Lemhanas | PROSPEK HUBUNGAN BILATERAL NEGARA TIONGKOK DENGAN REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROSPEK HUBUNGAN BILATERAL

REPUBLIK RAKYAT

TIONGKOK DENGAN

REPUBLIK

INDONESIA DALAM

PERSPEKTIF PEMBANGUNAN NASIONAL TANGGAL 12 - 17 OKTOBER 2014

BERDASARKAN SURAT PERINTAH GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR : SPRIN/778/V/2014 TANGGAL 5 MEI 2014

Kata Pengantar

P

ertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan Rahmat dan Karunia Nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua, terutama Kelompok Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) PPRA LII Lemhannas RI Tahun 2014 dengan tujuan Negara Tiongkok sesuai dengan Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI nomor Sprin/778/V/2014 tanggal 5 Mei 2014, sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam keadaan aman dan lancar. Rombongan telah mendarat kembali di Tanah Air pada hari Jum’at, tanggal 17 Oktober 2014 pukul 15.10 WIB dalam keadaan lengkap. Penulisan Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban peserta atas pelaksanaan kegiatan Kelompok SSLN ke Negara Tiongkok, dan merupakan bagian dari Kegiatan Utama yang wajib dilaksanakan oleh Peserta PPRA LII Lemhannas RI Tahun 2014. Adapun judul laporan yang kami sajikan adalah: SSLN menitikberatkan pada prospek hubungan bilateral negara Tiongkok dengan Republik Indonesia dengan objek peninjauan diarahkan ke China Electronics Technology Group Corporation (CETC), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, National Defence University (NDU), China Institute of Contemporary International Relations (CICIR) dan Chinese Academy of Social Sciences (CASS).

Pelaksanaan dimulai dari tanggal 12 sampai dengan 17 Oktober 2014. Peserta berjumlah 22 orang dengan pimpinan Rombongan Drs. Sukendra Martha, M.Sc, M.App Sc disertai oleh drg. Sri Wahyuni Pujiastuti, M.M selaku Tenaga Ahli-1, Mayjen TNI Y. Eddy Kristianto selaku Tenaga Ahli-2, Brigjen TNI Sudirman Kadir selaku Liasion Officer, Kolonel Inf Sugeng Santoso, S.IP selaku Sekretaris Rombongan, dan Letkol Caj I Wayan Mertadana, M.Sc selaku Staf Umum, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan kepada seluruh peserta sebelum, selama dan setelah melaksanakan SSLN di Tiongkok, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar, aman dan baik.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kami selaku peserta kelompok SSLN Tiongkok menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak pembina, penanggung jawab, pimpinan rombongan, tenaga ahli dan seluruh unsur pendukung, yang dengan segala kearifan dan kesabarannya telah membimbing kami mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran kegiatan yaitu penulisan naskah laporan, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tidak mengenal lelah. Kami menyadari bahwa laporan ini masih perlu adanya masukan untuk perbaikan, oleh karena itu semua masukan, saran dan koreksi yang bersifat membangun guna penyempurnaan naskah laporan ini akan kami terima dengan senang hati dan diiringi ucapan terima kasih.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Supandji, DEA yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan serta memberikan arahan kepada kami dalam melaksanakan SSLN ini agar mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan oleh Lemhannas RI. Akhirnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian laporan SSLN Kelompok Tiongkok, kami sebagai Ketua Kelompok menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam menunaikan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang tercinta. Aamiin YRA.

Jakarta, 22 Oktober 2014 Penyusun

Kelompok SSLN Negara Tiongkok

IV

Daftar Isi

Daftar Isi

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. Umum 2.

Maksud dan Tujuan 3.

Ruang Lingkup dan Sistematika 4.

Metode dan Pendekatan 5. Pengertian-pengertian BAB II LANDASAN PEMIKIRAN 6. Umum 7.

Paradigma Nasional

a. Pancasila sebagai Landasan Idiil

b. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional 8.

Peraturan Perundangan Terkait

IV VI

1

3 5 6 8 9

11 13 14 14

15 15 15 16

BAB III HUBUNGAN BILATERAL NEGARA RRT DENGAN REPUBLIK INDONESIA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 9. Umum 10.

Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara a. Kondisi statis alami (Trigatra) b. Kondisi dinamis (Pancagatra) 11.

Hubungan Bilateral Negara RRT dengan RI 12.

Permasalahan Yang Dihadapi

35 52 64

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 13. Umum 14.

Pengaruh Eksternal 15.

Pengaruh Internal 16.

Peluang dan kendala

69 71 72 78 82

VI

19 21 22 25

Daftar Isi BAB V ANALISA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL NEGARA RRT DENGAN REPUBLIK INDONESIA 17. Umum 18.

Bidang Ideologi 19.

Bidang Politik 20.

Bidang Ekonomi 21.

Bidang Sosial Budaya 22.

Bidang Hankam BAB VI PENUTUP 23. Kesimpulan 24. Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN A. Data Pendukung B. Daftar Nama Peserta C. Gambar Kegiatan Kunjungan

85 87 88 90 92 94 98

101 103 104 106 105

118 119 112

VII

Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina" Nabi Muhammad SAW

BAB I

Pendahuluan

1

umum

embangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional.

Pelaksanaan pembangunan nasional mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat melalui hubungan bilateral antara negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Republik Indonesia (RI).

Sebagai bagian dari komunitas masyarakat dunia, tentunya Indonesia perlu menata pola hubungan di antara negara-negara Asia yang memiliki ruang dan prospektif, dalam kerangka kemajuan pembangunan nasional. Salah satunya menata hubungan bilateral dengan RRT yang telah terjalin dalam kurun waktu tiga dasawarsa terakhir sejak pembekuan hubungan diplomatik di tahun 1967.

Hubungan bilateral kembali pulih pada 8 Agustus 1990, ketika itu Menteri Luar Negeri RRT Qian Qichen dari Tiongkok bertemu Presiden RI Soeharto dan Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas untuk mendiskusikan kelanjutan hubungan diplomatik kedua negara. Pada bulan Desember tahun 1989, kedua negara membicarakan masalah teknis mengenai normalisasi hubungan bilateral dan menandatangani perjanjian kedua negara serta meresmikan “Komunike Restorasi Hubungan Diplomatik�.

Pada sekelumit peristiwa di atas, dilukiskan bahwa keberadaan negara Tiongkok telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada masa lalu di mana kedua negara memiliki pasang surut hubungan bilateral.

Republik Rakyat Tiongkok atau RRT adalah salah satu negara yang memiliki potensi sangat luar biasa dihadapkan dengan beberapa aspek astagatra. Bahkan lebih dari itu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berkembang sebagai suatu kekuatan hegemoni baru di kawasan Asia Timur.

Melalui Keppres No. 12/2014, Presiden SBY Mengganti Istilah Cina dengan Tiongkok

33

BAB I

Pendahuluan

Sehubungan dengan hal di atas, peserta SSLN PPRA LII tahun 2014 telah mengunjungi obyek dan lokasi strategis ke Tiongkok yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI sebagai bagian dari peningkatan pengetahuan dan wawasan terhadap negara RRT yang memiliki karakteristik tertentu dan sebagai negara berpengaruh dalam tatanan kehidupan dunia global. Pada konteks ini, peserta PPRA LII tahun 2014 diharapkan mendapat pembelajaran dan pengalaman yang komprehensif dalam menentukan Kajian Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) di negara RRT dalam upaya peningkatan prospek hubungan bilateral negara Tiongkok dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perspektif pembangunan nasional.

4

BAB I

Pendahuluan

2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang prospek hubungan bilateral Republik Rakyat Tiongkok dengan Republik Indonesia dalam perspektif pembangunan nasional dalam tinjauan astagatra.

b. Tujuan

Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan masukan kepada Pemerintah RI sebagai alternatif dalam mengambil kebijakan terkait prospek hubungan bilateral dan sebagai pertanggungjawaban kelompok Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LII Lemhannas RI Tahun 2014.

5

3 Ruang Lingkup

dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini dibatasi pada halhal yang berkaitan dengan hubungan bilateral Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Republik Indonesia sesuai hasil peninjauan di beberapa lembaga pemerintahan dan swasta di RRT. Di antaranya China Electronics Technology Group Corporation (CETC), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, National Defence University (NDU), China Institute of Contemporary International Relations (CICIR), Chinesse Academy of Social Science (CASS), dengan sudut pandang astagatra.

6

b. Sistematika Sistematika penulisan laporan ini, disusun sebagai berikut: 1

Bab I - Pendahuluan Bab ini menguraikan secara umum hubungan bilateral antara Indonesia dengan RRT, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan, serta pengertian-pengertian.

2

Bab II - Landasan Pemikiran.

Bab ini menjelaskan tentang landasan pemikiran hubungan bilateral antara Indonesia dengan RRT.

3

Bab III - Hubungan Bilateral Negara RRT dengan RI dan Permasalahan yang dihadapi.

Bab ini menguraikan tentang kondisi hubungan bilateral Indonesia dengan RRT dalam tinjauan astagatra, implikasi, dan permasalahannya.

4

Bab IV - Faktor-faktor yang Mempengaruhi.

Bab ini menguraikan kondisi lingkungan strategis global, regional, dan nasional serta peluang dan kendala yang berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia dengan RRT.

5

Bab V - Analisa Bab ini menjelaskan dan menganalisa tentang hubungan bilateral Indonesia dengan RRT dengan sudut pandang astagatra.

6

Bab VI - Penutup.

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

7

BAB I

Pendahuluan

4 Metode dan

Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analitis dengan pisau analisa Ketahanan Nasional. Sedangkan, pendekatan yang digunakan adalah komprehensif dan integral melalui studi kepustakaan, studi strategis luar negeri, dan diskusi dengan beberapa narasumber yang relevan untuk kajian ini.

8

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analitis dengan pisau analisa Ketahanan Nasional.

5 Pengertian-pengertian a Hubungan Bilateral adalah bentuk hubungan kerja sama diplomatik antara satu negara dengan negara lain. b Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya: lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. c Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. d Politik Luar Negeri adalah seperangkat kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negeri yang merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional dan diarahkan serta diabdikan kepada kepentingan nasionalnya. e Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan, ketangguhan serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ATHG dari luar maupun dari dalam hingga dapat mencapai tujuan nasionalnya. f Hubungan perdagangan adalah satu negara (daerah) yang menjadi pusat aktifitas dalam menyebarkan produk perdagangan kepada negara di sekitarnya. g Total Diplomacy adalah penggunaan seluruh sumber daya satu negara yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan dalam kerangka pencapaian tujuan nasional. h Perspektif adalah sudut pandang; pandangan. i Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Lihat UU No: 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pasal 1.

Pandji Soesilo, Loc. Cit.

Modul Ketahanan Nasional, Lemhannas RI Tahun 2014.

http://kbbi.web.id/perspektif

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Pertama, Balai Pustaka tahun 1990.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

9

10

11

Jangan mudah tergelincir dalam saat-saat seperti ini, segala tipu muslihat dan provokasi-provokasi yang tampak atau tersembunyi dapat dilalui dengan selamat, kalau kita waspada dan bertindak sebagai patriot�

Panglima Besar Jenderal Soedirman Jogjakarta, 4 Oktober 1949

12

BAB II

Landasan Pemikiran

6

umum

erkembangan global yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan dunia semakin tanpa batas dengan memunculkan persaingan yang tajam sehingga bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia tidak dapat menutup diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dapat menjadi pemersatu, namun dapat pula menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Bertolak dari hal tersebut, perlu adanya upaya untuk menjaga kelangsungan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam kegiatan studi strategis luar negeri ke negara Republik Rakyat Tiongkok.

Tiongkok adalah bangsa yang berhasil melalui berbagai babak sejarah kehidupannya sampai dengan saat ini (sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak Dinasti Shang (l.k. 1750 SM – 1045 SM), merupakan contoh bagi dasar pemikiran guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Upaya yang dilaksanakan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta negara Republik Indonesia terhadap efek negatif globalisasi harus berdasarkan kepada paradigma nasional, yaitu: Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai landasan visional dan Ketahanan Nasional sebagai landasan konsepsional. Selain itu diperlukan adanya peraturan perundangan yang terkait guna menjaga tetap berlangsungnya persatuan dan kesatuan bangsa serta negara Republik Indonesia.

13

Paradigma Nasional Sebagai negara yang menganut politik luar negeri yang bebas aktif, dalam menentukan sikap dan kebijakan terhadap permasalahan internasional, Indonesia bebas dari pengaruh dan tekanan negara lain, serta tidak mengikatkan diri pada salah satu kekuatan dunia, namun secara aktif memberikan sumbangan pemikiran maupun partisipasi dalam proses penyelesaian konflik, permasalahan dunia internasional demi terwujudnya ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hubungan bilateral Indonesia dengan RRT dijiwai oleh paradigma nasional yaitu Pancasila sebagai landasan idiil, UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional, wawasan nusantara sebagai landasan visional dan ketahanan nasional sebagai landasan operasional, serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terkait.

a Pancasila sebagai Landasan Idiil

Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai luhur yang harus dipedomani dan diaplikasikan dalam menjaga hubungan Indonesia dengan negara lain baik bilateral maupun multilateral. Nilai-nilai luhur Pancasila adalah nilai yang universal, sehingga dapat dijadikan rujukan dan pedoman dalam meningkatkan hubungan bilateral dengan negara lain termasuk antara negara Indonesia dan RRT. Pada intinya setiap negara di dunia tidak menghendaki adanya penjajahan baik penjajahan dalam bentuk fisik, ekonomi, maupun ideologi. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang lahir dari anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hubungan bilateral antar-negara akan langgeng dan mampu meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masing-masing negara, apabila dilandasi dengan sikap saling percaya, hormat-menghormati, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

14

BAB II

Landasan Pemikiran

b UUD NRI Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional Pembukaan UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Kalimat ini secara tegas mengungkapkan posisi Indonesia bahwa bangsa dan negara Indonesia antipenjajahan, antikolonialisme dan antiimperalialisme serta segala macam bentuk penjajahan baik fisik, ekonomi maupun penjajahan ideologi serta penjajahan bentuk lainnya.

Dalam pembukaan tersebut juga dinyatakan bahwa ”… untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kalimat yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 menggambarkan komitmen bangsa Indonesia untuk berperan secara aktif dalam menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia serta mempunyai cita-cita untuk memakmurkan masyarakat dunia.

c Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional

Sebagai landasan visional, wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia, yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan UUD NRI 1945 serta memperhatikan sejarah dan budaya tentang diri dan lingkungan keberadaannya yang sarwanusantara dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi, dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah pada penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Indonesia adalah negara kepulauan yang rentan terhadap infiltrasi dan pengaruh asing. Untuk menjaga kesatuan dan persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia, kerja sama dengan luar negeri khususnya di bidang Iptek adalah salah satu cara untuk membentengi keutuhan, persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia sebagai dasar pencapaian tujuan nasional Indonesia.

d Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional

Ketahanan nasional hakikatnya merupakan kemampuan suatu bangsa dan negara dalam menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) baik dari luar maupun dari dalam, maka konsepsi ketahanan nasional juga harus selalu selaras dan disesuaikan dengan lingkungan strategis yang berkembang, sehingga ketahanan nasional selalu dinamis dan kontekstual, sesuai dengan ATHG yang dihadapi. Tantangan dan ancaman yang datang dari luar, dapat dieliminasi kalau terdapat kerja sama yang baik antara Negara Indonesia dengan negara lain baik dalam kaitannya dengan hubungan bilateral, maupun multilateral.

Pada intinya pelaksanaan kerja sama bilateral dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan yang selaras dengan konsepsi ketahanan nasional. Ketahanan ekonomi, politik, sosial budaya, ideologi, dan pertahanan keamanan haruslah menjadi dasar pijakan pelaksanaan kerja sama antar-negara.

Melalui kerja sama ekonomi, diharapkan perdagangan antara kedua negara makin meningkat. Begitu pula kerja sama antar-parlemen sebagai representasi keinginan masyarakat kedua belah pihak diharapkan mampu membangun dan meningkatkan ketahanan politik. Kunjungan dan kerja sama kebudayaan termasuk kemajuan Iptek hendaknya dibangun untuk meningkatkan hubungan sosial budaya antara dua negara yang melakukan hubungan bilateral.

15

BAB II

Landasan Pemikiran

8 Peraturan Perundangan Terkait

a UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsepsi Ketahanan Nasional.

Ketahanan Nasional adalah kondisi kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara dalam rangka mewujudkan daya tangkal dan daya tahan untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu demikian rupa, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, yakni suatu masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Dalam pasal 1 ayat (2) UU 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri tersebut dinyatakan bahwa kebijakan, sikap dan langkah pemerintah RI dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Jadi kerja sama bilateral maupun multilateral dibangun untuk mencapai tujuan nasional dan menangani atau menyelesaikan permasalahan yang timbul antara dua negara atau lebih.

b UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Dalam UU ini diatur mengenai kebijakan satu pintu dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Kebijakan ini diambil untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan internasional. Dalam pertimbangan UU tersebut dinyatakan bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidangbidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula. Demikian pula hubungan bilateral dengan Negara Tingkok dilaksanakan sesuai dengan dasar pemikiran UU tersebut.

16

c UU Nomor 17 tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

Dalam UU ini ditetapkan visi Indonesia 2005 – 2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Misi pembangunan nasional, khususnya butir 2 tentang penguatan daya saing bangsa dan butir 8 tentang peningkatan hubungan dalam pergaulan dunia internasional dapat menjadi dasar bagi pengembangan hubungan bilateral Indonesia dengan RRT.

d Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

RPJMN 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian nasional. RPJM dapat menjadi dasar bagi pengembangan hubungan bilateral Indonesia dengan RRT.

17

BAB II

Landasan Pemikiran

e Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Indonesia di Luar Negeri

Dalam Keputusan Presiden tersebut dinyatakan bahwa Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di negara penerima dan/atau organisasi internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri pemerintah RI, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional. Keppres tersebut dapat menjadi dasar bagi pengembangan hubungan bilateral Indonesia dengan RRT.

f Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 12

Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967

Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa penyebutan istilah “Tjina/Cina� dalam surat edaran tersebut telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam relasi sosial yang dialami warga bangsa Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa. Pertimbangan lainnya adalah bahwa pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu, pada dasarnya melanggar nilai, prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dan karenanya pula, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

18

BAB II

Landasan Pemikiran

BAB III

Hubungan Bilateral

RRT dengan RI

dan Permasalahan yang Dihadapi

19

Janganlah kau bertanya apa yang diberikan Negara kepada Anda, tetapi tanyakanlah apa yang Anda berikan untuk Negara!"

John F Kennedy

20

BAB III

Hubungan Bilateral

umum egara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berdiri tanggal 1 Oktober 1949.

Negara ini merupakan wilayah daratan dengan bentuk kompak, dengan luas wilayah kurang lebih 9.327.000 km2. Jumlah penduduk RRT sampai dengan akhir tahun 2013 berjumlah 1.357.000.000 orang . Dengan kondisi wilayah yang sangat luas, jumlah penduduk yang sangat besar serta sumber daya alam yang berlimpah, maka dapat digambarkan bahwa RRT merupakan suatu negara yang memiliki potensi menjadi negara adidaya.

Reformasi RRT yang dipimpin Deng Xiaoping, berlangsung sejak tahun 1978 dan merupakan reaksi terhadap kemunduran ekonomi dan pergolakan politik. Revolusi ini telah membawa kemajuan yang sangat pesat terutama di bidang ekonomi. Kini dalam perkembangannya, pertumbuhan ekonomi RRT menjadi pendorong kemajuan di sektor yang lain.

Indonesia dan RRT sejauh ini menikmati hubungan kerja sama strategis yang dijalankan keduanya. Kolaborasi kedua negara secara bilateral dan regional telah menghasilkan sesuatu yang positif, stabil, dan prospektif. Hubungan bilateral kedua negara semakin meningkat dengan ditandatanganinya dokumen Rencana Aksi (POA) pada tahun 2010. POA ini mencakup pembentukan mekanisme dialog bilateral, kerja sama bilateral teknis, kerja sama mengenai isu-isu regional dan internasional, kerangka pendanaan berbagai aktivitas dalam POA, serta mekanisme review. Saat ini kedua negara memiliki komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar US$ 80 miliar pada tahun 2015 mendatang dan menekankan pentingnya hubungan perdagangan dua arah yang kuat, seimbang, dan berkelanjutan .

Sumber Bank Dunia , di unduh dari Kompas tanggal 18 September 2014 Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri RI, “RI-Cina Tingkatkan Hubungan Bilateral�, http://www.tempo.co/read/news/2012/08/10/078422724/RI-Cina-Tingkatkan-Hubungan-Bilateral, diunduh pada tanggal 12 September 2014,

21

BAB III

10 Dinamika

kehidupan berbangsa dan bernegara negara RRT.

Sejarah kuno RRT dimulai 1,7 juta tahun yang lalu dengan ditemukannya Orang Yuanmou dan berakhir sebelum Perang Candu tahun 1840. Periode ini merupakan sejarah masyarakat primitif, masyarakat perbudakan, dan masyarakat feodal. Sejarah modern RRT dimulai sejak Perang Candu tahun 1840 hingga berdirinya negara Republik Rakyat Tiongkok tahun 1949. Periode ini merupakan sejarah masyarakat semikolonial dan semifeodal. Sejarah modern RRT dapat dibagi dalam dua tahap. Tahap revolusi demokratik lama, yaitu sejak Perang Candu tahun 1840 hingga Gerakan 4 Mei tahun 1919. Tahap revolusi demokratik baru, yaitu sejak Gerakan 4 Mei tahun 1919 hingga berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tahun 1949. Berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949 merupakan simbol RRT memasuki masa revolusi sosialisme dan masa pembangunan.

22

Hubungan Bilateral

BAB III

Hubungan Bilateral

23

BAB III

Hubungan Bilateral

Lambang Negara Dalam bahasa Hanzi Tradisional :中華人民共和國國徽 Sebuah gambar yang melambangkan Gerbang Tiananmen, pintu masuk Kota Terlarang dari Lapangan Tiananmen di Beijing, di dalam sebuah lingkaran merah di atas lambang tersebut terdapat lima bintang yang juga ditemukan pada bendera nasional RRT. Lambang Negara Republik Rakyat Tiongkok diumumkan atas perintah Ketua Mao Zedong. Pada tanggal 2 Maret 1991, Sidang ke-18 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-7 mengesahkan Undang-Undang Lambang Negara RRT yang kemudian diundangkan atas perintah Presiden Republik Rakyat Tiongkok dan diberlakukan sejak 1 Oktober 1991.

Bendera Negara Bendera RRT disebut juga “BENDERA BINTANG LIMA” yang diciptakan oleh seorang seniman bernama Zeng Liansong dari wilayah Ruian, Zheji. Ibu kota Negara, pada tanggal 7 September 1949, Sidang Paripurna Pertama Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat RRT menyepakati keputusan untuk menetapkan ibukota RRT di Beiping, penggantian nama Beiping menjadi Beijing mulai berlaku pada hari yang sama.

mata uang Mata Uang Renminbi (RMB) adalah mata uang yang sah di Tiongkok. Bank Rakyat RRT merupakan bank sentral yang mengelola mata uang RMB dan bertugas mendesain, menerbitkan, dan mengedarkan RMB. Satuan mata uang RMB adalah Yuan, pecahan mata uang termasuk Jiao (picis/ketip) dan Fen (sen). 1 Yuan sama dengan 10 Jiao, 1 Jiao sama dengan 10 Fen.

Lagu Kebangsaan Lagu Kebangsaan RRT adalah Mars Para Sukarelawan. Pada tanggal 27 September 1949, Sidang Paripurna Pertama Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat RRT menetapkan bahwa Mars Para Sukarelawan, yang syairnya ditulis oleh Tian Han dan musiknya digubah oleh Nie Er, digunakan sebagai lagu kebangsaan RRT.

Bahasa dan Aksara RRT adalah negara dengan banyak suku bangsa, bahasa, dan aksara. Terdapat 56 suku bangsa, dengan lebih dari 80 bahasa dan sekitar 30 jenis aksara. Secara umum pengelompokan bahasa ada 7 kelompok/family, yaitu Sino-Tibetan, HmongMien, Altaic, Austroasiatic, Kradai, Indo-European, Austronesian. Bahasa yang beragam adalah sesuai dengan keragaman suku/etnis seperti bahasa Mongol, bahasa Han, bahasa Yao dan lain-lain. Bahasa nasional di RRT disebut dengan Putonghua (Mandarin). Selain bahasa nasional terdapat juga bahasa daerah yang biasa disebut dengan dialek. Bahasa Mandarin adalah bahasa dengan jumlah penutur paling banyak di RRT, sekaligus juga menjadi bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia. Bahasa Mandarin juga menjadi satu dari enam bahasa resmi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

24

BAB III

a 1

Hubungan Bilateral

Kondisi Statis/Alami (Trigatra) KONDISI GEOGRAFI a LOKASI

Letak Astronomis dan letak geografis RRT sebagai berikut : (1) Letak Astronomis Wilayah RRT terletak di antara 4째 Lintang Utara (Zengmu Reef Spratly Island) sampai dengan 53째 Lintang Utara (Sungai Heilongjiang Utara) dan antara 73째 Bujur Timur (Heilongjiang dan Wusuli) sampai dengan 135째 Bujur Timur (Dataran Tinggi Plamir wilayah Xinjiang).

