Edisi 8 Mei 2013

Page 1

Joana Alexa Gak Nyesel Jadi Guru HU Fakta Karawang

PEMBAWAAN yang tenang, postur tubuh yang proporsional, serta didukung dengan paras yang cantik, membuat gadis ayu asal Cikarang ini tertarik untuk

@faktakrw

TOLAK

Alien

Ke Halaman 7

RABU, 8 MEI 2013

Terbit 16 Halaman

DIGUSUR, WARGA SIAP PERANGI APL

priyo

LAPAK APL - Grand Taruma, salah satu sektor usaha di bidang properti milik PT APL. Perumahan elit itu terancam dibongkar warga yang tinggal di lahan sengketa.

KARAWANG – Permasalahan sengketa lahan seluas

345 hektar antara masyarakat dengan PT SAMP yang sa-

hamnya sudah dibeli oleh PT Agung Podomoro Land

BPN Ogah Gegabah Tolak Eksekusi,Sebelum Syarat Terpenuhi KARAWANG - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang mengaku tidak akan gegabah dalam menyikapi masalah sengketa lahan seluas 345 hektar. Pihaknya juga membantah jika dianggap membekingi PT Agung Podomoro Land (PT APL) dalam sengketa tanah di Desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya Kecamatan

Andi Bakti Ke Halaman 7

Pusing juga sebenarnya menyelesaikan permasalahan ini, makanya kami berharap permasalahan ini bisa cepat selesai dengan baik,”

(APL), semakin memanas. Bahkan warga sudah mengibarkan bendera perang demi memepertahankan hak mereka serta menegaskan jika mereka tidak takut dengan siapapun yang dihadap-

inya saat ini. Sebagai bentuk perlawanan, masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan sengketa itu mengancam akan menutup dan membongkar cabangcabang usaha milik APL yang

ada di Karawang, jika APL memaksakan kehendaknya untuk menguasai lahan tersebut, tanpa memenuhi tuntutan warga. Udam Muhtadin (50), salah seorang warga ahli waris yang

memiliki bidang tanah seluas 2 hektar di lahan sengketa itu mengatakan, dirinya sudah menjadi ahli waris tanah tersebut sejak tahun 1990. Ke Halaman 7

Disnaker, Tegas Dooong..!!

Soal Jamsostek, Larangan Berjilbab, Kecelakaan Kerja, hingga Tipu Daya Oknum Pengusaha

Andi Bakti Kepala BPN

Dedi Haryono

KARAWANG - Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker) harus tegas dalam menangani segudang masalah di sejumlah perusahaan di Kota Pangkal Perjuangan ini. Salah satu polemik yang kini menjadi buah mulut adalah, PT Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia (MPFI) yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) atas nama 400 karyawan. Keputusan penga-

juan pinjaman kepada Bank BRI tersebut dilakukan perusahaan secara sepihak, tanpa memberitahu karyawan. Dugaan penipuan yang dilakukan oleh MPFI semankin kuat. Pasalnya ketika dikonfirmasi oleh Fakta baik melalui sms, telpon atau ditemui langsung ke pusahaan, General Manager Heri Mashuri sebagai corong dari perusahaan

tidak memberikan tanggapan sedikitpun. Sekertaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Indonesia Bersatu, Dedi Haryono, ST menyatakan, bahwa MPFI bukan kali ini saja seperti itu, bahkan sudah berjalan bertahun-tahun. "Oknum di perusahaan tersebut sudah cukup lama memKe Halaman 7

Dituding Lalai, Manager PT BPAS Dipolisikan Dijerat Pasal 359 KUHP

solehudin

SIAP MATI - Warga yang tinggal di lahan sengketa mengaku siap mempertaruhkan nyawa mereka demi membela tanah yang menjadi tempat bernaung sejak dulu.

