Kamis, 29 Nopember 2012
Bupati Ogah Ganti Sekda
Karawang- Terjawab sudah pertanyaan siapa yang akan menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang. Hal tersebut dikarena Bupati Ade Swara telah memperpanjang masa bakti Iman Sumantri sebagai PNS dan tetap menjadikannya sebagai Sekda Karawang. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karwang Hariyanto, Berdasarkan Pasal 3 Peratutan Pemerintah (PP) nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) jo. PP 44 Tahun 2011, Batas usia pensiun adalah 56 (lima puluh enam) tahun. Kemudian dalam pasal 4 ayat (2) huruf c angka 2 menjelaskan, batas usia pensiun PNS dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II. Dalam peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor 13 Tahun 2002 tentang Juklak PP 100/2000 jo PP 13/2002, dijelaskan, perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan dengan Keputusan Presiden untuk eselon I dan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan untuk eselon II untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa paling lama 2 (dua) tahun, setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Kepegawaian Negara atau dari Baperjakat. Ke Halaman 11
Bendahara OPD Cari Aman
KARAWANG– Pasca terbongkarnya pemotongan gaji para PNS Karawang, secara sepihak yang dilakukan Bank Jabar Banten (BJB) Karawang, khususnya Edarkan d i l i ngku nga n Surat Dinas KesehaPernyataan tan Kabupaten Kesediaan Karawang. Kini Potong Gaji beredar surat pernyataan kesedian gajinya dipotong oleh pihak BJB. Padahal, menurut para pegawai yang mengaku dipotong gajinya, jika selama ini gaji mereka dipotong oleh pihak bank tak ada satupun berkas surat pernyataan kesediaan dipotong. Ke Halaman 11
Pilkades Rusuh, Tim Monitoring Diminta Netral
foto: istimewa
MENGULAR. Ribuan kendaraan tampak tertahan akibat ditutupnya portal masuk kawasan Surya Cipta. Lumpuhnya kawasan ini sangat merugikan masyarakat dan para pekerja di lingkungan KSC.
KAWASAN SURYA CIPTA
LUMPUH Daihatsu Bikin Ulah, Ribuan Karyawan Kelaparan
KARAWANG – Kawasan Industri Surya Cipta Karawang (KSC), Rabu (28/11) kemarin benar-benar mati total. Ratusan kendaraan yang biasanya hilir mudik, kemarin berderet mengular tak bisa masuk kawasan tersebut. Tak hanya itu, para pekerja dan kendaraan yang berada di dalam kawasan pun tak bisa keluar. Bisa dibayangkan, aktifitas benarbenar mati total. Aktifitas perekonomian di kawasan tersebut juga lumpuh. Pantauan Fakta Karawang, kemacetan mulai terlihat di pintu tol Karawang Timur 2 (Kawasan Industri). Bahkan ruas jalan dipadati tiga baris kendaraan yang berdempet rapat. Itu terjadi dari luar atau pun dari dalam kawasan. Bahkan dikabarkan, puluhan ribu pekerja di kawasan Surta Cipta juga kelaparan karena lumpuhnya arus transportasi tersebut. Bahkan para pekerja ekspatriat yang berasal dari China, Korea dan Eropa juga marah-marah karena kondisi tersebut. Berdasarkan penelusuran Fakta Karawang, kelumpuhan aktifitas di kawasan industri itu akibat ditutupnya portal gerbang masuk oleh Manajemen Kawasan Surya Cipta. Manajemen sepertinya jengkel terhadap aktifitas pembangunan lokasi pabrik Daihatsu yang dianggap merugikan KSC. Pihak kawasan memang sengaja menutup akses jalan. Akibat konflik antara Daihatsu dan Manajemen KSC, aktifitas perekonomian masyarakat kawasan juga terhenti.
“Aktivitas kami tertahan di sini. Lihat saja, kendaraan kami tertahan tidak bisa bergerak. Padahal hari ini kami harus kerja dan banyak urusan. Kalau begini, kami rugi besar. Yang seharusnya bisa menghasilkan uang ratusan juta, gara-gara kejaadian ini semuanya jadi gagal,” gerutu seorang pengusaha dari China yang terjebak di Kawasann Industri Surya Cipta, kepada Fakta Karawang. Tak hanya pengusaha bermata sipit itu yang menggerutu. Sejumlah pegawai pabrik pun tampak gelisah. Mereka tak bisa masuk ke pabriknya yang berada dalam kawasan lantaran mobil jemputan yang mengangkutnya tertahan di luar kawasan.
foto: istimewa
MARAH-MARAH. Pekerja ekspatriat tampak marah-marah akibat tidak masuk KSC.
“Ahh gara-gara yang beginian, kami tak bisa masuk kerja. Dari pagi kami di sini. Dan kami juga tak bisa ke mana-mana. Perut lapar lagi, karena belum makan,” ujar Dara (23), seorang karyawan pabrik. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, lumpuhnya aktifitas Kawasan Industri Surya Cipta lantaran pihak management menutup portal akses keluar-masuk kawasan tersebut. Penutupan portal karena pihak management kecewa pada pihak ketiga yang tidak mengindahkan larangan soal ketentuan melakukan pembangunan kawasan. Ke Halaman 11
Karawang- Terkait dengan banyak kejadian rusuh dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Karawang, komisia A DPRD Karawang meminta kepada tim monitoring Pilkades yang terdiri dari BPMPD, Kecamatan, Kejaksaan, dan Polres, untuk lebih pro aktif membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam Pilkades di beberapa tempat. Wakil ketua Komisi A DPRD Karawang Ir. Danu Hamidi mengatakan, Komisi A dalam hal ini, akan memanggil tim monitoring pilkades yang masih kisruh. Salah satu tim monitoring pilkades yang akan di panggil adalah tim monitoring Pilkades Desa Situdam Kecamatan Jatisari, hal tersebut dikarenakan calon yang kalah dalam pilkades desa Situdam datang bersama tim suksesnya ke DPRD, karena merasa dicurangi oleh pihakpihak tertentu. Selain akan memanggil tim monitoring, masih menurut Danu, komisi A juga akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pilkades di desa Situdam, hal tersebut dilakukan agar pihaknya mengetahui secara utuh kejadian dan kronologis pelaksanaan pilkades di desa Situdam. Ke Halaman 11
Puput Alya Sandi
Macem-Macem? No Way!
JANGAN harap bisa berkedip, saat pertama bertemu dan menatap wajahnya. Dengan mata binar, hidung mancung, dibalut kulit putih mulus, menjadikan semua kaum adam yang pertama melihatnya akan terpana. Puput Alya Sandi, itulah namanya. Lahir di Jedah, Arab Saudi tahun 1992, Puput demikian nama panggilannya, mengaku lebih bangga dipanggil sebagai Mojang Karawang. “Dari kecil sampai sekarang saya tinggal di Karawang, meski orang tua di Jedah,” ujar Puput dengan wajah berbinar. Lahir boleh di Jedah, namun kedua orang tuanya merupakan orang Karawang asli. Makanya, sejak SD Puput memilih tinggal di Karawang dengan nenek dan kakeknya. Puput-pun sekolah di Karawang, mulai SD sampai kuliah. “Sekarang saya sudah kerja mas, di sebuah yayasan,” lanjutnya sambil tersenyum. Gadis penyuka warna hitam ini, selain bekerja di sebuah yayasan, juga sibuk di dunia hiburan. Dia pun pernah terlibat di beberapa sinetron. Salah satunya, “Putih Abu-Abu”. “Sekarang lagi off dulu mas. Ke Halaman 11
foto: istimewa
MENEROBOS. Masyarakat di lingkungan Surya Cipta menerobos portal pintu masuk kawasan.
Sedikit Pancingan, Si Bohay Langsung Dibawa Kencan MALAM kian larut. Jam sudah menunjukan pukul 23.15 WIB. Tapi kehidupan di kawasan kota Karawang belum “lemas”. Sebagian warga kota masih tampak memberikan nafas, meski sekedar nongkrong, kongkow, jalanjalan dan job-job kecil. Seolah, hujan yang mengguyur sejak sore hingga malam tidak menyurutkan warga kota untuk beraktivitas. Di antara lalu lalang kendaraan dan hiruk pikuk aktivitas warga, tampak seorang perempuan belia berpenampilan aduhai (pakai tangtop, celana pendek di atas paha) duduk di bangku tembok depan kom-
pleks olahraga yang tak jauh dari kantor Bupati Karawang. Si Bohay (panggilan untuk perempuan aduhai), tampak asik memainkan HP-nya, sambil sesekali matanya melirik ke arah kendaraan yang
melintas. Seperti gula, pasti menarik semut-semut untuk mengerubutinya, demikian dengan si Bohai. Tak lebih dari 15 menit, sekelompok pemuda menghampirinya. Seakan sudah biasa, mereka pun tampak akrab dan berbaur. Si Bohay, yang paling cantik di antara sekumpulan orang itu, tampak diperlakukan bagai putri raja. Tampak satu di antara sekelompok pemuda itu, sibuk bolak- balik (kayak
stikaan) ke kios yang tak jauh dari sana. Berbagai hidangan pun disajikan buat si Bohay, rokok, minuman ringan sampai makanan kecil. Selang beberapa menit, seorang di antara sekelompok pemuda itu mengambil motor dan jussss……melajukan motornya. Kongkow mereka pun tampak makin akrab. Suara cekikikan, tawa dan desahan manja pun kian menambah hangat kongkow malam di kawasan olahraga itu. Ke Halaman 11
Redaksi dan Iklan : Jl. Ir. H. Juanda No. 62 Karawang | Telp. 0267 8490864 | Fax : 0267 8490867
Puput Alya Sandi foto : begy
website : http://www.faktakarawang.com
2
KAMIS, 29 NOPEMBER 2012
Muslim Hafidz :
PKS Jangan Gertak Sambal KARAWANG- Terkait dengan ancaman PKS yang akan hengkang dari koalisi pendukung Bupati Ade Swara. Muslim Hafidz Pengamat Politik Karawang dari Sosial Policy and Politic Studies (Sospol) mengatakan, ancaman PKS tersebut jangan hanya sebatas gertak sambal untuk menaikan bergining PKS dihadapan Bupati Karawang saja. Karena menurutnya saat ini sikap-sikap partai politik di daerah, khususnya partai-partai yang mengusung Bupati Ade Swara belum mampu menunjukan sikap yang kritis terhadap kinerja Bupati Ade Swara.
