Koran sidak edisi 53

EDISI 53 TAHUN III

20 April 2015 - 26 April 2015 16 Halaman

Info Kawasan Pondok Gede

Hal 3 | Berita Utama

Hal 12 | Cikarang

Lahan TKD Terancam Hilang

Masyarakat Sudah Tidak Percaya Terhadap Pemkab

Hal 8 |

Mengenal Asrama Haji Pondok Gede Terdaftar di Dewan Pers Indonesia

Aktual Tanpa Rekayasa

Rp. 4000

Dana Hibah Daerah Penyanggah Dipangkas Pemprov DKI Lakukan Efisiensi JAKARTA KORAN SIDAK- Setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya menyetujui Peraturan Gubernur (Pergub) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta sebesar Rp 69,28 triliun, berakibat banyaknya anggaran yang dipangkas, sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus melakukan ef-

Kompensasi Lahan TPU Disinyalir Dikuasai Calo BEKASI KORAN SIDAK- Gonjang-ganjing kompensasi lahan tempat pemakaman umum (TPU) yang menjadi kewajiban developer atau pengembang perumahan terus bergulir.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi secara serius melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data melalui surat penyerahan hak (SPH) sebesar dua persen dari luas lahan perumahan dan sejumlah bukti lain.

Sejumlah pejabat pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait disebut-sebut sudah dipanggil dan ke Hal 15

facebook.com/koran.sidak

Soal HGP Pasar Pondok Gede

RATUSAN PEDAGANG

BELUM TERIMA GANTI RUGI BEKASI KORAN SIDAK- Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin kalimat tersebut cocok dengan nasib 426 pedagang eks Pasar Pondokgede yang terusir, karena lokasi berdagang mereka terkena revitalisasi pembangunan. Akibatnya, ratusan pedagang harus kehilangan tempat usaha.

PARAHNYA, hingga saat ini ganti rugi hak guna pakai (HGP) sebesar Rp 3 miliar yang telah menjadi kesepakatan pedagang dengan PT Kitita Alami Propertindo belum dibayarkan. “Sampai sekarang, ratusan pedagang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pedagang Pasar Pondokgede (FKP3G) belum mendapatkan ganti rugi sama sekali,� ujar Ketua FKP3G, Maman Kasman, kemarin.

Usaha untuk menuntut hak ratusan pedagang pemegang HGP, kata Maman, sudah sering dilakukan. ke Hal 15

Jangan Hanya di Minimarket

Di Kota Bekasi

Penjualan Miras Harus Ratusan Perusahaan Tak Dilarang di THM dan Diskotek Dilengkapi Amdal CIKARANG KORAN SIDAK - Aturan larangan penjualan minuman keras (Miras) beralkohol jenis bir di minimarket adalah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 6/2015 tentang

MIRAS

pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel melarang penjualke Hal 15

BEKASI KORAN SIDAK- Wibawa Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kembali dipertaruhkan. Kali ini terkait rekomendasi analisa dampak lingkungan (Amdal) berdirinya ratusan perusahaan dan tempat usaha.

Walaupun sudah ada upaya peneguran yang dilakukan Badan

Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi, namun ratusan perusahaan dan tempat usaha tersebut belum juga mengajukan permohonan rekomendasi. “Berdasarkan catatan BPLH Kota Bekasi, ada sekitar seratus perusahaan dan tempat usaha ke Hal 15

Dibiarkan Mangkrak, Disnakertrans Tak Bisa Gunakan BLK TAMARA KORAN SIDAK- (BLK) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang terletak di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi yang dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bekasi selama kurun waktu tiga tahun, hingga saat ini dibiarkan mangkrak.

Bahkan, Pemkab Bekasi pada

@koran_sidak

2015 lalu, telah membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) baru dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang bernama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelatihan Kerja.

Namun, hingga saat ini pula, UPTD Pelatihan Kerja belum bisa memanfaatkan BLK tersebut untuk melakukan pelatihan-pelatihan

kompetensi untuk masyarakat Kabupaten Bekasi.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Suriyat mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan belum digunakannya BLK tersebut. Padahal, kata dia, BLK itu dibangun untuk mensejahterahkan masyarakat ke Hal 15

MUBAZIR: BLK milik Pemkab Bekasi yang belum bisa digunakan sampai saat ini.

2

EDISI 53 / TAHUN III

OPINI Demokrasi

Pilkada 2017, Dibutuhkan Pemimpin yang Perjuangkan Kepentingan Warga CIKARANG KORAN SIDAK- Kendati pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Bekasi akan dilaksanakan pada 2017 mendatang, namun masyarakat serta pengurus partai politik (Partai) sudah ramai menbicarakan dan menerka siapa saja calon bupati dan wakil bupati yang pantas menduduki jabatan tersebut.

Para elit poitik di Kabupaten Bekasi pun sepertinya sudah siap menabuh genderang perang untuk memperebutkan kursi orang nomor satu.

Beberapa pengurus parpol di Kabupaten Bekasi yang meminta identitasnya dirahasiakan, kepada KORAN SIDAK mengatakan, saat ini sudah banyak pengurus partai yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kandidat bupati dan wakil bupati.

Menurutnya, yang mendaftarkan diri ke parpol sebagai kandidat calon bupati dan wakil bupati bukan saja dari kalangan politisi, namun dari tokoh masyarakat pun sudah ada yang mencoba mengajukan diri.

Kendati bursa calon kandidat belum sampai pada tahap seleksi, namun para pelamar (calon-red) sudah menyiapkan jargon yang akan disampaikan pada kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2017 mendatang.

Dengan semakin banyaknya kandidat yang ikut mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati, pada intinya masyarakat sangat berharap, siapa pun yang akan tampil dalam pesta demokrasi nanti dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Kami berharap seorang figur pemimpin yang benar-benar tahu kultur dan budaya masyarakat Kabupaten Bekasi. Begitu pun tentang letak geografis daerah yang notabene sebagai daerah penyangga Ibukota Jakarta.

Sementara di Kabupaten Bekasi hingga saat ini masih banyak masyarakat miskin yang sangat berharap adanya bantuan atau kepedulian pemerintah,” ujarnya.

Meskipun saat ini, kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sudah memiliki program andalan, yakni program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Itu pun menurutnya, terkadang ada saja yang belum tepat sasaran dan di jadikan ajang kepentingan para oknum.

“Untuk itu mulai sekarang kami masyarakat Kabupaten Bekasi sangat mendambakan pemimpin yang mau mendengarkan keluhan rakyatnya,” ujarnya. (ery)

Tarif Iklan Full Colour 1 Halaman Cover Belakang Luar 1 Halaman Tengah 1/2 Halaman Cover Belakang Luar 1/2 Halaman Tengah 1/4 Halaman Cover Belakang Luar

Rp.5.000.000 Rp 4.000.000 Rp.2.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000

Industri Korupsi dan Himpitan Hidup Rakyat Korupsi di negeri ini seolah-olah sudah menjadi industri, bak sebuah sistem yang berjalan secara teratur dan sempurna, bahkan membudaya. Dimulai dari Partai Politik (Parpol) sebagai pilar demokrasi, sekaligus lembaga rekruitmen atau pintu masuk menjadi Penyelenggara Negara/Pejabat Publik, kondisinya sulit dipisahkan selama Parpol dijadikan tempat mencari makan dan kedudukan, bukan tempat pengabdian kepada masyarakat; atau dengan kata lain sistem demokrasi kita cenderung memposisikan sebagai “petugas Partai ketimbang abdi Rakyat.’’

BEGITU pula birokrasi kita sungguh sulit memisahkan diri dari campur tangan politik (abuse of power). Bahkan, dapat dikatakan Birokrasi Publik dan Politik hubungannya, layaknya dua sejoli yang lagi berpacaran yang ditandai adanya relasi ‘’love and hate’’ (cinta dan benci) yang muncul silih berganti.

Maka, menjadi tidak heran hampir semua kader-kader partai baik yang ada di parlemen maupun di pemerintahan terlibat dalam skandal korupsi dengan berbagai modus operandi. Dari yang konvensional terima fee dari APBN/D sampai menerima Gratifikasi (suap-menyuap) dalam memberi perizinan/konsesi ekonomi kepada pihak ketiga.

Disamping reformasi hukum dan politik penting dan perlu, juga diperhatikan salah satunya mewajibkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum dan sesudah menjabat, seyogianya dapat meminimalisir budaya korupsi, karena publik ikut mengawasi mereka.

Akan tetapi, nampaknya para koruptor masih bisa menyiasati harta haram yang di dapat dari hasil korupsi.

Terbukti, masih banyak penyelenggara negara (Pejabat) kita yang sibuk memperkaya diri dengan harta, bahkan pola hidupnya sangat hedonis (berfoya-foya, bergelimang harta dengan kenikmatan

Penulis Noor Fatah Pemimpin Umum Koran Sidak hidup lainnya, plesiran, koleksi mobil dan rumah mewah serta memperbanyak istri/selir), praktis, amat jauh dari menyentuh perasaan penderitaan rakyat yang masih dililit himpitan dan kesulitan hidup sehari-hari.

Masih banyak rakyat untuk bisa bertahan hidup saja sulitnya minta ampun.

Amat sedih mengingat setiap hari sebagian besar warga negara ini hidup dalam situasi seperti terbenam dengan permukaan air mencapai leher. Sedikit saja ada guncangan, air akan masuk ke rongga hidung dan memenuhi paru-paru Anda.

Nah, itulah potret kehidupan rakyat kebanyakan yang belum beruntung dan tidak berdaya menghadapi penyelenggara negara yang korup, merupakan

pekerjaan rumah bangsa ini terutama bagi Penyelenggara Negara/Pejabatnya, apakah masih cuek bebek melihat penderitaan masyarakat seperti itu, termasuk dalam hal ini bersikap pura-pura (pencitraan) pro rakyat, dengan kata lain, apakah Anda menjadi Penyelenggara Negara (Pejabat) yang hanya menindas Rakyat (rakus, licik dan gegabah), atau sebaliknya, mau bangkit menyadari dan berjuang keras melepaskan belenggu-belenggu yang menghimpit rakyat.

Nampaknya, bangsa ini mengharapkan Penyelenggara Negara/Pejabatnya memilih pilihan sebagai Abdi Negara dengan jiwa Patriotisme dan Negarawan masih jauh panggang dari api.

Yang jelas dalam situasi kini, kita hanya bisa menyaksikan bakat-bakat terbaik bangsa ini yang tidak mampu tumbuh optimal atau gagal tumbuh sama sekali, sehingga kita dihadapkan pada pilihan hidup. Jika Anda ingin selamat, satu-satunya cara adalah menginjak kepala orang lain.

Inilah fenomena hidup di negeri yang katanya kekayaan alamnya melimpah ruah dan sekaligus yang menyebabkan bangsa ini tidak mampu bersaing dalam kancah global dan cenderung tertinggal dengan bangsa-bangsa lain.***

Kirimkan potret kegiatan Anda melalui Email: koransidak@gmail.com atau share ke facebook: facebook.com/koran.sidak

GOTONG ROYONG Warga Kampung Penggilingan Tengah RT 02/06, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, melaksanakan gotong royong untuk mengecor lantai atas pembangunan Musolah Al-Furqon yang berada di lingkungan tersebut.

Pembangunan musolah tersebut sangat membutuhkan uluran tangan para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya. (kiriman dari Adam Aldrian)

BW 1 Halaman Rp.2.000.000 1/2 Halaman Rp.1.000.000 1/4 Halaman Rp 750.000 1/8 Halaman Rp 500.000 PENDIRI : L. Budiarto, SE, PEMIMPIN UMUM/PERUSAHAAN : Noor Fattah, SE, DEWAN PENASEHAT : Ariyes Budiman, H. Obing Fachrudin, H Romli, DEWAN PEMBINA : Drs. H. Tuftana, M.Si, Muhtada Sobirin, M.Pd, Suriyat, Deni KD, PENASEHAT HUKUM : Supandi, SH, MH, Julius T Simarmata, SH, MH, RM. Purwadi, SH, MH, LITBANG : Arief Rahman, Gunarko, Asep Setiawan, Zainal Abidin, DESIGN GRAFIS : Angga Pratama PENERBIT : PT Pancuran Pajajar Lima No. AHU 37515.AH.01.01.Thn.2002 ALAMAT : Kav. H Ganda No 88, Bekasi, 17610 Telp/Fax: 021 891 357 66 HP: 0812 888 122 45 - 0812 8173 8192

DEWAN REDAKSI : L. Budiarto, SE, Noor Fattah, SE, Andi Rahman, Hamdan Bhulle, Aris Muzakar, PEMIMPIN REDAKSI : L. Budiarto, SE, REDAKTUR PELAKSANA : Andi Rahman, REDAKTUR : Hamdan Bhulle, Aris Muzakar, SEKRETARIS REDAKSI : Heni Dwi Astuti, KOORDINATOR LIPUTAN : Fajar Rochmatillah, STAF REDAKSI : Heri Mamesah, Karta Sasmita, Jaelani Arifin, Nirwan Hanafi, Heriyanto, Endang Kosasih, Sevtie Andini EB, Endang Raifi Saputra REPORTER : Tio Hadibroto, M Soleh, Juwanda, Didin Wahyudin, Agus Sahroni, Suwandi PERCETAKAN : PT Temprina Media Grafika (Isi di luar tanggungjawab percetakan), Email : koransidak@gmail.com, redaksi_koransidak@yahoo.com

EDISI 53 / TAHUN III

3

BERITA UTAMA Himbauan BPK Tak Dihiraukan

Lahan TKD Terancam Hilang CIKARANG KORAN SIDAK- Sejumlah aset tanah kas desa (TKD) di beberapa kecamatan di Kabupaten Bekasi, terancam hilang. Hilangnya TKD yang menjadi aset desa itu, terjadi akibat banyaknya TKD yang sudah berubah fungsi dan disinyalir sudah beralih status kepemilikannya.

DARI beberapa TKD yang terancam hilang itu, di antaranya yakni TKD Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur seluas 3 hektar dan TKD Waringinjaya di Kecamatan Kedung Waringin seluas 5 ribu meter persegi.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, di lahan TKD Tanjung Baru, sudah berdiri pabrik perakitan konstrusi besi baja, yakni PT Kharisma Gunamakmur. Sedangkan di atas lahan TKD Waringinjaya, saat ini sudah berdiri pabrik PT Wan Bouw Long Steel (WBLS) dengan menggunakan sistem sewa lahan.

Akan tetapi, sistem sewa lahan tersebut diduga tidak memiliki hukum

administrasi yang jelas.

Padahal sejak beberapa tahun terakhir, BPKP Provinsi Jawa Barat dalam laporannya selalu menyertai catatan, terutama persoalan aset. Namun sepertinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tidak menghiraukan himbauan dari BPKP Jawa Barat.

"Setiap tahun BPK memberikan catatan, tapi persoalan aset Pemkab Bekasi tetap saja rancuh, terutama dari sisi keuangan maupun kinerja dalam mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Ketua Pemantau Amanat Masyarakat Bersama (Pambes) Kabupaten Bekasi, Heriyanto.

Persoalan aset yang dimiliki Pemkab Bekasi sepanjang tahun, selalu menemui catatan dari BPK RI. Namun, setelah ditelusuri penyebab dari temuan tersebut adalah tidak validnya data yang dimiliki Pemkab Bekasi terhadap keberadaan aset, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, tetap menjadi pantauan instansi terkait.

"Permasalahan sudah terjadi sejak tahun 2010 sampai sekarang.

Data tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dimuat dalam LHP BPK atas laporan keuangan Pemkab Bekasi," terangnya.

