Edisi, 28 Nopember 2012

SIAPA LAYAK JADI PENGGANTI IMAN SUMANTRI?

Menjelang berakhirnya masa jabatan Sekda Iman SUmantri, sepertinya mulai muncul konflik kepentingan.

Sekadar untuk referensi, berikut ini tugas pokok dan fungsi sekretaris daerah: 1. Menyusun kebijakan pemerintah daerah.

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

3. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah 4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

SYARAT UMUM POSISI SEKDA RABU, 28 NOPEMBER 2012

Halah....

1. Bergolongan 4D 2. Sarjana Strata 1 3. Telah 2 kali menduduki jabatan eselon II

Suksesi Sekda Kisruh

Empat Calon Kuat Dipolisikan

SIAPA GANTINYA? Iman Sumantri selaku PNS yang akan berakhir 1 Desember 2012

KARAWANG- Jelang pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang diwarnai saling lapor atas dugaan berbagai kasus hukum, kepada pihak kepolisian.

Hal itu terbukti dengan adanya pemanggilan pihak Kepolisian Resort Karawang, kepada dua orang pejabat penting dilingkungan sekda. Pemanggilan kedua orang pejabat tersebut terendus Fakta Karawang dari sumber sangat dipercaya, namun sumber tersebut enggan dikorankan.

Pemanggilan kedua pejabat sekda tersebut terjadi pada minggu kemarin, tidak hanya dua pejabat sekda saja yang dipanggil pihak kepolisian.

Ternyata masih ada dua pejabat lagi yang mengalami nasib sama yaitu Setiadarma, Kepala Dinas DPPKAD, dan Agus Supriatman, Kepala Disdikpora Kabupaten Karawang.

Menurut sumber yang diterima koran ini, bahwa

pemanggilan para pejabat Pemkab Karawang ini terkait dengan anggaran pemkab Karawang tahun anggaran 2011.

Sementara untuk Kepala DPPKAD terkait dengan kasus Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sementara Kadisdikpora diduga terkait dengan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Pemanggilan keempat pejabat tersebut dilakukan oleh polres beberapa hari kebelakang,” ujar sumber tersebut kepada Fakta, selasa (27/11).

Pemanggilan keempat pejabat tersebut, masih menurutnya, nampaknya ada kaitan erat dengan pergantian Sekda Karawang yang akan berakhir pertanggal satu desember yang akan datang, berbarengan dengan habisnya masa bakti Iman Somantri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kalau saya menilainya senderhana, bahwa pemanggilan ini sangat politis, karena keempat pejabat yang dipanggil itu calon kuat Sekda Kabupaten Karawang,” tambahnya.

Lebih jauh ia mengatakan pemanggilan keempat pejabat tersebut dikarenakan karena lingkaran kekuasaan tidak menginginkan diantara keempat pejabat tersebut menjadi sekda Karawang. “Tiga diantara empat pejabat yang dipanggil tersebut, tidak diinginkan oleh lingkaran kekuasaan Bupati Karawang untuk menjadi sekda Karawang” tandasnya.

Sementara itu Kapolres Karawang melalui Kasat Reskrim Polres Karawang AKP. Iman Imanudin S.Ik ketika dihubungi Fakta terkait dengan hal tersebut mengatakan, sejauh ini polres masih melakukan penelitian dokumen dan keterengan yang sifatnya cros cek. “masih penelitian dokumen dan keterangan sifatnya cros ceck dokume bos,” ujar Kasat Reskrim melalui pesan singkat telepon genggam .

Ketika dimintai keterengan lebih lanjut, Polres Karawang belum memberikan lebih dalam, karena saat berkali-kali dihubungi handphone (hp) AKP. Imanudin selalu bernada sibuk. (zms)

foto: bayu hidayah

Aktivitas di salah satu Puskesmas di Kota Karawang. Para pegawai golongan III di lingkungan Puskesmas banyak mengeluh lantaran gajinya tiba-tiba dipotong,

Giliran Gaji Pegawai Puskesmas Dipotong KARAWANG – Kasus pemotongan gaji PNS di lingkungan Pemkab Karawang kian merembes. Setelah diketahui soal potongan Rp 50 ribu untuk Korpri, kini muncul versi pemotongan lain. Yakni pemotongan tanpa pemberitahuan yang jumlah tak tetap tiap bulannya. Kasus itu merebak di lingkungan PNS di semua puskesmas se-Kabupaten Karawang.

Beberapa pegawai puskesmas (berstatus PNS) di sejumnlah puskesmas di Karawang, menuturkan, tiap bulan gaji yang diterimanya tidak pernah utuh.

Parahnya, penyusutan itu tidak pernah ada pemberitahuan dari bendahara Dinas Kes-

ehatan Karawang yang merupakan induk dari kedinasannya.

“Tiap mengambil gaji, saya tak pernah mengambil rinciannya.

Saya juga merasa heran kenapa gaji saya selalu berkurang.

Parahnya lagi, penyusutan itu tidak pernah sama tiap bulannya,” ucap seorang pegawai (PNS golongan III) di salah satu puskesmas, saat ditemui Fakta, Selasa (27/11), siang.

Dia baru tahu prihal penyusutan gajinya ketika dirinya secara sengaja mengambil rincian

Piutang ke BSM Dipotong BJB, Jumlahnya Berubah tiap Bulan

Ada Tabungan Mengendap di BJB? KARAWANG – Selain ramai soal pemotongan gaji, sebagian PNS di lingkungan Pemkab Karawang juga ramai permasalahkan soal adanya tabungan mengendap di Bank Jabar Banten (BJB).

Riak muncul dari seorang PNS yang namanya enggan dikorankan. PNS yang bertugas di lingkungan Setda Karawang ini, merasa terbebani dengan kebijakan yang dilakukan pihak BJB berkait piutang.

Kata dia, dari total kredit (pinjaman uang) yang diajukan dan disetujui, dirinya harus menyisikan uang sebesar satu kali setoran pembayaran piutang. Uang itu, tidak masuk dalam total setoran, melainkan disimpan di BJB sebagai tabungan mengendap.

“Tabungan mengendap itu tidak bisa diambil sebelum piutang kita selesai. Kalau piutang kita 10 tahun, maka uang itu juga tak bisa diambil sam-

Ke Halaman 11

pai 10 tahun. Sementara, uang itu tidak masuk dalam setoran utang,” ucap dia, kepada Fakta Karawang, beberapa hari lalu di depan Stadion Singa Perbangsa Karawang.

Menyangkut soal tabungan mengendap ini, pihak BJB pun tidak menyangkal. Melalui Manager Konsumer BJB Karawang, Budi Nurhidayat, bank yang sebagian besar sahamnya milik pemerintah daerah ini menyatakan kalau itu sudah merupakan keputusan dalam perjanjian piutang.

“Setiap nasabah yang mengajukan pinjaman (kredit) Ke Halaman 11

Redaksi dan Iklan : Jl. Ir. H. Juanda No. 62 Karawang | Telp. 0267 8490864 | Fax : 0267 8490867

website : http://www.faktakarawang.com

Metropolitik

2

RABU, 28 NOPEMBER 2012

Foto: Sholehudin

RESES. Anggota Fraksi Golkar DPRD Jabar, Endi Warhendi saat bertatap muka dengan warga pemilihnya dalam rangkaian resesnya.

Lawan Artis, Golkar Yakin Rebut Kursi Jabar I KARAWANG-meski tidak mengusung artis dalam pemilihan gubernur (pilgub) jabar 2013 yang akan datang Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari partai Golkar Endi Warhendi tetap optimis kalau Golkar akan tetap memenangkan Pilgub Jabar dengan mengusung M. Irianto Syafiudin atau yang lebih dikenal dengan Yance. Hal tersebut ditegaskan olehnya ketika melakukan reses di kelurahan Karangpawitan kecamatan Karawang Barat, kabupaten Karawang, selasa (27/11). “ meski bukan mengusung artis, kami

tetap yakin dan tetap siap untuk memenangkan pilgub jabar” tegas Endi.

Menurutnya, meski pasangan calon lain mengusung artis untuk maju dalam pilgub Jabar yang akan datang, hal tersebut belum bisa menjamin untuk memenangkan pilgub, karena untuk memenangkan proses politik dalam momentum seperti pilgub itu tidak hanya ditentukan oleh factor popularitas saja, tetapi ada faktor yang lebih penting dalam proses tersebut.

“ mereka (pasangan calon artis-red) memang memiliki tingkat popularitas yang tinggi, namun kami juga memiliki tim yang kuat untuk memenangkan pak Yance dalam pilgub nanti,” ujar Endi.

Pasangan calon lain, masih menurutnya, seperti pasangan AherDedi, Rieke-Teten, dan Dede-Lex, memang merupakan pasangan populer karena diantaranya adalah artis, namun ia ia juga mengatakan meski Yance bukanlah, namun Yance adalah sosok yang populis dikalangan

masyarakat Jawa Barat karena pengalaman kerjanya di Bidang pemerintah selama menjadi Bupati Indramayu. “ masyarakat juga harus cerdas dalam memilih calom pemimpin di Jawa Barat, karena ini menentukan arah pembangunan di Jawa Barat kedepannya, jangan memilih karena faktor keartisannya saja, melainkan harus melihat kapasitas dan kapasitas calon pemimpin jabar dimasa yang akan datang,” tandasnya.

Sementara itu, Endang Kurniadin anggota DPRD Karawang dari Partai

Golkar yang turut hadi dalam kegiatan tersebut mengatakan, semua kader Golkar yang ada di Kabupaten Karawang siap mengeluarkan kemampuan maksimalnya untuk memenangkan Yance dalam Pilgub Jabar nanti. “kami siap bergerak semaksimal mungkin untuk memenangkan pak Yance dalam pilgub jabar, khususnya di Karawang,” ungkap Endang.

Dia mengatakan bahwa target suara yang harus didapatkan oleh Yance di Karawang dalam PIlgub nanti harus lebih dari 30%, dan target tersebut tar-

get yang sangat realistis, karena hal tersebut mengacu pada hasil pemilukada Karawang 2010 yang lalu. “ dalam pemilukada 2010 lalu kami memenangkan suara tiga puluh dua persen, sedangkan dalam pilgub ini kami menargetkan suara pak Yance lebih dari itu,” tandas Endang.

Untuk meraih target sura itu, masih menurut Endang, kaderkader partai golkar di Karawang terus gencar melakukan sosialisai kepada masyarakat untuk memilih Yance. (Ssp)

Ada Indikasi Tidak Netral PNS

Foto: jay Zaelani

Sidang. DPRD Jabar tengah membahas soal Raperda Penegakkan Disiplin PNS. Tampak suasana sidang di DPRD Jabar.

Raperda Penegakkan Disiplin

DPRD Haramkan PNS Tak Netral BANDUNG - DPRD Jawa Barat akan segera mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Penegakan Disiplin PNS. Dalam perda tersebut PNS diharamkan mendukung salah satu calon berikut sanksinya. Raperda ini dirasa penting dan mendesak, mengingat tiga kandidat dalam Pilgub 2013 ini merupakan pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemrov Jabar. Para kandidat tersebut antara lain Gubernur Incumbent Ahmad Heryawan yang maju sebagai Cagub, Wakil Gubernur Dede Yusuf yang kembali mencalonkan diri sebagai Cagub dan Mantan Sekda Pemrov Jabar Lex Laksmana yang maju mendampingi Dede Yusuf sebagai Cawagub.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jabar Deden Darmansyah, saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (27/11) menegaskan PNS dilarang mendukung calon manapun. “Seringkali PNS harus diingatkan kalau mereka kita haramkan mendukung para calon termasuk gubernur,” ungkap wakil rakyat dapil karawang ini.

Dia menjelaskan, Raperda tersebut dirancang sebagai upaya prefentif agar PNS tidak melanggar aturan yang sudah dirancang sebelumnya. Deden menegaskan, akan ada sanksi tegas dan pemecatan bila ada PNS yang bermain politik. Pengawasan kinerja PNS ini, lanjut Deden, harus menjadi perhatian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang nantinya membentuk desk pilkada.

“Sebenarnya memang ada dua aturan dalam PP 53 bagi PNS yang melakukan kegiatan politik, namun dengan raperda ini kami akan perkuat,” jelasnya.

Raperda ini harus segera disahkan karena per tanggal 18 Desember nanti, saat para cagub

sudah ditetapkan nomor urut.

“Sehingga saat sudah diputuskan nomor urut calon, akan kami tegaskan jika PNS netral.