“ waktu dua tahun adalah waktu yang cukup untuk mengevaluasi kinerja Bupati, nah partaipartai pengusung Ade Swara seharusnya mampu bersikap jelas terhadap kinerja Bupati Karawang,” ujar Muslim ketika dihubungi Fakta, rabu (28/11). Kepentingan masyarakat, masih menurut Muslim, seharusnya benar-benar dijadikan sebuah prioritas bagi partai-partai yang selama ini mendukung Bupati Ade Swara, oleh karena itu sikap PKS yang akan menyatakan keluar dari barisan pendukung Bupati Ade Swara jangan hanya sebatas pernyataan
yang dikeluarkan oleh seseorang saja, melainkan keluar dari PKS secara kelembagaan. “ kecenderungan partai politik dengan kekuasaan ya..seperti itu, kadang mereka membuat pernyataan hanya untuk menaikan posisi mereka saja dihadapan kekuasaan, tapi mudah-mudahan PKS tidak melakukan itu dan benar-benar bisa menilai secara objektif kinerja pemerintahan Karawang saat ini,” tambah muslim. Dikatakannya, sikap PKS yang mulai kritis terhadap pemerintahan Bupati Ade Swara dinilai sesuatu yang wajar. Meskipun
PKS salah satu partai pengusung Ade Swara dalam pemilukada 2010 lalu, namun ketika Ade Swara terpilih menjadi Bupati dan memimpin Karawang, banyak komitmen-komitmen yang belum tidak dipenuhi oleh Ade Swara dengan partai-partai pengusungnya, dan salah satunya adalah PKS. “ banyak, komitmen yang tidak dipenuhi oleh Ade Swara kepada partai-partai pengusungnya, dan partai yang paling banyak “dikhianati” dalam komitmen politik itu adalah PKS, jadi wajar jika kemudian saat ini PKS keras terhadap Bupati Kara-
wang,” katanya. Namun muslim berharap sikap kritis PKS itu tidak dikarenakan adanya komitmen politik yang dilanggar oleh Bupati Ade Swara, melainkan berdasarkan kepentingan masyarakat Karawang yang merasa kecewa terhadap kinerja Bupati Ade Swara. “ PKS harus objektif dan harus berdasarkan kepada kepentingan masyarakat, jangan sampai langkah-langkah politis yang diambil PKS itu hanya untuk kepentingan partainya saja,” tandas Muslim. (ssp)
Kader Gerindra Terus Geriliya Untuk Menangkan Pilgub CIKAMPEK - Menjelang pemilihan gubernur (pilgub) jawa barat 2013 yang akan datang, semua kader-kader partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terus bergeriliya untuk memenangkan calon yang diusungnya dalam Pilgub Jabar yang akan datang. “ saat ini kami (kader partai gerindra-red) terus bergeriliya untuk memenangkan pasangan Dede Yusuf-Lex Laksmana dalam pilgub jabar, dan itu kami lakukan karena merupakan kewajiban kami sebagai kader partai Gerindra,” ujar Ibrahim Castumiharja, wakil ketua Fraksi Gerindra, kepada Fakta ketika ditemui dikantornya,rabu (28/11). Meski sampai dengan saat ini, masih menurut Ibrahim, tim koalisi pemenangan Dede-Lex ditingkat kabupaten Karawang belum terbentuk, namun bukan berarti kader-kader Gerindra tidak bergerak dan mensosialisasikan kepada masyarakat Karawang untuk memilih DedeLex dalam pilgub nanti. “ saya sendiri dalam setiap reses yang saya lakukan selalu meng-
H. Warman
Ibrahim Castumiharja
kampanyekan agar masyarakat khususnya konstituen saya memilih Dede-Lex dalam Pilgub nanti, sedangkan kader-kader Gerindra yang lain mensosialisasikannya dengan cara lain yang bisa menarik simpati masyarakat Karawang,” tambah anggota Komisi D DPRD Karawang ini. Dikatakannya, mengajak masyarakat Karawang untuk memilih pasangan Dede-Lex dalam pilgub jabar sendiri bukan hal yang sulit, hal tersebut dikare-
nakan sosok Dede Yusuf sendiri sosok yang sangat populis dimasyarakat Karawang. Selain karena seorang Wakil gubernur, Dede Yusuf sendiri seorang yang pernah manggung di panggung hiburan nasional beberap waktu yang lalu. “ dengan popularitasnya yang tinggi, ditunjang pengalamannya sebagai wakil gubernur, saya yakin bahwa kami akan menang dalam pilgub jabar nanti,” katanya. Dirinya menandaskan, kenapa Gerindra mengusung Dede-Lex dalam pilgub Jabar, meski keduanya bukan kader partai Gerindra, hal tersebut dikarenakan Partai Gerindra sangat yakin sekali bahwa Dede Yusuf dan Lex Laksamana adalah pasangan yang memiliki kapasitas, integritas dan mampu membawa Jawa Barat lebih baik dari saat ini. “ karena memimpin provinsi Jabar itu butuh orang yang punya kapasitas dan pengalaman, maka kami sangat yakin Dede Yusuf dan Lex Laksamana adalah orang yang tepat untu memimpin Jabar 2013 yang akan datang,” tandasnya. (ssp)
RESES: Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Deden Darmansyah, saat nikahkan 25 pasangan asal Cikampek.
Ace Sopyan Mustari
Dewan Tak Mau Dibohongin DPPKAD KARAWANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, tidak mau dibohongi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Karawang terkait dengan target dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat untuk tahun anggaran 2013. Hal tersebut dikarenakan DPPKAD mencantumkan target dana bagi hasil pajak dari Pemprov Jawa Barat untuk tahun anggaran 2013 asal-asalan. Badan anggaran (banggar) DPRD Karawang menemukuan pendapatan Pemkab Karawang di sektor bagi hasil pajak daerah tersebut sampai akhir Oktober 2012 mencapai angka Rp 130,5 miliar. Sedangkan target yang dibuat DPPKAD dalam draft RAPBD murni 2013 hanya dipatok Rp 124,8 miliar, penemuan itu didapatkan dari Dinas Pendapatan Pro-
vinsi Jawa Barat. "Sangat jika angka yang didapat tahun ini dengan target yang dibuat untuk tahun depan sangat jauh. dan kami tentunya tidak mau dibohongin begitu saja," ungkap Ketua Banggar, H. Warman ketika ditemui dikantorny, rabu (28/11). Selain itu dirinya mencurigai jika selama ini DPPKAD membuat target pendapatan yang asal-asalan, hal tersebut dikarenakan ingin dinilai berprestasi dihadapan kami karena mampu memenuhi target yang selalu ditetapkan oleh DPPKAD Karawang. "Kami di Banggar tidak akan tolerir lagi soal target pendapatan yang dibuat oleh pihak eksekutif. karena kami menilai potensi pajak daerah dan retribusi di Karawang masih sangat besar. Termasuk sektor bagi hasil dari provinsi maupun pusat. Sementara pengajuan kebutuhan
anggaran setiap OPD mengalami peningkatan cukup signifikan hingga pada pembahasan RAPBD terkini tetap memunculkan angka defisit Rp 367 miliar," tegas Warman. sementara itu anggota Banggar lain, Ace Sopian Mustari mengatakan, pihaknya tidak mau lagi dibohongi soal target pendapatan oleh DPPKAD Karawang. Pasalnya berdasarkan keterangan Dinas Pendapatan Jawa Barat, pada Senin (26/ 11) lalu, bagi hasil yang didapat Pemkab di sini dari pajak kendaraan bermotor sampai Oktober 2012 baru Rp 26 miliar, , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 37,2 miliar, air permukaan Rp 2,1 miliar, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp 65 miliar. “ Jelaslah kami tidak mau dibohongin lagi, emang mereka fikir kami ini anak kecil apa,” singkat Ace. (ssp) Foto: net
Pewajib KTP Jompo Diswiping KARAWANG- Sedikitnya tiga unit alat perekam kartu tanda penduduk elektrik yang disiapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang. Alat tersebut digunakan untuk mendeteksi pewajib KTP jompodan sakit parah, menyusul semakin dekatnya batas waktu perekaman pewajib KTP. "Saat ini masih cukup banyak warga Karawang yang merupakan pewajib KTP, tetapi belum mengikuti perekaman e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik). Sementara, akhir Desember nanti proses perekaman e-KTP harus sudah selesai," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, Eka Sanatha, di Karawang, Rabu. Dikatakannya hingga kini sekitar 17
persen atau lebih dari 200 ribu warga Karawang yang merupakan pewajib KTP belum melakukan perekaman data dirinya terkait dengan program e-KTP. Atas hal itu, pihaknya akan menurunkan tiga unit "mobile" perekam e-KTP. Menurut dia petugas unit "mobile" perekam e-KTP tersebut akan melakukan penyisiran warga Karawang yang belum merekam data dirinya. Tetapi perekaman secara "mobile" itu diprioritaskan bagi pewajib KTP yang sudah jompo atau mengalami sakit parah. Dari pendataan yang telah dilakukan, kata dia, pewajib KTP di Karawang yang sudah jompo cukup banyak. Diperkirakan terdapat 100-an pewajib KTP jompo di masing-masing desa sekitar Karawang.
Karena itu, perangkat unit "mobile" sangat diperlukan untuk menyisir pewajib KTP yang sudah jompo tersebut. Selain menurunkan perangkat unit "mobile" perangkat e-KTP, pihaknya juga meminta aparat kecamatan aktif mengajak masyarakat untuk mengikuti perekaman data dirinya terkait dengan program e-KTP. Pihak kecamatan juga mempunyai kebijakan untuk "jemput bola", dengan cara melakukan perekaman data diri warga di setiap kantor desa. "Berbagai upaya itu perlu dilakukan agar hingga 31 Desember 2012, seluruh pewajib KTP di Karawang sudah melakukan perekaman data diri," kata Eka.(ant)
Deden Nikahkan 25 Pasangan KARAWANG- Deden Darmansyah, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, menikahkan sekitar 25 pasangan asal Cikampek. Aksi Deden tersebut dilakukan saat dirinya tengah mengikuti agenda reses. "Nikah massal ini kami gelar untuk mengakomodasi pasangan yang hendak menikah, tetapi kurang mampu. Hal itu juga dilakukan untuk membantu pasangan memiliki surat nikah," kata Deden, Rabu (28/11) di Kecamatan Cikampek. Ia mengatakan, peserta nikah massal di wilayah Cikampek itu sebenarnya cukup banyak peminatnya. Tetapi kegiatan nikah massal tersebut hanya dibatasi bagi mereka yang sudah menikah
tetapi belum punya surat nikah dan dibatasi bagi pasangan baru. Prosesi nikah massal itu sendiri digelar di aula Kantor Desa Cikampek. Sedangkan yang menikahkan ialah dua orang amil dari Kementerian Agama Karawang. "Selain nikah massal, reses ini juga dibarengi dengan kegiatan khitanan massal bagi 25 anak, serta pemberian akta kelahiran gratis bagi 30 anak di bawah usia satu tahun," katanya. Menurut dia, dalam Undang Undang Nomor 23`tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mewajibkan setiap warga negara dan setiap anak memiliki akta lahir. Akta lahir itu sendiri hanya
dapat dikeluarkan jika kedua orang tua si-anak itu memiliki surat nikah. "Karena itu, kami melakukan nikah massal dan pemberian akta kelahiran gratis dalam reses ini. Kegiatan ini juga sebagai bentuk motivasi terhadap Pemkab Karawang, sebab masih banyak warga yang ingin punya surat nikah, tetapi mereka tidak mampu membiayai pernikahan mereka," kata Deden. Kegiatan sosial berupa nikah dan khitanan massal serta pembuatan akta kelahiran bagi warga yang kurang mampu itu rencananya akan digelar di sejumlah kecamatan sekitar Karawang hingga empat bulan ke depan.(ant)
KAMIS, 29 NOPEMBER 2012
4
foto: net
MELESAT: Air Asia siap melesat dengan melepaskan sahamnya perdananya ke publik di kuartal tiga 2013
Air Asia Siap Lepas Saham AirAsia akan melepas saham perdananya ke publik pada kuartal tiga 2013. Maskapai penerbangan berbiaya murah atau low cost carrier (LCC) ini, melalui anak usahanya PT Indonesia AirAsia telah menunjuk penjamin emisi untuk
menangani proses initial public offering tersebut. CEO AirAsia Indonesia, Dharmadi menjelaskan, perusahaan telah menunjuk penjamin emisi untuk menangani proses initial public offering tersebut. "Tapi saya
belum bisa sebutkan sekarang," katanya di Jakarta, Rabu (28/11). Dharmadi belum bisa menyebutkan berapa jumlah saham yang akan dilepas dan target dana yang akan dihimpun. Ia hanya menyatakan bahwa tujuan IPO
AirAsia Indonesia ini untuk transparansi keuangan dan manajemen perseroan. Sebelumnya, AirAsia Indonesia berencana IPO pada kuartal pertama 2012 lalu. Namun, rencana tersebut tertunda setelah AirAsia mengumumkan
mengakusisi Batavia Airlines. Setelah akusisi Batavia Air batal, AirAsia Indonesia mulai melanjutkan rencananya melantai di Bursa Efek Indonesia pada kuartal tiga 2013.
Telkomsel Wajib Bayar Rp 1 T GAGAL pailit, Telkomsel diwajibkan bayar bea kurator sebesar Rp 1 triliun. Mahkamah Agung (MA) belum bisa memastikan berapa bea kurator yang akan dikenakan Telkomsel pasca putusan kasasi terkait pembatalan pailit perusahaan milik negara ini, Rabu (21/11). Sebab, target setoran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bi¬sa meleset, jika Telkomsel di¬wa-jibkan membayar bea kurator se¬besar Rp 1 triliun pasca-pu¬tusan kasasi MA. “Diharapkan Majelis Hakim Agung bisa se¬gera memberikan
kepastian soal bea ku¬rator tersebut, su¬paya bisnis telekomunikasi tak terganggu,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Man¬syur. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan (UU) Nomor 37 tahun 2004, perusahaan yang dinyatakan pailit wajib membayar bea kurator sebesar 1,5-2 per¬sen dari total aset perusahaan. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, penetapan bea kurator bisa dikenakan bisa juga tidak oleh hakim, setelah pro¬ses pemberkasan perkara pailit itu selesai
ditangani oleh Hakim Agung. “Kami belum bisa memastikan apakah Telkomsel diwajibkan un¬tuk membayar bea kurator atau tidak, sebelum proses pemberkasan selesai oleh hakim yang menangani perkara tersebut,” jelas Ridwan. MA juga menghormati adanya kritikan dari putusan kasasi pailit ini. Dia menyatakan, putusan ini diambil berdasarkan fakta hukum yang ada. “Tidak ada intervensi di sini. Putusan kasasi sudah sesuai hukum yang ada bahwa Telkomsel tak jadi pailit,” tegas Ridwan. (net)
Wow Motor 007 Laku Rp 1,55 T
foto: net
MEMBANGUN: Semen Gresik akan bangun pabrik baru.