Bahkan, menurutnya, setelah dilakukan pemeriksaan pun BPK tidak dapat meyakini kewajaran nilai aset tetap, karena terdapat perbedaan nilai aset per 1 Januari 2008. Karena setelah dibandingkan terjadi selisih saldo.

"Antara Januari 2008 dengan De-

sember 2007 terjadi selisih, ini kan aneh. Mestinya Sekda melaksanakan apa yang sudah direkomendasikan BPK atau jangan-jangan Sekda memang tidak peduli," ujarnya.

Kekayaan aset daerah dan aset desa, menurutnya, harus dipisahkan pengelolaannya. Untuk aset daerah, kata dia, dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) sedangkan untuk kekayaan desa berupa tanah TKD mestinya dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

Seperti diketahui, aset Tanah Kas Desa (TKD) milik Kabupaten Bekasi berupa tanah bengkok yang keberadaannya masih tercatat di dalam investaris kekayaaan daerah sebanyak 80 persen belum bersertifikat, dan dimasukan pula ke dalam kekayaan daerah. Hal inilah yang menjadi sorotan BPK RI. (lee)

Dinilai Acuh dan Tak Peduli Infrastruktur

DPR: Pemkab Bekasi Jangan Lempar Tanggungjawab CIKARANG KORAN SIDAK- Buruknya infrastruktur di Kabupaten Bekasi menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Mereka menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terkesan acuh dan tidak peduli.

Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi Demokrat, Saan Mustofa mengatakan, salah satu fungsi dari pemerintah adalah melakukan pelayanan. Bukan hanya pelayanan yang bersifat administratif saja, melainkan juga kesejahteraan masyarakat terutama masalah infrastruktur. Karena menurutnya, infrastruktur itu sangat penting sebagai salah satu aspek penunjang kesejahteraan masyarakat.

"Bagaimana tingkat kesejahteraan akan baik, jika infrastrukturnya saja rusak parah," sindirnya, belum lama ini.

Masih kata Saan, jangan sampai Pemkab Bekasi terlalu bergelut, bahwa ini bukan hanya tanggung jawab dari Pemkab Bekasi saja dan mengatakan ini adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

Karena, kata dia, yang terkena imbasnya secara langsung adalah masyarakat Kabupaten Bekasi.

Jangan terkesan Pemkab Bekasi tidak bisa melakukan apa-apa dan

Ilustrasi

hanya menunggu tanggungjawab dari Pemprov atau Pusat saja. Dia menekankan, seharusnya DPRD atau Pemkab Bekasi mendesak ke Pemprov atau Pusat.

"Bagaimana caranya Pemkab Bekasi, kejar dong ke Pemprov atau Pusat untuk itu," tegasnya.

Senada dikatakan Krisna Mukti, anggota DPR-RI Komisi X. Dia juga mengkritisi infrastruktur di Kabupaten dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Menurut Krisna, dirinya melihat infrastruktur Kabupaten Bekasi belum tertata

dengan baik.

Hal itu, kata dia, lantaran sarana dan prasarana di Kabupaten Bekasi masih jauh dari layak. Karena infrastruktur itu sendiri, lanjutnya, menyangkut dengan berbagai aspek sosial kehidupan masyarakat.

"Dari tahun ke tahun, saya melihat Kabupaten Bekasi, ya begini-begini aja, enggak ada sesuatu yang berubah secara signifikan,' ungkapnya.

Krisna menambahkan, dirinya pernah berbicara dengan Bupati Bekasi untuk duduk bersama mencari solusi dan bersinergi dengan

lembaga yang terkait untuk menjadikan Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik, terutama infrastruktur sebagai penunjang pariwisata.

"Ibu neneng sudah setuju, tinggal kordinasi masalah waktunya saja.

Tapi jangan lama-lama juga, kalau lama nanti basi," pungkasnya.

Masih kata Krisna, masalah Pendidikan, Kebudayaan, dan infrastruktur, masih menjadi masalah yang krusial di Kabupaten Bekasi ini. Padahal pendapatan Kabupaten Bekasi termasuk lima besar se-Indonesia. (ers)

Kesal Jalan Kampung Digunakan Pengembang, Warga Geruduk Kecamatan KARBA KORAN SIDAK - Puluhan warga Kampung Pulo Pisang RT 001/003, Desa Karang Anyar, Kecamatan Karang Bahagia mendatangi kantor Kecamatan. Kedatangan warga tersebut untuk menyampaikan penolakan terhadap proyek pembangunan perumahan Karang Asri Residen.

Penolakan warga lantaran akses jalan menuju ke Kampung Pulo Pisang digunakan pihak pengembang perumahan. Menurut keterangan salah seorang warga, Juma mengatakan, proyek pembangunan perumahan tersebut menggunakan

DI”GRUDUK” WARGA: Camat Karangbahagia Majudu bermusyawarah dengan warga

akses jalan kampung. Warga menolak karena akses jalan tersebut tidak layak dilalui kendaraan besar.

“Akses jalan lingkungan ukurannya kecil dan jalan tersebut merupakan jalan lingkungan bukan jalan yang di buat oleh pihak pengembang

perumahan,” kata Juma saat ditemui usai rapat dengan pihak kecamatan.

Dirinya beserta warga lainnya menolak keras adanya pembangunan perumahan tersebut. Karena kata Juma, dengan adanya proyek pembangunan perumahan banyak efek buruk yang

akan dirasakan warga.

“Dahulu zaman saya kecil, di sini tidak banjir, sekarang jadi banjir karena saluran drainasenya tidak diperhatikan,” ucapnya.

Sementara itu, musyawarah yang dihadiri Camat Karang Bahagia, Majudu, dan Kepala Desa Karang Anyar serta warga akhirnya menyepakati, jika pengerjaan proyek perumahan tersebut akan dihentikan sementara.

“Proyek perumahan ini akan saya hentikan sementara, sampai ada kesepakatan antara pengembang dengan pihak desa dan masyarakat,” kata Majudu. (wan)

Perusahaan di Kawasan Industri Tak Berikan Kontribusi PAD

Ilustrasi

CIKPUS KORAN SIDAK- Banyaknya perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi, tidak serta merta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan tidak memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasalnya, Kabupaten Bekasi yang merupakan daerah dengan industri terbesar se-Asia Tenggara, hanya ketempatan wilayah saja, sementara untuk penarikan pajak industri adalah kewenangan pemerintah pusat.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H. Daris mengatakan, untuk mengumpulkan PAD sebesar Rp 4 triliun saja, Pemkab Bekasi harus mengemis dari pajak reklame serta retribusi dari dinas-dinas yang menghasilkan.

Sementara, lanjutnya, untuk pajak industri yang jumlahnya mencapai 5.000 perusahaan yang tersebar di tujuh titik kawasan industri, yang juga terbesar se-Asia Tenggara, pihak Pemkab Bekasi tidak mendapatkan apa-apa.

Padahal, kata dia, kebutuhan anggaran Pemkab Bekasi adalah sebesar Rp 6 triliun pertahun, antara lain untuk kebutuhan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan.

Menurut dia, hal itu diketahui pihaknya ketika dalam rapat pembahasan RAPBD untuk tahun 2015 lalu.

“Ternyata kebutuhan Pemkab Bekasi sekitar Rp 6 triliun pertahun.

Tapi kita mengumpulkan Rp 4 triliun saja sudah setengah mati,” ungkap Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi.

Masih kata Daris, Kabupaten Bekasi tidak mendapatkan retribusi dari sektor pajak industri untuk menambah PAD, lantaran kantor-kantor pusat dari pabrik atau perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi tersebut terletak di wilayah pemerintah pusat.

“Karena menurut Undang-Undang, pemotongan pajak di kantor pusat bukan di pabrik,” ungkap pria yang juga penggemar batu akik ini.

Selain persoalan pajak industri yang hilang, Daris pun mempertanyakan dana Corporate Social Rsponsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi.

Karena menurutnya, dana CSR dari perusahaan yang ada pun diambil alih juga oleh pusat.

Jika sudah begitu lanjutnya, maka tidak ada manfaatnya dari industri untuk masyarakat dan Pemkab Bekasi. “Apa yang dikasih ke kita selain racun, limbah, serta jalan yang rusak,” ungkapnya kesal. (ers)

4

EDISI 53 / TAHUN III

BEKASI

Tak Miliki Izin, Puluhan Reklame Dibongkar

Masih Ada Pungli di Rawa Lumbu?

RAWA LUMBU KORAN SIDAK- Sepertinya, peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang bersih dari pungutan liar (pungli ) hanya isapan jempol belaka.Adanya pelayanan yang cepat dan tidak ada biaya administrasi alias gratis dalam kepengurusan administrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dari tingkat kelurahan dan Kecamatan hanya bohong belaka.

Seperti yang dialami Mia, warga Jembatan 7 Perumnas Rawa Lumbu, Kota Bekasi. Dia menuturkan, dirinya akan mengurus surat kelakuan baik dari kepolisian untuk putranya yang akan mencari kerja dengan meminta surat pengantar dari kelurahan Rawa lumbu dan Kecamatan Rawa Lumbu.

Namun ketika selesai mengurus surat pengantar, ada oknum aparat kelurahan dan kecamatan meminta uang sebesar Rp 20 ribu dengan alasan untuk uang administrasi.

“Saya heran di kelurahan dan Kecamatan tertulis spanduk untuk mengurus surat pengantar gratis, faktanya bayar. Tapi tidak diberikan tanda terima biaya administrasi,” keluh Mia, kemarin.Dikatakan, dirinya tidak masalah kalau diminta untuk membayar uang administrasi, tetapi harus diberi tanda terima sebagai bukti.

“Saya heran masih ada saat ini yang meminta pembayaran tapi tidak mau m,emberikan bukti pembayaran yang sah. Ini kan pungli,” tandasnya.

Dirinya meminta kepada Walikota Bekasi untuk benar-benar menindak bawahannya yang melakukan pungli dan meminta Walikota agar sesering mungkin blusukan ke lapangan untuk melihat kinerja dan kelakuan anak buahnya.

Karena, kata dia, hal serupa juga sering terjadi dan dialami warga Kota Bekasi lainnya, apabila mengurus administrasi. “Diminta uang administrasi tapi tidak memberikan bukti pembayaran,” pungkasnya. (nir)

BEKASI KORAN SIDAK- Dinas Pertamanan Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (DP3JU) Kota Bekasi sedikitnya membongkar 79 reklame yang diketahui tidak memiliki dan habis izin berlakunya.

PULUHAN reklame dari sejumlah perusahaan yang berhasil ditertibkan DP3JU itu diantaranya di Jalan Raya Alternatif Cibubur, Jalan Juanda, Jalan Raya Jatiwaringin, Jalan Raya Jatiasih, Jalan A Yani dan Jalan KH Noer Ali. "Penertiban di enam titik ruas jalan itu, karena puluhan reklame tersebut tidak dilengkapi izin. Ada juga reklame yang kami bongkar karena izinnya sudah habis dan belum diperpanjang," ujar Kepala Seksi Reklame, Bidang Pertamanan, DP3JU Kota Bekasi, Priatna, kemarin.

Saat ini, kata Priatna, DP3JU sedang gencar melaksanakan penertiban reklame yang tidak dilengkapi dengan izin dan masa berlaku izinnya sudah habis."Penertiban ini selain menegakkan peraturan daerah terkait perizinan, juga untuk menciptakan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi target DP3JU," tuturnya.

Selain penertiban, lanjutnya Priatna, DP3JU juga sekaligus melakukan pendataan jumlah reklame yang telah memiliki izin. "Dua kegiatan itu dilaksanakan serentak. Kita periksan dan didata. Jika diketahui tidak memiliki izin, langsung dibongkar," bebernya.

Disisi lain, mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Kecamatan Medan Satria ini meminta kepada semua pengusaha reklame agar menempelkan stiker izin yang telah disiapkan DP3JU. Pemasangan stiker tersebut, tambah Priatna, agar pendataan dan

Penertiban di enam titik ruas jalan itu, karena puluhan reklame tersebut tidak dilengkapi izin. ” Priatna Kepala Seksi Reklame pengecekan yang dilakukan petugas lapangan dari DP3JU lebih mudah dan meminimalisir waktu kerja.

"Pemasangan stiker reklame yang telah berizin itu harus ditempel ditempat yang mudah dilihat petugas. Sehingga, pendataan dan pengecekan reklame menjadi lebih mudah," jelasnya.

Selain itu, Priatna juga menghimbau agar pemilik dan pengusaha reklame agar melakukan pengecekan konstruksi tiang reklame.

Hal itu, tambahnya, sangat penting dilakukan mengingat saat ini sudah musim hujan disertai angin. "Sekarang ini lagi musim hujan dan angin, konstruksi reklame harus dilakukan pengecekan dan dilaporkan ke DP3JU agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," tandasnya. (ars)

BONGKAR: Petugas BP3JU membongkar reklame yang tidak memiliki izin

Disdik Gelar Guru Berprestasi BADAN PERENCANA PEMBANGUNA DAERAH KABUPATEN BEKASI

BEKASI KORAN SIDAK- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi menggelar kegiatan guru berprestasi di ruang Muzdhalifah, Asrama Haji. Program yang dilaksanakan setiap tahun itu bertujuan untuk mencari dan memilih guru yang memiliki potensi terbaik.

Kepala Disdik Kota Bekasi, Rudi Sabarudin menjelaskan, pemilihan guru berprestasi itu nantinya akan mewakili Kota Bekasi pada kegiatan yang sama di tingkat Provinsi Jawa Barat.

"Yang menjadi juara pertama pada kegiatan guru berprestasi tersebut akan dikirim ke tingkat provinsi untuk mewakili Kota Bekasi," jelasnya, kemarin.

Kepada Koran Sidak, Rudi mengatakan, para peserta pada kegiatan yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2015 itu adalah guru dan kepala sekolah negeri dan swasta.

Keterangan yang sama juga disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Ujang Tedy Supriyatna. Menurut dia, selain

menjaring potensi guru berprestasi, kegiatan itu juga sebagai ajang sinergitas diantara para tenaga pendidik.

"Banyak manfaat yang dapat diambil dari kegiatan tersebut. Namun intinya, Disdik Kota Bekasi secara konsisten terus melakukan pembinaan terhadap para guru," tuturnya.

Kriteria penilaian dari para peserta, kata Ujang Tedy, meliputi porto folio, tes akademik, makalah yang disampaikan dan wawancara.

"Empat kriteria penilaian itu wajib untuk para peserta yang mengikuti pemilihan guru berprestasi," paparnya.

Setelah dilakukan penilaian secara ketat, lanjut dia, nantinya akan ditentukan siapa yang berhak dan pantas untuk mewakili Kota Bekasi didalam ajang pemilihan guru berprestasi di tingkat provinsi.

"Disdik Kota Bekasi berharap, guru yang terpilih menjadi wakil dikompetisi tingkat provinsi dapat mengharumkan nama Kota Bekasi dengan menyabet juara pertama," pungkasnya. (ars)

Semoga Kita Bisa Meneladani Perjuangan R.A Kartini

Slamet Supriadi Kepala Badan

Dedi Supriadi Sekretaris

Rudi Sabarudin

EDISI 53 / TAHUN III

5

BEKASI

Aneh, Dishub Baru Mendata Penerima Ekstra Puding BEKASI KORAN SIDAK- Kepala Bidang Lalulintas, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Edy Setiawan berharap petugas lapangan penerima anggaran ekstra puding disesuaikan berdasarkan surat keputusan (SK) Walikota Bekasi.

KETERLAMBATAN pengajuan anggaran operasional petugas lapangan Dishub Kota Bekasi, kata Edy, disebabkan karena saat ini pihaknya sedang mendata personil yang berhak menerima.

