SIAPA LAYAK JADI PENGGANTI IMAN SUMANTRI?
Menjelang berakhirnya masa jabatan Sekda Iman SUmantri, sepertinya mulai muncul konflik kepentingan. Sekadar untuk referensi, berikut ini tugas pokok dan fungsi sekretaris daerah: 1. Menyusun kebijakan pemerintah daerah. 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 3. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah 4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah. 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
SYARAT UMUM POSISI SEKDA RABU, 28 NOPEMBER 2012
Halah....
1. Bergolongan 4D 2. Sarjana Strata 1 3. Telah 2 kali menduduki jabatan eselon II
Suksesi Sekda Kisruh
Empat Calon Kuat Dipolisikan
SIAPA GANTINYA? Iman Sumantri selaku PNS yang akan berakhir 1 Desember 2012
KARAWANG- Jelang pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang diwarnai saling lapor atas dugaan berbagai kasus hukum, kepada pihak kepolisian. Hal itu terbukti dengan adanya pemanggilan pihak Kepolisian Resort Karawang, kepada dua orang pejabat penting dilingkungan sekda. Pemanggilan kedua orang pejabat tersebut terendus Fakta Karawang dari sumber sangat dipercaya, namun sumber tersebut enggan dikorankan. Pemanggilan kedua pejabat sekda tersebut terjadi pada minggu kemarin, tidak hanya dua pejabat sekda saja yang dipanggil pihak kepolisian. Ternyata masih ada dua pejabat lagi yang mengalami nasib sama yaitu Setiadarma, Kepala Dinas DPPKAD, dan Agus Supriatman, Kepala Disdikpora Kabupaten Karawang. Menurut sumber yang diterima koran ini, bahwa
pemanggilan para pejabat Pemkab Karawang ini terkait dengan anggaran pemkab Karawang tahun anggaran 2011. Sementara untuk Kepala DPPKAD terkait dengan kasus Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sementara Kadisdikpora diduga terkait dengan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK). “Pemanggilan keempat pejabat tersebut dilakukan oleh polres beberapa hari kebelakang,” ujar sumber tersebut kepada Fakta, selasa (27/11). Pemanggilan keempat pejabat tersebut, masih menurutnya, nampaknya ada kaitan erat dengan pergantian Sekda Karawang yang akan berakhir pertanggal satu desember yang akan datang, berbarengan dengan habisnya masa bakti Iman Somantri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Kalau saya menilainya senderhana, bahwa pemanggilan ini sangat politis, karena keempat pejabat yang dipanggil itu calon kuat Sekda Kabupaten Karawang,” tambahnya.
Lebih jauh ia mengatakan pemanggilan keempat pejabat tersebut dikarenakan karena lingkaran kekuasaan tidak menginginkan diantara keempat pejabat tersebut menjadi sekda Karawang. “Tiga diantara empat pejabat yang dipanggil tersebut, tidak diinginkan oleh lingkaran kekuasaan Bupati Karawang untuk menjadi sekda Karawang” tandasnya. Sementara itu Kapolres Karawang melalui Kasat Reskrim Polres Karawang AKP. Iman Imanudin S.Ik ketika dihubungi Fakta terkait dengan hal tersebut mengatakan, sejauh ini polres masih melakukan penelitian dokumen dan keterengan yang sifatnya cros cek. “masih penelitian dokumen dan keterangan sifatnya cros ceck dokume bos,” ujar Kasat Reskrim melalui pesan singkat telepon genggam . Ketika dimintai keterengan lebih lanjut, Polres Karawang belum memberikan lebih dalam, karena saat berkali-kali dihubungi handphone (hp) AKP. Imanudin selalu bernada sibuk. (zms)
foto: bayu hidayah
Aktivitas di salah satu Puskesmas di Kota Karawang. Para pegawai golongan III di lingkungan Puskesmas banyak mengeluh lantaran gajinya tiba-tiba dipotong,
Giliran Gaji Pegawai Puskesmas Dipotong KARAWANG – Kasus pemotongan gaji PNS di lingkungan Pemkab Karawang kian merembes. Setelah diketahui soal potongan Rp 50 ribu untuk Korpri, kini muncul versi pemotongan lain. Yakni pemotongan tanpa pemberitahuan yang jumlah tak tetap tiap bulannya. Kasus itu merebak di lingkungan PNS di semua puskesmas se-Kabupaten Karawang. Beberapa pegawai puskesmas (berstatus PNS) di sejumnlah puskesmas di Karawang, menuturkan, tiap bulan gaji yang diterimanya tidak pernah utuh. Parahnya, penyusutan itu tidak pernah ada pemberitahuan dari bendahara Dinas Kes-
ehatan Karawang yang merupakan induk dari kedinasannya. “Tiap mengambil gaji, saya tak pernah mengambil rinciannya. Saya juga merasa heran kenapa gaji saya selalu berkurang. Parahnya lagi, penyusutan itu tidak pernah sama tiap bulannya,” ucap seorang pegawai (PNS golongan III) di salah satu puskesmas, saat ditemui Fakta, Selasa (27/11), siang. Dia baru tahu prihal penyusutan gajinya ketika dirinya secara sengaja mengambil rincian
Piutang ke BSM Dipotong BJB, Jumlahnya Berubah tiap Bulan
Ada Tabungan Mengendap di BJB? KARAWANG – Selain ramai soal pemotongan gaji, sebagian PNS di lingkungan Pemkab Karawang juga ramai permasalahkan soal adanya tabungan mengendap di Bank Jabar Banten (BJB). Riak muncul dari seorang PNS yang namanya enggan dikorankan. PNS yang bertugas di lingkungan Setda Karawang ini, merasa terbebani dengan kebijakan yang dilakukan pihak BJB berkait piutang.
Kata dia, dari total kredit (pinjaman uang) yang diajukan dan disetujui, dirinya harus menyisikan uang sebesar satu kali setoran pembayaran piutang. Uang itu, tidak masuk dalam total setoran, melainkan disimpan di BJB sebagai tabungan mengendap. “Tabungan mengendap itu tidak bisa diambil sebelum piutang kita selesai. Kalau piutang kita 10 tahun, maka uang itu juga tak bisa diambil sam-
Ke Halaman 11
pai 10 tahun. Sementara, uang itu tidak masuk dalam setoran utang,” ucap dia, kepada Fakta Karawang, beberapa hari lalu di depan Stadion Singa Perbangsa Karawang. Menyangkut soal tabungan mengendap ini, pihak BJB pun tidak menyangkal. Melalui Manager Konsumer BJB Karawang, Budi Nurhidayat, bank yang sebagian besar sahamnya milik pemerintah daerah ini menyatakan kalau itu sudah merupakan keputusan dalam perjanjian piutang. “Setiap nasabah yang mengajukan pinjaman (kredit) Ke Halaman 11
Redaksi dan Iklan : Jl. Ir. H. Juanda No. 62 Karawang | Telp. 0267 8490864 | Fax : 0267 8490867
website : http://www.faktakarawang.com