Koran sidak edisi 55

EDISI 55 TAHUN III

1 Juni 2015 - 14 Juni 2015 16 Halaman

Hal 3 | Berita Utama

Hal 5 | Bekasi

Kerjasama TPST Bantar Gebang Diduga Rugi Rp 182,6 M

Oknum Pegawai TKK Diduga Tipu Pengusaha

Hal 10 | Cikarang

Peluang Kerja di Kab. Bekasi Masih Sempit Terdaftar di Dewan Pers Indonesia

Aktual Tanpa Rekayasa

Rp. 4000

Ongen Sangaji Kembali Pimpin Hanura DKI Jakarta J A K A R TA KORAN SIDA K - Ke tua Umum D e w a n Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati N u r a n i Rakyat (Hanura), Wiranto membuka MusyawarOngen Sangaji a h Da e ra h (Musda) II Hanura DKI Jakarta di Hotel Grand Cempaka, Jakarta.

Dalam Sambutannya, Wiranto berharap Ketua Hanura DKI 20152020 yang terpilih nantinya dapat bersinergi dengan anak buahnya seperti periode sebelumnya, dimana tanpa ada konflik internal, seperti pencopotan pengurus. ke Hal 14

Bebaskan Monyet dari Cengkraman Manusia

facebook.com/koran.sidak

@koran_sidak

Bupati Diminta Segera Realisasikan

KAPAN PELABUHAN INTERNASIONAL

DI BEKASI TERWUJUD ?

BABELAN KORAN SIDAK- Rencana pembangunan pelabuhan di wilayah utara Kabupaten Bekasi yang konon kabarnya bakal bertaraf internasional sudah lama terdengar di telinga publik, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi.

PEMBANGUNAN pelabuhan yang menggunakan lahan sekitar 750 hektar di tepi pantai Laut Jawa yang masih virgin itu, diharapkan mampu menyerap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi, serta menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya.

Namun sudah lebih dari 5 tahun sejak 10 Maret 2010, setelah ada kesepakatan antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, program pembangunan pelabuhan itu, hanya wacana belaka, lantaran belum ada ke Hal 15

Baru Diperbaiki

JAKARTA KORAN SIDAK- Monyet dan manusia merupakan bagian dari ciptaan Allah SWT yang begitu banyak tak mampu kiranya manusia untuk menghitung. Dari sekian banyak ciptaanNya seperti Monyet ekor panjang.

Mengapa Monyet ekor panjang dilarang untuk dijadikan sebagai sarana hiburan bagi manusia, khususnya di Ibukota Jakarta. Dengan kata lain Topeng Monyet hiburan yang satu ini cukup digemari sebagian besar masyarakat, ke Hal 15

Jalan Penghubung Dua Desa Sudah Rusak PEBAYURAN KORAN SIDAKPeningkatan jalan yang menghubungkan Desa Bantarsari-Karang Patri Kecamatan Pebayuran terkesan asal-asalan. Pasalnya, pembangunan jalan yang baru genap lima bulan tersebut banyak yang rusak.

Pantauan KORAN SIDAK di lapangan, kondisi jalan yang berada di Kampung Bancong Cuk ke Hal 15

Kondisi jalan di Kampung Bancong Cuk menuju Bendung Pesiut rusak parah.

Koperasi Diduga Paksa Kontraktor Membeli

Papan RAB Dijual Rp 300 Ribu BEKASI KORAN SIDAK- Ribuan proyek peningkatan jalan dan normalisasi saluran yang memakai dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014 telah selesai. Namun sayangnya banyak meninggalkan masalah. Salah satunya Koperasi Prima Karya Mandiri.

Koperasi para pegawai Dinas Binamarga dan Tata Air (Disbimarta)

Kota Bekasi itu disinyalir memaksa para kontraktor yang mendapatkan paket pekerjaan untuk membeli papan nama proyek.

"Seperti dipaksa harus membeli papan nama proyek melalui koperasi. Sebab, jika kita ingin mengambil rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar kerja saat akan memulai ke Hal 15

Hanya Diwakili Bawahannya

Selaku Narasumber, Kepala Dinas Tak Hadiri Konferensi Pers CIKPUS KORAN SIDAK- Sejumlah wartawan yang meliput di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi sangat menyayangkan ketidakhadiran dua Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Kabupaten Bekasi.

Seperti Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Rohim Sutisna dan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga (Disparbudpora), Agus Trihono yang menjadi narasumber pada jumpa pers yang membahas kegiatan pembangunan di dua SKPD tersebut tanpa alasan yang jelas.

Sedangkan kedua Kepala SKPD tersebut hanya diwakili kepala bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasi), padahal banyak yang harus

dibahas dan diketahui oleh keduanya, terkait kinerja SKPD tersebut. “Kami sangat menyayangkan kedua kepala SKPD tersebut tidak hadir, padahal mereka sebagai narasumber yang telah ditunjuk Bupati Bekasi,� keluh Ujang Suryadi, Kepala Biro Surat Kabar Mingguan (SKM) Dialog kepada KORAN SIDAK, ke Hal 15

Konferensi Pers yang dihelat bagian Humas Setda Kabupaten Bekasi tak dihadiri dua Kepala Dinas.

2

EDISI 55/ TAHUN III

OPINI Potensi Dinas Komunikasi dan Informatika

Terapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Ppk - Blud) (Bagian 2-Habis)

ersiapan pertama adalah untuk memenuhi persyaratan substansif.

Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini sedang menginventarisir layanan-layanan yang akan diberikan nanti setelah berbentuk BLUD, berupa penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya. Produk layanan yang akan diberikan oleh BLUD anatara lain dalam pelayanan jaringan teknologi informasi dan komunikasi dan konten aplikasi kepada SKPD, sekolah, unit pelayanan, masyarakat, penyelenggara telekomunikasi, Internet Service Provider (ISP), kawasan industri, pusat bisnis dan stakeholder lainnya. Kenapa BLUD mengutamakan layanan jaringan dan konten aplikasi?

Karena selain tugas pokok dan fungsinya, juga dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sedang dan akan mewujudkan pembangunan jaringan serat optik sampai ke kecamatan, desa, sekolah, puskesmas, kawasan industri dan pusat bisnis, maka pengelolaanya dan pemanfaatannya selain untuk keperluan pelayanan publik dan kemanan informasi, juga dapat menjadi sumber pendapatan yang relatif besar bagi BLUD (juga untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi) dalam menjalankan roda organisasinya. Sumber pendapatan tambahan yang relatif besar akan menjadikan BLUD (Diskominfo)

secara anggaran tidak sepenuhnya menjadi beban bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan bahkan BLUD tersebut akan membantu Pemda mencari alternatif sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dari layanan jaringan dan konten aplikasi ini kepada para pemangku kepentingan seperti disebutkan diatas.

Persiapan kedua adalah untuk memenuhi persyaratan teknis dalam mewujudkan kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD. Perwujudan kinerja ini salah satunya dengan meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan diklat/ bimtek yang bersertifikasi dan relevan dengan bidang tugas mereka nantinya dalam memberikan layanan jaringan dan konten aplikasi kepada SKPD, sekolah, unit pelayanan, masyarakat, penyelenggara telekomunikasi, Internet Service Provider (ISP), kawasan industri, pusat bisnis dan stakeholder lainnya. Diklat dan bimtek ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi pusat/provinsi dan lembaga-lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi.

Persiapan ketiga adalah memenuhi persyaratan administratif.

Pemenuhan persyaratan administratif ini dirasakan paling berat karena SKPD yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

Penulis Beni Saputra Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bekasi harus mempersiapkan beberapa dokumen, antara lain yaitu : 1. Membuat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; Pernyataan ini dibuat oleh Kepala SKPD atau Kepala Satuan Unit Kerja sebagai bentuk kesiapan bahwa SKPD/Unit Kerja tersebut siap untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD).

2. Membuat Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah; Pola Tata Kelola ini merupakan peraturan internal SKPD/Unit Kerja yang memuat antara lain struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, dan pengelolaan sumber daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan internal ini disusun dengan

memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsilbilitas dan independensi.

3. Membuat Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah (RSB-BLUD) Rencana Strategis Bisnis memuat rencana – rencana pemasaran dan manajemen Badan Layanan Umum Daerah dalam melaksanakan program kegiatan dan prediksi keuangan untuk 5 ( lima ) tahun kedepan 4. Membuat Standar Pelayanan Minimal; Standar Pelayanan Minimal merupakan alat ukur mutu layanan Badan Layanan Umum Daerah yang dapat mendukung pencapaian indikator Badan Layanan Umum Daerah dan memuat standar pelayanan minimal yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah serta rencana pencapaian 5 ( lima ) tahun kedepan Keempat dokumen itulah yang menjadi tolak ukur utama apakah sebuah SKPD/Unit Kerja siap untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) atau belum.

Alhamdulillah, saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi telah mempunyai rancangan Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang proses penyusunan dikerjakan sendiri oleh unsur Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Bekasi dan tanpa melibatkan konsultan.

Apabila dokumen persyaratan diatas mendapatkan persetujuan dari Tim Penilai dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka BLUD Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi ini akan menjadi akan menjadi BLUD pertama di Indonesia pada bidang pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dan semoga penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada beberapa bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi ini dapat menjadi role model bagi daerah-daerah lain di Indonesia dan yang paling penting akan membuka kesadaran semua pihak bahwa ternyata bidang teknologi informasi dan telekomunikasi ini menyimpan potensi besar untuk mendatangkan pendapatan asli daerah di luar sektor pajak dan retribusi. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia Tahun 2014 - 2019, dinyatakan bahwa pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional, mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia serta menjaga kedaulatan bangsa. Semoga....

Kirimkan potret kegiatan Anda melalui Email: koransidak@gmail.com atau share ke facebook: facebook.com/koran.sidak

FOTO 1

FOTO 2

BERBAHAYA: Pengendara mobil Pick Up membawa muatan yang melebihi kapasitas, sangat membahayakan bagi dirinya maupun pengendara lainnya

MATI: Traffic Light di perempatan jalan raya Karang Congok, Tambun Utara kondisinya mati total, mengakibatkan kemacetan panjang di lokasi tersebut.

Pengirim: Suparman (0821 255 77 xxx)

Pengirim: Kusnadi (0816 166 1 xxx)

PENDIRI : L. Budiarto, SE, PEMIMPIN UMUM: L. Budiarto, SE , PEMIMPIN PERUSAHAAN: H Obing Fachrudin, DEWAN PENASEHAT : Ariyes Budiman, H Romli, DEWAN PEMBINA : Drs. H. Tuftana, M.Si, Muhtada Sobirin, M.Pd, Suriyat, Deni KD, PENASEHAT HUKUM : Supandi, SH, MH, Julius T Simarmata, SH, MH, Imam Prayogo SH, S.Fil,LLM, LITBANG : Arief Rahman, Gunarko, Zainal Abidin, DESIGN GRAFIS : Angga Pratama, FOTOGRAFER: Aef Suryadi PENERBIT : PT Jasa Usaha Mandiri ALAMAT : Kav. H Ganda No 88, Bekasi, 17610 Telp/Fax: 021 891 357 66 HP: 0812 888 122 45

DEWAN REDAKSI : L. Budiarto, SE, Andi Rahman, Hamdan Bhulle, Aris Muzakar, PEMIMPIN REDAKSI : L. Budiarto, SE, REDAKTUR PELAKSANA : Andi Rahman, REDAKTUR : Hamdan Bhulle, Aris Muzakar, SEKRETARIS REDAKSI : Heni Dwi Astuti, KOORDINATOR LIPUTAN : Fajar Rochmatillah, STAF REDAKSI : Heri Mamesah, Karta Sasmita, Nirwan Hanafi, Heriyanto, Endang Kosasih, Sevtie Andini EB, REPORTER : Tio Hadibroto, M Soleh, Juwanda, Didin Wahyudin, Agus Sahroni, Suwandi, Isak Ali,Teddy PERCETAKAN : PT Temprina Media Grafika (Isi di luar tanggungjawab percetakan), Email : koransidak@gmail.com, redaksi_koransidak@yahoo.com

EDISI 55 / TAHUN III

3

BERITA UTAMA Perindo Hadir Untuk Kemakmuran Rakyat JAKARTA KORAN SIDAK- Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Harry Tanoesudibdjo (HT) meresmikan Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Peresmian itu dihadiri Ketua DPW Perindo DKI Jakarta Sahrianta Tarigan dan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se- DKI Jakarta.

Dalam pesan politiknya, HT panggilan akrabnya mengungkapkan, Partai Perindo lahir karena hasil perjuangan dengan cita-cita untuk menyejahterakan rakyat secara lahir dan bathin. “Perindo hadir bukan untuk meramaikan peta politik Indonesia dan DKI Jakarta. Perindo hadir untuk kemakmuran rakyat secara lahir dan bathin,” ujarnya.

Agar cita-cita tersebut tergapai, HT berpesan kepada DPW Perindo DKI Jakarta, agar meningkatlan konsolidasi dan mampu menang di DKI Jakarta.

Dengan kemenangan itu, kata HT, Partai Perindo niscaya dapat mewujudkan cita-citanya yakni menyejahterahkan rakyat secara lahir dan bathin.

“Saat ini kita masih melihat kesusahan di kehidupan masyarakat Indonesia. Masih banyak pekerja hanya lulusan SD, harga kebutuhan pokok meningkat, dollar menurun. Masih banyak masalah seperti kesejahteraan, pendidikan, moral, dengan kondisi saat ini kesenjangan makin tinggi, dan roda perekonomian banyak yang tidak berjalan di daerah-daerah.

Perindo akan membereskan itu bila mampu menang,” tekad HT. Dikatakannya, DPW Jakarta harus memberikan kontribusi penuh kepada Perindo dan bersinergi dengan DPP. Pasalnya, kata HT, Jakarta adalah bagian dari Indonesia kecil.

Oleh karenanya empat tahun menuju ke Pemilihan Umum (Pemilu), HT mengajak kadernya untuk berbuat maksimal demi kemajuan Indonesia Menyikapi itu, Sahrianta Tarigan mengatakan, agar kemenangan itu bisa tercapai, DPW Perindo akan berjuang lolos verifikasi. (nir)

Penegak Hukum Diminta Segera Lakukan Penyelidikan

Kerjasama TPST Bantar Gebang Diduga Rugi Rp 182,6 M JAKARTA KORAN SIDAK- Niat baik kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam rangka mensukseskan program pemerintah untuk membangun Jakarta menuju Jakarta baru, tentu saja banyak proyek-proyek kasus diselesaikan dan saling bahu antara Pemprov DKI Jakarta dengan pengusaha swasta.

NAMUN, lain halnya dengan kerjasama Dinas Kebersihan Provinsi DKI, sehingga diduga Pemprov DKI merugi hingga Rp 182.6 miliar. Seperti halnya kerjasama peningkatan sarana dan prasarana serta pengeloaan dan pengoperasian TPST Bantargebang.

Dimana PT. GTJ j.o PT. NOEI menawarkan metode pengelolaan dan pengoperasian sampah untuk dijadikan produk yang bernilai ekonomis, meminimalisasi dampak lingkungan, merehabilitasi lahan TPA, menyatukan kegiatan pemanfaatan nilai ekonomis sampah (organic dan non organic) menjadi listrik kompos dan memperpanjang usia pakai TPA. Menurut Ucok Sky Khadafi dari Centre For Budget Analysis (CFBA) mengatakan, dari kerjasama tersebut, Pemprov DKI Jakarta atau dinas kebersihan akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk “Tipping Fee” yang dihitung dari tonase sampah masuk di TPST Bantargebang.