SEPEDA motor yang menjadi tunggangan James Bond di film t Skyfall dikabarkan laku dilelang dengan harga lebih dari Rp1 miliar. Seperti apa? Motor trail merk Honda bertipe CRF450R, yang dipakai James Bond dalam aksi kebutkebutan di film Skyfall,laku terlelang di situs eBay senilai 101.400 poundsterling atau sekitar Rp1,55 miliar. Sepeda motor ini digunakan oleh aktor asal Inggris Daniel Craig yang berperan sebagai James Bond pada saat adegan
kejar-kejaran dengan penjahat di Istanbul, Turki. Usai digunakan di syuting film tersebut, sepeda motor itu langsung diangkut ke pameran ‘Bond in Motion’ di National Motor Museum Inggris, sebelum akhirnya dilelang. Dilansir Motorcycle, panitia menerima 67 penawaran dengan 40 pembeli potensial dalam pelelangan yang ditutup pada 22 November 2012. Hingga akhirnya motor tangguh asal Jepang itu menemukan pemilik baru yang berani menebusnya
dengan bandrol 101.400 Poundsterling. Rencananya seluruh hasil lelang akan didonasikan kepada BBC Children in Need, sebuah program sosial bagi anak-anak yang kurang beruntung. Honda CRF450R menggunakan mesin satu silinder SOHC, empat langkah, dengan kapasitas mesin mencapai 450cc. Motor ini sudah mengadopsi sistem injeksi, dengan pendingin cair dan transmisi lima percepatan. (net)
Semen Gresik Bakal Buka Pabrik Baru PT Semen Gresik Tbk berencana untuk mendirikan pabrik semen baru pada 2014. Pabrik tersebut memiliki kapasitas tiga juta ton semen per tahun. Sekretaris Perusahaan Semen Gresik, Agung Wiharto, mengatakan, rencana pembangunan pabrik tersebut di luar pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah dan Padang, Sumatera Barat.
"Untuk lokasinya belum bisa diberitahukan, karena masih dalam studi kelayakan," ujar Agung dalam acara Investor Summit 2012 di Jakarta, Rabu (28/11). Menurut Agung, perseroan masih mencari lokasi yang paling bagus untuk membangun pabrik tersebut. Selain pembangunan pabrik semen, perseroan akan mendirikan pabrik
pengepakan semen. "Saat ini, perseroan telah melakukan ground breaking (pemasangan tiang pancang) pertama pabrik pengepakan semen di Banjarmasin, Kalimantan Selatan," ujarnya. Agung melanjutkan, pembangunan pabrik semen baru tersebut membutuhkan waktu 12-15 bulan dan diperkirakan beroperasi pada 2014. Proyek ini
akan dibiayai dari kas internal dengan nilai investasi Rp120 miliar. Selain itu, perseroan memastikan bahwa pabrik pengepakan semen di Sorong, Papua, akan mulai beroperasi akhir tahun ini. Pabrik berkapasitas sekitar 300-600 ribu ton itu juga akan dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan. (net)
Industri Manufaktur Tumbuh 7,1 Persen MENTERI Perindustrian MS. Hidayat menuturkan, dengan boomingnya investasi maka pertumbuhan industri bakal terus meningkat di akhir tahun. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan sektor industri manufaktur di kuartal keempat mencapai 7,1%. Selain itu, tercapai okupansi lahan industri di sejumlah daerah membuat potensi pertumbuhan sektor manufaktur melejit. "Kawasan industri di sejumlah daerah terutama di Pulau Jawa banyak yang sold out. Sejumlah produsen ada yang melakukan ekspansi dan lainnya melakukan investasi," tutur dia di Jakarta, Rabu (28/11/2012). Dia menambahkan, pemerintah berupaya menyebar dan membuat lahan industri di daerah lain yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. "Saat ini kawasan industri 70 persen masih di daerah Sumatra dan Jawa, sementara 30 persen sisanya
foto: net
SERVICE: Dua orang mekanik tengah menyiapkan motor Honda
Aturan Syariah Takan Bendung Honda foto: net
Para pekerja industri manufaktur
di kawasan Timur," katanya. Hidayat berjanji dalam empat dan lima tahun ke depan pe-
merataan kawasan industri di Indonesia dapat tercapai lewat berkembangnya investasi. "Pal-
ing tidak perbandingannya 55:45 di kawasan barat dan timur Indonesia," ujarnya. (net)
KARENA ditunjang infrastruktur yang cukup baik, pasar motor di Indonesia masih akan berkembang. Hal tersebut diungkapkan Director Production Engineering PT Astra Honda Motor, Hamdhani. "Kita (saat ini) sedang mempersiapkan pembangunan pabrik keempat walaupun ada atur-
an baru syariah terkait down payment syariah," ujarnya dalam Investor Summit 2012 di Jakarta, Rabu (28/11). Namun, kata dia, dengan adanya aturan baru LTV syariah oleh BI tersebut mengubah rencana bisnis kendaraan roda dua. "Aturan itu sangat berpengaruh pada roda dua dan akan dipelajari
dampaknya karena akan terasa semester satu 2013," katanya. Selain itu soal UMP, perusahaan masih cari upaya, terutama kemungkinan menaikkan harga pada roda dua. "Kenaikan harga adalah pilihan terbaik, akibat dari keputusan UMP karena sesedikit mungkin dirasakan konsumer," ujarnya. (net)
Bicara
KAMIS, 29 NOPEMBER 2012
5
PAD Karawang Harus Lebih 50 Persen KARAWANG- Karawang Monitoring Grup (KMG), menegaskan terget Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang yang diusulkan eksekutif harus diangka lebih 50% dari target PAD tahun 2012. Alasan menaikan target PAD dikarenakan potensi pendapatan di Karawang saat ini potensinya tidak tergarap optimal. "Selama ini sektor PAD Karawang masih belum tergarap maksimal. Namun mengingat sumber potensi Karawang yang sangat terbuka, kami meminta itu dimaksimalkan sehingga menambah pendapatan untuk tahun 2013," kata Koordinator KMG Imron Rusadi, disela-sela gelar rapat Banggar DPRD bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di ruang Rapat I DPRD, Selasa, kemarin. Selama ini, kata Imron, banyak potensi PAD yang belum bisa dioptimalkan di Karawang. Salah satu contohnya, yakni pada pendapatan pembayaran pajak bea tanah atas bisnis pemakaman swasta yang kini beroperasi di Karawang. Dimana informasi yang diterima KMG
menyebutkan, potensi bisnis lahan tanah makam itu baru dilegalkan pembeliannya melalui terbitan sebuah piagam, tidak melalui terbitan sertifikasi tanah untuk pembelinya. "Artinya, KMG melihat dari itu ada potensi pendapatan di Karawang yang belum digali dan diloloskan teknisnya oleh legislatif dan eksekutif. POadahal, bisa dihitung jika ini tergarap serius, maka ada penambahan PAD untuk pemenuhan target diatas 50% untk Karawang," jelasnya. Sedianya, sambung Imron lagi, sangat banyak target pendapatan di Karawang yang belum realistis dibanding potensi yang tersedia kini. Jika saja keseriusan target ini dikolektif semua unsur masyarakat, tentunya bukan omong kosong kalau tema besar PAD Kabupaten Karawang 2013 mampu menarik PAD diatas 55%. "Jadi, ini perlu digelar rumusannya dengan matematis, terlebih pada urusan untuk meminimalisir kebocoran dana yang masuk ke kas daerah," pungkas Imron. (ton)
Foto: Zaelani
ANTRI JATAH: Para ibu tengah mengantri untuk mengambil jatah Progran Keluarga Harapan
Warga Rela Berdesakan Demi PKH Imron Rusadi
Warga Gintung Salam Was-was KARAWANG- Sebanyak 69 Warga Kampung Gintung Salam Desa Gintung Kecamatan Klari menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan tanah milik PT Kereta Api oleh tersangka Ir Soemino Putro dan Rusli Mulyati. Pemeriksaan yang dilakukan di aula Desa Gintung kerta pada Rabu siang itu membuat warga merasa was-was. Sebab sempat tersiar kabar bahwa kasus penyidikan dugaan penjualan tanah milik PT KAI oleh dua tersangka kepada warga pada tahun 1995 itu sewaktu - waktu bisa diambil oleh negara. Sementara, selama ini ratusan warga atau keluarga telah menempati diatas tanah sengketa itu, selain telah memiliki sertfikat hak milik. Namun terkait masalah itu, wakil tim penyidik Kejaksaan Agung Widagdo kemudian memberikan penjelasan.Saat dimintai tanggapan, Widagdo mengatakan, bahwa warga tetap berhak menempati tanah tersebut yang sebelumnya sempat di kuasai oleh PT KAI. "Tidak ada itu. Warga tetap masih bisa memiliki dan menempati tanah tersebut. Kaitan dengan pemeriksaan warga menjadi saki,kami hanya ingin lebih mendalami terkait permasalahan ini," ujar Widagdo. Widagdo mengungkapkan, pemeriksaan dengan memintai keterangan warga dilakukan untuk mendalami kasus tersebut. Apalagi penyidikan kasus itu juga sebelumnya sempat dilakukan kepada warga lainnya. "Bisa dikatakan ini lanjutan. Dan penyidikan ini
untuk lebih mendalami kasus penjualan tanah milik PT KAI oleh 2 tersangka," tutur dia. Berdasarkan informasi yang dihimpun Fakta Karawang kasus dugaan penjualan lahan milik PT KAI seluas 1 hektar di Kampung Kampung Gintung Salam Desa Gintung Kecamatan Klari oleh dua tersangka masing-masing Ir Soemino Putro dan Rusli Mulyati terjadi pada tahun 1995 lalu. Saat itu, melalui Rusli sebagai rekanan PT KAI menawarkan tanah kepada warga. Sajut (56) salah seorang warga dari 69 warga yang di mintai keterangan, mengaku, saat itu bahkan dia membeli tanah sebesar 10 ribu per-meter. "Kebetulan karena murah ya saya beli. Kalau saya ingat, saya membeli tanah seluas 100 meter," ujar Sajut. Sajut mengaku, sebenarnya Ia juga tidak tahu bila tanah yang di beli tersebut merupakan tanah milik PT KAI. Namun Ia mengakui, tawaran pembelian tanah itu berasal dari Rusli. "Sebenarnya masalahnya sudah lama. Saya juga agak lupa-lupa. Tapi kira-kira tahun 1995. Saat itu saya di tawari oleh Rusli," jelas dia. Sementara itu, kendati Sajut juga mengaku akan memberikan keterangan sejujur-jujurnya kepada pihak penyidik. Namun Ia khawatir, terungkapnya kasus ini akan mengancam tanah miliknya. Sebab isu bahwa negara akan kembali mengambil tanah tersebut, diakuinya kini justru menjadi perbincangan warga. "Tanah itu juga sudah saya sertifikat. Jadi kalau nantinya diambil, yang penting saya minta ganti rugi saja," katanya. (ton)
KARAWANG- Pengambilan uang Progran Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di kantor pos disambut hangat warga kurang mampu. Ratusan warga dari berbagai daerah di Karawang datang ke Kantor Pos Karawang, Rabu (28/11). Dari sejak pagi hari, ratusan warga sudah memadati Kantor Pos Karawang untuk mengambil uang PKH. Titi seorang warga mengaku tak masalah meski dalam pengambilan uang PKH dirinya harus berdesakan dengan warga lain. Pasalnya uang yang didapatkannya dari PKH sangat dibutuhkan untuk biaya perawatan aknya yang masih balita. “Tidak apa-apa, meski harus berdesakan yang penting uangnya dapat,” ujar Titi saat ditemui Fakta Karawang, di Kantor Pos Karawang. Lebih lanjut, Titi mengatakan sengaja membawa anaknya yang masih balita
supaya bisa dilihat langsung oleh dinas terkait, bahwa dia mempunyai anak balita. “Kalau kuatir sih ada, takut kegencet juga. Tapi kasian juga kalau ditinggal di rumah. Lagi pula kan biar bisa kelihatan saya punya anak balita,” ujarnya. Sementara itu, penanggung jawab pemberian dana PKH, Asep Tohari mengatakan, sebenarnya tidak diharuskan membawa anak atau balita saat mengambil dana PKH. “Tidak harus membawa anak saat mengambil dana PKH. Lagi pula semuanya kan sudah terdata, jadi pembagiannya juga tetap sesuai data yang ada,” kata Asep. Dijelaskan Asep, PKH merupakan program dari Kementrian Sosial. Dimana diberikan sejumlah uang tunai kepada keluarga tidak mampu. Namun ada beberapa persyaratan bagi keluarga tidak mampu untuk menerima uanag PKH.