"Data petugas lapangan yang menerima anggaran ekstra puding masih berantakan. Kita sedang mer-

ulintas di Kota Bekasi," jelasnya.

Edy mengakui, 135 petugas lapangan hingaa saat ini belum menerimah anggaran tersebut. "Untuk satu orang petugas lapangan menerima Rp 150 ribu perbulan.

Mereka belum menerima ekstra puding dari bulan Januari 2015," bebernya.

Menurut dia, pendataan petugas lapangan yang berhak mendapatkan ekstra puding berdasarkan SK Walikota sudah hampir rampung. "Secepatnya kita ajukan pencairan untuk ekstra puding petugas. Mudah-mudahan minggu

apikan data siapa saja yang berhak menerima anggaran operasional itu," jelasnya, kemarin.

Kepada Koran Sidak Edy menjelaskan, berdasarkan SK Walikota Bekasi, personil yang berhak menerima anggaran ekstra puding adalah petugas lapangan pada bidang lalin.

"Sesuai SK, yang berhak hanya petugas lapangan bidang lalin untuk menunjang operasional sehari-hari dalam mengatur arus lal-

Samsat Kota Gelar Pengobatan Gratis BEKASI KORAN SIDAK- Dalam rangka operasi Simpatik Jaya 2015, Kantor Bersama Satu Atap (Samsat) Kota Bekasi mengadakan pengobatan gratis, bekerja sama dengan PT Jasa Raharja dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi.

Puluhan warga yang juga selaku wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) yang ingin membayar PKB, mengikuti pengobatan gratis tersebut. Salah satu wajib pajak, Siti war-

ga Kaliabang Tengah, Bekasi Utara mengatakan, dirinya merasa senang dan bersyukur dengan adanya pengobatan gratis di Samsat Kota Bekasi.

“Tadinya saya tidak tahu kalau ada pengobatan gratis di Kantor Samsat, dan ketika diberikan informasi saat saya menunggu ingin membayar pajak, akhirnya saya tertarik untuk ikut memeriksakan kesehatan dan diberikan obat secara gratis,” terangnya senang.

Senada dikatakan Aef, warga Kam-

pung Kalibaru, Medan Satria. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Samsat Kota Bekasi yang telah mengadakan pengobatan gratis, sehingga saya bisa memeriksa penyakit yang saya alami dan mendapatkan obat secara gratis,” ujarnya.

Dia menilai, Samsat Kota Bekasi peduli terhadap kesehatan warga dan wajib pajak.”Yang saya nilai, Samsat peduli kepada sesama,” pungkasnya. (her)

BONGKAR: Petugas BP3JU membongkar reklame yang tidak memiliki izin

Pemilihan Awak Teladan Disoal BEKASI KORAN SIDAK- Kegiatan pemilihan awak angkutan teladan (Akut) yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi dipertanyakan.

Pasalnya, kegiatan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2015 itu dikelola dan dilaksanakan pihak ketiga.

"Seharusnya pemilihan awak angkutan teladan itu dilaksanakan sendiri oleh Dishub Kota Bekasi.

Tetapi justru pelaksanaannya diserahkan pihak ketiga," tutur Ketua Gerakan Aspirasi Rakyat untuk Demokrasi (Garda) Bekasi 1 Republik Indonesia, Noor Fatah, kemarin.

Dikatakan Noor Fatah, pemilihan awak angkutan teladan itu, Dishub Kota Bekasi menyerahkan

pelaksanaannya kepada Koperasi Angkutan Bekasi (Koasi). "Seharusnya itu tanggungjawab Dishub, kenapa diserahkan kepada Koasi," bebernya.

Menurut Noor Fatah, Dishub Kota Bekasi terlalu gegabah dengan menunjuk Koasi sebagai pelaksana pemilihan awak angkutan teladan yang dianggarkan sebesar Rp 50 juta."Penunjukkan Koasi sebagai pelaksana pemilihan awak teladan itu terlalu terburu-buru dan tidak mempertimbangkan aspek lainnya," katanya.

Dikatakan dia, sebagai lembaga ekonomi, Koasi tidak memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan awak angkutan teladan.

"Sesuai namanya sebagai lem-

baga koperasi, bisa jadi Koasi tidak memiliki pengalaman dan kompetensi terhadap kegiatan pemilihan itu," jelasnya.

Jika pelaksanaan pemilihan awak angkutan teladan itu tetap dipaksakan dan dilaksanakan oleh Koasi, Noor Fatah khawatir hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, lanjut Nur Fatah, tujuan kegiatan pemilihan awak angkutan teladan tersebut dianggap tidak tepat sasaran dan hanya menghamburkan keuangan daerah."Tujuan pemilihan itu apa?

Seharusnya Dishub lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang lebih penting. Apalagi jika kegiatan itu menggunakan APBD," pungkasnya. (ars)

depan sudah dapat dibagikan kepada petugas," katanya.

Hal yang sama juga dikatakan Sekretaris Dishub Kota Bekasi, Ida. Menurut dia, keterlambatan ekstra puding itu dikarenakan belum ada pengajuan dari bidang lalin.

"Belum ada pengajuan dari bidang yang membawahi para petugas lapangan yang menerima ekstra puding. Saat ini sedang diproses," tuturnya.

Ida berjanji, anggaran ekstra puding 135 orang petugas lapangan itu akan cair sekitar minggu depan.

"Proses pencairan sedang berjalan.

Satu atau dua minggu kedepan, ekstra puding dapat diberikan kepada petugas," pungkasnya. (Ars)

Mutu Air PDAM Tirta Bhagasasi Mengecewakan BEKASI KORAN SIDAK- Warga di Jalan Anggrek, Perumnas I Kota Bekasi sangat kecewa terhadap pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi.

Pasalnya, sudah bertahun-tahun berlangganan air dari PDAM, kualitas air minum tidak ada peningkatan alias buruk, kotor, bahkan ada dagingnya.

Sri Wahyuni, salah satu warga setempat kepada KORAN SIDAK mengatakan, sudah sepuluh tahun lebih dirinya menggunakan air dari PDAM Tirta Bhagasasi, tetapi tetap saja tidak ada peningkatan kualitas, bahkan terus menurun.

"Coba lihat airnya kotor, banyak lumpur, padahal baru saya kuras tapi kotor lagi," keluh Sri, kemarin.

Ditambahkan Sri, selama ini air hanya dapat digunakan untuk mencuci pakaian dan mandi saja. “Kalau untuk di konsumsi atau diminum tidak bisa.

Selain berbau, kotor, bahkan pernah pula muncul cacing,” paparnya.

Menurut Sri, semua keluhan itu pernah diutarakannya kepada PDAM. Namun jawaban dari PDAM Kota Bekasi, bahwa pipa untuk mengalirkan sudah tua dan perlu diganti. Akan tetapi tetap saja tidak ada pergantian

pipa dan kualitas air tetap jelek, kotor dan kecil mengalirnya.

“Saya mengusulkan kepada Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, agar mengganti saja nama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi menjadi Perusahaan Air Kotor Kota Bekasi, karena sudah bertahun-tahun tidak ada peningkatan atau memang di PDAM Kota Bekasi tidak mampu dan tidak punya teknologi untuk mengubah air menjadi bersih yang layak dikonsumsi masyarakat Kota Bekasi,” pungkasnya. (nir)

Coba lihat airnya kotor, banyak lumpur, padahal baru saya kuras tapi kotor lagi,” Sri Wahyuni Warga

6

EDISI 53 / TAHUN III

EDUKASI Kurang RKB, Siswa Belajar di Lantai BABELAN KORAN SIDAK- Ironis, di saat pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya melaksanakan program wajib belajar serta meningkatkan kwalitas pendidikan, namun di Kabupaten Bekasi masih ada sekolah yang siswanya belajar di lantai.

Hal tersebut terjadi di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Magfur, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan. Siswa di sekolah tersebut terpaksa belajar di lantai dengan menggunakan alas seadanya.

Salah seorang pengajar, Syuriah kepada KORAN SIDAK mengatakan, hal tersebut terpaksa dilakukan karena MI Al-Magfur saat ini kekurangan lokal ruang kelas belajar (RKB).

Karena RKB yang kurang, lanjutnya, siswa kelas tiga dan empat terpaksa melakukan kegiatan belajar di halaman depan masjid. “ I n i terpaksa dilakukan, karena memang kekurangan RKB. Meski tidak beralasan tikar atau karpet, siswa tetap bersemangan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar.

Namun kami tetap berharap s e k o lah kami mendapatkan p erhatian dari pemerintah,” ujarnya.

Syuriah SemenPengajar tara itu, Kepala MI Al-Magfur, Tihin Karmawan mengatakan,sekolah yang dipimpinnya itu, berdiri di atas lahan seluas 1.800 meter persegi.

Selain rumah ibadah (masjid-red) lahan tersebut pun digunakan untuk sekolah. Awalnya, sekolah tersebut dibangun lima lokal yang digunakan untuk RKBsebanyak 4 lokal dan 1 lokal untuk ruang ruang kantor.

Dirinya mengatakan, saat ini MI Al-Maghfur kekurangan RKB dan sangat membutuhkan penambahan lokal. Karena menurutnya, siswa di tahun ajaran baru terus bertambah.

Sedangkan siswa yang ada saat ini belajar menumpang di tempat lain.

“MI Al-Maghfur saat ini memiliki siswa sebanyak 252 siswa dengan 14 orang tenaga pengajar. Untuk itu kami membutuhkan tambahan lokal,” ujarnya. (sas)

Ini terpaksa dilakukan, karena memang kekurangan RKB. Meski tidak beralasan tikar atau karpet, siswa tetap bersemangan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar.

Siswa belajar di lantai.

Pembangunan Unity School Diduga Belum Kantongi Izin BEKSEL KORAN SIDAK- Pembangunan gedung sekolah bertingkat Unity School setinggi tujuh lantai di RT 05/ 018 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi diduga belum mengantongi izin lingkungan (izin dari warga-red) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

SALAH satu tokoh masyarakat sekitar, Abah Hamdani kepada KORAN SIDAK di kediamannya, Kamis (16/4) PERIZINAN mengatakan, dari awal pembangunan konstruksi gedung bertingkat tujuh, tidak pernah ada undangan musyawarah atau sosialisasi maupun pemberitahuan kepada masyarakat yang berada di lingkungan setempat, terkait tanda tangan warga sebagai dasar izin dari bawah.

Bahkan, kata dia, pemilik gedung tersebut tidak pernah melakukan pendekatan pada warga, yang langsung terkena dampak negatif akibat adanya pembangunan.

“Kami pernah menanyakan kepada Ketua RT setempat terkait pembangunan gedung, dia menjawab, tidak tahu dan tidak mengerti, karena pemilik gedung belum pernah datang ke Ketua RT,” terangnya.

Salah satu tokoh masyarakat, yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, izin persetujuan pembangunan atau ijin gangguan dari warga sekitar belum dilakukan oleh pihak pemilik bangunan hingga sekarang ini.

“Padahal mereka itu mau mendirikan pendidikan, sudah seharusnya menjadi contoh kalau ingin mendidik anak-anak bangsa ini, jangan buat malu dunia pendidikan di

Unity School

indonesia,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Fajar Rochmatillah, anggota Lembaga Konsultasi dan Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Ilmu Bisnis Law a Manajemen (Iblam), Jakarta mengatakan, seharusnya pembangunan konstruksi gedung bertingkat tersebut ada plang yang berisikan IMB, agar

dapat memberitahukan kepada publik tentang peruntukan bangunan.

Menurut dia, dasar hukum pembangunan gedung bertingkat diatur dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2001, tentang pajak dan retribusi daerah. Peraturan pelaksanaan dari UU tersebut, maka di setiap daerah akan mengaturnya dengan

peraturan daerah masing-masing.

“Untuk mengawali administrasi perizinan, pemilik bangunan melakukan permohonan dan pertemuan kepada warga setempat terkait izin lingkungan warga yang bakal terkena dampak negatif, baik secara material maupum immaterial,” tandasnya. (red)

UN di SMKN 1 Pebayuran Lancar TK Kucica: Siswa TK Kucica saat mengikuti Porseni

TK Kucica Sabet Tiga Piala Porseni PEBAYURAN KORAN SIDAK- Taman Kanak-Kanak (TK) Kucica yang merupakan TK binaan Darma Wanita Kecamatan Pebayuran, beberapa waktu lalu mengirimkan siswanya untuk mengikuti Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) tingkat kabupaten. Kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap tahun, namun kali ini pelaksanaan lomba dilaksanakan di Gelanggang Samudera, Ancol Jakarta Utara.

Sumartini, Kepala TK Kucica mengatakan, Porseni dibagi menjadi dua kategori yakni Kategori A lomba mewarnai, drum band, menyanyi, menari, karnaval. Sedangka kategori B lomba lempar bola dan Gerak jalan.

"Kegiatan tersebut diikuti seluruh TK se-Kabupaten Bekasi. Namun TK Kucica hanya mengirimkan peserta untuk mengikuti lomba lempar bola dan gerak jalan," ujarnya.

Dari dua kategori lomba tersebut, lanjutnya, TK Kucica berhasil meraih juara satu dan juara tiga untuk kategori lomba lempar bola. Sedangkan untuk lomba gerak jalan, TK Kucica hanya mendapat juara harapan satu.

"Alhamdulillah dengan keberhasilan anak didik kami, telah membawa harum nama baik sekolah ini. Terus terang saya bangga dengan anak didik kami yang sudah berusaha keras dan pulang tidak dengan tangan hampa.

Porseni kali ini kami pulang dengan membawa tiga piala," jelasnya.

Pihaknya mengaku sangat mengapresiasi dengan ketekunan pengajar serta kemauan anak didik. Dirinya berharap Kegiatan ini merupakan ajang media kreatifitas bagi peserta didik dan guru untuk meningkatkan proses pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. (bil)

PEBAYURAN KORAN SIDAK - Mandiri.

Kepala SMKN 1 Pebayuran, Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Kecamatan Pebayuran berjalan Bambang Nurcahyo mengatakan, lancar. Tidak ada gangguan yang seluruh siswa yang mengikuti UN menyebabkan pelaksanaan UN diawasi sangat ketat. Guru yang mengawasi UN sebanyak terhambat. Berdasarkan 50 orang. Selain itu, kata pantauan, di Sekolah Media, ada juga aparat kepolinengah Kejuruan Negeri sian yang berpakaian sipil (SMKN) 1 Pebayuran, dari yang ikut mengawasi UN 178 siswa di antaranya 121 dan siswa yang mengikuti siswa laki-laki dan 57 siswa UN dibagi sembilan ruang perempuan seluruhnya mengikuti UN dengan hik- UJIAN NASIONAL kelas, dan setiap kelas diawasi oleh dua orang guru mat.

Pelaksananan UN tersebut di- pengawas.

“Pelaksanaan UN tidak ada maawasi sejumlah guru pengawas yang terdiri dari 18 guru pengawas, yang salah, pelaksanaannya berjalan diantaranya dari SMK IPTEK, SMK aman dan lancar,” terang Bambang Azahiriah dan SMK Bina Prestasi Nurcahyo. (ery)

EDISI 53 / TAHUN III

7

MEGAPOLITAN

Kurang SDM, Pelayanan PTSP Provinsi DKI Jakarta Lamban JAKARTA KORAN SIDAK- Keluhan masyarakat Jakarta terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kecewa atas pelayanan yang lamban, mendapat perhatian dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

M. SYARIF, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta memaklumi atas kekecewaan yang dialami masyarakat

Jakarta terhadap Pelayanan PTSP. Menurut Politisi Partai Gerinda ini, lambannya pelayanan PTSP kare-

na badan ini baru dibentuk. “Tentunya masih ada kekurangan di sana sini,” ujarnya belum lama ini.

