Citra Prima Hanyokrokusumo
Parapsikolog Anugerah Mati Suri PARA pecinta tayangan reality show horror seperti Masih Dunia Lain atau Mr Tukul pasti tidak asing dengan mojang yang akrab disapa Mba Citra ini. Tokoh supranatural atau yang lebih dikenal dengan istilah Parapsikolog ini memiliki nama asli cukup panjang ‘Roro Citra Prima Hanyokrokusumo. Sejak kecil Citra
HU Fakta Karawang @faktakrw
Ke Halaman 7
SABTU, 4 MEI 2013
Citra
Terbit 16 Halaman
900 Buruh Kontrak HPPM Dibohongi
KARYAWAN TETAP - Puluhan buruh yang bekerja di HPPM menuntut untuk dijadikan karyawan tetap.
DEWAN GAK
NGACA!!
KARAWANG - Renovasi Ruang Rapat Paripurna DPRD Karawang yang menelan anggaran 6,9 miliar, menuai kontroversi. Pasalnya, tak jauh dari gedung wakil rakyat yang akan
direhab itu, terdapat pemukiman kumuh yang juga harus segera dipugar. Menyikapi masalah itu, Ketua Sosial Politik dan Political Study, Muslim Hafidz men-
Karda Ancam Bongkar Kasus Korupsi Legowo Jika Gagal Nyalon KARAWANG – Menyikapi terancam gagalnya Ketua DPC PDIP Karawang, Karda Wiranata nyalon legislative 2014, membuat Ia akan melakukan upaya hukum. Namun upaya tersebut baru akan dilakukan jika memang benar dirinya mendapatkan keyakinan secara serius untuk ikut meramaikan panggung politik di 2014 yang akan datang. “Kalau saya ingin tetap maju, saya tinggal melakukan upaya hukum ke PTTUN,” kata Karda
gatakan, seharusnya DPRD Karawang bisa bercermin (ngaca-red) kepada lingkungan sekitar yang memang jauh lebih membutuhkan campur tangan pemerintah. Mengin-
gat, renovasi ruang paripurna tersebut menghabiskan dana yang sangat besar. Sedangkan di sisi lain, program Rumah Tidak Layak Huni (RuTiLaHu) harus mengguna-
gi karyawan. Karena seharusnya setelah selesai kontrak kedua langsung diangkat menjadi karyawan tetap. Perjanjian yang ada, bahwa karyawan yang sudah dikontrak sebanyak dua kali, tidak dilanjutkan untuk kontrak ketiga, akan tetapi seharusnya sudah diangkat menjadi karyawan tetap,” katanya. Menurutnya, setelah pelanggaran itu terjadi, seharusnya dari pihak ketenagakerjaan dalam hal ini adalah Dinas Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab untuk memberikan peringatan atau teguran kepada perusahaan asing tersebut. “Hal itu harus dilakukan, karena perbuatan tersebut sudah melanggar undang-undang,”ujarnya saat ditemui oleh Fakta, JuKe Halaman 7
KUMUH - Tak jauh dari gedung dewan, banyak rumah kumuh yang perlu direhab.
kan dana aspirasi, dan itu pun tidak terlaksana secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan pemugaran rumah. ”Harus ada skala prioritas seharusnya dalam memutuskan
Buktikan Suap, Dewan Bakal Panggil BPMPT
Saya akan angkat kembali kasus ini. Dan tolong kejaksaan, yang menyuap juga diproses. kepada Fakta Karawang, Jum’at (3/5). Kendati demikian, tutur Karda, dirinya akan tetap menerima jika memang tidak dapat mencalonkan Ke Halaman 7
KARAWANG - Puluhan buruh kontrak di Honda Precison Parts Manufacturing (HPPM) mendatangi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Kedatangan mereka didampingi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Jaringan Masyarakat Peduli Hukum (JMPH) untuk mendesak adanya pengangkatan karyawan tetap di perusahaan tersebut. Kepala Divisi Advokasi PBHI, Hendra Supriatna mengatakan, HPPM selaku perusahaan asing telah bertindak semena-mena dalam mempekerjakan para karyawannya. Sebab 900 pekerja kontrak yang bekerja di sana sudah dipekerjakan secara tidak fair, bahkan pihak perusahaan terkesan membohon-
KANTOR - Tampak kantor BPMPT dari depan.