Dikatakan, dari kerjasama itu, maka teknologi yang ditawarkan adalah pengolahan sampah dengan menggunakan sanitary landfill dan Galfad dengan membangun 3 fasilitas pemilahan dengan mas-

ing-masing kapasitas pemilihan adalah 1000 ton perhari.

Pemilihan I digunakan untuk pengomposan, pemilihan II untuk Galfad dan pemilihan III untuk sanitary landfill organic. Kemudian, fasilitas pemilihan I untuk pengomposan telah beroperasi, pemilahan II telah dibangun, namun belum beroperasi dan pemilihan III belum dibangun, serta pengoperasian teknologi Galfad belum dilakukan karena sarana thermal process/pyrolysis belum dibangun, sehingga belum dapat mengurangi residu sampah.

“Padahal sesuai penawaran awal, Galfad sudah seharusya beroperasi pada akhir tahun 2011, dengan sampah kapasitas pemilahan 100 ton perhari,” ujarnya belum lama ini.

Selanjutnya, kata dia, alasan pihak PT. GTJ j.o PT. NOEI bahwa fasilitas II, pemilahan III, dan Galfad belum beroperasi karena pemulung melakukan demo penolakan pembangunan fasilitas pemilihan dan volume sampah yang masuk tidak sesuai dengan desain awal, sehingga diputuskan untuk Galfad dan landfill organic ditunda dengan mengajukan addendum.

“Alasan penundaan tersebut

diduga hanya akal-akalan pihak perusahaan saja. Alasan yang masuk akal adalah PT. GTJ j.o PT.MOEl diduga tidak memiliki modal untuk investasi dalam proyek tersebut.

Lihat saja, dalam proyek itu, perusahaan harus menyediakan total pendanaan sebesar Rp 700 miliar.

Artinya, untuk membangun Galfad dan landfill,, PT. GTJ j.o PT.NOEI pada tahun 2010 harus memiliki Rp 700 miliar,” ungkapnya.

Dalam laporan keuangan tahun 2010, lanjut dia, PT. GTJ j.o PT.NOEI baru memiliki Rp 93 miliar. Dan total pendanaan atau modal untuk investasi yang mereka punya pada tahun 2013, baru mencapai Rp.497.7 miliar.

Pada akhirnya, Dinas Kebersihan melakukan addendum. Artinya, Dinas Kebersihan mau melakukan addendum, ibarat, tidak ada makan siang gratis. Apalagi addendum yang dilakukan sampai 4 Kali.

“Hal ini merupakan kebodohan Dinas Kebersihan Jakarta. Padahal, perusahaan itu mengajukan praktik addendum diduga hanya untuk mengibuli pemerintah Jakarta, yang tujuannya untuk memundurkan jadwal investasi, Centre For Budget Analysis (CFBA) meminta a p a ra t h u ku m u n tuk melakukan penyidikan a t a s ke rjasama

antara Dinas Kebersihaan dengan PT.GTJ j.o PT. NOEI,” imbuhnya.

Yang pertama dilakukan aparat hukum, sambungnya, adalah memanggil Kepala Dinas Kebersihan yang berani melakukan addendum tanpa adanya surat kuása dari Gubernur DKI Jakarta.

Karena kata dia, addendum tersebut, tidak disusun dengan prinsip saling menguntungkan.

“Artinya, tidak ada makan siang gratis, menyetujui begitu saja kerjasama tersebut dengan melakukan addendum yang merupakan sarana prasarana baru tanpa mempertimbangkan struktur tipping fee serta menghindari denda ketertambatan dan kalalaian atas peiaksanaan kerjasama tersebut,” paparnya.

Addendum tersebut, menurut Ucok, mengakibatkan Dinas Kebersihan diduga mengalami kerugian sebesar Rp 182.6 miliar. Dimana pada 2013, pihak perusahaan harus membayar sebesar Rp 94.9 miliar dan pada 2012 harus membayar sebesar Rp 87.6 miliar yang berasal dari sanksi denda keterlambatan dalam kerjasama itu.

Selain memanggil Kepala Dinas Kebersihan dan yang terkait lainnya, penegak hukum, katanya, perlu memanggil Gubernur DKI, Ahok karena dinilai tidak melakukan pengawasan dan pengendalian yang optimal, atas perjanjian kerjasama antara Dinas Kebersihan dan PT. GTJ Jo. PT. NOEI. (ish)

TPST Bantar Gebang

Dinilai Tak Tepat Sasaran

Pembangunan Pagar Kecamatan Babelan dari CSR PT CL BABELAN KORAN SIDAK- Pembangunan pagar Kantor Kecamatan Babelan yang dilakukan PT Cikarang Listerindo (PT CL) melalui dana Coorporate Social Responsibility (CSR) sepanjang 110 meter dan rencana pemasangan paving block di halaman kantor kecamatan tersebut banyak menuai kritik dari masyarakat Kecamatan Babelan.

Pasalnya, masyarakat menganggap CSR PT CL tidak sesuai harapan dan menganggap Camat Babelan sudah menyalahi wewenangnya, karena kebijakannya tidak pro terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Menanggapi hal itu, Camat Babelan, Suhup mengatakan, bantuan itu murni diberikan oleh pengusaha di wilayah Kecamatan Babelan untuk pembangunan perbaikan pagar dan

pemasangan paving block. Menurut atau bukan, dirinya menegaskan, apapdia, bantuan tersebut berupa bahan un bentuk bantuan, yang jelas sifatnya material dan tenaga kerja, bukan tidak mengikat, agar kantor kecamatan berupa uang langsung.

Babelan lebih nyaman dan baik untuk “Kita tidak pernah tahu melakukan pelayanan masberapa bantuan itu diberiyarakat. kan, sebab kita hanya me”Ini kan kantor untuk nerima bantuan berupa pusat pelayanan masbahan material dan tenaga yarakat, ya jadi harus bagus. kerja dan tidak menerima Kenapa dipermasalahkan. uang. Memang sebagian Coba lihat aja pembangubesar bantuan pembannan kantor Polsek dan Koragunan tersebut diberikan mil, yang juga mendapatkan PT CL,” terangnya, kepa- PEMBANGUNAN bantuan dari para pengusada KORAN SIDAK tanpa ha. Secara tidak langsung, menyebut bahwa pembangunan ini kan bisa meringankan anggaran pagar dan paving block adalah dana pemerintah daerah,” kilahnya.

CSR, saat ditemui di ruang kerjanya, Masih kata Suhup, soal tidak pro Kamis (28/5) lalu. rakyat terhadap bantuan tersebut, itu Saat disinggung soal bantuan CSR tidak benar. Sebab kantor kecamatan

ini baik secara fasilitas sarana dan prasarana kan menguntungkan semua pihak.

Ketika disinggung, kenapa tidak tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, Suhup menjelaskan, APBD itu bisa digunakan untuk kegiatan lainnya.

Terpisah, Humas PT CL melalui telepon selulernya mengatakan, yang dilakukan pihaknya itu sudah benar.

Pihaknya (PT CL) hanya bersinergi dengan pemerintah setempat. Mengenai bantuan yang dilakukan untuk pembangunan pagar Kecamatan Babelan, lantaran PLTB milik PT CL berada di wilayah kecamatan tersebut.

Anes mengakui, dana tersebut berasal dari CSR PT CL. “Ya benar bantuan itu adalah CSR dan kami memberikan bantuan berupa bahan material dan

pelaksanaan proyeknya pun tanggung jawab kami. Pihak kecamatan nantinya hanya tinggal tunggu laporan penyelesaian kerjanya,” jelasnya.

Saat disinggung bahwa CSR tersebut tidak tepat sasaran, Anes menegaskan, selama ini pihak PT CL sudah melakukan kewajibannnya untuk masyarakat Babelan, seperti pengobatan gratis, pendidikan, dan IPAB di Desa Muara Bakti, yang saat ini sudah beroperasi dan dikelola oleh Koperasi desa setempat.

“PT CL sudah melakukan kewajibannya sebagai pengusaha, jadi kalau CSR tersebut tidak tepat sasaran, itu sangat tidak benar. Kami hanya memberikan bantuan pembangunan, agar pelayanan di kantor kecamatan Babelan menjadi lebih baik,” ungkapnya. (and)

4

EDISI 55/ TAHUN III

MEGAPOLITAN

Anggota DPRD DKI Diduga Gelapkan Dana Rp 18 Miliar JAKARTA KORAN SIDAK- Dugaan penggelapan uang Rp18 miliar oleh Wahyu Dewanto anggota Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta dan kasus dugaan penggelapan tersebut, Andy Randy Rifai telah melaporkan Ke Polres Metro Jakarta Selatan 28 Maret 2015 lalu.

DALAM surat laporannya disebutkan ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Wahyu Dewanto, yang berawal pada 2 September 2013, saat itu Andi, Wahyu dan dua rekan lainnya yaitu Hamad Saleh dan I Wayan

Putra Wijaya sepakat akan mendirikan sebuah perusahaan yakni PT.Tri Selaras Sapta (PT.TSS) yang bergerak di bidang jasa perhotelan di Bali.

Dalam hal ini, Wahyu mendapat kepercayaan melakukan kerjasama den-

gan Bank Mandiri dan mendapatkan pinjaman Rp18 miliar, dengan jaminan sertifikat tanah milik perusahaan.

Menurut Andi, PT.TSS mendapat surat peringatan pada 18 Maret 2015, lantaran pinjaman telah jatuh tempo.

Menanggapi hal itu, Ucok Sky Khadafi, Direktur Center For Budget Analisis (CBA) mengatakan, pihak Polres Metro Jakarta Selatan harus memproses kasus ini secepatnya dan

setuntas-tuntasnya.

“Bila perlu dijadikan skala prioritas, mengingat Wahyu salah seorang pejabat publik yaitu selaku anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura,” paparnya.Ditambahkan Ucok, jika terbukti nantinya, pihak Polres dapat menjadikannya tersangka dan dapat dipenjarakan.

Selanjutnya Ucok meminta kepada Ketua Badan Kehormatan (BK)

DPRD DKI agar pro aktif melihat kasus tersebut.

“Meski kasus itu baru dugaan,tapi biasanya tak ada asap kalau tak ada api. Mudah-mudahan BK dapat memproses sesuai dengan aturan yang ada dan diusulkan kepada pimpinan Partai Hanura agar Wahyu Dewanto dapat di PAW (Pergantian Antar Waktu) kan, demi menjaga nama baik anggota dewan pada umumnya,” tegas Ucok. (ish)

Rakyat Miskin Harus Dilibatkan dalam Penataan Jakarta JAKARTA KORAN SIDAK- Forum Bantaran Kali Jakarta (FBKJ) melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Jumat lalu. Mereka menolak untuk digusur sebelum ada solusi bagi mereka untuk bertempat tinggal.

FBKJ yang beranggotakan warga yang tinggal di bantaran kali RW 01,04 dan 08 di Kelurahan Ancol dan RW 06 Kelurahan Pinangsia, yang semuanya berjumlah 13 RT beranggapan penggusuran sebagai jurus andalan Gubernur DKI Jakarta dari zaman dulu hingga sekarang, tidak akan menyelesaikan, karena hanya bersifat memindahkan masalah. Dimana ibarat balon dipencet satu sisi maka akan menyembul di sisi yang lain.

Untuk itu FBKJ menawarkan cara pandang baru dalam upaya pemeliharaan lingkungan dan mengatasi masalah banjir. Adapun yang ditawarkan adalah partisipasi rakyat miskin dalam penataan pemukiman di bantaran kali.

Rakyat diposisikan sebagai pelaku dari penataan bukan objek atau korban dari penataan serta partisipasi rakyat, yang akan mendorong kesadaran untuk menjaga lingkungan.

Menurut FBKJ, mereka telah menyodorkan konsep penataan daerah bantaran kali kepada Gubernur DKI, pertama, renovasi berupa pemotongan dan membongkar rumah, lima meter dari bibir sungai. Tidak akan membuang sampah ke sungai dan mengelola sampah, melakukan penghijauan, pembuatan septic tank bersama dan merancang upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana.

Kedua, relokasi terdekat. Dengan mengusulkan pembangunan rusunawa terdekat seperti contoh di Jalan Cengkeh, bagi warga yang rumahnya terlalu mepet dengan bibir sungai di sekitar Kelurahan Ancol dan Pinangsia.

Menurut FBKJ, keuntungan dari usulan itu, pertama beban anggaran pemerintah menjadi lebih ringan, karena biaya renovasi dilakukan swadaya oleh rakyat dan jumlah kebutuhan rusunawa menjadi berkurang.

Kedua, mendorong partisipasi rakyat karena dalam penyusunan hingga pelaksanaan yang melakukan adalah rakyat, sedangkan rusunawa yang diuntungkan adalah kontraktor. Ketiga, relasi sosial dan ekonomi rakyat masih terjaga karena warga tidak bercerai berai. Dan terakhir ikut menyukseskan program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi. (nir)

Lokasi Pusat Kuliner Lenggang Jakarta yang berada di areal Taman Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

PKL Monas Bernafas Lega

Pusat Kuliner Lenggang Jakarta Diresmikan Ahok JAKARTA KORAN SIDAK- Pedagang kaki lima (PKL) yang biasa mangkal di area Taman Monas, Jakarta Pusat kini bisa bernafas lega dan tak perlu khawatir lagi dikejar dan ditertibkan Satpol PP DKI Jakarta.

Pasalnya Jumat lalu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), secara resmi membuka operasional Pusat Kuliner Lenggang Jakarta di areal Taman Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Meski harga makanan yang dijual di Lenggang Jakarta lebih mahal dari yang ditawarkan pedagang kaki lima (PKL), namun Ahok menjamin pedagang tidak main curang dengan menjual makanan berbahan kimia.

"Saya jamin enggak ada bahan kimia di sini, enggak ada beras plastik.

Jadi turis juga bakal datang" ujar Ahok.

Ahok menambahkan, penataan

PKL di kawasan Taman Monas dengan membangun pusat jajanan kuliner Lenggang Jakarta ini sebenarnya telah diwacanakan sejak lama. Tepatnya ketika ibukota masih berada di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo.

Tapi, kata dia, di era kepemimpinan dirinya, wacana itu akhirnya bisa direalisasikan. "Pembangunannya baru terlaksana di awal tahun 2014," tuturnya.Mantan Bupati Belitung Timur ini mengutarakan, sentra kuliner Lenggang Jakarta dibangun untuk dijadikan proyek percontohan (pilot project) yang dapat dikembangkan di lokasi lain baik di wilayah DKI Jakarta maupun wilayah lain di Indonesia.

Dikatakan, sentra Kuliner ini dibangun dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari kelompok usaha Rekso Group PT

Sosro. "Kenapa saya ngotot beresin PKL? Karena Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) periksa makanan di sini, hampir semua tidak memenuhi syarat," ujarnya.

Diungkapkannya, relokasi PKL di dalam areal Lenggang Jakarta sebelumnya sempat terkendala akibat adanya perlawanan dari sejumlah pedagang.

Terutama dari para oknum yang mengaku sebagai koordinator pedagang dan mengklaim memiliki lapak."Yang protes kami banyak, dari pedagang dan calo.