Dengan Posisi ini RRT berada pada daerah tropis dan subtropis.

(2) Letak geografis RRT terletak di wilayah Timur Asia bersama-sama Jepang, Korea Utara serta Korea Selatan. Di bagian Timur Negara ini dikelilingi Laut Tiongkok Selatan dan Laut Kuning. b

PERBATASAN DAN TAPAL BATAS

Negara RRT berbatasan langsung dengan 14 negara. Perbatasan darat sepanjang 12.400 mil atau 22.117 km, RRT berbatasan langsung dengan Vietnam 1.281 km, Laos 423 km, Myanmar 2.185 km, India 3.380 km, Bhutan 470 km, Nepal 1.236 km, Pakistan 523 km, Afganistan 76 km, Tajikishtan 414 km, Kirghistan 858 km, Kazhakstan 1.533 km, Rusia (Timur laut) 3.605 km, Rusia (Barat laut) 40 km, Mongolia 4.677 km dan Korea Utara 1.416 km.

25

BAB III

c

Hubungan Bilateral

TOPOGRAFI

Kondisi wilayah RRT sangat kompleks dan bervariasi. Ada daerah dataran yang rendah dan luas, perbukitan yang naik turun, pegunungan dengan puncak yang menjulang tinggi, dataran tinggi yang memiliki kawasan yang luas dengan agak tinggi di atas permukaan laut, cekungan yang tengahnya rendah sedangkan sekitarnya tinggi.

Ditinjau secara keseluruhan, daerah pegunungan lebih luas dari daerah dataran di Tiongkok. Daerah pegunungan lebih dari 2/3 sedangkan daerah dataran kurang dari 1/3 dari wilayah negara. Wilayah yang berada di atas 500 meter di atas permukaan laut sekitar 3/4 dari wilayah negara (di antaranya ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut sebesar 26%), dan wilayah yang tidak mencapai 500 meter di atas permukaan laut sekiar 1/4.

Topografi Tiongkok di bagian barat agak tinggi sedangkan di bagian timur lebih rendah dan dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah dataran tinggi Qinghai-Tibet dengan ketinggian sekitar 3.000-5.000 meter dari permukaan laut. Tingkatan kedua dengan ketinggian sekitar 1.000-2.000 meter, meliputi dataran tinggi Mongolia dalam, dataran tinggi Loess, dataran tinggi Yungui (Yunnan-Guizhou) dan Tarim, Junggar, Sichuan beserta cekungan yang tidak termasuk dataran tinggi. Tingkatan ketiga adalah tiga dataran besar di sebelah timur Daxing’anling, gunung Taihang, gunung Wu dan gunung Xuefeng beserta perbukitan rendah sungai Yangtze dan daerah tenggara. Ketinggian dataran dan perbukitan di atas permukaan laut masing-masing adalah di bawah 200 meter dan 500 meter.

26 26

BAB III

Hubungan Bilateral

Pembagian Wilayah Administratif China

d

WILAYAH ADMINISTRATIF

Pembagian Wilayah Administratif.

Luas keseluruhan RRT adalah 9.327.000 km² dan perairan 270.550 km² atau sekitar 3 persen dari luas daratan. Sedangkan Hongkong SAR seluas 1.092 km² dan Makau SAR 21,09 km². Setiap wilayah administratif tingkat provinsi memiliki singkatan sendiri berdasarkan kenyataan sejarah dan kebiasaan. Tempat kedudukan Pemerintah Rakyat tingkat provinsi disebut ibukota provinsi (Shenghui atau Shoufu), sementara tempat kedudukan Pemerintah Rakyat Pusat disebut ibukota negara (Shoudu). Beijing adalah ibukota RRT. Kini RRT terdiri dari 23 Provinsi, 5 Daerah Otonom, 4 Kota setingkat provinsi, dan 2 Daerah Administratif Khusus, masing-masing adalah: Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Mongolia Dalam, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan, Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Xizang (Tibet), Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang, Hong Kong, Makau, dan Taiwan dengan penjelasan antara lain Provinsi, merupakan sistem administrasi kewilayahan secara umum. Daerah Khusus Ibukota setingkat dengan provinsi karena sebagai Ibukota Negara atau memiliki spesifikasi khusus; Daerah Otonomi, merupakan sistem administrasi kewilayahan berdasarkan klasifikasi masyarakat suku minoritas yang tinggal dalam satu wilayah tertentu; Daerah Administrasi Khusus atau Special Administration Region (SAR) yaitu Hongkong SAR dan Macao SAR. Pemerintah RRT menerapkan kebijakan sistem pemerintahan yang berbeda di wilayah ini yang disebut “One Country, Two System”. Sistem pemerintahan ini menerapkan kebebasan dalam hal politik dan ekonomi guna menjaga investasi yang telah ditanam investor asing semasa kolonial Inggris dan Portugis di Hong Kong dan Makau. Hong Kong dan Makau adalah bagian dari wilayah RRT. Pada 1 Juli 1997, pemerintah RRT memulihkan kedaulatan terhadap Hong Kong yang kemudian ditetapkan sebagai Daerah Administratif Khusus Hong Kong. Pada 20 Desember 1999, pemerintah RRT memulihkan kedaulatan terhadap Makau yang kemudian ditetapkan sebagai Daerah Administratif Khusus Makau.

27

BAB III

e

Hubungan Bilateral

CUACA DAN IKLIM

Iklim di wilayah negara RRT terdiri dari iklim tropis dan subtropis yang mengakibatkan adanya tiga musim, yaitu musim panas, musim hujan serta musim dingin. Suhu udara pada musim dingin sangat dingin, sedangkan pada musim panas sangat panas. Daerah yang paling hangat pada musim dingin terdapat di bagian Selatan atau Barat Daya, sedangkan pada musim panas, daerah yang paling sejuk adalah wilayah Barat Laut. Cuaca di wilayah negara RRT dipengaruhi oleh letak geografinya, sehingga disamping mengalami musim panas dan hujan, di beberapa bagian wilayah mengalami musim dingin. Di bagian Utara, Sungai Yang Tze menjadi garis pembatas resmi membagi daratan RRT menjadi 2 bagian, Utara dan Selatan. Musim dingin di Utara berlangsung dari bulan Desember sampai Maret. Temperatur pada musim dingin di Beijing umumnya sekitar 0ºC dan tidak sering turun salju atau hujan, namun lebih ke utara lagi, temperatur sampai mencapai minus 40ºC. Temperatur Kota Beijing selama musim panas yang berlangsung dari bulan Mei sampai Agustus, dan bertepatan dengan musim hujan dapat mencapai 38º C, namun lebih ke utara lagi, temperaturnya lebih rendah dan curah hujan setiap tahun sekitar 63-70 cm. Di bagian tengah, musim panas di Lembah Sungai Yang Tze berlansung cukup lama dan suhu cukup panas dengan temperatur yang tinggi pada bulan April sampai Oktober. Curah hujan setiap tahun adalah sekitar 76 cm. Pada musim panas, di wilayah selatan sekitar Guangzhou dimulai bulan April dan berakhir bulan September. Temperaturnya mencapai sekitar 38º C. Selain itu, dari bulan Juli sampai bulan September merupakan musim angin topan, sedangkan musim dinginnya pendek yaitu dari bulan Januari sampai Maret dan curah hujan setiap tahun adalah 76 cm. Di bagian Barat Laut, curah hujan sedikit dan sebagai akibatnya udara di daerah ini sangat kering. Meskipun temperatur musim panas dapat melampaui 40º C, tetapi temperatur pada musim dingin dapat turun tajam sampai minus 10º C dan curah hujan setiap tahunnya kurang dari 10 cm.

28

BAB III

2

Hubungan Bilateral

KONDISI DEMOGRAFI a JUMLAH PENDUDUK

Penduduk RRT sampai dengan Juli 2014 diperkirakan berjumlah 1.357.692.576 orang . Jumlah penduduk RRT sekitar 22 persen dari total jumlah penduduk dunia. Negara RRT merupakan negara kesatuan yang terdiri dari 56 suku bangsa, yaitu suku Han, Mongolia, Hui, Tibet, Uygur, Miao, Yi, Zhuang, Buyi, Korea, Manchuria dan lain-lain. Kebijakan politik terhadap semua suku adalah sama dan sejajar . Mayoritas penduduk RRT merupakan suku bangsa Han, dengan persentase 91,59 % (sekitar 1,2 miliar). Sementara 55 suku lainnya disebut sebagai suku minoritas yakni sejumlah 8,41 persen dari total penduduk RRT yang terdiri dari suku Zhuang (16,1 juta), Uygur (8,3 juta), Hui (9,8 juta), Yi (7,7 juta), Tibet (5,4 juta), Manchu (10,6 juta), Miao (8,9 juta), Mongol (5,8 juta), Buyi (2,9 juta), Korea (1,9 juta), Hani (1,4 juta), Dai (1,1 juta), Dong (2,9 juta), Yao (2,6 juta), Kazakh (1,2 juta).

Meskipun populasi suku-suku minoritas lebih sedikit, namun penyebaran mereka di seluruh negara lebih luas, terutama di bagian barat laut, barat daya dan timur laut serta tempat-tempat lainnya. Penyebaran geografis penduduk di RRT tidak merata.

Penduduk di bagian timur lebih padat, tapi lebih sedikit di bagian barat, yang tinggal di daerah dataran lebih padat, sedangkan yang tinggal di pegunungan dan dataran tinggi lebih sedikit. Jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan di RRT sangat berbeda jauh dengan persentase penduduk perkotaan lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk pedesaan.

Sejak tahun 1949, penduduk RRT nonagraris pertumbuhan yang stabil sesuai perencanaan. Peningkatan pertumbuhan penduduk non-agraris akan meningkat dengan pesat, dengan demikian persentasenya dalam jumlah penduduk nasional juga akan mengalami peningkatan. Pada tahun 2000, usia penduduk RRT rata-rata telah mencapai 71,8 tahun. Saat ini sedang terjadi ketidakseimbangan gender di RRT sebagai akibat dari program satu keluarga satu anak.

Bagi keluarga di RRT lebih mengutamakan mempunyai anak atau keturunan laki-laki dari pada perempuan karena alasan tradisi untuk meneruskan nama keluarga dan anak laki-laki yang dapat membantu bekerja di pertanian. Perbandingan komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, laki-laki adalah 686.850.000 jiwa atau sekitar 51.27% dan perempuan adalah 652.870.000 jiwa atau sekitar 48.73%.

The Central Intelligence Agency, “The World Factbook”, https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/geos/ch.html, diunduh pada tanggal 2 September 2014 “Negara Kesatuan Multietnis”, http://indonesian.chinese.cn/chineseculture/article/2011-11/01/content_369839.htm, diunduh pada tanggal 16 September 2014

29

BAB III

Hubungan Bilateral

b PERTUMBUHAN PENDUDUK

Populasi Beijing tahun 2013 lalu sebanyak 21,5 juta jiwa. Namun, menurut petugas pemerintah Tiongkok, tahun ini populasi di Beijing sekitar 30 juta jiwa . Sementara, berdasarkan data National Bureau of Statistics tentang pertumbuhan penduduk pada akhir 2010 menunjukan rata-rata per tahun adalah di bawah 0,57%. Tata cara perkawinan di RRT dilaksanakan berdasarkan struktur keturunan ayah yang menjadi pedoman keturunannya. Hal ini menyebabkan garis keturunan ayah lebih menonjol dibandingkan dengan garis keturunan ibu. c PEMBAGIAN RUANG HIDUP DAN KEPADATAN PENDUDUK. Permasalahan pengendalian jumlah penduduk menjadi fokus utama pemerintah. Daratan RRT dengan luas sekitar 9,327 juta km2, sehingga kepadatan penduduk rata-rata adalah 119 jiwa per km2. Pemerintah RRT menetapkan kebijakan satu anak cukup sudah sejak 30 tahun lalu, menyusul Perang Dunia II yang diwarnai ledakan jumlah bayi di negara berpenduduk terbesar di dunia itu. Kebijakan pengaturan penduduk ini sangat tegas, bagi para pelanggar dapat dijatuhi hukuman denda, atau kehilangan pekerjaan atau dipaksa melakukan operasi sterilisasi. Kebijakan “one child policy� yang membatasi penduduk RRT untuk memiliki hanya satu anak tidak berlaku efektif bagi penduduk etnis minoritas dan penduduk kota di beberapa wilayah. Meskipun demikian, Wakil Ketua National Population and Family Planning Commission (NPFPC) Zhao Baige mengatakan bahwa kebijakan Keluarga Berencana RRT yang diberlakukan sejak akhir tahun 1970-an, berhasil mencegah 400 juta kelahiran dan mendorong perkembangan ekonomi RRT serta memperbaiki kehidupan rakyat. Tingkat harapan hidup telah meningkat secara tajam dari usia 35 pada tahun 1948 telah mencapai rata-rata usia 73 pada tahun 2008. Tingkat kematian bayi telah menurun tajam dari 300 per seribu pada tahun 1950, menjadi 23 per seribu pada tahun 2006.

Punya 30 Juta Penduduk, Ini Cara Beijing Mengatur Kota Tetap Rapi dan Bersih, http://id.china-embassy.org/indo/xwdt/t1187406.htm, diunduh tgl 15 September 2014

30

BAB III

Hubungan Bilateral

Untuk mengontrol urbanisasi, RRT menggunakan sistem hukou (semacam kartu keluarga/pendaftaran penduduk), yang mengambil model dari paspor internal Uni Soviet. Kementerian Keamanan Umum meluncurkan sistem hukou secara nasional pada tahun 1951. Dua tahun kemudian, State Council yang setara dengan kabinet mengeluarkan perintah darurat untuk membendung pindahnya petani dan penduduk desa ke kota besar. Sampai dengan tahun 1958, pemerintah pusat secara ketat mengatur perpindahan penduduk dari desa ke kota. Hukou dibagi menjadi dua jenis yaitu, hukou desa dan hukou kota. Sampai dengan tahun 1964, pemerintah kembali memperbolehkan transfer hukou dari desa ke kota dengan kuota terbatas. Tetapi pada tahun 1975, artikel-artikel yang berkaitan dengan kebebasan untuk bermigrasi dihapus dari konstitusi nasional RRT. Pada tahun 1977, pemerintah menetapkan kuota transfer hukou dari desa ke kota, sebesar 0,15 persen dari jumlah penduduk desa.

Setelah revolusi kebudayaan (1966-1976), diikuti dengan reformasi ekonomi, jutaan pekerja migran, bermigrasi dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Pada saat itu, penduduk kota yang mempunyai hukou kota, diberi jaminan bagian dari ransum makanan, sedangkan penduduk dengan hukou desa tidak. Sistem ransum makanan akhirnya dihapus pada tahun 1993. Pada tahun 2010 diperkirakan, jumlah penduduk desa yang bekerja di kota, yang disebut floating population, berjumlah sebesar 221 juta jiwa. Mereka memiliki hak yang terbatas karena tidak terdaftar di hukou kota dan mereka menimbulkan masalah sosial, seperti dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dalam tiga dekade mendatang, diperkirakan jumlah floating population ini akan bertambah sebesar 300 juta orang, yang akan pindah dari desa ke kota.

Jumlah penduduk RRT yang tinggal di perkotaan terus bertambah besar, karena banyaknya petani/penduduk pedesaan membanjiri kota-kota untuk mencari pekerjaan. Jumlah suku bangsa Han di RRT sekitar 93 persen dari seluruh penduduk RRT. Penyebaran penduduk tidak merata, mayoritas tinggal di kota-kota yang berada di wilayah timur yang tengah marak dengan pembangunan kota.

31

3

SUMBER KEKAYAAN ALAM

a SUMBER DAYA KEHUTANAN DAN PERTANIAN RRT memiliki hasil hutan dan pertanian yang sangat dominan.

Bidang pertanian cukup digalakan oleh pemerintah RRT, mengingat jumlah penduduknya yang sangat besar. Demikian juga hasil hutan berupa kayu, rotan serta hasil lainnya telah dikelola sendiri oleh pemerintah. Hasil laut juga telah dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian negara. Daerah RRT Timur Laut adalah daerah penghasil kayu yang paling utama di Tiongkok. Daerah kehutanan itu terutama terletak di daerah pegunungan Changbai Provinsi Jilin dan daerah Da Xinganling dan Xiao Xinganling di Provinsi Heilongjiang dengan luasnya merupakan lebih 60% luas total wilayah kedua provinsi tersebut. Hasil hutan berupa kayu, rotan serta hasil lainnya telah dikelola sendiri oleh pemerintah.

Pada bidang pertanian cukup digalakan oleh pemerintah RRT, mengingat jumlah penduduknya yang sangat besar.

RRT adalah satu negara dengan mayoritas mutlak penduduknya adalah petani, dan pertanian menempati kedudukan sangat penting dalam ekonomi Tiongkok. Walaupun luas darat RRT mencapai 9,6 juta kilometer persegi, namun areal tanah garapan hanya 1,27 juta kilometer persegi, yaitu hanya merupakan 7 persen areal total tanah garapan dunia, apa lagi tanah garapan RRT kebanyakan terpusat di dataran dan daerah cekung bagian timur yang beriklim “angin musim�. Industri tanaman adalah sektor produksi pertanian yang paling penting di RRT. Tanaman bahan pangan utama RRT adalah padi, gandum, jagung dan kedelai, sedangkan tanaman industri adalah kapas, kacang tanah, rapa, tebu dan bit .

Dewasa ini, RRT menempati peringkat nomor satu dunia dalam bidang produksi bahan makanan, kapas, biji sesawi, tembakau, daging, telur, hasil air tawar dan laut serta sayur mayur. Pada tahun-tahun belakangan ini, pemerintah RRT selalu menjadikan pengembangan pertanian sebagai titik berat pekerjaan, dan terus meningkatkan pemasokan terhadap pertanian, meningkatkan pendapatan petani, dalam rangka setapak demi setapak mewujudkan perkembangan terkoordinasi antara kota dan desa.

Pertanian, http://indonesian.cri.cn/ RRTabc/chapter3/chapter30202.htm, diunduh pada tanggal 4 September 2014

32

BAB III

Hubungan Bilateral

b SUMBER DAYA MINERAL Negara RRT memiliki sumber daya mineral yang melimpah. Sumber daya mineral yang telah diketahui menempati 12% volume total dunia, menduduki urutan ketiga dunia, namun pemilikan per kapita relatif kurang, hanya 58% pemilikan per kapita dunia, menempati urutan ke-53 dunia. Sejauh ini telah ditemukan 171 jenis mineral, dan yang telah diketahui depositnya tercatat 158 jenis (mineral energi 10 jenis, mineral logam fero 5 jenis, mineral logam non fero 41 jenis, mineral logam mulia 8 jenis, mineral bukan logam 91 jenis, dan 3 jenis mineral lainnya). Tiongkok telah menjadi salah satu dari sejumlah kecil negara yang memiliki sumber daya mineral kaya, jenisnya relatif lengkap dan tingkat kekomplitannya relatif tinggi. Dihitung berdasar deposit yang telah diketahui, 25 dari 45 jenis mineral yang utama di Tiongkok menempati tiga urutan terdepan di dunia, di antaranya deposit logam nadir, gips, vanadium, titanium, tantalum, wolfram, bentonit, grafit, natrium sulfat, barit, magnesit dan antimon menempati urutan pertama di dunia.

Distribusi sumber daya mineral Tiongkok sebagai berikut: minyak bumi dan gas alam terutama terdapat di daerah Tiongkok timur laut, Tiongkok utara dan Tiongkok barat. Batu bara terutama di Tiongkok utara dan Tiongkok barat laut.

Besi terutama di Tiongkok timur laut, Tiongkok utara dan Tiongkok barat daya. Tembaga terutama di Tiongkok barat daya, Tiongkok barat laut dan Tiongkok timur.

Mineral timah hitam dan seng terdapat di seluruh negeri. Wolfram, timah, molibdenum, antimon dan nadir terutama tersebar di Tiongkok selatan dan Tiongkok utara.

Mineral emas dan perak terdapat di seluruh negeri, di Taiwan juga terdapat tambang emas dan perak yang penting. Fosfor terutama terdapat di Tiongkok Selatan.

33

BAB III

Sumber daya mineral utama Tiongkok antara lain deposit batu bara, yang menempati urutan pertama di dunia.

Deposit yang telah diketahui di seluruh negeri tercatat satu triliun ton, terutama tersebar di daerah Tiongkok utara dan Tiongkok barat laut, di antaranya deposit di Provinsi Shanxi dan Shaanxi serta Daerah Otonom Mongolia Dalam paling melimpah.

Sumber daya minyak dan gas; terutama terdapat di daerah Tiongkok barat laut, kemudian di daerah-daerah Tiongkok timur laut dan Tiongkok utara serta landasan benua laut dangkal di pantai tenggara. Terhitung sampai akhir 1998, di Tiongkok telah ditemukan 509 ladang minyak dan 163 ladang gas. Deposit geologi akumulatif minyak dan gas alam yang telah diketahui masing-masing 19,85 miliar ton dan 1,95 triliun meter kubik, menempati urutan ke-9 dan ke-20 di dunia. Di antaranya, volume sumber daya minyak dan gas alam di darat masing-masing menempati 73,8% dan 78,4% volume total sumber daya sejenis seluruh negeri, dan telah terbentuk daerah-daerah minyak dan gas Songliao, Teluk Bohai, Tarim, Junggar-Turpan, Sichuan dan Shaanxi-Gansu-Ningxia.

Mineral logam fero yang telah diketahui depositnya antara lain besi, mangan, vanadium dan titanium, di antaranya deposit mineral besi hampir 50 miliar ton, terutama tersebar di provinsi Liaoning, Hebei, Shanxi dan Sichuan.

Semua mineral logam nonfero yang telah ditemukan di dunia terdapat di Tiongkok, di antaranya deposit nadir menempati sekitar 80% deposit dunia, antimon merupakan 40% deposit dunia, dan mineral wolfram merupakan 400% total deposit negara-negara lain di dunia .

Sumber daya mineral, Indonesian.cri.cn/chinaabc/chapter1/chapter10302.htm, diunduh tanggal 17 september 2014

34

Hubungan Bilateral

BAB III

Hubungan Bilateral

b Kondisi Dinamis (Pancagatra) 1

KONDISI IDEOLOGI

Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit.

Sistem politik suatu negara sangat mempengaruhi kemajuan negara tersebut. Begitu pun di RRT. Sistem politik RRT yang lebih condong menerapkan ideologi komunis telah memberikan warna tersendiri bagi negara tirai bambu tersebut. Maka inilah barangkali yang membedakan komunisme RRT dengan komunisme di Korea Utara, Vietnam, Kuba atau Komunisme Uni Soviet lama. Ideologi komunisme di RRT agak lain dari Marxisme-Leninisme bekas Uni Soviet, yakni menyatukan berbagai filsafat kuno dari RRT dengan Marxisme yang kemudian disebut sebagai Maoisme yang digagas oleh Mao Zedong. Sementara Deng Xiaoping yang dianggap sebagai pemimpin pragmatis, mencoba membangun RRT dengan cara yang modern, bertahap, dan tidak revolusioner. Tiongkok merupakan negara otoritarian terbesar di dunia dan Partai Komunis Tiongkok memegang kekuasaan dan peranan penuh terhadap negara tanpa tandingan dari pihak manapun.

35

BAB III

2

Hubungan Bilateral

KONDISI POLITIK

Tahun 2012-2013 merupakan tahun yang memaknai transisi pucuk kepemimpinan RRT. Dimulai dengan penyelenggaraan Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok (PKT) ke-18 yang telah diakhiri pada tanggal 14 November 2012. Hasil utama yang disampaikan adalah pemilihan Komite Sentral ke-18 PKT yang berjumlah 205 orang anggota tetap dan 171 anggota pengganti. Capaian penting lainnya adalah pengesahan amandemen Konstitusi PKT yang dirancang oleh Sidang Pleno ke-8 Komite Sentral ke-17 PKT tanggal 1 - 4 November 2012. Amandemen yang dilakukan adalah memasukkan konsep pemikiran “Pembangunan Secara Ilmiah” sebagai salah satu panduan kerja PKT bersama dengan Marxisme-Leninisme, Pemikiran Mao Zedong, Teori Deng Xiaoping dan konsep “Tiga Keterwakilan”. Dengan demikian, pemimpin PKT generasi keempat terutama Presiden RRT/Sekjen PKT Hu Jintao telah mewariskan suatu ideologi seperti tradisi dari generasi-generasi pemimpin terdahulu. Selain itu, masalah pemberantasan korupsi juga menjadi fokus penting dalam resolusi amandemen Konsitusi PKT. Pemberantasan korupsi telah dilaksanakan dan hampir mencapai 3.000 orang pejabat Pemerintah di berbagai tingkatan telah dihukum dengan tujuan untuk meningkatan integritas anggota PKT melalui penegakan displin yang lebih keras dan pengetatan peraturan PKT sebagai hasil respon Pemerintah terhadap aspirasi masyarakat dalam rangka menghormati demokrasi. Amandemen konstitusi juga menyebutkan mengenai masalah ekologi dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya RRT. Hal ini menegaskan komitmen PKT/Pemerintah RRT untuk makin memperhatikan masalah lingkungan hidup dalam pembangunan.