Diantaranya, mempunyai anak balita, mempunyai anak usia sekolah dan ibu hamil. Setelah uang PKH diterima, penerima uang PKH tidak begitu saja bisa terlepas dari persyaratan. Karena program PKH ini merupakan bantuan tunai bersayarat. “Berbeda dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai), kalau PKH ini mempunyai sayrat-syarat yang harus dilakukan penerima dana PKH,” ujar Asep. ibu hamil penerima PKH, kata Asep, wajib memeriksakan kesehatan kandungannya ke Puskesmas atau UPTD Dinas Kesehatan terdekat. Kalau yang mempunyai anak balita juga sama harus memeriksakan kesehatan anaknya tiap bulan. “Untuk yang mempunyai anak yang masih di usia sekolah, setiap bulan wajib melaporkan absensi anaknya. Jika semua itu tidak dilakukan, uang yang dikasih bisa dikurangi, atau bahkan
dihentikan,” lanjut Asep. Pemberian uang PKH ini dilakukan berpareatif. Tergantung kepada kebutuhan dan klasifikasi yang ditentukan. Setiap warga bisa mendapat Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu. “Yang hamil, punya balita, dan anak diusia sekolah itu Rp 500 ribu. Tapi kalau yang cuma punya anak balita sama anak usia sekolah saja kurang dari Rp 500 ribu. Begitu pun yang lainnya, tergantung dia masuk kategori yang mana,” jelas Asep. Berdasarkan data dari kantor Pos Karawang, pada PKH tahap IV gelombang I tahun 2012 ini, terdapat 21.387 keluarga. Dana yang dikucurkan untuk Kabupaten Karawang mencapai Rp. 4.927.99.000, untuk 17 Kecamatan di Karawang. “Diambilnya di kantor pos, di Karawang. Ada sembilan kantor pos. Sementara untuk sisanya diambil di kecamatan,” pungkas Asep.(zck)
Pariwisata Tak Sumbang PAD
xxx
Foto: Zen
MAIN KARTU: Pegawai di Kantor Kesbang Linmas Karawang tertangkap kamera tengah bermain kartu di saat jam kerja, Rabu (28/11).
KARAWANG – Sektor pariwisata dipandang tidak memberikan sumbangan buat PAD Kabupaten Karawang. Penyebabnya, karena sektor tersebut penggarapannya tidak optimal. Hal itu dikatakan Anggota Fraksi Golkar DPRD Karawang, Endang Kurniadin, kepada Fakta Karawang, Rabu (28/11). Menurut dia, sebenarnya Karawang mempunyai banyak tempat pariwisata.Namun dari banyaknya jumlah itu, tidak sedikitpun dari sektor pariwisata yang sumbangkan PAD. “Hasil rapat bersama banggar (Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karawang), ternyata pariwisata tidak menyumbangkan PAD,” kata Endang. Ungkapan Endang, juga diakui Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Karawang, H. A. Satibi. Kata dia, sampai saat ini Pariwisata memang belum menyumbangkan PAD. Dijelaskandia, sebenarnya ada berbagai tempat wisata di Karawang yang mempunyai prospek baik jika dikembangkan. Mulai dari wisata pantai seperti Tanjung Baru, Tanjung Pakis dan Samudra Baru. Selain itu wisata alam seperti Curug Cigentis dan Curug Bandung. “Ada juga wisata sejarah seperti Candi Jiwa yang sudah cukup terkenal di Karawang,” tambahnya. Lebih jauh Satibi mengatakan, pengelolaan terhadap tempat wisata yang ada di Karawang tidak dilakukan oleh Pemerintah. Namun pengelolaan itu dilakukan oleh pemilik hak lahan atau pengusaha swasta melalui MOU. “ Masalahnya tanah di tempat
wisata itu bukan punya pemerintah. Itu masih milik warga, atau juga milik perhutani. Jadi sulit kalau mau pemerintah yang kelola. Ada juga yang dikelola pengusaha swasta, seperti di Pakis, tapi itu lewat MOU,” papar Satibi. Selain itu, permasalahan insprastuktur juga menjadi salah satu masalah penyebab tidak berkembangnya pariwisata di Karawang. Jalan-jalan menuju lokasi wisata yang ada di Karawang dinilai tidak baik. Sehingga membuat pengunjung lokasi wisata di Karawang ogah untuk berkunjung. “ Contoh jalan menuju ke loji. Memang jalan yang di sana sudah diperbaiki. Tapi akses menuju ke sana masih belun baik. Sehingga orang malas untuk datang ke sana. Padahal kan di sana itu banyak tempat wisata,” lanjut Satibi. Permasalahan ini membuat dirinya tidak berani untuk mempromosikan tempat wisata di Karawang secara besar-besaran. “Makanya tidak semua warga Karawang mengetahui keberadaan tempat Wisata di Karawang. Saya jadi gak berani untuk promosikan tempat wisata di Karawang. Jalannya juga jelek. Sampai-sampai ada anak sekolah yang sering datang ke sini (Disbudpar) tidak tahu dimana Curug cigentis,” ujarnya. Keberadaan tempat wisata yang popular di Karawang, tambah Satibi, merupakan mimpi bagi warga Karawang yang harus segera tercapai. “Bagaimana pun hal ini merupakan mimpi Disbudpar dan Warga Karawang untuk mempunyai tempat wisata yang popular dan bisa menghasilkan bagi daerah. (zck)
UNTUK MENDAPAT TANGGAPAN MASYARAKAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG, Menimbang : a. b.
c.
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu di bidang perizinan; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang; bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG Dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8 . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok –Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9 seri D.
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Karawang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Karawang. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang. 5. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang. 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang. 7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. 8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin. 9. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat. 10. Penyelenggara Perizinan adalah Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan keputusan izin dan non izin di Daerah. 11. Tatalaksana Perizinan adalah prosedur, syarat formal, dan proses kerja yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Perizinan dalam rangka penetapan keputusan perizinan. 12. Keputusan Izin adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dalam ranah hukum administrasi negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Keputusan Non Izin adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dalam ranah hukumadministrasi negara sebagai bahan untuk dikeluarkannya atau ditolaknya izin. 14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 15. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundangundangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar rekomendasi, atau dalam bentuk lain. 16. Perizinan yang Bersifat Strategis adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki karakteristik tertentu dengan kriteria meliputi perizinan yang membutuhkan kajian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak luas terhadap lingkungan hidup, konservasi, pemanfaatan penataan ruang dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 17. Penerima Izin atau Non Izin adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/ atau bukan badan hukum yang memperoleh keputusan izin atau non izin. 18. Keberatan adalah upaya yang dilakukan orang perseorangan, badan hukum, dan/atau bukan badan hukum terhadap keputusan Kepala Badan yang memberatkan atau merugikan. 19. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
BAB II ASAS DAN PRINSIP Bagian Kesatu Asas Perizinan Pasal 2 Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu berasaskan : a. transparansi; b. akuntabilitas; c. kondisional; d. partisipatif; e. kesamaan hak; f. keseimbangan hak dan kewajiban; g. efisiensi; dan h. efektivitas. Bagian Kedua Prinsip Perizinan
Pasal 3 Prinsip penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu meliputi : a. kesederhanaan; b. kejelasan; c. kepastian waktu; d. akurasi; e. keamanan/kepastian hukum; f. tanggungjawab; g. kelengkapan sarana dan prasarana; h. kemudahan akses; i. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; j. profesionalisme; dan k. kenyamanan. Pasal 4 (1) Prinsip penyusunan perizinan, meliputi : a. proporsionalitas; b. persamaan; c. konsistensi; d. kecermatan; e. larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan sewenang- wenang; f. perlindungan hukum. (2) Penyelenggaraan perizinan terpadu di Daerah harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi pengaturan, rekayasa pembangunan dan pembinaan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5 Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan perizinanberdasarkankewenanganyangdimilikiolehPemerintahDaerah. Pasal 6 Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu bertujuan untuk : a. b. c. d.
mewujudkan tatalaksana perizinan yang mudah, transparan, cepat, tepat, pasti, efisien dan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; dan memberikan informasi kepada penerima perizinan tentang ketentuan pengaturan tatalaksana perizinan yang dilakukan oleh Badan. meningkatkan kualitas layanan publik memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. BAB IV SASARAN DAN FUNGSI
Pasal 7 Sasaran penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, meliputi : a. mendorong tumbuhnya investasi di Daerah; b. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Daerah; c. menghindari kesalahan prosedur serta penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin dan non izin di Daerah;
(2) Standar operasional prosedur pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sederhana, mudah dipahami dan dilaksanakan. BAB VII RUANG LINGKUP PERIZINAN
g.
Pasal 8 Perizinan berfungsi: a. mengatur tindakan dan perilaku masyarakat yang selaras dengan tujuan dan syarat-syarat penerbitan izin dan non izin; b. merekayasa pembangunan yang memberikan insentif dan efek berganda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; c. membina dan memberdayakan kegiatan usaha masyarakat; dan d. mengatur tindakan penerima izin dan non izin sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat dalam pemberian perizinan.
Pasal 14 (1) Ruang lingkup perizinan yang diselenggarakan oleh Badan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi bidang : a. perkebunan; b. perikanan; c. kehutanan; d. kesehatan; e. perhubungan; f. ketenagakerjaan; g. perindustrian; h. perdagangan; i. pendidikan; j. peternakan; k. kebinamargaan; l. pengairan; m. energi dari sumber daya mineral; n. komunikasi dan informasi; o. penanaman modal; p. penataan ruang; q. lingkungan hidup; r. pertanahan; s. sosial; t. koperasi; u. pertanian; dan v. ketahanan pangan. (2) Untuk proses pelayanan administrasi terpadu kecamatan dilaksanakan di tingkat kecamatan, teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Jenis Perizinan Pasal 15 (1) Jenis pelayanan perizinan pada Badan terdiri dari : a. izin; dan b. non izin. (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PENANDATANGANAN PERIZINAN Pasal 16 Setiap perizinan ditandatangani oleh Kepala Badan. BAB IX PENOLAKAN PERIZINAN Pasal 17 (1) Badan dapat melakukan penolakan terhadap permohonan perizinan dari pihak pemohon. (2) Penolakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan alasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pihak pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan upaya hukum berkaitan dengan penolakan permohonan perizinan. (4) Pemohon izin dapat mengajukan keberatan atas penolakan akibat adanya keberatan dari pihak lain. (5) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penolakan perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V KELEMBAGAAN
BAB X PENCABUTAN PERIZINAN
Pasal 9 (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Daerah dilaksanakan oleh Badan. (2) Untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Teknis yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan. (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat OPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 18 (1) Badan dapat melakukan pencabutan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan Badan secara mandiri dan/ atau dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala OPD dapat mengusulkan pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pencabutan perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI STANDAR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Bagian Kesatu Prosedur Pelayanan
BAB XI PEMBATALAN PERIZINAN
Pasal 10 (1) Prosedur pelayanan perizinan terpadu pada Badan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan perizinan; b. pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan; c. pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran; d. petugas di loket pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen permohonan serta kelengkapan persyaratan; dan e. dalam hal dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d telah terpenuhi, dilakukan pemrosesan lebih lanjut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai prosedur pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 19 (1) Keputusan perizinan yang bertentangan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dapat dibatalkan oleh Bupati. (2) Keputusan perizinan yang dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan perizinan, batal demi hukum. (3) Pembatalan keputusan perizinan sebagai akibat putusan Pengadilan, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII PENGADUAN
Bagian Kedua Waktu Penyelesaian Pasal 11 (1) Badan memberikan pelayanan perizinan yang dilaksanakan secara tepat waktu. (2) Batas waktu proses penyelesaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Biaya Pelayanan Pasal 12 (1) Pelayanan perizinan pada Badan tidak dikenakan biaya. (2) Pembayaran pajak dan retribusi wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Negara dan/atau Kas Daerah. (4) Tata cara pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Standar Operasional Prosedur Pasal 13 (1) Badan menyusun standar operasional prosedur pelayanan perizinan terpadu.
Pasal 23 Badan sesuai kewenangannya wajib memberikan akses informasi kepada pihak pemohon perizinan mengenai data, dokumen, dan dasar hukum yang menjadi landasan dalam penerbitan perizinan.
Bagian Kesatu Bidang
d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan e. mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. f. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah,
transparan, pasti, dan terjangkau. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.
Bagian Kedua Akses Terhadap Informasi
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 20 Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Badan, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Badan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan. Badan wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara cepat dan tepat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengaduan pelayananperizinanterpadu,ditetapkandenganPeraturanBupati. BAB XIII GUGATAN
Pasal 21 (1) Pihak pemohon perizinan dapat mengajukan gugatan atas keputusan perizinan atau keputusan banding administrasi. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB XIV INFORMASI Bagian Kesatu Pemberian Informasi Pasal 22 (1) Badan wajib memberikan informasi mengenai syarat-syarat, kepastian mengenai waktu, besarnya biaya dan prosedur pelayanan perizinan kepada masyarakat. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diinformasikan secara terbuka oleh Badan,baik dalam bentuk peragaan visual maupun media elektronik.
