Asmirandah Hobi Jadi Rejeki
HOBI mendatangkan pintu rezeki. Itulah yang tengah dijalani Asmirandah bersama temannya, Cinta. Kedua mojang ini dalam waktu dekat akan membuka butik di bilangan
HU Fakta Karawang
Andah
@faktakrw
Ke Halaman 7
JUMAT, 3 MEI 2013
Terbit 16 Halaman
Tolak IPLT, Warga Datangi DPRD
SERIUS - Anggota DPRD Karawang bersama masyarakat yang tinggal di sekitar Leuwisisir terlihat serius membahas tindaklanjut pembangunan IPLT, Kamis (2/5). Warga mengaku khawatir daerah tersebut menjadi sarang penyakit karena rawan banjir.
SDM PEMKAB ‘KURANG’
KARAWANG - Warga yang tinggal di sekitar Leuwisisir mendatangi gedung DPRD Kabupaten Karawang, Kamis (2/5) siang. Mereka terdiri dari masyarakat Karawang dan Bekasi yang ingin menyuarakan penolakan terhadap pembangunan Instalasi Pembuangan Limbah Tinja (IPLT) di Leuwisisir yang sering dilanda banjir. Ketua GRPK, Asep Toha, yang hadir bersama warga mengatakan, keputusan menjadikan Leuwisisir sebagai IPLT merupakan keputusan yang kurang tepat. Pasalnya, sebelumnya Leuwisisir sendiri sudah mendapatkan penolakan ketika hendak dijadikan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS). “Keputusan ini jelas akan merugikan warga sekitarnya. Sampah saja saat ini telah mendapatkan penolakan, apalagi saat ini mau dijadikan IPLT. Jelas warga menolak karena akan menjadi sumber penyakit bagi warga dan sangat merugikan warga sekitar,”
(SDM) Pemkab juga dianggap ‘kurang’, karena lebih banyak ditunggangi kepentingan pribadi para pejabatnya, daripada kepentingan untuk masyarakat Karawang. Demikian disampaikan Ketua Forum Komu-
nikasi Rakyat Bersatu (FKRB), Andri Kurniawan, Kamis (2/5). Ia menilai banyak tempat yang bisa dijadikan sumber PAD. Kesimpulan itu diperoleh usai membahas permasalahan Leuwisisir bersama Sekda dan
KARAWANG - Ujian Negara (UN) telah usai, babak baru siswa SD dan SMP melanjutakn ke jenjang yang lebih tinggi pada Tahun Ajaran 2013 akan segera dimulai. Persoalan yang selalu timbul dengan naiknya jenjang pendidikan ini adalah terjadinya titip-menitip siswa untuk masuk SMP atau SMA favorit dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menghadapi persoalan musiman ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, Drs Agus Supriatman MPd akan
bersikap tegas. "Dengan program penerimaan siswa secara Online, saya berharap masalah yang selalu timbul dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dihilangkan dan tidak terjadinya titipan dari siapapun,” jelas Agus pada Fakta Karawang, belum lama ini. Masih menurut Agus, Disdikpora juga akan memberikan surat edaran kepala sekolah se-Karawang agar tidak menerima ‘titipan’ dari siapapun, itu dilakukan untuk mengindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dinas juga akan lebih tegas kepada sekolah agar menghindari yang namanya titipan siswa. Dan jika diketahui ada sekolah yang menerima titi-
kata mubazir seperti yang tadi diungkapkan dalam hearing, lalu pemerintah juga harus bisa mencontoh kabupaten Ke Halaman 7
Andri Kurniawan
Ketua FKRB
Karda Terancam Gagal Nyalon
Kadisdikpora: Katakan Tidak Pada ‘Titipan’ Jika Terbukti, Kepsek Kena Sanksi
Asda II Kabupaten Karawang. “Leuwisisir bisa dijadikan objek wisata daripada harus dijadikan TPAS atau IPLT,” katanya. Menurutnya, pemerintah jangan pernah menyebutkan
Ke Halaman 7
Mereka tidak bisa melihat potensi itu, karena mungkin sumber daya manusianya kurang,”
Sering Perkaya Diri, Tak Peka Potensi PAD
KARAWANG - Pemkab Karawang dinilai kurang jeli dalam melihat potensi-potensi yang ada di Karawang untuk dijadikan tempat wisata dan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Bahkan sumber daya manusia