Pada sidang Pleno ke-1 Komite Sentral ke-18 PKT, telah dilaksanakan pemilihan anggota Komite Sentral.

Agenda utama Sidang Pleno ke-1 adalah pemilihan anggota Politbiro yang kemudian memilih anggota Komite Tetap Politbiro PKT sebagai badan pengambil keputusan tertinggi (para Naga). Presiden RRT/Ketua PKT Hu Jintao telah menetapkan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Komisi Militer Pusat (KMP) PKT dan Xi Jinping ditunjuk menjadi penggantinya di Sidang Pleno ke-1. Langkah ini membuka paradigma baru transisi kepemimpinan yang sebelumnya Jiang Zemin bertahan sebagai Ketua KMP selama 2 tahun setelah turun dari jabatan Presiden RRT/Ketua PKT di tahun 2002.

A Pada tanggal 15 November 2012, RRT telah mengumumkan para pemimpin baru (Anggota Komite Tetap Politbiro RRT) generasi kelima yang saat ini mengalami pemangkasan dari 9 anggota menjadi 7 anggota yaitu:

Xi Jinping

Li Keqiang

Head of RRT’s Communist Party (Maret 2013)

Perdana Menteri RRT (Maret 2013)

F

G

C

D

Zhang Dejiang

Yu Zhengsheng

Liu Yunshan

Wang Qishan

Zhang Gaoli

Head of National People’s Congress

Head of Chinese People’s Consultative Conference

Head of Propaganda Department

Secretary of the Central Commission for Discipline Inspection

Executive Vice Premier

36

E

B

BAB III

Hubungan Bilateral

Proses alih kepemimpinan PKT yang beranggotakan 82,7 juta kader secara teoritis dilakukan berjenjang (bottom-up). Namun dalam prakteknya sangat kompleks, penuh kerahasiaan, tertutup dan keputusan akhir dipegang secara kolektif oleh anggota ‘9 Naga’. Para elit politik PKT juga melakukan konsultasi dan dukungan dari para senior partai, termasuk di antaranya adalah Jiang Zemin (berusia 86 tahun dan diberitakan kesehatannya semakin menurun).

Perampingan (7 orang) Anggota Komite Tetap Politbiro RRT yang terjadi dalam tubuh PKT selama setahun terakhir ini menggambarkan situasi PKT ‘at a cross road’. Kemajuan pembangunan sosial ekonomi yang dinikmati RRT selama ini tidak saja berdampak positif, tetapi juga rentan terhadap berbagai kerawanan sosial dan politik. Tantangan seperti pemberantasan korupsi, kepincangan pembangunan antara wilayah Timur (maju) dan wilayah Barat (terbelakang), reformasi politik dan ekonomi, peran NGO dan media, one-party-rule versus demokrasi, balancing antara ‘assertive and cooperative foreign policy’ (merujuk pada hubungan RRT-Filipina; RRT-Vietnam dan RRT-Jepang) dan masih berlanjutnya krisis keuangan global menjadi ‘pending matter’.

Setelah peristiwa ‘Tiananmen Square’ 1989, PKT memberlakukan kebijakan baru yaitu menetapkan batasan masa kepemimpinan hanya untuk 2 (dua) periode dan penetapan batas usia 68 tahun untuk dapat menjabat suatu jabatan. Dengan mekanisme kepemimpinan tersebut, paling tidak dalam setiap 10 tahun sekali akan berlangsung alih generasi kepemimpinan, baik di partai maupun di pemerintahan yang berkesinambungan.

37

BAB III

Hubungan Bilateral

Presiden RRT saat ini, Xi Jinping adalah politisi yang akrab dengan dunia usaha, sangat memperhatikan kepentingan sektor swasta, mendorong percepatan liberalisasi investasi asing dan akan mengembangkan Shanghai sebagai pusat keuangan dan industri kapal. Xi yang dekat dengan kalangan militer diperkirakan akan bersikap lebih berani dan tegas dibanding pendahulunya (Hu-Wen yang kompromis), sehingga banyak kalangan berpendapat bahwa di bawah Xi Jinping, RRT akan lebih ‘firm’ dalam menyikapi isu-isu sensitif, terutama isu Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur. Sementara Li Keqiang, cenderung akan sejalan dengan pola kebijakan populis seniornya yaitu Hu Jintao dan Wen Jiabao yang akan mengedepankan program-program kesehatan, kesejahteraan sosial dan clean energy bagi para pemimpin baru RRT tersebut.

RRT kini telah tumbuh berkembang sedemikian majunya sehingga memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya baik politik, militer, ekonomi maupun budaya ke kawasan dan ke luar kawasan.

Oleh karenanya, pergantian kepemimpinan di RRT kini tidak saja berdimensi nasional tapi juga regional dan global sehingga memerlukan perhatian cermat agar kepentingan RI dalam hubungannya dengan RRT tidak dirugikan.

38

BAB III

Hubungan Bilateral

KONDISI EKONOMI

3

Masa lima tahun terakhir merupakan periode yang luar biasa dalam pembangunan RRT, khususnya di bidang ekonomi. Di tengah terjadinya krisis keuangan global, RRT masih mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Beberapa prestasi yang dicapai oleh RRT antara lain:

Masa lima tahun terakhir merupakan periode yang luar biasa dalam pembangunan RRT.

a

Kenaikan GDP dari US$ 4,2 triliun menjadi RMB 8,3 triliun yang menempatkan RRT di peringkat kedua secara global setelah Amerika Serikat.

b

Kenaikan pendapatan pemerintah dari US$ 822 miliar menjadi US$ 1,88 triliun dengan penambahan lapangan kerja sebanyak 58,7 juta.

Di bidang infrastruktur, selama periode lima tahun, pemerintah telah berhasil membangun lebih dari 18 juta unit rumah bersubsidi dan perbaikan 12 juta unit rumah di daerah pinggiran. Di samping itu, RRT telah berhasil membangun 19.700 km jalur kereta api, dan sepanjang 8.951 km adalah jalur kereta api cepat. Pemerintah RRT juga telah membangun 609.000 km jalan baru, dengan 42.000 merupakan jalan tol, yang menambah panjang

39

jalan tol secara keseluruhan menjadi 95.600 km. Lebih lanjut, juga telah dibangun 31 bandara dan 602 pelabuhan untuk 10.000 ton kapal serta pembangunan proyek besar untuk mengalirkan gas dan listrik dari barat ke timur.

Salah satu kunci keberhasilan Pemerintah RRT dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah krisis global adalah penerapan kebijakan fiskal yang pro-aktif, kebijakan easy moneter, penerapan kebijakan finansial secara penuh, peningkatan belanja pemerintah dan membuat pengurangan pajak secara struktural.

Di samping itu, juga dilakukan penyesuaian giro wajib minimum dan suku bunga untuk mempertahankan pertumbuhan yang tepat dalam suplai uang dan kredit. Dalam merespon tren perubahan makro ekonomi, pemerintah juga secara tepat mengintensifkan implementasi kebijakan, mengurangi daya dorong dari kebijakan stimulus secara tepat waktu, dan mengimplementasikan kebijakan fiskal pro-aktif dan kebijakan moneter yang hati-hati. Dalam upaya untuk mempercepat penyesuaian struktur ekonomi dan mengembangkan kualitas serta kinerja pembangunan ekonomi, pemerintah telah melakukan serangkaian upaya untuk mendorong permintaan domestik. Sebagai hasilnya, kontribusi permintaan domestik terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat.

Di bidang industri, RRT melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan transformasi sektor industri yang akhirnya menjadikan industri manufaktur RRT terbesar di dunia, dengan pertumbuhan nilai tambah tahunan rata-rata mencapai 13,4 %. Hal ini sekaligus menjadikan manufaktur teknologi tinggi sebagai pilar utama ekonomi RRT. Di samping itu, pada periode lima tahun ini, industri strategis termasuk clean energy, konservasi energi, perlindungan lingkungan, teknologi komunikasi dan bio-medicines telah tumbuh dengan cepat. Kontribusi sektor jasa terhadap GDP juga meningkat sekitar 2,7 % dan membuat sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak dari sektor lain.

Perdagangan internasional RRT dalam kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 12,2 % per tahun dan RRT menempati peringkat kedua negara perdagangan terbesar dunia. RRT telah menjadi pengekspor terbesar dunia dan kontribusinya terhadap pasar internasional juga meningkat lebih dari 2 percentage point dibandingkan tahun 2007. Untuk investasi, selama lima tahun pemerintah telah menggunakan investasi asing sebanyak US$ 552,8 miliar serta untuk mendorong ekspansi pengusaha RRT ke luar negeri, pemerintah menerapkan strategi “Go Global�. Outbound direct investment RRT naik dari US$ 24,8 miliar di tahun 2007 menjadi US$ 77,22 miliar di tahun 2012, dengan pertumbuhan per tahun mencapai 25,5 %. Jumlah ini sekaligus menjadikan RRT sebagai salah satu sumber investasi utama dunia.

Kebijakan-kebijakan yang diambil tersebut telah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini sebagaimana terlihat dari indikator makro ekonomi RRT yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial RRT masih berada pada kondisi yang baik. Kecepatan pertumbuhan masih berada pada jangkauan target yang ditetapkan pada awal tahun ini dan meskipun pertumbuhan cenderung melambat, namun situasi cenderung lebih stabil.

Untuk tahun 2013, perekonomian RRT secara umum stabil, yang ditandai dengan total GDP sebesar RMB 56,9 triliun (US$ 9,4 triliun) dengan pertumbuhan sebesar 7,7 %. Lebih lanjut, pemerintah juga berhasil menjaga tingkat inflasi di kisaran 2,6% dan tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,1% dengan penambahan lapangan kerja sebanyak 13,1 juta. Tahun 2013 juga mencatat keberhasilan RRT dalam bidang ekspor impor yang ditunjukkan dengan volume ekspor-impor yang melebihi US$ 4 triliun. Perekonomian negara-negara berkembang di Asia Timur akan tumbuh 6,9 persen pada 2014 dan tahun depan. Pertumbuhan ini turun dari sebelumnya sebesar 7,2 persen pada 2013. Prediksi pertumbuhan ekonomi RRT akan melambat menjadi 7,4 persen pada 2014 dan 7,2 persen pada 2015. Hal ini karena pemerintah Tiongkok mengusahakan perekonomian yang lebih berkelanjutan dengan kebijakan yang mengatasi kerentangan keuangan dan kendala struktural .

Keberhasilan Pemerintah RRT dalam bidang ekonomi tersebut antara lain didasarkan pada beberapa upaya efektif yang dilakukan untuk merespon tantangan dan kesulitan yang dialami negara ini tahun lalu. Beberapa hal yang dilakukan antara lain adalah melalui memperdalam reformasi dan opening up sebagai cara memajukan pembangunan ekonomi. Strategi ini diambil oleh pemerintah untuk menghadapi perkembangan global dan domestik yang cukup kompleks.

Pertumbuhan Ekonomi China Kembali Melambat pada 2015, diunduh pada 6 Okt 2014 pkl 11.17 Wib, dari http://bisnis.liputan6.com/read/2114787/ pertumbuhan-ekonomi-china-kembali-melambat-pada-2015

40

4

KONDISI SOSIAL BUDAYA

Jumlah penduduk RRT yang mencapai lebih dari 1,3 miliar (sekitar 20% dari penduduk dunia), belum termasuk Hong Kong, Macau dan Taiwan. Tantangan demografi yang dihadapi RRT saat ini antara lain populasi yang menua, ketidakseimbangan sex ratio (3 orang laki-laki : 1 orang wanita) dan tingginya tingkat cacat lahir di wilayah tertentu. Pertumbuhan penduduk di RRT akan terus meningkat tajam mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2040. Sebanyak 40,7 juta penduduk Tiongkok hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan per orang setahun sebesar 1.196 yuan atau US$ 180. Untuk itu, Pemerintah RRT menyusun rencana program pengentasan kemiskinan 10 tahun ke depan.

Reformasi sistem pendidikan telah disahkan dan diberlakukan pada 29 Juli 2010 dengan tujuan menjadikan RRT sebagai negara yang kaya dengan manusia berbakat, memperluas kesempatan pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam sepuluh tahun ke depan (2010-2020), anggaran pendidikan akan dinaikkan menjadi 4% dari GDP. Menurut data statistik Kementerian Pendidikan RRT, jumlah mahasiswa Tiongkok yang belajar ke luar negeri tahun 2009 sebanyak 229.300, naik 27,5 persen. Jumlah pelajar asing di RRT sejak 1949–2009 telah mencapai 1,69 juta pelajar dari 190 negara. 68% pelajar tersebut berasal dari Asia, 15% dari Eropa, 10,7% dari Amerika, 5% dari Afrika dan 1,1% dari Oceania. 10 negara dengan jumlah mahasiswa terbanyak adalah Korea, AS, Jepang, Vietnam, Thailand, Rusia, India, Indonesia, Kazakhstan dan Pakistan. Dalam rencana pendidikan jangka panjang 2010–2020, RRT akan menjadi daerah tujuan belajar terbesar di Asia, dengan target 500 ribu pada tahun 2020.

41

BAB III

Hubungan Bilateral

Pemerintah RRT mengeluarkan pedoman kebijakan nasional untuk meningkatkan dukungan keuangan bagi industri budaya nasional di Tiongkok yang melibatkan inovasi budaya, produksi film, publikasi, iklan, hiburan, pameran, digital dan animasi. Saat ini, RRT merupakan negara yang kaya akan warisan budaya dengan 29 kategori warisan budaya yang termasuk dalam daftar ICH UNESCO. Industri pariwisata RRT mengalami pertumbuhan yang fenomenal, termasuk outbound tourism.

Jumlah wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke luar negeri (outbound tourist) tahun 2013 diperkirakan mencapai 97 juta (2011: 70 juta, 2010: 54 juta, 2009: 47 juta). Dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar wisata RRT saat ini, UNWTO (World Tourism Organization) memprediksi RRT akan menjadi sumber turis internasional terbesar di dunia pada tahun 2020. Sedangkan CNTA sendiri optimis bahwa jumlah outbound tourist Tiongkok akan mencapai 100 juta pada tahun 2015. Pengeluaran wisatawan Tiongkok tahun 2012 di luar negeri diperkirakan mencapai US$ 102 miliar, menjadikannya sebagai salah satu ‘the biggest spenders’. Tujuan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan Tiongkok adalah 10 negara ASEAN, Australia dan Taiwan.

Internet yang penggunanya terus meningkat dan menjadi salah satu sorotan Pemerintah RRT. Pasca kasus kerusuhan Xinjiang, situs-situs yang berpotensi mengganggu keamanan dan stabilitas nasional RRT, seperti Facebook, Twitter, dan blog diblokir. Media terus dihimbau untuk meningkatkan publikasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan rencana pembangunan di Tiongkok selama lima tahun ke depan dan mempromosikan pengembangan ilmu pengetahuan dan transformasi pola pertumbuhan ekonomi bangsa.

Pemerintah RRT juga semakin agresif membangun kerajaan media massa. yang berorientasi pasar dan mendorong perusahaan penerbit berinvestasi ke luar negeri. Khusus untuk investasi ke luar negeri, dimaksudkan agar informasi mengenai RRT dapat lebih berimbang dan positif dibandingkan saat ini yang banyak bersumber dari media barat.

RRT cenderung mengutamakan pendekatan sosial budaya dan pembangunan ekonomi dalam upaya deradikalisasi terhadap isu terorisme dan separatisme. Saat ini eskalasi gerakan radikalisme, separatisme, dan terorisme di RRT terdapat kecenderungan meningkat, dengan timbulnya peristiwa/aksi terorisme di Beijing, Kunming dan Xinjiang. Demikian pula kejahatan narkotika sangat marak terjadi dan menjadi salah satu negara sumber beserta bahan bakunya (prekursor narkotika) di Beijing, Kunming, dan Shenzen. Di samping itu Pemerintah RRT terus meningkatkan kewaspadaan dengan meningkatkan peran penegakan hukum dalam negeri serta peningkatan kerja sama operasi dan latihan gabungan anti teror dengan negara-negara kawasan regional antara lain Pakistan, Nepal, Thailand, negara-negara Balkan, dan Turki, Pemerintah RRT juga mereduksi potensi ancaman tersebut dengan melakukan pendekatan sosial dan ekonomi.

42

BAB III

5

Hubungan Bilateral

KONDISI HANKAM

Secara keseluruhan total kekuatan personil PLA saat ini adalah 2,3 juta personil, yang terdiri dari 1,6 juta personil PLA Army/Ground Forces PLA, 255 ribu personil PLA Navy, 400 ribu personil PLA Air Force, dan 100 ribu personil Second Artillery (Strategic Missile Forces). Kekuatan personil paramiliter Tiongkok terdiri dari 660 ribu personil People’s Armed Police Force (PAP), 800 ribu komponen cadangan, dan 10 juta milisi. Terdapat 7 Kompartemen Strategis/Kodam (AD dan AU), yaitu: Beijing, Shenyang, Lanzhou, Jinan, Nanjing, Guangzhou dan Chengdu.

Sedangkan PLA Navy memiliki 3 Armada yaitu bagian Utara, Timur dan Selatan.

Tentara Pembebasan Rakyat (TPR/PLA) AD berpartisipasi langsung dalam pemerintahan melalui wakilnya di NPC. PLA dipimpin bersama oleh Komandan Militer dari PKT dan Komisi Militer Pusat (KMP) pemerintah. Modernisasi militer RRT tetap memfokuskan pada upaya penggabungan peran sipil dan militer, dan pembangunan kekuatan dan kemampuan PLA untuk melindungi kedaulatan wilayahnya. Masih adanya potensi ancaman separatisme dan terorisme yang menjadi salah satu kendala utama upaya reunifikasi RRT dalam rangka mewujudkan cita-cita “One China Policy�, merupakan salah satu pertimbangan utama RRT menggabungkan peran sipil dan militer untuk mendukung terciptanya stabilitas keamanan nasional RRT. Strategi penggabungan peran sipil dan militer dalam modernisasi pembangunan pertahanan dan keamanan RRT pada tahun 2011, tidak hanya dengan meningkatkan kemampuan mobilisasi sipil dalam situasi darurat militer, namun juga upaya pemeliharaan doktrin militansi dan persatuan sipil dan militer guna mengantisipasi ancaman perpecahan karena konflik horisontal dan vertikal.

Modernisasi militer RRT tetap memfokuskan pada upaya penggabungan peran sipil dan militer, dan pembangunan kekuatan dan kemampuan PLA untuk melindungi kedaulatan wilayahnya.

43

a PERKEMBANGAN MILITER RRT Kemampuan Susunan Bertempur Musuh (SBM) RRT sepanjang tahun 2013 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dalam rangka menghadapi ancaman perang modern di masa yang akan datang, RRT terus mengembangkan kemampuan rudal jelajahnya.

Hal ini sekaligus merupakan strategi pembangunan sistem pertahanan RRT, untuk mengantisipasi meningkatnya ancaman separatisme Taiwan. Peningkatan kemampuan rudal jelajah RRT juga dilakukan untuk menciptakan deterrent effects terhadap AS, mengingat keterlibatan AS yang cukup besar terhadap isu dalam negeri RRT antara lain isu Taiwan, Tibet, Xinjiang, dan isu Laut Tiongkok Selatan, apalagi jika dikaitkan dengan keputusan AS untuk ‘kembali’ ke kawasan baru-baru ini.

Gambar 3.3. | Anggaran Belanja Militer

Untuk mendukung kemampuan operasional pertahanan nuklir defensif, RRT juga terus mengembangkan kekuatan Artillery Force PLA. Peningkatan kemampuan tersebut tidak hanya terbatas pada peningkatan kemampuan personil dan materil, namun juga pembangunan satuan-satuan baru yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah terhadap potensi ancaman yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Pada tahun 2013, RRT menaikkan anggaran pertahanan nasional sebesar 10,7 % dari tahun 2012 sebesar ÂĽ670,2 miliar (US$ 106,4 miliar) menjadi sebesar ÂĽ7202,2 miliar (US$ 115,2 miliar). Namun, persentase kenaikan ini masih lebih kecil nilainya dibandingkan persentase kenaikan tahun lalu yang mencapai angka 11,2 %. Anggaran pertahanan RRT diperuntukan membayar gaji lebih dari 2 juta personil, pembiayaan pelatihan dan perawatan serta pengadaan peralatan.

Di tahun 2014 tepatnya tanggal 4 Maret, RRT mengumumkan kenaikan anggaran pertahanan nasional sebesar 12,2 % menjadi 808,23 miliar Yuan (US$ 132 miliar). Kenaikan anggaran tersebut digunakan untuk mengembangkan senjata berteknologi tinggi dan untuk memperkuat pertahanan di perbatasan, pantai dan udara. Sebagai perbandingan, anggaran pertahanan RRT tahun 2014 merupakan terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Washington menyetujui pada bulan Desember 2013 untuk anggaran tahun 2014 yakni sebesar US$ 633 miliar.

Berikut adalah data anggaran belanja militer beberapa negara dalam kurun waktu 2000 s.d 2012 (gambar 3.6), serta perbandingan anggaran belanja militer beberapa negara (gambar 3.7):

44

Gambar 3.4 | Distribusi Anggaran Belanja Militer

b KEKUATAN MILITER RRT Berikut adalah data kekuatan militer RRT yang berhasil di himpun oleh tim riset Global Future Institute (GFI): 1

Tentara Aktif berjumlah 2.255.000 (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu) orang. Tentara cadangan, 800.000 (delapan ratus ribu) orang. Paramiliter aktif 3.969.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu) orang.

2

Angkatan Darat, RRT memiliki senjata berbasis darat sejumlah 31.300; tank sejumlah 8.200; kendaraan pengangkut pasukan sebesar 5.000; meriam sejumlah 14.000; senjata pendorong 1.700; sistem peluncur roket 2.400; mortir sejumlah 16.000; senjata kendali antitank 6.500; dan senjata antipesawat 7.700

3

Di matra laut, RRT memiliki kapal perang, berjumlah 760 unit, kapal pengangkut 1.822 unit, pelabuhan utama 8, pengangkut pesawat 1 unit, kapal penghancur 21 unit, kapal selam 68 unit, fregat 42, kapal patroli pantai 368 unit 6, kapal penyapu ranjau sekitar 39 unit, dan kapal amphibi sekitar 121 unit.

4

Angkatan Udara, RRT memiliki pesawat 1.900 unit. Helikopter 491 unit, lapangan udara 67 unit .

Dalam rangka menghadapi ancaman perang modern di masa yang akan datang, Tiongkok terus mengembangkan kemampuan rudal jelajahnya. Hal ini sekaligus merupakan strategi pembangunan sistem pertahanan Tiongkok, untuk mengantisipasi meningkatnya ancaman separatisme Taiwan. Peningkatan kemampuan rudal jelajah Tiongkok juga dilakukan untuk menciptakan deterrent effects terhadap negara lain serta isu dalam negeri Tiongkok antara lain isu Taiwan, Tibet, Xinjiang, dan isu Laut Tiongkok Selatan. Guna mendukung kemampuan deterrent effects-nya, Tiongkok juga telah mengembangkan rudal Dongfeng yang memiliki kemampuan menghancurkan kapal induk serta rudal jarak jauh konvensional maupun berkepala nuklir. Selain itu, Tiongkok juga telah memiliki kapal Induk Varyag yang telah diuji coba berlayar pada awal Juni 2011.

Peran diplomasi Angkatan Laut RRT (PLA Navy) terus ditingkatkan dalam rangka implementasi strategi “Blue Water Navy”. Peningkatan kemampuan Angkatan Laut RRT (PLA Navy) sampai pada tingkatan “Blue Water Navy”, merupakan sebuah tuntutan modernisasi PLA Navy sejak tahun 1980. Upaya modernisasi militer RRT telah mentransformasikan kekuatan PLA Navy dari kemampuan “Green Water Navy” menjadi “Blue Water Navy”. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari strategi jangka panjang politik luar negeri RRT, untuk mendukung kemajuan di segala bidang yang telah dicapai, sekaligus menjamin keamanan dan lancarnya jalur logistik untuk menunjang kelangsungan pembangunan nasionalnya (sustainable supply/development).

Peningkatan kekuatan militer RRT, khususnya di angkatan laut terlihat sejalan dengan strategi “far sea defense” yang memberi perhatian pada pengembangan “long range naval capabilities” dengan dua misi utama yaitu menjaga keamanan maritim termasuk integritas wilayah dan menjaga kepentingan ekonomi maritim (jalur transportasi dan major sea lanes). Akhir-akhir ini, memang terlihat assertiveness RRT dalam melaksanakan kedua misi tersebut, terutama jika dikaitkan dengan isu perompak di Laut Somalia dan isu perbatasan di Laut Tiongkok Selatan (LTS).