Bagian Ketiga Sistem Informasi Pasal 24 Badan menyelenggarakan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu secara elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha. BAB XV KEPUASAN MASYARAKAT Pasal 25 (1) Badan wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan perizinan. (2) Jangka waktu survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat bekerjasama dengan pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media yang relevan. (5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian nilai antara hasil survei dengan standar pelayanan perizinan, dilakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan perizinan. (6) Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XVI INSENTIF PEGAWAI Pasal 26 (1) Pegawai yang ditugaskan pada Badan dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai kemampuan keuangan Daerah. (2) Pengaturan mengenai pemberian insentif sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XVII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN Pasal 27 (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan perizinan yang telah diterbitkan oleh Badan. (2) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan. (3) Pembinaan sebagaiman dimaksud pada ayat (2), meliputi pengembangan sistem, sumberdaya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan yang dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. Pasal 28 Pengawasan atas proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan oleh aparat pengawas internal dan pengawas eksternal, sesuai fungsi dan kewenangannya. Pasal 29 Pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, 28, dan 29, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XVIII PELAPORAN Pasal 31 Kepala Badan melaporkan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati. BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 32 (1) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa : a. teguran tertulis; b. pembebasan dari jabatan; c. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; d. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun; e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan f. pemberhentian tidak dengan hormat. (2) Ketentuan mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XX LARANGAN Pasal 33 Penyelenggara atau Pelaksana dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pemohon perizinan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan perizinan. (2) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (1)
BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan mengenai perizinan di Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sampai ditetapkan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Ketentuan mengenai pelayanan administrasi penerbitan perizinan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 35 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. Pasal 36 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 37 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang. Diundangkan di K a r a w a n g pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN K A R A W A N G, IMAN SUMANTRI
Ditetapkan di K a r a w a n g pada tanggal BUPATI KARAWANG,
ADE SWARA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN NOMOR
DIPUBLIKASIKAN OLEH BAGIAN HUMAS SET.DPRD KABUPATEN KARAWANG
KAMIS, 29 NOPEMBER 2012
8
Bupati Purwakarta Polisikan Warganya Sendiri Setelah Menyerang secara Pribadi Lewat Jejaring Sosial PURWAKARTA- Gunjingan miring terhadap Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi dijejaring sosial membuat marah orang nomor satu di Purwakarta ini. Merasa terusik, Bupati Dedi melakukan langkah hukum dengan cara melaporkan pengelola grup jejaring sosial tersebut ke Mapolda Jawa Barat. “Laporan saya ke Polda Jabar kemarin, itu sebagai langkah awal untuk membuka semuanya. Kalaupun natinya mengarah pada pengelola grup Facebook, hal itu merupakan dampak dari pengembangan penyelidikan polisi,” kata Dedi, Rabu (28/11). Menurut Dedi, dirinya bakal terus mempersoalkan secara hukum dua grup Facebook yang dinilai berisi komentar-komentar mendeskriditkan secara pribadi kepada dirinya, terutama menjelang Pilkada digelar. Dikatakan Dedi, setiap statemen yang
Grup di jejaring sosial yang dilaporkan Dedi
dikeluarkan oleh siapapun, apalagi kepublik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik secara intelektual, maupun emosional. Untuk itu, sebagai langkah awal, Dedi sudah mengambil langkah hukum dengan mempolisikan salah seorang fesbuker atas statemennya pada salah satu grup itu. Dedi sendiri saat ditanya wartawan, tak
secara eksplisit menyebutkan kedua grup fb tersebut, namun jika diamati dua grup yang saat ini ramai dikunjungi adalah Tentang Pilbup Purwakarta (TPP) dan Asal Bukan Dedi (Abud).Menurut Dedi banyaknya cacian dan makian di Facebook itu sama sekali tidak berpengaruh apapun pada dirinya. Salah satu aturan hukum yang harus diperhatikan, sambung dia, antara lain UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), di mana payung hukum inilah yang harus menjadi rambu-rambu dalam mengeluarkan pernyataan pada dunia maya. Sementara itu Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP) Hikmat Ibnu Aril merasa prihatin dengan persoalan yang mendera Purwakarta. Terlebih adanya masalah hukum pada grup Facebook. Tapi, dia berpendapat, setiap orang berhak mengeluarkan pendapat sepanjang sesuai fakta dan dapat dipertanggung jawabkan. “Tapi bupati pun tidak harus reaktif menilai gejala itu. Banyak akun yang berisi kecamatan dan kritikan keras terhadap presiden, tapi tetap dibiarkan,” kata Aril. (ega) Foto: Ega
Raskin: Raskin masih jadi pundi buat kades
Jatah Raskin SerinJatah Raskin Sering Disunat Kepala Desa? PURWAKARTA - Penyaluran beras miskin (raskin), menjadi ladang memperkaya diri buat oknum kepala desa di beberapa wilayah di Kabupaten Purwakarta. Modus memperkaya diri sendiri melalui penyaluran raskin untuk warga tidak mampu itu, melalui cara penjualan. Banyak oknum kepala Desa yang mengubah sistim jual kilo diganti dengan liter. Sehingga bisa merugikan masyarakat miskin. Ibu Iyah warga Kampung Cimplong Desa Campaka mengaku, dirinya sering tidak
mendapatkan jatah raskin yang seharusnya ia dapat perbulannya. Iyah berharap pemerintah turut andil mengawasi penyaluran beras untuk orang miskin ini dengan baik. Sehinggaa bisa diterima oleh yang berhak, “Di Desa sini banyak warga mampu bahkan PNS yang biasa menerima raskin,” Kata Iyah kepada Fakta (28/11). Selain sering diubah sistem penjualan dari kilo ke liter, kasus lain kepala desa sering melambungkan harga. Yang seharusnya Rp 1600/kg menjadi Rp 25-
00/kg.Hal itu menurut masyarakat sangat merugikan warga miskin. “Bahkan beras raskin sering tidak layak dikonsumsi karena baud an kotor,” ujar dia. Sementara itu salah satu kepala desa di Kecamatan Pasawahan menuturkan, terkait sering dinaikan harga raskin ia beralasan untuk mengganti ongkos kirim saja.Bahkan berdasarkan pantauan Fakta Purwakarta di lapangan, banyak kepala desa yang tidak mengikuti aturan yang benar terkait penyaluran raskin. (ega)
Purwakarta Krisis Air Bersih
Foto: Ega
VISI-MISI: Tiga pasangan calon di Pilbup Purwakarta usai menyampaikan visi-misi di Gedung DPRD Purwakarta
Penyampaian Visi-Misi Hujan Interupsi PURWAKARTA–Dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Visi dan Misi Paslon, diwarnai perang interupsi. Seorang legislator memprotes soal pakaian yang digunakan anggota dewan lainnya, yang sama dengan salah satu pasangan calon. Adalah Toha Mahsun, salah seorang legislator, yang memprotes soal pakaian itu. Dia mempermaslahkan pakaian yang dikenakan sebagian anggota DPRD dalam rapat itu tak sesuai dengan instruksi dalam surat undangan. “Interupsi Pak Ketua, disini perlu ada kejelasan anggota yang hadir dalam rapat ini, apakah sebagai legislator atau tim sukses paslon. Di dalam undangan sudah jelas tertera harus menggunakan PSH (Pakaian Seragam Harian),” tegas Toha memotong sambutan Ketua DPRD Ujang Wardi. Kemudian, protes itu langsung ditimpali dua legislator lain yang memang tidak mengenakan PSH, masing-masing Komarudin (Fraksi Golkar) dan Hidayat (Fraksi Kebangkitan Bangsa). Mereka menyatakan interupsi itu diluar konteks agenda yang digelar saat ini. Dimana, bukan rapat Badan Kehormatan, melainkan Rapat Paripurna. Adanya situasi yang sedikit memanas itu, Ujang Wardi selaku pimpinan rapat langsung menengahi. “Melihat makna dalam undangan anggota DPRD harus menganakan PSH. Untuk itu acara tetap berlangsung dan di luar agenda ini Badan Kehormatan harus bekerja atas ketidakpatuhan legislator,”ujar Ujang yang pada akhirnya agenda rapat paripurna terus ber-
langsung hingga selesai. Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Purwakarta AKBP Bahtiar UjangPurnama manfaatkan momentum penyampaian visi dan misi pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati untuk berpamitan. Dia yang diberi kesempatan untuk memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD tidak menyianyiakan kesempatan itu.Kapolres menyatakan, dirinya sudah bertugas 20 bulan di Purwakarta, dan selanjutnya akan mengem-
ban amanat baru sebagai Kapolresta Bogor. Dia yakni, setiap paslon, baik itu Dudung Bachdar Supardi-Yogie; Dedi Mulyadi-Dadan Koswara; serta Burhan Fuad-Onnie Surono Sandi, dewasa dalam berpolitik. Artinya, masing-masing paslon bisa mengendalikanpendukungnya dan enjaga kamtibmas.“Sekalian saja melalui acara ini saya berpamitan untuk mengemban tugas baru sebagai Kapolresta Bogor. Pejabat pengganti saya akan mulai bertugas dalam wak-
tu dekat. Tentunya, adanya tugas baru ini menjadi tantangan bagi saya,”ungkap Bahtiar.Sebelumnya dia mengatakan bahwa situasi dan kondisi di Kotamdya Bogor sangat berbeda, baik dari aspek sosial, politik maupun ekonomi. Situasinya akan jauh lebih berat dibandingkan saat bertugas di Purwakarta. Meskipun demikian, harapannya agar suasana aman damai dan kondusif tetap terjaga sepeninggalnya menjadi Kapolres Purwakarta. (ega)
PURWAKARTA- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Purwakarta, mengaku alami krisis air bersih. Sehingga, upaya penggiliran pasokan air ke beberapa daerah terpaksa dilakukan pihak PDAM. Desa Citalang Kecamatan Purwakarta, menjadi salah satu desa yang mendapat penggiliran pasokan air bersih. Penggiliran tersebut akibat adanya penurunan debit sumber air, baik dari mata air Cigoong dan Cilembang maupun sumber air dari Bendungan Jatiluhur. Kepala Bagian Administrasi dan Hubungan Langganan, PDAM Tirta Dharma Purwakarta, Hermawan mengatakan, walapun saat ini sudah memasuki musim hujan, namun debit air masih tertahan di Bendungan Saguling dan Cirata. “Ini diperparah dengan terjadinya kerusakan pompa secara berurutan di sumber air dari Bendungan Jatiluhur. Kerusakan ini diakibatkan tersumbatnya pompa oleh bekas kenur jala nelayan yang dibuang ke dasar bendungan,” jelas Hermawan kepada Fakta Karawang, Rabu (28/11) Diruang Kerjanya. Adapun penghentian pengaliran air sementara akan berlangsung setiap pukul 09.00 sampai dengan 17.00, mulai 26 No-
vember kemarin. Sementara, daerah yang mengalami penghentian sementara adalah Perumahan Bumi Jaya Indah, Graha Citalang, Pondok Jaya Indah, Graha Mutiara, dan Citalang Indah. “Perihal jala nelayan yang tersedot ke dalam pompa dan membuat macet sudah terjadi untuk yang kedua kalinya. Karenanya saat ini kami juga memasang pengaman agar hal serupa tak terulang lagi. Konsekuensinya membutuhkan waktu tambahan,” terangnya. Disinggung
mengenai target penyelesaian, Hermawan cukup hati-hati dalam memberikan keterangannya. “Yang pasti kami berusaha sebaik mungkin. Mudah-mudahan besok sudah bisa selesai. Tapi yang namanya di lapangan selalu saja ada kendala tak terduga,” ujarnya. Dirinya pun menyampaikan permintaan maaf PDAM atas terjadinya penggiliran pengairan tersebut. “Saya atas nama PDAM Tirta Dharma Purwakarta menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kondisi yang terjadi sekarang ini. Mudah-mudahan kondisi ini dapat diatasi dengan segera,” tutupnya.(ega)
Hermawan
Sport
KAMIS, 29 NOPEMBER 2012
SIAPKAN “MAHAR”
RP 560 M TAK kenal menyerah dan tak putus asa. Itulah kalimat yang menggambarkan semangat Atletico Madrid un¬tuk mendapatkan striker Li¬verpool Luis Suarez. Seakan tidak pernah surut, Klub berjuluk Los Rojiblancos itu dikabarkan telah menyiapkan tawaran sebesar 40 juta pound sterling atau setara dengan Rp 560 miliar. Dana itu dipersiapkan Atletico Madrid untuk bursa
Suarez dinilai pengganti yang sepadan bagi striker Radamel Falcao. Seperti diketahui pemain asal Kolombia ini kerap dikaitikan dengan Chelsea. Bahkan dia diisukan bakal hengkang pada akhir musim mendatang.