KARAWANG – Lantaran lalai dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dua orang manager PT Bangun Perkasa Adhitama Sentra (BPAS) dilaporkan ke pihak yang berwajib. Plan Manager M Ma’ruf Nasarudin dan Manager Maintenance, Tirta dilaporkan ke Polsek Klari dengan nomor pelaporan STTL/627/V/2013/ JBR./RES.KRW. Keduanya di-

ancam pasal 359 KUHP. Perusahaan yang memproduksi glass fiber cement board atau yang dikenal GRC itu terletak di Desa Curug Kecamatan Klari. BPAS dituding tidak bertanggungjawab secara maksimal dan lalai hingga menghilangkan nyawa seseorang. Ketua DPC Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI)

Mangkir Rapat,BPMPT Dikutuk Dugaan Gratifikasi Menguat KARAWANG – Tidak hadirnya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karawang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD dikecam sejumlah pihak. Diantaranya datang dari akademisi Unsika Adien Solehoedin. “Kami kaum akademisi sangat mengutuk keras atas ketidak hadiran BPMPT pada pembahasan raperda Retribusi Prizinan Tertentu,” kata Adien kepada Fakta Karawang, Selasa (7/5) kemarin. Pihaknya sangat menyayangkan ketidakhadiran BPMPT. Pasalnya, dalam pembahasan Raperda Retribusi Perizinan Tertentu, BPMPT merupakan pihak yang sangat berperan. “Bagaimana Karawang bisa mempunyai produk hukum

yang tepat, jika yang menjalankannya saja tidak ikut membahas,” kata Adien. Ditambahkan Adien, ketidah hadiran BPMPT dalam memenuhi undangan Pansus Retribusi Perizinan Tertentu semakin menguatkan adanya dugaan gratifikasi. Pasalnya, kabar hangat tersebut merupakan pelanggaran keras. “Tidak hadinya BPMPT seolah mereka takut dugaan gratifikasi yang saat ini ramai dikabarkan terungkap,” tambahnya. Apa pun alasannya, kata Adien, BPMPT seharusnya menghadiri pembahasan Raperda tersebut. Sebab, hal itu merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan masyarakat Karawang secara langsung. “Ini menyangkut azas untuk banyak orang. Terutama masyarakat Karawang langsung,” katanya. Ditandaskan Adien, benar atau tidaknya dugaan gratifikasi, seharus pihak BPMPT sendiri yang menbuktikan.

Redaksi dan Iklan : Jl. Ir. H. Juanda No. 62 Karawang | Telp. 0267 8490864 | Fax : 0267 8490867

Adien Solehoedin

Karawang, Wahidin menilai, kejadian yang mengakibatkan hilangnya nyawa Nur Muhamad (27) harus menjadi tanggungjawab penuh PT BPAS. Karena perusahaan telah memperkerjakan Nur dengan waktu kerja Long Shift. “PT BPAS tidak manusiawi, almarhum disuruh kerja Long Ke Halaman 7

Wahidin

PT Hametsu Ingkar Janji KARAWANG - Masyarakat Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur menilai bahwa pihak PT Hamatetsu tidak berkeinginan untuk mengkoordinir masyarakat lingkungan sekitar. Pasalnya, masyarakat desa tersebut, sudah mengajukan kerjasama untuk pengolahan limbah ekonomis, akan tetapi tidak mendapat respon dari pihak perusahaan, padahal surat perjanjian kerjasama (SPK) tersebut sudah ditandatangani antara masyarakat dan pihak perusahaan. Kepala Dusun Lame Desa Sukaluyu, Rasim mengatakan, pihaknya sudah mengajukan kerjasama untuk pengolahan limbah ekonomis kepada pihak perusahaan Hamatetsu, terhitung sejak tiga bulan yang lalu.

Bahkan SPK sudah ada ditangan masyarakat yang diwakili oleh CV Anugrah Jaya. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak perusahaan. “Kami ingin mengirimkan surat dari kepala desa, tapi ditolak oleh satpam yang tidak punya kewenangan apapun dalam kerjasama tersebut,” ujarnya kepada Fakta, Selasa (7/5). Menurutnya, kerjasama pengolahan limbah ekonomis tersebut, sebenarnya akan diperuntukan, guna mengakomodir masyarakat sekitar agar bias menyerap tenaga kerja. Sebab masih banyak pengangguran di Desa Sukaluyu, sehingga masyarakat memberikan mandat kepada pihaknya untuk melakukan kerKe Halaman 7

website : http://www.faktakarawang.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.