Selain itu, kata dia, masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditempatkan di PTSP. Diketahui Syarif, di setiap bagian yang ditangani hanya 5 staf saja, berarti masih kurang SDM nya. Se-

dangkan masyarakat yang datang ke PTSP untuk mengurus kepentingannya, setiap harinya mencapai ratusan orang. "Wajar saja pelayanan dari PTSP terhambat, akibat kekurangan SDM," paparnya.

Kedepan, kata Syarif, SDM dari PTSP akan ditambah untuk mempercepat pelayanan terhadap mas-

yarakat, karena pihak PTSP sudah pernah rapat dengan Komisi A dan telah memaparkan kepada pihaknya tentang masih kurangnya SDM yang ditempatkan di PTSP. Syarif juga meminta agar masyarakat bersabar dan memakluminya, karena semua itu perlu proses. (nir)

DKI Tetap Beri Hibah Ke Daerah Penyanggah JAKARTA KORAN SIDAK- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak sepaham dengan pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan yang menyatakan pembangunan daerah yang tidak terintegrasi.Ahok memiliki pandangan berbeda, dia mengatakan, pihaknya telah mencoba melakukan komunikasi dengan Bupati dan Walikota untuk masalah pembangunan. Hasilnya, masalah mereka tidak jauh berbeda, yaitu uang untuk pembangunan.

“Biar sebagian tanggungjawab pusat dan DKI. Selesai masalahnya. Sama kalau kami mau bangun MRT timur barat.

Siapa yang tanggung pembangunan Banten dan Jawa Barat? Ya sudah, pusat dan DKI,” ungkapnya di Balaikota DKI Jakarta,belum lama ini.

Sejauh ini, menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan dana hibah kepada beberapa daerah penyanggah seperti Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi dan Bogor. Dana tersebut dapat digunakan untuk perluasan jalan atau normalisasi sungai. Sehingga, tujuan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan dan antisipasi banjir dapat berjalan seiringan. Nantinya terbangun integrasi antara Jakarta dan daerah sekitar. “Jadi intinya dulu kalau berantem, masing-masing berebut kekuasaan.

Kalau berebut kewajiban gak ada yang berantem, dan DKI bersedia menanggung kewajiban ini, ya selesai,” tegas Ahok.

Ditambahkan Ahok, pihaknya tidak ada ego. “DKI harus ngalah. DKI sebagai yang APBD-nya lebih besar ngalah.

Kewajibannya kami tanggung. Enggak mungkin orang enggak suka kalau kami enggak mikul tanggung jawab bersama,” tuturnya. (nir)

Aktual Tanpa Rekayasa

LOWONGAN Bagi anda yang punya hobi menulis, dapat bekerja di dalam tim dan mau bekerja keras. Dapat bergabung menjadi wartawan di Koran SIDAK.

Syarat Min. SLTA sederajat Memiliki kendaraan pribadi Dapat berkomunikasi dengan baik Silahkan kirim CV anda ke Email: koransidak@gmail.com atau menghubungi ke nomor: 0812 8829 6079 (Andi Emen)

RUSAK: Traffic Light di peerempatan

Traffic Light di Perempatan Jalan Karang Congok Rusak TAMBUN UTARA- Sejumlah warga Kampung Karang Congok, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara dan pengguna jalan yang melintas di perempatan Jalan Raya Karang Congok, mengaku kesal dengan keberadaan traffic light yang terpasang di pertigaan jalan tersebut.

Pasalnya, sejak beberapa hari belakangan ini, traffic light yang dipasang oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi itu sudah tidak berfungsi sebagai lampu pengatur lalu lintas di perempatan jalan itu, lantaran ketiga lampu

traffic light tersebut menyala berbarengan, sehingga membingungkan para pengguna jalan dan mengakibatkan kemacetan di pertigaan jalan itu.

“Pastilah bingung, masak sih tiga-tiganya (lampu warna merah, kuning dan hijau) pada traffic light nyala bareng. Ini malah bikin macet mas” keluh Putra, salah satu pengguna jalan, warga Perumahan Babelan Mas Permai, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan

kepada KORAN SIDAK, Sabtu (18/4).

Menurut dia, dinas terkait seharusnya segera memperbaiki traffic light tersebut, agar tidak terjadi kemacetan panjang di perempatan jalan itu. “Ya harus diperbaiki dong, supaya enggak macet,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Indonesian Transportation Watch-investigation (Intra-Win), M. Suparman mengatakan, pihak Dinas Per-

hubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi dalam hal ini Seksi Rekayasa Lalu lintas (Lalin) hendaknya segera mengecek ke lokasi dan segera memperbaiki traffic light yang rusak tersebut. “ Haru snya Di s h u b s e g era mengecek ke lokasi dan memperbaiki trafficlight tersebut, jangan cuma ngecekdoang,” pungkasnya seraya meminta agar Dishub Kabupaten Bekasi menempatkan personilnya untuk mengatur lalu lintas di perempatan jalan itu, agar dapat mengurai kemacetan. (bud)

Gedung Modern Pasar Ikan Muara Angke Diresmikan JAKARTA KORAN SIDAK- Kabar gembira bagi para penikmat makanan laut, karena Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat meresmikan gedung baru Pasar Ikan Muara Angke di kawasan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, belum lama ini.

Dengan adanya gedung baru yang menampung 640 pedagangitu, Wagub berharap jumlah penikmat ikan di Pasar Ikan Muara Angke akan meningkat drastis.

“Gedung baru ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pedagang terhadap pasar modern yang kian menjamur. Penataan yang dilakukan akan mampu menarik minat konsumen datang ke Pasar Ikan Muara Angke ini,” tutur Djarot.

Djarot mengatakan, ide pembangunan Pasar Ikan Muara Angke ini sudah direncanakan sejak Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Diakui Djarot, selama ini masyarakat enggan datang ke pasar ikan karena tempatnya jorok, becek, bau, dan berdesakan. Diharapkan, dengan terbangunnya gedung ini, para pembeli ikan banyak yang berkun-

Tumpukan sampah di beberapa ruas jalan di wilayah Kecamatan Babelan kian menjamur.

jung, sehingga berdampak langsung terhadap kesejahteraan nelayan dan pedagang ikan.

Dia berharap, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saling bersinergi melakukan pembangunan infrastruktur seperti, jalan, taman, pabrik es dan parkir yang luas untuk mendukung aktivitas nelayan serta pedagang. Selain itu, katanya, masyarakat diminta untuk

bersama menjaga kebersihan dan ketertiban pasar.

“Saya sepakat rusun untuk nelayan perlu ditambah. Tapi pembangunannya tidak seperti peruntukan di tengah kota, harus disesuaikan dengan kultur dan budaya nelayan, seperti disiapkan lahan untuk memperbaiki jalan,” tandasnya.

Kedepan, Pemprov DKI juga akan membangun sentra penjualan

makanan khas laut untuk menarik minat pengunjung.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, Darjamuni mengatakan, dengan penataan kawasan perikanan Muara Angke ini diharapkan mampu menjadi kawasan terpadu yang ideal dan akan dilakukan secara bertahap.

“Kita sudah membuat masterplan.

Secara bertahap, kita akan lakukan penataan, seperti halnya pembangunan pasar ikan saat ini,” ungkapnya.

Jaja, panggilan akrabnya menjelaskan, gedung baru Pasar Ikan Muara Angke memiliki luas 9.800 meter persegi dan dapat menampung 1.354 lapak. Sebelum diresmikan, pasar ikan tersebar di 3 lokasi.

Pasar Grosir sebelah timur seluas 5.000 meter persegi, Pasar Grosir sebelah barat, dan Pasar Grosir pengecer masing-masing seluas 5.150 meter persegi.

Secara keseluruhan, kawasan perikanan Muara Angke memiliki luas 64 hektar. Adapun fasilitas yang tersedia seperti pasar ikan, pelelangan, pelabuhan, rumah susun nelayan, hutan mangrove, dan pusat pengolahan ikan.(nir)

Info Kawasan Pondok Gede

8

Mengenal Asrama Haji

Pondok Gede SESUAI ketentuan WHO, di mana Indonesia pada waktu itu dinyatakan termasuk daerah yang terjangkit kolera, maka Pemerintah Arab Saudi mengambil tindakan preventif seluruh jamaah haji harus menjalani karantina.

SEJALAN dengan itu pada 1970, Pemerintah Republik Indoensia memberlakukan ketentuan bagi calon/jamaah haji harus menjalani karantina selama 5 X 24 jam sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi atau tanah suci dan setibanya kembali di tanah air..

Pada 1973, karantina/pengasramaan haji untuk masing-masing calon haji diperpendek menjadi tiga hari sebelum berangkat ke tanah suci dan tiga hari setelah tiba kembali di tanah air.

Mulai 1973, jumlah jamaah haji yang menggunakan kapal udara mengalami kenaikan tajam hingga tiga kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya. Memperhatikan hal itu, maka pemberangkatannya yang semula dilaksanakan dari dua embarkasi Jakarta dan Surabaya pada 1974 dilaksanakan dari tiga embarkasi Jakarta, Surabaya dan Medan.

Untuk melaksanakan karantina/ pengasramaan, karena pemerintah belum mempunyai asrama haji sendiri, maka karantina haji dilakukan dengan menggunakan

wisma/asrama swasta yang untuk menyewanya dibutuhkan biaya yang sangat besar. Disamping itu, asrama/ wisma yang disewa tersebut tidak didesain dan tidak dilengkapi sarana yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelayanan jemaah haji.

Beberapa wisma/asrama yang pernah disewa pemerintah untuk persiapan pemberangkatan calon/ jemaah haji untuk Embarkasi Jakarta antara lain: Wisma Pabrik sepatu Ciliwung, Asrama ABRI Cilodong, Asrama KKO AL Jalan Kweni, Asrama Haji PHI Kwitang, Asrama PHI Cempaka Putih, Wisma Tanah Air Depsos, Wisma Atletik Senayan, Hotel Nirwana Jatinegara dan Ponpes Asysyafiyyah.

Mempertimbangkan hal tersebut, Direktur Jenderal Urusan Haji Prof. K.H. Farid Ma’ruf memandang perlu adanya suatu asrama karantina haji Indonesia, dan mengeluarkan Surat Perintah Nomor : SP – 08/1974 tanggal 24 April 1974 tentang pembentukan Team Perencanaan Pembangunan Asrama Karantina Haji yang beranggotakan tiga orang pejabat yaitu :

H. M. Dahlan Effendhy (Pjs Direktur Penyelenggaraan Haji)

sebagai Ketua H. Ibrahim, S.H. (Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan)

sebagai Sekretaris H. Satijo Poerbosoesatijo, S.H. (Kepala Administrasi)

sebagai Anggota dengan tugas supaya merencanakan pembangunan gedung asrama haji dalam bentuk DUK berikut rencana biaya yang terinci dengan syarat : air cukup; ada listrik; memuat kurang lebih 1.500 orang dan berkamar – kamar; ada mushalla, aula dan ruang makan.

Pada masa H. Alamsjah Ratu Perwiranegara (Letjen Purn. TNI AD) menjabat Menteri Agama R.I.

dan H. A. Burhani Tjokrohandoko (Mayjen Purn. TNI AD) menjabat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, SP 08/1974 tersebut ditindaklanjuti dengan pencarian tanah untuk asrama haji Jakarta.

Sebanyak 103 lokasi tanah masuk dalam daftar yang harus diteliti, sehingga tinggal dua pilihan yaitu tanah yang berlokasi di kawasan Cengkareng dan tanah yang berlokasi di pinggir Jalan Raya Pondok Gede.

Akhirnya dengan pertimbangan kedekatannya dengan bandara Halim Perdanakusuma, ditetapkan pembangunan asrama haji dilaksanakan di atas tanah pinggir Jalan Raya Pondok Gede Kelurahan Pinangranti Kecamatan Makasar, dengan luas tanah 10 Hektar yang kemudian menjadi 152.844 M2 (15 hektar) dengan sertifikatnya termasuk yang dipakai Rumah Sakit Haji Jakarta.

Pada tahun 1977 Direktur Jenderal Urusan Haji membentuk sebuah Team melalui Surat Keputusan No. 20 Tahun 1977 tentang Pembentukan Team Pembelian Tanah dan Pembangunan Gedung Kantor Ditjen Urusan Haji dimana H. Satijo Poerbosoesatijo, SH sebagai Ketua dan H.M. Dahlan Effendy sebagai Wakil Ketua dan H. Mukri sebagai Sekretaris Team dengan anggotanya yang terdiri H. Ibrahim, SH, H. Muhda Hadisaputra, SH, H. M. Mardjuddin Hambali, dan Drs. H.S. Winarno, semuanya dari Ditjen Urusan Haji Departemen Agama.

Selanjutnya Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, mengeluarkan Surat Keputusan No. 944/A/K/ BKD/77 tanggal 2 Mei 1977, memberikan izin tanah yang berlokasi di pinggir Jl. Raya Pondok Gede yang nota bene berada dalam kawasan Lanud AURI tersebut untuk dibangun Asrama Karantina Haji.

Pada waktu peresmian asrama haji tersebut, Menteri Agama H. Alamsjah Ratu Perwiranegara dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa : “Asrama Haji Pondok Gede ini dibangun dengan uang jamaah haji, sehingga kita kembalikan untuk pelayanan jamaah haji yang berwujud bangunan asrama haji”. (sumber: Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta)

Info Kawasan Pondok Gede

9 EDISI 53 / TAHUN III

SEJARAH SINGKAT

SMA ISLAM ASSYAFI’IYAH 02 PONDOK GEDE SMA Islam Assyafi’iyah 02 merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Yayasan Perguruan Islam Assyafi’iyah, sejak tahun 1978 silam.

ADA tahun 1981, SMA Islam Assyafi’iyah 02 mendapat izin menyelenggarakan pendidikan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan nomor : 295/101-4/R4-1981.

Mengingat bahwa SMA Islam Assyafi’iyah 02 berada di wilayah perbatasan antara Kota Bekasi dan Jakarta Timur, serta berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka pada tahun 1987 terjadi peralihan yurisdiksi status sekolah dari DKI Jakarta ke wilayah Jawa Barat dengan dikeluarkanlah Surat Pengukuhan Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Dikmenum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan nomor : 951/I02/07/R.1987.

Pada tahun 1989, SMA Islam Assyafi’iyah 02 setelah melakukan akreditasi sekolah, mendapatkan penetapan jenjang akreditasi dengan status disamakan melalui Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor : 011/C/Kep/I.1989.

Dengan demikian sejak tahun 1989, SMA Islam Assyafi’iyah 02 dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidikan secara mandiri.

Akreditasi terakhir yang diikuti oleh SMA Islam Assyafi’iyah 02 Pondok Gede adalah pada tahun 2014, memperoleh akreditasi dengan peringkat “A” (Amat baik) dengan sertifikat nomor : 02.00/312/BAP-SM/ SK/X/2014.