RRT telah berhasil membangun kemandirian sistem komunikasi dan navigasi satelit serta remote sensing.

RRT Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) sebagai lembaga antariksa RRT tidak hanya berhasil mengembangkan kemampuan teknologi satelit untuk komunikasi. Sepanjang tahun 2013, RRT CASC mampu mengembangkan kemampuan teknologi luar angkasa RRT khususnya teknologi satelit komunikasi dan navigasi “Beidou” dan “Shican” serta satelit remote sensing/penginderaan jarak jauh “Yaogan”. Peningkatan kemampuan teknologi satelit RRT yang sangat pesat sepanjang tahun 2013, merupakan tahapan pelaksanaan grand strategy proyek teknologi luar angkasa RRT yang memiliki target membangun kemandirian sistem navigasi dan komunikasi pada tahun 2020.

Dengan keberhasilan tersebut, maka peluang RRT menjadi sangat besar untuk bersaing dengan negara-negara maju dalam di bidang teknologi satelit antara lain AS, Israel, dan Rusia. Pada saat ini teknologi satelit RRT telah menarik perhatian berbagai negara khususnya kawasan Amerika Latin. RRT telah membangun kerja sama di bidang teknologi satelit dengan Brasil dan Bolivia. Dengan kemampuan teknologi satelit yang telah dimiliki pada saat ini, RRT bukan saja mampu membangun kemandirian dalam teknologi navigasi dan komunikasi, namun dengan kemajuan teknologi satelit tersebut maka akan meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan RRT di masa depan.

Kekuatan Militer China, http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1947209-kekuatan-militer-cina/, diunduh pada tanggal 07 September 2014

45

6

KONDISI DAN PERKEMBANGAN LEMBAGA YANG DIKUNJUNGI a CHINA ELECTRONIC TECHNOLOGY CORPORATION (CETC)

Pada sektor industri di RRT, pada hari pertama menjalankan kunjungan, Senin tanggal 13 Oktober 2014, delegasi PPRA LII Tahun 2014 berkesempatan mengunjungi China Electronic Technology Corporation (CETC) International Co., Ltd. yang merupakan perusahaan kelas dunia milik RRT yang bergerak di bidang desain, penelitian, dan pengembangan, serta pembuatan produk-produk elektronik untuk pertahanan berteknologi tinggi. CETC memiliki 47 institut penelitian dan 26 perusahaan. Bisnis utama dari CETC sebagian besar di bidang elektronik. CETC merupakan suplier terbesar peralatan elektronik People’s Liberation Army (LPA). CETC berada di bawah State Administration of Science, Technology and Industry for National Defense (SASTIND) RRT.

Pada awalnya, produk-produk CETC diprioritaskan pada pengembangan produk-produk militer untuk mendukung pengembangan sistem pertahanan nasional RRT. Dalam perkembangan waktu, CETC memperluas pengembangan bisnis elektronik untuk sektor sipil. CETC merupakan salah satu perusahaan RRT yang aktif dalam mengembangkan konversi produk militer ke sipil. Main product dari CETC adalah peralatan dan sistem elektronik berbasis IT baik wired network technology maupun wireless fidelity technology. Presiden CETC saat ini dijabat oleh Mr. Xion Qunli. Beberapa produk CETC antara lain: (a) Command and Control

CETC memiliki kemampuan mendesain dan mengembangkan berbagai sistem C4KISR (Command, Control, Communications, Computers, Kill, Surveillance, Reconaissance) pada level strategis dan teknis untuk matra darat, laut dan udara. CETC juga telah mengembangkan desain produk yang mengintegrasikan sistem C4I (Command, Control, Communications, Computers dan Intelligence).

(b) Electronics Warfare/Intelligent.

CETC memiliki kemampuan dalam mengembangkan produk electronic warfare (EW) dan Intelligence yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan militer Tiongkok untuk menghadapi skenario perang modern dan ancaman militer lain.

(c) Radar.

CETC memproduksi radar untuk aplikasi standar militer maupun sipil.

(d) Communication.

CETC memiliki kemampuan memproduksi peralatan dan sistem komunikasi standar militer

(e) Produk lainnya.

Electro-optic equipment system; Komponen-komponen elektronik pendukung; City traffic / Vehicle Control System; Airborne, Shipborne and Ground-based IFF systems with secure mode; Network Security Products.

46

b KBRI BEIJING Setelah mengunjungi CETC, pada hari yang sama, Senin, tanggal 15 Oktober 2014, delegasi mengunjungi Kantor KBRI dengan alamat Kedutaan No. 4, Dongzhimenwai Dajie, Chaoyang District, Beijing, 100600, PRChina. Delegasi diterima oleh Pejabat Duta besar di KBRI H.E. Mr. Soegeng Rahardjo (Duta Besar LBBP RI) dan Staf KBRI Tiongkok dilanjutkan pemaparan kondisi dinamis negara RRT dari sudut pandang kedua negara. Dari aspek politik Luar negeri. Kebangkitan perekonomian RRT memunculkan dimensi kekuatan baru yaitu terjadinya mistrust di kawasan dan pentingnya peran Indonesia dalam kerangka ASEAN untuk memelihara perdamaian, mengingat Indonesia sebagai negara besar dan berpengaruh untuk menjaga kepentingan RRT. Kepemimpinan nasional saat ini mengedepankan konsep peaceful development, dan ASEAN sejauh ini mampu menurunkan tensi konflik terkait permasalahan klaim teritorial Laut Tiongkok Selatan. Dari aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 1978 sejajar dengan Srilanka, namun dalam kurun waktu 30 tahun GDP per tahun meningkat menjadi US$ 7,700 miliar dengan perdagangan luar negeri nomor satu di dunia sebesar US$ 4,16 triliun dengan surplus perdagangan sebesar US$ 265 miliar dan cadangan devisa yang sangat besar US$ 3,82 triliun.

Dengan tren pertumbuhan rata-rata 7% pada kurun waktu 5 tahun ke depan akan melewati negara Amerika Serikat. Di bidang Pertahanan RRT mampu memenuhi alutsista secara mandiri dan mampu mengembangkan rudal jelajah dengan jangkauan efektif 14.000 km dengan membawa 10 hulu ledak nuklir. Angkatan Laut Tiongkok memiliki kapal induk guna memproyeksikan strategi blue water navy. Anggaran belanja militer pada TA 2014 sebesar 131,57 miliar naik 12,12% dari tahun 2013 (nomor dua setelah Amerika Serikat).

47

BAB III

Hubungan Bilateral

c NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY (NDU) Pada hari kedua kunjungan, Selasa, 14 Oktober 2014, delegasi meninjau lembaga pendidikan tinggi di RRT yaitu National Defense University PLA, Beijing. National Defense University (NDU) PLA dibentuk pada tanggal 24 Desember 1985. NDU adalah peleburan dari 3 sekolah militer yaitu: PLA Military Academy, PLA Political Academy dan PLA Logistics Academy. Sejarah NDU dimulai sejak lebih dari 80 tahun yang lalu, dengan dibentuknya Red Army Officer Training Corps pada tahun 1927 oleh Mao Zedong. National Defense University di bawah naungan langsung PLA Central Military Committee (CMC). Tujuan dibentuknya NDU adalah sebagai lembaga pendidikan tertinggi militer di berbagai bidang dengan dasar pemikiran Marxisme, Mao Zedong dan Deng Xiaoping untuk para kader perwira dan pejabat tinggi militer PLA. Ada yang mengatakan bahwa NDU adalah akademi militer West Point versi Tiongkok. NDU mempunyai lebih dari 453 dosen dan staf pengajar, termasuk 112 orang profesor, mengkaji lebih dari 100 area pengkajian dan perpustakaan NDU mempunyai lebih dari 1,3 juta judul buku.

Orientasi pendidikan NDU adalah menciptakan perwira yang inovatif dalam menghadapi dinamika perubahan dunia, senantiasa mempersiapkan masa depan, dan mendukung upaya modernisasi militer. NDU memiliki peran dalam mendidik kader-kader Perwira Senior, sehingga memiliki kemampuan yang inovatif dan kreatif dalam mengembangkan doktrin dan teori militer, memiliki kredibilitas sebagai “lembaga think thank� dalam memberikan masukan dan saran kepada Central Military Committee (CMC) dan General Staff Headquaters (GSH) dalam proses pengambilan keputusan.

NDU mempunyai fasilitas Training Simulation Center berkapasitas 120 orang, untuk menggelar pos komando operasi peperangan, auditorium untuk 2.400 orang dan fasilitas olah raga dengan luas 11.600 m2.

Konsep pengajaran adalah seminar interaktif, penelitian di dalam negeri, dan kuliah kerja luar negeri. Tenaga pengajar adalah dosen-dosen NDU, pejabat militer dan sipil RRC, tenaga pengajar sipil dari universitas terkemuka di RRT, serta tenaga pengajar asing baik dari militer maupun sipil, dan pemimpin negara di dunia.

Bi Jingjing, Vice President Of National Defence University (NDU) Of China. Program Pendidikan NDU:

48

BAB III

Hubungan Bilateral 4 College of Defense Studies

Program yang diselenggarakan antara lain:

1 Program Pertahanan Nasional

a. Strategic Studies Course

d. Staff Course

Lama pendidikan

Lama pendidikan

6 bulan

a. Advance Command Course 6 bulan

Untuk

Perwira tinggi berpangkat setingkat Mayjen ke atas.

Untuk

perwira staf berpangkat Letkol sampai dengan Kolonel

Sasaran pendidikan

komando dan staf perencanaan strategis.

Sasaran pendidikan

penyiapan perwira staf untuk komando operasi gabungan.

Lama pendidikan

5 bulan

Untuk

perwira berpangkat Kolonel sampai dengan Mayjen

Sasaran pendidikan

penelitian isu-isu strategis.

b. Defense Studies Course b. National Defense Studies Course, Lama pendidikan Untuk

Sasaran pendidikan

2 bulan Perwira berpangkat Mayjen ke atas dan sipil yang setara golongan kemampuan perumusan kebijakan strategis tentang pembangunan pertahanan dan keamanan nasional.

c. Joint Command Course Lama pendidikan Untuk

Sasaran pendidikan

1 tahun perwira berpangkat Senior Kolonel sampai dengan Mayjen menyiapkan perwira komando dan staf untuk komando operasi gabungan.

e. Advance Staff Course

Lama pendidikan

Lama pendidikan

Untuk

perwira berpangkat Kolonel sampai dengan Mayjen

Sasaran pendidikan

penelitian strategi operasi gabungan, termasuk di antaranya kebijakan pertahanan RRT, perang modern, dan strategi militer internasional

Untuk

Sasaran pendidikan

2 tahun perwira berpangkat Letkol sampai dengan Kolonel jabatan Komando. penyiapan perwira staf untuk komando operasi gabungan.

2 Program Advanvce Refresher

Menyelenggarakan program kursus-kursus yang bersifat jangka pendek/on the job training (OJT), lama pendidikan 1 minggu sampai dengan 3 bulan, untuk perwira berpangkat Kolonel sampai dengan Mayjen. Sasaran pendidikan antara lain strategi militer, operasi gabungan, logistik, dan program pendidikan militer lainnya.

1 Tahun

c. International Symposium and Workshop.

d Seminar

3 Post-Graduate School

Untuk program Magister/S-2, lama pendidikan 2,5 tahun, dan program Ph.D/S03, lama pendidikan 3 tahun. Program ini diperuntukkan bagi seluruh perwira berpangkat Letnan sampai dengan Kolonel yang dipersiapkan sebagai peneliti ahli.

49

d CHINA INSTITUTE OF CONTEMPORARY

INTERNATIONAL RELATIONS (CICIR).

Pada hari ketiga, Rabu, 15 Oktober 2014, delegasi meninjau China Institute of Contemporary Internasional Relations (CICIR). Lembaga riset akademik komprehensif tertinggi RRT di bidang perumusan National Strategic Policy hubungan luar negeri setingkat di bawah kementerian yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer terkini negaranya yang didirikan pada tahun 1980. Institut ini terdiri atas 11 departemen, 2 divisi riset di bawah Presiden CICIR, 8 Pusat riset dan beberapa departemen administrasi seperti, kantor Presiden CICIR. Saat ini CICIR memiliki 380 orang staf termasuk para peneliti, petugas administratif dan pegawai bagian umum, di antaranya termasuk pula 150 profesor riset atau asistennya.

Institut ini dipimpin oleh Presiden: Ji Zhiye, dibantu oleh 7 orang Vice President, dan 2 orang Asistennya.

Dalam paparannya mengenai Kebijakan Strategis Nasional, Presiden RRT Xi Jinping telah menetapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang dianggap penting untuk dilakukan peningkatan kerja sama yang lebih erat, mengingat perannya yang sangat besar di ASEAN, Asia Pasific, serta merupakan pasar yang besar bagi negaranya. Sebagai implementasi kebijakan dan strategi tersebut maka dalam upaya mengatasi konflik antara RRT dengan Vietnam, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan maka Pemerintahnya telah berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri RI guna merumuskan suatu penyelesaian dengan pendekatan dialog dan diplomasi yang menguntungkan ketiga negara yang bertikai termasuk membangun harmonisasi stabilitas keamanan serta mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan ASEAN dan RRT. Pemerintahnya juga sangat berharap banyak terhadap Pemerintah Indonesia agar lebih berperan aktif dalam upaya peningkatan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di regional Asia Timur.

Lebih jauh dinyatakan tentang kebijakan dan strategi RRT mengenai kerja sama di bidang ekonomi dengan ASEAN yang disebut sebagai kekuatan dinamis secara terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asia yang terdiri atas: (1). Peningkatan kesejahteraan dengan skema investasi kontemporer Foreign Direct Investment (FDI); (2).

Pondasi kerja sama RRT dan ASEAN secara bilateral dan multilateral; (3).

Pemerintah RRT harus selalu memutakhirkan kebijakan tentang Foreign Direct Investment (FDI)

50

BAB III

Hubungan Bilateral

e NATIONAL INSTITUTE INTERNATIONAL STUDIES - CHINESE ACADEMY OF

SOCIAL SCIENCES (NIIS-CASS).

Setelah delegasi mengunjungi CICIR, pada hari Rabu, 15 Oktober 2014. Delegasi menuju NIIS-CASS, adalah badan penelitian tertinggi di bidang ilmu sosial dan filosofi di Tiongkok, di bawah naungan langsung State Council atau Dewan Negara (setingkat dengan kementerian). NIIS-CASS adalah salah satu think thank yang terkemuka di Asia. CASS didirikan pada bulan Mei 1977. Presiden NIIS-CASS saat ini adalah Prof. Chen Kuiyuan. NIIS-CASS mempunyai 40 institut penelitian, 3 pusat penelitian, program pasca sarjana dan 300 bidang penelitian. Saat ini NIIS-CASS mempunyai lebih dari 3.045 orang staf peneliti, dengan 1.531 orang di antaranya adalah profesor senior dan 909 orang profesor menengah. NIIS-CASS juga membawahi penerbit buku China Social Sciences Press, yang sejak tahun 1978 telah menerbitkan lebih dari 8.000 judul buku.

Misi CASS: berdasarkan Marxisme-Leninisme, pemikiran Mao Zedong dan Deng Xiaoping sebagai prisip panduan, dengan hukum-hukum ilmiah, mengadakan riset mengenai kondisi sosial dan ekonomi Tiongkok, mengadakan pertukaran ilmiah internasional di bidang ilmu sosial dan mempersiapkan kajian riset dan menyampaikan saran kebijakan kepada Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara. NIIS-CASS membawahi 8 Departemen akademik yaitu: Filosofi, Sastra dan Sejarah, Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Studi Internasional, Ilmu Marxisme. Hasil kajian institut ini terbagi atas: (1) Kajian Akademik yang didasarkan atas keinginan dan biaya peneliti sendiri yang hasilnya lebih kuat argumentasinya serta produk kajiannya akan dipublikasikan; (2) Kajian Buku yang didasarkan atas rencana program dan biaya pemerintah (proyek pemerintah) serta produknya dipublikasikan; (3) Laporan Kajian Institut yang didasarkan atas rencana program institut yang hasilkan akan diserahkan kepada Pemerintah, lembaga finansial, dan perusahaan di luar negeri serta produknya tidak dipublikasikan.

51

BAB III

Hubungan Bilateral

11

Hubungan Bilateral Negara RRT dengan Republik Indonesia

Salah satu kawasan di mana pengaruh RRT semakin menguat adalah kawasan Asia Pasifik. Menguatnya pengaruh RRT di kawasan Asia Pasifik dapat dilihat dari kerja sama antara RRT dan negara-negara di kawasan ini yang semakin meningkat. Hubungan bilateral Tiongkok dengan Republik Indonesia sejak pembukaan kembali hubungan diplomatik 8 Agustus 1990 telah tumbuh semakin mantap dan kuat bahkan telah ditandatangani Deklarasi bersama Kemitraan Strategis.

Deklarasi bersama Kemitraan Strategis menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk saling melengkapi upaya masing-masing dalam mencapai tujuan nasional di samping dalam membangun kerja sama di tingkat regional maupun global. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memupuk dan memperkuat kemitraan dengan RRT yang didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai dan memahami. Kerja sama yang telah dilakukan di berbagai bidang akan terus ditingkatkan dan kedua pihak juga akan senantiasa mencari terobosan baru dalam membangun kerja sama demi kepentingan bersama rakyat kedua negara.

Ke depan, pemerintah Indonesia dan pemerintah RRT sepakat untuk meningkatkan kerja sama dan kemitraan strategis di berbagai bidang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan bilateral kedua negara di “The Great Hall of People� Beijing, pada tanggal 23 Maret 2012, telah menegaskan bahwa Indonesia selalu bersemangat untuk meningkatkan kemitraan dengan RRT. Sementara itu, Presiden Hu Jintao dalam pengantar pertemuan bilateral tersebut mengatakan bahwa peningkatan kemitraan kedua negara adalah suatu keniscayaan. RRT juga berniat untuk bertukar pandangan dengan Indonesia tentang berbagai isu yang berkembang di tingkat regional dan global saat ini. Melihat hal tersebut, maka RRT dapat dikategorikan sebagai negara yang karena posisi strategisnya dapat memainkan peran yang besar dan berpengaruh di kawasannya maupun di dunia Internasional. Beberapa aspek kerja sama terdiri atas:

52

BAB III

Hubungan Bilateral

a Ideologi dan Politik 1

Saat ini mekanisme dialog bilateral tertinggi di antara kedua negara adalah forum dialog bilateral antara Menko Polhukam RI dengan State Councilor RRT. Pertemuan keempat tingkat Menko Polhukam RI/State Councilor RRT telah diselenggarakan tanggal 19 September 2013 di Jakarta. Forum tersebut dipandang penting dalam mengkoordinasikan berbagai kerja sama polhukam dan berkontribusi dalam memajukan kemitraan strategis kedua negara. Pertemuan kelima tingkat Menko Polhukam RI/ State Councilor RRT direncanakan akan diselenggarakan pada tahun 2014 di RRT.

2

Wakil Ketua CPCC sekaligus Menteri hubungan luar negeri PKT, Y.M Wang Jiarui pada tanggal 16 September 2014 melakukan kunjungan kehormatan dengan presiden RI SBY, setelah sehari sebelumnya pada tanggal 15 September 2014, Y.M Wang Jiarui telah bertemu presiden terpilih Jokowi dan Jusuf Kalla serta kunjungan kepada Ketua umum PDI Perjuangan Megawati.

3

Pada tingkat SOM dan working level, forum dialog bilateral di antara Kemlu kedua negara juga telah terselenggara secara baik. JCBC tingkat SOM terakhir dilakukan di Beijing pada Maret 2011, sedangkan working level, telah terselenggara working level focus group discussion di antara Kemlu kedua negara di Yogyakarta tanggal 10-11 Februari 2012 dalam rangka implementasi MoU on Joint Activities yang ditandatangani oleh Menlu kedua negara di Jakarta pada April 2011. Kedua negara juga secara berkelanjutan terus menyelenggarakan pertemuan 7th Indonesia-China Consular Consultation diselenggarakan di Beijing pada tanggal 27 November 2013.

4

Presiden RRT, Y.M Xi Jinping, telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia tanggal 2-3 Oktober 2013. Setelah Indonesia, Presiden RRT melanjutkan lawatan kenegaraan ke Malaysia tanggal 4-5 Oktober 2013 dan kemudian kembali berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri APEC Summit di Bali tanggal 7-8 Oktober 2013.

Presiden RRT melakukan kunjungan kehormatan kepada Ketua DPR RI, Ketua MPR RI dan menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden RI. Presiden RRT juga menyampaikan pidato di DPR RI dan menghadiri business luncheon, bersama dengan Presiden RI (catatan: telah ditandatangani perjanjian bisnis senilai US$ 20 miliar).

53

BAB III

5

54

Hubungan Bilateral

Beberapa raihan penting kunjungan Presiden RRT mencakup peningkatan Kemitraan Strategis RI- RRT menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif yang tertuang dalam dokumen Future Direction of Indonesia-China Comprehensive Strategic Partnership; penguatan kerja sama ekonomi dan pembangunan dengan ditandatanganinya program pembangunan ekonomi dalam lima tahun mendatang, pembangunan kawasan industri terpadu, kerja sama pariwisata, kerja sama perikanan dan kerja sama keuangan (bilateral swap arrangement); serta kerja sama riset dan teknologi di bidang ruang angkasa, meteorologi dan iklim.

BAB III

Hubungan Bilateral

b Ekonomi Pada sektor perekonomian, volume perdagangan kedua negara secara stabil terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Implementasi kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-RRT (ACFTA) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010 diharapkan dapat lebih mendorong aktivitas perdagangan lebih jauh. Saat ini, Pemerintah RI telah menetapkan target perdagangan bilateral dapat mencapai 50 miliar dolar AS pada tahun 2015.

1

Komisi Bersama Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Kerja sama Teknik (Joint Commision on Economic, Trade and Technical Cooperation). Komisi Bersama Indonesia–RRT atau Joint Commission Meeting (JCM) merupakan wadah formal bilateral tahunan yang menindaklanjuti Kemitraan Strategis (Strategic Partnership) yang telah ditandatangani oleh kedua Kepala Negara pada tahun 2005, di bidang ekonomi perdagangan dan investasi. JCM telah 10 kali diselenggarakan dan JCM terakhir (ke-10) diadakan di Yogyakarta pada tanggal 3 April 2010. Adapun beberapa kesepakatan dalam JCM ke-10 yaitu: Agreement on Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade Cooperation; Akses Pasar; Pembukaan Cabang Bank Mandiri di RRT; Kerja sama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan China Exim Bank. Pada pertemuan JCM ini juga membahas Agreed Minutes of the Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation dan telah ditandatangani oleh kedua Menteri Perdagangan.

2

55

BAB III

Hubungan Bilateral

3

Expert Working Group/EWG. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Agreed Minutes of the Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation, maka pihak Indonesia telah membentuk Kelompok Kerja Ahli untuk Penguatan Kerja sama Ekonomi dan Perdagangan (Pokja Ahli PKEP) antara RI dan RRT yang diketuai oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota instansi terkait yang mempunyai tugas antara lain: menghimpun dan melakukan analisa terhadap data dan informasi perdagangan antara RI dan RRT dalam rangka penciptaan hubungan perdagangan yang seimbang, tumbuh berkelanjutan dan saling menguntungkan.

4

Joint Investment Promotion Committee/JIPC. Komite Promosi Bersama Investasi (Joint Investment Promotion Committee/JIPC) juga telah mengadakan pertemuan pada tanggal 31 Maret 2010, delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Kerja sama Bilateral dan Multilateral, BKPM. Sedangkan delegasi RRT dipimpin Minister Councellor, Chinese Embassy in Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dua arah antara kedua negara dan juga untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang ada di bidang investasi guna menciptakan kondisi investasi yang lebih baik. Di bidang investasi, berdasarkan informasi dari Kemenlu RRT, nilai investasi RI di RRT hingga tahun 2011 secara akumulatif telah mencapai US$ 2 miliar, sedangkan investasi RRT di RI secara akumulatif baru mencapai US$ 1,2 miliar. Sementara pada tahun 2012 nilai aktualisasi investasi RRT sebesar US$ 141 juta dengan 190 proyek .

5

Pan Beibu Gulf merupakan rencana kerja sama sub-regional yang terutama akan dimanfaatkan RRT untuk mengembangkan daerah otonom Guangxi. Bagi Indonesia kerja sama tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kluster pelabuhan dan atau kluster kawasan ekonomi khusus. Pada tanggal 2 Juni 2011, telah diselenggarakan pertemuan keempat Joint Experts Group Pen Beibu Gulf Economic Cooperation (the 4th JEG on PBGEC) di Beihai, Guangzhou, RRT yang diikuti oleh wakil dari negara-negara ASEAN dan Asian Development. Pertemuan sepakat untuk menyelesaikan laporan dan surat kepada SEOM dengan menyampaikan bahwa PBGEC tersebut feasible dan dapat memainkan peranan di dalam ASEAN-China trade and economic cooperation serta dapat berkontribusi pada pembentukan tonggak pembangunan baru (new growth pole) di wilayah Asia-Pasifik. PBGEC melibatkan 3 provinsi di RRT.