Begitu ditraining, mereka kabur. Ngecap enggak bisa berdagang dan mulai gugat saya kehilangan rezeki," katanya.

Lebih Lanjut Ahok menambahkan, meski harganya lebih mahal, 52 jenis jajanan kuliner yang dijual di Lenggang Jakarta lebih terjamin keamanannya ketimbang dagangan PKL liar di Taman

Monas. “Jika tempat ini telah ramai dikunjungi pengunjung, para pedagang diyakini dapat meraup omzet Rp 10-15 juta per bulan,” ujarnya.

Untuk transaksi penjualan di pusat kuliner itu, pengunjung harus menggunakan sistem kartu (non tunai). Dimana pengunjung diwajibkan membeli kartu transaksi Lenggang Jakarta dengan nilai minimal pengisian seharga Rp25 ribu.

Setelah selesai transaksi, kartu dapat dikembalikan dan seluruh sisa saldo uang dalam kartu dapat ditarik kembali.

Nantinya Lenggang Jakarta akan beroperasi setiap hari, mulai pukul 06.00 Wib - 22.00 Wib. Khusus pada akhir pekan (Jumat, Sabtu, Minggu dan hari libur akan beroperasi hingga pukul 20.00 WIB). Dan apabila ada event tertentu, jam operasional dapat diperpanjang secara situasional. (nir)

H Lulung Bakal Buka-bukaan Soal Dugaan Korupsi Pengadaan UPS JAKARTA KORAN SIDAK- Terkait kasus proyek pengadaan Unit Terrustible Power Supply (UPS), H. Abraham Lunggana yang dikenal dengan H. Lulung AL, SH akan buka-bukaan dalam perkara dugaan korupsi yang diprediksi negara dirugikan Rp 500 miliar, karena menggunakan APBD DKI 2014.

Hal tersebut dikatakan H. Lulung di depan penyidik Bareskrim Mabes Polri usai diperiksa tim Bareskrim Polri pada 30 April 2014 lalu, selama sembilan jam.

“Saya merasa tidak bersalah. Kok diperiksa, padahal yang lain diduga sangat bertanggung jawab tentang kasus UPS. Ini kok belum di apa-apain, terkecuali Fahmi Dzulfikar dari Komisi

E yang telah diperiksa sehari sebelum setelah Bareskrim Polri melakukan saya diperiksa termasuk H.Nawawi telah penggeledahan baik di ruang kerja diperiksa seminggu lalu,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD DKI H. Lulung Dikatakan, mengenai yang pada saat kasus itu dinama-nama lainnya terdenproses yang bersangkuatan gar akan menyusul untuk selaku koordinator Komisi E diminta keterangannya sepDPRD DKI. erti mantan Ketua DPRD Ditambahkan Lulung, yang kini menjabat Wakil saat ruangan kerjanya diKetua DPRD DKI Jakarta geledah, dirinya sedang dari Fraksi Partai Demokratberada di Manado. Dan PAN yaitu Ferrial Sofyan dan KORUPSI dua tempat lainnya yang Manggara Pardede, yang digeledah, seperti ruang saat 2014 menjabat Sekwan Fahmi di lantai lima gedung DPRD DKI, sekarang menjadi Wali Kota DPRD DKI, serta ruang rapat Komisi Jakarta Pusat.

E DPRD, yang sekaligus dipasang Kasus Pengadaan UPS melejit Police Line.

Masih kata dia, diperkirakan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini dapat diduga sebanyak 15 PNS, 46 orang dari kalangan DPRD, baik di tingkat pimpinan juga di tingkat anggota, terutama dari komisi E. Dijelaskan, saat penggeledahan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, Bareskrim Mabes Polri berhasil membawa sejumlah dokumen penting yang merupakan alat untuk membuka tabir.“Siapa sebenarnya yang terlibat, kita tunggu sejauhmana kemampuan dan kredilitas Bareskrim untuk mampu menyeret pelaku-pelakunya ke penjara,” ujarnya.(ish)

EDISI 55 / TAHUN III

5

BEKASI Aroma Kost Diduga Jadi Tempat Mesum BEKASI KORAN SIDAK- Sebagai daerah penyangga Ibukota dan banyaknya industri di Bekasi, dimanfaatkan para investor membangun bisnis sewa kamar atau kost.Namun, lemahnya aturan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah, justru dimanfaatkan para investor untuk mencari keuntungan sebesar-sebesarnya.

Agar kamar atau kost yang disewakan itu penuh dan terisi semua, tidak jarang investor atau pemilik membebaskan semua persyaratan untuk menghindari perbuatan asusila.

Seperti Kost Aroma, di Jalan Salam Bahagia, Kavling Agraria, Perumnas 1, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Bangunan bertingkat yang digunakan untuk tempat kost itu diduga dijadikan tempat mesum dan maksiat."Satu kamar kost diisi dua orang, laki-laki dan perempuan. Banyak diantara para penyewa itu belum menikah alias kumpul kebo," ujar seorang warga Kelurahan Kayuringin, Sofyan Hadi kepada wartawan.

Hal itu, kata Sofyan Hadi, karena pihak pengelola Aroma Kost hanya meminta kartu tanda penduduk (KTP) salah satu penyewa. "Kalau yang menyewa laki-laki dan perempuan, pengelola tidak pernah menanyakan surat nikah.

Cukup foto copy KTP aja," terangnya.

Sayangnya, lanjut Sofyan Hadi, Aroma Kost yang disebut-sebut milik seorang kepala dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berinisial AR itu tidak pernah dirazia petugas Satpol PP Kota Bekasi.

"Jangankan razia, pihak kelurahan dan kecamatan aja gak pernah mendata ataupun melakukan pemeriksaan di tempat kost itu. Padahal, semua orang diwilayah itu tau kalau banyak pasangan yang belum menikah tapi tinggal bersama dalam satu kamar kost," terangnya.

Setiap bulan, tambahnya, seorang pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Bekasi yang mengaku adik kepala dinas itu mengambil uang sewa kepada penunggu Aroma Kost. Akan tetapi, tidak pernah menanyakan surat nikah penyewa yang diketahui berpasangan.

"Tiap bulan datang cuma ambil uang sewa kost. Tapi gak pernah memeriksa penyewa kost apakah sudah menikah atau belum," tegasnya seraya menambahkan, untuk sewa satu kamar kost sebesar Rp 1 juta dan semua ada 28 kamar kost. (ars)

Oknum Pegawai TKK Diduga Tipu Pengusaha BEKASI KORAN SIDAK- Oknum pegawai Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, DR dituding telah melakukan penipuan pengurusan ijin reklame Colombus Waterpark. Selain itu, pegawai berstatus tenaga kerja kontrak (TKK) tersebut diduga juga melakukan pemalsuan bukti surat setoran pajak daerah (SSPD).

"KAMI merasa ditipu oleh DR. Hingga saat ini, janji pemasangan reklame milik kami belum juga direalisasikan. Padahal sudah lebih dari 5 bulan diurus," ujar Manajer Colombus Waterpark, Andrean, kemarin.

Dari delapan titik reklame yang diurus oleh DR, kata Andrean, pihaknya menyerahkan uang sebesar Rp 30 juta. "Karena urusan tidak kunjung selesai, kami minta uang kembali. DR baru mengembalikan sebesar Rp

10 juta," tuturnya.

Selain urusan ijin dan pemasangan reklame, lanjut dia, pihak Colombus Waterpark juga mencurigai DR telah merekayasa bukti SSPD yang diserahkan kepada manajemen.

"Setelah kami cek di BPPT, ternyata di SSPD tertera biaya pajak reklame sebesar Rp 491.900. Sedangkan SSPD yang diserahkan orang suruhan DR tertera Rp 1.491.000 dengan nomor regristasi yang sama," jelasnya.

Ditegaskan Andrean, pihak manajemen Colombus Waterpark akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan oknum pegawai TKK Kecamatan Medan Satria itu ke Polres Bekasi.

"Saya melihat tidak ada itikad baik DR untuk menyelesaikan tanggungjawab dia. Sebab, beberapa kali kami hubungi dan kami berikan kesempatan tidak ditanggapi," tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Kecamatan Medan Satria, Iwan Djenewanto berjanji akan memanggil oknum pegawai TKK tersebut. "Kami akan panggil dan meminta keterangan dari pegawai itu. Jika terbukti bersalah, akan dikenakan sanksi tegas," pungkasnya. (ars)

Setelah kami cek di BPPT, ternyata di SSPD tertera biaya pajak reklame sebesar Rp 491.900. Sedangkan SSPD yang diserahkan orang suruhan DR tertera Rp 1.491.000 dengan nomor regristasi yang sama,”

Soal IMB Perubahan, GMBI Akan Laporkan Pastel Karaoke ke Distako Bekasi BEKASI KORAN SIDAK- Sejumlah kalangan mempertanyakan kelengkapan izin Pastel Karaoke yang berlokasi di Rumah Toko (Ruko) Perumahan Mutiara Gading Timur, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi.

Bukan hanya izin operasional, perubahan izin mendirikan bangunan (IMB) karaoke tersebut juga dipertanyakan. Pasalnya, Pastel Karaoke menggunakan ruko sebagai tempat membuka usaha hiburan.

Belum adanya tindakan dari aparat Kecamatan Mustikajaya terkait IMB perubahan, Pastel Karaoke membuat geram LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi.

Menyikapi hal itu, Ketua Investigasi LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Delvin Chaniago mendesak aparat Trantib melakukan sidak dan mempertanyakan IMB perubahan.

“Pastel Karaoke menggunakan ruko. Diduga IMB nya belum dilakukan perubahan. Seharusnya pihak kecamatan mempertanyakan melakukan sidak ke lokasi,” ujar Delvin, kemarin.

Dijelaskan Delvin, sesuai peraturan daerah (Perda) tentang IMB, pemilik atau pengelola bangunan wajib mengurus IMB perubahan jika peruntukan bangunan berubah.

“Peruntukan ruko itu untuk berjualan dan rumah tinggal. Jika fungsinya berubah menjadi tempat karaoke, seharusnya pemilik atau

pengelola mengajukan proses IMB perubahan,” tegasnya.

Jika aparat Kecamatan Mustikajaya tidak merespon, kata Delvin, GMBI Distrik Kota Bekasi akan melaporkan dan mendesak Dinas Tata Kota (Distako) Bekasi untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pastel Karaoke.

“Kalau tidak ada tindakan dari

pihak kecamatan, kita akan laporkan ke Dinas Tata Kota dan Satpol PP Kota Bekasi,” katanya.

Selain IMB perubahan, lanjut Delvin, GMBI Distrik Kota Bekasi akan melakukan investigasi terkait izin operasional yang direkomendasikan Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporbudpar) Kota Bekasi. (ars)

Karman Supardi Jadi Ketua Pokja Wartawan Pemkab Bekasi CIKPUS KORAN SIDAK- Karman Supardi akhirnya terpilih menjadi Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, setelah berhasil mengalahkan calon Ketua lainnya, Amri Siregar dalam pemilihan Ketua Pokja yang digelar di gedung Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Jumat (29/5) sore.

Karman berhasil memperoleh suara terbanyak yakni 25 suara, sedangkan Amri Siregar berhasil memperoleh 16 suara dari 41 suara, perwakilan dari 41 media yang meliput di wilayah Kabupaten Bekasi.

Saat penghitungan suara, persaingan dalam perolehan suara pada pemilihan Ketua Pokja War-

tawan Pemkab Bekasi tersebut sangat ketat, sehingga membuat tegang para kuli tinta dan sejumlah panitia yang hadir dan menyumbangkan suara dalam penghitungan suara pada pemilihan itu."Ya

memang sangat ketat perolehan suara itu, kita jadi tegang menyaksikan penghitungan suara itu," kata Rahmat, wartawan Media Buser.

Sebelum dilakukan pemilihan, kedua kandidat calon Ketua Pokja

Wartawan Pemkab Bekasi, yakni Karman Supardi dengan nomor urut 1 dan Amri Siregar dengan nomor urut 2, masing-masing memberikan sambutan dan menerangkan visi dan misinya untuk mengembangkan

dan memajukan Pokja Wartawan tanpa membedakan para kuli tinta itu berasal, baik media baik media cetak maupun elektronik."Mari kita bersinergi agar diakui dan dihargai dalam melakukan peliputan di lingkungan Pemkab Bekasi," terang Karman kepada KORAN SIDAK usai pelaksanaan pemilihan.

Sebelum pemilihan, panitia penyelenggara pemilihan Ketua Pokja yakni Tim 13, telah menyeleksi sembilan wartawan yang telah mendaftar untuk menjadi Calon Ketua Pokja Wartawan Pemkab Bekasi. Setelah diseleksi, lolos dua kandidat yakni Amri Siregar, Kepal Biro Harian Sentana dan Karman Supardi, Pemimpin Redaksi media online, suarabekasi.com. (fjr)

6

EDISI 55/ TAHUN III

EDUKASI

LEMAPKA IISMI-STIAMI GELAR

LEMAPKA CUP

JAKARTA KORAN SIDAK- Lembaga Pers Mahasiswa dan Radio Kampus (Lemapka) Institut Ilmu dan Sosial dan Manajemen Indonesia (IISMI)-Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) yang dilaksanakan di lantai empat Kampus IISMI-STIAMI S1 di Jalan Pangkalan Asem Raya No 55 Jakarta Pusat.

SELAIN acara Workshop Broadcast dan Journalist yang disampaikan oleh Otto Sutoto, Pemimpin Redaksi di salah tabloid di Jakarta dan Ivone Chormaedian, penyiar Radio Republik Indonesia (RRI), Lemapka Cup juga melaksanakan Lomba Siaran dan Kreasi Majalah Dinding (Mading) yang diikuti para peserta dari siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta.

Menurut Ivone Chormaedian, untuk menjadi penyiar yang handal, wajib memiliki kepercayaan diri, mampu memiliki tekad yang kuat dan semangat belajar. Sedangkan

menurut Otto Sutoto yang mengajarkan teknis penulisan yang benar.

Dikatakan, cara menulis yang baik dan benar berdasarkan 5 W+1H dibuat dalam satu berita.

Ditambahkan Otto, proses pembuatan berita (news processing) adalah news planning-perencanaan, news hunting-pengumpulan bahan, news writing-penulisan, news editing-penyuntingan. Sedangkan syarat menulis berita, kata Otto adalah jujur berdasarkan fakta, cermat, sesuai fakta, imbang, jangan menyesatkan, sudut pandang lengkap, emosi/opini pribadi dihindari dan relevansi. (sev)

Untuk menjadi penyiar yang handal, wajib memiliki kepercayaan diri, mampu memiliki tekad yang kuat dan semangat belajar Ivone Chormaedian Penyiar RRI

EDISI 55 / TAHUN III

7

EDUKASI Disinyalir Jarang Ngantor

Pengawas Harus Awasi Kinerja Kepala Sekolah CIKPUS KORAN SIDAK- Dinas Pendidikan (Disdik) melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PAUD/SD di setiap kecamatan dan pengawas SMP maupun SMA diminta untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) sesering mungkin, demi melakukan pengawasan terhadap para kepala sekolah yang disinyalir jarang hadir ke sekolah, lantaran kegiatan pribadi. " DISDIK melalui UPTD PAUD/SD dan para pengawas hendaknya memonitor langsung ke sekolah-sekolah,

karena diduga para kepala sekolah jarang berada di kantornya," terang Said Saputra, Ketua DPP LSM Forum

Rakyat Bersatu (Forbest), kemarin.