Namun, mendatangkan Suarez bagaikan misi yang mustahil bagi Atletico. Pasalnya, Live r p o o l tengah
9
Untuk memboyong bomber ini, Atletico Madrid siapkan dana Rp 560 M dalam krisis striker setelah Fabio Borini cedera panjang dan hengkangnya Andy Car¬roll ke West Ham United. The Reds praktis mengandalkan Suarez di lini depan. Apalagi melihat ketajaman bomber Uruguay di musim ini diyakini membuat Liverpool akan mempertahankan Suarez. Sejauh ini, Suarez berhasil menjadi top skor sementara Liga premier Inggris dengan koleksi 10 gol. Suarez sendiri menyatakan betah berada di Anfield. Dia mengaku merasa senang dengan kondisi di Liverpool. “Saya berada dengan klub yang membuat
saya dan keluarga senang. Saya memiliki rekan setim yang hebat dan pelatih yang mengajari saya banyak hal,” pungkasnya. Sebelumnya, Atletico te¬lah mengajukan penawaran, tapi ditolak mentah-mentah. Kini At¬letico akan terus melakukan pendekatan lebih intensif agar The Reds bisa melepas Suarez. (net)
transfer m u s i m panas mendatang. “Kami tahu operasi ini bukanlah hal yang mudah, tapi bagi kami tak ada yang tak mungkin,” ungkap seorang sumber dalam Atletico seperti dikutip The Sun. Luis Suarez
Persib Siapkan Kontrak Shahar Ginanjar
Akhirnya, Persib Bisa Pinang Naser Akhirnya, niatan managemen Persib Bandung untuk mendapatkan “benteng” terkabul sudah. Setelah gagal mencapai kesepakatan dengan Todd Howarth, akhirnya Persib bisa meminang Naser Al Sebai. Sebuah kabar gembira di jelang kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2012/13. Bek asal Suriah ini ditarik Persib setelah negosiasi kontrak dengan bek Australia Todd Howarth tak mencapai kesepakatan. Sebelumnya Persib memilih Howarth usai melakukan seleksi terhadap Al Sebai, Howarth serta Mahmoud Mansouri. Setelah Mansouri tereliminasi, tinggallah Al Sebai
Persib saat merayakan kemenangan beberapa waktu lalu
dan Howarth bersaing memperebutkan satu posisi yang lo-
wong di jantung pertahanan Persib.
Sayangnya setelah Howarth yang terpilih tim pelatih Persib, bek Australia berumur 30 tahun itu justru tak menerima tawaran kontrak yang diajukan Si Maung Bandung. Akhirnya Persib kembali memanggil Al Sebai usai tercapai kata sepakat dengan nilai kontrak yang ditawarkan agennya, Francis Yonga. Al Sebai sendiri segera bergabung dengan sesi latihan pada Rabu (28/11) hari ini karena pelatih Djadjang Nurjaman ingin agar bek berumur 27 tahun itu bisa segera turun membela Persib di turnamen pra musim Inter Island Cup 2012. (net)
Shahar Ginanjar
SATU lagi keluarga baru Persib datang. Untuk lebih memperkuat pilar belakang, Persib Bandung menggandeng kipper muda, Shahar Ginanjar. Dalam hal ini, Persib pun telah mempersiapkan kontrak bagi penjaga gawang muda tersebut, Hal itu tidak terlepas dari kontrak Shahar Ginanjar, yang kini telah diputus oleh manajemen klub lamanya Pelita Jaya. Di awal musim ini, Shahar Ginanjar memang hanya berstatus pemain pinjaman di Persib Bandung. Namun sepertinya status penjaga gawang muda itu akan segera menemui titik terang. Pasalnya Persib yang meman-
tau bakat potensial Shahar Ginanjar, berencana untuk mengontrak pemain tersebut. Ketika dimintai konfirmasinya, pelatih Djajang Nurdjaman tidak membantah hal tersebut. Menurut Djajang, Shahar Ginanjar kini tengah didaftarkan statusnya sebagai pemain yang dikontrak Persib. Ini tidak terlepas dari kebijakan PT Pelita Jaya Cronus selaku pemilik Pelita Jaya, yang sudah memberikan surat keputusan soal pemutusan kontrak Shahar. “ShaharsudahdapatsuratdariPT Pelita Jaya Cronus. Dia kontraknya diputus” ungkap Djajang Nurdjaman, Selasa (27/11/2012). (nat)
Hadapi West Ham, Fergi Pasang Anderson
VIVA Rossi. Valentino Rossi in action
Viva Valentino Rossi! VIVA Rossi!!! Sanjungan itu memang pantas ditujukan untuk Valentino Rossi. Dengan mengendarai Ford Fiesta WRC, Rossi mengalahkan mantan pebalap Le Mans Rinaldo Capello (Citroen WRC DS3) dengan 2,8 detik setelah sembilan stage. Akhir pekan lalu Valentino Rossi berhasil memenangi Reli Monza. Hasil itu ia harapkan sebagai sebuah pertanda baik untuk kariernya di dunia MotoGP. Sebelumnya, Rossi juga pernah memenangi ajang ini pada tahun 2006 dan 2007. Di ajang yang sama kali ini,
dua pebalap MotoGP lainnya, Jorge Lorenzo sang juara dunia MotoGP 2012 dan Andrea Dovizioso, hanya finis di posisi sepuluh dan lima secara berurutan. Selain itu Rossi juga berhasil memenangi kontes Masters Show dalam duel pamungkas dengan Capello. Untuk Rossi, hasil itu ia harapkan dapat menjadi sebuah pertanda baik untuk kariernya di MotoGP musim depan. Sebelumnya,
Valentino Rossi
dalam dua musim bersama Ducati, Rossi memang menjalani musim-musim yang berat. Selama membela panji Ducati, juara dunia tujuh kali kelas primer balapan motor grand prix itu cuma bisa tiga kali naik podium, tanpa meraih satu kemenangan pun. Musim depan, Rossi akan kembali ke Yamaha yang pernah mengantarnya ke empat gelar juara dunia MotoGP. "Itu lebih dari sebuah kemenangan biasa. Ketika Anda menapaki tangga teratas menuju sebuah podium, rasanya selalu spesial, tapi di atas segalanya aku berharap ini adalah titik balik setelah dua musim sulit," katanya kepada Gazzetta dello Sport dan dikutip Autosport. "Mari kita berharap ini adalah awal sebuah era baru. Kami juga harus kembali ke jalur kemenangan di MotoGP," seru Rossi. (net)
DIPASTIKAN, Anderson bakal menjadi starter saat Manchaster United menghadapi West Ham United di lanjutan Liga Premier dini hari nanti WIB. Kepastian itu diungkapkan Pelatih Manchester United Sir Alex Ferguson. Keputusan Ferguson menurunkan Anderson setelah dia terkesima dengan penampilan gelandang asal Brazil itu kala ‘Se¬tan Merah’ meraih kemenangan 3-1 saat melawan Queens Park Rangers, pekan kemarin. Dalam situasi tertinggal dari QPR 01, masuknya Anderson terbukti meningkatkan performa MU. Anderson sukses menghidupkan serangan MU. Hasilnya, mereka mampu membalikkan keadaan dan menang 3-1. Menanggapi kontribusi vital yang dilakukan Anderson pada laga tersebut, Ferguson menga¬takan bekas gelandang Porto itu mendapatkan satu tempat di li¬ni tengah United saat melawan The Hammers. “Saya rasa Ando (Anderson) membuat kami memenangkan laga itu. Saya rasa penampilan¬nya sangat luar biasa sekali. Dia mampu mengendalikan permainan dan mengubah hal yang positif. Hal itu membuatnya terpilih untuk laga melawan West Ham,” kata Ferguson. Sementara itu untuk Antonio Valencia, pelatih yang sudah 26 tahun membesut United itu akan menunggu hingga menjelang pertandingan besok. Sedangkan Nani, masih tidak bisa bermain karena masalah hamstring. “Kami punya sejumlah pilihan di lini tengah dan barisan depan, hanya masalah di posisi sa¬yap. Kami akan melihat bagaimana perkembangan Valencia untuk hari ini dan besok. Nani tidak akan bermain, tapi Chris Smalling dan Phil Jones kembali ada di cadangan. Mereka bisa diturunkan dalam laga itu,” jelas Ferguson. “Sangat menyenangkan bisa melihat mereka kembali dan komposisi pemain belakang lebih sehat. Kami memiliki banyak pilihan untuk lini .(net)
Squad AC Milan
Rossoneri Terpuruk di Seri-A TERSEOK di Seri A, AC Milan dianggap butuh pemain baru untuk didatangkan di bursa transfer musim dingin. Tapi sebelum membeli, Rossoneri lebih dulu harus menjual. Ditinggal banyak pemainnya di musim panas lalu, Milan tak melakukan pembelian yang cukup untuk mengganti nama-nama yang meninggalkan San Siro. Akibatnya, Rossoneri terpuruk dan tercecer jauh dari persaingan di papan atas klasemen. Dari daftar pemain yang masuk, cuma ada Riccardo Montolivo, Bakaye Traore, Nigel de Jong, Giampaolo Pazzini, Bojan Krkic dan Cristian Zapata yang 'punya nama'. Dua nama yang disebut belakangan malah datang dengan status pinjaman. Padahal, Diavolo Rosso mengalami kehilangan besar dengan hengkangnya Thiago Silva dan Zlatan Ibrahimovic yang dilepas ke Paris Saint Germain. Itu belum termasuk pemain-pemain senior seperti
Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, Mark Van Bommel serta Antonio Cassano. Desakan agar Milan bergerak aktif di bursa transfer musim dingin pun muncul. Tapi membelanjakan uang di jendela transfer kedua sepertinya tak lantas akan dilakukan Milan. Dengan skuat yang masih dianggap gemuk, Milan harus lebih dulu jual pemain sebelum bisa mendatangkan nama baru. "Kami punya 30, 32 pemain saat ini. Kami lebih dulu akan menjual baru kemudian, saat skuat sudah tereduksi, kami akan membeli," terang Wakil Presiden Milan, Adriano Galliani. "Kami punya beberapa pemain yang ingin pergi, jumlahnya sangat sedikit, sementara yang lainnya akan dijual tapi menolak klub baru yang ditawarkan karena mereka senang di Milan," lanjut Galliani di Football Italia.(ant)
Saatnya Benitez Bernafas di Chelsea RAFAEL Benitez menjalani laga pertamanya sebagai manajer Chelsea dengan tak begitu mulus setelah mendapat cemoohan dari fans. Jelang laga keduanya, Benitez membidik kemenangan untuk segera merebut hati fans. Laga melawan Manchester City akhir pekan lalu adalah laga pertama Benitez sebagai manajer Chelsea. Di pertandingan yang berkesudahan 0-0 itu, Benitez mendapat sambutan negatif dari publik Stamford Bridge. Dia mendapat cemoohan dari fans klubnya sendiri. Hal itu tak lepas dari rekam jejak Benitez saat masih menangani Liverpool, di mana saat itu dia pernah melontarkan komentar bernada menghina untuk Chelsea. Kini Benitez akan menjalani laga keduanya bersama The Blues kala Fulham bertamu ke Stamford Bridge, Kamis (29/11/2012) dinihari WIB. Dia pun bertekad untuk memenangi
laga ini untuk fans Chelsea. "Bayangkan Anda punya pemain yang tidak punya dukungan dari fans. Apa yang akan saya katakan padanya adalah untuk tetap fokus, lakukan tugasmu dan konsentrasi pada permainan. Itu uga berlaku bagi saya," ujar Benitez seperti dikutip Sportsmole. "Saya mengerti perasaan fans disebabkan oleh ketika saya di Liverpool. Kami punya rivalitas dan itu cukup sulit. Di saat yang sama saya akan mencoba untuk membuktikan kepada mereka bahwa saya di sini untuk alasan yang benar dan saya ingin menang." "Jika saya bisa melakukannya, mereka akan senang. Kami harus menang bersama-sama. Ini adalah situasi yang tidak bisa kami ubah dalam satu menit. Saya akan mencoba untuk menang demi klub dan untuk mereka (fans)," tuturnya.(net)
10
Kamis, 29 Nopember 2012
Haru Biru Perpisahan Alika Princess Girlband yang terbilang cukup baru di blantika musik tanah air ini sudah harus merelakan salah satu personilnya untuk
keluar. Alika yang kini juga bersolo karir ini terpaksa harus meninggalkan tiga temannya karena ingin fokus kuliah.
Di Takigawa, PIM, Rabu (28/11) tadi, suasana haru pun meliputi ruang preskon. Air mata para personil Princess tak dapat dibendung.