6

Di bidang perdagangan, menurut data Kementerian perdagangan RI, nilai perdagangan RI-RRT tahun 2013 mencapai US$ 52,45 miliar, sementara pada tahun 2012 perdagangan kedua negara senilai US$ 51,04 miliar. Defisit perdagangan RI terhadap RRT masih tinggi, yakni sebesar US$ 7,24 miliar, namun turun dari tahun 2012 yang senilai US$ 7,73 miliar .

7

Kunjungan dalam rangka special envoy Presiden RI pada tanggal 21-23 Juni 2011, special envoy Presiden RI telah melakukan kunjungan kerja ke Beijing guna menjelaskan lebih lanjut kepada PM RRT dan menteri/pejabat terkait di RRT mengenai MP3EI dan mengharapkan agar RRT dapat mengambil peran penting dalam proyek-proyek MP3EI tersebut. Dalam pertemuan dengan PM RRT dan menteri/pejabat terkait di RRT, special envoy menawarkan proyek infrastruktur, antara lain jalan tol dan jalur kereta api di Pulau Sumatera, termasuk pembangunan Jembatan Selat Sunda. Tindak lanjut kesepakatan dimaksud diharapkan dapat dilakukan melalui Dialog Tingkat Tinggi sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral yang kuat, seimbang dan berkelanjutan, dengan capaian target US$ 80 miliar pada tahun 2015 dan juga peningkatan investasi RRT dalam koridor ekonomi MP3EI.

8

Pembelian SNI. RRT telah membeli 653 SNI pada November 2010 untuk produk elektronik dan kelistrikan, makanan, dan pertanian sehingga memperkecil hambatan nontarif pasar domestik. RRT bahkan ingin membeli 6.779 SNI yang telah ditetapkan oleh BSN sehingga dapat memproduksi seluruh produk yang telah memiliki SNI. Pembelian SNI tersebut memungkinkan RRT untuk memproduksi produk di negaranya kemudian dikirim ke pasar Indonesia.

Kementerian Perdagangan, Gambaran singkat perkembangan terkini RRT dan hubungan bilateral RI-RRT pada Jurnal Kemenlu, as of September 2014 Ibid

56

BAB III

Hubungan Bilateral

9

Strategi Penetrasi Pasar. Salah satu cara untuk meningkatkan pangsa pasar Indonesia di RRT, telah dilakukan melalui beberapa cara antara lain melakukan pertemuan kedua belah pihak untuk membicarakan persoalan yang menjadi kendala dari hal tersebut dan mengadakan ataupun mengikuti pameran-pameran yang diadakan di RRT.

10

Kantor Perwakilan (Liaison Office) KADIN DKI Jakarta di Guangzhou pada tanggal 28 Maret 2011, telah dibuka Kantor Perwakilan (Liaison Office) KADIN DKI Jakarta di Guangzhou. Pendirian kantor tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah ditandatangani oleh KADIN DKI Jakarta dan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Guangzhou pada 4 Juni 2010. Kantor perwakilan tersebut berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha serta memperluas jaringan pemasaran bagi pengusaha anggota/nonanggota KADIN DKI Jakarta.

11

RI dan RRT telah menandatangani MoU on Maritime Cooperation pada 25 April 2005, yang bertujuan untuk membangun suatu kerangka kerja sama antara kedua negara di bidang keselamatan pelayaran; perlindungan lingkungan hidup; dan keamanan maritim.

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara kedua negara tersebut, berturut-turut telah dilaksanakan Pertemuan Pertama (Beijing, 26-28 Desember 2006), Kedua (Jakarta, 18-19 Juli 2007), Ketiga (Beijing, 5-6 Juni 2008), Keempat (Yogyakarta, 9-11 Desember 2009) dan Kelima (Hainan, 15-17 Desember 2010) dari Technical Committee on Maritime Cooperation Between Republic of Indonesia and People’s Republic of China (TCM). Selain itu, tanggal 9-11 Maret 2011 juga telah diadakan informal meeting TCM di Bandung, dan pertemuan TCM keenam di Bali tanggal 12-14 Desember 2011.

12

Pada tanggal 12-13 Mei 2013, Menteri Kelautan dan Perikanan RI telah melakukan kunjungan kerja ke Beijing untuk mempercepat proses penandatanganan MoU kerja sama perikanan RI-RRT dan memperkuat kerja sama bilateral di sektor kelautan dan perikanan kedua negara. Pada kesempatan kunjungan tersebut, Menteri KKP RI telah melakukan serangkaian pertemuan dengan Menteri Pertanian RRT, Mr. Han Chungfan, Administrator State Oceanic Administration (SOA), Mr. Liu Cigui, Wakil Menteri Pertanian Mr. Niu Dun, Wakil Menteri Keuangan Mr. Zhu Guangyou dan Ketua Delegasi RRT dalam TCM, Dubes Chen Shiqui.

Partner

Impor

Ekspor

Total

US$ 53,98 US$ 41,44 US$ 95,42

miliar

miliar

miliar

Malaysia US$ 27,04 US$ 41,30 US$ 68,34

Singapura

miliar

miliar

miliar

US$ 34,38 US$ 29,83 US$ 64,21

miliar

miliar

miliar

US$ 28,09 US$ 33,66

US$ 61,75

Thailand

Indonesia

miliar

miliar

miliar

57

BAB III

Hubungan Bilateral

c Sosial budaya 1

KERJA SAMA PENDIDIKAN

a Pusat Bahasa Mandarin (PBM) di Indonesia dibangun di beberapa universitas yaitu Universitas Al Azhar Indonesia, Universitas Hasanudin Makasar, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Universitas Kristen Maranatha Bandung dan Universitas Surabaya. Indonesia baru meresmikan Pusat Studi Indonesia Pertama di Beijing Foreign Studies University (BFSU) pada tanggal 23 Maret 2012. b Indonesia secara rutin memberikan beasiswa melalui skema program Darmasiswa, beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI) dan Kemitraan Negara Berkembang (KNB) untuk program S1/S2. Jumlah beasiswa yang secara resmi diberikan oleh Pemerintah RRT selama ini kepada Indonesia utamanya hanya untuk program studi bahasa Mandarin non-degree. Hal ini dirasakan sangat tidak memadai dari segi jumlah maupun pilihan studi. c PM RRT pada pertemuan bilateral dengan Presiden RI di Jakarta April 2011 telah menyampaikan komitmen Pemerintah RRT untuk memberikan beasiswa kepada 1.000 pelajar di negara-negara ASEAN dalam kurun waktu lima tahun. Menurut data dari Atase Pendidikan KBRI Beijing, hingga bulan November 2012 jumlah mahasiswa Indonesia penerima beasiswa dari pemerintah Tiongkok melalui beasiswa CSC (China Scholarship Council) sebanyak 81 pelajar. d Berdasarkan data Department of International Cooperation and Exchanges Division of Asian and African Affair, Ministry of Education (MOE), RRT, saat ini, mahasiswa Indonesia yang belajar di RRT berjumlah 4.380 orang per Januari 2013. Mahasiswa tersebut tersebar di 218 universitas di 28 provinsi dan kota di RRT. Sedangkan jumlah siswa Indonesia yang belajar di Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan kursus bahasa Mandarin (short program) berjumlah 5.159 orang.

58

BAB III

2

Hubungan Bilateral

KERJA SAMA PARIWISATA DAN BUDAYA

a Pada tanggal 24-25 Maret 2013, telah diselenggarakan pertunjukan Quanzhou Marionette Troupe di Jakarta. pertunjukan tersebut diselenggarakan untuk mempromosikan pertukaran kebudayaan dan memperdalam rasa saling memahami dan persahabatan antara Indonesia dan RRT. Penyelenggaraan pertunjukkan ini juga merupakan salah satu bentuk implementasi kerja sama kebudayaan antara Indonesia dan RRT menyusul keberhasilan penyelenggaraan konser “Wonderful Indonesia” di Beijing pada tanggal 15 Desember 2012. b Pendirian dan peresmian House of Indonesia di Nanning, pembangunan City of Indonesia di kota Guiping, serta rencana pembukaan Indonesia Cultural Center di Beijing dan Hangzhou melengkapi media promosi Indonesia secara lebih terpadu, yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun swasta serta masyarakat secara luas dari kedua pihak untuk melakukan engagement demi meningkatkan saling pengertian dan cross-cultural understanding. c Pada 4 Juni 2013, KBRI Beijing bersama dengan KJRI Shanghai, Guangzhou dan Hong Kong serta BUMN RI seperti Garuda Indonesia dan BNI secara bersama telah melakukan promosi Trade, Tourism, Investment (TTI) di Urumqi, Provinsi Xinjiang, RRT. Program TTI terdiri dari sesi pleno, forum perdagangan dan investasi, serta forum pariwisata dan pertunjukan seni dan budaya. Kegiatan promosi terpadu ini merupakan kedua kali dilakukan secara bersama pada tahun 2013 oleh seluruh perwakilan RI di RRT dan BUMN RI, setelah sebelumnya pada tanggal 6 April 2013 telah dilaksanakan di Xian. d Pada tanggal 18 Mei 2014, bekerja sama dengan KJRI Guangzhao, mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia di Guangxi Normal University (HIMIGNU) menyelenggarakan Malam Kebudayaan Indonesia (MKI) 2014 dengan tema adat Sunda dengan judul “Hajat Manten Kabayan Iteung”. Acara tersebut turut dihadiri wakil dari Pemda Provinsi Jawa Barat, Wakil Rektor Sekolah Tinggi Seni (STSI) Bandung dan Konsul Sosial Budaya KJRI Guangzhou. Dalam kesempatan ini, STSI Bandung memberikan cindera mata berupa kecapi, alat musik khas Sunda.

e Sebagai lanjutan rangkaian road show “Promosi Wonderful Indonesia” (PWI) di 4 (empat) kota di wilayah kerja, KJRI Shanghai kembali hadir dan mendukung kegiatan road show PWI di dua kota lainnya, yaitu di Hangzhou Jiebai Plaza, Hangzhou pada tanggal 17-18 Mei 2014 dan di Wanda Plaza, Nanjing, pada tanggal 25-25 Mei 2014. Sebelumnya, kegiatan ini diselenggarakan di Shanghai (1-2 Mei 2014) dan di Ningbo (11-12 Mei 2014).

59

BAB III

3

KERJA SAMA DI BIDANG KESEHATAN

a Di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan RIRRT sepakat melakukan kerja sama dengan saling bertukar tenaga medis dan mengembangkan teknologi kesehatan berbasis sumber daya alam. Tenaga medis dan pelajar dari Indonesia yang belajar kedokteran di RRT terus meningkat setiap tahun. Secara bertahap pengiriman dokter Indonesia ke RRT akan terus ditingkatkan b Untuk kerja sama dalam penanggulangan flu burung, pada tanggal 17-18 Januari 2006 telah diselenggarakan International Pledging Conference on Avian and Human Pandemic Influenza di Beijing, RRT. Konferensi ini bertujuan untuk mengatur program bantuan dana dan kerja sama teknis yang dibutuhkan baik di tingkat negara, regional dan global berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian flu burung, mobilisasi pengumpulan dana bantuan dari semua pihak, pengelolaan dana bantuan dan mekanisme koordinasi.

60

Hubungan Bilateral

BAB III

Hubungan Bilateral

d Pertahanan dan Keamanan

1

2

Pada tanggal 19-21 Februari 2012 Menhan RI telah berkunjung ke RRT dalam rangka memenuhi undangan Menteri Pertahanan (Menhan) RRT, Jenderal Liang Guanglie. Selama kunjungan di RRT, Menhan RI telah melakukan peninjauan ke dua komplek industri pertahanan (Inhan) RRT yang terkait dengan produksi peluru kendali darat ke darat, darat ke udara, serta udara ke darat; pertemuan dan perundingan dengan Menhan RRT Jenderal Liang Guanglie; melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Kepala Komite Sentral Militer RRT, Jenderal Guo Boxiong, orang pertama di Angkatan Perang (PLA) RRT; dan kunjungan kehormatan ke Wakil PM RRT, Li Keqiang.

Dalam perkembangannya, hubungan dan kerja sama kedua negara di bidang pertahanan menunjukkan kemajuan yang signifikan yang ditandai antara lain: mekanisme konsultasi antara kedua angkatan bersenjata sudah berlangsung sebanyak lima kali, terakhir Maret 2011; pelaksanaan latihan bersa1ma antara Kopassus TNI AD dengan PLA Army Special Force sebagai bagian pelatihan antiterorisme; pertukaran perwira untuk mengikuti pendidikan di masing-masing lembaga pendidikan; Indonesia membeli alutsista RRT (missile C-802) yang diharapkan mendorong kerja sama joint production; dan program pelatihan pilot tempur.

Dalam perkembangannya, hubungan dan kerja sama kedua negara di bidang pertahanan menunjukkan kemajuan yang signifikan 61

Kemampuan industri strategis RRT dalam mendukung pengadaan kebutuhan alutsista PLA pada saat ini sangat berpotensi untuk mendukung upaya peningkatan kemampuan alutsista TNI, serta menstimulus upaya pencapaian kemandirian industri strategis RI untuk pertahanan nasional. Dalam hubungan ini, RRT sudah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama China Electronics Technology Group Corporation (CETC), salah satu industri pertahanan di bawah SASTIND telah menawarkan proyek DECI (Defense Electronic Complex of Indonesia). RRT memandang penting hubungan bersahabat dan substansial dengan militer Indonesia.

3

Dalam bidang industri pertahanan, Kementerian Pertahanan RI dan State Administration for Science, Technology and Industry for National Defence (SASTIND) of the People’s Republic of China telah memiliki MoU kerja sama Industri Pertahanan yang ditandatangani pada tanggal 22 Maret 2011.

Ruang lingkup dari MoU tersebut mencakup Military Equipment Acquisition, Transfer teknologi untuk perangkat militer tertentu, produksi bersama, pengembangan dan pemasaran bersama bagi perangkat militer tertentu.

4

Indonesia dan RRT telah menyelenggarakan 1st Defence Industry Cooperation Meeting (DICM) RI – RRT pada tanggal 26 Juli 2012 yang lalu. Dalam pertemuan tersebut RRT telah menyatakan minatnya untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia dalam bidang produksi produk militer secara bersama. Untuk itu pihak RRT mengharapkan dukungan Kementerian Pertahanan untuk terus mendorong perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang pertahanan agar bekerja sama dengan pihak RRT bagi pengembangan industri militer dan pertahanan.

5

Pada tanggal 10 Januari 2013 di Beijing RRT, Forum Konsultasi Pertahanan RI-RRT kelima telah dilaksanakan. Konsultasi tersebut diketuai bersama oleh Wamenhan RI, Sjafrie Syamsoddien dan Deputy Chief of General Staff-PLA General Staff Departement, Letjen Qi Jianguo. Forum Konsultasi tersebut membahas tiga topik utama mengenai situasi keamanan regional, hubungan bilateral RI-RRT dan kerja sama ASEAN-RRT, dengan pokok-pokok pembahasan terkait kebijakan Rebalancing Strategy AS, Keamanan jalur laut, Isu LTS, dan kerja sama militer dan pertahanan RI-RRT tahun 2013. Pada tanggal 19-20 September 2013 di Jakarta telah berlangsung Pertemuan Dialog Bilateral keempat antara Menko Polhukam RI dengan State Councilor RRT, Yang Jiechi. Pada 15-19 Desember 2013, General Chang Wanquan, State Councilor dan Menteri Pertahanan RRT telah melakukan kunjungan ke Indonesia dalam kerangka Bilateral Military Exchange Program 2013. Kunjungan kerja Panglima TNI Moeldoko ke RRT pada tanggal 25-28 Februari 2014. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk lebih mempererat kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan antara RI-RRT. 6

Kepala BATAN dan delegasi telah melakukan kunjungan ke RRT pada tanggal 14-18 Mei 2014 untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi RRT, Pemimpin China Atomic Energy Authority (CAEA) dan Direktur INET Tsinghua University, serta melakukan kunjungan ke fasilitas demonstrasi reaktor nuklir di Beijing dan Yantai.

7

63

BAB III

Hubungan Bilateral

12 Permasalahan

yang Dihadapi

a Bidang Ideologi dan Politik Perebutan pengaruh hegemoni di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik oleh RRT. Kebangkitan Tiongkok ini berjalan paralel dengan semakin meningkatnya upaya negara tersebut untuk mengklaim beberapa wilayah yang menurut mereka merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tiongkok. Klaim tersebut adalah kawasan yang termasuk dalam nine-dash line di Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang ditetapkan secara sepihak oleh Tiongkok. Enam negara ASEAN bersinggungan langsung dengan klaim sepihak Tiongkok ini, bahkan Vietnam serta Filipina telah berhadapan secara fisik dengan kapal-kapal nelayan dan penjaga pantai Tiongkok di kepulauan Paracel dan Mischief Reefs di Laut Tiongkok Selatan.

Walaupun Indonesia tidak termasuk dalam negara pengklaim, Indonesia memiliki kepentingan terhadap dinamika di Laut Tiongkok Selatan. Kepentingan Indonesia terhadap perairan strategis itu menyangkut aspek politik. Sengketa Laut Tiongkok Selatan apabila bereskalasi akan berdampak pada terancamnya perdamaian dan stabilitas kawasan. Kondisi tersebut sangat jelas bertentangan dengan kepentingan politik Indonesia tentang menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Eskalasi sengketa Laut Tiongkok Selatan akan mem-

64

Indonesia memiliki kepentingan terhadap dinamika di Laut Tiongkok Selatan

BAB III

Hubungan Bilateral

berikan implikasi politik yang signifikan terhadap Indonesia. Implikasi tersebut pada satu sisi, Indonesia akan terjepit dalam pertarungan kepentingan kekuatan besar di kawasan, yaitu Amerika Serikat versus Tiongkok.

Pada sisi lain, kepentingan nasional Indonesia di Laut Tiongkok Selatan juga terancam sebab wilayah ZEE Indonesia di perairan itu dipastikan akan terkena spill over akibat yang ditimbulkan. Fakta bahwa Tiongkok pada tahun 1993 telah menerbitkan peta berbentuk huruf U atau nine dash line yang mengklaim pula zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, merupakan faktor lain yang mendorong Indonesia untuk berperan aktif dalam mencari solusi sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, Indonesia wajib pula mengamankan kepentingan nasionalnya di Laut Tiongkok Selatan dari spill over sengketa yang berkembang, sebab hal itu merupakan amanat konstitusi.

Kepentingan nasional yang dimaksud terkait dengan aspek ekonomi. Untuk bisa menangani spill over tersebut, Indonesia membutuhkan modal politik yang besar, selain tentunya kekuatan pertahanan yang memadai .

b Bidang Ekonomi 1

Barang produksi home industri negera RRT mampu menembus pasar Indonesia, ini adalah peluang yang sangat besar bagi ekonomi RRT. Devisa RRT meningkat tajam dan berbanding terbalik dengan negara Indonesia. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan cukup besar dengan membanjirnya produk-produk Tiongkok di pasar dalam negeri. Langkah pengamanan pasar bagi industri lokal seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) oleh Kementerian Perdagangan hanya sebatas kinerja saja. Sudah sejak lama pelaku usaha di dalam negeri menghendaki revisi perdagangan bebas ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) yang digulirkan pada tanggal 29 November 2004 melalui kesepakatan dibukanya produk-produk yang berasal dari Tiongkok di kawasan Asia Tenggara dengan menghilangkan hambatan bea tarif masuk, namun sayangnya pemerintah RI tidak menghiraukan suara pelaku industri lokal. Langkah pemerintah RI mengajak investor Tiongkok untuk berinvestasi ke dalam negeri suatu hal yang sangat sulit.

Tiongkok sebagai negara industri sangat memahami apa yang menjadi kepentingannya. Jika melihat kondisi perusahaan RRT yang telah mencapai skala ekonomis dalam produksinya, mereka telah memiliki modal yang cukup kuat sehingga tidak akan mendapatkan perlawanan berarti dari perusahaan lokal Indonesia. Kebesaran dan kekuatan RRT membuat produsen lokal di Indonesia melemah kapasitasnya sebelum menghadapi persaingan. Banyak perusahaan lokal Indonesia mengambil langkah mengurangi produksi mereka untuk mengurangi biaya produksi dan kerugian yang akan diperoleh jika produk RRT masuk ke pasar domestik Indonesia.

Pengaruh Keamanan Regional Bagi Keamanan Nasional Indonesia (Kasus Sengketa Laut Tiongkok Selatan), Budi Susilo Soepandji (2012), http:// budisusilosoepandji.wordpress. com/2012/05/23/pengaruh-keamanan-regional-bagi-keamanan-nasional-indonesia-kasus-sengketa-laut-cina-se-

65

BAB III

Hubungan Bilateral

2

Masalah perbedaan data perdagangan kedua negara cukup mencolok dan perlu mendapatkan perhatian khusus kedua negara. Hal ini penting mengingat Pemimpin kedua negara pada tanggal 29 April 2011 telah menetapkan target nilai perdagangan sebesar US$ 80 miliar pada tahun 2015. Target tersebut akan tidak berimbang, mengingat data perdagangan RRT selama ini selalu melampaui data perdagangan RI. Dalam kaitan ini, dikhawatirkan RRT akan menproklamirkan pencapaian target perdagangan jauh lebih awal dibanding RI. Hal ini tentunya akan merugikan RI, sebagaimana isu defisit perdagangan agar RRT lebih membuka akses pasar bagi produk Indonesia menjadi perhatian utama Indonesia.

3

Sementara itu, kondisi berbeda mulai tampak sejak awal tahun 2014. Kekuatan ekonomi Tiongkok secara berangsur-angsur melemah. Pada Kongres Rakyat Nasional, penentu kebijakan di Tiongkok menetapkan target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di level 7,5% untuk tahun 2014.

Angka tersebut turun dari pencapaian 2013 di mana pertumbuhan PDB Tiongkok mampu tumbuh sebesar 7,7% . Sejumlah data ekonomi Tiongkok yang baru dirilis beberapa waktu belakangan juga menunjukkan bahwa ekonomi Negeri Panda tersebut sudah mulai melambat sejak awal tahun 2014.

Namun, yang perlu diingat, sebagian perlambatan ekonomi Tiongkok memang disengaja oleh pemerintah Tiongkok sendiri dengan tujuan untuk menurunkan persyaratan pengucuran kredit serta menyeimbangkan kembali ekonomi Tiongkok menuju pertumbuhan yang didukung permintaan domestik.

4

Hampir semua bisnis konglomerasi di Indonesia dikuasai oleh Tionghoa Perantauan. Meski meninggalkan tanah leluhurnya, etnis ini bisa berjaya membangun bisnis di mana-mana termasuk di Indonesia. Alasan yang menguat adalah karena adanya nilai-nilai lama yang tetap dianut dan dikombinasikan dengan nilainilai bisnis modern. Dalam masyarakat Tiongkok, nilai-nilai familisme telah memiliki sejarah panjang dan menjadi standar etika guna menilai benar-salah dan baik-jahat. Maka, tidak heran jika masyarakat Tiongkok sangat menjunjung tinggi kesejahteraan keluarga. Dengan rela bekerja keras, hidup sederhana, dan gemar menabung, inilah yang menjadi alasan mengapa banyak perusahaan yang didirikan kaum Tionghoa Perantauan berbentuk keluarga bisa sukses termasuk di Indonesia.

5

Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat, konsumsi energi negara ini juga semakin meningkat tajam. Akhirnya pada tahun 2010, negara ini menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai negara konsumen energi terbesar di dunia . Peningkatan ini diikuti dengan peningkatan konsumsi sumber energi utama seperti batu bara, minyak bumi dan gas alam. Meskipun konsumsi batu bara dan gas alam semakin meningkat, akan tetapi tingkat produksi domestik masih jauh mendekati tingkat konsumsi dalam negeri RRT.

Perekonomian China : Kekuatan Melemah, China Tembakkan Peluru http://Fokus.Kontan.Co.Id/News/Kekuatan-Melemah-China-Tembakkan-Peluru, diunduh pada tanggal 19 September 2014 EIA. 2014. diakses dari http://www.eia.gov/forecasts/ieo/world.cfm diunduh pada pada tanggal 22 September 2014

66

BAB III

Hubungan Bilateral

c Bidang Sosial Budaya

Fenomena lain yang perlu mendapat perhatian bersama adalah meningkatnya arus lalu lintas manusia dari kedua belah pihak. Sebagai gambaran, jumlah mahasiswa Indonesia di RRT sekitar 7.000 orang. Jumlah pelaku bisnis dan perusahaan dari kedua belah pihak menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan arus lalu lintas manusia ini, pada satu sisi menunjukkan menguatnya hubungan kedua negara. Namun pada sisi lain, berpotensi menimbulkan permasalahan, seperti masalah ijin tinggal, perpanjangan ijin tinggal, ijin bekerja, timbulnya perselisihan bisnis, perkawinan, masalah visa, penipuan bahkan potensi tindak kriminal.