Menurut dia, tugas kepala sekolah bukan saja hanya memimpin para guru di sekolah, namun mempunyai kewajiban dan tugas untuk mengajar murid di sekolah.

"Kepala sekolah kan punya kewajiban mengajar dan melakukan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah, bukan hanya pemimpin guru," tandasnya.

Dikatakan, selain mengawasi ki-

nerja kepala sekolah, para pengawas juga diminta mengawasi adanya dugaan penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan buku paket.

"Kan banyak oknum kepala sekolah maupun guru yang diduga dengan sengaja menjual buku LKS dan buku paket di sejumlah sekolah," paparnya.

Pengawasan tersebut, menurut dia, agar proses KBM berjalan dengan baik demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Bekasi. (bud)

Foto : Endang Kosasih

AMBRUK: Kondisi SDN Cibarusah Kota 01 ambruk , akibat terkena longsor kali Cipamingkis tahun 2009 silam. Sayangnya tidak ada perhatian khusus dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Kabarnya para pejabat pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi maupun Dinas Pendidikan tak pernah ada yang berkunjung ke sekkolah tersebut. Warga setempat berharap agar Pemkab Bekasi peduli terhadap nasib para murid yang menjadi harapan bangsa.

Disdik Tak Dukung Kegiatan Taman Bacaan BABELAN KORAN SIDAK- Menciptakan siswa-siswi berprestasi, bukan saja dilakukan di sekolah formal, namun di sekolah non formal pun bisa.

Hal itu dilakukan Heni Purwaningsih, warga Kampung Kedaung, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan yang membuka Taman Bacaan Ganesha Ilmu dan kursus sejumlah mata pelajaran di kediamannya.

Namun sayangnya, niat baik dan tulus untuk mencerdaskan anak bangsa di wilayah desanya melalui taman bacaan dan kursus-kursus bagi siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) itu, tak didukung para pelaku pendidikan terutama Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi.

Heni Purwaningsih, saat memberikan les tambahan di Taman Bacaan Ganesha Ilmu kepada KORAN SIDAK mengatakan, pada 7 Agustus 2010 lalu, pihaknya menerima bantuan dari Pasar Modal dengan membangun taman bacaan yang dikelola dirinya bersama suaminya.

"Ya pada 2010 kami mendapat bantuan dari Pasar Modal yang membangun taman bacaan ini, setelah pihak Pasar Modal melakukan kunjungan beberapa kali dan HUT Pasar Modal ke 33, pada saat itu," terangnya.

Menurut dia, sudah banyak siswa-siswi SD hingga SMA yang memanfaatkan taman bacaan yang dikelolanya itu, untuk membaca buku-buku mata pelajaran dan lainnya. Dirinya mengaku, saat ini baru memiliki 2200 buku.

"Kami hanya memiliki 2200 buku, namun tak mengurangi niat para siswa di wilayah ini untuk membaca di taman bacaan yang kami kelola," tuturnya.(bud)

Atap Kelas Ditunjang Bambu, Siswa Belajar Ketakutan PEBAYURAN KORAN SIDAK- Ironis, ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan serta memprioritaskan kwalitas pendidikan, masih saja ada bangunan sekolah yang tidak layak pakai. Seperti yang dialami siswa sekolah dasar negeri (SDN) Sumbersari 03 Kecamatan Pebayuran.

Siswa-siswi terpaksa belajar di ruang kelas yang sudah bolong atapnya.

Kendati dihantui rasa khawatir, mereka (siswa-red) tetap belajar dengan serius. Kondisi tersebut terjadi hampir di setiap ruang kelas.

Bahkan atap yang sudah hancur ditahan dengan bambu. Bangunan SDN Sumbersari 03 tersebut terdiri dari tiga ruang kelas, namun kondis-

inya sudah sangat memprihatinkan dan butuh perhatian serius dari Pemkab Bekasi dalam hal ini Dinas Pendidikan.

Kepala SDN Sumbersari 03, Tatang Sopandi yang didampingi para guru, kepada KORAN SIDAK, mengatakan, kondisi ruangan yang ditunjang menggunakan bambu, karena pihaknya khawatir atap bangunan roboh.

"Memang beginilah kondisi sekolah kami. Setiap ruanga kelas kondisinya sudah rusak berat atapnya bolong serta ditunjang dengan bambu karana kami khawatir jika tidak ditunjang akan roboh," ujarnya.

Dirinya menjelaskan, bangunan sekolah yang terdiri dari 3 ruang kelas harus berbagi dengan ruang kantor

kepala sekolah dan ruang guru. Setiap bangunan dibagi menjadi dua ruang.

"Bahkan kantor pun harus menumpang dengan kelas yang kami sekat menjadi kantor kalau tidak begini kami tidak punya kantor," ungkapnya.

Bangunan yang digunakan saat ini, kata dia, merupakan bangunan kedua, karena bangunan yang pertama sudah rata dengan tanah. Namun bangunan yang roboh tersebut belum juga mendapatkan penggantian (tambah-red).

"Kalau yang digunakan sekarang merupakan unit 2, sedangkan unit satunya yang berdiri sejak tahun 1985 sudah rata dengan tanah dan belum ada bangunanya," jelasnya.

Padahal kata dia, pihak sekolah sudah sering mengajukan profosal

perbaikan sekolah, akan tetapi hingga saat ini belum ada respon. Perlu diketahui SDN Sumbersari 03 memi-

liki murid sebanyak 116 siswa dengan jumlah guru PNS sebanyak 3 orang dan 6 orang tenaga honorer. (ery)

Masih Banyak Lahan Sekolah Negeri Belum Miliki Sertifikat CIKPUS KORAN SIDAK- Sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Bekasi diklaim dan digugat oleh masyarakat yang mengaku pemilik lahan yang di dalamnya berdiri gedung SDN tersebut.

Hal itu diduga akibat kelalaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) yang tidak membuat surat kepemilikan resmi atau sertifikat atas lahan tersebut.

Pemerhati pendidikan, Rochmatillah mengatakan, sudah banyak kejadian mengenai adanya kasus gugatan dari masyarakat yang mengaku pemilik lahan. Namun, katanya, lagi-lagi Dinas Pendidikan maupun pihak sekolah tidak bisa menunjukkan kepemilikan lahan sekolah yang resmi.

"Saya sudah tahu dan mendengar, banyak sekolah yang diklaim masyarakat, namun pihak sekolah

maupun Disdik Kabupaten Bekasi tidak memiliki sertifikat atas kepemilikan resmi lahan yang dipakai untuk bangunan sekolah," ujarnya di ruang kerjanya.

Dalam proses pengklaiman, lanjut dia, membuat pihak Disdik Kabupaten Bekasi terpaksa harus membayar ganti rugi kepada masyarakat, karena tidak memiliki surat resmi tentang kepemilikan tanah tersebut.

"Biasanya, ketika diklaim mas-

yarakat, Disdik selalu kalah. Sehingga mau tidak mau harus melakukan ganti rugi ke pihak masyarakat yang memiliki surat kepemilikan tanah yang sah," ungkapnya.

Apalagi, kata dia, pihak sekolah yang menempati lahan masyarakat, tidak bisa membuat sertifikat, lantaran tidak ada anggaran untuk pembuatan sertifikat di sekolah.

Untuk itu dia menghimbau, agar Pemkab Bekasi segera menginventari-

sir lahan sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi dan segera membuat sertifikat kepemilikan atas lahan tersebut, agar tidak terjadi lagi pengklaiman maupun gugatan masyarakat.

"Enggak mungkin pihak sekolah yang membuat sertifikat, karena tidak ada anggarannya. Makanya, Disdik harus segera membuat sertifikat bagi lahan sekolah yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah," pungkasnya. (bud)

8 EDISI 55 / TAHUN III

Lanjutkan Cita-cita Almarhum Sang Ayah Yakup Bakal Wujudkan Pembangunan Desa Hurip Jaya di Segala Bidang

MENINGKATKAN pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat di desanya, merupakan tekad bulat dan keinginan besar yang didambakan Kepala Desa (Kades) Hurip Jaya, Kecamatan Babelan periode 2015-2021, Muhamad Ta Yakup.

Muhamad Ta Yakup Kepala Desa Hurip Jaya, periode 2015-2021

KADES terpilih pada pemilihan kepala desa (Pilkades) 10 Mei 2015 lalu ini, bakal melanjutkan keinginan almarhum ayahandanya, Marjukih MN (Kepala Desa Hurip Jaya), yang berpesan agar dirinya melanjutkan pembangunan infrastruktur di wilayah Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, yang disaksikan Ibundanya dan sejumlah kerabat lainnya.

“Saya memang telah diberi amanah oleh alamrahum Bapak,

agar meneruskan cita-cita beliau membangun desa baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat Desa Hurip Jaya, yang selama ini masih tertinggal,” terang Yakup, panggilan akrabnya, kemarin.

Menurut pria kelahiran Bekasi 29 tahun silam ini, infrastruktur jalan di desa yang dipimpinnya itu, masih belum menyentuh masyarakat di pelosok wilayah maupun perkampungan, sehingga dipandang perlu untuk segera mengusulkannya ke

dinas/instansi terkait, baik melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan maupun melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi yang ada di daerah pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Babelan, Tarumajaya, Tambun Utara, dan Tambelang.

“Ya akan diusulkan baik melalui musrenbang maupun anggota DPRD Kabupaten Bekasi,” paparnya.

Suami Sadijah binti Sain (26) dan

Disaksikan Bupati dan Wabup Bekasi

ayahanda Sabilah Handayani (6) ini menambahkan, hingga saat ini, di wilayah Desa Hurip Jaya, belum memiliki sekolah menengah pertama (SMP) baik negeri maupun swasta, yang ada hanya Madrasah Tsanawiyah (MTs), itu pun hanya satu sekolah.

Sehingga, kata dia, masyarakat di desanya itu, sangat sulit untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena lokasi SMP, lanjut dia, sangat jauh dari wilayah tersebut.

“Demi meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di wilayah kami, pastinya kami akan mengusulkan adanya SMP, karena sekolah menengah tersebut letaknya sangat berjauhan dengan desa kami. Apalagi SMPN 1 Babelan, yang berada di Desa Babelan Kota,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan peningkatan pembangunan tersebut, sambung Yakup, tentunya tidak lepas dari peran serta masyarakat Desa Hurip yang mau bersinergi dan memberi masukan yang positip terhadap kepemimpinan dirinya dan para staf Desa Hurip Jaya ke depan.

“Saya berharap agar masyarakat Desa Hurip Jaya mendukung berbagai program yang akan kami laksanakan, demi terciptanya harapan dan keinginan bersama untuk memajukan Desa Hurip Jaya di segala bidang,” imbuhnya. (bud/adv)

Agus Sopyan Resmi Jadi Ketua DPC Apdesi Kabupaten Bekasi TAMSEL KORAN SIDAK- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Jawa Barat, Enjoy Rizki, MM melantik dan mengukuhkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Apdesi Kabupaten Bekasi, H. Agus Sopian, SE dan para pengurus, di gedung Osso Sport Center, Grand Wisata, Tambun Selatan.

HADIR Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi, Abdillah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi, H. Obing Fachrudin, para camat, kepala desa dan Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) Kabupaten Bekasi, Zuli Zuklifli untuk menyaksikan berlangsungnya pengukuhan tersebut.

Bupati Neneng Hasanah Yasin dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para pengurus Apdesi yang telah dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua DPD Apdesi Jawa Barat.

“Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Karena salah satu tugasnya dan mensejahtrakan rakyat. Saya sangat mendukung adanya Apdesi,” ujarnya.

Dalam sambutannya Ketua DPD Apdesi provinsi Jabar mengatakan, pelantikan Ketua DPC Apdesi Kabupaten Bekasi semata acara seremonial saja.

Menurut dia, desa-desa di Kabupaten

Bekasi sudah mulai makmur, lantaran Bupati-nya mau membangun dan mensejahterahkan masyarakat desa.

“Desa-desa di Kabupaten Bekasi ternyata sudah makmur, itu artinya Bupati Bekasi mau membangun, mau membantu pembangunan dan kesejahtraan masyarakat yang ada di desa,” ujarnya.

Kepada pengurus Apdesi, Enjoy Rizki menekankan, agar Apdesi bisa bermanfaat untuk para Bupati di seluruh Indonesia dan di bumi nuisantara ini. “Apdesi adalah anak-anak Ibu Bupati,” imbuhnya. (fjr/adv)

9 EDISI 55 / TAHUN III

Sopyan Hadi: Kades Harus Bersinergi Bangun Tamara TAMARA KORAN SIDAK- Pisah sambut Camat Tambun Utara, Sopyan Hadi yang sebelumnya menjabat Camat Tarumajaya, menggantikan Suharto Ariyanto, yang kini menjabat Camat Tambelang, berlangsung cukup meriah dengan penampilan budaya Bekasi yakni, palang pintu, tari dedogeran serta tari Topeng Betawi.

HADIR seluruh Kepala Desa Tambun Utara, Kapolsek Tambun Kompol Ali Zusron, anggota DPRD Kabupaten Bekasi Muhtada Sobirin, tokoh agama dan tokoh masyarakat, budayawan Tambun Utara, dan Karang Taruna, serta sejumlah Kepala desa dari Kecamatan Tarumajaya.

Dalam sambutannya Suharto Ariyanto berharap Camat baru nantinya bisa membangun Tambun Utara menjadi lebih baik.

“Sekitar empat tahun saya menjabat di Kecamatan Tambun Utara, sudah pasti banyak kekurangannya, maka itu saya berharap camat yang baru bisa melanjutkan kinerja yang sudah saya lakukan, dan saya akan menjabat di Kecamatan Tambelang,” paparnya, Kamis pekan lalu.

Sopyan Hadi dalam sambutannya menekankan, agar para kepala desa

bersinergi dengan pihaknya untuk membangun Kecamatan Tamara yang lebih baik. “Saya butuh bantuan para kepala desa, kita bangun infrastuktur yang bagus, kantor desa harus bagus kayak bank, paling tidak itu sudah saya lakukan di Kecamatan Tarumajaya” kata Sofyan.

BERSINERGI DENGAN PENGUSAHA Kepada KORAN SIDAK, Sopyan Hadi mengatakan, dirinya baru akan melakukan pemetaan wilayah, karena harus mengetahui persoalan-persoalan yang ada di Tambun Utara terlebih dahulu, sebelum merumuskan program kerja.

“Ya paling tidak, pemetaan wilayah dulu, nantinya saya akan keliling-keliling ke desa. Di sini kan ada delapan desa, paling tidak mengenal tokoh masyarakat, dan lain-lainnya, jadi saya harus tahu wilayah saya dulu,” ujarnya.

Sopyan Hadi memberikan gamba-

ran bahwa nantinya pemerintah Tambun Utara akan merangkul pengusaha-pengusaha properti yang ada untuk turut membangun dan bertanggung jawab dengan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dikatakan, sepengetahuan dirinya, Desa Karang Satria itu jumlah penduduk paling padat. Ya paling tidak, harus ada pembangunan, bagaimana

kemacetan itu bisa kita urai. Di situ kan ada pengusaha atau pengembang.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab, jangan membangun tanpa ada konsep ke depan. Paling tidak mau membangun infrastruktur di sini.