Apabila ada yang berpihak dan dia terlibat maka dosa, disamping sanksi yang juga kita atur dalam perda,” ulas Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Untuk diketahui, usulan raperda penegakan disiplin PNS di Jabar tersebut diusulkan Komisi A DPRD enam bulan lalu. Pemerintah Jawa Barat pun merespons, langsung dibahas dalam rapat Badan Musyawarah DPRD. “Selain perda ini diperlukan, juga untuk menjaga netralitas

pekerjaan PNS yang mengabdi kepada negara,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan juga menuturkan hal senada. Menurutnya Raperda terkait PNS ini sangat penting untuk mengatur tentang pembinaan dan kinerja PNS. “Raperda ini tidak ditujukan untuk melegitimasi kenaikan tunjangan tambahan penghasilan tetapi meningkatkan kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan profe sionalisme dan akuntabilitas PNS, termasuk harus netral dalam Pilgub Jabar 2013,” tegasnya. (Jay)

BANDUNG - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menemukan indikasi seorang PNS di lingkungan Pemprov yang tidak netral dalam ajang Pilgub 2013.

Hal itu diungkapkan Ketua Panwaslu Jabar Ihat Subihat, Selasa (27/11). Ia menjelaskan, berdasarkan laporan yang ia terima, PNS berinisial A yang bertugas di Humas Pemprov Jabar, menyebarkan siaran pers kepada sejumlah media tentang pemberitaan Cawagub Deddy Mizwar, yang mendampingi Incumbent Ahmad Heryawan sebagai Cagub Jabar.

"Benar, kami mendapatkan aduan dari masyarakat juga media mengenai PNS di lingkungan pemprov yang tidak netral," ungkap Ihat di Kantor Panwaslu, Selasa (27/11). Rilis yang diterima sejumlah wartawan pada Senin (26/11) sore ini disebarkan melalui surat elektronik (email) berjudul 'Deddy Mizwar Kagum Potensi Sineas Belia di Daerah'.

Sebelum rilis tersebut, ada juga rilis sejenis pada Sabtu (24/11) sore, usai pemeriksaan kesehatan para calon berlangsung.

Judul rilis yang dikirim Foto: Jay Zaelanik

WAWANCARA. Ketua Panwaslu Jabar Ihat Subihat.

kepada wartawan saat itu 'Aher-Deddy Mizwar Jalani Pemeriksaan tanpa Kendala'. Menanggapi permasalahan itu, Panwaslu akan menelusuri dugaan ketidaknetralan PNS yang terlibat dalam politik praktis tersebut. "Panwaslu akan menyikapinya. Kalau misal terbukti dan menemukan PNS atau pejabat negara melibatkan diri dan sosialisasi itu menunjukkan tidak netral akan kami tindak," tegasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi via telepon, Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov Jabar Ruddy Gandakusumah, mengaku tak tahu ada PNS di lembaga yang dipimpinnya diduga tak netral. "Saya tidak tahu kalau ada PNS yang tidak netral dalam Pilgub Jabar. Saya baru tahu hal ini dari teman-teman wartawan," ujarnya.

Ruddy menjelaskan, secara kelembagaan, ia tidak pernah memerintahkan A untuk mengirim rilis yang berkaitan dengan Ahmad Heryawan sebagai cagub, apalagi rilis mengenai Deddy Mizwar yang tidak berkaitan dengan Pemrov Jabar. "Kami tidak pernah menugaskan yang bersangkutan. Kalau memang terbukti akan kami beri sanksi. Tapi saya janji kan panggil dia segera," tuturnya. (Jay)

3

Rabu, 28 Nopember 2012

FAKTA KARAWANG

Soal Guru Honorer Jadi PNS, Pemerintah Omdo KARAWANG- Pengangkatan guru honorer menjadi PNS yang akan dilakukan tahun 2013 diharapkan jangan cuma sebatas janji. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Tamini, Spd, seorang guru honorer ketika ditemui Fakta Karawang, Selasa (27/11).

Tamini ini sudah sembilan tahun mengajar sebagi guru honorer, namun dirinya tak pernah diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kini Tamini hanya diberikan gaji sebesar Rp. 500 ribu setiap bulannya, bahkan, katanya, masih banyak guru honorer yang dibayar lebih rendah darinya.

“Kalau saya dibayar Rp. 500 ribu, masih banyak yang lain yang Cuma dibayar Rp. 200 ribu,” tutur Tamini.

Sedangkan tugas yang harus dijalankan oleh guru bahasa inggris ini sama dengan guru-guru lain yang PNS. Tamini mengetahui, dirinya dibayar oleh sekolah, dan bukan dari pemerintah. Keinginan Tamini untuk naik gaji terpaksa diredam olehnya. “Kadang sekolah juga lihat kebutuhan lain, jadi hanya cukup Rp. 500 ribu untuk bayar guru honor,” jelasnya.

Tamini berharap, kabar tentang pengangkatan guru honorer untuk jadi PNS tidak hanya sebatas janji pemerintah.”Tahun 2013 guru-guru honorer di Karawang harus jadi PNS” ujar Tamini.

Sementara itu, ditemui di tempat berbeda, ketua PGRI Kabupaten Karawang, Obang Norbaya mengatakan, guru honorer di Karawang lebih pantas dis-

Tamini, SPd ebut guru sukarelawan (sukwan). Menurutnya, guru honorer seharusnya dibayar oleh pemerintah melalui APBD. “Jika guru honorer hanya di gaji oleh sekolah, itu lebih pantas disebut upah sukwan,” ujarnya ketika ditemui Fakta Karawang di Kantornya.

Obang menilai, guru honorer pantas mendapatkan apresiasi tinggi. Pasalnya guru yang disebutnya sukwan ini mempunyai semangat yang lebih dibanding guru PNS. “Semangat mereka (guru honorer) ini lebih tinggi dari guru PNS. Kalau ada ac-

ara aja mereka selalu lebih depan, yang PNS di belakang,” ujarnya.

Lebih lanjut Obang mengatakan, guru honorer harus segera diangkat menjadi PNS. Karena, kata Obang, di tahun 2013 akan terjadi pension guru besar-besaran. “Di Indonesia akan ada sekitar 13 ribu orang guru yang pension ditahun 2013. Karena banyak guru-guru pindahan dari Jawa yang ditugaskan di Karawang, kemungkinan di Karawang juga akan banyak guru yang pension tahun 2013,” pungkasnya. (zck)

RABU, 28 NOPEMBER 2012

4

Bank Syariah Lebih Unggul Menjadi Industri yang Menjanjikan PERBANKAN Islam di Indonesia merupakan industri yang menjanjikan karena sistem keuangan berbasis syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem lain, kata Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Mirza Adityaswara.

"Dengan semakin banyak orang menaruh perhatian pada sistem perbankan syariah, pertumbuhan perbankan Islam akan meningkat pesat," katanya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa.

Pada seminar "Promoting Financial Stability through Effective Islamic Deposit Insurance Coverage", ia mengatakan terdapat banyak fitur dalam perbankan Islam yang membedakannya dengan sistem konvensional.

"Fitur yang unik itu memberikan implikasi pada regulasi terutama para penjamin simpanan. Contohnya, meskipun dasar-dasar operasi masih mengizinkan pemungutan premi dari bank syariah, dana yang terkumpul harus dibedakan dengan yang diperoleh dari sistem konvensional," katanya.

Selanjutnya, kata dia, premi yang terkumpul hanya boleh diinvestasikan pada instrumen

berbasis syariah. Dana tersebut harus diadministrasikan sehingga tidak terjadi subsidi silang.

Ia mengatakan dana premi yang dikumpulkan dari bank syariah tidak boleh digunakan untuk membayar klaim penjaminan dari bank konvensional dan sebaliknya.

"Aturan itu harus ditegakkan bahkan dalam situasi di mana dana premi tersebut tidak mencukupi. Dengan demikian penjamin simpanan harus mencari alternatif lain seperti pemerintah atau pasar," katanya.

Menurut dia bank komersial Islam pertama dikenalkan di Indonesia pada 1992 dengan aset kurang dari Rp1 triliun.

"Saat ini perbankan Islam merupakan suatu industri dengan nilai aset lebih dari Rp168 triliun yang tersebar pada 11 bank, 24 unit usaha syariah, dan 2.115 kantor di seluruh Indonesia," katanya.

Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Salusra Satria mengatakan peran akademisi untuk secara aktif memberikan kontribusi pada pengembangan keuangan Islam cukup penting.

"Untuk hasil yang optimal, pengembangan keuangan Islam harus dilakukan melalui kerja sama erat dengan akademisi, praktisi, regulator, dan institusi terkait," katanya (ant)

SERBA GUNA : Kaisar Motor memiliki kekuatan mesin yang sudah teruji, dengan menggunakan bak motor siap mengangkut barang-barang yang berat dengan terjamin kuat. Kendaraan roda tiga tersedia di diler Kaisar yang beralamatkan johar-guro Karawang tepatnya tanggul disamping irigasi johar.

Foto: Rosman

PPKD SUMUT Butuh Penjamin BANK Indonesia berharap peraturan daerah pembentukan perusahaan penjaminan kredit daerah di Sumatera Utara bisa segera terwujud untuk mendorong peningkatan usaha mikro kecil menengah.

Pimpinan BI Kantor Wilayah IX Sumut dan Aceh, Nasser Atorf, di Medan, Selasa, mengatakan pembentukan perusahaan penjaminan kredit faerah (PPKD) sangat penting karena nyatanya banyak pengusaha UMKM yang sebenarnya sangat potensial tetapi sulit

mendapat bantuan pendanaan dari perbankan karena tidak memiliki agunan.

"Dengan adanya PPKD, maka UMKM yang potensial bisa menjadi mudah mendapat bantuan permodalan," katanya.

Dia menjelaskan, rancangan peraturan daerah (ranperda) PPKD sudah selesai dan sudah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut.

Mudah-mudan pembahasan bisa secepatnya sehingga menjadi perda dan selanjutya bisa segera pula membentuk PPKD.

"Pemerintah Provinsi Sumut serius untuk membentuk PPKD," katanya.

Dia menegaskan, karena PPKD merupakan lembaga daerah maka bisa mendapat dana dari pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten berupa penyertaan modal.

Pada tahap awal ini ada dana penyertaan sebesar Rp25 miliar namun itu masih harus dibahas lebih lanjut lagi soal pembagiannya, katanya.

Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumut, Bondaharo

Siregar, mengatakan, Pemprov Sumut sudah menyampaikan keinginan besar agar DPRD Sumut bisa segera membahas dan merampungkan pembahasan Ranperda PPKD itu.

Menurut dia, jumlah UMKM di Sumut yang berkisar 2,4 juta atau 15 persen dari jumlah penduduk harus mendapat bantuan serius dari pemerintah apalagi sektor itu sudah terbukti mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah..

PPKD dinilai tepat untuk membantu UMKM itu yang

sebagian besar kelangsungan dan perkembangan usahanya terganjal modal.

Berdasarkan data BI, penyaluran kredit UMKM pada September 2012 mengalami penurunan sebesar 1,53 persen yakni Rp29,69 triliun dari periode sebelumnya tercatat Rp30,15 triliun.

Penurunan dipicu oleh turunnya penyaluran kredit perbankan pada sektor usaha kecil sebesar 10,83 persen menjadi Rp9,06 triliun dari periode sebelumnya Rp10,16 triliun.(ant)

Berharap Kuota BBM Tak Lampaui Batas

foto: Kusman

TAMPIL BEDA : Indosat selalu melakukan terobosan dalam memasarkan produk unggulannya.

Gebyar 213 Indopulsa Beri Harga Murah BAGI masyarakat yang berminat untuk membeli pulsa dan menjual pulsa Counter 213 Indopulsa yang terletak dijalan Proklamasi,Tunggak jati kecamatan Karawang Barat berikan gemyar hadiah kepada pembeli pulsa dan penjual pulsa untuk mendapatkan hadiah menarik yang sudah disiapkan dan tanpa di undi.Bagi penjual pulsa yang berlangganakan dengan mengisi pulsa harga 100 ribu akan mendapatkan poin satu dan seterusnya sehingga paling banyak poin yang dikumpulkan maka hadiah yang menarik akan jatuh kepada penjual pulsa yang paling banyak poinnya.Untuk pembeli pulsa pribadi jika membeli pulsa lima ribu dan harganya juga lima ribu rupiah tanpa ada potngan apapun.

Pemilik Counter 213,Aripin(23),kepada Fakta Karawang mengatakan ,selasa,(27/11),menuturkan bahwa satu-satunya konter yang memberikan harga yang murah kepada kon-

sumen.Selain harga murah,memberikan hadiah pula kepada pelanggan yang sering belanja pulsa elektrik ke Counter 213 dengan berbagai macam hadiah yang menarik. “Adanya hadiah untuk pelanggan sebagai kepedulian terhadap konsumen yang setia berbelanja pulsa elektrik ke konter 213.Dan sebagai bentuk terimaksih kepada konsumen kami berikan hadiah untuk konsumen,�Tutur Arip.

