Binder28mei

Page 1

Nadia Vega Mulai Bicara Pernikahan NADIA Vega akhirnya secara langsung mengenalkan kekasihnya Jorik Dozy dalam acara peluncuran NET TV yang berlangsung di Jakarta Hall Convention Center (JHCC). Selama ini, Nadia hanya memberitahu nama

HU Fakta Karawang @faktakrw

Terbit 16 Halaman

SELASA, 28 MEI 2013 Ade Swara

Bupati Beri Tembusan Direksi Baru PDAM Setelah Jadi Tak Gubris Rekomendasi Komisi B Soal Direksi PDAM

Tono Bahtiar

Yous Topik

Ke Halaman 7

Nadia

Komisi B Nyatakan Ketua DPRD Perlu Dikonfirmasi Ketua DPRD Utus Minimal Dua Anggota DPRD Untuk Pengawasan

WAHH..KOMISI B SEBUT

KETUA DPRD Soal Aliran Duit Korup PDAM Jilid II

KARAWANG – Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Yous Topik membantah adanya Sekda Membenarkan aliran dana dari mantan Direktur Ada Disharmonisasi Umum (Dirum) PDAM Tirta TarDirut - Dirum PDAM um, Agung Wisnu Indrajati (AWI), seperti yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, Asep Agustian beberapa waktu lalu. Kata dia, sejak awal Komisi B tidak pernah Komisi B Tidak Dilibatkan dilibatkan sejak awal penjaringan Penjaringan Direksi PDAM, Tidak direksi PDAM. Mengirimkan Orang Untuk “Sejak awal penjaringan direksi Mengawasi PDAM, Setelah AWI Komisi B tidak pernah tahu dan Nonaktif, Komisi B Putus Komunikasi tidak pernah dilibatkan. Siapa yang mengawasi permasalahan itu saja, kami tidak tahu,” katanya saat dijumpai di kantornya, grafis by begy Senin (27/5) kemarin. Dituturkannya, Ketua Siapa yang ditugaskan DPRD perlu dikonfiruntuk mengawasi. Ini masi terkait hal tersebut. Pasalnya, harus perlu konfirmasi dari ada dua orang perwakKetua DPRD, jadi ilan dari DPRD yang turut mengawasi dalam semua tabir ini jelas. Iman Sumantri

penjaringan direksi PDAM tersebut. ”Siapa yang ditugaskan untuk mengawasi. Kami dari Komisi B tidak merasa mengirimkan orang untuk mengawasi. Ini perlu konfirmasi dari Ketua DPRD, jadi semua tabir ini jelas,” tutur Yous Topik. Yoes Topik mempertanyakan, sekalipun Komisi B harus dijadikan saksi dalam kasus PDAM tersebut, kepada siapa panggilan akan ditujukan?. Pasalnya, yang disebutkan oleh AWI merupakan lembaga yang didalamnya berisikan 11 orang anggota Komisi B. “Kita kalau dijadikan saksi ini harus jelas dasarnya. Jangan hanya mengirangira. Kalau kami saja tidak tahu, bagaimana memberikan kesaksian?” tanya Yous Topik. Dijelaskan, pihaknya baru mengetahui direksi PDAM tirta tarum setelah menerima tembusan SK Bupati Karawang terkait direksi PDAM, dimana Dirut ditempati oleh Yogi, Dirum ditempati oleh Agung dan Dirtek dijabat oleh Tatang Asmar. “Kami pernah melaku-

kan hearing pada tanggal 11 Juni tahun 2011 dengan Direksi PDAM untuk mengetahui program kerja dari Perusda PDAM tersebut,” tukasnya. Setelah beberapa bulan dari hearing tersebut, lanjutnya, Komisi B melakukan hearing ke dua setelah adanya isu disharmonisasi Direksi PDAM di media masa. “Saat itu kita menghadirkan Dewan pengawas (Dewas) PDAM yang diketuai oleh Sekda, Iman Somantri dan hasil hearing tersebut membenarkan jika ada disharmonisasi antara Dirut dan Dirum PDAM,” jelasnya. Dikatakan, saat itu komisi B memberikan deadline kepada Dewan pengawas PDAM agar mengislahkan keduanya. akhirnya dalam hearing kedua bersama dewan pengawas PDAM dihasilkan penandatanganan islah antar direksi, akan tetapi hanya Dirut dan Dirtek yang menandatangani perjanjian islah tersebut. “Sebab Dirum menolak perjanjian tersebut dengan berbaKe Halaman 7