“Kan ada CSR nya, itu nantinya kita akan coba bersinergi dengan para pengusaha guna pembangunan di sini,” pungkasnya. (and)

Desa Segara Jaya Ikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi TARUMAJAYA KORAN SIDAK- Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Povinsi Jawa Barat, mengunjungi Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi , dalam rangka penilaian tahap awal terhadap kinerja pembangunan masyarakat dan pemerintahan Desa Segara Jaya yang menjadi Wakil Kabupaten Bekasi pada Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahun 2015.

KETUA Tim penilai Lomba Desa tingkat Provinsi Jabar , R Firman N yang beranggotakan delapan orang yang terdiri dari unsur. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jabar ,tim Penggerak PKK, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Dalam penerimaan Tim Penilai, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin didampingi Kepala BPMPD Kabupaten Bekasi, H. Abdillah Majid, Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi dan dan Kecamatan Tarumajaya.

Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dalam sambutannya mengatakan, Desa Segara Jaya sebagai Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2015 dan sekaligus sebagai wakil Kabupaten Bekasi pada Lomba Desa Tingkat Provinsi.

Dikatakan, diawali dari lomba desa tingkat Kabupaten yang dilakukan 23 desa yang mewakili desa 180 desa dari 23 kecamatan, akhirnya tim penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bekasimenetetapkan, Desa Segara Jaya sebagai Juara pertama.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, pemerintah desa harus mampu mendorong tumbuh kembangnya kepedulian serta peran aktif masyarakat terhadap rasa memiliki dan tanggung jawab dalam melaksanakan serta memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

“Upaya pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial, akan tetapi memerlukan langkah-langkah yang bersifat integral dan komprehensif dengan mengembangkan segenap potensi yang ada,” ujarBupati .

Dalam rangka mempercepat akselerasi proses pembangunan khususnya di desa, lanjut Bupati , Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen melaksanakan berbagai kegiatan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, di antaranya melalui perlombaan desa secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkelanjutan.

“Ini dimaksudkan untuk menilai keberhasilan pembangunan desa dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan indikator yang telah ditentukan,” jelas Bupati . (sas/adv)

H. M. Sargan Kepala Desa Segarajaya

10

EDISI 55/ TAHUN III

CIKARANG Job Fair Hanya Seremonial

Peluang Kerja di Kab. Bekasi Masih Sempit TAMARA KORAN SIDAK- Banyaknya pencari kerja (Pencaker) yang merupakan masyarakat asli Kabupaten Bekasi, merasa sangat kecewa dengan peluang bursa kerja (Job Fair) yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bekasi.

PASALNYA, sudah berulang kali mereka mengikuti Job Fair, namun belum juga mendapat pekerjaan yang diharapkan. Padahal secara syarat dan kompetensi, pencaker sudah memenuhi standar yang dibutuhkan perusahaan yang tergabung dalam kegiatan Job Fair. Ironisnya, hingga kini pencaker tersebut masih banyak yang menganggur.

Rahman Dadi (20), salah satu warga Kecamatan Tambun Utara mengatakan, dirinya sangat kecewa dengan adanya Job Fair. Karena dirinya dan teman-temannya di Tambun Utara sudah berulang kali memasukan lamaran kerja ke beberapa perusahaan yang ada di Job Fair, tapi masih menganggur.

“Padahal saya termasuk siswa yang memiliki prestasi di salah satu sekolah lanjutan tingkat atas negeri di Kecamatan Tambun Utara, dan juga mengikuti beberapa kegiatan diklat kompetensi kerja dengan bersertifikat peserta terbaik. Namun sulit mendapatkan pekerjaan, bahkan sudah berulang kali mengikuti lamaran kerja di job fair, tetap tidak mendapatkan pekerjaan,” keluhnya, kepada KORAN SIDAK, Minggu (31/5).

Menanggapi hal tersebut, Camat

Tambun Utara, Drs. Sopyan Hadi, MM membenarkan akan tingginya tingkat usia produktif kerja yang menjadi pengangguran di wilayah Kecamatan Tambun Utara. Dia menyesalkan, kalau ternyata peluang kerja di Kabupaten Bekasi itu terkesan sempit, padahal Kabupaten Bekasi terkenal sebagai wilayah industri, bahkan sampai tingkat se-ASiA. Saat disinggung soal Job Fair yang dilakukan Disnakertrans Kabupaten Bekasi, dirinya menegaskan, Job Fair selama ini dianggapnya tidak efektif untuk menyerap tenaga kerja. Dicontohkan, saat ini masih banyak usia produktif di wilayahnya yang masih menganggur.

Menurutnya, sebaiknya job fair itu dilakukan dengan penyerapan langsung tenaga kerja ke setiap desa yang ada di Kabupaten Bekasi.

“Ya minimal dari 182 desa dan 5 kelurahan, Disnakertrans melakukan menyerapan langsung 3 sampai 5 anak usia produktif kerja per-desa dan itu akan menjadi kerja nyata. Serap saja langsung tenaga kerja ke setiap desa, nantinya kan secara data sudah pasti Disnakertras akan lebih valid.

Jadi kegiatan Job Fair itu akan lebih terlihat menjadi program kerja nyata,” paparnya. (and)

Bahu jalan di Jalan Raya Cibarusah nyaris amblas.

Jalan Raya Cibarusah-Cikarang Nyaris Amblas CIBARUSAH KORAN SIDAK- Jalan penghubung dua kecamatan yakni Kecamatan Cibarusah dan Kecamatan Cikarang Utara nyaris amblas.

Selain itu kabel-kabel yang diduga milik PT Telkom dan pipa PDAM hampir putus, sehingga sangat membahyakan pengguna jalan.

Padahal jalan tersebut sebagai jalur lintas utama kendaraan truk besar menuju lintas Bogor, Bandung serta Kawasan Industri cikarang.

Dengan kondisi demikian, para sopir yang umumnya mengemudi kendaraan truk ekspedisi bermuatan barang tak menyadari resiko yang bakal terjadi apabila jalan tersebut amblas.

Seperti yang diungkapkan salah satu pengguna jalan, Udin. Dia mengatakan, kondisi jalan provinsi yang

berada dekat Perumahan Taman Raya, Kampung Malaka Kecamatan Cibarusah, sangat membahayakan pengguna jalan, karena posisi jalan sudah miring dan hampir amblas digerus oleh air yang berasal dari sungai dan air hujan. ”Bahkan jarak antara bibir jalan pada bahu sebelah kiri badan jalan kondisinya sangat memprihatinkan.

Apabila kendaraan truk ekspedisi bermuatan barang melintasinya badan jalan dikhawatirkan akan ambruk,” terangnya kemarin.

Dikatakan, sebenarnya kalau ditanggapi serius oleh Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi tidak akan rusak seperti ini.

“Yang saya tahu di Dinas Bina Marga manapun pasti ada biaya per-

awatan untuk perbaikan jalan, kok di sini tidak ada perawatannya, dikemanakan uang rakyat itu,“ tandasnya.

Terpisah, Iman Santoso Camat Cibarusah mengatakan, pihak Kecamatan akan segera melayangkan surat ke Dinas Bina Marga Propinsi agar secepatnyaa melakukan perbaikan jalan, karena jumlah pengguna jalan yang melintas di jalur itu hampir setiap hari ramai. Apalagi jika pagi dan sore, karena para karyawan akan berangkat dan pulang kerja.

“Oleh karena itu, saya berharap ke pada Dinas Bina Marga, untuk segera melakukan perbaikan demi lancarnya transportasi yang ada di Cibarusah, karena sebentar lagi pembangunan infrastruktur dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2015 akan segera digelar,” terangnya. (edg)

DPC PDIP Kab. Bekasi Lakukan Wartawan Dilarang Liput Menristek Fogging di Sukawangi SUKAWANGI KORAN SIDAK- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bekasi melaksanakan Minggu bersih di Kampung Pengarengan, Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi, Minggu (24/5).

Minggu bersih yang dilakukan para pengurus dan anggota partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut, selain membersihkan lingkungan di dua dusun yakni Dusun I dan Dusun II Desa Sukadaya, juga melakukan fogging, karena disinyalir banyak bersarang jentik nyamuk yang mengakibatkan banyak warga di lingkungan dua dusun tersebut terserang demam berdarah dengue (DBD).

Hadir Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Meilina Kartika Kadir, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan dari Komisi C, Suriyat, para pengurus dan anggota DPC Kabupaten Bekasi, Pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Sukawangi

dan Ranting, tokoh masyarakat dan masyarakat Kampung Pengarengan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Meilina Kartika Kadir kepada KORAN SIDAK mengatakan, kegiatan Minggu Bersih merupakan kegiatan rutin yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, untuk membantu masyarakat sekaligus mensosialisasikan pola hidup bersih dan masyarakat senantiasa menjaga lingkungan agar tetap bersih.

“Ya ini memang kegiatan rutin DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, nanti akan kita lakukan di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Bekasi agar masyarakat senantiasa menjaga agar lingkungannya tetap bersih,” terang Meilina yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Menurut Meilina, pihaknya sangat mengapresiasi pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi yang dikomandoi Suriyat, yang bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan tersebut. (bud)

CIKPUS KORAN SIDAK- Sejumlah wartawan kecewa, lantaran dilarang pihak Suzuki Cabang Cikarang untuk melakukan peliputan saat kunjungan Menristek untuk peresmian perusahaan tersebut, Kamis (28/5).

Pihak Suzuki melarang wartawan untuk meliput kunjungan Menristek ke perusahaan Suzuki yang terletak di Kawasan Delta Mas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat dengan berbagai alasan.

Padahal, anggota sekuriti di pintu utama sudah mempersilahkan wartawan untuk masuk. Namun setelah sejumlah wartawan berada di dekat lokasi kunjungan Menristek yang jaraknya 3 kilometer dari pintu masuk, tiba-tiba seorang wanita yang diduga sebagai protokoler menghampiri dan melarang serta mengusir sejumlah wartawan saat akan meliput kedatangan menteri.

Didampingi sekuriti Suzuki, wanita setengah baya yang tidak memperkenalkan jati dirinya itu mengatakan, yang diperbolehkan untuk meliput Menteri di kawasan suzuki, tentunya wartawan yang telah diberi undangan.

“Kalau nama dan medianya tidak kami undang, mohon untuk keluar dari lingkungan Suzuki,” ketusnya Terpisah, sejumlah elemen masyarakat dan lembaga dari pemerintahan daerah menyesalkan adanya tindakan dari pihak suzuki yang telah

Lokasi kunjungan Menristek

membatasi wartawan yang hendak melakukan peliputan kunjungan Menristek tersebut. Karena statemen Menristek sangat ditunggu-tunggu masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya yang berdomisili dekat kawasan tersebut. (edg) Masih menurutnya,” selain itu pihak suzuki tidak proaktip terhadap pemerintahan maupun masyarakat setempat seperti adanya acara yang berlangsung kedatangan menteri di hari peresmian wokshop di kawsan, pihak pemerintahan setenpat tidak tau dan tidak merasa di undang padahal dalam perda sudah di atur dan ditentukan mekanismenya untuk pemasangan bendera umbul umbul di jalan ada aturanya namun pihak

sujuki tidak mau mengindah kan peraturan itu ungkap warga yang tidak mau di sebutkan nama*edg Padahal dalam aturan telah diterapkan salah satu produk hukum yang dikeluarkan tahun 2008 berkenaan dengan undang undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukan informasi publik (kip) Di duga pihak suzuki mengangki peraturan pemerintah yang diterakan dalam undang undang (KiP) dengan dalih berbagai komentar, untuk larang wartawan melakukan peliputan terhadap menteri menristek yang berkunjung ke perindustrian kawasan suzuki yang beralamat di kawasan Itik Delta mas Desa sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat.(edg)

EDISI 55 / TAHUN III

11

CIKARANG Dukung Program Pemerintah

KTNA Jaga dan Rawat Saluran Air PEBAYURAN KORAN SIDAK- Untuk mensukseskan program pemerintah pusat tentang ketahanan pangan atau swasembada pangan yang dicetuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Dinas Pertanian belum lama ini telah menggelontorkan anggaran untuk kegiatan pembangunan saluran air.

Tujuan pembangunan tersebut untuk mengairi persawahan milik petani, sedangkan pengerjaannya diserahkan dan dikelola masing-masing kelompok tani (GP3 Mitra Cai).

Asmad salah seorang petani di Kecamatan Pebayuran, mengaku merasa senang dengan adanya pembangunan saluran air yang di kerjakan kelompok tani. Tentunya kata dia, saluran air yang mengairi sawah-sawah para petani kini semakin baik, sehingga dengan dibangunnya saluran air, tentunya para petani akan semakin senang.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Pebayuran, Agus Arip, yang didampingi ketua Gabungan Kelompok Tani, Edy, menjelaskan, kepercayaan yang diberikan pemerintah dalam hal ini Dinas Petanian Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembangunan saluran air yang benar-benar menjadi kebutuhan para petani, akan dilaksanakan sebaik mungkin.

"Kami ini para petani pribumi, pelaksanaan pembangunan akan kami jaga kualitasnya. Bukan hanya itu, kegiatan yang kami kerjakan diawasi dinas terkait serta didampingi anggota Babinsa TNI AD dari Koramil Pebayuran serta Bimaspol dari Polsek Pebayuran," jelasnya. (ery)

Dialiri Pipa BBM Bertekanan Tinggi

TPS Liar di Jalan Raya CBL Sangat Berbahaya CIBITUNG KORAN SIDAK- Bantaran kali yang berada di sepanjang Jalan Raya Cikarang Bekasi Laut (CBL), penghubung antara Kecamatan Cibitung dengan Kecamatan Tambun Utara, hingga saat ini masih menjadi alternatif tempat pembuangan sampah (TPS) liar oleh sejumlah oknum warga.

PADAHAL, pembuangan sampah yang dilakukan oknum warga yang membawa kendaraan pick-up yang berisi sampah warga yang diduga berasal dari sejumlah perumahan di bantaran kali itu, sangat membahayakan.

Karena, di bantaran kali tersebut sudah terpasang pipa bahan bakar minyak (BBM) bertekanan tinggi milik PT Pertamina. Dan PT Pertamina, sudah melakukan peringatan dengan pemasangan plang

“AWAS BAHAYA” di sejumlah titik di bantaran kali CBL tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Rakyat Bersatu (Forbest), Said Saputra membenarkan adanya pembuangan sampah di bantaran kali CBL tersebut.

Dikatakan, pihaknya pun sudah mengetahui kalau pihak Dinas Kebersihan sudah melakukan upaya untuk membersihkan sampah yang

menumpuk tersebut. Namun, kata dia, Dinas Kebersihan, Pemakaman dan Pertamanan (DKPP) hendaknya menindak tegas oknum warga yang telah membuang sampah dan pengelola lokasi tempat pembuangan sampah tersebut.

“Ini kan sangat berbahaya dan jan-

gan dianggap enteng, karena dibawah lahan pembuangan sampah tersebut terdapat aliran pipa BBM. Pihak DKPP hendaknya bekerjasama dengan Satpol PP untuk menertibkan para pembuang sampah sembarangan dan pengelola sampah di bantaran kali tersebut,” tandasnya. (bud)

TPS LIAR: Pembuangan sampah yang dilakukan oknum warga yang membawa kendaraan pick-up yang berisi sampah warga yang diduga berasal dari sejumlah perumahan di bantaran kali CBL.