Hasil Ujian Nasional 3 tahun terakhir Tahun Pelajaran 2011/2012 Tahun Pelajaran 2012/2013 Tahun Pelajaran 2013/2014

100% 100% 100%

LULUS

LULUS

LULUS

Prestasi non akademik 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Juara II Band Pelajar se Jabotabek tahun 2001 Juara I MTQ Pelajar Jakarta-Bekasi 2002 Juara II Futsal Pelajar se Jakarta Timur 2003 Juara III Futsal Pelajar SMU se Jakarta Timur 2004 Juara II Nasyid Pelajar se Jabotabek Aneka Yess 2004 Juara I Futsal Pelajar SMA se Jabotabek Unkris 2004

Cabang Pondok Gede Plaza

Mengucapkan

Sudarmoyo

Kepala Cabang

7. Juara III Band Pelajar se Jabotabek tahun 2005 8. Sinetron Pendidikan Terbaik pada Festival Sinetron Pelajar Indonesia 2005 9. Artis Terbaik pada Festival Sinetron Pelajar Indonesia 2005 10. Juara Medali Emas Taekwondo Kelas Terbang Junior DKI tahun 2006 11. Juara Medali Perunggu Taekwondo Kelas Terbang Junior Nasional 2006 12. Juara 1 MTQ Isra Mi’raj di SMAN 5 Kota Bekasi Tahun 2009 13. Juara 2 MTQ Antar Pelajar se Kota Bekasi Tahun 2009 14. Juara 1 MTQ Antar Pelajar se Kecamatan Pondokgede Tahun 2009 15. Juara III Kelompok Kadet Kumite 47 Kg Invitasi Karate Forki se-Jabodetabek Tahun 2010 16. Juaia I Junior Kata Perorangan Putra Invitasi Beladiri Karate Forki Jakarta Timur Tahun 2013 17. Juara I Junior Kumite Perorangan Putra Invitasi Beladiri Karate Forki Jakarta Timur Tahun 2013 18. Juara Umum Lomba Cerdas Cermat Islam Darul Hikam Tahun 2014 19. Juara I Karate Komite Kelas 60 SMA Putra O2SN Kota Bekasi Tahun 2014 20. Juara II Karate Kata SMA Putra O2SN Kota Bekasi Tahun 2014 21. Juara III Karate Kata SMA Putra O2SN Provinsi Jawa Barat 2014

10

EDISI 53 / TAHUN III

CIKARANG Masyarakat Harus Bisa Memilih Kades Cerdas BABELAN KORAN SIDAK- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilaksanakan serentak di sembilan desa di wilayah Kabupaten Bekasi, 10 Mei 2015 mendatang diharapkan berjalan dengan aman dan lancar, terutama di Kecamatan Babelan, yang menyelenggarakan Pilkades di dua desa yakni Desa Babelan Kota dan Hurip Jaya.

“Ya kita berharap pilkades yang dilakukan di dua desa tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Kami juga sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam memilih calon kepala desa (Kades) di dua desa tersebut,” terang H. Suhup, SH, MM kepada KORAN SIDAK, Jumat (17/4).

Dalam sosialisasi pilkades tersebut, kata Suhup, setiap warga yang telah menjadi daftar pemilih tetap (DPT) Pilkades, bisa memilih calon Kades sesuai yang diharapkan warga, yakni memiliki kredibilitas dan memiliki kemampuan memajukan pembangunan di desanya secara signifikan serta dapat mengayomi warganya secara keseluruhan.

“Saya berharap agar masyarakat memilih calon kades yang cerdas, jujur dan amanah, yang berkeinginan membangun desanya secara signifikan dan berkesinambungan,” ujarnya.

Karena, kata dia, kedepan pemerintah akan menggelontorkan dana yang cukup besar untuk pembangunan wilayah pedesaan. “Kalau pemimpin desa tidak cerdas, tidak jujur dan tidak amanah, bagaimana bisa membangun desa yang dipimpinnya kelak,” pungkasnya. (bud)

M. Suhup, SH, MM

Dana PUAP Miliaran Rupiah Dipertanyakan CIKARANG KORAN SIDAK- Dana Bergulir Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) se-Kabupaten Bekasi sejak digulirkan tahun 2012 lalu dipertanyakan keberadaanya.

PASALNYA, program yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan penggunaannya di sektor Pertanian, masing-masing Gapoktan mendapatkan Rp 100 juta, di setiap desa di Kabupaten Bekasi. Namun hingga kini diduga dana bergulir tersebut raib entah kemana, karena tidak ada kejelasan dan pertanggungjawaban secara benar.

Pengamat Pertanian di Kabupaten Bekasi, Heriyanto menuturkan, ketidak jelasan realisasi anggaran yang diterima setiap desa di Kabupaten Bekasi yang ditaksir mencapai miliaran rupiah itu keberadanya abu-abu.

Pasalnya kata dia, dari awal sudah ada indikasi penyalagunaan anggaran tersebut oleh oknum Ketua Gapoktan maupun oknum PPL dan juga Kepala desa yang ikut menikmati tanpa mengembalikan uangnya.

"Itu akibat adanya rumor bahwa dana itu dana hibah, sehingga jika tidak dikembalikan tidak akan ada persoalan hukum, sehingga

kami menduga sampai saat ini para oknum Gapoktan hanya buat laporan fiktif belaka, bahwa dana itu seakan masih ada dan

masih terus bergulir dipergunakan petani. Padahal dari awal pencairan saja, dana itu justru jadi bancakan oknum," terangnya.

Menurut dia, seharusnya dinas terkait dapat menegaskan persoalan anggaran yang digunakan Gapoktan, su-

dah sejauh mana realisasinya terhadap peningkatan kemajuan pertanian di Kabupaten Bekasi.

Bahkan katanya, kalau perlu telusuri pemakai anggaran, benar atau tidak sesuai data laporan awal, sehingga jika ada indikasi penyimpangan, Dinas Pertanian sendiri dapat melaporkan langsung kepada pihak penegak hukum untuk diusut sampai tuntas.

"Saya yakin 100 persen, petani hanya sedikit yang merasakan dana PUAP itu, yang jelas yang menikmati adalah oknum Gapoktan itu sendiri," ujarnya.

Dia mengatakan, diduga tidak sedikit oknum Ketua Gapoktan yang menyalahgunaan dana PUAP proyek APBN tahun 2012 itu, dengan melakukan pemalsuan ratusan tanda tangan anggota Gapoktan sebagi penerima dana PUAP. "Selidiki dong dari sekarang, kemana aliran dana PUAP itu, dipakai untuk apa saja, dan siapa saja yang menerima dana itu, serta bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

Kalau tidak jelas, laporkan ke pihak yang berwajib agar persoalan ini tidak di anggap enteng dengan asumsi bahwa dana itu hanya hibah tidak perlu dikembalikan," jelasnya. (lee)

Prajurit Korem 051/WKT Asah Kemampuan Menembak Senjata Ringan CIKARANG KORAN SIDAK - Prajurit Korem 051/Wkt mengasah kemampuan menembak senjata ringan TW.I TA.2015 yang dilaksanakan di lapangan tembak Yonif 202/TM Brigif 1/JS selama 2 hari, Latihan yang rutin dilaksanakan ini dipimpin Danlat Kapten Arh Ismail Demonggreng, (14-15/4/2015).

Kemampuan dan ketrampilan setiap prajurit dalam latihan menembak menggunakan dua jenis senjata yaitu senapan dan pistol.

Untuk senapan digunakan jenis FNC sedangkan dan pistol menggunakan FN. Disamping sudah menjadi program bidang latihan, Latbakjatri juga akan di jadikan tolak ukur dari latihan menembak pada tahun sebelumnya untuk memenuhi prinsip latihan dimana harus bertahap, bertingkat dan berlanjut sehingga tujuan latihan

untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dapat tercapai.

Kesuksesan latihan tidak lepas dari kemampuan Prajurit dalam pemahaman teori, prosedur penembakan, tindakan pengamanan yang diterapkan, Hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan fisik dan otot-otot untuk sikap atau posisi yang baik, kemampuan teknik membidik, pengendalian trigger, pengaturan nafas dan pegangan grip secara sempurna serta kesiapan mental menghadapi objek.

Posisi merupakan faktor yang sangat diperlukan untuk tepat sasaran. Dalam mengambil posisi atau sikap menembak, faktor ini

harus benar-benar dapat menunjang atau mengarahkan keseluruhan dari proses menembak secara sempurna, dan ini bergantung pada anatomis masing-masing penembak. Sikap atau posisi yang perlu diperhatikan ada 2 jenis yaitu sikap atau posisi yang terlihat semisal posisi kaki, badan, kepala dan kesejajaran dengan garis pandang, serta sikap yang timbul dari dalam atau inner stand. Inner stand ini misalnya seberapa besar kita mengerahkan tenaga otot untuk memegang senjata.

Tugas seorang petembak pada dasarnya adalah membuat gambar bidik yang sempurna untuk meng-

LATIHAN TEMBAK

hantarkan sebuah proyektil/mimis dengan sempurna menuju sasaran melalui laras dengan bantuan mekanik senjata.di antaranya:1.

Bidikan (5%) Jangan mengalihkan focus mata selama proses bidik hingga terjadinya letusan walaupun sesaat.2. Pegangan (5%) Kekuatan tidak boleh 100%,3. Posisi (5%) Teknik posisi. 4. Picu (70%) Mudah dipelajari namun perlu dilatih. Melakukan sistem perintah dengan otak. 5. Koordinasi sistem (15%).

Setiap personel menghabiskan 30 butir peluru dengan jarak tembak 100 meter untuk laras panjang dan 25 meter untuk Pistol dengan 5 butir peluru. Dengan menggunakan sikap tiarap, duduk dan berdiri pelaksanaan menembak dapat diselesaikan dengan baik. (pen)

Gedung Juang 45 Bakal Jadi Pusat Wisata Kabupaten Bekasi TAMSEL KORAN SIDAK- Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin akan menjadikan Gedung Juang 45, Tambun Selatan sebagai pusat budaya masyarakat Kabupaten Bekasi.

Hal itu diungkapkannya ketika mengunjungi gedung bersejarah itu bersama rombongan dari DPRD Provinsi Jawa Barat, serta Kepala Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bekasi, Ir. H. Agus Trihono, MP, Kamis (16/4).

Menurut Neneng, gedung saksi sejarah aksi heroik masyarakat Bekasi ini nantinya akan dijadikan sebagai pusat budaya. Dikatakan, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupat-

en (Pemkab) Bekasi saat ini adalah melakukan kajian perpustakaan serta meminta status yang jelas kepada Provinsi Jawa Barat terkait pengelolaan gedung yang juga menjadi ikon Kabupaten Bekasi ini.

"Kalau memang pengelolaannya akan diserahkan ke Pemkab Bekasi, ya kita bersyukur. Tapi kalau memang mau di take over oleh Provinsi, kita juga mangga (silahkan-red). Yang penting benar-benar bisa baguslah jadinya, karena ini akan jadi pusat wisata kita nanti," ujarnya.

Masih kata Neneng, jika pengelolaannya diserahkan ke Pemkab Bekasi, maka berapa miliarpun anggaran yang

dibutuhkan untuk merenovasi gedung yang memiliki nilai arsitektur tinggi ini, pihaknya akan menyanggupinya.

"Buat saya pribadi, saya gelontorin mau berapa miliar juga. Kalau sesuai aturan, saya sih no problem," janjinya.

Neneng melanjutkan, pihaknya akan mempertegas ke anggota DPRD Provinsi tentang pengelolaan Gedung Juang 45. Karena kata dia, selama ini yang menjadi kendala adalah terkait masalah status pengelolaannya.

"Apakah ini mau di take over provinsi atau bisa kita kelola sendiri.

Karena itu yang memang belum selesai-selesai dari dulu," pungkasnya. (ers)

Bupati Bekasi bersama DPRD Provinsi Jawa Barat, serta Kepala Disparbudpora Kabupaten Bekasi di pelataran Gedung Juang 45

EDISI 53 / TAHUN III

11

CIKARANG Ancam Keselamatan

Kecamatan Serang Baru

Jemput Bola Pembuatan Akta Kelahiran

Warga Pertanyakan Lanjutan Perbaikan Jalan Jegang BOJONG MANGU KORAN SIDAK- Masyarakat Kampung Jegang, Desa Medal Krisna, Kecamatan Bojong Mangu, mempertanyakan proses pengerjaan lanjutan Jalan Jegang.

JALAN penghubung antar kecamatan yang dibangun sejak satu tahun lalu sampai saat ini penger-

jaannya belum rampung. Mereka (warga-red) berharap, infrastruktur jalan di wilayah Bajong Mangu bisa setara dengan wilayah di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bekasi Saat ini kondisi jalan tersebut sangat terjal dan licin jika musim hujan. Bahkan kondisi jalan ya n g b e r l u b a n g dapat mengancam keselamatan p e n -

gendara sepeda motor yang melintasi jalan tersebut.

Salah seorang warga Bojong Mangu, yang biasa di sapa Abah mengatakan, dari total jalan yang ada di Bojong Mangu, baru sekitar 15 persen yang kondisinya baik.

Sedangkan sisanya kata Abah, masih banyak jalan yang yang tidak layak untuk dilalui karna lokasi jalan yang becek licin dan berlumpur.

"Masyarakat sangat membutuhkan dan mengharapkan pembangunan jalan di wilayah Bojong Mangu dapat rampung, karena puluhan tahun warga sudah jenuh dengan kondisi jalan yang becek dan licin," ujarnya.

SERBAR KORAN SIDAK - Untuk meningkatkan pelayanan administrasi catatan sipil dan kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, melalui kepala seksi (Kasi) Kecamatan Serang Baru melakukan jemput bola pelayanan pembuatan akta kelahiran.

Pelaksanaan pelayanan tersebut hanya berlangsung satu hari dan menggratiskan biaya administrasi pembuatan akte kelahiran bagi para pemohon.

Program pembuatan akta kelahiran gratis yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Bekasi, pihak kecamatan sebelumnya telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintahan desa dua bulan sebelum pelaksanaan.

“Dilakukannya sosaialisasi pembuatan akte gratis dengan sistem jemput bola karena waktu pelayanan hanya satu hari dan diharapkan ada kesadaran masyarakat untuk segera membuat akte kelahiran anak. Sistem jemput bola merupakan bentuk kepedulian agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pembuatan akte,” ujar Kasi Kependudukan Kecamatan Serang Baru, Endang Wahyudin.

Menurut Endang, akte kelahiran saat ini sangat dibutuhkan, karena mulai dari kebutuhan sekolah hingga kebutuhan pekerjaan. Jadi kata dia, yang belum memiliki akte kelahiran agar segera membuat di Disdukcapil.

Selain itu lanjutnya, warga yang tidak memiliki buku nikah dapat membuat akta kelahiran anaknya.

“Sekarang anak yang ingin membuat akta, namun orangtua tidak memiliki surat nikah bisa membuat akta kelahiran. Itu artinya anak itu adalah anak dari seorang ibu. Ibunya harus melengkapi persyaratan seperti KK, KTP dan mengisi formulir. Dengan itu anak bisa memiliki akta kelahiran,” jelasnya. (edg)

Dirinya menjelaskan, akses jalan merupakan syarat utama untuk memperlancar pengangkutan hasil komiditi masyarakat. Jika kondisi jalan baik, menurutnya akan lebih mudah dilalui kendaraan.

Dirinya sangat berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, dapat memberikan perhatian dan memperbaiki kondisi jalan rusak yang ada di wilayah Bojong Mangu. " Dengan kondisi jalan yang rusak, hubungan kita dengan daerah luar menjadi terkendala, Karena itu kami mengharapkan agar tahun 2015 jalan di wilayah kami secepatnya dibangun," harapnya. (edg)

Masyarakat Utara Berharap Wisata Bahari Bekasi Terwujud TARUMAJAYA KORAN SIDAKMasyarakat pesisir utara Kabupaten Bekasi menyambut baik adanya wacana pembangunan objek Wisata Bahari Bekasi (WBB). Karena dengan adanya wisata bahari, nantinya masyarakat Kabupaten Bekasi dapat mengetahui dan lebih memahami tentang kelautan.

Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi, Sukahim, mengatakan jika pembangunan WBB bukan wacana. Tetapi menurutnya pembangunan wisata bahari mer-

upakan aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya wisata bahari di pelelangan ikan Mina.