67

BAB III

Hubungan Bilateral

d Bidang Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Asia Timur kini semakin menjadi perhatian dunia. Tidak saja karena kawasan ini menjadi magnet dan mesin ekonomi dunia, tetapi karena kawasan ini juga menyimpan magma berbagai permasalahan seperti proliferasi nuklir, sengketa perbatasan, perlombaan senjata dan ajang persaingan pengaruh negara besar.

Apabila tidak terkelola dengan baik, berbagai isu tadi berpotensi menjadi permasalahan besar, bahkan skenario terburuk dapat membawa terjadinya konflik terbuka. Keamanan kawasan di Asia Timur dapat memicu permasalahan terkait dengan keamanan Indonesia baik pada aspek politik, ekonomi maupun pertahanan .

Saat ini pembangunan pertahanan RRT dikenal dengan konsep ‘peaceful development’ dan pembangunan militer adalah defense in nature telah memicu kekhawatiran dunia internasional. Kebijakan pemerintah Tiongkok untuk menaikkan anggaran pertahanan tanpa adanya transparansi dari anggaran tersebut telah menarik perhatian dunia internasional dan menimbulkan kecemasan sejumlah negara khususnya Jepang. Meski demikian pemerintah Tiongkok menyatakan hal tersebut merupakan kebijakan yang normal, bersifat damai dengan tujuan melakukan modernisasi peralatan militer dalam negeri dan bukan untuk sesuatu yang bersifat offensive. Tiongkok sangat berkomitmen untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut Tiongkok perlu untuk memperkuat basis pertahanannya sesuai dengan kondisi dunia internasional termasuk Indonesia saat ini . Perlu diingat bahwa, tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak memberikan perhatian besar terhadap RRT. Kemajuan ekonomi, militer, teknologi hingga sumber daya manusia dan soft power menjadikan RRT sebagai salah satu kekuatan baru dunia. Perkembangan ini jelas memerlukan perhatian khusus, termasuk Indonesia.

Budi Susilo Soepandji, Gubernur Lemhannas RI, http://lemhannasjurnal.com/pdf/PENGARUH KEAMANAN REGIONAL BAGI KEAMANAN, diunduh tanggal 17 September 2014 Peningkatan Anggaran Militer Cina Dan Implikasinya terhadap Keamanan Di Asia Timur Adi Joko Purwanto, http://www.academia.edu/3121826/ Peningkatan_anggaran_militer_Cina_dan_implikasinya_terhadap_keamanan_di_Asia_Timur di unduh pada tanggal 19 September 2014

68

BAB IV

Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi

69

Harmoni, seperti perpaduan Yin dan Yang‌ merupakan jiwa dari suatu persahabatan" Ajaran Taoisme

70

13

umum onstelasi global yang berkembang di dunia saat ini bergerak cepat dan membawa dampak bagi situasi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dunia. Globalisasi yang terjadi sekarang ini tidaklah menguntungkan semua negara. Beberapa negara Asia seperti Tiongkok ternyata justru mampu “memperdayai” globalisasi. Secara langsung ataupun tidak, dinamika ini ikut mempengaruhi pada operasionalisasi lembaga-lembaga multirateral, termasuk pengaruhnya terhadap kondisi global, regional dan kepentingan nasional Republik Indonesia.

Tiongkok saat ini sedang berevolusi dari kekuatan ekonomi global menjadi kekuatan geopolitik internasional di masa yang akan datang. Dalam beberapa kurun waktu ke depan, Tiongkok bukan saja akan berperan menjadi tuan rumah dari pasar Asia yang menjadi pesaing terberat dari perekonomian Eropa dan Amerika, tetapi juga Tiongkok akan menjadi “broker” dan “arbiter” dalam hal hubungan diplomasi internasional bagi negara-negara di dunia.

Peningkatan militer Tiongkok yang begitu mengesankan akan menjadi faktor penyeimbang dari dominasi tua yang dibangun oleh negara barat. Pemain tunggal politik kelas dunia kini akan menemukan sparing partner baru yang cukup menjanjikan.

Perkembangan RRT ini membawa implikasi pada hubungan dengan kawasan lain, termasuk Indonesia, sehingga diperlukan pengamatan dan langkah antisipatif untuk memanfaatkan setiap peluang dan menyiasati kendala yang muncul dalam dinamika hubungan kedua negara. Dalam bagian ini akan dibahas pengaruh lembaga multirateral pada tataran internasional, regional dan kepentingan nasional Indonesia berdasarkan data-data yang diperoleh selama kunjungan di RRT.

71

BAB IV

14 Pengaruh

Eksternal a Pengaruh Global Fenomena saling ketergantungan antar-negara dan saling keterkaitan antar-masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerja sama regional baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas. Demikian pula, saling keterkaitan antar-masalah juga terlihat dari pembahasan topik-topik global pada agenda internasional yang cenderung membahas isu-isu yang menyangkut hak asasi manusia (HAM), intervensi humaniter, demokrasi dan demokratisasi, “good governance� dan antikorupsi, lingkungan hidup, masalah tenaga kerja, kejahatan transnasional seperti terorisme, dan lain-lain.

Fenomena tersebut di atas diikuti pula oleh fenomena globalisasi yang semakin meluas, di mana globalisasi merupakan arus kekuatan yang dampaknya tidak dapat dielakkan oleh negara manapun di dunia. Globalisasi telah membawa berbagai peluang besar bagi kemajuan perekonomian negara yang mampu memanfaatkannya.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi pada kenyataannya juga memiliki dampak yang merugikan, khususnya bagi negara-negara yang belum atau kurang mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Situasi politik dan keamanan dunia pasca perang dingin relatif stabil dalam pengertian tidak ada perang besar yang terjadi, namun terjadi pembusukan dari dalam (proxy war) di beberapa kawasan. Dalam perkembangan

72

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

BAB IV

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

faktor lain yang menghambat pertumbuhan ekonomi global adalah kemiskinan. Sekitar 21% dari penduduk dunia masih berada di bawah garis kemiskinan. terakhir, kawasan Asia dan Pasifik relatif aman dan stabil. Walaupun perkembangan perekonomian di beberapa kawasan belum menggembirakan, namun pertumbuhan ekonomi dunia akhir-akhir ini menunjukkan tanda-tanda perkembangan positif. Peningkatan ini dipengaruhi oleh ekonomi AS yang terus membaik dan ekonomi RRT yang terus tumbuh dengan rata-rata tinggi.

Menyusul perekonomian Jepang yang mulai pulih setelah mengalami stagnasi. Bahkan Jepang mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Eropa. Ekonomi India juga telah menyumbangkan prestasi ekonomi dalam dunia internasional dengan pertumbuhan ekonominya yang mencapai 7%. Selain itu, faktor lain yang menghambat pertumbuhan ekonomi global adalah kemiskinan. Sekitar 21% penduduk dunia masih berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, upaya mencapai sasaran pembangunan global yang ditargetkan dalam Millenium Development Goals (MDGs) setelah 5 tahun ternyata masih menjadi sumber keprihatinan khususnya bagi negara-negara berkembang .

www.Kemlu.go.id/pages/ news, diunduh pada tanggal 8 September 2014

Setelah 20 tahun pasca perang dingin, unilateralisme ekslusif Amerika Serikat memang masih terjadi di berbagai kawasan, tetapi sudah mulai melemah secara berangsur-angsur sejak terpilihnya Presiden Obama. Dalam gambaran dunia yang kontradiktif, muncul kekuatan-kekuatan baru di luar Amerika seperti Uni Eropa. Di Asia Selatan, India muncul sebagai

73

BAB IV

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

kekuatan yang sangat berpengaruh dan menjadi penentu stabilitas di kawasan. Sedangkan di kawasan Asia Timur, RRT dan Jepang memainkan peranan politik yang sangat penting. Pergeseran kekuatan ini disebabkan salah satunya oleh faktor ekonomi, lebih spesifik lagi adalah soal minyak. Di tahun yang akan datang, persoalan energi ini masih akan tetap menjadi motor dinamika politik dunia. Ketika Amerika berhasil mengontrol minyak Timur Tengah, RRT dan Rusia berhasil menguasai jalur eksplorasi minyak Asia Tengah dan Laut Utara. Medan pengaruh minyak masih akan meluas ke wilayah lain seperti Asia Tenggara, Afrika, dan lain-lain.

Saat ini di RRT setiap tahun penduduknya bertambah. Industri terus tumbuh. RRT harus memastikan terjaminnya supply minyak dan gas bumi (migas) dan pangan. RRT, melalui kekuatan BUMN di bidang energi, konstruksi, mining, teknologi, dan lain-lain, terlibat aktif dalam program pembangunan di wilayah strategis.

Artinya kebijakan atas dasar business to business (B2B) Seperti halnya tekad RRT untuk menguasai jalur sumber migas di wilayah Laut Tiongkok Selatan melewati Selat Malaka, Samudra Hindia, hingga ke Teluk Arab. Ini

Erizizeli Bandaro, “Geostrategis China?�, http://culas.blogspot.com/2012/08/geostrategis-china.html, diunduh pada tanggal 9 September 2014

74

BAB IV

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

meliputi rangkaian wilayah di sepanjang garis lepas pantai dan pada pelabuhan-pelabuhan strategis yang terletak mulai dari Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Burma, Kamboja dan Thailand. Di wilayah ini kepentingan RRT akan keamanan jalur pelabuhan laut, jalur pipa minyak dan sumber minyak harus dikelola dengan baik.

Resiko dari perekonomian global itu akan meningkat karena beberapa faktor: Pertama, situasi yang terjadi di Eropa, terutama dalam pengambilan keputusan, nampaknya masih akan lama solusinya. Bahkan masih akan menimbulkan berbagai potensi terjadinya krisis yang bisa mempengaruhi kepercayaan terhadap perekonomian dunia. Kedua, perekonomian Amerika Serikat masih akan diuji dengan pemilu, sehingga bisa sedikit mempengaruhi perekonomian dunia. Ketiga, ekonomi RRT yang melambat akan menimbulkan pengaruh negatif pada perekonomian Indonesia pada akhir semester kedua tahun ini, dan mungkin pengaruhnya akan terasa pada 2013. Meskipun Indonesia masih menikmati pertumbuhan kuat dibandingkan dengan negara-negara ekonomi berkembang lainnya, berkat kuatnya asumsi domestik dan investasi, namun Indonesia tidak dapat menghindar dari dampak penurunan ekonomi global, terutama jika harga komoditas dunia dan permintaan seperti dari RRT terkena dampaknya .

Di bidang pertahanan, beberapa tahun terakhir terasa dua adikuasa, RRT dan Amerika, berupaya mempererat hubungan dengan pemerintah Indonesia. Sebagai negara dengan posisi sangat strategis di kawasan, Indonesia tidak hanya strategis secara geografis, tetapi juga ekonomi. Belum lama berselang AS mengirim bantuan 24 pesawat tempur jenis F-16, selain 12 radar pengamanan maritim. Sementara RRT menjajaki sejumlah kerja sama militer baik darat, laut, maupun udara. Bulan Juli 2012, sebagai tindak lanjut kesepakatan, Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Tiongkok (PLA) melakukan latihan bersama antiteror di Pangkalan Latihan Terpadu Kodam Jinan, Provinsi Shandong, RRT. Latihan antarpasukan khusus itu digelar untuk mempererat hubungan militer kedua negara, di samping meningkatkan kemampuan pasukan khusus antiteror kedua negara.

Sri Mulyani Indrawati, Direktur Bank Dunia, “Bank Dunia: Indonesia Harus Waspadai Krisis Global�,http://www.analisadaily.com/news/ read/2012/07/13/62591/bank_dunia_indonesia_harus_waspadai_krisis_global/#.UCG_h3qCq00, diunduh pada tanggal 9 September 2014

75

Gencarnya dua negara superpower mendekati Indonesia dinilai pakar masalah pertahanan Universitas Indonesia, Abdul Rivai Ras, sebagai bagian dari perebutan pengaruh dua kekuatan penting di Asia Pasifik. AS dan RRT merupakan dua pemain terpenting di kawasan ini. AS sebagai global power sedang menggalang dan merangkul negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya yang memiliki peran penting di ASEAN . Sementara itu, RRT sebagai regional player harus bertahan sebagai adikuasa baru yang ingin tampil mengayomi dengan menjadi negara pionir di kawasannya sendiri.

Kondisi demikian dapat menguntungkan Indonesia karena tidak mempunyai kemitraan permanen seperti pakta atau aliansi. Dalam posisi ini, Indonesia berdiri sendiri, self alliance, karena menganut politik bebas aktif. Asal tidak membenturkan dua kekuataan yang sama-sama memiliki keunggulan. Namun tidak bisa dipungkiri, kendati menguntungkan, bantuan alutsista dua adikuasa itu menciptakan ketergantungan.

Kekhawatiran itu tidak bisa ditepis, melihat minimnya alutsista tentara nasional kita, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Anom B. Prasetyo, “Di Antara Pengaruh Dua Raksasa�, http://hankam.kompasiana.com/2012/07/10/di-antara-pengaruh-dua-raksasa/, diunduh pada tanggal 9 September 2014

76

BAB IV

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

b Pengaruh Regional RRT walaupun telah melakukan reformasi tetapi merupakan satu-satunya negara yang masih mempertahankan faham Sosialis Komunis, dengan suatu kontrol yang kuat dari Partai Komunis Tiongkok. Dengan tetap menganut falsafah Sosialis Komunis Tiongkok yang didukung oleh kaum tani di desa sebagai mayoritas yang mendukung kaum buruh di kota akan menjadi kekuatan perekat bagi Tiongkok dalam meningkatkan pembangunannya. Keberadaan komunisme telah ditempatkan menjadi simbol Kepemimpinan Nasional dan ciri khas dengan mengedepankan aspek-aspek komunal (kepentingan umum-bangsa), meskipun dalam kehidupan sehari-hari telah melakukan transformasi menuju keterbukaan secara bertahap. Implikasi dari runtuhnya Uni Soviet membawa efek domino bagi kelangsungan negara-negara berpaham komunis di kawasan Asia timur dan tenggara.

Proses integrasi negara-negara kawasan Asia Timur semakin berkembang pesat. Hal ini tidak terlepas dari peran penting ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan AsiaTenggara. Rangkaian KonferensiTingkatTinggi (KTT) ASEAN IX telah menyepakati pembentukan ASEAN Community pada tahun 2020 yang bersendikan pada tiga pilar (komunitas ekonomi, politik keamanan, dan sosial budaya), serta kesepakatan mengenai rencana-rencana aksi untuk masing-masing pilar tersebut. Selain itu, KTT ASEAN + 3 di Vientiene juga telah menghasilkan kesepakatan untuk memprakarsai penyelenggaraan KTT Asia Timur (East Asian Summit) pertama yang telah diadakan di Malaysia pada tahun 2005. Hal tersebut telah menegaskan ASEAN sebagai pemegang peran kendali dalam proses integrasi di kawasan Asia Timur.

Dari semua keberhasilan kerja sama antara Korea tersebut, penyelesaian masalah nuklir Korea Utara juga merupakan persoalan yang sangat penting. Pada perundingan segi enam yang lalu, telah dicapai kesepakatan pernyataan bersama, antara lain menetapkan bahwa Korea Utara agar membuang program senjata nuklirnya. Namun negara-negara peserta yang terdiri dari Korea Selatan, Korea Utara, RRT, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat itu belum dapat menentukan jadwal perundingan selanjutnya, karena masih terdapatnya konflik antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Bagaimana pun masalah nuklir Korea Utara harus segera dapat diselesaikan demi kemajuan kerja sama antara Korea secara khusus dan demi mewujudkan keamanan di kawasan regional secara umum.

Di bidang politik/keamanan, Carlyle A Thayer (Southeast Asian Affairs, 2011) menyebut ada tiga faktor yang mempengaruhi dinamika politik/keamanan regional di kawasan Asia Timur saat ini. Pertama, bertambahnya ketegangan dalam hubungan RRT-AS; kedua, meningkatnya kembali keterlibatan AS di AsiaTimur; dan ketiga, peningkatan agresifitas RRT di Laut Tiongkok Selatan. Ketiga faktor ini merupakan ujian yang serius bagi ASEAN, yang telah memproklamasikan diri sebagai kekuatan pendorong utama (primary driving force) dalam penyelesaian isu-isu regional di kawasan AsiaTenggara dan AsiaTimur.

Melihat berbagai perkembangan lingkungan strategis di tingkat regional, yang secara umum mengarah pada meningkatnya hubungan baik antar-negara, maka sangat membuka peluang Indonesia untuk menjalin hubungan baik antara Indonesia dengan Negara RRT. Untuk itu diperlukan upaya oleh Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia.

77

BAB IV

15 Pengaruh

Internal

Dari tinjauan terhadap aspek astagatra, pengaruh dan kecenderungannya terhadap kondisi hubungan bilateral antara Indonesia dengan RRT dapat digambarkan sebagai berikut:

78

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

BAB IV

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

a Aspek Geografi Karakteristik geografi Indonesia dipengaruhi oleh pertemuan dua samudera (yaitu Samudra Hindia dan Pasifik) dan dua benua (Asia dan Australia). Dengan karakter semacam itu maka posisi secara geografis Indonesia berada pada kawasan perlintasan perdagangan Internasional. Dengan demikian Indonesia dapat memanfaatkan wilayah geografis yang begitu luas guna kepentingan pengembangan, perdagangan, dan investasi bagi pembangunan ekonomi di kancah perdagangan internasional

b Aspek Demografi Jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mencapai 237,641,326 jiwa , di satu sisi merupakan modal yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha pembangunan nasional. Tetapi di lain pihak juga merupakan kendala, seperti penyebaran penduduk dan kesejahteraan yang tidak merata. Hal ini mungkin akan terus berkembang bila tidak diimbangi dengan pertumbuhan perekonomian nasional.

Dilihat dari sisi pengembangan ekonomi, maka dinamika pertumbuhan penduduk tersebut akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan sektor perekonomian dalam keluarga khususnya yang terkait dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Semakin banyaknya penduduk usia produktif tersebut akan berakibat pada semakin tingginya persaingan dalam memanfaatkan sumber-sumber kehidupan.

Tetapi penduduk yang besar dapat juga dijadikan modal dasar untuk pembangunan ekonomi, dengan meningkatkan kualitas penduduknya untuk dimanfaatkan sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Di samping itu jumlah penduduk yang besar, merupakan daya tarik negara lain untuk memasarkan produk-produk negaranya, salah satunya adalah RRT.

c Aspek Sumber Kekayaan Alam Potensi sumber daya alam, tanah subur, iklim yang nyaman, dijadikan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional. Model pembangunan yang cocok dengan karakteristik semacam ini antara lain berupa natural resource based economy atau perekonomian yang berbasis sumber kekayaan alam secara luas (antara lain; agroindustri, agrobisnis, agroforestri, industri perikanan dan kelautan, nilai tambah atas keanekaragaman hayati, nilai tambah pertambangan). Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk ekspor ke negara-negara yang membutuhkan, termasuk Negara RRT.

Badan Pusat Statistik, data sementara tahun 2010, http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1, diunduh pada tanggal 17 September 2014

79

BAB IV

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

d Aspek Ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan ideologi negara belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan dan nilai-nilai praktis di masyarakat. Keberadaan Pancasila di tengah pusaran globalisasi yang mengusung isu-isu yang bersifat lebih universal seperti demokrasi, hak azasi manusia, lingkungan hidup, dan akhir-akhir ini ditambah dengan isu terorisme internasional. Isu-isu global tersebut menjadikan Pancasila termarginalkan. Memudarnya pemahaman atas jiwa dan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut secara tidak langsung membawa akibat pada menurunnya kepedulian masyarakat akan sesama sebagai cerminan kemanusiaan yang adil dan beradab khususnya dalam pembangunan ekonomi. Kondisi demikian akan mengurangi kepercayaan asing dalam melakukan kerja sama dengan Indonesia.

e Aspek Politik Perkembangan politik pasca orde baru, menjadikan desentraliasi sebagai agenda perubahan. Komitmen pemerintah terhadap penataan otonomi daerah juga semakin kuat. Dengan adanya kejelasan struktur, wewenang dan tanggung jawab, maka proses harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan sektoral dengan peraturan desentralisasi dan otonomi daerah, upaya penguatan kebijakan dan regulasi di daerah-daerah berkarakter khusus dan daerah istimewa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan penguatan ekonomi kerakyatan diharapkan akan lebih lancar dan terarah.

Kondisi demikian menjadikan adanya keinginan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi, termasuk dengan melakukan kerja sama dengan pihak asing.

f Aspek Ekonomi Mendukung upaya pemulihan global bagi Indonesia merupakan langkah strategi guna memuluskan kepentingan nasional karena akan menahan tekanan menurunnya permintaan, menahan volatilitas nilai tukar, meningkatkan investasi jangka panjang yang dapat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, serta meningkatkan sektor riil.

Tentunya langkah ini dilakukan tanpa mengurangi skala prioritas untuk pembenahan ekonomi dalam negeri, di mana sejumlah agenda percepatan pembangunan infrastruktur dan sistem logistik nasional dilakukan. Selain itu, upaya ini dimaksudkan untuk mempersiapkan daya saing nasional (national competitiveness) dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015. Komitmen untuk hilirisasi dan industrialisasi sedang dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi Indonesia. Investasi dan penciptaan lapangan kerja untuk terus menopang daya beli masyarakat merupakan strategi pembangunan di saat terjadi pelemahan permintaan dari negara tujuan ekspor Indonesia.

80

BAB IV

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

g Aspek Sosial Budaya Kondisi sosial budaya bangsa Indonesia selain dilandasi agama, adat istiadat, dan tradisi, juga dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perkembangan teknologi transportasi, komunikasi dan informasi, mempercepat penyebaran informasi ke seluruh pelosok tanah air termasuk ke ujung-ujung pedesaan. Potensi sosial budaya yang beraneka ragam ini dapat dijadikan obyek dan produk pariwisata serta industri kreatif berbasis budaya sehingga merupakan nilai tambah tersendiri bagi pengembangan perekonomian Indonesia melalui kerja sama di bidang sosial budaya.

h Aspek Pertahanan dan Keamanan Salah satu bentuk ancaman yang perlu diwaspadai yang datang dari dalam negeri sendiri adalah berupa merapuhnya ikatan sosial di antara komponen bangsa, yang sering terwujud dalam bentuk perebutan kepentingan atau konflik, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Di samping itu ancaman lain yang masih perlu diwaspadai adalah masih maraknya demo yang menuntut berbagai ketidakpuasan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah masih lemah. Konflik vertikal, antara lain dapat terjadi di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pembagian hak dan kewenangan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini terjadi akibat masih banyaknya kewenangan pusat yang belum didesentralisasikan karena adanya peraturan perundangan sektoral yang belum disesuaikan dengan UU tentang Pemerintahan Daerah ataupun sebaliknya terjadi ego sektoral sebagai implikasi dari otonomi daerah yang dimiliki oleh Pemda.

81

BAB IV

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

16 Peluang dan Kendala` a Peluang 1

Kondisi geografi dan sumber kekayaan alam Indonesia yang besar mengingat Indonesia terletak pada posisi silang (cross position) antara dua benua dan dua samudera, serta memiliki keanekaragaman hayati dan sumber daya mineral.

Pada posisi ini, Indonesia akan memiliki banyak mitra kerja sama yang strategis serta dengan lalu lintas perdagangan dan pelayaran di Indonesia cukup ramai, menunjang perdagangan internasional maupun regional di kawasan berdampak pada sumber devisa negara.

2

Kondisi demografi Indonesia dengan jumlah penduduk 237,641,326 jiwa, merupakan pangsa pasar terbesar di Asia Tenggara dan menjadi daya tarik bagi RRT untuk memasarkan produk-produknya serta membangun dan mengembangkan usahanya di Asia Tenggara, dan Indonesia dapat menjadi penghubung bagi perusahaan RRT untuk mengembangkan usahanya di Asia Tenggara. Indonesia dengan penduduk terbesar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya berpeluang untuk mengirimkan tenaga kerjanya dengan mempersiapkan peningkatan kualitas dan keterampilan (hard skill dan soft skill). SDM yang berkualitas akan mampu bersaing dan kuat menghadapi tantangan.

3

Posisi geopolitik Indonesia di kawasan ASEAN dan Asia timur memberikan posisi tawar yang cukup baik dalam peningkatan hubungan diplomatik dan menuangkan berbagai isu global dalam bentuk kerja sama (MoU) bersama RRT.

4

Terjalinnya komitmen untuk menjadikan kedua negara sebagai entry point (titik masuk) peningkatan ekspor masing-masing, yakni Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara untuk ekspor RRT ke kawasan Asia Pasifik dan RRT sebagai hubungan perdagangan untuk pasar ekspor RI ke Asia, merupakan peluang besar untuk mengembangkan hubungan bilateral yang baik antara kedua negara. Kerja sama dalam bidang free trade area ini dapat menimbulkan efek yang positif di mana Indonesia dapat menjajakan barang produksi dalam negeri untuk diekspor ke luar Indonesia, tepatnya ke RRT.