Brad Pitt:
Pernikahanku Sudah Dekat
Mereka sampai harus berbalik badan menghadap tembok agar tak kena sorot kamera. Tak hanya para personil Princess yang sedih. Dari raut wajahnya, boss Aprilio Kingdom, Kevin Aprilio tampak berusaha menahan air matanya. Namun ekspresi sedih tak bisa ia sembunyikan. Saling berpelukan antar personil nampaknya sedikit menenangkan. Mereka saling memberi kekuatan dan mendukung untuk tetap berdiri dan terus maju. Kesedihan mereka tumpahkan di bahu sahabat yang sempat berjuang bersama.(kpl)
Patricia Devina
Brad Pitt & anggelina jolie
Ada kabar baik yang diungkapkan oleh Brad Pitt. Bintang KILLING THEM SOFTLY itu mengaku akan menikahi Angelina Jolie secepatnya. Kapan kira-kira? Seperti dilaporkan oleh Digital Spy, Brad memang belum menentukan tanggal pernikahannya. Namun dia mulai merasakan panggilan untuk berjalan ke jenjang yang lebih tinggi. "Aku mulai merasakan tekanan yang lebih tinggi dari anak-anakku, sepertinya ini memang hal yang ingin kulakukan
Cornelia Agatha Gugat Cerai Suaminya
untuk mereka, aku juga merasa waktunya sudah tiba. Segera saja. Aku punya firasat baik soal ini," ungkapnya pada People. Brad Pitt juga tak menentukan di mana dia akan menikah. Dia dan sang kekasih akan menikah di manapun yang menurut mereka nyaman dan memungkinkan. Aktor tampan ini telah menjalin hubungan dengan Angelina selama kurang lebih tujuh tahun. Saat ini, mereka telah dikaruniai tiga anak kandung dan tiga anak angkat. (dgs/ris)
Pernikahan Cornelia Agatha dengan Sony Lawlani dikabarkan sedang diujung perceraian. Bahkan, Cornelia telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penyerahan gugatan cerai Cornelia dibenarkan oleh Matheus Samiadji selaku Humas Pengadilan Negeri Jaksel. Diakuinya, bintang DETIK TERAKHIR itu telah mengajukan gugatan pada tanggal 29 Oktober 2012. "Jadi memang benar gugatan Cornelia Agatha Dahlia terdaftar dengan nomer 626/perdata/G/2012/Jaksel 29 oktober 2012," ujar Samiadji di kantornya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (27/11). Sedangkan untuk sidang pertama akan dilakukan tanggal 6 Desember 2012. Dalam sidang pertama nanti akan dilakukan medi-
Suka Sesuatu yang Baru Cornelia agatha
asi terlebih dahulu. "Sidang perdana direncanakan akan berlangsung pada tanggal 6 Desember 2012 jam 10.00 WIB. Seperti pada sidangsidang perceraian pada umumnya, agenda sidang pertama akan dilakukan proses mediasi," sambung Samiadji. Namun, Samiadji tidak dapat membeberkan alasan gugatan perceraian Cornelia Agatha terhadap suaminya. Ia hanya bisa memastikan gugatan tersebut disebabkan masalah rumah tangga pada umumnya. "Umumnya masalah rumah tangga. Perkara perceraian ini adalah dilindungi kerahasiaannya. Saya tidak etis menyampaikannya. Nanti saja kalau mau tau pas sidang putusan akan ada sidang terbuka," pungkas Samiadji. (kpl/pur/ abs/rth)
Meniti Karir dari Hajatan
Yanti (Bentang)
CANTIK, itulah kesan pertama saat pertama bertemu perempuan ini. Tutur kata, dengan balutan senyuman, membuat perempuan bernama lengkap Bentang Yanti ini, sukses menjalani pekerjaannya sebagai sales representative di sebuah perusahaan otomotiv. Sekilas, perempuan jebolan sebuah politeknik di Bandung ini tampak seperti wanita karir umumnya. Berpenampilan rapi, sexi metropolis dengan bungkusan blaser di tubuhnya. Namun di balik itu semua, Bentang, begitu dia akrab disapa, memiliki talent di bidang show biz. “Dulu sekitar tahun 96-97, saya pernah ikut dalam ajang pemilihan Mojang-Jajaka Sunda. Saya juga pernah ikut dalam beberapa sinetron,” ucapnya, saat berbincang dengan Fakta Karawang, Rabu (28/11), di Kantor Redaksi Fakta Karawang. Selain pernah tampil di beberapa sinetron, perempuan berdarah Karawang ini juga sempat tampil di beberapa pemen-
tasan fashion. “Ya, jalan di atas catwalk, gto,”ujarnya, nyamber, sambil tersenyum. Namun dari semuanya itu, ada satu kegiatan yang menurutnya paling menyenangkan. Yaitu, aktif di organisasi bermotor. Perempuan yang mengaku suka dengan tantangan juga sesuatu yang baru itu, dengan wajah berseri-seri menceritakan kesibukan mengurusi organisasinya itu. “Saya satu-satunya perempuan di perkumpulan motor itu. Jadinya ya senenglah. Ngerasa paling cantik dan gak ada saingan, hehe,” katanya sambil tersenyum. Banyak sudah kesibukan yang pernah dilakoninya. Perempuan yang hobi difoto ini, juga beberapa kali terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan acara. Ya, Bentang memang pernah bergabung dengan event organizer (EO). “Sekarang saya kangen, pengen balik lagi ke EO. Kalau ada yang mau ngajakin, ayolah. Saya siap bantu-bantu kok,” pungkasnya. (bay)
Dari panggung ke panggung, dari hajatan ke hajatan, kerap dijalaninya. Dengan lengkingan suara merdu dipadu liukan gerak tubuh yang menawan, arena panggung dan hajatan pun kini dia genggam. Obsesinya cuma satu, bisa masuk dapur rekaman dan nyemplung jadi pelaku di bisnis music Indinesia. Namanya secantik parasnya, Kirana. Dara kelahiran Karawang 1988 ini, seakan tak kenal lelah dan putus asa tuk menggapai obsesinya. Baginya, apapun jenis pentas dan jenis lagu yang diminta, akan dilakukan. Karena, pentas dan lagu merupakan dua sisi yang sangat penting dalam hidupnya. Pentas baginya merupakan media untuk mengasah dan mengejar karirnya. Sedangkan lagu merupakan sebuah karya yang nantinya bisa menjadi masa depan buatnya. “Ku tak pernah terlalu memilih soal tempat pentas juga jenis lagu. Kebetulan ku bisa membawakan semua jenis lagu,” ujar Kirana, saat berbincang dengan Fakta Karawang,
Rabu (28/11) siang. Perempuan cantik berambut pirang ini, boleh dibilang multi talent. Ya, selain piawai di bidang tarik suara dan bergoyang, juga pandai di bidang bisnis. Maka tak heran, selain mentas di panggung-panggung dan hajatan, mantan siswi SMA PGRI Cikampek ini juga membuka bisnis butik. “Lumayan mas buat biaya hidup sehari-hari,” ucapnya, seraya menyibakkan rambutnya yang pirang dan panjang itu. Buat perempuan seusianya, penghasilan Kirana bisa dibilang “wah”. Bayangkan, tidak saja dari honor manggung dan penghasilan butik, dari saweran dalam sekali manggungnya saja, perempuan penyuka pria berpenampilan cuek ini juga bisa menghasilkan uang lebih dari Rp 4 juta. “Tapi ada keselnya juga mas. Ya itu, kesalnya kalau lagi manggung trus ada yang saweran, kadang suka ada yang rese. Biasalah, namanya laki-laki,” pungkasnya sambil tersenyum. (bay)
Kirana
FAKTA KARAWANG
Kamis, 29 Nopember 2012
Ribuan Warga Kepung Kantor Kecamatan Jayakerta
foto : Alif
NGANTRI : Ribuan warga mengantri mendapatkan pencairan PKH di Kantor Kecamatan Jayakerta, Karawang . Rabu (28/11)
Sedikit Pancingan, Si Bohay Dari Halaman 11 Tak lebih dari 10 menit, seorang dari pemuda yang melajukan motornya itu balik kembali. Pemuda yang pergi tanpa membawa apa-apa itu, kini balik dengan membawa beberapa botol minuman (pastinya minuman keras dong) dibungkus kresek hitam. Suasana makin hangat. Suara cekikikan dan tawa makin keras terdengar. Si bohai pun makin asik berada di tengahtengah kerumunan pemuda itu. Satu persatu pemuda itu mencumbui si Bohay yang sudah rada puyeng akibat minuman itu. Bagai diplomat ulung (kata Iwan Fals mah), si Bohay
mengelek setiap ada pemuda yang hendak mencumbuinya secara berlebihan. Meski kepala sedikit puyeng, namun si Bohay tampak kontrol mengendalikan dirinya dan suasana. Hingga akhirnya (entah gimana cara dan alasanya), si Bohai keluar dari “kungkungan” sekelompok pemuda itu. Dan bagai pesawat tempur (masih kata Iwan Fals tuh), si Bohai pun berlalu. Dia pun mencari tempat yang asik (masih di kawasan gedung olahraga itu) untuk kembali menyendiri. Dan kali ini, tempat yang dipilih tepat di depan lapangan tenis. Di tempat yang agak gelap itu, si Bohay tampak (kembali) asik memainkan
hp-nya sambil sesekali matanya yang binar melirik ke kanan dan ke kiri. Oyib yang sedari tadi memperhatikan si Bohay, kemudian memberanikan diri menghampirinya. “Grunggg….,” secepat Oyib menyalakan motornya dan melaju kea rah si Bohay. “Sendirian nih?” kata Oyib dengan nada pelan. “Hmmm..,” timpal si Bohay seraya menganggkukkan kepalanya. Bagai seorang pemburu yang tak mau kehilangan buruannya, Oyib pun langsung mengeluarkan jurus sejuta katanya. Obrolan pun meluncur hingga keduanya tampak akrab. Merasa suasana perkenal-
an sudah mencair, Oyib pun mulai memancing si Bohay dengan kalimat-kalimat yang menjurus pada ajakan kencan satu malam. Tak disangka, pancingan Oyib nyangkut juga. Tanpa sungkan, si Bohay menawari Oyib untuk menikmati cinta satu malam. “Hayu a! Ke hotel aja,” ajak si Bohay. “Hayu! Tapi gimana aturannya?” tanya Oyib pura-pura bego. “Ya bayarlah! Tapi biar kalau sama aa mah tiga ratus aja,” jawab si Bohay. Seperti penjual HP dan pembelinya, acara tawar menawarpun terjadi. Dan singkat cerita, si Oyib berhasil membawa si Bohay ke hotel dengan tarif Rp 200 ribu. (bayu)
Bendahara OPD Cari Aman Dari Halaman 11 Namun, kata pegawai yang mengaku dipotong merasa aneh. Karena secara tibatiba mereka disodorkan surat pernyatan kesediaan pemotongan gaji, padahal pemotongan tersebut sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir ini. “Ini jadi aneh, kenapa baru sekarang kami disodorkan surat pernyataan kesedian dipotong gaji setelah diramaikan oleh Fakta Karawang. Jadi, saya
semakin yakin kalau pemotongan itu telah melanggar hukum,” tegas salah seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya kepada Fakta Karawang, Rabu (28/11) kemarin. Sementara itu, terkait pemotongan yang dilakukan bendahara Dinkes Karawang melalui BJB mengundang protes pengamat perbankan Rita Zahra. Menurut sang pengamat, kepada Fakta Karawang Rabu (28/11) melalui telepon seluler, dirinya menilai jika pihak bank telah
melakukan pelanggaran kode etik perbankan. Pasalnya, pihak bank dalam hal ini BJB dengan sengaja tanpa memberitahukan kepada pemilik rekeningnya melakukan pemotongan. “Bank juga punya undangundang dan kode etik. Pihak bank harus menjaga kerahasiaan nasabah. Itu sudah jelas aturannya,” kata Rita, yang saat ini masih aktif mengajar di Universitas Langlang Buana Bandung.. Seperti diberitakan sebelumnya, sebagian pegawai
Ketentuan mengenai perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II diperjelas lagi oleh Surat Edaran Menpan Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan II, perpanjangan BUP Eselon I dan II didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, setelah mendapat persetujuan Baperjakat. “Keputusan perpanjangan BUP ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati dan dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat kumulatif sesuai dengan SE Menpan. Hasil penilaian terhadap pejabat eselon dua, baik yang akan atau tidak diperpanjang batas usia pensiunnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.” terang Hariyanto,kepada wartawan, rabu (28/11). Memperjelas SE Menpan tersebut, masih menurut Hariyanto, BKN mengeluarkan surat Nomor K.26-30/V.80-9/99 Tanggal 27 Juni 2006 perihal
batas usia pensiun PNS yang Menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II, yang menjelaskan bahwa masa perpanjangan batas usia pensiun sesuai edaran Menpan tersebut dilakukan setiap kali paling lama 2 (dua) tahun sampai dengan mencapai batas usia 60 tahun. “ Dengan demikian pejabat Pembina kepegawaian masing-masing setiap saat dapat mengevaluasi masa perpanjangan batas usia pensiun PNS yang bersangkutan sesuai perundang-undangan,” tambahnya. Lebih jauh ia menjelaskan dalam proses perpanjangan BUP sekretaris daerah kab. Karawang, walaupun secara jelas telah dijelaskan dalam ketentuan tersebut diatas mengenai mekanisme perpanjangan BUP dan siapa pejabat yang menetapkan perpanjangan BUP tersebut, BKD Kab. Karawang telah berkonsultasi beberapa kali dengan BKD Provinsi Jawa Barat, Kanreg III BKN dan BKN Pusat untuk memperjelas ketentuan diatas. Mekanisme tersebut juga telah dilakukan untuk perpanjangan BUP PNS pejabat struktural eselon II sebelumnya.