ujarnya. Dituturkannya, banyak dampak negative yang akan didapatkan oleh warga sekitar ketika Leuwisisir dijadika IPLT. Pasalnya, lokasi tersebut merupakan lokasi yang rawan banjir. “Kalau banjir, tentunya tinja yang sudah ada ini bisa sampai kepada pemukiman warga,” tuturnya. Sementara itu, Sekretaris Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan mengatakan, dalam Undangundang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, sebelum melakukan pembangunan harus adanya pengkajian IPLT maupun TPAS. “Sebelum pembangunan dilakukan itu, pengkajian lingkungan hidup perlu dilakukan. Sehingga dapat diketahui dampak apa yang akan didapat ketika pembangunan dilakukan,” singkatnya. Ditambahkan kepala Badan Perencanaan Daerah (Bape-
pan, I a selaku Kepala D i s d i kp o ra akan menegur kepala sekolah bahkan siap menjatuhkan sanksi. “Disdikpora menerima kritik dan saran mayarakat melalui media cetak, online, maupun elektronik. Disamping itu, kami akan tetap mensupport instruksi pemerintah provinsi dan pusat untuk kebaikan bersama,” ujarnya. Dalam menghindari adanya titipan, lanjut Agus, kepala sekolah harus mengikuti aturan Disdikpora. Ia tidak ingin kebiasaan titipan siswa terus menerus menajamur. Untuk itu, Ia akan lebih tegas kepada sekolah agar tidak menggubris tindakan berbau KKN tadi, Ke Halaman 7
KARAWANG – Ketua DPC PDIP Kabupaten Karawang, Karda Wiranata, terancam gagal mencalonkan diri pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 mendatang. Pasalnya, Karda merupakan mantan narapidana (napi) kasus gratifikasi proyek aspirasi. Hal itu sebagaimana dikatakan sumber Fakta yang namanya enggan dikorankan. Akibat kasus tersebut, Karda menerima ancaman hukuman 7 tahun penjara dalam kasus yang men-
Agus Rivai
cuat tahun 2010 lalu. “Seingat saya Karda itu diancam hukuman 7 tahun,” katanya. Ia menjelaskan, terhitung sejak bebas dari penjara hingga masa pencaftaran caleg, Karda belum genap bebas selama 5 tahun. Sehingga, hal ini mengancam Karda gagal nyalon dalam Pileg 2014 sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPD. “Kalau belum bebas selama 5 tahun, kan berarti tidak bisa
nyalon,” tandas sumber Fakta. Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, Agus Riva’i mengatakan, persyaratan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sekurang-kurangnya telah bebas dari hukumannya selama 5 tahun. Hal tersebut dihitung saat Bacaleg bebas hingga masa pendaftaran penyerahan berkas bacaleg tanggal 9 Ke Halaman 7
BPMPT Jadi Bungkam Soal Oknum Perizinan Bawah Meja KARAWANG – Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karawang Okih Hermawan, memilih bungkam atas pernyataan Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Hukum (JMPH), Yono Kurniawan, yang mengatakan di BPMPT
ada oknum yang berkeliaran. Ketua JMPH sendiri sempat meminta kepada penegak hukum untuk menindak oknum BPMPT nakal, serta meminta kepada BPMPT untuk melakukan sumpah pocong, jika memang benar bahwa di BPMPT itu bersih. Saat ingin dimintai tanggapannya terkait masalah tersebut, Okihenggan berkomentar banyak. Ia hanya menyatakan bahwa setiap orang berhak
CEK - Seseorang memeriksa mesin online di BPMPT.
Ke Halaman 7
Mantan Narapidana Niat Nyaleg? INI... FAKTANYA!! KPU mengubah Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPD, menjadi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013. Dalam peraturan yang baru, semula hanya mantan narapidana politik karena jabatan publik saja yang dilarang nyaleg, tapi rupanya narapidana umum juga diizinkan untuk maju sebagai caleg dengan beberapa syarat. Pasal 4 menyebutkan bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang wajib memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Pasal 4 itu dijabarkan dalam Pasal 5 Peraturan KPU yang baru Nomor
PILEG - Pemilu Legislatif akan digelar 9 April 2014 mendatang.
Ke Halaman 7
Redaksi dan Iklan : Jl. Ir. H. Juanda No. 62 Karawang | Telp. 0267 8490864 | Fax : 0267 8490867
website : http://www.faktakarawang.com