Dodo Hendra Rosika Pimpin Sertijab Dua Kepala Desa SERBA KORAN SIDAK- Dua Kepala Desa (Kades) terpilih di Kecamatan Serang Baru peiode 2015-2021 melakukan serah terima jabatan (Sertijab) dengan para Pejabat Sementara (PJS) Kades di aula Kantor Kecamatan Serang Baru, di antaranya Kades Sukasari dan Kades Sukaragam, Rabu (27/5).

Sertijab antara Pjs Kades Sukasari, Kucep dengan Kades terpilih M. Sukriya dan Pjs Kades Sukaragam dengan Kades terpilih, H.Enden Saerudin itu dipimpin Camat Serang Baru Dodo Dua Kades terpilih di Kecamatan Serang Baru melakukan Sertijab dengan para Pejabat Sementara Hendra Rusika, MM dan dihadiri Kapolsek Serang Baru, AKP Sukadi dan (PJS) Kades di aula Kantor Kecamatan Serang Baru.

para tokoh masyarakat Kecamatan Serang Baru.

Selain sertijab juga dilakukan serah terima berkas dan alat penunjang lainnya sepertis tempel, kendaraan dinas dan lain-lain.

Camat Serang Baru, Dodo Hendra Rosika, MM mengatakan, sertijab merupakan tahapan acara dari pelantikan 9 kepala desa yang dilantik di Desa Sukaragam oleh Bupati Bekasi, 21 Mei lalu. Jadi, kata Dodo, maka dilaksanakan secara formal sertijab Pjs Kades kepada Kades yang baru terpilih.

“Hal ini penting, karena masa kerja

PjS Kades di mulai dari September - Desember 2014, sehingga ada kurun waktu 5 bulan untuk melaksanakan ADD yakni Januari hingga Mei 2015 ini. ADD harus dipertanggung jawabkan,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, kedua Kades yang merupakan incumben itu mempunyai dukungan dari masyarakat yang sangat kuat, sehingga mendapat hak suara dari masyarakat yang sangat tinggi. Dia berharap, agar kades yang baru saja dilantik bisa meningkatkan kegiatan yang ada di masyarakat dan pemerintah maupun kegiatan pembangunan. (edg)

Bupati Bekasi: BLK Milik Pemkab Bekasi Sudah Bisa Digunakan TAMARA KORAN SIDAK- Keinginan masyarakat Kabupaten Bekasi agar bisa menggunakan balai latihan kerja (BLK) yang dibangun dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tiga periode, di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, bakal segera terwujud. `Hal itu dikatakan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin kepada KORAN SIDAK. “Ya tahun 2015 ini BLK bisa dipakai kok,” terang Neneng.

Disinggung mengenai adanya rumor tentang BLK yang sedang dalam proses hukum pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Neneng mengelak.

“Ah kata siapa, ga ada tuh,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, anggota

Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Suriyat mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan belum digunakannya BLK tersebut. Padahal, kata dia, BLK itu dibangun untuk mensejahterahkan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Kenapa sih belum bisa digunakan, bagaimana bisa mensejahterahkan masyarakat untuk melakukan pelatihan, kalau gedungnya saja sampai saat ini belum digunakan?,” ujarnya bertanya.

Dia juga menanyakan, apakah masyarakat harus menyewa BLK tersebut agar bisa menggunakannya untuk pelatihan yang dibina Disnakertrans kabupaten Bekasi. “Iya kalau enggak bisa, apakah masyarakat harus sewa ke

Pemkab Bekasi,” tandasnya, kemarin.

Masih kata politisi asal PDI Perjuangan ini, pihaknya akan segera mempertanyakan ke Dinas Bangunan (Disbang) maupun Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) yang dia ketahui, kedua dinas tersebut yang membangun gedung BLK tersebut.

“Demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi, terutama di wilayah utara, saya akan segera mempertanyakan ke Disbang dan Distarkim, kenapa gedung BLK tersebut tidak bisa digunakan oleh Disnakertrans,” paparnya.

Menurutnya, BLK yang dibangun menggunakan uang rakyat itu harus bisa digunakan secepatnya, agar Disnakertrans bisa segera melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada

masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkannya.

Ketika dikonfirmasi, Hendrawan Ariady, Kepala UPTD Pelatihan pada Disnakertrans Kabupaten Bekasi membenarkan, hingga saat ini pihaknya belum menggunakan BLK tersebut.

Karena, menurut dia, dinas terkait pada pembangunan BLK tersebut belum melakukan serah terima kepada pihak Disnakertrans.

“Disnakertrans hingga saat ini belum menerima berkas administrasi tentang pemakaian BLK tersebut,” jelasnya.

Bahkan, kata dia, pihaknya belum lama ini telah melakukan upaya untuk membahas secara detail tentang penggunaan BLK tersebut dengan Disbang,

Distarkim, Bagian Hukum dan Bidang Aset serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Namun, tambahnya, hingga saat ini masih menemui jalan buntu.

“Kita sudah berupaya agar BLK tersebut bisa digunakan yakni melakukan rapat dengan pihak terkait, tapi belum ada titik temu,” paparnya.

Sementara itu, informasi dari salah satu pejabat eselon II kabupaten Bekasi yang enggan disebut namanya mengatakan, BLK tersebut masih dalam proses hukum yang ditangani pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

“Sepertinya amsih dalam proses hukum, berbarengan dengan kasus Islamic Center,” terangnya seraya meminta namanya tidak disebut. (bud)

12

EDISI 55/ TAHUN III

CIKARANG DBD Jangan Dianggap Sepele

Puskesmas Ajak Masyarakat Jaga Kebersihan PEBAYURAN KORAN SIDAK- Penyakit demam berdarah dengue (DBD) adalah salah satu penyakit yang sering terjadi ketika musim penghujan tiba.

Musim hujan seperti beberapa waktu lalu merupakan iklim yang sangat kondusif bagi perkembang biakan nyamuk, ditambah lagi dengan pola hidup yang jauh dari pola hidup sehat. Ini disebabkan karena nyamuk akan mudah berkembang biak pada kubangan air yang ada di halaman, pot bunga, maupun got.

DBD merupakan penyakit yang senantiasa ada sepanjang tahun di negeri ini, oleh karena itu disebut penyakit endemis. Untuk itu, jangan anggap sepele sebab penyakit ini karena sangat mematikan.

Penyakit DBD ditularkan melalui nyamuk Aedes Aegepty yang telah menggigit dan menghisap darah penderita DBD. Nyamuk yang menularkan penyakit adalah nyamuk betina dewasa. Jika nyamuk ini menggigit manusia, maka bisa tertular penyakit DBD. Ciri-ciri nyamuk ini adalah warna kaki dan badannya belang putih-hitam bergaris-garis.

Saat ini di wilayah Kecamatan Pebayuran sudah ada 43 kasus DBD sepanjang awal tahun 2015. Sedangkan yang positif DBD ada 15 orang.

Untuk mengantisipasi penyebaran, pihak Puskesmas Pebayuran langsung menangani dengan cara melakukan pogging serta pemeriksaan jentik.

"Yang positif 15, ditangani di pogging dan pemeriksaan jentik. Dari semua kasus tidak ada korban jiwa," kata salah seorang pegawai Puskesmas Pebayuran, Suwarno saat menghadiri acara rapat minggon desa di Desa Karang Patri.

Suwarno menjelaskan, di awal tahun 2015 ini, lokasi terbanyak yang terserang DBD yakni di Kelurahan Kertasari, warga yang terserang DBD sebanyak 7 orang, sedangkan di Desa Bantar Jaya 4 orang, Kertajaya 1 orang, Karang Haur 1 orang, dan Desa Karang Patri 1 orang.

Untuk mempersempit penyebaran DBD, pihaknya berharap agar masyarakat menjaga pola hidup sehat, seperti membersihkan lingkungan agar tidak dijadikan sarang nyamuk. (lee)

Lima Tahun Jalan Tak Diperbaiki

Hambat Roda Perkonomian Masyarakat Cibitung CIBITUNG KORAN SIDAK- Jalan penghubung antar kecamatan, tepatnya di Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung, saat ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan jalan tersebut dirasakan warga sejak lima tahun lalu, karena jalan tersebut belum tersentuh pembanguan infrastruktur perbaikan jalan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

DAMPAK dari kerusakan tersebut, membuat roda perekonomian warga menjadi tidak stabil.Padahal, jalan tersebut sangat penting bagi masyarakat. Jalan tersebut merupakan jalan penghubung antara Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Tambelang.

"Jalan Raya Wanajaya-Cironggeng mengalami kerusakan sudah lima tahun bahkan selama itu belum tersentuh pembangunan. Seharusnya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi selaku pihak eksekutif dapat memperhatikan dan memprioritaskan perbaikan jalan itu," ujar Jaya Naudin, salah seorang tokoh pemuda Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung.

Menurut Jaya, kerusakan jalan tersebut panjangnya sekitar 1,5 kilometer. Dia menuding, kerusakan jalan tersebut diduga akibat banyaknya pembangunan perumahan yang ada

di sekitar wilayah Desa Wanajaya.

"Banyak kendaraan yang mengangkut material bahan-bahan bangunan dengan menggunakan kendaraan besar seperti truck puso," ujarnya.

Sementara itu, Usup salah seorang pedagang di sekitar Jalan Raya Wanajaya-Cironggeng mengatakan, dampak kerusakan Jalan tersebut berimbas pada penghasilannya, lantaran banyak pengendara yang berputar arah.

"Jalan ini rusak, sehingga pengendara memutar arah melewati jalan Bosih Cibitung. Jadi dagangan saya sepi, mas," katanya.

Dampak kerusakan jalan sangat dirasakan oleh masyarakat, mulai dari terganggunya sarana transportasi, bahkan sampai tingkat perekonomian masyarakat. Untuk itu, warga berharap agar dinas terkait segera melakukan perbaikan jalan tersebut. (ted)

Disparbudpora Didesak Lestarikan Situ Bih Bul CIBARUSAH KORAN SIDAKKeberadaan situ atau rawa begitu penting sebagai resapan air, saat hujan turun. Selain itu bermanfaat saat musim kemarau, karena menyimpan resapan air tanah.

Menurut Endang dari LSM Gerakan Masyarakat Peduli Alam Lingkungan (Gempal), pemerintah harus merawat dan segera memperbaiki keberadaan situ dan kebersihan sungai.

Menurut Endang, kondisi Situ Bih Bul yang berlokasi di kampung Cipahlahral, Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, diduga sudah beralih fungsi.

Menurutnya, lebih dari separuh areal situ tersebut berubah fungsi menjadi lahan pertanian, akibat pendangkalan. Dikatakan, Situ Bih Bul yang luasnya 28 hektar, kini yang

tersisa hanya 12 hektar saja, itu pun sudah mengalami pendangkalan.

“Kondisi Situ Bih Bul yang mengalami pendangkalan sangat berdampak pada lingkungan sekitar.

Ketika hujan banyak pemukiman warga mengalami banjir ,karena fungsi situ yang sudah tidak bisa menampung air secara maksimal.

Pendangkalan, kata dia, diperparah lagi dengan adanya pengurugan lahan perumahan yang diduga dilakukan pengembang Perumahan Bhagasasi, dimana sebagian besar lahan situ sudah diurug hampir rata dengan perumahan.

“Saya sangat prihatin melihat kondisi Situ Bih Bul, yang seharusnya dijaga, malah dirusak. Dengan adanya Situ Bih Bul sebenarnya merupakan areal untuk bertamasya serta bermanfaat untuk menggali potensi, terutama masyarakat

Situ Bih Bul

sekitar yang menjual dagangannya jika dikunjungi warga t yang bertamasya atau memancing,” kata dia.

Dia mengatakan, selaku pengamat peduli lingkungan, dirinya mengajak agar para warga menjaga dan melestarikan Situ Bihbul.

Dia mendesak agar Dinas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bekasi

agar segera mengambil tindakan untuk melastarikan Situ Bih Bul, jangan sampai beralih fungsi.

“Dulu Situ Bih Bul ini digunakan untuk tempat warga mengambil air minum dan untuk mengairi sawah.

Tapi kalau sekarang sudah berubah 90 derajat, sebagian digunakan untuk perumahan dan sebagian untuk persawahan,” keluhnya. (edg)

Pengembang Cuek, Warga Perumahan Taman Alamanda Unjukrasa TAMARA KORAN SIDAK- Aksi unjukrasa warga Perumahan Taman Alamanda, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, di gerbang perumahan, menuntut janji pengembang (Developer) Perumahan Alamanda untuk memperbaiki jalan utama mereka yang sudah lama rusak parah.

Komarudin, Ketua Forum Rukun Warga (FRW) Perumahan Taman Alamanda dan Koordinator aksi tersebut, mengatakan, aksi yang dilakukan warga menuntut janji pengembang, PT Bekasi Asri Pemula (BAP) untuk segera memperbaiki sepanjang jalan utama yang sudah lama rusak parah, sehingga membuat resah warga.

“Jalan tersebut adalah satu-satunya akses di sini, sedangkan saat ini kondisinya sudah rusak parah.

Bahkan kalau musim hujan, jalan itu

tidak bisa digunakan warga karena banjir. Sedangkan pihak pengembanghanya janji,” katanya, kepada KORAN SIDAK, Minggu (31/5).

Menurutnya, developer PT BAP, banyak sekali tidak menepati janjinya, padahal dulunya mereka memasarkan perumahan ini. Awalnya mereka berjanji akan menyediakan fasilitas pendidikan, sarana olahraga, kolam renang, taman warga, dan sarana ibadah. Tapi kenyataanya itu tidak ada yang terbukti. Terkait jalan yang rusak parah itu saja, PT BAP terkesan tidak mau bertanggung jawab.

“Warga di sini jelas sudah dibohongi pengembang tersebut, karena komunikasi terakhir kami, dengan mengirimkan surat kepada mereka ditolak, dengan alasan kondisi perusahaan sedang tidak stabil,” kesalnya.

Dikatakan, warga sudah melakukan mediasi dengan pihak pengembang

UNJUK RASA: Kesal tak diperhatikan pengembang, warga perumahan Taman Alamanda unjukrasa di pintu gerbang perumahan tersebut.

yang dilakukan di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi yang difasilitasi oleh Kepala Desa Karang Satria. Namun hingga kini terkesan pihak pengembang tidak mengindahkannya.

“Jika tuntutan kami tidak direspon pihak pengembang, dalam waktu dekat ini kami akan melakukan aksi demo yang lebih besar lagi. Kami akan mendatangi kantor pemasaran mereka dan pasar yang

sedang dibangun mereka, dan informasinya pasar tersebut disinyalir belum memiliki izin,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Karang Satria, H Zaenudin, yang turut turun berbaur dengan warga dengan nada kesal membenarkan kalau pihak pengembang perumahan tersebut i kurang bertanggung jawab.

Pasalnya, selain tidak ada respon untuk memperbaiki jalan yang rusak itu, fasos fasum mereka juga

selalu berpindah-pindah, dan parahnya lagi pembangunan pasarnya juga disinyalir tidak ada izin.

“Pikiran mereka hanya cari untung, tanpa memperdulikan konsumen mereka yang sudah tinggal di sini sekitar 10 tahun sampai ada yang 12 tahun, bahkan terhadap pemerintahan desa saja mereka enggan berkomunikasi, saya berharap Pemkab Bekasi harus bertindak tegas, ya kalau perlu izin mereka jangan di perpanjang lagi atau ditutup aksesnya di wilayah kabupaten Bekasi,” ucapnya keras.