Dikatakannya,Hadiah yang menarik untuk konsumen yang menjadi pelanggan akan mendapatkan handphone Black Berry ,kipas angin,Dvd dan hadiah menarik lainnya yang sudah disiapkan.Counter 213 juga menyediakan acecoris handphone yang unik dan service. “ Konsumen bisa mendapatkan jenis-jenis acecoris dikonter 213 dengan berbagai macam pilihan sehingga konsumen bisa mendapatkan sesuai apa yang diharapkan,�Pungkasnya.(cim)

JAKARTA- Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan sebesar 43,5 juta kiloliter tidak melampaui target dan upaya pengendalian konsumsi tetap dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Sampai akhir 2012, kita harus upayakan supaya kuota itu tetap di 43,5 juta kiloliter," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Menkeu juga mengatakan, saat ini kondisi fiskal secara keseluruhan dalam kondisi baik, namun tidak mengharapkan adanya peningkatan beban anggaran akibat kelebihan subsidi yang harus ditanggung karena adanya kelebihan konsumsi BBM bersubsidi.

"Kalau memang perlu ada

peningkatan, tentu saya tidak mengharapkan. Tetapi secara umum fiskal kita dalam keadaan baik. Kita memang perlu memperhatikan penerimaan negara karena ada sedikit yang perlu diperhatikan pada penerimaan negara," katanya.

Ia memahami adanya kesulitan yang dihadapi daerah karena mengalami kelangkaan BBM bersubsidi dan siap melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi masalah ini dalam pertemuan koordinasi.

Tetapi, Menkeu mengharapkan, upaya penataan dan pengendalian tetap dilakukan, karena kelebihan kuota dari 43,5 juta kiloiter tersebut juga akibat dari upaya penyelewengan dan penyelundupan yang masih

terjadi.

"Di beberapa daerah mungkin bisa dilakukan penyesuaian, tetapi sebagian besar itu bisa ditata. Jadi tetap kita mengharapkan supaya kuota tidak meningkat," katanya.

Sebelumnya, Menko

Perekonomian Hatta Rajasa meminta pemerintah daerah untuk membantu dalam pengawasan adanya penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi.

"Kami memang meminta kepada pemda-pemda untuk membantu mengawasi penyaluran

BBM bersubsidi," kata Hatta.

Hatta mengatakan, pengawasan tersebut ditujukan agar BBM Bersubsidi dapat benarbenar sampai ke masyarakat dan penyimpangan yang mengakibatkan kelangkaan tidak terjadi.(ant)

RABU, 28 NOPEMBER 2012

5

Gempa 5,9 SR Terjadi Di Maluku Tengah AMBON- Gempa tektonik kembali terjadi di Kabupaten Maluku Tengah, gempa yang berkekuatan 5,9 Skala Richter (SR), terjadi pada Selasa siang, sekitar pukul 11.59 WIT, Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan, pusat gempa di 2.66 Lintang Selatan dan 129.33 Bujur Timur.

Pusat gempa berada diposisi 57 KM Timur Laut Kabupaten Maluku Tengah dengan kedalaman 10 KM di bawah laut.

Info yang dihimpun oleh koran ini, gempa cukup kuat hingga terasa ke Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon itu mengakibatkan masyarakat berlarian keluar rumah karena khawatir rumah hancur.

Selain itu, takut terjadi gempa susulan sehingga berlarian ke lahankosongyangdinilaiamandari kemungkinan robohnya bangunan. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Pemkab Maluku Tengah akibat dampak gempa tersebut.

Menganga, ruas jalan di Kabupaten Maluku Tengah tampak membelah dua akibat gempa.

Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah rawan gempa dan tsunami karena terletak pada pertemuan tiga lempeng besar yakni Pasifik, Indo Australia dan Eurasia.

Lempeng Indo Australia masuk ke bawah Eurasia, bertemu dengan Lempeng Pasifik sehingga mengakibatkan patahan yang tidak beraturan.

Daerah-daerah rawan gempa

di Maluku di antaranya wilayahwilayah bagian Tenggara, Pulau Ambon, Seram dan Buru. Sedangkan pusat patahan di antaranya berada di Laut Ambon dan Seram Bagian Barat. (ant)

KPU Saling Ngotot dengan Bawaslu JAKARTA- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan, bahwa pertentangan dua lembaga penyelenggara pemilu tidak sehat bagi konsolidasi demokrasi.

"Bila ada perbedaan pendapat, seharusnya dapat diselesaikan melalui pertemuan antara kedua belah pihak," kata Saleh Partaonan Daulay dihubungi di Jakarta, Selasa.

Pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan kemungkinan akan timbul preseden buruk ke depan dimana ada per-

tentangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Karena itu, menurut dia, masalah ini tidak perlu diungkap ke publik, cukup diselesaikan antara kedua lembaga.

"Dengan membawa masalah ini ke ranah publik, dikhawatirkan akan disusupi oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau mengambil keuntungan dibalik persengketaan tersebut," tuturnya.

Dia mengatakan, Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP) sah-sah saja menggelar sidang pelanggaran etika. Apa-

lagi, sidang itu dimaksudkan untuk menuntut hak-hak politik beberapa partai yang merasa dirugikan.

"Namun, sejauh ini kita mendengar bahwa KPU telah menyatakan bahwa seluruh proses tahapan verifikasi yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bila itu betul, saya kira sidang itu tidak perlu lagi dilakukan," katanya.

DKPP menggelar sidang dengan teradu ketua dan anggota KPU pada Selasa, terkait perkara verifikasi administrasi partai po-

litik, sebagaimana pengaduan ketua dan anggota Bawaslu.

Pertentangan antara KPUBawaslu semakin runcing setelah Bawaslu merekomendasikan 12 partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi, tetap diikutkan dalam verifikasi faktual.

KPU tidak menjalankan rekomendasi itu karena berpendapat verifikasi administrasi yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam memutuskan partai-partai politik yang tidak lolos.(ant)

Ricky Subagja Latih Atlet Usia Dini Presiden SBY

SBY : PERLU KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM

BERANTAS KORUPSI AKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan pentingnya kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi termasuk kesepakatan ekstradisi dan juga penyelamatan aset sebuah negara di negara lain yang dibawa lari oleh buronan kasus korupsi.

"Yang penting selain merumuskan konsep pemberantasan korupsi namun juga kerja sama internasional sehingga tidak ada "save heaven" (bagi buronan kejahatan korupsi-red). Ekstradisi penting juga legal assistance," kata Presiden saat menerima delegasi International Conference Principles for Anti Corruption Agencies di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Kepala Negara mengatakan banyak aset sejumlah negara yang dibawa lari oleh buronan kasus korupsi dan mengalami hambatan dengan alasan kerahasiaan perbankan atau sistem di

negara yang dijadikan tempat pelarian para buron tersebut.

"Sekarang ini ekonomi internasional terintegrasi, bisa mendorong adanya kolusi, 'foreign bribery' dan juga termasuk pencarian buronan. Saya berharap kerja sama (memerangi korupsi secara internasional-red) bisa dilakukan dengan baik.

Dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan United Nation Development Program (UNDP) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) serta perwakilan lembaga anti korupsi dari 30 negara tersebut, Kepala Negara menekankan bahwa pemberantasan korupsi merupakan upaya yang panjang dan harus dilakukan dengan konsistensi yang tinggi.

"Setelah delapan tahun ini bersama elemen bangsa yang lain secara serius melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, ba-

gi Indonesia ini adalah salah satu agenda utama. Menyadari ini tidak mudah maka semua pihak hendaknya ikut berperan," tegasnya.

Ia menambahkan, "ini bukan pekerjaan instan. Saya belajar dari pengalaman Hongkong yang memerlukan waktu 13 tahun.

Menurut Donald Tsang, awalnya upaya itu penuh gejolak, ada benturan namun akhirnya semua komponen bangsa menyadari dan secara sistematis terus melakukan upaya pencegahan.

Dalam acara yang berlangsung sekitar satu jam itu sejak pukul 11:00 WIB, Presiden didampingi oleh Ketua KPK Abraham Samad, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Mensesneg Sudi Silalahi, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menkeu Agus Martowardojo, Menkum dan Ham Amir Syamsuddin serta sejumlah pejabat lainnya.(ant)

RICKY Subagja, Juara ganda putra Olimpiade 1996, memberikan klinik pelatihan singkat kepada ratusan atlet usia dini yang mengikuti kejuaraan bulu tangkis Sinar Dunia Cup 2012 di GOR Sudirman Surabaya, Selasa.

Pelatihan diberikan usai pembukaan kejuaraan tahunan tingkat pelajar yang dilakukan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan dihadiri Direktur Corporate Affairs and Communication PT Asia Pulp & Paper (produsen buku tulis Sinar Dunia) Suhendra Wiriadinata.

Pada kesempatan itu, Ricky Subagja yang menjadi juara Olimpiade saat berpasangan dengan Rexy Mainaky, memberikan beberapa teknik dasar permainan bulu tangkis, seperti cara memegang raket yang benar, posisi kaki, servis, dan teknik memukul.

"Pembinaan atlet mulai usia dini sangat penting, karena dari mereka inilah akan lahir pemainpemain potensial di masa depan. Yang penting lagi program pembinaannya berkelanjutan," kata Ricky usai pelatihan.

Ia mengakui, prestasi pebulu tangkis Indonesia di kancah internasional dalam beberapa tahun terakhir memang sedang menurun, padahal jumlah kejuaraan yang ada di dalam negeri sangat banyak dan pembinaan klub juga jalan.

"Untuk mengangkat kembali prestasi bulu tangkis kita, pola pembinaan yang sudah ada saat ini harus terus dibenahi dan ditingkatkan. Kita masih memiliki banyak bibit-bibit pemain potensial," tambah Ricky Subagja yang kini dipercaya menangani bidang Humas dan So-

Latih. Ricky Subagja tengah melatih anak-anak.

sial Media PB PBSI. Ia menambahkan, kejuaraan usia dini dan pelajar seperti Sinar Dunia Cup merupakan salah satu ajang untuk menjaring bibit pemain berbakat dari daerah, namun penyelenggaraannya harus berkelanjutan.

Senada dengan Ricky, Wakil Gubernur yang juga mantan Ketua Umum KONI Jatim Saifullah Yusuf juga menyatakan prihatin dengan merosotnya prestasi bulu tangkis Indonesia akhir-akhir ini.

Kendati demikian, ia optimistis kejayaan bulu tangkis Indonesia yang sebelumnya selalu membawa harum nama bangsa

dan negara di berbagai even internasional, bisa kembali berkibar melalui pola pembinaan yang lebih bagus.

"Kita harapkan dari kejuaraan-kejuaraan seperti ini bisa menemukan bakat pemain potensial seperti Rudy Hartono, Liem Swie King, Ricky Subagja atau Taufik Hidayat," ujarnya.

Direktur Corporate Affairs and Communication PT Asia Pulp & Paper, Suhendra Wiriadinata, selaku penyelenggaran kejuaraan Sinar Dunia Cup, menambahkan, even tingkat pelajar ini merupakan salah satu upaya perusahaannya untuk

membantu pembinaan bulu tangkis di Tanah Air. "Bulu tangkis merupakan olahraga sangat populer di Indonesia dan memiliki sejarah prestasi luar biasa di tingkat dunia.

Kami ingin berkontribusi untuk ikut menghasilkan atlet-atlet bulu tangkis berprestasi sejak usia muda," katanya.

Kejuaraan bulu tangkis Sinar Dunia yang berlangsung 27 November hingga 1 Desember 2012, diikuti sekitar 960 peserta yang akan bertanding pada empat kelompok usia, yakni SD kelas 1-2, kelas 3-4, kelas 5-6, dan SMP kelas 7-9.(ant)

M Naseer (Kompolnas) : Polisi Segera Hentikan Penyisiran Warga PADANG- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta polisi menghentikan penyisiran warga pascapenyanderaan Kapolres Dharmasraya AKPB Chairul Azis di Sitiung V beberapa waktu lalu.

"Sebaiknya kepolisian menghentikan penyirisan untuk mencari otak pelaku penyanderaan Kapolres Dharmasraya AKPB Chairul Azis," kata Komisioner Kompolnas M Nasser saat dihubungi melalui telepon seluler dari Padang, Selasa.

Penyanderaan AKBP Chairul Aziz bersama anggotanya dilakukan warga pada Sabtu (24/11) malam di Jorong Aur Jaya Sitiung V, Kecamatan Koto

Baru, Kabupaten Dharmasraya.

Peristiwa ini bermula saat Kapolsek Koto Baru bersama anggotanya pada Sabtu (24/11) siang melakukan razia penambangan emas tanpa izin yang selama ini marak di daerah itu.

Dua orang pekerja tambang emas tanpa izin diamakan ketika razia itu.

Menurut dia, penyisiran oleh kepolisian dalam mencari serta menangkap pelaku penganiayaan dan provokator penyanderaan itu memberikan rasa takut kepada masyarakat.

"Masyarakat menjadi ketakutan setiap kali terjadi penyisiran oleh aparat keamanan dalam mencari otak penyuruh pe-

nyanderaan itu," katanya.