Dijelaskannya, sebelum lahan di pesisir utara Kabupaten Bekasi habis digunakan untuk pelabuhan, masyarakat yang ada di Kampung Pal Jaya meminta agar disediakan juga lahan untuk wisata bahari, untuk obyek masyarakat.

"Obyek wisata tersebut berada di dekat obyek wisata andalan DKI Jakarta, yakni Taman Impian Jaya Ancol," ujarnya.

Adanya Wisata Bahari Bekasi nantinya diharapkan dapat menggabung-

kan konsep wisata bahari dan taman rekreasi keluarga serta dapat memberikan hiburan bagi masyarakat. Selain itu, kata dia, nantinya disediakan pula fasilitas pendukung seperti pasar kuliner, pasar buah dan ikan untuk pengunjung yang ingin membelioleh-oleh.

"Masyarakat berharap kepada Dinas pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bekasi, dapat memberikan perhatian terkait Wisata Bahari.

Karena jika WBB ini terwujud, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)," katanya. (sas)

Suasana nelayan di kampung Paljaya Kecamatan Tarumajaya

Kurangi Volume Sampah, Sekcam Ajarkan Staf Buat Lubang Biopori TAMSEL KORAN SIDAK- Sebagai langkah awal untuk mengurangi volume sampah yang semakin menjadi momok bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Tambun Selatan khususnya dan Kabupaten Bekasi umumnya, Sekretaris Camat (Sekcam) Tambun Selatan, Junaefi bersama para staf, membuat lubang biopori di lingkungan Kecamatan Tambun Selatan.

Hal itu dilakukan sebagai sebagai percontohan terhadap kantor-kantor instansi pemerintahan

Sekcam Tambun Selatan, Junaefi tengah memberikan contoh pelatihan pembuatan lubang biopori kepada staf kecamatan.

yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Bukan baru kali ini saja saya

melakukan hal seperti ini, tapi belum lama ini saya juga sudah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah den-

gan sistem 3R, yaitu Reuse, Reduse dan Recycle dengan pembuatan lubang biopori, serta pembentukan bank sampah di salah satu perumahan di Desa Mekarsari,” ucap Junaefi kepada KORAN SIDAK, Jum’at (17/4).

Dikatakan, pembuatan lubang biopori tersebut juga dilakukan sebagai percontohan untuk daerah permukiman.

Dan langkah tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk mengurangi volume sampah yang ada saat ini.

“Alhamdulillah, Pak Camat Tambun Selatan sendiri sangat men-

dukung dan mengapresiasi dengan kegiatan yang saya lakukan. Insya Allah, apabila program ini diterapkan untuk skala rumah tangga 60 sampai 70 persen, sampah bisa dimanfaatkan, dimana sampah organik tersebut dimasukan dalam lubang biopori yang nantinya bisa menjadi pupuk, ” terangnya.

Menurut Junaefi, masih banyak cara lain yang sekiranya dapat mengurangi sampah dan bisa menghasilkan serta meningkatkan perekonomian bagi masyarakat.(jae)

12

EDISI 53 / TAHUN III

CIKARANG Kali Cikarang Tercemar

Masyarakat Sudah Tidak Percaya Terhadap Pemerintah Kabupaten CIKARANG KORAN SIDAK- Krisis kepercayaan masyarakat Kabupaten Bekasi, terhadap para pemimpin sudah sangat memprihatinkan. Salah satu penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat, di antaranya tercemarnya Kali Cikarang yang sampai saat ini belum juga terselesaikan.

Meski masalah tersebut sudah beberapa kali ganti kepala daerah, namun tidak ada tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk memberi sanksi kepada perusahaan nakal yang membuang limbah cair ke aliran Kali Cikarang.

SALAH seorang warga Kecamatan Sukatani, Budi mengaku, sudah hilang kepercayaan terhadap Pemkab Bekasi. Sebab kata dia, permasalahan terkontaminasinya air kali Cikarang dengan limbah B3 sudah terjadi hampir lima tahun, namun hingga kini belum ada satu pun perusahaan atau pengusaha yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Masyarakat sudah tidak percaya, siapapun pemimpinnya (Bupati-red) tetap saja tidak bisa menyelesaikan masalah pencemaran limbah di Kali Cikarang," ujarnya.

Padahal menurutnya, perusahaan yang membuang limbah ke aliran kali Cikarang sudah jelas diketahui, baik oleh masyarakat maupun Pemkab Bekasi. Namun kata dia, Pemkab Bekasi tidak mampu bertindak tegas atau memang Pemkab su-

Musrenbang Kecamatan Cibarusah di Desa Sirnajati CIBARUSAH KORAN SIDAK - Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Desa Sirnajati Kecamatan Cibarusah, kali ini membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang menjadi skala prioritas. Tujuan dan sasaran utama pembangunan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Camat Cibarusah, Iman Santoso dalam sambutannya mengatakan, selain membahas rencana pembangunan, pertemuaan pegawai di saat Musrembang dapat mempererat silaturahmi.

Musrenbang tingkat kecamatan kata Iman, merupakan salah satu rangkaian yang harus di tempuh dalam rangka pembangunan perencanaan Musrenbang tingkaat desa yang dilanjutkan pada Musrenbang tingkat kecamatan.

Musrembang di tingkat desa bertujuan agar aparatur desa dapat memilih kebijakan yang sesuai dengan program pembangunan. Dengan adanya Musrembang desa aparutur desa ditugaskan mengatur rencana kerja pembangunanan untuk menyerap aspirasi dan memilih usulan pembangunan.

“Pembangunan mana yang harus diutamakan, karena nantinya usulan tersebut dimasukan atau diusulkan menjadi prioritas utama di Musrenbang tingkat kecamatan, supaya nantinya setiap usulan dapat terakomodir dengan baik,” ungkap Iman.

Pelaksanaan musrembang kali ini dihadiri seluruh unsur musyawarah tingkat kecamatan (Muspika) Ciba-

dah ikut terkontaminasi oleh suap yang diberikan pihak perusahaan agar Pemkab Bekasi tidak melakukan apa-apa, sehingga masyarakat yang dikorbankan.

"Sepertinya mulai dari Bupati dan jajarannya diduga sudah terkena suap oleh perusahaan," ujarnya.

Dirinya

mengatakan, dampak dari tercemarnya Kali Cikarang, lima kecamatan yang dilalui aliran tersebut saat ini sangat

kesulitan melakukan aktifitas seperti Mandi Cuci Kakus (MCK).

Masyarakat sekitar aliran kali Cikarang mayoritas mengunakan air kali tersebut. yang dilalui aliran Kali Cikarang di antaraanya, Kecamatan Karang Bahagia, Sukatani, Suka-

karya, Sukawangi dan Cabang Bungin.

Sementara itu pemerhati publik, Fajar Rahmatilah mengatakan, limbah di kali Cikarang berdampak buruk pada sektor pertanian. Sebab kata dia, sudah beberapa tahun terakhir petani di wilayah utara selalu mengalami gagal panen yang disebabkan pendangkalan dari limbah yang mengalir ke sawah para petani.

"Akibat air limbah, para petani saat ini selalu gagal panen, karena petani juga hanya mengandalkan air dari kali Cikarang," jelasnya.

Pihaknya berharap agar Pemkab Bekasi bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sebab menurutnya, jika terus dibiarkan, warga di lima Kecamatan akan terus mengkomsumsi racun dari Kali Cikarang.

"Berbagai upaya sudah dilakukan baik dari LSM, masyarakat ataupun Kepala Desa, akan tetapi hasilnya nihil, sekarang ini cuma menunggu ketegasan Pemkab saja," terangnya. (lee)

Saluran Air Depan Pasar Induk Banyak Sampah dan Lumpur CIBITUNG KORAN SIDAK- Kondisi saluran drainase yang berada di depan Pasar Induk Cibitung sudah tidak berfungsi lagi. Pasalnya, di dalam saluran air tersebut sudah bertumpuk lumpur, sampah dan kabel, sehingga menyebabkan banjir yang kerap terjadi di lingkungan Pasar Induk Cibitung.

Subur, warga Pasar Induk Cibitung mengatakan, pasar yang menjadi sumber mata pencahariannya itu seringkali banjir, namun dirinya belum mengetahui penyebab banjir yang terjadi di lingkungan Pasar Induk Cibitung.

“Kami baru tahu, ketika saluran air di depan Pasar Induk Cibitung dibuka, ternyata banyak tumpukan lumpur, sampah dan kabel,” terang Subur, saat ditemui di sela-sela kegiatan Jumat bersih yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Pasar Cibitung dan Sukatani bekerjasama dengan Muspika Cibitung dan warga pasar, Jumat (17/4).

Padahal, kata dia, pada 2014 lalu, pernah dilakukan normalisasi saluran di ke depan pasar, namun tidak maksimal. “Setahu saya, sudah pernah dinormalisasi pada 2014.

Kan belum lama, tapi kok masih ada sampah dan lumpur di saluran tersebut, berarti tidak maksimal kan,” ujarnya bertanya.

Masih kata Subur. Banyaknya kabel baik listrik maupun telepon, menjadi penyebab terhambatnya saluran air, sehingga menyebabkan terjadinya banjir di arealpasar induk Cibitung.

Dia dan warga pasar lainnya mendesak agar Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi segera melakukan normalisasi agar bisa meminimalisir terjadinya banjir dan menertibkan kabel-kabel yang ada di saluran tersebut.

“Ya kami meminta agar DBMPSDA secepatnya menormalisasi saluran air tersebut dan membersihkan saluran air dari banyaknya kabel,”

Tumpukan sampah di saluran air depan Pasar Induk Cibitung

pungkasnya.

Terpisah, Kepala UPTD Pasar Cibitung dan Sukatani, H. Dedi Supriadi, yang didampingi Kasubag Tata Usaha, Nur Alamsyah membenarkan banyaknya lumpur, sampah dan kabel yang menghambat aliran air di saluran air depan Pasar Induk Cibitung.

Dia juga meminta kepada DB-

MPSDA agar segera menormalisasi saluran air tersebut, agar tidak terjadi lagi banjir yang kerap terjadi di areal Pasar Induk Cibitung. “Ya kami mohon agar DBMPSDA menganggarkan biaya normalisasi saluran air tersebut dan segera melaksanakannya dalam waktu dekat,” tandasnya. (bud)

Warga Resah, Tanggul Irigasi BUT 6 Jebol BABELAN KORAN SIDAK - Akibat minimnya perawatan, tanggul irigasi Bekasi Utara (BUT) 6 jebol.

Kejadian tersebut bermula ketika adanya kebocoran kecil pada tanah penahan tanggul (TPT). Menurut keterangan warga, kondisi tanggul tersebut memang sudah kritis, namun tidak pernah mendapatkan pemeliharaan.

Khaerudin (58), warga RT 006/04 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan mengatakan, tanggul irigasi tersebut belum mendapatkan perbaikan yang maksimal. Dikatakan, meskipun

sudah di leaning, tapi karena posisi tanah yang labil, TPT tidak mampu menahannya.

"Sampai saat ini sudah lima kali jebol. Selain itu keberadaan irigasi pun sempit dan dangkal dengan dimensi lumpur cukup tinggil, sehingga tidak bisa menampung debit air yang maksimal, diperkirakan ketinggiannya mencapai 20 sampai 25 sentimeter," jelasnya.

Kendati sudah lima kali jebol, kata dia, sampai saat ini belum ada penanganan yang serius dari Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA)

Kabupaten Bekasi. Padahal, lanjut dia, seharusnya dengan melihat keadaan tanggul yang kritis, Pemkab Bekasi maupun DBMPSDA segera melakukan perbaikan.

"Harusnya segera dilakukan perbaikan, jangan hanya dikasih crucuk bambu saja, karena tidak akan bertahan lama," ujarnya.

Hal senada dikatakan Darsih (48), warga setempat. Dikatakan, warga sekitar irigasi resah, karena selalu terkena imbas luapan ketika debit air meningkat. Dia mengatakan, air sering masuk ke pemukiman warga, bahkan sampai

masuk ke dalam rumah.

"Harusnya saluran air itu dinormalisasi dan diturap, jangan dibiarkan begitu saja, kan warga butuh ketenangan juga," ujar Darsih.

Sementara itu, Nunung Nurhayati Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan membenarkan adanya keluhan masyarakat tentang jebolnya tanggul irigasi. Dirinya mengaku, selama ini memang minim perhatian dan pengawasan terhadap lingkungan sekitar. Kejadian tersebut kata dia, merupakan tanggungjawab semua pihak. (sas)

EDISI 53 / TAHUN III

13

SELEBRITA

Sempat Takut Bila

Bertemu

Syahrini Ashanty dan Syahrini kerap dianggap publik mempunyai hubungan tidak akur. Hal ini mengingat Syahrini pernah menjadi rekan duet Anang Hermansyah sebelum resmi menikah dengan Ashanty.

BANYAK anggapan kalau istri Anang Hermansyah itu canggung bertemu dengan Syahrini.

Ibu dari Arsy tersebut mengatakan kecanggungannya dengan Syahrini bermula hanya karena anggapan publik. Dari situlah muncul rasa takut untuk saling tegur sapa satu sama lain ketika bertemu.

“Kalau bagi aku karena semua orang, terutama media khususnya, jadi kami takut. Dari orang-orang yang menciptakan itu kami jadi nggak enak mau negur saat ketemu dia, misalnya pas satu panggung. Tetapi setelah bertemu kami ngobrol dan nggak punya masalah apa-apa,” ujar Ashanty.

Pelantun Sangat

Berbeda tersebut mengaku awalnya tak saling mengenal dengan Syahrini. Akhirnya setelah bertemu, suasana antara Ashanty dan pemilik jargon Cetar Membahana itu pun mencair.

“Malah sempat kami satu sama lain jadi nggak enak, setelah bertahun-tahun akhirnya kami jadi kenal satu sama lain. Silaturahmi juga terjaga dan alhamdulillah sekarang nggak ada kecanggungan,” pungkas Ashanty.

Ashanty, Syahrini, dan Anang Hermansyah belum lama ini bertemu dalam suatu kesempatan. Mereka pun tampak akur dengan bernyanyi bersama.

Momen itu kemudian diabadikan dalam foto yang beredar di media sosial.(net)

D Masiv Kejutkan Penumpang Kereta BAND d Masiv punya cara unik untuk mempromosikan single terbarunya yang berjudul PD. Ryan, Kiki, Rama, Rayyi danWahyu memilih ngamen di Commuter Line Jabodetabek pada (17/4).

Berangkat dari stasiun Duren Kalibata dan berakhir di stasiun Juanda, mereka sukses bikin heboh para penumpang Commuter Line.

Para penumpang kereta benar-benar kaget dan tidak mengira jika perjalanannya kali ini bisa bertemu secara langsung dengan Ryan cs.

Apalagi d Masiv datang sambil membawakan lagu-lagu mereka secara langsung.

Kesempatan itu tentunya tak disia-siakan begitu saja oleh para penggemar.

Beberapa dari mereka tentu memilih mengabadikan momen penampilan d Masiv dengan kamera videonya

masing-masing dan ada juga yang sibuk berfoto bersama band beken ini.

"Senang banget. Kaget, nggak nyangka kalau ada D'Masiv. Ganteng semuanya," komentar Devi, salah satu penumpang.

Selain menyanyikan lagu PD, d Masiv juga menyanyikan lagu hits-nya seperti Cinta Ini Membunuhku dan Di antara Kalian yang merupakan lagurequest dari penumpang. Tidak hanya menyanyi, lima personel kece tersebut juga membagikan setangkai bunga mawar, CD terbaru Hidup Lebih Indah dan sebuah bingkisan kepada para penumpang.