Yous Topik

Soal Mark Up, DPK Masih Bungkam KARAWANG - Terkait adanya dugaan mark up yang memakan anggaran cukup besar dalam beberapa program Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Karawang, belum disikapi pihak DPK. Pasalnya, sampai hari ini Kepala Dinas terkait belum bisa dikonfirmasi, dengan alasan sedang ada rapat. Hal ini menimbulkan respon negatif dari Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB). Ketua AMIB Karawang, Yayan Sofian S,Ag mengatakan, tindakan seperti itu merupakan suatu contoh itikad tidak baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. "Seharusnya, sebagai pelayan masyarakat, dirinya bisa memberikan keterangan, jangan bersifat arogan seperti itu," katanya saat ditemui Fakta, Senin (27/5).

DPR-RI: APL Terlalu Gegabah

Dikatakannya juga, dalam menyikapi permasalahan ini, AMIB akan terus melakukan investigasi-investigasi ke lapangan, guna mengumpulkan datadata yang akan menjadikan dugaan ini suatu kebenaran, sebelum melaporkan dugaan ini ke kejaksaan negeri. "Jika data sudah lengkap, kami akan langsung melaporkan ke kejaksaan, karena kepala dinas merasa paling benar dan tidak takut dengan kejaksaan" ujarnya. Yayan menegaskan, Kepala DPK saat ini merasa dirinya paling benar, sehingga merasa tidak ada pihak yang menyentuhnya, padahal sudah jelas kondisi di lapangan merupakan suatu bukti dari dugaan tersebut. "KebeKe Halaman 7

H. Daday Hudaya

KARAWANG – PT Agung Podomoro Land (APL) salah satu perusahaan terbesar bidang properti di Indonesia, dinilai terlalu gegabah dengan membeli saham PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) yang mengklaim memiliki lahan seluas 345 hektar di Karawang. Padahal status tanah tersebut masih sengketa dan secara fisik maupun bukti administrasi lainnya, masih dimiliki sekitar 344 orang masyarakat Karawang. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPRRI, H. Daday Hudaya. “Saya menilai sebagai perusahaan besar di Indonesia, PT APL terlalu gegabah karena berani membeli saham PT SAMP. Bagaimanapun, status tanah tersebut masih dalam sengketa. Seharusnya sebagai peru-

sahaan besar, PT APL lebih cermat dan teliti ketika hendak membeli saham perusahaan lain,” ungkap Daday kepada Fakta Karawang saat ditemui di salah satu rumah makan yang ada di Karawang, Senin (26/5). Dikatakannya, saat ini Komisi III DPR sedang mendorong Mahkamah Agung (MA) untuk mengkaji ulang putusan MA nomor 695/K/ PDT/2009. Dimana Putusan ini memberikan hak kepada PT. SAMP untuk menguasai tanah seluas 350 hektar di Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang. Namun putusan tersebut tanpa didukung dengan bukti kepemilikan apapun yang disampaikan oleh PT. SAMP. Padahal, di atas tanah seluas 345 hektar itu terdapat tanah-

tanah milik masyarakat baik yang sudah bersertifikat maupun yang masih proses pembuatan sertifikat di BPN.” Kami sedang mendorong MA untuk mengkaji ulang putusan tersebut melalui Kamar Perdata MA, karena kami nilai dalam putusan tersebut banyak sekali kejanggalan dan keberpihakan MA kepada PT SAMP,” katanya. Selain itu, lanjut Daday, pihaknya juga sedang melakukan koordinasi dengan semua lembaga negara terkait, untuk mencari formulasi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ini.” Banyak langkah yang sedang kami lakukan, karena kami tidak ingin permasalahan sengketa tanah ini berlarut-larut Ke Halaman 7

Komisi D Segera Sidak Mafia Obat KARAWANG - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Nanda Suhanda mengatakan, pihaknya siap memanggil pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang. Mengingat adanya dugaan mafia obat yang menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Demikian disampaikannya kepada Fakta Karawang saat ditemui d i

kantornya, Senin (27/5). "Kami akan panggil RSUD untuk hearing. Kami akan meminta penjelasan terkait adanya dugaan mafia obat yang menjadi salah satu penyebab adanya obat