Pihak kepolisian telah menyalahi aturan dalam melakukan penyisiran sehingga memasuki rumah warga dengan menangkap semua pria di daerah Sitiung IV. "Polisi seharusnya tidak menyisir sampai masuk ke rumah warga untuk mencari pelaku utama penyuruh penyanderaan," kata M Nasser.

Dia mengatakan, penyanderaan Kapolres Dharmasraya dilakukan warga akibat kurangnya penerapan Kamtibmas oleh Kepolisian setempat.

"Kami menilai pihak kepolisian masih kurang dalam penerapan Kamtibmas sehingga ma-

Komisioner Kompolnas M Nasser

syarakat melakukan penyanderaan," katanya.

Menurut dia, kasus yang terjadi di Dharmasraya itu, perlu penanganan secara serius oleh

kepolisian sehingga tidak ada lagi aksi anarki dilakukan masyarakat apalagi sampai melakukan penyanderaan terhadap Kapolres Dharmasraya.

"Langkah yang dilakukan kepolisian seharusnya mengedepankan upaya preventif dan pencegahan dengan menurunkan intelijen untuk mengungkap pelaku yang menyuruh masyarakat untuk melakukan penyanderaan terhadap Kapolres Dharmasraya," katanya.

Saat ini, tambah M Nasser, Kompolnas bersama Irwasda Polda Sumbar di Jakarta sedang membahas persoalan yang terjadi di Dharmasraya tersebut.

"Kita meminta keterangan dari Polda Sumbar terkait kasus tersebut," kata M Nasser.

Terkait adanya penangkapan warga yang tidak memiliki izin tambang, menurut dia, pe-

nangkapan itu sudah berada pada jalur yang benar. Dengan tindakan itu, berarti polisi telah menyelamatkan nyawa penambang berikut menyelamatkan lingkungan yang dicemari oleh berbagai zat pemurni emas.

Apapun masalah penambangan liar, sebut dia, jangan hanya menjadi urusan polisi tetapi pemerintah setempat khususnya Dinas Pertambangan, Bapedalda, Satpol PP mesti berperan.

"Jika alasannya rakyat karena soal ekonomi, maka carikanlah jalan keluar agar rakyat bisa hidup layak atau menambang dengan resmi sebagaimana diatur undang-undang," kata M Nasser.(ant)

Bicara

RABU, 28 NOPEMBER 2012

6

Pemkab Belum Mampu Beli Rumah Sejarah KARAWANG- Pemkab Karawang masih belum mau membeli rumah sejarah Rengasdengklok.

Padahal, sejumlah elemen masyarakat sempat mendesak agar pemkab segera mengambil alih rumah sejarah tersebut.

Dalam pertemuan antara Pemerintah di wakili Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang bersama sejumlah pihak yang di gelar di aula Kantor Dinas Pariwisata beberapa waktu lalu itu belum diputuskan bahwa Pemerintah akan segera mengambil alih rumah sejarah tersebut.

Hasil keputusan sementara, Pemerintah justru akan menunjuk konsultan terlebih dahulu untuk melakukan pengkajian sebelum pengambialihan rumah sejarah. Konsultan itu berasal dari perguruan tinggi Universitas Padjajaran Bandung.

Kepala Dinas Parisiwata dan kebudayaan Kabupaten Karawang Acep Jamhuri mengatakan itu kepada Fakta Karawang saat ditemui usai melakukan pertemuan saat membahas pengambilalihan status rumah sejarah di kantornya.

Menurutnya, penunjukkan konsultan itu juga untuk melakukan kajian lebiih dulu terkait perhitungan pembiayaan harga yang pantas untuk membeli rumah sejarah. "Jadi setelah dilakukan pengkajian. Diharapkan ada harga yang pantas," jelas dia.

Dikatakan, penunjukkan konsultan juga untuk memudahkan Pemerintah menentukan berapa besaran harga yang pantas untuk membeli rumah sejarah. Selama ini kesepakatan harga jual rumah sejarah selalu menemukan jalan buntu, mengingat ahli waris selalu menawarkan harga yang berubah-ubah.

Oleh karena itu, Imbuh Acep penunjukkan konsultan atau pihak ketiga itu dinilai sangat diperlukan sebagai tahap awal sebelum pengambilalihan rumah sejarah dilakukan Pemerintah.

"Selama ini kan, kita tahu ahli waris selalu merubah-ubah harga. Kita sendiri tidak bisa begitu saja (membeli), tapi perlu hitungan. Minimal, ada

kajian NJOP serta nilai kesejarahannya terlebih dahulu," ucap Acep.

Sebaliknya, pembahasan pengambil alihan rumah sejarah yang melibatkan sejumlah kalangan itu mendapat respon positif. Beberapa kalangan seperti sejarahwan, LSM, Ormas maupun Akademisi, yang hadir dalam pertemuan tersebut memberikan dukungannya. Adalah, Historia Kabupaten Karawang, salah satunya.

Lembaga yang konsen dalam perlindungan asset sejarah mengapresiasi tahap awal langkah Pemerintah.

Historia bahkan meminta agar niat Pemerintah itu dapat di dukung oleh lapisan masyarakat, termasuk legislatif. "Ini kan niat baik, jadi semuanya harus mendukung," jelas Dadang.

Meski demikian, niatan pemerintah untuk mengambil alih rumah sejarah bukan baru terdengar saat ini. Tapi sudah berlangsung sejak beberapa tahun ke belakang.

Desakan terakhir datang dari sekelompok pemuda Rengasdengklok. Kala itu sekelompok pemuda ini melakukan aksi gerakan koin untuk ‘menyelamatkan’ rumah sejarah.

Bahkan aksi koin ini sempat mendapat respon Bupati Purwakarta. Orang nomor satu di Pemerintahan Purwakarta itu pun langsung datang ke Kabupaten Karawang untuk membeberikan dukungan. Bahkan dalam kesempatan itu, di hadapan warga, Bupati Purwakarta berstatemen siap untuk membeli rumah sejarah sebagai aset Pemkab Purwakarta.

Statement Bupati Purwakarta itu berbuah ketersinggungan Pemkab Karawang. Melalui para anggota DPRD Karawang, Pemkab Karawang menyatakan kalau pihaknya juga mampu membeli rumah sejarah tersebut.

Bahkan Bupati Karawang sempat berstatement bahwa pihaknya mampu memperhatikan aspirasi warganya. Meski kenyataannya rumah sejarah tersebut belum diambil alih oleh pemerintah setempat. (ton)

Para PNS tengah melakukan apel pagi

8000 PNS Karawang Gadaikan SK Ke Bank KARAWANG- PT Bank Jabar Banten Kabupaten Karawang mencatat sebanyak 40 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang menggandaikan SK pengangkatan mereka sebagai jaminan pihak BanK. Para PNS mengaku menggadaikan SK pengangkatan karena ada keperluan rumah tangga hingga untuk menambah permodalan.

Selain para PNS, PT Bank Jabar Banten juga mencatat 'tradisi' menjaminkan SK pengangkatan juga berlaku bagi kalangan anggota DPRD Kabupaten Karawang.

"Sesuai catatan terserap sebanyak 40 persen atau 8000 PNS.

Jumlah itu dari semua golongan," kata Manager Konsumer PT Bank Jabar Banten Kabupaten Karawang Budi Nurhidayat saat ditemui Fakta Karawang di ruang kerjanya Selasa, kemarin.

Disebutkan dia, sebanyak 40 persen penyerapan pinjaman PNS dari total PNS Kabupaten Karawang sebanyak 15 ribu pegawai itu di karenakan ada PNS yang memilih menjaminkan SK pengangkatan ke Bank lain. Saat ini, banyak Bank yang memberikan pinjaman dengan jaminan SK. Meki begitu, kata Budi SK yang dijaminkan untuk meminjam uang khususnya ke Bank BJB rata-rata 3 sampai 4 tahun. Se-

lebihnya, bila ada keperluan mendadak biasanya para PNS akan kembali menjaminkan SKnya kembali.

"Untuk jaminan SK PNS, jumlah pinjaman bisa mencapai 10 sampai 250 juta. Dan BJB memberikan tenggat waktu sampai 12 tahun. Namun, rata-rata 3 sampai 5 tahun sudah lunas," jelas Budi.

Menurut Budi, menjaminkan SK pengangkatan ke pihak ternyata tidak saja dilakukan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Namun tradisi ini juga dilakukan oleh para anggota DPRD Karawang.

Bahkan salah seorang Anggota DPRD, sempat mengakui telah

menjaminkan SK pengangkatan ke pihak Bank sesaat resmi duduk menjadi wakil rakyat.

Selain itu, seorang PNS yang ditemui di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang juga mengaku menggandaikan SK pengangkatan ke pihak Bank bahkan hampir dilakukan mayoritas PNS. Ia yang enggan menyebutkan namanya itu, mengakui menggadaikan SK pengangkatan ke pihak Bank untuk keperluan rumah tangga atau untuk menambah permodalan. " Ya, biasanya untuk nambah modal atau bisa untuk membeli mobil," tutur dia. (ton)

Proyek Bina Marga Tak Kunjung Selesai

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Karawang Kadarisman

Karawang Kekurangan Penyuluh Pertanian KARAWANG- Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Karawang Kadarisman, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Karawang hingga kini masih kekurangan tenaga penyuluh lapangan. Saat ini jumlah penyuluh yang ada baru 224 orang. Padahal, jumlah desa di Karawang mencapai 309 desa.

"Saat ini, kami masih kekurangan penyuluh sampai 85 orang lagi," kata Kadarisman saat ditemui FAKTA Karawang.

Kadarisman mengungkapkan, kekurangan tenaga penyuluh tersebut tentu bisa berdampak terhadap kegiatan penyuluh di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan di daerah ini.

Sebab, selain para tenaga penyuluh ini sangat dibutuhkan, keberadaan mereka diharapkan dapat meningkatkan pengeta-

huan petani, terutama dalam pertanian, perikanan dan perkebunan demi menunjang program pangan nasional. Apalagi, Kabupaten Karawang wilayah ke 2 se- Indonesia dalam menunjang program ketahanan pangan nasional, tentunya keberadaan petugas penyuluh sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada petani.

Karena itu, kata Kadarisman pihaknyasempat meminta Pemerintah untuk merekrut kembali para penyuluh untuk dapat mengisi desa-desa yang masih kosong tenaga penyuluh. Permintaan dilakukan pada dua tahun terakhir. "Alhamdulilahnya saat ini memang ada penambahan,"ujarnya.

Sayangnya, penambahan petugas penyuluh tersebut dinilai belum bisa mencukupi. Penam-

bahan petugas penyuluh itu diambil dari PNS yang sudah bekerja di lingkungan pemda.

Mereka tak memiliki dasar mengenai pertanian, perikanan dan kehutanan.

"Tapi sebagian dari mereka kemudian disekolahkan," ujar dia.

Akibat kekurangan tenaga penyuluh itu, diakui Kadarisman terpaksa seorang petugas menangani dua sampai empat desa. Kondisi ini tentu tidak efektif untuk meningkatkan pengetahuan di bidang pertanian.

Sementara itu, Nurdin (55) seorang petani di Kecamatan Klari mengaku dirinya selama beberapa tahun belum pernah kedatangan tenaga penyuluh pertanian. Padahal berdasarkan keterangan petani lain, seperti di Kutawaluya, para penyuluh dari Pemerintah sering mendatangi para petani. (ton)

KARAWANG- Hingga saat ini, proyek pembangunan jalan diKarawang tak kunjung selesai. Baru 80 persen pembangunan jalan dan jembatan yang selesai dikerjakan.

Seperti dikatakan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Karawang, Yadi saat ditemui di kantornya, Selasa (27/11).

Kata Yadi, semua proyek pembangunan jalan dan jembatan sudah selesai dilelang.

Namun sampai saat ini masih sekitar 20 persen pekerjaan masih belum selesai. Akibatnya penyerapan anggaran sendiri baru terserap sekitar 50 persen.

“Kalau keuangan baru 50 persen, karena masih ada yang pekerjaannya sudah selesai tapi belum dicairkan,” ujarnya.

Yadi mengatakan, pihaknya yakin semua proyek yang sudah ditenderkan tahun ini selesai dikerjakan. “Mudahmudahan semua selesai tahun ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Yadi menjelaskan, batas kerja yang diberikan kepada pemborong berpariasi. Semua tergantung kepada volume pekerjaan dan jenis yang dikerjakan. “Kalau hotmik kan 30 hari, tapi kalau untuk pengecoran atau yang lainnya itu bisa lebih lama.

Batas kerja itu dari 30 hari

sampai 120 hari,” paparnya.

Yadi juga mengatakan, ada beberapa sangsi yang bisa diberikan kepada pemborong jika pekerjaan tidak selesai tepat waktu. “ pertama jaminan pelaksanaan yang disimpan pemborong sebanyak 5 persen ditarik. Kalau pekerjaan telat bisa dikenakan denda hingga 5 persen,” ujarnya.