Momen ini terselenggara atas hasil vote Masivers di Facebook, d Masiv ditantang dalam program #dMasivChallenge untuk tampil di tempat umum. (net)

Pelawak Srimulat Rina Lidya Rawit Meninggal BERITA duka kembali hadir dari dunia komedi Tanah Air. Pelawak Srimulat, Rina Lidya Rawit meninggal dunia dalam usia 51 tahun. Almarhumah menghembuskan napas terkahir di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur, Rabu (15/4/2015) sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

Kabar meninggalnya Rina Rawit tersebar dari beberapa broadcast massage pelawak senior. “Innalillahi wainna ilaihi roji’un. Telah berpulang kehadapan Illahi Robbi sdri Rina Lidya Rawit Srimulat +pk.02.00 WIB di RS Budi Asih Jl.Otista Jakarta Timur. Mohon dimaafkan segala kesalahan almarhumah dan semoga Khusnul Khotimah. Amin.

Wassalam,” begitu pesan yang

disampaikan Nurbuat Srimulat.

Saat dihubungi via telpon, Nurbuat mengungkapkan kalau almarhumah sempat mengalami koma sebelum akhirnya meninggal dunia.

“Almarhumah sempat koma selama empat hari. Dari informasi dokter yang menangani, Rina mengalami komplikasi penyakit diabetes, paru-paru dan gangguan pada fungsi ginjal,” terang Nurbuat.

Jenazah almarhum sampai pagi ini masih disemayamkan di RS Budi Asih untuk dibawa ke rumah putrinya yang tinggal di apartemen Kalibata City. Seusai shalat Dzuhur nanti, almarhumah akan dimakamkan di TPU Kampung Makasar, Jakarta Timur.(net)

Artis-artis Cantik yang Berbohong demi Popularitas BERBOHONG adalah sebuah perbuatan yang berkata dengan tidak jujur. Melakukan kebohongan biasanya karena beberapa alasan. Salah satunya adalah kepopuleran. Seperti yang dilakukan beberapa artis cantik tanah air. Beberapa kebohongan yang mereka lakukan pun tercatat di media.

Berikut daftar artis-artis yang pernah dituding melakukan kebohongan :

1. Dewi Perssik

Pedangdut Dewi Perssik sempat pernah mengaku jika dirinya melakukan operasi keperawanan. Banyak yang tak percaya, Dewi pun dituding berbohong. Salah satunya adalah Ketua FPI DKI, Habib Selon.

“Jangan ditanggapi. Dia bohong itu. Saya tidak percaya.

Dia itu cuma cari sensasi, mau tenar. Operasi plastik apaan, paling kena panas langsung lumer,” kata Habib Selon.

Dewi Persik mengaku melakukan operasi keperawanan. Artis sensasional itu melakukannya karena ditawari produser film KK Dheeraj. KK mengajak janda seksi main film Hantu Pacar Perawan.

Dewi Perssik pun menantang Habib Selon untuk membuktikan jika dirinya tidak berbohong. Dewi menantang Habib Selon untuk tidur bareng. Namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Habib.

2. Nikita Mirzani

Nikita Mirzani sempat dituding berbohong karena sempat menuliskan status ‘Singapore panas banget’ di akun Twitter. Kejadian berawal saat Nikita Mirzani melalui akun twitternya @nikitamirzani, menuliskan tweet atau kicauan “Singapore panas bgt”.

Sebenarnya tak ada yang ganjil dengan kicauannya itu. Namun sayangnya Nikita tak sadar ia lupa mematikan fitur GPS di akun twitternya tersebut.

Hal inilah yang menjadi sorotan, karena saat Nikita menuliskan kicauan tersebut, GPS ternyata menunjukkan posisinya sedang berada di Jalan Tanah Baru 1 Grogol, Jakarta Barat.

Jadilah Nikita di-bully oleh beberapa followernya. Nikita pun langsung menutup akun twitternya.

Yang terbaru Nikita sempat mengaku jika dirinya sudah memiliki kekasih pasca bercerai. Kekasih yang disebutnya seorang bule itu kerap mengunjunginya saat masih di penjara.

Namun, baru-baru ini Nikita mengaku jika dirinya tidak punya pacar dan hanya teman. Jadi, mana yang benar Nikita?

3. Bella Shofie

Bella Shofie dituding kerap mengumbar kebohongan demi mendapat popularitas. Saat berpacaran dengan Adjie Pangestu, hal tersebut diduga hanya rekayasa. Adjie sendiri yang membongkar rahasia settingan di dalam hubungannya dengan Bella Shofie. Dia mengungkapkan bahwa Bella sudah sering membohongi publik hanya agar

diberitakan media.

“Bella pernah sakit dan masuk ke UGD, sampai diberitakan mau pingsan. Itu bohong!” Kata Adjie beberapa waktu lalu. “Dia itu di dalam ruang UGD, malah ketawa-ketawa sama teman-temannya.”

Adjie pun merasa kalau dirinya dimanfaatkan Bella, sehingga ia bisa terlibat dalam kebohongan yang dilakukan demi meningkatkan popularitas Bella sendiri.

Walau begitu, Adjie mengakui bahwa kebohongan ini sukses mendongkrak popularitas bintang film Rumah Angker Pondok Indah tersebut.(net)

14

EDISI 53 / TAHUN III

HOBBIES 5 Hobi yang Bisa Berubah Jadi Mesin Pencetak Uang ANDA tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari sumber pendapatan sampingan? Jangan khawatir, sekarang bahkan hobi Anda dapat menjadi alat pencetak uang.Dengan bantuan internet dan sejumlah perkembangan teknologi lain, setiap orang dapat mengubah hobinya menjadi sumber penghasilan.

Bahkan hobi yang identik dengan menghamburkan uang seperti berbelanja dapat menjadi mata pencaharian yang mampu menghasilkan pendapatan dalam jumlah besar.

Kajian produk yang Anda publikasikan secara online dapat mengundang banyak pembacara dan menjadi penghasilan pribadi.

Bagi Anda yang memiliki kesenangan dan keahlian khusus, tak ada salahnya Anda mencoba mengembangkannya menjadi sebuah profesi.

Berikut sembilan hobi yang bisa berubah menjadi mesin pencetak uang seperti dikutip dari Lifehack. com, Sabtu (26/4/2014):

I R A L IR A L IE B M O Z ADA

I R A D N E K I D A S G CARI MAN

Masyarakat Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebaiknya waspada dengan merebaknya virus Zombie yang mulai menjangkiti sebagian orang di kota ini. Jika tak waspada Anda bisa saja terjangkit dan berubah menjadi mahluk mengerikan yang haus akan darah ini.

TAK percaya? Sekitar 10 ribu zombie yang telah terjangkit virus berkeliaran di sepanjang Jalan Malaka, Citraland Kendari hingga ke kawasan Clarion Hotel Kendari pada Sabtu malam, 18 April 2015. Mereka berpakaian zombie dan menebar teror di kawasan Andonohu Kota Kendari.

Mereka menebarkan virus terkutuk tersebut. Para zombie ini tidak akan berhenti hingga Kota Kendari menjadi kota mati yang semua penduduknya berubah menjadi zombie.

Menyeramkan bukan? Tapi

tunggu dulu! Ribuan zombie tersebut ternyata hanya tokoh rekayasa.

Para zombie ini bagian dari kegiatan Kendari Zombie Night Run 2015.

Kendari Zombie Night Run, memang bertujuan mengajak masyarakat Kendari untuk berolah raga dan menerapkan pola hidup sehat.

Event zombie run ini baru pertama kali digelar di Sulawesi Tenggara bahkan di Indonesia.

“Kendari Zombie Night Run ini

untuk menyokong gaya hidup sehat.

Lebih dari 60 persen pelari adalah peserta pemula,” kata ketua panitia Kendari Zombie Night Run, Fardan La’ Kare.

Fardan menuturkan, kegiatan ini dibagi dalam dua kategori yaitu peserta (runner) yang belum terjangkiti virus (manusia) dan sudah terinfeksi virus (zombie). Para manusia harus berusaha mencapai garis finish dengan selamat d a r i tumpahan dar-

ah yang telah terinfeksi virus zombie yang sengaja disebar. Sebaliknya, para zombie harus menjangkiti manusia dengan melempari atau menyentuh manusia dengan darah yang telah terkontaminasi oleh virus agar mereka tertular dan ikut menjadi zombie.

“Setiap peserta boleh berlari, berjalan dan bersenang-senang. Tapi di event ini tantangan nya akan berbeda, semuanya berubah ketika mereka dihadapkan pada tantangan untuk bertahan hidup,” ujar Fardan.(net)

Berkebun

Bagi Anda yang senang berkebun, ternyata hobi ini bisa menjadi alat pencetak uang. Hasil penjualan Anda dapat menghasilkan uang yang perlahan dapat dikembangkan untuk memperluas perkebunan dan meningkatkan hasilnya.

Selain itu, bahan pangan berupa buah dan sayuran yang dihasilkan dari hobi Anda tersebut merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Menjahit

Jangan salah, hobi sekaligus keahlian menjahit bisa mengucurkan pundi-pundi uang dalam jumlah besar. Itu mengingat hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan serupa.

Membuat maju dengan harga yang lebih murah dibandingkan nilai jual di pasaran dapat membuat orang lain mencari Anda. Menjahit baju di tengah waktu senggang sehari-hari bahkan dapat menjadi bisnis besar dengan mempromosikannya secara online yang terkenal murah meriah.

Masak kue

Hobi memasak kue juga bisa menjadi salah satu cara untuk menghasilkan uang. Anda dapat melakukannya di rumah sendiri. Mengiklankan produk makanan di blog atau situs online lainnya juga merupakan cara mudah untuk mempopulerkan hasil masakan Anda. Menghasilkan uang juga dapat dilakukan dengan cara mempromosikan resep dan video memasak sejumlah menu secara online.

Bermain game

Bermain video game ternyata tak selamanya berdampak negatif. Bahkan permainan online di komputer tersebut bisa menjadi sumber pendapatan tersendiri bagi Anda. Berbagi tips bermain di YouTube ternyata sudah banyak terbukti dapat menghasilkan uang yang tak sedikit. Semakin banyak orang yang melihat, maka semakin besar pula uang yang dihasilkan.

Menari

Senang menggoyang-goyangkan badan? Bakat menari juga dapat tumbuh menjadi alat pencetak uang.

Bahkan sebagian penari telah menjadikannya sebagai sumber pencarian utama. Guru menari dan penata gerak juga menjadi salah satu profesi berpendapatan tinggi.

Kisah Abah Edong, Penemu Batu Akik Pancawarna ABAH Edong, 80 tahun, tak menyangka batu pertama hasil galiannya akan menjadi mahal dan diburu para pencinta akik. Padahal, 10 tahun lalu, batu seberat satu kuintal yang pertama kali ditemukannya itu hanya dihargai Rp 4 juta.

Kini batu, yang dikenal dengan batu pancawarna, yang seukuran batu cincin saja harganya bisa mencapai sekitar Rp 3 juta. "Abah tidak tahu kalau batu itu akhirnya jadi berharga," kata Edong.

Edong menuturkan pengalamannya memburu batu akik. Kala itu, sekitar 1990-an, dia belum tertarik untuk menggali batu. Padahal saat itu telah banyak orang yang menggali batu di sekitar lahan garapannya di Kampung Cikarawang, Kecamatan Caringin, Garut, Jawa Barat.

Perburuan baru dilakukan oleh Edong pada sekitar 1994.

Awalnya Edong bermimpi didatangi almarhum ayahnya. Dalam mimpi itu, ayahnya menyuruh Edong membuat tambang batu sendiri di lahannya bila Edong berniat mencari batu akik seperti warga lainnya . Tapi, ayahnya tidak menyebut lokasi mana yang harus digali.

Karena belum yakin, Edong pun meminta kepada Yang Kuasa dengan salat malam. "Sebelum mimpi, Abah salat tahajud dulu meminta kepada Allah. Biar diberikan jalan dan rizki yang barokah," ujarnya.

Pada mulanya dia hanya mencari batu berwarna hijau, seperti yang umum dilakukan penggali lain, karena saat itu harganya lumayan menjanjikan. Namun, setelah beberapa meter menggali, dia hanya menemukan batu lima warna.

Edong kecewa, karena batu yang didapatnya tidak sama dengan orang lain. Malah banyak orang yang mencibirnya lantaran warnanya berbeda.Tapi dia tak patah semangat.

Meski belum laku dia tetap menggali batu warna warni itu . Hasil galiannya yang pertama dia simpan dengan harapan ada pembeli. Bahkan, Ruhyana, 59 tahun, tetangganya yang turut menggali, juga mengaku batu jenis itu lebih banyak dia buang. "Saya hanya memilih batu yang hijau, yang pancawarna dibuang, karena dianggap jelek," ujar Ruhyana.

Cerita batu temuan Edong yang warnanya berbeda dengan para penggali lainnya akhirnya menyebar.

Mantan lurah setempat lalu men-

awar untuk membeli batu itu. Satu kuintal batu galiannya ditawar Rp 4 juta. Tanpa pikir panjang, Edong pun langsung menjualnya. Apalagi dia sedang sangat membutuhkan uang untuk memenuhi keperluan hidupnya.

Tak lama berselang, rumah dan galian Edong pun banyak didatangi orang. Tidak hanya dari Garut, tapi juga banyak dari luar kota. Mereka berbondong-bondong untuk membeli batu galiannya. "Waktu itu ada orang Jakarta yang minta izin bila batu dari Abah dikasih nama sesuai nama Abah, yakni Edong," ujarnya.

Sejak itu, dia b e rsa m a a n a k dan menantunya terus melakukan penggalian dengan harapan mendapatkan batu yang sama.

Pe n g ga-

lian batu itu dijalani Edong selama 10 tahun. Kini dia hanya mengawasi dan mengontrol hasil galian yang diperoleh anak-cucunya.

Setelah banyak dicari, kini Edong mulai menaikan harga batu dari galiannya. Dua bulan lalu, anak dan menantu Edong berhasil mendapatkan bongkahan batu seberat 1,5 kuintal. "Kami punya keinginan batu pancawarna yang didapat ini bisa terjual Rp 200 juta," ujar Ruhyana.

Batu pancawarna kini telah menjadi primadona. Keindahan warna batu menjadi daya tarik para pencinta batu akik. Batu Garut Edong atawa batu pancawarna memiliki lima warna, yaitu merah cabai, hijau, hitam, kuning, dan putih tulang.

Menurut Maman Soedarman, pemilik Galeri Batu Garut Al Hijr, batu Garut memiliki keindahan tersendiri. Dalam setiap bongkahan memiliki karakteristik yang berbeda, karena itu setiap batu akik Garut tidak akan ada yang sama..*

EDISI 53 / TAHUN III

15

TERUSAN Ratusan Pedagang Belum Terima....

Sambungan dari hal 1 Sejumlah rapat yang melibatkan para pejabat di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi hingga terjadi kesepakatan ganti rugi sudah dilaksanakan.

“Kesepakatan ganti rugi berdasarkan hasil rapat sudah didapat. Namun, tidak ada upaya Pemkot Bekasi merealisasikan kesepakatan itu dengan menegur PT Kitita Alami Propertindo,” katanya.

Bukan hanya itu, lanjut Maman, FKP3G juga sudah memohon bantuan kepada Pelaksana tugas (Plt) WaliKota Bekasi, Rahmat Effendi pada 2011 untuk memanggil pihak PT Kitita Alami Propertindo agar menandatangani kesepakatan ganti rugi.

“Pada tanggal 21 Mei 2011, kami telah mengirim surat ke Rahmat Effendi.