“perpanjangan batas usia pensiun tersebut ditetapkan oleh Bupati bukan oleh Gubernur dan tidak ada persetujuan gubernur dan Depdagri sebelumnya. Dan memang sesuai dengan ketentuan mekanismenya seperti itu. Karena didalam mekanisme perpanjangan BUP tidak memilah antara eselon dua a (di Kab/ Kota Sekda) dan II.b (di Kab/ Kota asisten sekda ,untuk kabupaten, dalam ketentuan hanya menyebutkan eselon dua.” Jelasnya Ia menandaskan ada yang berbeda dengan mekanisme pengangkatan sekretaris daerah kab/kota yang devinitif. mekanime pengangkatan sekretaris daerah kab/kota diatur dalam Pasal 122 ayat (3) Undang_undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana dalam undang-udang tersebut menjelaskan bahwa Sekretaris Daerah kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam pengisian sekre-
JAYAKERTARibuan warga dari berbagai desa di wilayah Kecamatan Jayakerta, Rabu (28/11) kemarin, mengepung kantor aula Kecamatan Jayakerta. Pengepungan yang dilakukan ribuan warga tersebut terkait pencairan uang PKH. Berdasarkan pantauan Fakta Karawang dilokasi pencairan, sekitar 800 warga terdiri dari 4 rombongan warga desa, meliputi Desa Ciptamarga, Medangasem, Jayakerta dan Kertajaya langsung menjejali lokasi aula kantor Kecamatan Jayakerta. Hal sama juga terjadi pada Selasa (27/11), dimana sebanyak 750 lebih rombongan warga perwakilan dari 4 desa, terdiri Desa Jayamakmur, Makmurjaya, Kampung Sawah dan Kemiri juga telah merangsek ke kantor kecamatan dengan giliran untuk menemui pegawai pendamping PKH serta petugas PT Pos Indonesia yang mengagendakan pembayaran PKH 2012 tahap terakhir ini. Kendati demikian, sepanjang kegiatan pembayaran 1.550 penerima PKH di Keca-
matan Jayakerta relatif kondusif. Baik petugas Satpol PP yang disiagakan pihak kecamatan selama waktu pembayaran PKH, maupun warga penerima PKH yang dibagi hak pembayarannya mampu bekerja sama bagi kelancaran pembayaran PKH di wilayah itu. "Alhamdulilah, giat pembayaran PKH sepanjang dua hari di Jayakerta ini lancar dan kondusif. Tidak terjadi hal yang tak diinginkan, kami semua bisa bekerjasama secara baik,"kata seorang petugas Satpol PP Kecamatan Jayakerta Andri Nurtisnasyah, diselasela kegiatan. Sementara pendamping PKH Kecamatan Jayakerta, Endang Rohaedi ketika dikonfirmasi Fakta Karawang menjelaskan serapan pembayaran tahap keempat di Jayakerta teralokasi 100 persen. Kata dia, dengan digelontorkannya pembayaran PKH ini, sekaligus menyelesaikan semua tahapan pembayaran PKH di Jayakerta pada kalender pembagian tahun 2012. "Ini pembayaran terakhir yang digulirkan, dengan
demikian tuntas sudah kewajiban pemerintah di tahun ini untuk pembayaran kepada penerima PKH di Jayakerta,"pungkasnya, sambil menyampaikan mengenai pembagian PKH 2013 di Jayakerta belum didapati informasi jelas atas jumlah pembagian serta berapa penerima yang akan mendapatkan jatah program tersebut. Petugas PT Pos Indonesia Cabang Rengasdengklok menyebutkan, khusus pada pembayaran Rabu kemarin, pihak Pos telah meneruskan alokasi pembayaran PKH kepada penerima di 4 desa. Dia merinci, alokasi dana yang digelontorkan tersebut, meliputi untuk 239 penerima di Ciptamarga Rp.50.500.000, 186 penerima di Medangasem Rp37.850.000, 221 penerima di Jayakerta Rp48.900.000 dan 157 penerima di Kertajaya Rp32.300.000. "Total keseluruhan anggaran pembayaran PKH di Jayakerta, secara umum sudah selesai di bagi, kami berharap semua gelontoran untuk keluarga harapan ini bisa dimanfaatkan secara baik oleh setiap penerima,"tanggapnya. (alz)
Macem-Macem? No Way! Dari Halaman 11 Tapi bukan berarti saya mau meninggalkan dunia peran itu. Tetap kok, kalau ada tawaran, ya pasti saya terima,” ujarnya. Tapi, aku dia, meski setiap ada tawaran akan dia terima,
namun bukan tanpa sensor. Puput akan memilih peran yang ditawarkan padanya. “Ya kalau peran yang tidak senonoh, pasti saya tolak dong. Banyak sih yang nawarin, tapi itu peran yang tak senonoh. Pokoknya, kalau perannya macem-
macem? No Way,” katanya. Dan baginya, kesuksesan ingin diraihnya dengan kerja keras. Dia tak suka dengan cara gampang menuju kepopuleran. “Jadi jangan harap saya bisa seperti yang lain, yah, hehe,” pungkasnya. (bay)
Pilkades Rusuh, Tim .... puskesmas bestatus PNS mengomel akibat gajinya selalu dipotong setiap bulan, dengan jumlah berbeda dan tanpa pemberitahuan. Pemotongan itu dilakukan Bendahara Dinkes melalui BJB. Para pegawai puskesmas itu mengaku, mereka memang terlibat piutang tapi bukan dengan BJB melainkan dengan Bank Syariah Mandiri (BSM). Mereka masuk program pinjaman lunak tanpa jaminan yang dikoordinir oleh Bendahara Dinkes. (bay)
Bupati Ogah Ganti Sekda Dari Halaman 11
11
taris daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan 3 (tiga) calon yang memenuhi persyaratan kepada Gubernur. Selanjutnya atas dasar usulan itu Gubernur berkonsultasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan penilaian terhadap calon-calon serta memberikan persetujuan terhadap salah satu calon yang paling memenuhi persyaratan untuk diangkat oleh Gubernur. Mekanisme pengangkatan Sekteraris Daerah Prov/Kab/ Kota serta pejabat struktural eselon II diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 5 tahun 2005 tentang pedoman penilaian calon sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota serta pejabat struktural eselon II di lingkungan Kabupaten/kota, sebagai tindak lanjut ketentuan dalam pasal 122 UU 32 Tahun 2004 tersebut diatas. “ pak Iman itu diperpanjang masa bakti PNSnya oleh Bupati Karawang, dan berkas itu baru kami terima kemarin sore (selasa, 27/11), dan beliau tetap menjadi Sekda Kabupaten Karawang,” tandasnya.(sol)
Dari Halaman 11 “ ada beberapa kejanggalan yang disampaikan oleh salah satu calon kepada kami, oleh karena itu kami akan memanggil tim monitoring, panitia pelaksana dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pilkades di desa Situdam,” terang Danu, seusai melakukan hearing dengan salah satu calon kepala desa situdam, diruang rapat komisi A DPRD Karawang, rabu (28/11). Ia juga menegaskan pemanggilan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pilkades Situdam dimaksudkan agar konflik pilkades di daerah tersebut tidak terjadi berkepanjangan, karena jika dibiarkan kondisi tersebut akan menimbulkan kerugian sendiri buat masyarakat Karawang. “ kami ingin semua pelaksanaan pilkades di Karawang ini berjalan aman ,sesuai dengan Peraturan Bupati no 94 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala Desa,” tandas Danu.
Sementara itu Jejen, salah satu calon kepala desa yang merasa dicurangi dalam pelaksanaan pilkades di desa Situdam menjelaskan, selama pelaksanaan pilkades ditempatnya banyak kejanggalankejanggalan yang terjadi sehingga hal tersebut membuat dirinya kalah hanya dengan selilih delapan angka. Salah satu kejanggalan yang terjadi selama pelaksanaan pilkades di daerahnya tersebut menurutnya adalah jumlah suara di kotak suara tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang datang dalam pelaksanaan pilkades tersebut. Masyarakat yang hadir untuk memberikan hak pilihnya, masih menurut Jejen, itu hanya 2.872 orang, dan hal tersebut diketahui oleh kedua calon kepala desa. Sedangkan jumlah suara yang ada dalam kotak suara, jumlahnya ada 2.979 suara. Sehingga ada selisih kelebihan 107 suara. Jejen sendiri hanya mendapatkan 1.460 suara, sedangkan lawannya mendapatkan 1.468, dan yang blangko ada
51 suara. “ ini sangat menyakitkan buat kami, karena kami nilai ada kecurangan-kecurangan yang terjadi, kami juga nilai ada beberapa panitia dan tim monitoring yang tidak netral, sehingga ketika kami protes itu tidak ditanggapi,” ungkap Jejen. Dirinya berharap sekali kepada DPRD Karawang untuk membantu menyelesaikan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pilkades di desa Situdam, serta mendesak kepada pemerintah Kabupaten Karawang menunda pelantikan kepala desa terpilih di daerah tersebut, sampai dengan proses hukum yang sedang dilakukan oleh timnya selesai. “karena kami akan menempuh jalur hukum, maka kami meminta kepada DPRD Karawang untuk mendesak pemkab Karawang tidak melantik dulu kepala Desa di desa Situdam, sampai dengan ada kejelasan-kejelasan hukum selama proses pilkades itu berlangsung,” tandasnya. (ssp)
Kawasan Surya Cipta...... Dari Halaman 11 Pembangunan yang dilakukan di lahan pabrik Daihatsu, dipandang menyalahi aturan. Pihak management kawasan sudah memberikan larangan terkait aktifias pembangunan pabrik perakitan mobil itu. Namun pihak Daihatsu dan pihak ketiga (kontraktor) dalam hal ini PT NCR, tetap tak mengindahkan. “Ini untuk memberi efek jera. Managemen kawasan sudah melarang aktifitas yang dianggap merugikan kami,” ucap PR Surya Cipta, Sahirin, kepada Fakta Karawang.
Soal sampai kapan akses kawasan industri itu ditutup, Sahirin mengatakan, sampai pihak ketiga yang mengerjakan proyek bangunan Daihatsu itu menyepakati apa yang diinginkan managemen. Hingga berita ini ditulis, Kawasan Surya Cipta masih lumpuh. Ribuan kendaraan tak bisa keluar maupun masuk lokasi kawasan. Bahkan puluhan ribu pekerja tartahan tak bisa beraktifitas seperti biasanya. Warga kawasan yang merasa dirugikan akibat konflik antara
Kawasan dengan Daihatsu juga menggerutu. Mereka menyarankan agar kedua belah pihak segera mengehantikan konflik yang efeknya merugikan masyarakat dan para pekerja di lingkungan Surya Cipta. “Pihak managemen kawasan juga harusnya tidak egois seperti ini. Harusnya dia juga memikirkan hak pengguna jalan dan warga. Kalau begini kan merugikan kami semua,” ujar salah seorang warga yang enggan menyebtukan namanya. (bay)
12 Kamis, 29 Nopember 2012
Dasim :
Yance Harus Menang...!!
foto Zaelani
Harus Menang:Ms.Irianto atau yang lebih dikenal Yance (kiri) salah satu calon gubernur Jabar, bersama ketua DPD Golkar Karawang Dadang S Muchtar,seusai menngunjungi lapas Karawang (28/11).
KARAWANG- Mantan Bupati Karawang, Dadang S Muhtar, optimis Yance menang. Bahkan, mantan orang nomor satu di Pemkab Karawang ini, bertekad kalau Yance harus menang. Sikap optimistis Dadang itu disampaikan kepada wartawan, Rabu (28/11) siang, saat dirinya menemani Yance dalam kunjungan ke Lapas Karawang. “Irianto Mahfud Sidik atau Yance, harus menang!” ucap Dadang. Sementara itu, diselasela mendampingi Yance saat melakukan kunjungan ke Karawang Dadang S Muchtar yang akrab disapa Dasim ini menyampaikan niatnya
akan mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI tahun 2014, mengatakan jika Yance menang, itu bisa menjadi langkah awal buat dirinya berkarir di Senayan tahun 2014 nanti. Sementara itu, Yance mengaku, dirinya datang ke Lapas Karawang bukan bermaksud untuk melakukan kampanye. Yance mengatakan, tujuannya ke Lapas Karawang hanya untuk berbagi dengan para penghuni Lapas di Karawang. “Saya hadir di Lapas Karawang ini dalam rangka membagi keprihatinan kepada mereka (warga binaan Lapas),” ujarnya.
Dikatakan dia, seperti yang dilakukan sebelumnya, dalam mendatangi Lapas dia hanya ingin merasakan makan bersama dengan Warga Binaan Lapas. “Seperti pengalaman saya sebelumnya, di Kabupaten Indramayu, saya mendatangi Lapas itu ingin makan bersama dengan warga binaan lapas,” ujar Yance. Yance menilai, keberadaan mereka warga binaan lapas juga merupakan manusia yang wajar memiliki kesalahan. “Hanya nasib yang berkata lain, sehingga mereka harus berada di Lapas. Kalau gak mau salah ya udah, jadi malaikat saja,” tuturnya. (zck)