Nanda Suhanda

kadaluarsa yang juga menjadi temuan BPK," kata Nanda kepada Fakta Karawang. Dituturkannya, bukan tidak mungkin sebelum melakukan pemanggilan, Komisi D terlebih dahulu melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak). "Sidak atau memanggil itu salah satu fungsi pengawasan. Jadi bukan tidak mungki kami melakukannya," tutur Nanda. Menurut Nanda, banyak kemungkinan serta dugaan yang muncul ketika kabar adanya mafia obat di RSUD mencuat. Terlebih dugaan tersebut mengakibatkan adanya temuan obat kadaluarsa. "Obat itu bukan untuk jangka pendek. Baru akan kadaluarsa setelah 2 tahun hingga 3 tahun. Kalau sekarang ditemukan adanya obat kadaluarsa, bisa saja obat yang dijual ini sudah mendekati masa kadaluKe Halaman 7

BPMPT Keukeuh Tugu Djinggo Dibongkar!! Karawang - Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Karawang Asep Maulana Miharja tetap mengklaim Tugu Rokok Minak Djinggo sah untuk dibongkar. Asep juga berencana akan mengundang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Cipta Karya (DCK) serta Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBPMP) daerah setempat untuk membahas soal tugu tersebut. “Seperti yang sudah dijelaskan dalam peraturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bahwa perizinan bisa tidak berlaku apabila dibenturkan dengan kepentingan umum. Nah, dengan demikian, tugu tersebut mengahalangi untuk kepentingan umum kalau melihat program lokasi Jalan Tuparev yang akan memberlakukan sistem

One Way oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) serta Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Karawang. Artinya, meskipun punya IMB, tapi perizinan tersebut bisa tidak berlaku," seru Asep Maulana Miharja, saat ditemui Fakta Karawang, Senin (27/5) di kantornya. Bahkan, Asep mengatakan pihak BPMPT sendiri telah melayangkan surat kepada pihak jajaran pemilik Tugu Rokok Minak Djinggo sebagai pemberitahuan kalau lokasi tugunya akan segera dibongkar. “Kami sudah melayangkan surat kepada perusahaan Minak Djinggo untuk masalah tugu itu,” terang Asep. Dia menyebutkan tidak hanya BPMPT yang mempunyai peranan untuk menyelesaikan urusan tugu rokok ini, melainkan terlibat in-

tasi lain meliputi DCK, Satpol PP dan DBMP yang perlu ikut serta di dalam pembongkarannya. "Dalam satu minggu ini, kami akan mengundang dan melakukan musyawarah untuk keberadaan tugu dibongkar. Kita sama-sama saja melakukan pembongkaran tugu itu,” terangnya. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, Asep Supriatna iktu mengomentari soal keberadaan Tugu Rokok Minak Djinggo yang terpajang di pusat kota itu. Dari kaca matanya yang berpetugas dalam bidang pendidikan, Asep sepakat dengan seruan Tugu Rokok Minak Djinggo akan membawa dampak tidak positif. “Ya memang Ke Halaman 7

Redaksi dan Iklan : Jl. Ir. H. Juanda No. 62 Karawang | Telp. 0267 8490864 | Fax : 0267 8490867

Kantor Pengadilan Negeri Karawang

PT SAMP ‘Serang’ PN Karawang Terkait Putusan Lahan Sengketa

KARAWANG – Pemberitaan mengenai konflik sengketa tanah seluas 345 hektar di tiga desa yang ada di Kecamatan Telukjambe Barat dalam dua minggu terkahir di harian umum Fakta Karawang, akhirnya membuat kuasa hukum PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) angkat bicara. Seperti dikutip di beberapa meida online, Edi Kasan, selaku kuasa hukum PT SAMP menilai jika Ketua Pengadilan Negeri (PN) Karawang, Torowa Daeli dinilai menyalahgunakan wewenang karena tak kunjung mengeksekusi putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas sengketa lahan di Telukjambe, Karawang. Menurutnya, penundaan pelaksanaan eksekusi merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan merugikan pencari

keadilan. Atas dasar itu, Tandas Eddy, Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) bisa mengambil tindakan tegas, jika perlu Torowa Daeli dicopot dari jabatannya sebagai Ketua PN Karawang. Menurutnya, belum dilakukannya eksekusi oleh ketua PN Karawang dengan segala alasannya, merupakan pelecehan terhadap putusan Peninjauan Kembali (PK) nomor 160.PK/PDT/2011 yang diputus oleh majelis hakim yang diketuai oleh Harifin

Ke Halaman 7

website : http://www.faktakarawang.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.