Dalam aksi tersebut, terpantau ratusan warga yang turun di depan gerbang perumahan Taman Alamanda, dan juga dihadiri Camat Tambun Utara, Kepala Desa Karang Satria, serta Kapolsek Tambun beserta jajaran untuk mengamankan aksi tersebut. (and)

EDISI 55 / TAHUN III

13

SELEBRITA Ini Dia Para Peraih Piala PGA 2015 JAKARTA - Malam puncak perayaan Panasonic Gobel Awards ( P G A ) 2015 usai sudah dilaksanakan. Ditayangkan secara langsung oleh RCTI dari Fairmont Hotel, PGA 2015 memberikan 25 piala bergengsi dan piala bersama dalam dua kategori khusus, yakni di kategori Program Religi dan Host Religi.

Secara umum, ajang PGA 2015 meraih kesuksesan. Semua penayangan dan pembacaan nominasi dilangsungkan secara live.

Nama-nama besar yang sukses mendapatkan perhataian masyarakat diapresiasi dengan piala bergengsi ini. Nama almarhum Olga pun turut mendapatkan piala dari kategori Komedian Terfavorit. (net) Berikut daftar peraih piala PGA 2015: 1. Drama Seri 7 Manusia Harimau 2. Kuis dan Game Show Super Deal 3. Infotainment Silet 4. Musik dan Variety Show The New Eat Bulaga! Indonesia 5 Komedi Pesbuker 6. Talkshow Hiburan: Hitam Putih 7. Pertandingan Olahraga: Sportacular 8. Buletin dan Jurnal Olahraga: Kampiun 9. Anak-anak dan Animasi: Hafiz Indonesia Season 2 10. Reality Show: Rising Star Indonesia 11. Berita : Seputar Indonesia (RCTI) 12. Talkshow Berita: Lawyears Club 13. Investigasi dan Majalah Berita : Seputar Indonesia (Feature) 14. Hobi, Gaya Hidup :Mister Tukul 15. Religi: menang semua 16. Film Televisi: Abang Jantan Sempurna 17. Special Event : Dahsyatnya Awards 2014 18. Aktor Favorit Pria : Dude Harlino 19. Aktris Favorit Wanita: Prili Latuconsina 20. Host Program Variety Show dan Entertaiment: Raffi Ahmad 21. Host Quiz dan Gameshow: Uya Kuya 22. Host Infotaiment Program: Feni Rose 23. Host News Program: Michael Tjandra 24. Host News and Information Talk Show: Najwa Shihab 25. Host Sport Program: Ibnu Jamil 26. Host Religi: menang semua 27. Favorite Comedian: Olga Syahputra

Pengacara Robbi Jelaskan Peran Sosok Adel di Prostitusi Artis Jakarta -Seseorang bernama Adel disebut-sebut pengacara Robbi Abbas (RA), Pieter Ell, terlibat dalam skandal prostitusi kelas atas. Apa sebenarnya peran Adel?

"ADEL itu yang meminta klien saya untuk mencarikan target," kata

Pieter ketika ditemui usai mengisi acara 'Rumpi No Secret' di gedung Trans T V, Kamis (28/5/2015) malam.

Pieter juga menjelaskan bahwa Robbi sendiri hanyalah jembatan antara artis dan Adel. Untuk urusan harga yang dipatok Robbi untuk para artis, bukanlah keputusan yang

diambil oleh si mucikari yang sudah ditangkap itu.

"Obie (panggilan akrab Robbi) bukan mucikari. Karena yang meminta artis dan inisiatif harga itu dari si Adel," tambah Pieter.

Pieter juga menyebutkan bahwa Robbi tidak hanya berhubungan dengan satu

sosok Adel saja. Robbi mengenal beberapa orang yang punya tugas sama dengan Adel ini.

"Ada beberapa Adel lainnya.

Adel ini kan baru ketemu setelah lama. Statusnya apakah dia diperiksa sebagai saksi atau tersangka, yang lebih tahu penyidik," tutup Pieter.(net)

Akhirnya! Bella Shofie Buka Suara Soal Jadi

ISTRI KEDUA SURYONO JAKARTA - Sebelumnya, Tata Liem selaku manager Bella Shofie membeberkan bahwa artisnya adalah istri kedua dari pernikahanya dengan Suryono.

Lama dicari-cari, hari ini akhirnya Bella buka suara menyoal hal tersebut. Ia pun mengaku bahagia bisa menjadi seorang istri. Semula ia mengatakan dirinya sama sekali tak tahu kalau akan jadi istri kedua.

"Kalau kemarin kan statusnya belum jadi istri, kalau sekarang sudah jadi istri ya bahagia sekali. Kita nggak akan tahu jodoh, ajal, rezeki di tangah Tuhan semuanya ini kan rahasia Tuhan. Jalani saja dengan sebaik-baiknya dengan ikhlas dan benar," urainya saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (30/5/2015).

Hari ini, Bella menceritakan sang suami tengah berada di rumah istri pertamanya, Ridawati. Hal itu dikarenakan istri pertama Suryono sedang berulang tahun.

"Kak Ridawati kan istri pertama, harus adil membagi waktu. Hari ini suami aku ke tempat kak Rida karena lagi ultah,

tapi besok ketemu," urainya lagi.

Pelantun hits 'Rezeki Anak Soleh' itu mengatakan, hingga saat ini hubungannya dengan istri pertama Suryono berjalan dengan baik. Tak ada yang saling iri satu sama lain.

"Kenapa mau dimadu? Sebenarnya semua orang nggak mau seperti itu. Tapi yang namanya cinta, cinta itu membutakannya, segalanya demi cinta," tandas Bella seraya tersenyum. (net)

Sebenarnya semua orang nggak mau seperti itu. Tapi yang namanya cinta, cinta itu membutakannya, segalanya demi cinta,”

Pakai 30 Baju di Dua Video Klip

Hiara Cleopatra Habiskan Dana Rp 1 M JAKARTA - Hiara Cleopatra sudah merampungkan pengerjaan video klip terbarunya. Tak tanggung-tanggung, dua video klip langsung dikerjakannya.

Memakai baju yang banyak dalam penggarapan video klipnya tersebut, Hiara mengaku menyiapkan dana yang tak sedikit. 30 baju yang dipakai mencapai hingga Rp 1 miliar. Wow! “Satu kostum saja bisa mencapai Rp 25 juta. Jai kalau semua hampir Rp 1 miliar,” katanya kepada wartawan, Sabtu (30/5/2015).

Bukan tanpa alasan, perempuan yang selalu disamakan dengan Syahrini itu menyiapkan dana sebesar itu untuk keperluan video klipnya.

“Karena kita maunya sesuatu yang beda, ingin memperlihatkan karya. Jadi aku ingin bagu semuanya, kostum juga desain sendiri,” katanya lagi.

‘Begal Cinta’ dan ‘Maju Mundur Cantik’ adalah lagu yang sudah dikerjakan video klipnya. bertempat di Cisarua, BOgor, Jawa Barat, Hiara dan tim mengerjakannya dalam hitungan dua kali.(net)

Paman Sindir Sikap Sok Ngartis Istri Krisna Mukti JAKARTA Sejak kasus hamil duluan dibongkar Krisna Mukti, Devi Nurmayanti kalang kabut. Wanita yang dinikahi Krisna setahun silam itu, langsung menggandeng seorang pengacara dan balik menyerang Krisna.

Melihat hal itu, paman Devi, Danoe Noviar ikut angkat bicara.

Danoe rupanya gerah melihat sikap keponakannya yang dianggap sok ngartis dengan menjadi bintang tamu di berbagai acara televisi.

"Menurut saya, disikapinya baik saja. Kalau mau cerai ya cerai. Mau rujuk ya rujuk. Ini kan malah jadi bintang tamu di sana-sini, kalau sudah begini kasihan keluarga," ungkap Danoe Noviar di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (30/5/2015).

Danoe menilai persoalan yang terjadi antara keponakannya dengan Krisna Mukti hanyalah persoalan ko-

munikasi. Ia mengimbau agar Devi bisa menjaga kesabarannya dan tak lantas ikut menyerang balik sang suami."Ini cuma karena nggak ada komunikasi antara mereka dengan baik. Logisnya, Devi berbadan dua pas nikah, bagi saya dengan Krisna mau tanggung jawab, saya terima kasih sudah menutupi aib keluarga," papar Danoe.

"Apapun bentuknya Mas Krisna sudah tutupi (aib). Tapi kan sekarang sudah ketahuan. Devi sendiri harusnya sabar, apalagi nikah bukan karena cinta," tuturnya.

Sebagai orang yang dituakan dalam keluarga Devi, Danoe pun memberikan imbauan. "Saya nggak mau menekan.

Saya cuma pesan jaga nama baik keluarga. Dia bilang iya, dan cuma mau menuntut hak. Cuma dia sampai tiap hari tampil di teve, kan kita yang malu sampai jadi lelucon," sindir Danoe. (net)

14

EDISI 55/ TAHUN III

HOBBIES

Fantastis, Pria Ini Buat Maket Kota Dari Uang Koin Dan Batu Akik Seorang pemuda asal Tiongkok baru-baru ini membuat miniatur dari sebuah kota atau yang dikenal dengan maket dalam kurun waktu yang cukup singkat. Namun kali ini maket buatannya tidak seperti yang biasanya kita temui di mall atau pameran properti pada umumnya.

PASALNYA, maket milik Peiqi tersebut terbuat dari 50 ribu koin dan potongan akik tanpa menggunakan lem.

Selama sebulan, dia mengumpulkan koin kuno ataupun modern dari 11 mata uang yang berbeda untuk membuat model miniatur kota Chongqing yang terletak di barat daya Tiongkok.

Dilansir dari Daily Mail, seniman asal Yongchuan ini bekerja setidaknya 2 jam per hari untuk membuat maket tersebut. Dimulai dari membuat miniatur gedung pencakar langit, jalan raya hingga jembatan.

Saat diwawancara, pemuda 35 tahun itu menjelaskan kepada media mengenai detil dalam maket tersebut.

"Batu akik merah mewakili sungai Yangtze, dan yang hijau untuk sungai Jialing," jelasnya. "Saya harus sangat memperhatikan dengan detil saat membuat

dataran utama termasuk di dalamnya The East Water, Chaotian Gates serta menara Petronas Nanbing dan hotel Sheraton," sambungnya. "Saya menggunakan total 50 ribu koin dari 11 jenis, diantaranya koin Tiongkok kuno dan modern, serta koin mata uang asing."

Peiqi juga menjelaskan bahwa ia dengan mudah mendapatkan berbagai jenis koin tersebut lantaran dirinya bekerja di industri perdagangan koin. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa koin tersebut dibelinya dari para kolektor. Sebagian model maket miliknya itu dikhususkan untuk semenanjung Yuzhong.

Sementara itu, saat para wartawan datang ke rumahnya untuk melihat hasil karya miliknya, ia lantas melarang mereka untuk menyentuhnya.

"Jangan disentuh, nanti runtuh," ujarnya. (net)

LintasUtara

Camat Larang Kades Angkat Sekdes BABELAN KORAN SIDAK- Camat Babelan, Suhup, melarang para kepala desa (Kades) terpilih periode 2015-2021 di wilayah kecamatan Babelan yakni Desa Babelan Kota dan Hurip Jaya untuk mengangkat Sekretaris Desa (Sekdes) yang baru.

“Saya melarang keras kepada Kepala Desa yang baru , agar tidak mengangkat Sekdes lagi. Cukup hanya Sekdes PNS saja,” tegas Suhup dalam sambutannya pada acara serah terima jabatan (Sertijab) dua Kades di Kecamatan Babelan.

Suhup menambahkan, apabila ada pergantian perangkat desa, kades terpilih jangan mengangkat perangkat yang baru, hanya lulusan sekolah dasar (SD). Menurut dia, perangkat desa yang layak diangkat jadi pegawai desa minimal berpendidikan sekolah menengah Libyan Desert Glass

Ini Batu Langka Asal Gurun Afrika yang Sempat Jadi Favorit Firaun BATU ini bernama Libyan Desert Glass (LDG) atau Libyan Gold Tektite.

Disebut demikian karena batu ini hanya bisa ditemukan di sekitar Gurun Pasir Besar Libya-Mesir.

Uniknya, batu ini sempat menjadi batu kesukaan Firaun. Pada salah satu perhiasan Firaun Tutanhkamun yang ditemukan para arkeolog terdapat LDG menghiasi bagian tengah.

Dilansir Amusing Planet, batu ini memang sudah lama dikenal oleh umat manusia. Orang-orang dari zaman Neolithikum mengasahnya menjadi peralatan. Sementara orang-orang Mesir kuno

menjadikan batu ini sebagai permata.

LDG umumnya berukuran kecil, tak sampai sebesar genggaman tangan orang dewasa. Permukaanya terasa halus karena terkikis tiupan angin selama jutaan tahun. Namun LDG terbesar yang pernah ditemukan beratnya mencapai 26 kilogram.

Asal mula terbentuknya batu ini masih menjadi perdebatan di antara para peneliti. Teori yang berkembang antara lain meteorit yang menabrak daerah itu jutaan tahun lalu, batuan kuarsa yang mengalami proses evaporasi, hingga erupsi vulkanik.(net)

pertama (SMP) atau sederajat.

“Kades jangan mengangkat perangkat desa yang hanya lulusan SD, minimal yang berpendidikan SMP,” tandas Suhup, Rabu lalu.

Sementara itu, sertijab kades periode 2015 - 2021 yakni Desa Hurip Jaya dan Desa Babelan Kota di aula Kecamatan Bebelan berjalan lancar. Antara Kepala Desa (Kades) Hurip Jaya terpilih, Muhamad Ta Yakup dengan Peja-

bat (Pj) Kades Hurip Jaya, Ranan.

Sedangkan Kades Babelan Kota terpilih Saidih dengan Edi Suwandi selaku Pj Kades Babelan Kota.

Sertijab dilakukan di hadapan para Ketua Badan Permusyawatan Desa (BPD) kedua desa tersebut, Camat Babelan, Kapolsek Babelan dan Danramil Babelan, yang dihadiri para kepala desa dan lurah se kecamatan Babelan dan tokoh masyarakat. (sas)

Ongen Sangaji Kembali ....

Sambungan dari hal 1 “Copot ini, itu, tidak. Sebab, Ketua DPD bekerja dengan anak buah dan lingkungannya. Ketua DPD akan bekerja dengan semua stake holder,” tegasnya.

Disinggung pula oleh mantan Panglima TNI, banyak isu politik menyesatkan yang beredar di Ibukota. Dimana hal tersebut jangan sampai ikut terjadi dalam sidang Musyawarah Daerah (Musda) II DPD Hanura DKI Jakarta.

“Karena itu saudara-saudara, saya yang menjadi ketua pelaksana dan pimpinan sidang, saya pesankan agar mengarahkan sidang-sidang, sehingga muaranya adalah

pelaksnaan musda yang tertib, aman, bermartabat, dan sukses,” terangnya saat memberikan pidato politik di Musda tersebut.