Selain itu, bisa dikenakan sangsi yang lebih berat bagi pemborong yang tidak menyelesaikan pekerjaanya. “ kami bisa saja putus kontrak dengan pemborong. atau bahkan black list, jadi pemborong itu tidak akan mendapat pekerjaan lagi dari kami,” jelasnya.

Dalam hal ini pihak BIna Marga akan terus melakukan pemantauwan melalui bidang pengawasan. Jika ditemukan ada pekerjaan yang dianggap tidak benar akan dilakukan peneguranm terhadap pemborong.

Sementara itu, jika pekerjaan dinas Bina Marga sudah selesai semua. Dari Rp. 342 milyar anggaran yang didapat Bina Marga, 90 persennya dapat dicairkan. Sedangkan 10 persen lainnya akan ditunda.

“10 persen lagi bisa diambil setelah masa pemeliharaan habis, biasanya setelah enam bulan,” tandanya. (zck)

Salah seorang pekerja tengah memasang listrik untuk PJU

Warga Sambut Baik Pemasangan PJU KARAWANG - Warga di Desa Curug Kecamatan Klari menyambut baik pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di lingkungan warga.

Pemasangan PJU yang dilakukan Dinas Cipta Karya belum lama ini itu dinilai cukup membantu warga.

Selama ini, jelas warga, jalan lingkungan yang menghubungkan beberapa rukun tetangga itu keadaannya gelap gulita.

Namun setelah ada pemasangan PJU tersebut, jalan lingkungan itu menjadi terang benderang.

"Ya, sudah lama (gelap), bahkan belasan tahun lalu. Tapi sekarang, alhamdulilah mendapat perhatian," jelas Atin kepada FAKTA Karawang.

Atin mengaku, pemasangan PJU tersebut memang sangat membantu warga. Apalagi se-

lama ini banyak warga, terutama kaum perempuan sering khawatir jika ingin keluar malam.

Kendati, Atin yang saat itu ditemani warga lain, mengaku pemasangan PJU di beberapa titik itu bisa mendapat tambahan dari Pemerintah.

Sementara itu, Kasi Pertamanan Dinas Cipta Karya, Novi Gunawan, mengatakan pemasangan PJU yang dilakukan Pemerintah di sejumlah titik merupakan bagian program Pemerintah pada tahun ini. Sampai saat ini pun pemasangan PJU itu terus dilakukan dari target sebanyak 764 titik.

Pemasangan sendiri akan disebar di sejumlah titik di Kabupaten ini. Sementara hingga kemarin Dinas Cipta Karya sudah memasang sekitar 304 titik PJU yang tersebar di sejumlah wilayah. (ton)

RABU, 28 NOPEMBER 2012

Bupati Purwakarta Diperiksa Polda Jabar PURWAKARTA- Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, SH diperiksa oleh Direskrim Polda Jabar Selasa (27/11).Pemeriksaan itu terkait kasus pelaporan dugaan penipuan yang dituduhkan kepadanya Direskrim UM Polda Jabar Kombes Pol Slamet Riyanto menerangkan kehadiran Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi di Polda Jabar, untuk dimintai keterangan terkait kasus pelaporan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Bendahara Pemkab

Purwakarta. kasus ini bermula pada 20062007 lalu, saat Bendahara Pemkab Purwakarta Entin Kartini meminjam uang senilai Rp2,4 miliar kepada Ahmad. Saat itu, Entin meminjam uang dengan mengatasnamakan untuk kepentingan Pemkab Purwakarta untuk menutup kekurangan APBD. “Bupati Purwakarta pak Dedi ini, dimintai keterangan saja.

Selain Bupati, ada beberapa orang lainnya, seperti mantan Bu-

pati Lily Hambali dan Sekda saat itu yakni Dudung Supardi yang kami mintai keterangan,” kata Kombes Pol Slamet Riyanto Direskrim UM Polda Jabar, Selasa (27/11) yang dikutif dari sebua media online regional.

Sejauh ini, kata Slamet, berdasarkan fakta dan data pembukuan keuangannya, memang uang tersebut digunakan oleh Entin. Tidak melibatkan pihak lain atau Pemkab Purwakarta.

Sehari sebelumnya Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi me-

negaskan dia sama sekali tidak tahu menahu terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan Bendahara Pemkab Purwakarta Entin Kartini..Kepada wartawan, uang tersebut bukan ia yang meminjam melainkan Ucok Ujang Wardi selaku Ketua DPRD Purwakarta, “Dan itupun sudah dibayar oleh Ucok,” tegas Dedi kepada Fakta (26/11) kemarin.

Dikatakan Dedi pada pemeriksaan oleh Polda Jabar itu, ia hanya dimintai keterangan saja.

Atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh Bendahara Pemkab Purwakarta Entin Kartini, dengan pelapornya Ahmad Syafei Romli,” kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi usai dimintai keterangan di Mapolda Jabar, Selasa (27/11)kepada wartawan yang menghampirinya.

Menurut Dedi, uang sebesar Rp2,4 miliar tersebut dipinjam oleh Entin pada 2007 dari Ahmad Syafei Romli. Dalam bentuk uang uang tunai sebesar Rp1,65 miliar, emas yang telah diuangkan, dan sisanya dibayar dengan jasa senilai Rp800 juta, hingga totalnya mencapai Rp2,4 miliar.

Dedi kembali menegaskan, kasus tersebut sama sekali tidak terkait dengan dirinya. Hanya saja, hal ini dikait-kaitkan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan namanya, khususnya menjelang momen Pilkada Purwakarta dimana dirinya maju kembali sebagai salah satu calon.

“Ini kaitannya dengan Pemilukada, semua dikaitkan dengan saya. Dan dilakukan oleh salah satu calon yang menganggap hal seperti ini produktif, kalau menurut saya tidak produktif,” terangnya.

Hal ini, lanjut Dedi, berawal dari pemberitaan dari salah satu

7

media lokal di Purwakarta. Namun demikian, dia mengaku belum berniat mengadukannya kepada pihak Kepolisian. Saat ini, dia menunggu itikad baik dari media tersebut.

Dedi juga mengatakan, saat ini memang marak isu-isu miring untuk menjatuhkan namanya dan diumumkan di tempat-tempat umum, seperti di masjid dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan oleh lawan-lawan politiknya. “Seperti hari ini, ada selebaran di salah satu kecamatan. Isinya mengatakan kalau saya itu punya utang sebesar Rp4,5 miliar,” tandasnya (Ega)

Penambangan Bodong Marak di Purwakarta PURWAKARTA - Aktivitas penambangan liar jenis galian C marak terjadi di sejumlah daerah di Purwakarta. Parahnya, beberapa penambangan yang sudah ditutup pun hingga kini masih beroperasi.

Beberapa penambangan pasir yang tidak berizin itu di antaranya terdapat di Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta serta Desa Ciwareng dan Cilangkap,.

Baru-baru ini bahkan diduga terdapat galian pasir ilegal di Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur dan Desa Cibodas, Kecamatan Sukatani.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Purwakar-

ta, Tarsamana Setiawan mengakui, sejumlah pengusaha galian C membandel meski aktivitas penambangannya sudah dinyatakan ditutup. Bahkan, beberapa di antaranya sudah ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Jabar.

Namun, hingga kini penambangan di beberapa tempat seperti di Desa Cijantung Kecamatan Sukatani milik salah satu pengusaha lokal bernama Budi masih saja beroperasi. Padahal, Dinas terkait sudah menutup aktivitas penambangan di lokasi itu, bekerja sama dengan aparat pemerintah dan kepolisian.Tarsamana mengaku kesulitan untuk menghentikan aktivitas penambang-

an liar di berbagai daerah. Pasalnya, pengusaha galian tetap menjalankan aktivitas penambangan dengan alasan kegiatan itu telah menyerap banyak tenaga kerja.

Penutupan sejumlah pertambangan ilegal itu tidak terlepas dari penutupan sementara untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Dinas ESDM Purwakarta.

Pasalnya, sejak 2010 Kementerian ESDM mengeluarkan surat edaran kepada sejumlah dinas terkait di daerah untuk tidak mengeluarkan IUP hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Alasannya, Kementerian ESDM masih menginventarisasi zona-zona yang dila-

rang untuk kegiatan penambangan di sejumlah daerah di Indonesia.

“Ini sudah kami ajukan kepada Gubernur Jabar agar mengeluarkan rekomendasi terhadap penambangan galian tersebut. Namun, hingga kini rekomendasi itu belum keluar sehingga izin pertambangan pun belum bisa diterbitkan,” katanya.Dan berdasarkan pantauan Fakta Karawang di lapangan, keberadaan galian C illegal tersebut dibekingi oleh aparat, entah itu dari TNI ataupun Polri.Bahkan yang paling dikhawatirkan oleh warga, akibat galian C illegal tersebut bisa mengancam warga setempat seperti terjadinya tanah longsor dan banjir. (Ega)

Jalan di Parakan Lima Belum “Leucir” PURWAKARTA - Program ‘Jalan Leucir’ yang digemborkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi nampaknya belum 100 persen bisa dicapai. Lihat saja, jalan di Desa Parakan Lima Kecamatan Jatiluhur, kondisinya masih memprihatinkan.

Jalan sepanjang 1800 m dengan lebar 4m yang hingga saat ini belum tersentuh oleh program bupati tersebut.

Kepala Desa Parakan Lima Momo Sudiatmo kepada Fakta (27/11) berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan diwilayahnya yang sudah lama belum diaspal (Leucir).Wilayah yang belum tersentuh program jalan leucir itu diantaranya terdapat di Kampung Bagja arah Budisari yang dihuni oleh ribuan masyarakat Desa Parakan Lima.

“Ya saya harap pemda Purwakarta segera memperbaiki jalan didua kampung itu,” singkatnya.

Kendati Momo sendiri sempat mendengar bahwa bupati sudah memprogramkan terkait perbaikan jalan diwilayahnya itu, namun ia sudah tak sabar agar segera diperbaiki, “Kalau kata bupati jalan itu segera diperbaiki, namun saya harap bias secepatnya,” harap dia.

Dikatakan Momo, terkait perbaikan jalan itu bukan kemauan dirinya saja melainkan keinginan seluruh warganya guna mempermudah dalam beraktivitas terutama dimusim penghujan seperti ini Keinginan masyarakat Desa Parakan Lima ini ia anggap tidaklah berlebihan. Pasalnya, tahun ini ratusan milyar rupiah digelontorkan Pemkab Purwakarta untuk infrastruktur jalan di Purwakarta. Jalan leucir merupakan program Bupati Dedi yang menghendaki tak ada lagi jalan rusak di wilayahnya.Terlebih masa jabatan bupati Purwakarta tak lama lagi akan berakhir. (Ega) BELUM LEUCIR. Jalan di Parakan Lima masih memprihatinkan.

Tampak seorang warga tengah melintas di jalan yang becek.

Foto: Ega

FOTO: Ega

HABIS BENSIN. Sejumlah SPBU di Purwakarta mengalami kelangkaan bensin.

Tampak sebuah SPBU di Purwakarta tutup lantaran kehabisan bensin.

Kelangkaan Bensin Akibat Penjatahan Pertamina Penyebab kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Purwakarta akibat adanya penjatahan BBM bersubsidi secara proporsional.

PT Pertamina melakukan upaya ini guna menggiring masyarakat beralih menggunakan BBM non subsidi.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, beberapa waktu lalu yang dikutif media cetak nasional mengatakan, pembatasan BBM bersubsidi ini berlaku untuk SPBU yang beroperasi di Jawa-Bali, dan lima kota besar Medan, Palembang, Balikpapan dan Makasar.

Hanung menjelaskan, selama dilakukan penjatahan secara proporsional dalam sepekan

terakhir, terjadi fenomena antrian panjang di SPBU di berbagai daerah. Seperti Kabupaten Purwakarta, Batam, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, Lampung, Tarakan, Palangkaraya, Pontianak, Kutai Barat, Masalembu, Surabaya, Sidoarjo, Atambua, Flores, Kupang, dan beberapa daerah lainnya.

“Sebenarnya Pertamina telah menyiapkan BBM non subsidi di semua wilayah di Indonesia sebagai alternatif bagi masyarakat. Akan tetapi, antrian terus terjadi karena masyarakat tetap ingin membeli BBM subsidi, bahkan sampai bermalam hanya untuk membeli BBM non subsidi,” ungkapnya.

Menurutnya, penomena ini

menunjukkan fakta masyarakat belum sepenuhnya siap membeli BBM non subsidi selama masihadaBBMbersubsidi.“Bahkan di beberapa daerah, antrian menimbulkan ketegangan. Potensi antrian dapat terjadi di daerah-daerah lain dan dapat berpotensi menciptakan konflik horizontal,” jelasnya.

Akibat kejadian itu, hingga berita ini diturunkan masyarakat Purwakarta masih tetap kesulitan bahan bakar subsidi yaitu premium.Bahkan tak jarang akibat kejadian ini para pedagang bensin eceran bisa menjual harga bensin dengan tariff dua kali lipat dari harga normal.