5

Kemajuan pesat hubungan kedua negara, Indonesia dan RRT ditandai penguatan mekanisme bilateral sebagai komitmen kemitraan strategis RRT dan Republik Indonesia dengan meningkatnya nilai perdagangan di mana pada tahun 2005 tercatat senilai US$ 12,5 miliar, dan untuk tahun 2012 sudah mencapai US$ 51 miliar. Target nilai perdagangan pada tahun 2015 adalah US$ 80 miliar dan RRT saat ini adalah mitra dagang terbesar kedua Indonesia setelah Jepang.

Sementara untuk pasar ekspor Indonesia, RRT kini menempati urutan pertama.

82

BAB IV

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

b Kendala 1

Konflik Laut Tiongkok Selatan di kawasan regional ASEAN dapat berdampak kepada kepentingan Indonesia terhadap sumber daya wilayah kelautan serta menimbulkan potensi konflik di bidang maritim. Persoalan kedua negara dapat terganggu oleh hal-hal yang bersifat incident an sich seperti penangkapan nelayan.

2

Stabilitas politik dan keamanan nasional yang sering terganggu oleh tindakan terorisme, dan masih adanya sebagian daerah menginginkan merdeka atau berdiri sendiri serta masih maraknya aksi demonstrasi dengan tuntutan ketidakpuasan dalam beberapa aspek kehidupan dapat mengurangi keinginan investor RRT untuk berinvestasi di Indonesia.

3

Iklim investasi yang berjalan khususnya di bidang konstruksi dan pembangunan infrastrukur yang mengalami permasalahan teknis berupa pendanaan dari dalam negeri pemerintahan RRT yang terganjal persoalan jaminan dan persoalan perizinan terkait agraria yang diberikan oleh Pemda di Indonesia menjadi bagian dari dinamika kerja sama kedua negara.

83

84

BAB v

Analisa Terhadap Hubungan Bilateral

RRT dengan RI 85

Tak penting kucing itu hitam atau putih, yang terpenting kucing itu bisa menangkap tikus, itu artinya kucing yang baik Deng Xiaoping

86

BAB V

17

Analisa

umum

alam ilmu hubungan internasional, pola interaksi timbal balik antara dua negara didefinisikan sebagai hubungan bilateral. Kemudian hubungan bilateral menjadi sebuah konsep yang memiliki makna yang lebih kompleks serta mengandung pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Beberapa bidang yang meliputi hubungan bilateral secara umum terdiri dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, perdagangan hingga pertahanan keamanan. Kerja sama akan menghasilkan kesepakatan yang merupakan kebijakan yang akan menguntungkan kedua belah pihak sesuai tujuan masing-masing. Kesepakatan berupa ketentuan yang harus dipatuhi bersama demi tercipta harmonisasi antara kedua negara .

Lihttp://www.academia.edu/6102587/Dinamika_Hubungan_ Bilateral_Indonesia-China_Tiongkok_pada_Era_Pemerintahan_Presiden_Susilo_Bambang_Yudhoyono_2004-2013_ diunduh pada tanggal 19 September 2014

87

BAB V

Analisa

18 Bidang

Ideologi Pembangunan yang berlandaskan pada sistem pemerintahan sosialis, tetap menjadi pilihan utama dalam pembangunan nasional Tiongkok. Sebagai partai terbesar dan berkuasa dalam sistem pemerintahan RRT, Partai Komunis Tiongkok (PKT) senantiasa mengkampanyekan kesamaan ideologi terhadap seluruh komponen bangsa Tiongkok. Doktrin pencapaian kemakmuran bersama dan kesejahteraan masyarakat, menjadi motto sekaligus tujuan strategis pembangunan jangka panjang RRT. Seiring dengan keberhasilan pembangunan dan kemajuan ekonomi yang telah dicapai, Tiongkok semakin percaya diri bahwa pilihan ideologi sosialis komunis sebagai landasan politik negara di bawah kepemimpinan PKT, menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan nasional RRT pasca reformasi keterbukaan ekonomi. Kemajuan ekonomi Tiongkok di bawah kepemimpinan PKT, dalam perkembangannya telah menginspirasi dan meningkatkan kepercayaan diri negara-negara berideologi sosialis dan komunis lain di dunia.

Hasil survei menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan PKT masih sangat tinggi.

Besarnya minat generasi muda Tiongkok khususnya kalangan mahasiswa yang mencapai angka 80 persen untuk menjadi anggota PKT, menjadi salah satu parameter terpeliharanya kepercayaan masyarakat Tiongkok terhadap kepemimpinan PKT. Untuk mendukung terpeliharanya stabilitas politik dan keamanan nasional, PKT tetap memprioritaskan pemeliharaan doktrin dan kesetiaan kelompok militer dalam hal ini PLA (People’s Liberation Army) terhadap PKT. Seiring dengan perkembangan geopolitis internasional, Tiongkok tetap mengantisipasi upaya-upaya asing untuk memecah belah tiga sistem vertikal dalam kepemimpinan utama negara RRT yang menyatukan kepemimpinan Partai/PKT, Pemerintah/Dewan Negara dan Militer/PLA. PKT tetap berupaya memelihara doktrin bahwa PLA merupakan tentara partai (PKT) dan bukan tentara nasional RRT. Meskipun dalam sejarahnya, RRT pernah menjadi sosok yang dihindari kehadirannya, namun pada saat ini hubungan RRT dengan Asia Tenggara tetaplah terjaga. Tagline RRT sebagai negara komunis pada masa kini telah tertutupi oleh keaktifan RRT pada tataran internasional. Sosok RRT yang saat ini sangat terlihat kooperatif terkait dengan haluan politik luar negerinya yang non-konfrontasi. Sementara dengan Asia Tenggara, RRT telah sejak lama dapat dengan mudah masuk ke kawasan ini. Salah satu faktor yang telah berhasil dimanfaatkan oleh RRT dengan baik sejak dahulu adalah kedekatan geografis dan historis di Asia Tenggara.

Sehubungan dengan pentingnya ideologi dalam pembangunan nasional RRT, prospek hubungan bilateral dengan RI yang berdasarkan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak menjadi permasalahan yang krusial dalam menata hubungan bilateral kedua negara dengan penjelasan sebagai berikut:

88

BAB V

Analisa

Pembangunan yang berlandaskan pada sistem pemerintahan sosialis, tetap menjadi pilihan utama dalam pembangunan nasional Tiongkok.

a Perbedaan ideologi antara Indonesia dengan Tiongkok tidak menghambat berbagai bentuk kerja sama antara kedua negara dan bahkan bentuk kerja sama akan terus ditingkatkan. Kedua negara selama ini sudah tidak lagi mempermasalahkan masing-masing ideologi yang dianut, sekalipun paham komunisme pernah menjadi “sejarah kelam� bagi Indonesia . b Kerja sama dengan Tiongkok saat ini mengarah pada kepentingan untuk memberi keuntungan dan kebersamaan kedua negara sehingga Indonesia dan Tiongkok bisa sejahtera serta aman dan damai. Masing-masing negara tentunya memiliki ideologi sendiri-sendiri yang tepat untuk negaranya tetapi belum tentu tepat untuk negara lain. Ideologi komunis tepat di Tiongkok sedangkan Pancasila tepat dan adaptif di Indonesia.

Fran S. Pong, “China Tidak Lagi Ancaman Ideologi Bagi Indonesia�, diunduh pada tanggal 08 September 2014

c Antisipasi terhadap indoktrinisasi ideologi komunis melalui paham dan implementasi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam dalam setiap bentuk kerja sama bilateral kedua negara Tiongkok dan RI merupakan bagian penting dalam pola interaksi Indonesia yang menganut ideologi Pancasila.

89

BAB V

19 Bidang

Politik

Asian Century yaitu sebuah tatanan masyarakat benua yang berasaskan pembangunan demi kesejahteraan bersama, http:// www.academia.edu/6102587/Dinamika_ Hubungan_Bilateral_Indonesia-China_Tiongkok_pada_Era_Pemerintahan_Presiden_ Susilo_Bambang_Yudhoyono_2004-2013_ diunduh pada tanggal 20 September 2014. http://setkab.go.id/artikel-12591-perubahan-kebijakan-politik-rrt-dan-as-di-kawasan-asia-pasifik.html, diunduh pada tanggal 17 September 2014

90

Analisa

Kemitraan strategis antara Indonesia dan RRT tidak hanya menguatkan daya tawar ekonomi, budaya maupun pendidikan kedua negara dalam skala internasional. Secara politik, kemitraan ini akan membantu Indonesia keluar dari tekanan negara-negara barat, yang cenderung mengabaikan kesetaraan serta prinsip mutual agreement dalam hubungannya dengan Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia meyakini bahwa Tiongkok dapat menjadi pionir Asian Century. Jika masa itu tiba, maka akan terjalin relasi dinamis dan harmonis antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat. Satu jalinan yang berlandaskan kepercayaan, sikap saling menghormati dan saling memahami budaya serta kepentingan masing-masing .

Meningkatnya pengaruh RRT di dunia selain disebabkan menguatnya ekonomi juga disebabkan berubahnya kebijakan politik negara itu.

RRT sejak terpilihnya Presiden Xi Jinping, telah melakukan perubahan dari politik Tao Guang Yang Hui yaitu politik low profile yang menghindari konfrontasi sama sekali ke politik Fen Fa You Wei, yaitu politik yang mengedepankan untuk mendapatkan keberhasilan. Dalam pendekatan politik ini, RRT mencoba untuk memberikan keuntungan dan insentif kepada negara yang mau bersama-sama mengembangkan kebangkitan RRT. Sementara RRT juga akan mencari cara agar negara-negara ini mendapatkan keuntungan yang banyak dan jelas dari berkembangnya negara RRT, baik secara ekonomi ataupun ketahanan. Selain itu, RRT akan membantu negara-negara tersebut apabila menghadapi kesulitan. Sedangkan negara-negara yang berlawanan dengan RRT akan diberikan sanksi ataupun mereka isolasi. Dengan politik luar negeri ini RRT akan lebih bekerja sama dengan banyak negara di dunia . Walaupun secara kebijakan, pendekatan politik RRT yang baru lebih keras namun politik luar negeri yang baru ini lebih membuka kesempatan bagi RRT untuk bekerja sama dengan banyak negara. RRT yang pada awalnya “sendiri� di dunia internasional karena menghindari konfrontasi saat ini lebih membuka diri untuk dapat bekerja sama dengan negara lain untuk dapat mengembangkan kekuatan mereka.

Sehubungan dengan perubahan kepemimpinan RRT berpengaruh pada eskalasi politik dalam pembangunan nasional, prospek hubungan bilateral negara RRT dengan RI yang terkait dengan bidang politik dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB V

Analisa

1 Peningkatan hubungan juga ditandai dengan penguatan mekanisme bilateral, antara lain Dialog Bilateral Menko Polhukam-State Councilor; Konsultasi Bilateral Menteri Luar Negeri; Konsultasi Bilateral Menteri Perdagangan; Dialog Pertahanan dan Keamanan; Komite Tingkat Teknis Kerja sama Maritim dan kini dikembangkan pada tingkat Wakil Menlu (Komite Kerja sama Maritim); termasuk konsultasi di bidang konsuler.

2 Menjadikan neighbourhood diplomacy sebagai salah satu prioritas diplomasi RRT, khususnya dalam kerangka ASEAN+1, ASEAN+3, dan East Asia Summit. Tetap berpegang teguh pada kepentingan nasional RRT dan memprioritaskan jalan damai terkait isu South China Sea dalam rangka mengimplementasikan Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea (DoC), serta melakukan Joint development di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dengan Brunei Darussalam dan Vietnam.

3 Presiden RRT saat ini, Xi Jinping adalah politisi yang akrab dengan dunia usaha, sangat memperhatikan kepentingan sektor swasta, mendorong percepatan liberalisasi investasi asing dan akan mengembangkan Shanghai sebagai pusat keuangan dan industri kapal. Xi yang dekat dengan kalangan militer diperkirakan akan bersikap lebih berani dan tegas dibanding pendahulunya (Hu-Wen yang kompromis), sehingga banyak kalangan berpendapat bahwa di bawah Xi Jinping, RRT akan lebih ‘firm’ dalam menyikapi isu-isu sensitif, terutama isu Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur. Sementara Li Keqiang, cenderung akan sejalan dengan pola kebijakan populis seniornya yaitu Hu Jintao dan Wen Jiabao yang akan mengedepankan program-program kesehatan, kesejahteraan sosial dan clean energy.

4

Kebijakan Hubungan diplomatik Tiongkok dengan berbagai negara, semakin memperkuat posisi Tiongkok sebagai salah satu negara anggota tetap dewan Keamanan PBB, melalui penerapan kebijakan politik luar negeri yang tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain, juga diterapkan kepada negara lain untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri RRT tentang berbagai keputusan yang diambilnya.

5

Terkait dengan pentingnya peran politik dalam negeri dan luar negeri yang dimiliki pemerintahan RRT dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya, Indonesia dapat memanfaatkan prospek hubungan bilateral bidang politik untuk memperoleh manfaat dalam meningkatkan kepentingan nasional Indonesia di dalam dan luar negeri.

91

BAB V

Analisa

20

Bidang

Ekonomi Seiring dengan implementasi kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-RRT (ACFTA), posisi tawar Tiongkok yang saat ini telah menjadi negara maju terbesar bidang ekonomi, telah menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara berkembang akan investasi Tiongkok. Peningkatan forum kerja sama strategis di bidang ekonomi dengan kelompok negara-negara berkembang, memberikan pengaruh strategis terhadap perkembangan pengaruh Tiongkok di dunia. Barang produksi dalam negeri Tiongkok pada saat ini semakin diminati oleh banyak negara karena harganya yang murah dengan kualitas yang tidak kalah dengan produk barat.

Strategi dagang Tiongkok yang lebih memilih negara-negara berkembang sebagai pangsa pasar, memberikan keuntungan yang sangat besar terhadap pertumbuhan sektor perdagangan Tiongkok.

Memasuki tahun 2014 tren baru menunjukkan melemahnya perekonomian Tiongkok, terjadinya inflasi yang semakin tinggi sebagai dampak dari liberalisasi ekonomi, berpengaruh terhadap tuntutan kenaikan upah tenaga kerja khususnya buruh dan harga properti di Tiongkok. Liberalisasi ekonomi juga menimbulkan persaingan antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan bisnis, mengingat sebagian besar perusahaan di Tiongkok adalah milik pemerintah. Bagi Indonesia tekanan ekspor dan tingginya impor Indonesia, akan melahirkan defisit transaksi berjalan (current account deficit). Jika kondisi ini terus berlangsung, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 5-6 persen. Apabila mendekati 6 persen, nanti akan memanas atau overheating sehingga inflasi meningkat dan defisit transaksi berjalan melebar mengakibatkan perekonomian tidak stabil, akibatnya Bank Sentral Indonesia harus menaikkan suku bunga. Indonesia pun akan terjebak middle income trap .

Investasi RRT di Indonesia masih belum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dan masih mengalami naik-turun dalam beberapa tahun terakhir. Peran serta RRT saat ini dalam bentuk investasi maupun pembangunan sudah cukup besar, di bidang migas, prasarana pembangkit listrik. Minat investasi mereka di bidang sumber daya alam dan infrastruktur diperkirakan akan terus berlangsung, dan yang diharapkan justru adanya peningkatan investasi di bidang-bidang lain seperti manufaktur.

Sehubungan dengan adanya kerja sama ekonomi negara RRT dan RI terkait pembangunan nasional, prospek hubungan bilateral negara RRT dengan RI pada bidang ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut: http://www.tempo.co/read/news/2014/04/03/087567688/Ekonomi-Cina-Melemah-Ekspor-Indonesia-Tertekan, diunduh tanggal 19 September 2014

92

BAB V

Analisa

a Kerja sama ekonomi dan pembangunan RI-RRT memerlukan rencana aksi pengurangan defisit perdagangan Indonesia yang memerlukan perhatian bersama. Hal ini perlu ditempuh dengan terus mengupayakan perluasan akses pasar di RRT, termasuk dengan meningkatkan perdagangan langsung dan mengurangi non-tariff barrier. Dengan defisit perdagangan yang terus membengkak yang dialami Indonesia sejak tiga tahun terakhir ini (berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, defisit perdagangan RI dari RRT tahun 2010 mencapai US$ 4,73 miliar dan periode Januari – Agustus 2011 sebesar US$ 3,2 miliar). Diskrepansi data perdagangan RI-RRT yang cukup mencolok. Hal ini penting diangkat mengingat memiliki konsekuensi dari kesepakatan yang telah dibuat kedua negara pada Joint Comission Meeting (JCM) Menteri Perdagangan RI-RRT di Yogyakarta bulan April 2010. Banyaknya non-tariff barriers (NTB) yang diterapkan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke pasar RRT. b Beberapa investasi memerlukan komitmen yang kuat dalam pembangunan ekonomi kedua negara dengan pertimbangan masih kecilnya jumlah investasi RRT di Indonesia, yakni US$ 173 juta untuk non-migas dan non-keuangan pada tahun 2010 yang tidak sebanding dengan kekuatan dan kapasitas ekonomi RRT. Menjadikan RRT sebagai salah satu negara sumber FDI terbesar bagi Indonesia. Meningkatkan partisipasi RRT pada proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk MP3EI, utamanya melalui kerangka public private partnership. Sementara pada tahun 2011, investasi RRT di Indonesia pada kuartal I, II dan III masing-masing sebesar US$ 28,4 juta, US$ 50,7 juta dan US$ 35,3 juta. c Sebutan Overseas Chinese Business di Indonesia yang mayoritas merupakan warga negara Indonesia, namun memiliki akar dari Tiongkok Selatan. Untuk menjaga diri, biasanya kaum Tionghoa perantauan membentuk organisasi-organisasi rahasia berdasarkan daerah asal dan kekerabatan.

Organisasi ini bisa berupa kelompok amal, kongsi bisnis, ataupun sindikat kejahatan. Anggota organisasi inipun bersifat tertutup dan saling melindungi. Hal menonjol dari konglomerasi Tionghoa perantauan adalah leadershipnya yang kuat. Sosok figur pemimpin yang disebut sebagai patrias/matrias ini menjadi sangat kuat, pemersatu sekaligus membuat segala keputusan menjadi lebih cepat dan bergerak dalam satu kesatuan langkah. d Sumber bahan bakar fosil saat ini masih menjadi kebutuhan utama sektor industri Tiongkok. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber bahan bakar, peningkatan kerja sama dengan negara -negara lain khususnya negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam dan mineral. Melalui implementasi UU Minerba, tidak memberikan pilihan lain kepada pengusaha mineral RRT, selain melakukan investasi pembangunan smelter di Indonesia, terutama untuk memastikan keberlanjutan produksi di bidang Migas, energi dan pertambangan. Hal ini dapat dimengerti mengingat ketergantungan RRT akan bahan baku mentah dari Indonesia.

93

BAB V

Analisa

21 Bidang

Sosial Budaya Peningkatan hubungan Indonesia-RRT mencapai klimaksnya dengan ditandatanganinya Strategic Partnership Agreement antara Indonesia-RRT pada tanggal 25 April 2005, saat Presiden Hu Jin Tao berkunjung ke Indonesia. Kemitraan Strategis ini akan difokuskan untuk memperkuat kerja sama politik dan keamanan, memperdalam kerja sama ekonomi dan pembangunan, meningkatkan kerja sama sosial budaya, dan memperluas hubungan nonpemerintah. Ada tiga bidang luas yang dicakup dalam perjanjian kemitraan strategis ini, yaitu kerja sama politik dan keamanan, kerja sama ekonomi dan pembangunan dan kerja sama sosial budaya .

Dalam bidang sosial budaya, peningkatan hubungan antara kedua negara terus dilakukan. Sehubungan dengan perkembangan sosial budaya kedua negara yang berpengaruh pada peranan sosial budaya dalam pembangunan nasional, prospek hubungan bilateral negara RRT dengan RI dapat dijelaskan sebagai berikut : a Peningkatan arus lintas manusia meningkat. Pada satu sisi menunjukkan menguatnya hubungan kedua negara, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan permasalahan, seperti masalah ijin tinggal, perpanjangan ijin tinggal, ijin bekerja, timbulnya perselisihan bisnis, perkawinan, masalah visa, penipuan bahkan potensi tindak kriminal. Saat ini, meskipun relatif kecil jumlahnya, terdapat sejumlah WNI yang bermasalah, di antaranya ada yang terancam hukuman mati. Pengaduan pelaku bisnis baik dari Indonesia maupun RRT karena sengketa bisnis trennya juga meningkat. Belum lagi masalah human trafficking yang juga perlu mendapat perhatian serius. b Budaya dan tradisi bangsa Tiongkok berpengaruh terhadap dunia pendidikan karena menjadi daya tarik calon mahasiswa dari negara lain untuk belajar di Tiongkok. Pada tahun 2015 diprediksi, Tiongkok akan menjadi lima besar tempat tujuan pendidikan. Indonesia secara rutin memberikan beasiswa melalui skema program Darmasiswa, beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI) dan Kemitraan Negara BerkemZainuddin Djafar, Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur, Kajian Perspektif Asia Ekonomi- Politik, Jakarta: Pustaka Jaya, 2008. hal. 126.

94

bang (KNB) untuk program S1/S2. Jumlah beasiswa yang secara resmi diberikan oleh Pemerintah RRT selama ini kepada Indonesia utamanya hanya untuk program studi bahasa Mandarin non-degree. Hal ini dirasakan sangat tidak memadai dari segi jumlah maupun pilihan studi. c Memorandum kesepahaman tentang kerja sama pendidikan RI-RRT telah ditandatangani pada 3

Agustus 2010. Di samping itu juga kesepakatan mengenai pengajaran bahasa Mandarin dan pendirian Pusat Bahasa Mandarin di Indonesia telah ditandatangani antara 6 universitas di Indonesia dengan 6 universitas di RRT. Selain hal tersebut, juga dilakukan pelaksanaan riset dan publikasi internasional bersama; penjajakan penyetaraan dan pengakuan (mutual recognition) dokumen terkait ijazah, kualifikasi dan akreditasi; penyelenggaraan seminar terkait pengembangan teknologi pendidikan; pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di RRT dan sebaliknya; serta pendirian Pusat Bahasa Mandarin di enam Universitas di Indonesia meliputi Jakarta, Surabaya, Pontianak, Bandung, Makasar dan Malang . d Misi kebudayaan Indonesia juga telah beberapa kali melakukan pertunjukan di berbagai kota di RRT seperti: Beijing, Shanghai, Xiamen, Guangzhou, Guilin, dan Kunming, dan juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Sebaliknya misi kebudayaan RRT juga beberapa kali berkunjung ke Indonesia. Untuk bidang olah raga, beberapa atlit Indonesia telah memperoleh pelatihan oleh tenaga terlatih dan terampil di RRT. RI dan China Tandatangani MoU Pendidikan, http://www.kopertis12.or.id/2010/10/19/mou-ri-china-dalam-bidang-pendidikan-himbauan-kerja sama-dengan-perguruan-tinggi-china.html, diunduh pada tanggal 14 september 2014

95

BAB V

Analisa

e Berkembangnya dunia pariwisata akibat peninggalan sejarah dan kebudayaan yang tinggi serta manajerial dari Pemerintah Tiongkok yang baik akan menjadi kekuatan ekonomi yang dapat mendatangkan devisa bagi negara RRT maupun Indonesia dalam mengolah potensi tersebut. Sementara dari total wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia saat ini, wisatawan asal RRT menempati urutan terbesar ketiga. Turis RRT yang datang ke Indonesia tumbuh cepat, naik 40 persen. Khusus untuk turis RRT yang datang ke Bali mengalami kenaikan 70 persen. Ini menunjukkan pariwisata RRT ke Indonesia tumbuh pesat. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik serta Pusat Data dan Informasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dari Januari sampai Mei 2012 mencapai sekitar 3,18 juta, dengan 43.450 di antaranya yang masuk melalui 19 pintu utama RI berasal dari RRT . Dalam dua tahun kedepan, Kemenparekraf bahkan meningkatkan targetnya dengan membidik kunjungan 1 juta turis RRT ke Indonesia. Target ini telah digaungkan sejak April 2012. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi RRT yang baik, dan juga tingkat kesejahteraan penduduknya yang meningkat, maka Indonesia harus menangkap peluang besarnya kunjungan turis RRT ke Indonesia di masa mendatang untuk dapat mendatangkan devisa bagi negara yang cukup besar. f Pemerintah Tiongkok akan membuka diri untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dalam menghadapi ancaman sosial budaya seperti penyakit menular, isu-isu kesehatan dan kemiskinan, polusi, perbaikan kondisi HAM dan sebagainya. Hal ini merupakan wujud dari saling dukung dalam kapasitas RRT yang terlibat aktif pada kegiatan organisasi internasional seperti UNESCO Executive Board periode 2013-2017; International Telecomunication Union (ITU) periode 2015-2018; Commission for Aeronautical Metereology (CAeM). Untuk kepentingan pembangunan nasional RI realisasi Sister Province yang telah terjalin antara pemerintah provinsi di Indonesia dengan pemerintah RRT. Sedangkan untuk kerja sama Sister City terdapat 22 pemerintah daerah setingkat kota/kabupaten.