Dalam Musda Tersebut, M. Ongen Sangaji kembali terpilih memimpin Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DKI Jakarta untuk lima tahun ke depan. Secara Aklamasi Ongen meraih 11 suara yang terdiri dari satu suara DPP dan DPD, enam DPC, dan tiga organisasi sayap. Secara bulat memilih Ongen menjadi ketua lagi.

“Terima kasih atas kepercayaan dari seluruh pengurus Hanura. Ini tentu bukan tugas yang ringan, karena saya meyakini, kader-kader Hanura memasang target yang tinggi terhadap masa depan partai,” ujar Ongen.

Ongen menargetkan dalam Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) 2017 dan Pemilu 2019 mendatang dapat diraih oleh partai Hanura.”Selain meningkatkan program kerja partai pro rakyat dan meningkatkan performa roda organisasi, seperti mencetak kader berkualitas sebanyak-banyaknya,” imbuhnya.

Untuk merealisasikannya, Ongen mengaku memiliki kiat khusus, yakni mengelola hati orang sebaik-baiknya dan tidak sombong kepada siapa pun. Sebab, jika berbicara partai, dia mengaku, berupaya mendekati orang dan mengelola hati orang “Politik mendatang adalah sebuah keniscayaan, dibangun dengan hati,” yakin politikus Hanura itu. (nir)

EDISI 55 / TAHUN III

15

TERUSAN KAPAN PELABUHAN INTERNASIONAL DI BEKASI TERWUJUD ?

Sambungan dari hal 1 tanda-tanda kapan akan dimulai.

Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi sangat berharap dan mendukung wacana tersebut menjadi kenyataan. Namun demikian, mereka berharap adanya dukungan serta “political will” dari Bupati Bekasi selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Bekasi.

Kepada KORAN SIDAK, tokoh masyarakat Kecamatan Babelan, H. Sunaryo mengatakan, masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya di wilayah utara sangat mengharapkan adanya pelabuhan tersebut. Selain dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal berdekatan dengan pelabuhan tersebut, juga dapat meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi.

Dikatakan, konon kabarnya, menurut informasi dari sumber yang dapat dipercaya, pembangunan pela-

buhan yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp 7,6 trilyun itu belum juga dibangun alias mangkrak (saat Bupati Bekasi dijabat Sa’duddin), lantaraninvestornya belum ada.

Namun, sambungnya, yang dia dengar saat ini, sudah ada investor untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut.

“Saat ini, menurut kabar, investornya sudah ada, namun sayangnya, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin belum juga menindaklanjutinya,” paparnya.

Padahal, kata dia, kesepakatan antara Bupati dan DPRD Kabupaten Bekasi sudah diputuskan lima tahun lalu (saat Bupati Bekasi dijabat Sa’duddin). “Kan sudah ada kesepakatan Bupati dan DPRD Kabupaten Bekasi,” tandasnya.

Kini, lanjutnya, masyarakat Kabupaten merasa heran, kenapa hingga saat ini belum juga terealisasi. “Entah apa yang menjadi kendala, hingga saat

Jalan Penghubung....

Sambungan dari hal 1 menuju Bendung Pesiut tersebut sudah banyak yang rusak. Kerusakan terjadi diduga karena rekanan (pemborong-red) mengerjakan tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya (RAB) yang ditentukan. Bahkan, volume ketebalan beton diduga sangat tipis.

"Jalan penghubung baru selesai dibangun sekitar lima bulan yang lalu.

Tapi sekarang kondisi jalannya sudah banyak yang rusak," terang, Lukman salah seorang warga Desa Karang Patri saat ditemui di lokasi.

Padahal, kata dia, saat ini jalan penghubung tersebut banyak dilalui warga. Baik warga yang mau ke sawah maupun anak sekolah.

"Warga kalau melintas jalan ini kan lebih dekat," ujarnya.

Kerusakan yang terjadi pada pembangunan jalan desa Bantarsari-Karang Patri, Kecamatan Pebayuran disinyalir karena lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten

Bekasi.

"Masak sih, baru beberapa bulan dikerjakan sudah rusak. Kalau memang pengerjaannya sesuai dengan spek yang telah ditentukan, hasilnya mungkin tidak akan seperti itu (rusak-red)," tambahnya.

Sementara itu, Hendra Gustar, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karang Patri berharap, agar Bupati Bekasi mengambil sikap tegas, baik terhadap pemborongnya ataupun terhadap petugas dari intansi terkait.

"Bagaimana kualitas pembangunan bisa maksimal, jika mental pelaksana dan pengawas tidak memiliki tanggungjawab," katanya.

Sekedar diketahui, peningkatan jalan tersebut dikerjakan empat rekanan dan terbagi menjadi lima kegiatan (paket-red). Dari lima kegiatan hanya satu paket yang kondisinya masih baik, sedangkan empat paket lainya sudah rusak. Pekerjaan yang sudah rusak diantaranya paket 2, paket 3, paket 4 dan paket 5. Total anggaran keseluruhan sekitar Rp 1,2 miliar. (gus)

Bebaskan Monyet....

Sambungan dari hal 1 terutama anak-anak.

Topeng Monyet, kalau di Jawa Timur disebut “Tanda Bedes”. Monyet ekor panjang merupakan satwa liar yang seharusnya hidup di hutan, bukan di perkampungan. Dan si Monyet ekor panjang Ini termasuk hewan yang tidak dilindungi.

Kita ketahui bahwa Monyet ekor panjang, jika ingin dijadikan sebagai hiburan, maka sebelum diterjunkan, hewan ini harus melalui pendidikan oleh pawangnya yang sangat Keras dan penuh penyiksaan.

Sedangkan aspek lain yang timbul, terutama di sektor kesehatan, monyet ekor panjang dapat menularkan beberapa jenis penyakit kepada manusia di antaranya TBC, rabies dan hepatitis

serta penyakit cacing seperti apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 205 tahun 2012, tentang kesehatan masyarakat dan hewan, bagian kesatu Pasal 83.Mulyadi, Kasudin Pertanian Dan Kelautan Jakarta Pusat mengatakan, memang mungkin saja masih ada Monyet ekor panjang yang berkeliaran lantaran dijadikan sebagai sarana hiburan. Tapi itu hanya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

“Saya yakin praktek seperti itu pasti berakhir. Ditambah dengan digelarnya razia tentang topeng Monyet ekor Panjang Tersebut. Ditambah populasi Monyet Tersebut menurun,” ujarnya Pihaknya mengajak para wartawan untuk ikut mensosialisasikan lewat medianya masing -masing tentang larangan terhadap topeng Monyet tersebut. (ish)

ini masyarakat tidak mengetahuinya,” ujarnya.

Menurut dia, sebenarnya masyarakat Kabupaten Bekasi, utamanya yang berada di wilayah utara Kabupaten Bekasi tentunya sangat mengharapkan agar pembangunan pelabuhan itu segera bisa direalisasikan. “ Masyarakat menanti langkah-langkah kebijakan Bupati Bekasi lebih lanjut, untuk merealisasikannya.

Jangan hanya wacana-wacana saja yang diangkat ke permukaan, namun tidak ada realisasinya,” tandasnya.

Senada dikatakan Kepala Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Muhamad Ta Yakup. Menurut dia, masyarakat di wilayah desa yang dipimpinnya itu sangat mendambakan dan mengharapkan adanya pelabuhan di wilayah utara Kabupaten Bekasi.

Karena, kata dia, dengan adanya pelabuhan tersebut diharapkan dapat merekruit tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar pelabuhan,

terutama masyarakat Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan.

Dia berharap, pembangunan pelabuhan itu secepat mungkin dilaksanakan, karena dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di desanya.

“Saat ini masyarakat kami cukup kesulitan mencari pekerjaan, karena sebagian lahan tambak yang mereka miliki, kini sudah beralih dan dimiliki oleh investor, menjadikan pendapatan masyarakat berkurang. Apabila pembangunan pelabuhan segera dilaksanakan, maka akan mengangkat perekonomian masyarakat kami,” ujarnya berharap.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bekasi, H. Agus Sopyan, SE mengaku, pihaknya sangat mendukung adanya pelabuhan yang rencananya akan dibangun di wilayah Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, pelabuhan terse-

but bisa menyerap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat luar biasa besar. Selain itu, kata dia, efek domino ekonomi akan berkembang dikabupaten Bekasi serta penyerapan tenaga kerja yang sangat besar.

Dengan adanya pelabuhan tersebut, lanjut Agus, bisa dipastikan akan mendongkrak PAD dari sektor pajak cukai.

Berdasarkan data statistik, pajak cukai ekspor impor yang dihasilkan dari Jawa Barat melalui industri yang ada di Jawa Barat bisa mencapai 1,6 triliun per tahun. Sedangkan dari Pemkab dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pajak cukai ekspor impor bisa mencapai 1,2 triliun per tahun yang saat ini masuk ke Pemerintah DKI. Karena loading un loadingnya berada di Tanjung Priok. Apabila Bekasi memiliki pelabuhan sendiri, maka dana pendapatan cukaiakan masuk menjadi PAD Pemkab Bekasi. (bud)

Papan RAB Dijual Rp 300 Ribu Sambungan dari hal 1 pekerjaan, staf yang bertugas selalu menanyakan kwitansi pembelian papan nama dari koperasi," ujar salah seorang kontraktor berinisial JS, kemarin.

Dikatakan JS, jika para kontraktor tidak dapat menunjukkan kwitansi pembelian papan nama proyek dari Koperasi Prima Karya Mandiri, staf yang ditunjuk memberikan RAB dan gambar kerja proyek itu akan mempersulit dengan berbagai alasan.

"Dengan berbagai alasan, staf yang biasa memberikan RAB dan gambar kerja kepada kontraktor itu akan mempersulit. Saya terpaksa membeli papan nama proyek agar dapat saya gunakan untuk memulai pekerjaan," terangnya.

Untuk satu papan nama, kata JS, harganya tidak sama dan disesuaikan dengan harga yang tercantum di RAB. "Satu proyek wajib ada dua papan nama sesuai yang tercantum di RAB. Kontraktor membayar untuk dua papan nama tapi yang diberikan Koperasi Prima Karya Mandiri hanya satu papan nama," jelasnya.

Padahal, lanjut JS, jika membuat sendiri papan nama proyek tersebut di percetakan, harganya tidak lebih dari Rp 25 ribu. "Kalau beli di koperasi satu papan nama proyek harganya antara Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu.

Tapi kalau buat sendiri langsung ke percetakan cuma Rp 25 ribu," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi B DPRD Kota Bekasi mencurigai Koperasi Prima Karya Mandiri menjual papan nama proyek kepada kontraktor yang tidak ada fisiknya.

Kecurigaan wakil rakyat itu karena banyak pengaduan masyarakat terkait banyaknya proyek peningkatan jalan dan normalisasi saluran Disbimarta tidak dilengkapi papan nama.

"Informasi yang saya peroleh, koperasi Disbimarta menjual papan nama proyek kepada kontraktor. Saya curiga papan nama proyek itu tidak ada fisiknya. Artinya, kontraktor hanya menyetor ke koperasi seharga papan proyek sesuai rencana anggaran biaya (RAB)" ujar Wakil Ketua Komisi B, DPRD Kota Bekasi, Maryadi kepada wartawan.

Dasar kecurigaan Komisi B, kata Maryadi, karena hampir semua proyek yang dikerjakan kontraktor rekanan Disbimarta tidak memasang papan nama proyek. "Kalau memang benar-benar membeli papan nama proyek ke Koperasi Prima Karya Mandiri, tentunya pihak kontraktor memasang papan nama proyek," jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Maryadi, walaupun proyek dilapangan yang dikerjakan kontraktor tidak dilengkapi papan nama proyek, namun pengawas lapangan maupun pelaksana teknik (Peltek) dari Disbimarta membiarkan saja tanpa ada tindakan peneguran.

"Logika, kenapa tidak ada papan nama proyek tapi tidak ada tindakan dari Disbimarta. Seolah-olah mereka tidak tahu. Parahnya, tidak teguran kepada kontraktor yang tidak memasang papan nama tersebut," jelas Maryadi.

Jika dikalkulasi secara kasar, Koperasi Prima Karya Mandiri yang disebut-sebut belum mengantongi izin operasional dari Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) itu setiap tahun meraup keuntungan ratusan juta rupiah.

"Kalau satu proyek kontraktor wajib membeli dua papan proyek dengan harga Rp 250 ribu per satu papan nama, kalau dikalikan 3000 proyek berarti ratusan juta hasil dari penjualan papan nama itu," katanya.

Akibat dari banyaknyanya proyek peningkatan jalan dan normalisasi saluran yang tidak dipasang papan nama proyek, tambah Maryadi, banyak pekerjaan kontraktor yang sudah rusak saat ini.

"Banyak proyek yang baru saja selesai dikerjakan, tapi sekarang sudah rusak. Itu karena tidak adanya papan nama sebagai informasi untuk warga yang siapp membantu mengawasi pekerjaan kontraktor," terangnya.

Menurut Maryadi, papan nama proyek itu sangat penting dipasang oleh kontraktor di lokasi pekerjaan.

"Informasi yang tercantum di papan nama proyek juga harus lengkap.

Berapa anggaran, volume, waktu pekerjaan, siapa yang mengerjakan dan lain-lainnya. Hal itu supaya warga bisa membantu melakukan pengawasan," tuturnya.

Namun, jika tidak adanya papan nama proyek dilokasi pekerjaan itu diabaikan dan tidak dianggap penting oleh Disbimarta, patut dicurigai semua tudingan warga dan para stakeholder itu benar.

"Bagaimana tidak curiga kalau papan nama proyek tidak ada dilokasi pekerjaan, tapi kontraktor beli papan nama proyek itu dari koperasi Disbimarta. Ditambah lagi petugas tidak menegur kontraktor," pungkasnya. (ars)

Selaku Narasumber, Kepala Dinas....

Sambungan dari hal 1 Rabu pekan lalu.

Jumpa Pers tersebut, kata Ujang, merupakan jumpa pers pertama kali yang diprakarsai Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Bekasi demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

“Ini sangat penting, karena banyak temuan rekan-rekan wartawan yang harus diketahui Kepala SKPD. Kalau hanya diwakili,sama juga bohomh, karena mereka yang mewakili tidak memiliki kebijakan apa-apa. Namun pertemuan

dalam jumpa pers tersebut hanya dijadikan catatan saja,” tandasnya.

Senada dikatakan Fajar, pengurus Forum Jurnalis Bekasi (Forjusi).

Menurutnya, Kepala SKPD yang ditunjuk Bupati dalam jumpa pers tersebut, hendaknya jangan hanya diwakili para stafnya. Namun kata dia, harus hadir untuk memaparkan kinerja yang dilakukan SKPD yang dipimpinnya, demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Bupati kan sudah menunjuk pejabat eselon II yakni Kepala SKPD sebagai narasumber, sedangkan pe-

jabat eselon III dan IV yakni Kabid dan Kasi hanya sebagai pendamping bukan sebagai narasumber,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bekasi, Iyan Priyatna mengatakan, hal tersebut menjadi evaluasi pihaknya. Kedepan, Iyan berjanji akan menghadirkan Kepala SKPD yang menjadi nara sumber.

“Kita akan upayakan agar Kepala SKPD yang menjadi narasumber pada jumpa pers berikutnya. Ini masukan yang baik bagi kami,” ujarnya. (bud)

16 EDISI 55 / TAHUN III

1 Juni 2015 - 14 Juni 2015