Dalam surat itu, kami memohon bantuan agar kesepakatan ganti rugi itu dapat dilaksanakan dan dibayar. Tapi, hingga sudah menjadi Walikota definitif, hak para pedagang pemegang HGP belum

terealisasi,” bebernya.

Pada tanggal 8 Juni 2011, tambah Maman Kasman, melalui Plt Sekda Pemkot Bekasi yang saat itu dijabat Dudi Setiabudhi mengeluarkan surat undangan perihal pembahasan draft kesepakatan bersama. “Surat itu mengundang sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, perwakilan pedagang dan pihak PT Kitita Alami Propertindo,” terangnya.

Hal yang sama juga dikatakan Sekretaris FKP3G, Eriyanto. Dia menuturkan, setelah melewati sejumlah rapat dengan para pejabat Pemkot Bekasi dan pihak PT Kitita Alami Propertindo, disepakati ganti rugi sebesar Rp 3 miliar.

Karena cara pembayaran yang ditawarkan PT Kitita Alami Propertindo dengan tiga kali pembayaran selama 18 bulan ditolak pedagang, kata Eriyanto, rapat kembali digelar pada 16 Februari 2011 dan rapat 17 Februari dipimpin langsung Wakil Walikota

Bekasi, Rahmat Effendi.

“Setelah rapat itu, PT Kitita melayangkan surat kepada Wakil Walikota Bekasi yang isinya pembayaran ganti rugi kepada para pedagang sebesar Rp 3 miliar. Dibayarkan tiga kali selama 18 bulan,” bebernya.

Eriyanto mengatakan, pada l 22 November 2011 PT Kitita Alami Propertindo melayangkan surat kepada Sekda Kota Bekasi yang menyatakan tidak ada kesepakatan dengan para pedagang dengan alasan karena usulan PT Kitita Alami Propertindo ditolak para pedagang.

“Apa yang dijelaskan di dalam surat itu tidak benar. Sebab, pada rapat 16 Februari, pedagang meminta kepada Pemkot Bekasi agar Walikota Bekasi membuat surat keputusan kepada para pedagang untuk dapat berdagang di Atrium Pondokgede hingga PT Kitita membayar ganti rugi. Kami meragukan itikad baik terkait realisasi hak para pedagang,” pungkasnya. (ars)

Ratusan Perusahaan Tak Dilengkapi Amdal Sambungan dari hal 1 tidak dilengkapi dengan amdal,” jelas Kepala Seksi Pemantauan dan Analisa Dampak Lingkungan BPLH Kota Bekasi, Dede Kusmana, kemarin.

Kepada KORAN SIDAK, Dede Kusmana menjelaskan, berdasarkan Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang dokumen lingkungan hidup, semua perusahaan dan tempat usaha wajib memiliki dokumen amdal, UKL UPL dan SPPL. “Semua perusahaan atau tempat

usaha wajib memiliki tiga dokumen.

Tergantung dari luas lahan dan bangunan. Semua diatur di UU nomor 27 tahun 2009 itu,” bebernya.

Dijelaskan Dede, walaupun ada ancaman pidana bagi yang melanggar dan melakukan pencemaran akibat usaha yang dijalankan, namun tidak membuat pemilik usaha dan perusahaan mengurus dan mengajukan permohonan rekomendasi.

“BPLH Kota Bekasi sudah sering melakukan peneguran terkait pentingnya dokumen lingkungan hidup.

Akan tetapi, karena tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, para pengusaha itu banyak yang mengabaikan teguran,” paparnya.

Dede Kusmana mencontohkan, hingga saat ini pengelola Grandmall Bekasi belum juga mengajukan permohonan rekomendasi amdal kepada BPLH Kota Bekasi. “Kita sudah berulangkali melayangkan surat teguran, tapi sampai saat ini belum ada respon dari manajemen pengelola,” pungkasnya. (ars)

Kompensasi Lahan TPU Disinyalir....

Sambungan dari hal 1 dimintai keterangan sebagai saksi di Kejari Bekasi.

Sayangnya, data valid terkait berapa luas kompensasi lahan TPU yang telah diserahkan pengembang perumahan hingga saat ini belum bisa dipublikasikan.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Investigasi LSM GMBI, Delvin Chaniago mengatakan, kunci dari kasus lahan kompensasi TPU tersebut adalah ditangan calo atau makelar tanah.

“Kalau pemeriksaan hanya sebatas SPH atau pejabat dinas terkait, tidak akan menemukan benang merah dari dugaan kasus kompensasi lahan TPU,” jelasnya, kemarin.

Menurut Delvin, untuk menelusuri kasus itu, Kejari Bekasi harus memanggil pejabat yang berperan sebagai makelar atau calo dari kompensasi lahan TPU. “Kalau calonya dipanggil, diharapkan mendapatkan keterangan secara detail bagaimana proses pembelian lahan untuk TPU itu,” katanya.

Hal pertama yang harus dilakukan kejaksaan, kata Delvin, bisa juga memanggil camat yang wilayahnya menjadi lokasi perumahan. “Camat yang juga sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) pasti mengetahui proses kompensasi lahan TPU,” terangnya.

Agar keterangan lebih detail, lanjut Delvin, kejaksaan juga bisa memanggil para lurah sebagai pembantu

camat dalam melayani proses jual beli tanah di wilayahnya. “Jika keterangan dari lurah dan camat sudah diperoleh, diharapkan kasus kompensasi lahan TPU itu cepat selesai dan dapat ditetapkan tersangkanya,” tuturnya.

Menurut Delvin, kompensasi lahan TPU sebagai kewajiban dari pengembang perumahan itu banyak dimanfaatkan para calo atau makelar tanah untuk mencari keuntungan pribadi. Apalagi, aturan yang mengikat soal kompensasi lahan itu tidak disebutkan nilai jual objek pajak (NJOP).

“Yang banyak bermain biasanya oknum pejabat yang merangkap jadi calo. Bisa jadi modus itu diketahui oleh kepala SKPD di wilayah masing-masing,” tandasnya. (fat)

Dibiarkan Mangkrak....

Sambungan dari hal 1 Kabupaten Bekasi.

“Kenapa sih belum bisa digunakan, bagaimana bisa mensejahterahkan masyarakat untuk melakukan pelatihan, kalau gedungnya saja sampai saat ini belum digunakan?,” ujarnya bertanya.

Dia juga menanyakan, apakah masyarakat harus menyewa BLK tersebut agar bisa menggunakannya untuk pelatihan yang dibina Disnakertrans kabupaten Bekasi. “Iya kalau enggak bisa, apakah masyarakat harus sewa ke Pemkab Bekasi,” tandasnya, kemarin.

Masih kata politisi asal PDI Perjuangan ini, pihaknya akan segera mempertanyakan ke Dinas Bangunan (Disbang) maupun Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) yang dia ketahui, kedua dinas tersebut yang membangun gedung BLK tersebut.

“Demi kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Bekasi, terutama di wilayah utara, saya akan segera mempertanyakan ke Disbang dan Distarkim, kenapa gedung BLK tersebut tidak bisa digunakan oleh Disnakertrans,” paparnya.

Menurutnya, BLK yang dibangun menggunakan uang rakyat itu harus bisa digunakan secepatnya, agar Disnakertrans bisa segera melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkannya.

Ketika dikonfirmasi, Hendrawan Ariady, Kepala UPTD Pelatihan pada Disnakertrans Kabupaten Bekasi membenarkan, hingga saat ini pihaknya belum menggunakan BLK tersebut.

Karena, menurut dia, dinas terkait pada pembangunan BLK tersebut belum melakukan serah terima kepada pihak Disnakertrans.

“Disnakertrans hingga saat ini belum menerima berkas administrasi tentang pemakaian BLK tersebut,” jelasnya.

, kata dia, pihaknya belum lama ini telah melakukan upaya untuk membahas secara detail tentang penggunaan BLK tersebut dengan Disbang, Distarkim, Bagian Hukum dan Bidang Aset serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun, tambahnya, hingga saat ini masih menemui jalan buntu.

“Kita sudah berupaya agar BLK tersebut bisa digunakan yakni melakukan rapat dengan pihak terkait, tapi belum ada titik temu,” paparnya.

Sementara itu, informasi dari salah satu pejabat eselon II kabupaten Bekasi yang enggan disebut namanya mengatakan, BLK tersebut masih dalam proses hukum yang ditangani pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

“Sepertinya amsih dalam proses hukum, berbarengan dengan kasus Islamic Center,” terangnya seraya meminta namanya tidak disebut. (bud)

Penjualan Miras Harus ....

Sambungan dari hal 1 an minuman beralkohol golongan A di minimarket. Minuman alkohol Golongan A merupakan minuman dengan kadar alkohol kurang dari lima persen yaitu di antaranya bir, bir hitam, dan minuman ringan beralkohol.

Sehingga jenis miras beralkohol yang dilarang di jual di minimarket adalah seperti yang tercantum diatas yaitu miras alkohol golongan A. Permendag No. 6 tahun 2015 ini merupakan perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan No 20 tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Bila dalam permendag sebelumnya yaitu Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 diperbolehkan menjual minuman beralkohol dengan kadar 5%, maka dalam peraturan yang baru ini dilarang penjualan minuman beralkohol di minimarket.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Ustadz Syafi’i mengapresiasi Permendag tersebut.

Menurutnya, minuman keras (Miras) selama ini dipandang lebih banyak mudharatnya dari pada kebaikannya.

Jadi, kata dia, kalau bisa bukan hanya dilarang akan tetapi harus dibasmi sampai ke hulunya. Sebab, tambahnya, kalau hanya dilarang di minimarket, lalu bagaimana dengan miras yang ada di kafe dan juga di tempat-tempat hiburan malam (THM).

“Miras sudah jelas-jelas merusak mental bangsa kita, terutama generasi yang saat ini sudah ketergantungan

dengan alkohol. Jadi bicara soal miras, ya harus dibasmi sampai ke hulunya. Soal pedagang miras yang nantinya merasa dirugikan, sebaiknya beralih usaha lain.

Buat apa kalau yang dijual itu haram, kan enggak berkah,” tegasnya, kepada KORAN SIDAK, Sabtu (18/4).

Terpisah Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Arief Rahman mengatakan, pangkal kerusakan mental generasi jelas dari miras yang saat ini beredar bebas dan mudah untuk dikonsumsi.

Dikatakan, pihaknya sangat mendukung Permendag tersebut, sebab dengan demikian pengawasan terkait penjualan miras akan dapat terkontrol dengan baik.

Menurutnya, sisi buruknya kalau hanya minimarket yang dilarang, rasanya kurang efektif. Karena, kata dia, contoh kecil di wilayah Kabupaten Bekasi yang saat ini dikenal dengan wilayah industri sudah memiliki ratusan THM dan diskotik illegal, lalu bagaimana mengawasi peredaran miras di tempat-tempat tersebut.

Apalagi diketahui, bahwa selama ini Pemkab Bekasi lemah baik itu secara aturan maupun pengawasan.

“Pemkab Bekasi itu lemah aturan dan pengawasan, terkait THM dan diskotik. Kalau miras hanya dilarang beredar di minimarket akan membuka peluang kejahatan baru merusak mental generasi kita di sini. Permendag No 6 Tahun 2015 itu baik, tapi merealisasikan harus disosialisakan ke setiap pemerintah daerah terutama di Kabupaten Bekasi yang jelas-jelas lemah dengan aturan dan pengawasan soal miras di lokalisasi pariwisata,” tandasnya. (and)

Dana Hibah Daerah...

Sambungan dari hal 1 esiensi dalam penggunaan anggaran.

Selain itu, banyaknya mata anggaran yang dipangkas, berdampak pada mata anggaran dana bantuan sosial (Bansos) atau hibah.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Balaikota baru-baru ini.

Djarot mengatakan, dampak pengurangan dana bansos adalah konsekuensi penggunaan Pergub untuk APBD 2015. Namun tidak hanya dana bansos saja, tapi dia mengakui, beberapa anggaran juga dipangkas.

“Itu kan sebagai konsekuensi, karena memakai Pergub dengan pagu belanja APBD 2014,” kata mantan Bupati Blitar ini.Meski demikian, Djarot menilai, langkah pengurangan tersebut jangan dilihat sebagai hal yang negatif, namun harus dipandang untuk melakukan efisiensi dan efektifitas.

“Ini kan bukan hanya pada bansos atau hibah, tapi pada banyak mata anggaran,” terangnya.

Djarot menambahkan, jika nantinya ada hal yang mendesak untuk diberikan, maka bisa diajukan melalui APBD Perubahan. (APBD-P). Karena, lanjutnya, saat ini, maksimal anggaran yang bisa digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk pos belanja sebesar Rp 63,65 triliun.

Menurut Djarot,Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang menyisir bansos mana yang akan dipangkas.

Tapi dirinya juga belum mengetahui nilai pemangkasan bansos. Terkait dana hibah untuk daerah penyangga Ibukota, menurutnya, juga akan dipangkas. Tetapi dengan melihat kebutuhan daerah mitra yang diselaraskan dengan penanganan banjir dan kemacetan di DKI Jakarta. “Yang menentukan semua ini adalah tim anggaran, TAPD,” tuturnya.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah membe-

narkan kalau Pemprov DKI Jakarta akan memangkas sejumlah dana bansos, dana hibah dan bantuan keuangan.

Namun, tepatnya Sekda belum bisa memberikan info besaran pengurangan anggaran dana bansos dan hibah itu. Karena, kata dia, semua itu perlu diteliti item per item anggaran dalam APBD DKI 2015.

“Nilainya disesuaikan di semua lembaga, ada yang (nilainya) tetap, ada yang by project. Sekarang lagi disisir Bappeda,” tandas Saefullah.Menanggapi hal itu, Ketua Umum Lembaga Independent Pemantau Anggaran, Yandri Untoro kepada KORAN SIDAK mengatakan, dengan disahkannya anggaran oleh Kemendagri sebesar Rp 69,28 triliun, secepatnya Pemprov DKI bekerja, mengingat banyak pembangunan untuk masyarakat terbengkalai akibat perseteruan DPRD DKI vs Ahok ini.

“Utamakan pembangunan yang mengena kepada masyarakat seperti banjir, jalan, kesehatan, pendidikan dan transportasi. Jangan ditunda lagi, masyarakat menanti turunnya anggaran, agar pembangunan bisa diselesaikan dan dinikmati masyarakat,” tegasnya..(nir)

Utamakan pembangunan yang mengena kepada masyarakat seperti banjir, jalan, kesehatan, pendidikan dan transportasi.

Yandri Untoro Ketum Lembaga Independent Pemantau Anggaran

16 EDISI 53 / TAHUN III

20 April 2015 - 26 April 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Mengucapkan

Semoga Kita Bisa Meneladani Perjuangan R.A Kartini dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin

H. Rohim Mintareja, S.Sos

Bupati

Wakil Bupati

DPRD KABUPATEN BEKASI FRAKSI KEBANGKITAN NASDEM

BAG BAGIAN GIA IAN T TATA ATA AP PE PEMERINTAHAN EM ME ERI RIN RIN NTAH NT TAHA AN SE SET ET TD TD DA A KA KAB ABU BUP PAT ATE EN N BEKA BEK B KA K AS SI SETDA KABUPATEN BEKASI Mengucapkan M Me enguuccapkan

Selamat Mengucapkan

Sukses

&

Atas Terbitnya y Kembali Semoga Kita Bisa Meneladani Perjuangan R.A Kartini

Ali Harsono Ketua

Teten Kamaludin

Dede Iswandi

Iin Farihin

Anggota

Anggota

Anggota

R. Yana Suyana Kepala Bagian