Salah satu pedagang bensin eceran di Jalan Indobarat Astuti bahkan menjual bensin ecerannya dengan harga Rp 6000-7000.(Ega)

Foto: Ega

BODONG. Penambangan liar makin marak di Purwakarta. Tampak dalam gambar lokasi penambangan liar.

Kades Kembang KuningTak Transparan PURWAKARTA - Kepala Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur diduga kurang transfaran soal pengelolaan anggaran kegiatan Pencanangan Program Desa Mandiri (PPDM) dalam perwujudan Desa peradaban di wilayahnya.

Hal itu terbukti ketika Fakta Karawang mengunjungi kantor tempatnya bekerja di Jalan Raya Jatiluhur untuk mengkonfirmasi perihal penggunaan anggaran tersebut.Kepala Desa Kembang Kuning Sumarna seolah tak mau menggubris apa yang ditanyakan oleh wartawan yang mengunjunginya, “Mending bahas yang lain aja, kalau masalah desa peradaban harus dijelaskan secara detail,” katanya kepada Fakta, selasa (27/11) di kantornya.

Berdasarkan informasi yang diperolaeh Fakta Karawang, Desa Kembang Kuning memperoleh anggaran Desa peradaban yang didapat dari program provinsi Jawa Barat tersebut sebesar Rp 1 Milyar.Dan menurut pengakuan Sumarna kepada Fakta Karawang, dana yang sudah diterima hingga saat ini sudah mencapai 80 persen atau sekitar Rp 800 Juta.

Ketika ditanya kemana saja di poskan kemana saja anggaran yang sudah turun tersebut, Sumarna tak mau menjelaskan lebih detail dengan alas an butuh waktu lama, “Kalau masalah itu kan harus detail,” singkatnya.

Sebagai mana diketahui, Gu-

bernur Jawa Barat Ahmad Heryawan beberapa waktu lalu dalam sebuah acara yang dihadirinya mengatakan, program desa peradaban itu sejalan dengan sekala prioritas pembangunan di Jabar yang tercermin dalam Common Goals, antara lain, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kemandirian Pangan, Peningkatan daya beli masyarakat, Peningkatan kinerja aparatur, Pengembangan imprastruktur wilayah, dan Pembangunan Pedesaan.

Menurut dia, program dan kebijakan yang telah dilaksanakannya ini, untuk meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, dan mewujudkan program pemantapan dan pembangunan desa dengan sasaran.Dikatakan Ahmad Heryawan Program itu Sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah Propinsi Jabar, terhadap pembangunan pedesaan pada tahun anggran 2012, yang dikemas dalam bentuk Program desa mandiri dalam perwujudan desa peradaban telah memberikan bantuan terhadap 100 desa terpilih yang disebar di 17 Kabupaten, termasuk lima desa yang ada diwilayah Kabupaten Purwakarta, salah satunya Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur.Beradasarkan pantauan, Desa Kembang kuning sendiri saat ini sedang membangun sebuah gedung olahraga (GOR) tak jauh dari Kantor Desa (Ega)

HALAMAN 8

RABU, 28 NOPEMBER 2012

Didi Bisa Nikahi Jane Shalimar, Asal ...

MAHARDIKA Soeprapto akhirnya menggugat cerai istrinya, Garneta Haruni. Perceraian ini disebut-sebut sebagai jalan agar Didi bisa menikah dengan Jane Shalimar.

"Apa yang diajukan, akan dibuktikan dalam persidangan, itu yang diproses. Dikabulkan atau tidak, tergantung proses persidangan. Nggak masalah jika penggugat ini akan menikah lagi dengan perempuan lain," ujar juru bicara Pengadilan

Shalimar

Agama Jakarta Selatan, Ida Noor saat ditemui di kantornya,

Selasa (27/11).

Ida menegaskan jika memang

MEI lalu sempat beredar sebuah bocoran yang mengatakan bahwa Agnes Monica bakal berkolaborasi dengan bintang-bintang besar industri musik dunia untuk debut album internasionalnya.

Bintang-bintang seperti Justin Timberlake, Missy Elliott, Beyonce dan Britney Spears kabarnya bakal menjadi rekan duet Agnes di bawah naungan produser Timbaland.

Hingga saat ini, tidak banyak penjelasan yang keluar dari mulut Agnes, yang jelas ia memang sedang sibuk rekaman di Amerika Serikat. Namun kabar tentang Agnes sedang dekat dengan Timbaland jelas bukan omong kosong, beberapa foto kegiatan mereka di studio telah berkalikali tersebar di dunia maya. (kpl/ adt/rea/rth)

ada pernikahan nantinya, maka perceraian tersebut harus sudah resmi terjadi. "Intinya memang harus berkekuatan hukum tetap dulu, baru menikah. Itu yang resmi dan syaratnya," katanya.

"Putusan ijin cerai, lalu berikutnya sidang pembacaan ikrar talak. Setelah itu boleh menikah lagi. Pagi dibacakan ikrar talak, siangnya boleh menikah lagi," pungkas Ida, menjelaskan prosedurnya. (kpl/adt/rea/rth)

>>> Chiquita Meidy

>>> Dedy Mizwar

Sibuk jadi Produser

Tetap Menyatu dengan Dunia Akting

LAMA tak terdengar kabarnya, mantan artis cilik Chiquita Meidy kini sibuk di belakang panggung. Chiquita mengaku kalau dirinya sibuk memproduseri beberapa album anakanak. Chiquita juga diminta bantuannya untuk menjadi peserta dalam ajang Festival Lagu Anak Nusantara.

"Aku memang diminta menjadi peserta sama Om Bens Leo. Selama ini, aku memang sibuk di belakang layar, paling produce album anakanak sekarang ini. Pas diajak ikut lomba ini, ya aku kasih empat lagu," ujar Chiquita saat jumpa pers Festival Lagu Anak Nusantara di Gedung E Ruang Sidang Terpadu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sudirman, Jakarta, Selasa (27/11).

Chikita pun beruntung karena salah satu lagunya yang berjudul Anak Indonesia akhirnya masuk 10 besar grand final Festival Lagu Anak Nusantara.(*)

Sibuk Rekaman di Amrik

MESKI ikut dalam pertarungan Pilgub Jabar, aktor senior Deddy Mizwar tidak akan meninggalkan dunia hiburan, yang akrab dipanggil Bang Jack ini merupakan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat. Dia berjanji tidak berhenti berkarya dalam industri perfilman jika nantinya terpilih.

"Boleh main film, nggak ada larangan, yang penting harus bisa melayani rakyat," ujar Deddy saat ditemui di acara pengumuman nominasi FFI 2012, di Metropole XXI, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (26/11).

Menurutnya, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk berpolitik, baik dicalonkan maupun mencalonkan. Terpenting bermanfaat bagi masyarakat, termasuk langkahnya menjadi pendamping Calon Gubernur, Ahmad Heryawan.

"Yang penting bermanfaat bagi orang. Jadi kalau di Jawa Barat dipercaya, Insya Allah bisa lebih bermanfaat," katanya. (*)

Agnes Monica

Sport

RABU, 28 NOPEMBER 2012

Saat Outfield Player Jadi Kiper

foto: net

Squad Barca sedang merayakan kemenangan saat merebut juara liga

Barca Galau, Meski Real Madrid Tercecer Jauh Barcelona tak bisa tenang bertengger di puncak klasemen, meski Real Madrid tercecer jauh di klasemen La Liga Primera.

Menjadi pesaing utama The Catalans kini adalah Atletico Madrid.

Kekalahan atas Real Betis akhir pekan kemarin membuat Madrid ketinggalan 11 poin dari Barcelona di puncak klasemen. Selisih poin tersebut jelas mengejutkan karena 'Si Putih' berstatus juara bertahan dan masih punya skuat yang sangat kuat.

Tapi keunggulan Barcelona atas Madrid tak lantas membuat Carles Puyol tenang di posisi teratas.

Dengan Atletico Madrid tampil sangat impresif, tim besutan Diego Simeone itu kini jadi rival baru Barca menggantikan Madrid.

"Kami berada di puncak, tapi perjalanan masih panjang, jadi kami tidak boleh berpuas. Atletico cuma terpaut tiga poin di belakang kami dan bisa menyalip kami kapan saja saat ini," sahut bek Barca, Jordi Alba.

Dari 13 pertandingan yang sudah dijalani musim ini, Ra-

damel Falcao dkk. berhasil mengantongi 11 kemenangan.

Sementara dua laga sisanya masing-masing berkesudahan dengan hasil imbang dan kekalahan.

Keunggulan Barca atas Atletico bisa bertambah lebar di akhir pekan ini. Bertempat di Santiago Bernabeu, Atletico akan mencoba mematahkan dominasi Los Merengues sebagai penguasa Madrid. Apapun hasil derby tersebut, Barcelona akan jadi pihak yang diuntungkan.

"Atletico tiga poin di belakang kami dan menjalani musim yang fantastis, sementara Madrid tertinggal 11 poin.

Kompetisi belum berakhir, Atletico musim lalu menunjukkan kalau mereka adalah penantang juara."

"Kami tidak boleh mencoret siapapun, apalagi mereka yang ada di posisi kedua. Dan Real Madrid akan terus berjuang sampai akhir musim karena ini kompetisi yang sangat penting," lanjut mantan pemain Valencia itu di Marca. (net)

MESKI jarang terjadi, sepakbola modern mencatat beberapa momen saat pemain 'dipaksa' berganti peran jadi kiper di tengah pertandingan.

John Terry dan Rio Ferdinand pernah mengalaminya.

Peluang sebuah tim kehilangan dua kiper langsung di tengah pertandingan sejatinya sangat kecil. Namun, kenyataannya itu pernah terjadi, dengan cedera dan/atau kartu merah jadi penyebab munculnya situasi janggal tersebut.

John Terry dan Rio Ferdinand pernah menjalani peran tersebut. Juga Niall Quinn yang malah jadi pahlawan saat dia berhasil menghalau eksekusi penalti.

Di Piala AFF 2012 yang masih berlangsung saat ini, momen tersebut bisa saja terjadi pada tim nasional Indonesia. Hingga saat ini, 'Skuat Garuda' cuma punya satu kiper yakni Wahyu Tri Nugroho. Indonesia memang cuma membawa dua kiper untuk turnamen tersebut, sementara Endra Prasetya dapat hukuman larangan bertanding setelah dikartu merah di pertandingan pertama.

Berikut beberapa pemain outfield yang pernah 'dipaksa' menjadi kiper di tengah laga: Rio Ferdinand, Jhon Tery, dan Nial Quin. (net)

Munich Awasi Dortmund

Munich - Borussia Dortmund perlahan tapi pasti mulai bangkit dan kini sudah ada di belakang Bayern Munich. Franck Ribery pun meminta timnya agar mewaspadai sang juara bertahan jika tak igin kejadian musim lalu terulang.

Dortmund sebagai juara bertahan Bundesliga dalam dua musim terakhir mengawali musim dengan tidak mulus. Mereka sempat tersendat-sendat dan terlempar keluar dari empat besar.

Namun, empat kemenangan dalam lima laga terakhir membuat mereka kini ada di posisi kedua, selisih sembilan poin

dari Bayern yang ada di puncak.

Bayern sendiri punya start yang lebih baik di awal musim dengan mengecap delapan kemenangan beruntun.

Tapi dengan performa Dortmund saat ini plus kepercayaan diri mereka yang kian menanjak pasca kelolosan ke babak 16 besar Liga Champions, Bayern patut waspada karena Dortmund bisa saja mengulang apa yang mereka lakukan musim lalu.

Saat itu Bayern mengakhiri tahun dengan berada di puncak namun justru Dortmund yang tampil lebih konsisten di paruh kedua musim dan muncul se-

9

bagai juara.

"Dortmund sudah bangkit.

Mereka adalah tim yang bags dan tidak mudah melawan melawan," ujar Ribery kepada Kicker yang dilansir Sportmole.

"Sudah lama kami tidak mengalahkan mereka di liga, tapi kami tidak boleh membiarkan hal itu membebani kami," tutup Ribery.

Akhir pekan nanti tepatnya tanggal 1 Desember Bayern akan menjamu Dortmund di Allianz Arena. Dortmun dalam dua musim terakhir selalu mengalahkan Bayern di liga, baik kandang maupun tandang.(net)

Hamilton Pergi, McLarenSedih Bos McLaren Mercedes, Martin Whitmarsh, mengaku sedih harus kehilangan Lewis Hamilton akhir musim ini. Meski begitu ia mendoakan yang terbaik untuk Hamilton sekaligus coba menaklukkan eks driver-nya musim depan.

