@faktakrw
HU Fakta Karawang
SELASA, 26 MARET 2013
Terbit 16 Halaman
BUNDA HARUS
BUKA
Asep Agustian Praktisi Hukum
MULUT.! Soal Dugaan Gratifikasi Kasus PDAM Jilid 2 KARAWANG - Istri Bupati Ade Swara, Hj. Nurlatifah, perempuan yang akrab disapa bunda ini didesak bicara blak-blakan jika ada pemanggilan kembali dari Kejaksan Negeri Ka ra w a n g sebagai saksi d a -
lam kasus PDAM jilid II. Hal tersebut diungkapkan oleh praktisi hukum Karawang, Asep Agustian SH. "Saya berharap Nurlatifah berani memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada kejaksaan, jika memang nanti ada pemanggilan lagi oleh kejaksaan," ungkap Asep kepada Fakta, saatt ditemui dikantornya, Senin (25/3). Dikatakannya, masyarakat sangat berharap istri orang nomor satu Karawang tersebut bisa membuka Ke Halaman 7
Kiki Saubari (Kabag Hukum) :
Bakal Kaji Ulang Perda Perijinan KARAWANG - Tumpang tindihnya aturan dalam proses pengajuan ijin di Karawang, Bagian Hukum Pemkab Karawang, berjanji akan segera menginventarisir dan mengkaji semua Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2012, terutama Perda nomor 16 tahun 2012 tentang Ijin Satu Atap. "Pada prinsipnya kami (Bagian Hukum Pemkab Karawang-red) akan menindaklanjuti perda tersebut, namun karena saya baru menjabat dua hari sebagai kabag hukum, maka saya perlu melakukan inventarisasi dan kajian secara komperhensif untuk menindaklanjuti perda tersebut," ungkap Kepala Bagian
Pada prinsipnya kami (Bagian Hukum Pemkab Karawang-red) akan menindaklanjuti perda tersebut, namun karena saya baru menjabat dua hari sebagai kabag hukum, maka saya perlu melakukan inventarisasi dan kajian secara komperhensif untuk menindaklanjuti perda tersebut Hukum (Kabag Hukum) Pemkab Karawang, Kiki Saubari, kepada Fakta saat ditemui dikantornya, Senin (25/3). Dikatakannya, untuk menindaklanjuti perda nomor 16 tahun 2012 tersebut, dirinya
Kiki Saubari mengaku membutuhkan masukan dan saran dari dinas teknis terkait, sehingga dalam pembuatan Peraturan
Bupatinya (Perbub) benarbenar komperhensif serta sesuai dengan perda yang telah ditetapkan."Ya mudahmudahan minggu-minggu ini semuanya bisa kita laksanakan, makanya secepatnya saya akan memanggil dinas terkait terlebih dahulu," katanya. Mengenai status Perbub nomor 40 tahun 2011 tentang sebagian pelimpahan kewenangan bupati kepada Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Karawang untuk mengeluarkan rekomendasi ijin bagi para investor. Setelah adanya perda nomor 16 tahun 2012 tentang Ijin Satu Atap, dirinya mengatakan bisa saja Ke Halaman 7
Darnawi Resmi Jadi Tersangka KARAWANG - Asisten daerah Bidang Pembangunan Pemkab Karawang Drs. Darnawi akhirnya resmi ditetapkan tersangka. Rencananya pada hari Selasa (26/3) ini, mantan Sekretaris Dinas Bina Marga itu akan dipanggil penyidik unit kriminal khusus Polres Karawang. Pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut kasus dugaan penghinaan terhadap salah satu wartawan harian lokal di Karawang David bin Slamet beberapa waktu lalu. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Iman Imanudin saat dihubungi wartawan Minggu(24/3) malam membenarkan pemanggilan Asda II, Darnawi. Iman juga mengaku, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang itu telah ditetapkan sebagai tersangka. "Surat pemanggilan sudah kami kirim
Jumat (22/3) lalu," katanya. Meski demikian, dalam pemanggilan sebagai tersangka, penyidik tidak akan melakukan penahanan terhadap Darnawi. Kepolisian mencantumkan pasal dengan ancaman hukuman maksimal empat bulan dua minggu. Sehingga, jelasnya ancaman hukuman di bawah satu tahun tersebut, otomatis penyidik tidak memiliki kewenangan untuk menahan tersangka. Sebelum penetapan Darnawi sebagai tersangka, polisi telah meminta keterangan dari berbagai pihak setelah adanya adanya laporan dari korban. Selain meminta keterangan pelapor sekaligus korban (David-red), pihak penyidik juga meminta keterangan dari dua wartawan lainnya ( Dian
Redaksi dan Iklan : Jl. Ir. H. Juanda No. 62 Karawang | Telp. 0267 8490864 | Fax : 0267 8490867
foto: cecep
AUDIENSI : Para pendemo tengah berdialog dengan dinas terkait.