suatu kebijakan,” katanya. Dalam hal ini lanjut dia, DPRD Karawang yang dipilih langsung warga Karawang, dinilai belum bisa menunjukan jika mereka adalah keter-
wakilan rakyat yang fungsinya menyampaikan aspirasi rakyat. “Pemukiman kumuh yang ada di dekat gedung dewan itu kan
KARAWANG – Komisi A DPRD Karawang, akan memangil Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) terkait adanya dugaan suap (gratifikasi) dalam pembuatan perizinan. Demikian disampaikan Ketua Komisi A, HM Warman kepada Fakta Karawang, Jumat (3/1). Pihaknya mengagendakan, pemanggilan tersebut akan digelar dalam waktu yang dekat ini. Menurut dewan, adanya dugaan kasus gratifikasi dalam pembuatan perizinan dinilai merugikan banyak investor yang ada di Karawang. ”Kami yang memiliki tugas untuk mengawasi, khususnya bidang hukum akan memintai keterangan terkait kabar yang beredar tentang gratifikasi BPMPT,” katanya. Hal itu akan dilakukan oleh DPRD Karawang karena, BP-
MPT dalam hal ini memiliki tugas untuk mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu belum bisa maksimal. “Akan kami lakukan sesuai aturan yang ada,” ujarnya. Lanjutnya, apabila memang benar hal itu terjadi, maka ini akan menjadi cambuk untuk pemerintah Kabupaten Karawang.”Ketika memang terjadi, maka pelayanan pemerintah daerah kepada publik wajib dibenahi,” ungkapnya. Lalu, menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk melaporkan kepada pihak berwenang bila menemukan hal-hal yang dianggap janggal. “Silakan saja dilaporkan kepada pihak berwenang, karena pada dasarnya masyarakat pun memiliki hak untuk mengontrol pemerintahan,” tegasnya. (pio)
Ke Halaman 7
Pelapor Yuli Bakal Dipolisikan
KANTOR DPC - Kantor DPC Hanura tampak sepi, kemarin.
KARAWANG – Ketua Badan Perencanaan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hanura Kabupaten Karawang, Rusdi Praja, akan melakukan upaya hukum terhadap para pelapor bacalegnya yang diduga tidak memenuhi syarat. Hal ini dikatakan saat dimintai tanggapannya terkait pemberitaan Yuli Yuliawati yang dilaporkan ke KPU oleh masyarakat karena dianggap tidak memenuhi syarat. "Jika nanti Yuli tetap masuk ke DCS dan tidak terbukti tidak memenuhi syarat, kami berencana akan melaporkan kembali para pelapor melalui jalur pidana," ujar Rusdi kepada Fakta Karawang, Jum'at (3/5). Pihak Hanura sendiri, kata Rusdi, telah melakukan upaya hukum untuk memenuhi persyaratan pencalonan Yuli sebagai anggota legislatif pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 mendatang. Dimana dalam upaya hukum tersebut telah didapatkan keputusan
Redaksi dan Iklan : Jl. Ir. H. Juanda No. 62 Karawang | Telp. 0267 8490864 | Fax : 0267 8490867
pengadilan bahwa Yuli lahir tahun 1992. "Dengan segala dokumen yang ada, apalagi sudah ada putusan pengadilan, saya rasa sudah tidak ada masalah," katanya. Rusdi menegaskan, tidak adanya dokumen yang dipalsukan oleh pihaknya dalam berkas yang diserahkan ke KPU Kabupaten Karawang. Pasalnya, Hanura tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Tidak ada dokumen yang dipalsukan oleh Hanura," tegasnya. Untuk itu, tutur Rusdi, saat ini Hanura memberikan ruang bagi KPU untuk melakukan verifikasi. Dimana ketentuan lolos atau tidaknya Yuli sebagai bacaleg berada pada keputusan KPU. "Saat ini kami memberikan ruang kepada KPU untuk melakukan verifikasi," tuturnya. Rusdi menghimbau, agar semua pihak yang terlibat dalam pesta politik dapat berfikir cerKe Halaman 7
website : http://www.faktakarawang.com