Balapan di GP Brasil akhir pekan lalu jadi kali terakhir Hamilton mengemudikan McLaren setelah lima tahun bermukim di pabrikan asal Inggris itu. Setelahnya Hamilton akan ada di balik kendali stir Mercedes GP. Meski kerap dikritik karena gaya membalapnya yang ugalugalan dan termasuk pribadi yang kontroversial, Hamilton adalah salah satu pebalap terbaik yang pernah dilahirkan Silver Arrows.

Gelar juara dunia tahun 2008 adalah bukti Hamilton bukanlah pebalap sembarangan meskipun setelahnya penampilan pria Inggris 26 tahun itu naikturun. Maka wajar jika McLaren merasa kehilangan Hamilton.

"Saya sangat sedih karena saya mengenalnya secara dekat selama lebih dari 15 tahun dan saya sudah bersamanya melalui be-

berapa momen yang sangat hebat," ujar Whitmarsh di Autosport.

"Dia adalah pribadi yang hebat, aset hebat untuk semua tim.

Jelas saya kecewa dia pergi. Ini sangat emosional tapi kami adalah tim yang kuat dan kami harus segera melupakan (Hamilton)," sambungnya.

"Kami sudah membuat mobil bagus untuk musim depan dan kami akan tampil dengan penampilan terbaik kami."

Lebih lanjut Whitmarsh menegaskan tak ada yang berubah di antara Hamilton dan McLaren karena setelahnya mereka akan tetap jadi teman di luar lintasan. Meskipun faktanya Hamilton adalah rival untuk Jenson Button serta Sergio Perez musim depan.

"Dia sudah menjadi teman dan rekan untuk waktu yang lama. Musim depan dia akan jadi pesaing kami dan kami akan coba mengalahkannya."

"Saya yakin kami akan terus berhubungan baik, kami akan bersaing secara secara dan kita lihat saja seperti apa nanti," pungkas Whitmarsh. (net)

Timnas PSSI

Peluang Indonesia Belum Habis FAKTA- Indonesia dihadapkan dengan rintangan sulit pada Piala AFF 2012 ini setelah hanya bisa bermain imbang melawan Laos 1-1 hari Minggu lalu. Namun, kapten timnas, Bambang Pamungkas, menegaskan peluang "Garuda" masih belum habis.

"Ini belum selesai. Melihat situasi kami saat ini, yang banyak dihuni pemain baru, hasil imbang (melawan Laos) bukan hasil yang buruk.

Kami masih ada dua laga lagi," ujar Bambang, seperti dilansir situs resmi AFF.

Dengan hasil kurang maksimal kontra Laos, Indonesia diharuskan meraup poin penuh saat berhadapan dengan pemimpin klasemen sementara Grup B, Singapura (Rabu, 28 November 2012), dan tuan rumah, Malaysia (Sabtu, 1 Desember 2012).

Pengalaman yang dirasakan para pemain muda usai mencicipi laga internasional pertama mereka diharapkan Bepe, sapaan akrab Bambang, bisa menjadi pelecut semangat pada dua laga sisa.

"Beberapa baru bermain di

kompetisi besar untuk pertama kalinya. Ini adalah pelajaran bagus untuk para pemain dan saya harap ini akan membuat mereka ingin bermain lebih baik pada pertandingan berikutnya," lanjut penyerang Persija Jakarta itu.

Di klasemen Grup B, Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua dengan torehan sebiji poin bersama Laos. Sedangkan Singapura memimpin dengan torehan tiga poin setelah mengalahkan Malaysia 3-0 di pertandingan pertama. (ant)

Hamilton

10

Rabu, 28 Nopember 2012

RIEKE JANJI ATASI BANJIR BANDUNG BANDUNG - Calon Gubernur Jawa Barat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menyatakan bahwa banjir di Kabupaten Bandung sudah sangat kronis. Jika terpilih jadi gubernur, Rieke sudah punya sebuah program untuk mengatasi.

"Setiap musim hujan sudah bisa dipastikan akan terjadi banjir, yang disebut 'banjir tahunan'," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Bandung itu. "Banjir ini terjadi berulangkali, jangan dianggap sebagai hal biasa. Justru perlu penanganan luar biasa," ujar Rieke saat menyapa warga masyarakat di mall BIP Bandung, Selasa (27/11).

Rieke menyatakan banjir yang terjadi merupakan dampak dari kerusakan lingkungan. Kondisi ini tidak terlepas dari kegagalan dalam mengelola lingkungan dan praktik pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

"Dalam proposal kerja saya sebagai calon Gubernur Jabar, terkait masalah lingkungan saya mengajukan beberapa hal. Rencana ini merupakan hasil pengamatan langsung ke lokasi dengan menjumpai masyarakat setempat, hasil diskusi dengan Bupati Kabupaten Bandung, dan merupakan masukan dari organisasi dan lembaga masyarakat yang fokus pada lingkungan," ujar Rieke.

Selaku anggota DPR RI yang membidan-

gi kesehatan, Rieke menyatakan harus ada solusi tepat. Salah satunya, dengan segera membuat waduk di sekitar daerah aliran sungai Citarum untuk menampung luapan air yang tidak tertampung kemudian meluap dan menggenangi daerah sekitar anak sungai Citarum.

"Supaya aliran air dari anak-anak sungai Citarum yang mengalir deras tidak langsung mengalir ke sungai Citarum. Waduk buatan itu juga untuk mengurangi beban daya tampung sungai Citarum. Banjir yang ada saat ini, pertama karena sungai Citarum sudah tidak bisa menampung semua aliran

air dari anak-anak sungainya. Kedua, ketika sungai Citarum meluap dan melebihi kapasitasnya, air dari aliran-aliran DAS Citarum tidak bisa mengalir ke Sungai Citarum secara normal," ujar Rieke. (jay)

Rieke D. P

BMC Desak Panwaslu Tindak Oknum PNS

Salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Yusuf Macan Effendi dan Lex

BANDUNG - Babarengan Media Centre (BMC) mendesak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Barat segera menindaklanjuti kasus adanya seorang PNS Pemprov Jabar yang menyebarkan rilis/siaran pers salah satu pasangan cagub/ cawagub Jabar 2013 kepada wartawan.

"Saya telah membaca beberapa email yang dikirimkan oleh oknum PNS bersangkutan terhadap beberapa media. Dan patut diduga bahwa apa yang dikirimkan memang bukan merupakan kewenangannya sebagai bawahan gu-

bernur di Humas Pemprov Jabar. Apa yang dilakukannya sudah kerja politik dan melanggar aturan pemilu soal netralitas PNS," kata Sekretaris BMC Dadan Hendaya, di Bandung, Selasa.

Ia menyarankan, Panwaslu Jawa Barat bisa mengumpulkan barang bukti dan memanggil oknum PNS tersebut untuk dimintai keterangan.

Pihaknya berprasangka baik Panwaslu Jabar akan menunaikan tugasnya dengan baik untuk mengawasi jalannya Pilgub Jabar, sehingga berjalan jujur dan adil.

"Jangan sampai tim peme-

nangan seluruh pasangan calon lainnya harus turun langsung melaporkan indikasi pelanggaran pemilu ini kepada Panwaslu, apalagi kepada kepolisian," kata dia.

Menurut dia, Panwaslu Jabar terdiri dari orangorang berkompeten dan memiliki kredibilitas tinggi untuk bisa menilai apakah terjadi pelanggaran atau tidak.

"Bahkan penyelidikan harus dilakukan apakah oknum Pemprov tersebut bekerja karena keinginan pribadi atau memang diarahkan oleh pihak di atasnya untuk melakukan aktivitas

membantu pasangan Ahmad Heryawan dan Dedy Mizwar," kata dia Ia menambahkan, yang dilakukan Panwaslu Jabar ini bisa merupakan "shock therapy" bagi PNS lain untuk tidak mainmain dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, tanpa harus diintervensi kegiatan politik.

"Boleh jadi apa yang dilakukanoknum PNS Pemprov tadi, adalah fenomena gunung es ketika kekuasaan mampu mengintervensi netralitas PNS. Ini adalah warning bagi setiap pegawai Pemprov untuk tidak terlibat dalam dukung mendukung siapa yang akan men-

Rabu, 28 Nopember 2012

Dewan Akan Panggil Paksa Pimpinan Asietex

Anggota Dewan Singgung Pariwisata Karawang

foto : doc

RESES : Candi Jiwa Batujaya, Karawang menjadi salah satu tujuan wisata yang menjadi perhatian anggota Komisi B DPRD Jabar.

KARAWANG- Hari pertama reses, anggota DPRD Jabar, Endi Warhendi, mendatangi Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat.

Anggota Komisi B DPRD Jabar dalam perbincangan dengan warga pemilihnya, menyingung soal pembangunan, pariwisata dan UKM. “Banyak hal yang ingin di kembangkan di Karawang. Karena komisi B berada di bidang ekonomi, maka bidang ekonomi yang ingin kita kembangkan,” ujar Endi, Selasa (27/11).

Dalam kaitannya ini, Endi

juga meyingung soal bidang pariwisata di Karawang.

Menurut dia, bidang ini bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Karawang, jika dikelola dengan baik.

“Satu tahun lalu saya pernah mengusulkan Candi Jiwa agar menjadi salah satu tempat wisata di Karawang. Selain itu Curug Cigentis juga sangat berpotensi untuk dijadikan tempat wisata,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, Endi juga sangat mendukung keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Karawang.

11

Kata dia, UKM juga bisa berkembang di Karawang.

“Jika ingin, silahkan saja diusulkan ke provinsi. Tinggal lewat pemerintah Kabupaten. Mekanismenya kan sudah tahu,” paparnya.

Tujuh orang anggota DPRD Jabar dari dapil VII akan melakukan reses di 15 kecamatan di Karawang dan Purwakarta. Saat ini Endi baru melaksanakan reses di dua kecamatan dari lima kecamatan yang direncanakan di Karawang. (zck)

Karawang- DPRD Karawang dalam hal ini Komisi D, akan memanggil paksa pimpinan management PT. Asietex Sinar Indopratama karena pimpinan management PT. Asietex tidak menggubris surat undangan kedua yang disampaikan oleh DPRD Karawang kepada PT. Asietex.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua Komisi D DPRD Karawang, Nanda Suhanda, ketika dihubungi fakta, selasa (27/11). “ undangan dari kami lagilagi tidak digubris oleh Pimpinan PT. Asietex, maka kami akan memanggil paksa mereka, kami akan bekerjasama dengan Polisi dan pol PP Karawang, untuk menghadirkan mereka,” ujar Nanda.

Nanda mengatakan , pihak Asietex seharusnya dapat bersikap kooperatif dengan semua pihak dalam hal ini DPRD dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, untuk bersama-sama melakukan dialog dan menyelesaikan yang menjadi tuntutan buruh, karena menurutnya jika PT. Asietex tidak mampu kooper-

atif dengan pihak-pihak tersebut makan persoalan ini tidak akan selesai-selesai.“ saya yakin bahwa apa yang menjadi tuntutan teman-teman di serikat pekerja PT. Asietex , itu adalah tuntutan yang normative, dan jika pimpian PT. Asietex mau bersikap kooperatif, maka persoalan ini akan segera diselesai kan dengan baik,” kata Nanda.

Sementara itu ditempat terpisah, anggota Komisi D DPRD dari Fraksi Gerindra, Ibrahim Castumiharja, menekankan kepada perwakilan dari management PT. Asietex yang hadir dalam kesempatan tersebut, agar Management PT. Asietex tidak menyerahkan atau mewakilkan kepada pengacaranya jika hari ini PT. Asietex memenuhi panggilan dari DPRD Karawang. “ jangan dulu menggunakan lawyer (Pengacara-red) jika nanti terjadi dialog di DPRD, karena hal tersebut akan sulit untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini terjadi,” tegas Ibarhim Sedangkan menurut kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker

Karawang) Ramon Purba, yang kemarin hadir dalam pertemuan antara karyawan PT. Asietex dengan DPRD mengatakan, bahwa selama ini pihaknya selalu mencoba memediasi antara Karyawan dengan PT. Asietex, namun hal tersebut urung terjadi karena pimpinan PT. Asietex selalu tidak mau hadir dalam beberapa pertemuan yang sudah diagendakan oleh Disnaker. “ pimpinan PT. Asietex tidak kooperatif, padahal kami sudah beberapa kali mengundang mereka untuk berdialog dengan karyawannya yang melakukan mogok kerja,” terang Ramon kepada anggota DPRD Karawang.

Ramon berharap, hari ini pimpinan PT. Asietex yang berwenang mengambil kebijakan bisa hadir dan memenuhi undangan yang dibuat oleh Komisi D DPRD karawang, karena menurutnya hal tersebut akan sangat membantu menyelesaikan persoalan yang saat ini terjadi.

