ir. H. Juanda No. 62 Karawang | Telp. 0267 8490864 | Fax : 0267 8490867
Ke Halaman 7
TAUFIK
KREATIF - Warga Dusun Pondok Bales Desa Lemah Subur memanfaatkan ban bekas untuk pembuatan kursi.
Raup Untung Dari Ban Bekas KARAWANG - Persaingan dunia usaha saat ini semakin berkembang pesat, untuk meningkatkan sinergitas dalam dunia usaha tentunya pemilik usaha harus bisa menguasai segmen pasar yang digelutinya. Warga Dusun
Pondok Bales Desa Lemah Subur, Kecamatan Tempuran Karawang telah membangun usaha kerajinan tangan pembuatan kursi dari bahan dasar ban bekas. Pembuatan kursi dari bahan dasar ban bekas ini sudah di
geluti selama lima tahun lamanya. Kursi yang terbuat dari bahan dasar karet ban itu dipasarkan di toko peralatan rumah tangga terdekat atau konsumen yang datang langKe Halaman 7
website : http://www.faktakarawang.com