Buruh Ancam Blokir Jalan Arteri Disnakertrans Dinilai mandul KARAWANG – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kembali dikepung puluhan massa yang tergabung dalam LSM Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB) yang mewakili para buruh karena mereka menganggap, empat belas point tuntutan mereka belum ada
tindak lanjut dari pihak terkait bahkan tiga orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). AMIB yang mewakili para buruh menilai Disnakertrans dalam melaksanakan kerjanya justru berpihak kepada perusahaan bukan berpihak kepada buruh. “ Disnakertrans yang kami harapkan menjadi juri yang baik, tetapi malah membela perusahaan yang jelas – jelas salah. Berdasarkan data yang kita punya perusahaan dapat terjerat Pidana
maupun Perdata, buruh yang dirugikan malah tidak dibela padahal jelas secara aturan ketenagakerjaan buruh sangat dirugikan,” ungkap Komeng selaku koordinator demo Senin (25/3). Komeng mempertanyakan kemana Disnakertrans selama ini. “ Kemana saja Disnakertrans selama ini yang menurut kepala dinas telah dibentuk tim Pokja untuk mengawal emKe Halaman 7
DPPKAD Siap Tindaklanjuti Temuan BPK KARAWANG - Menyikapi temuan BPK, Bidang Aset Pemkab Karawang siap menindaklanjuti temuaan BPK yakni, raibnya aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang nilainya mencapai kisaran diangka Rp53 miliar. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Karawang, Ferry Irwanto saat ditemui Fakta di kantornya, Senin (25/3). "Kami akan menindaklanjuti temuan BPK ini kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai pemegang dan penggunan aset secara langsung," ungkap Ferry. Dijelaskan olehnya, temuan BPK tersebut terjadi karena dalam penyusunan neraca awal belum pernah ada proses penghapusan barang yang sudah tidak layak pakai, atau mengalami kerusakan, dimana seharusnya barang yang sudah tidak layak pakai atau rusak tersebut dihapus atau dikeluarkan dari Daftar Inventaris
Barang (DIB). "Aset-aset yang rusak-rusak berat itu kebanyakan berada di sekolah-sekolah seperti bangku, meja, kursi belajar, dan barang-barang lainnya," jelas Ferri. Dikatakannya, terakhir dilakukan inventarisasi barang itu dilaksanakan pada 2010 lalu, sehingga pada neraca awal yang diperiksan BPK barang-barang yang rusak tersebut belum dihapus pada DIB. Lebih jauh dirinya menjelaskan, sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, aset milik daerah dibagi menjadi 6 kategori jenis barang dengan istilah yang digunakan Kartu Inventaris Barang (KIB), yang pertaman adalah tanah, kedua peralatan dan mesin, ketiga gedung dan bangunan, keempat jalan, jaringan dan irigasi ,alan, Jaringan dan Irigasi, kelima Aset Tetap Lainnya (Buku-buku, barang bercorak budaya, dan yang terkahir adalahKontruksi Dalam Pengerjaan
Ferry Irwanto
(KDP)."Kategori peralatan dan mesin ini yang sulit diinventarisir, selain jumlahnya banyak, juga kecil-kecil," jelasnya. Namun, lanjut Ferri, pihaknya akan melakukan penjelasan terhadap BPK mengenai kondisi tersebut, hal itu akan dilakukannya ketika BPK melakukan pemeriksaan di Karawang. "Ya sekitar bulan Ke Halaman 7
Rika Windy Winiarti
Bikin Hidup Lebih Hidup BENING. Itulah gambaran buat mojang bernama Rika Windy Winiarti. Mojang kelahiran Bandung 8 Juni 1985 ini, mempunyai aura kecantikan yang luar biasa. Dia bisa membuat semua pasang mata pria yang melihatnya tidak bisa berkedip. Ada bocoran soal mojang penyuka warna hitam ini. Selain mempunyai keindahan, jebolan SMAN 4 Karawang ini juga sudah mandiri loh. Yah, meski banyak cowok bertekuk lutut di hadapannya, tapi dia tetap mau bekerja keras demi menutupi kebutuhan hidupnya. “Harus atuh aa. Kan kita tak boleh hidup bergantung pada orang lain. Kita harus mandiri Ke Halaman 7
Rika
Ke Halaman 7
website : http://www.faktakarawang.com