Ribuan buruh dari Serikat Pekerja (SP) PT. Asietex dari hari senin (26/11) menda-

tangi kantor DPRD Karawang bahkan mereka menginap di gedung wakil rakyat tersebut, untuk menyampaikan keluhan mereka terhadap sikap PT. Asietex yang telah memecat 5 karyawan PT. Asietex, dalam kesempatan tersebut mereka meminta kepada DRPD Karawang agar mendesak kepada PT. Asietex mempekerjakan kembali teman mereka yang dipecat itu. Selain itu juga mereka meminta agar PT. Asietex menaikkan uang makan dan uang transportasi bagi pekerja, pengangkatan karyawan kontrak menjadi karayawan tetap, diberikannya cuti haid bagi buruh perempuan di PT. Asietex, pemenuhan fasilitas air minum sesuai standar untuk buruh PT. Asietex. Beberapa hari sebelumnya juga ribuan masa tersebut mengepung kantor Bupati Karawang, namun pada saat itu Bupati Ade Swara tidak ada ditempat. Mereka sendiri saat ini sudah mogok kerja selama beberapa pecan terakhir, karena sampai saat ini tuntutan mereka belum dipenuhi oleh pihak perusahaan. (ssp)

Masih Lemahnya Psikopolitik Pemilih Bandung - Fenomena membanjirnya iklan politik di Indonesia menunjukkan lemahnya ikatan psikopolitik pemilih dengan calon yang diusung partai politik, kata staf pengajar Ilmu Politik Fisip Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan di Bandung, Selasa (27/11).

“Kenyataan lemahnya psikopolitik pemilih itu merupakan efek dari politik cepat saji yang lebih mementingkan hasil daripada proses,” kata Bakir Ihsan pada Diskusi buku “Politik Tak sekadar Kekuasaan: Sisi Lain Presiden SBY” di Univercity Center Universitas Pendidikan Indoneia (UPI) Kota Bandung.

Diskusi buku yang digelar di Kampus UPI Bandung itu diikuti sekitar seratus orang dari kalangan dosen, mahasiswa, ormas kepemudaan dan LSM. Menurut Ihsan yang juga penulis buku, munculnya politisi dadakan itu merupakan bukti matinya proses tahapan dalam pembentukan kader politik. Akibatnya lahir politisi-politisi tanpa identitas politik.

“Fenomena itu merupakan cari dari politik cepat saji,” katanya.

Menurut Ihsan, politik cepat saji seperti berjudi dan penuh spekulasi. Oleh karena itu sangat rentan, labil dan rapuh.

Ia mencontohkan koalisi partai di kabinet aat ini dan rencana koalisi yang diga-

gas partai menjelang Pemilu tanpa mempertimbangkan benang merah visi dan pratform menunjukkan langkahlangkah spekulatif.

Akibatnya koalisi tidak berfungsi efektif mengawal kebijakan dalam hal ini kepentingan kolektif partai atau kabinet.

Ciri politik cepat saji selain membuat lemahnya psikopolitik pemilih, juga membuat biaya politik mahal, lebih mahal dibandingkan kerja-kerja politik yang dibangun melalui proses yang berkesinambungan dalam waktu yang panjang.

“Selain itu menisbikan mekanisme kelembagaan, menyebabkan ikatan kelembagaan begitu mencair, sehingga sulit dikontrol arahnya.

Tingkat inisiatif personal lebih menonjol dibandingkan mekanisme institusional,” katanya.

Sementara itu lemahnya institusional demokrasi menyebabkan elektabilitas menjadi pertaruhan utama politik dan partai untuk meraih keuntungan politik.

“Ini yang harus diantisipai karena menekankan elektabilitas semata berakibat pada pengabaian kualitas kontestan. Elektabilita tak sepenuhnya berkorelasi dengan kepercayaan karena itu lebih banyak ditentukan pencitraan,” katanya.

Ia menyebutkan dukungan masyarakat terhadap

demokrasi berdasarkan survei LSI sudah mencapai 72 persen, namun belakangan kekhawatiran muncul terjadi kemunduran menyusul sikap pragmatis para elite politik.

“Diharapkan ke depan ajang kontestasi dalam demokrasi semestinya dijalani melalui proses kerja politik yang berkelanjutan yang bisa diartikan untuk mencicil langkah menuju konsolidasi demokrasi,” kata Bakir Ihsan.

Sementara itu Pakar Pendidikan Politik yang juga Pembatu Rektor Bidang SDM dan Usaha UPI, Prof Dr Idrus Affandi menyebutkan tabiat politik di Indonesia perlu dibenahi, karena politik bukan sekadar kekuasaan melainkan jembatan untuk kesejahteraan rakyat.

“Pandangan politisi sebagai ajang untuk mencari kekuasaan itu sudah jauh dari hakiki. Mental seperti itu berbahaya karena akan menimbulkan perilaku politik yang tidak ideal,” kata Idrus Affandi.

Ia mengkritisi perilaku sejumlah politisi di tingkat pusat, daerah maupun kabupaten kota yang tidak memberikan pendidikan politik yang positif bagi masyarakat karena hanya mementingkan kebutuhan instan untuk menggolkan menjadi anggota dewan.

Kecenderungan memanfaatkan celah hukum, menjadikan politik bukan lagi sebuah aspek yang patut diharapkan. (ant)

Ada Tabungan...

Dari Halaman 11 itu harus menyetorkan uang sebesar satu kali setoran dari jumlah pinjaman yang diterimanya. Bahkan, itiu sudah tertuang dalam surat perjanjiannya.

Dan sebelum si penerima kredit (pinjaman) itu mendapatkan haknya, terlebih dulu harus menandatangani surat perjanjian itu,” ucap Budi Nurhidayat, saat ditemui Fakta, Selasa (27/11) di ruang

kerjanya.

Dijelaskan Budi, uang berupa tabungan mengendap itu, tidak mutlak bisa diambil sampai kelar masa piutang. Tapi, lanjut dia, dana simpanan itu bisa diambil ketika piutang baru berjalan setengah dari total masa piutang. Tapi jumlahnya hanya sebagian.

“Jika setoran sudah berjalan setengah jalan dari masa total piutang, dana itu juga bisa diambil. Tapi hanya setengah-

nya dari total dana simpanan itu,” jelas Budi.

Dia pun kemudian memerlihatkan surat perjanjian piutang itu. Dalam suatu pasal di surat itu tercantum kalimat, “Bersedia menyimpan tabungan yang diblokir (tabungan beku) minimal sebesar satu kali angsuran kredit, dapat dicairkan maksimal 50 persen setelah melewati setengah jangka waktu kredit seuai perjanjian kredit.” (bay)

Foto : Doc. Suasana Rapat anggaran 2013 antara Badan anggaran DPRD Karawang dengan Eksekutif.

Sektor Unggulan Bermasalah, Negara Rugi Besar BANDUNG - Hampir semua sektor unggulan di Indonesia seperti perhutanan, perikanan dan pertambangan saat ini bermasalah. Akibatnya negara rugi triliunan rupiah. Bahkan tak sedikit pemasukan negara yang tak wajar atau lebih kecil dari seharusnya. Demikian dipaparkan Anggota BPK RI Ali Masykur, kepada Fakta Karawang, Senin (26/11).

Untuk kerusakan hutan mangroove misalnya, saat ini sudah mencapai 80%. Belum lagi ulah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan, tiap tahunnya telah merugikan negara sedikitnya Rp 15 miliar. "Ada 20 perusahaan di bidang pengelolaan hutan yang mengak-

ibakan negara rugi sampai 15 miliar. Itu untuk tahun 2011, belum yang tahun-tahun sebelumnya," kata Anggota BPK RI Ali Masykur, Senin (26/11).

Kerugian tersebut lanjut dia, akibat perusahaan menggunakan izin tidak sesuai peruntukkannya. Modus operandi yang dilakukan para pengusaha nakal itu yakni dengan mengelola lahan tanpa izin dan mengelola hutan melebihi konsesi yang dibuat. "Misalnya kalau di izinnya mengelola 10 hektare, pada pelaksanaannya lebih. Itu itu tidak bisa dibohongi karena BPK melakukan pemeriksaan," jelas Ali. Lima perusahaan diantaranya sudah menjalani sidang badan di BPK RI dan

diproses aparat penegak hukum. "Nah, yang 15 perusahaan baru sidang badan dua minggu lalu," ujarnya. Namun terkait penyalahgunaan hutan mangrove, BPK tidak sedang dalam posisi menghitung kerugian negara. Sedangkan sektor perikanan, pihaknya mencatat pemasukan negara harusnya mencapai Rp 300 triliun. Tapi pemasukan yang ada tidak sesuai. "Kenyataannya pendapatan kita 3,5 juta US dollar. Sangat jauh sekali.

Ini salah satunya karena illegal fishing," paparnya.

Bidang pertambangan juga tak kalah bermasalah. Tahun 2011, total royalti yang diterima negara dari pertambangan umum hanya Rp 24

triliun. "Jumlah itu sangat kecil karena diperkirakan hanya 20 persen pelaku usaha tambang yang membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)," cetusna. Pada semester II 2011, BPK RI juga menemukan adanya kasus kurang bayar pajak dan royalti dari lima perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKPPB) dan 60 perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan (KP) yang diuji petik senilai Rp 488 miliar.

"Eksploitasi kerugian negara dipastikan jauh lebih besar karena uji petik pemeriksaan BPK hanya mencakup 10 persen dari keseluruhan populasi," jelasnya. (jay)

Giliran Gaji Pegawai....

Dari Halaman 11 gajinya saat mengambil gajinya itu. Ternyata dari rincian itu, dia mendapati kalau sebagian gajinya dipotong uang Korpri dan piutang pada Bank Syariah Mandiri (BSM).

“Tapi pemotongan itu selalu berbeda tiap bulannya. Kan pada saat perjanjian piutang dengan BSM, pembayaran cicilannya sudah jelas tertera.

Tapi kenapa kok tiap bulan dari potongan gaji saya itu jumlah untuk setoran piutang BSM selalu berubah,” lanjutnya.

Pemotongan gajinya itu, jelas dia, dilakukan oleh BJB atas permintaan Bendahara Dinkes Karawang, Frita. Orang tersebut juga, kata dia, yang mensosialisasikan soal piutang kepada bank syariah itu, yang namanya program Utang Lunak Tanpa Jaminan, pada tahun 2009 lalu.

“Maksimal pinjaman sebe-

sar Rp 50 juta, dengan maksimal lama pembayaran lima tahun. Dan semua PNS di setiap puskemas se-Kabupaten Karawang ditawarin,” jelas dia.

Karena dirinya tidak terima dengan aksi pemotongan tersebut, dia kemudian meminta penjelasan pada BJB Karawang. Kemudian, tambah dia, pihak BJB menghubungi pihak Dinkes Karawang. Setelah itu, uang selisih pembayaran piutang ke BSM yang terpotong BJB atas permintaan Bendahara Dinkes itu, dikembalikan lagi.

Pegawai puskesmas lainnya, yang namanya juga enggan dikorankan (juga PNS golongan III), mengungkapkan hal yang sama. Bahkan pemotongan itu dianggapnya tak rasional, hingga Rp 800 juta.

Padahal, dirinya tidak merasa punya piutang pada siapapun ataupun pada bank manapun.

“Saya kaget, kok gaji saya

tiba-tiba menyusut sampai Rp 800 ribu. Tapi setelah ditanyakan ke BJB dan melalui Bendahara Dinkes Karawang, uang saya itu kemudian dikembalikan lagi. Ini yang ketahuan, gimana dengan yang tidak ketahuan. Terus selisih piutang atau potongan yang tidak dikembalikan lagi ke PNS bersangkutan, uangnya lari kemana?” paparnya.

Soal adanya pemotongan di kalangan pegawai puskesmas se-Kabupaten Karawang (PNS golongan III dan IV) yang dilakukan BJB, juga diakui pihak BJB. Manager Operasional BJB, Heru Irlambang, mengaku hal tersebut. Namun, kata dia, pemotongan itu atas permintaan Bendahara Dinkes Karawang. “Kami melakukan itu atas dasar membantu karena kemitraan BJB dengan Pemkab Karawang,” kata Heru.

Soal pemotongan yang dilakukan BJB atas permintaan lisan Bendahara Dinkes Karawang, juga diakui Manager Konsumer BJB Karawang, Budi Nurhidayat. Namun kata dia, itu sudah berakhir sekarang.

Dan pihaknya sudah mengembalikan lagi pemotongan gaji pegawainya ke Bendahara Dinkes Karawang, Frita.

Budi pun menjelaskan sedikit prihal program kredit.

Kata Budi, setiap ada PNS yang mengajukan kredit ke BJB, semua bendahara dinas terkait PNS itu bertugas, kerap mendapat fee sebesar satu persen dari besaran setoran utang bersangkutan tiap bulan.

Sementara untuk mengkonfirmasi berita ini, baik Bendahara Dinkes, Frita maupun pihak Dinkes, sama-sama sulit ditemui. Bahkan hingga berita ini diturunkan, sms juga telepon dari Fakta Karawang tidak dibalas. (ton/bay)

Rabu, 28 Nopember 2012

FAKTA KARAWANG

12