Disampaikan oleh Liu Jianchao, Duta Besar China untuk Indonesia, pada saat bertemu Wakil Presiden RI Boediono, http://bisnis.news.viva.co.id/news/ read/339053-turis-china-membanjiri-indonesia--kenapa-, diunduh pada tanggal 19 Agustus 2014

96

BAB V

Analisa

97

BAB V

Analisa

22 Bidang

Hankam

Hubungan bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan RRT mengalami kemajuan pesat, terutama dalam hal pertukaran siswa dan pelatihan maupun alutsista serta di bidang industri pertahanan. Di antaranya telah ditandatanganinya MoU antara Menhan RI dengan Menteri Pertahanan RRT pada tahun 2007, dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan kedua negara guna mencapai mutual benefit respect di masa mendatang. Intensitas kunjungan dan kerja sama bidang pertahanan semakin meningkat seiring dengan komitmen kemitraan strategis kedua negara.

Hubungan dan kerja sama kedua negara di bidang pertahanan menunjukkan kemajuan yang signifikan yang ditandai antara lain mekanisme konsultasi antara kedua angkatan bersenjata sudah berlangsung secara reguler sejak 2006; Pelaksanaan latihan bersama antara Kopassus TNI AD dengan PLA Army Special Force dan Paskhas TNI AU sebagai bagian pelatihan antiterorisme; Pertukaran perwira untuk mengikuti pendidikan di masing-masing lembaga pendidikan; Indonesia membeli alutsista RRT (missile C-802) yang diharapkan mendorong kerja sama joint production; dan Program pelatihan pilot tempur. Beberapa kegiatan di atas mengindikasikan peningkatan hubungan dan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan seiring dengan perkembangan teknologi militer dan eskalasi ancaman militer dan pertahanan kedua negara yang selanjutnya melahirkan format kerja sama pertahanan kedua negara yang berpengaruh pada dalam pembangunan nasional, prospek hubungan bilateral negara RRT dengan RI terdiri atas:

98

BAB V

Analisa

a Indonesia banyak mengambil pelajaran dari keberhasilan yang dicapai RRT di bidang ekonomi, politik dan pemerintahan, serta teknologi dan industri, khususnya kemajuan di bidang teknologi pertahanan. Dalam bidang teknologi militer, RRT semakin maju sehingga membuka kesempatan baru bagi negara-negara di kawasan ASEAN, di mana pada masa lalu lebih didominasi oleh negara-negara di kawasan Eropa. Saat ini Indonesia sedang menggiatkan industri pertahanan dalam negeri sehingga diharapkan RRT berpartisipasi dalam program pengembangan industri pertahanan di Indonesia, mencakup joint production dan pelaksanaan Transfer of Technology (ToT).

Saat ini pula Indonesia sedang mempertimbangkan untuk membentuk suatu forum teknologi militer (Military Technology Forum-MTF), sebagai wadah kosultasi yang membahas aspek teknis Alutsista. Tujuan pembentukan forum tersebut adalah untuk meningkatkan pertahanan kedua negara di masa mendatang.

Dalam hal anggaran pertahanan. Indonesia berharap pemerintah RRT dapat menyediakan fasilitas pengadaan secara G to G disertai dengan ToT serta melibatkan industri dalam negeri. b Menstimulus upaya pencapaian kemandirian

industri strategis Indonesia untuk pertahanan nasional. Dalam hubungan ini, RRT sudah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama. China Electronics Technology Group Corporation (CETC), salah satu industri pertahanan di bawah SASTIND telah menawarkan proyek DECI (Defense Electronic Complex of Indonesia). RRT memandang penting hubungan bersahabat dan substansial dengan militer Indonesia.

Dalam bidang industri pertahanan, Kementerian Pertahanan RI dan State Administration for Science, Technology and Industry for National Defence (SASTIND) of the People’s Republic of China telah memiliki MoU kerja sama Industri Pertahanan yang ditandatangani pada tanggal 22 Maret 2011. Ruang lingkup dari MoU tersebut mencakup Military Equipment Acquisition, Transfer of technology untuk perangkat militer tertentu, produksi bersama, pengembangan dan pemasaran bersama bagi perangkat militer tertentu. c Hubungan dan kerja sama kedua negara dalam bidang pertahanan menunjukkan kemajuan yang

signifikan antara lain ditandai dengan saling kunjung antara pejabat tinggi kedua negara. Terakhir kunjungan Menteri Pertahanan RI dan ditindak lanjuti dengan pejabat tinggi lainnya, termasuk kedatangan para mahasiswa Universitas Pertahanan RI untuk belajar di Universitas Pertahanan Nasional (National Defence University/NDU) RRT, menunjukkan hubungan serta kerja sama pertahanan kedua negara yang semakin baik dan meningkat. Indonesia juga telah membeli beberapa persenjataan dari RRT. Bahkan kini kedua negara sepakat untuk melakukan produksi bersama persenjataan seperti peluru kendali C-705 bagi TNI Angkatan Laut. d Anggaran pertahanan RRT yang menunjukkan tren peningkatan menandakan keseriusan RRT dalam membangun kekuataan militer di kawasan di antaranya tahun 2012 US$ 106,4 miliar (naik 11,2%), tahun 2013 US$ 115,2 miliar (naik 10,7%), tahun 2014 US$ 131,57 miliar (naik 12,2%) dibandingkan dengan anggaran pertahanan AS yang mencapai posisi US$ 633 miliar. Di sisi lain, Tiongkok tidak memiliki aliansi pertahanan yang menandingi NATO. Hal ini akan tetap menjadi kelemahan apabila terjadi konflik dengan negara-negara di bawah aliansi NATO khususnya AS yang akan tetap menjadi potensi ancaman bagi Tiongkok dalam rangka mengembangkan pengaruhnya dan mengaktualisasikan kekuatan militer. Pada konteks ini peranan RRT terus dinamis dengan selalu menguatkan isu utama bersama pemerintah RI. Menyikapi situasi keamanan regional, hubungan bilateral RI – RRT dan kerja sama ASEAN – RRT, dengan pokok-pokok pembahasan terkait kebijakan rebalancing strategy AS, keamanan jalur laut, isu LTS, dan kerja sama militer dan pertahanan RI – RRT tahun 2013.

99

BAB V

Analisa

e PLA Navy memiliki peran yang sangat besar dalam rangka mendukung strategi pertahanan nasional Tiongkok, setelah mengalami transformasi peran “Blue Water Navy�. Dengan peran tersebut PLA Navy tidak saja bertanggung jawab terhadap perlindungan kedaulatan wilayah, namun juga peran diplomasi militer dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri Tiongkok, serta perlindungan SLOC (Sea Lanes of Communication) / jalur perdagangan Tiongkok. Dalam konteks keamanan regional, Indonesia turut berperan dalam sengketa wilayah Laut Tiongkok Selatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia seperti menggalang pertemuan informal di antara keenam negara yang memiliki klaim atas pulau-pulau di kepulauan Spratly di Laut Tiongkok Selatan. Selama ini negara-negara yang memiliki klaim atas pulau-pulau di kepulauan Spratly seperti Malaysia, Brunai, RRT, Filipina, Vietnam dan Thailand masih bisa menahan diri karena adanya inisiatif Indonesia tersebut. Kerja sama antara RI-RRT diharapkan mampu menciptakan situasi damai di kawasan, khususnya potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan, akibat klaim tumpang tindih antara beberapa negara di kawasan. f TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut RRT untuk kali pertamanya melakukan dialog dalam kerangka

“navy to navy talk� untuk meningkatkan kerja sama pertahanan Indonesia-RRT, khususnya angkatan laut dua negara pada tanggal 25 Juli 2012. Dialog antara angkatan laut Indonesia dan RRT merupakan salah satu bagian dari kerja sama pertahanan kedua negara dalam bentuk forum konsultasi bilateral bidang pertahanan dan keamanan. Dialog antara angkatan laut kedua negara menjadi salah satu komponen penting untuk membina hubungan yang lebih baik berdasarkan saling pengertian, dan saling percaya. Pada dialog kali pertama tersebut dibahas pembangunan angkatan laut kedua negara dan beragam isu keamanan maritim regional . g Peningkatan kemampuan PLA Air Force dan PLA Navy serta pembentukan Unit 2nd Artillery, akan semakin

meningkatkan kemampuan PLA dalam rangka menghadapi perang modern maupun ancaman-ancaman non tradisional. Penempatan stasiun-stasiun rudal jelajah dan pangkalan-pangkalan armada PLA Navy di sepanjang wilayah pesisir utara timur laut sampai dengan wilayah selatan, akan semakin meningkatkan deterrent effect pertahanan nasional Tiongkok. h RRT akan terus membangun kelengkapan sistem informasi untuk meningkatkan kemampuan peringatan dini dan deteksi, dengan membangun kemandirian sistem komunikasi satelit, pembangunan jaringan komunikasi fiber optic. Program informatika menjadi salah satu target utama modernisasi militer Tiongkok, untuk mengefektifkan proses transfer informasi yang menjamin kecepatan mobilisasi kekuatan militer. Hal ini sebagai langkah antisipatif dan preventif Tiongkok dalam menghadapi ancaman perang modern dan ancaman non tradisional.

Angkatan Laut Indonesia-China Adakan Dialog Untuk Kali Pertama , http://www.dephan.go.id/kemhan/?pg=31&id=433, diunduh pada tanggal 15 September 2014

100

BAB vi

Penutup 101

Kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. Dan kau akan memenangi seribu pertempuran�

Sun Tzu

102

23

Kesimpulan ari program SSLN yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 12 s.d 17 Oktober 2014 di RRT serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: a Sistem sosial dari Partai Komunis Tiongkok adalah pilihan rakyat RRT berdasarkan sejarah. Sejak dahulu, Partai Komunis sebagai kekuatan yang memimpin bangsa Tiongkok. Partai Komunis mewujudkan kemerdekaan Tiongkok, kebebasan dan demokrasi rakyat. Sehingga meskipun RRT telah melakukan reformasi tetapi menjadi satu satunya negara yang masih mempertahankan faham Komunis, dengan suatu kontrol yang kuat dari Partai Komunis RRT.

b Tiongkok dalam tiga puluh tahun terakhir mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak reformasi

besar diperkenalkan mendiang pemimpin mereka, Deng Xiaoping. Kini sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, Tiongkok punya pengaruh besar di panggung politik internasional. Kemajuan di bidang ekonomi yang didukung oleh deregulasi ekonomi dan reformasi di bidang ekonomi membuat RRT dapat menduduki peringkat dua di bidang ekonomi dunia setelah kekuatan ekonomi AS. Dengan potensi kemampuan ekonominya yang demikian besar RRT akan memiliki posisi tawar dalam perekonomian dunia.

Tiongkok telah membuat kemajuan mengagumkan dalam reformasi ekonomi, pembangunan ekonomi, dan dalam mengangkat taraf hidup rakyat dan juga membuat Tiongkok jadi negara yang lebih kuat dari sebelumnya. c Sejak dimulainya reformasi dan keterbukaan, Tiongkok telah tumbuh menjadi negara perekonomian ter-

besar kedua di dunia. Dengan ditunjang pembangunan infrastruktur yang sangat memadai maka pergerakan orang, barang, dan jasa di Tiongkok berjalan secara efisien dan cost effective. Karenanya, tidak heran Tiongkok sukses melakukan penetrasi pasar internasional dan menjadi pabrik dunia. Di samping itu, salah satu keunggulan Tiongkok juga terletak pada kekuatan tenaga kerja, kreativitas, dan komitmen serta kegigihannya untuk maju. d Saat ini kebijakan politik luar negeri RRT mengedepankan konsep Peaceful Development yang menentang teori ancaman Tiongkok. Pemerintah Tiongkok menyatakan hal tersebut merupakan kebijakan yang normal, bersifat damai dengan tujuan melakukan modernisasi peralatan militer dalam negeri dan bukan untuk sesuatu yang bersifat ofensif dan RRT berkeinginan untuk bekerja sama dengan negara lain. e Kerja sama Indonesia-Tiongkok di berbagai bidang telah berkembang secara pesat, terutama sejak dibentuknya kemitraan strategis pada tahun 2005, dan rencana aksinya telah dimulai pada tahun 2010.

Pencapaian kerja sama dan hubungan baik Indonesia dan RRT selama ini adalah berkat upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras kedua pemerintahan maupun rakyat, dalam kerangka people to people contact. Seiring dengan banyak capaian pembangunan, Indonesia dan RRT justru diharapkan memainkan peranan yang lebih luas di kawasan, khususnya Asia Pasifik . f Hubungan bilateral antara Indonesia dengan RRT terus meningkat di segala bidang. RRT memandang Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat berpengaruh terutama di kawasan Asia Tenggara sehingga peluang kerja sama kedua negara perlu ditingkatkan guna kepentingan pembangunan nasional kedua negara. Hubungan keduanya juga harus dilandasi dengan kesetaraan yang melibatkan aktor-aktor non-negara untuk mencapai hubungan yang lebih berkualitas.

Pidato Akademik di Universitas Tsinghua,SBY Optimis akan Prospek Hubungan Indonesia-RRT, diunduh dari http://www.presidenri.go.id/index.php/ fokus/2012/03/23/7774.html tanggal 24 September 2014

103

BAB VI

24

Penutup

Saran

a Indonesia sebagai negara yang terbesar dan berpengaruh di ASEAN dapat berperan aktif dan menginisiasi dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan bersama dengan negara RRT di kawasan Asia Pasifik. b KBRI sebagai wakil pemerintah Indonesia di RRT perlu mengoptimalkan perannya dalam rangka peningkatan hubungan bilateral di bidang ekonomi, perdagangan dan sosial budaya kedua negara. c Pemerintah RI perlu meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Pemerintah RRT melalui peningkatan dialog pertahanan, peningkatan kerja sama pendidikan dan pelatihan serta transfer of technology alat utama sistem persenjataan (alutsista).

104

BAB VI

Penutup

105

106

Daftar Pustaka

107

Daftar Pustaka

Angkatan Laut Indonesia-RRT Adakan Dialog Untuk Kali Pertama , http://www.dephan.go.id/kemhan/?pg=31&id=433, diunduh pada tanggal 05 Agustus 2014, pukul 23.00 wib.

Badan Pusat Statistik, Data Sementara Tahun 2010, http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1, diunduh pada tanggal 17 Juni 2014.

Bandaro, Erizizeli, Geostrategis RRT?, http://culas.blogspot.com/2012/08/geostrategis-RRT.html, diunduh pada tanggal 08 Agustus 2014, pukul 17.35 wib.

RRT Dalam Perspektif Budaya Bisnis dan Etos Kerja, http://maswig. blogspot.com/2010/09/RRT-dalam-perspektif-budaya-bisnis.html, diunduh pada tanggal 05 Agustus 2014, pukul 08.45 wib.

Cotan, Imron, Duta Besar RI untuk RRT dan Mongolia, disampaikan pada acara “Malam Indonesia 2012” di Kota Minqing, Provinsi Fujian, 21 April 2012, http://www.antaranews. com/berita/307272/kbri-gelar-enam-forum-perdagangan-investasi-di-RRT, diunduh pada tanggal 4 Agustus, pukul 00.15 wib.

Direktorat Perdagangan, Investasi Dan Kerja sama Ekonomi Internasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2011, Ringkasan Laporan Perkembangan Perdagangan Bulan Juli 2011.

Disampaikan oleh Liu Jianchao, Duta Besar RRT untuk Indonesia, pada saat bertemu Wakil Presiden RI Boediono, pada hari Kamis 26 Juli 2014, http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/339053-turis-RRT-membanjiri-indonesia--kenapa-, diunduh pada tanggal 09 Agustus 2014, pukul 14.40 wib.

Djafar, Zainuddin, Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur, Kajian Perspektif Asia Ekonomi- Politik, Jakarta: Pustaka Jaya, 2008. hal. 126.

Effendi, Tonny, Hubungan Bilateral Indonesia – Republik Rakyat RRT, http://tonnyeffendi.wordpress.com/2008/08/11/hubungan-bilateral-indonesia-republik-rakyat-RRT/, diunduh pada tanggal 09 Agustus 2014, pukul 14.15 wib.

Ekonomi RRT dan Dampaknya Bagi Indonesia, http://agroindonesia.co.id/2012/04/24/ekonomi-RRT-dan-dampaknya-bagi-indonesia/, diunduh pada tanggal 07 Agustus 2014, pukul 20.10 wib.

Gitosardjono, Sukamdani Sahid, Ketua Umum Lembaga Kerja sama Ekonomi, Sosial dan Budaya Indonesia-RRT (LIC), INDONESIA-RRT: Perdagangan bilateral terus tumbuh, http://www.bisnis.com/articles/indonesia-RRT-perdagangan-bilateral-terus-tumbuh, diunduh pada tanggal 3 Agustus 2014, pukul 21.40 wib. http://statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=penduduk_usia&info1=3, diunduh pada tanggal 03 Agustus 2014, pukul 20.15 wib.

Indrawati, Sri Mulyani, Direktur Bank Dunia, Bank Dunia: Indonesia Harus Waspadai Krisis Global, http://www.analisadaily.com/news/ read/2012/07/13/62591/bank_dunia_indonesia_harus_waspadai_krisis_global/#.UCG_h3qCq00, diunduh pada tanggal 08 Agustus 2014, pukul 17.40 wib.

Jati, Prabawa, Ideologi Politik Komunis Dan Prinsip Ekonomi Sosialis Republik Rakyat RRT (RRC), Jakarta, November 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Pertama, Balai Pustaka tahun 1990.

Kebijakan Industri Pertanian Republik Rakyat RRT, http://tiners39. proboards.com/index.cgi?board=tag&action=display& thread = 12, diunduh pada tanggal 04 Agustus 2014, pukul 23.50 wib.

Kekuatan Militer RRT, http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1947209-kekuatan-militer-RRT/, diunduh pada tanggal 07 Agustus 2014, pukul 19.15 wib.

Kinanti, Fellin,Dinamika Ekonomi dan Politik RRT, http://fellinkinanti-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-45977-MBP%20Asia%20Timur-Dinamika%20Ekonomi%20dan%20Politik%20RRT.html, diunduh pada tanggal 09 Agustus 2014, pukul 14.05 wib.

Mengayuh Antara Dua RRT: Hibah F-5 Taiwan, http://hankam.kompasiana.com/2012/07/22/mengayuh-antara-dua-RRT-hibah-f-5-taiwan/, diunduh pada tanggal 07 Agustus 2014, pukul 19.25 wib.

Modul Ketahanan Nasional, Lemhannas RI Tahun 2011.

Natalegawa, Marty, Menteri Luar Nbegeri RI, RI-RRT Tingkatkan Hubungan Bilateral, http://www.tempo.co/read/news/ 2012/08/10/078422724/ RI-RRT-Tingkatkan-Hubungan-Bilateral, diunduh pada tanggal 21 Agustus 2014, pukul 15.00 wib.

Negara Kesatuan Multietnis, http://indonesian.chinese.cn/ chineseculture/ article/2011-11/01/content_369839.htm, diunduh pada tanggal 06 Agustus 2014, pukul 17.35 wib.

Pertanian, http://indonesian.cri.cn/RRTabc/chapter3/chapter30202.htm, diunduh pada tanggal 04 Agustus 2014, pukul 23.35 wib.

Pong, Fran S.,RRT Tidak Lagi Ancaman Ideologi Bagi Indonesia, https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:-qPWin0YroYJ:nttonlinenews. com/ntt/index.php?view%3Darticle%253B%26catid%3D52%253Alain-lain%26id%3D1488%253ARRT-tidak-lagi-ancaman-ideologi-bagi-indonesia%26format%3Dpdf%26option%3Dcom_content+antara+ideologi+RRT+dan+Indonesia&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEEShR0Y-FqM9P3uWjJ8xFNTbevSRwn2bdyGzPmftZyicNcZ3QXjg0JIUJ5FUb4MNwGlqRp2uXInaLLEg6eHT0425p_bDMQLYqQjDJ7NQKBFLVs03uguHi-FWmQmiQjnhboDpxn7NT&sig=AHIEtbQhdqCSoo3N-yzdiqRgV2xt5FTfQg, diunduh pada tanggal 08 Agustus 2014, pukul 23.45 wib.

108

Daftar Pustaka

Prasetyo, Anom B., Di Antara Pengaruh Dua Raksasa, http://hankam.kompasiana.com/2012/07/10/di-antara-pengaruh-dua-raksasa/, diunduh pada tanggal 08 Agustus 2014, pukul 17.45 wib.

RI dan RRT Tandatangani MoU Pendidikan, http://www.kopertis12.or.id/2010/10/19/mou-ri-RRT-dalam-bidang-pendidikan-himbauan-kerja sama-dengan-perguruan-tinggi-RRT.html, diunduh pada tanggal 04 Agustus 2014, pukul 23.30 wib.

Salma, Mutia Zakia, Strategi String of Pearl, http://mutia-z-s-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-48537-Geopolitik dan Geostrategi-Geopolitik RRT di Asia Tengah, Korea, Afrika, dan Strategi String of Pearl.html, diunduh pada tanggal 07 Agustus 2014, pukul 19.40 wib.

Sinaga, Lidya Christin, Satu Dekade Forum Energi Indonesia-RRT, http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-internasional/603-satu-dekade-forum-energi-indonesia-RRT, diunduh pada tanggal 03 Agustus 2014, pukul 21.20 wib.

Soepandji, Budi Susilo, Gubernur Lemhannas RI, http://lemhannasjurnal. com/pdf/PENGARUH KEAMANAN REGIONAL BAGI KEAMANAN NASIONAL INDONESIA (KASUS SENGKETA LAUT RRT SELATAN).pdf, diunduh pada tanggal 07 Agustus 2014, pukul 20.25 wib.

Tarmidi, Lepi T.,Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Investasi RRT di Indonesia, http://www. theglobal-review.com/ content_detail.php? lang=id&id= 4784&type=6, diunduh pada tanggal 4 Agustus 2014, pukul 00.20 wib.

Tim Pokja Ketahanan Nasional, Modul BS Ketahanan Nasional PPRA XLVI, Tahun 2012, Lemhannas RI. Top 10 Negara Penghasil Minyak Bumi, http://top10.web.id/desain-2/top-10-negara-penghasil-minyak-bumi, diunduk pada tanggal 29 Agustus 2014, pukul 19.15 wib.

Undang-Undang Republik Indonesia No: 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pasal 1. www.deplu.go.id/pages/news, diunduh pada tanggal 08 Agustus 2014, pukul 17.15 wib.

Yacob, Ferry Samuel, Konflik Perdagangan Indonesia – RRT, http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/130773100.pdf, diunduh pada tanggal 4 Agustus 2014, pukul 00.05 wib.

109

110

Foto Dokumentasi Kegiatan

111

HARI KE - 1 Senin, 13 Oktober 2014

Kunjungan ke China Electronics Technology Corporation (CETC)

112

HARI KE - 1 Senin, 13 Oktober 2014

Kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing

113

HARI KE - 2 Selasa, 14 Oktober 2014

Kunjungan ke National Defence University (NDU)

114

HARI KE - 3 Rabu, 16 Oktober 2014

Kunjungan ke China Institute of Contemporary International Relations (CICIR)

115

HARI KE - 3 Rabu, 15 Oktober 2014

Kunjungan ke Chinese Academy of Social Sciences (CASS)

116

Kunjungan ke Great Wall

117

Kunjungan ke Tiananmen Square & Summer Palace

118

Kunjungan ke Museum

119

STRUKTUR ORGANISASI SSLN PELAKSANA KEGIATAN Wakil Gubernur Marsdya TNI Dede Rusamsi, SE

Penanggung Jawab Laksda TNI Ir. Leonardi

Pimpinan Rombongan Drs. Sukendra Martha, M.Sc, M.App Sc

Tenaga Ahli I Liaison Officer

drg. Sri Wahyuni Pujiastuti, MM

Brigjen TNI Sudirman Kadir

Tenaga Ahli II Sekretaris Rombongan

Mayjen TNI Y. Eddy Kristiyatmo

Kol Inf Sugeng Santoso, S.IP

Staf Umum Letkol Caj Drs. I Wayan Mertadana, M.Sc

Ketua Kelompok Kol Caj Erry Herman, SE, MPA

Wakil Ketua Kelompok Kombes Pol Drs. Agus Salim

Sekretaris Kelompok Uli Panjaitan

Anggota

120

Daftar Pembimbing Peserta

WAKIL GUBERNUR LEMHANNAS RI

DEPUTI PENDIDIKAN PIMTKNAS LEMHANNAS RI

ADC. WAKIL GUBERNUR LEMHANNAS RI

DEDE RUSAMSI, SE

IR. LEONARDI

DEDI ROCHMAD

Marsekal Madya TNI

Laksamana Muda TNI

Letda Tek

PIMPINAN ROMBONGAN

TENAGA AHLI I

TENAGA AHLI II

DRS. SUKENDRA MARTHA, M.SC, M.APP, SC

DRG. SRI WAHYUNI PUJIASTUTI, MM SE,

Y. EDDY KRISTIYATMO

Pembina Utama (IV/e) Tajar Bid. Geografi Lemhannas RI

Pembina Utama Madya (IV/d) Tajar Bid. Kependudukan Lemhannas RI

Mayjen TNI

LIASION OFFICER

SEKRETARIS ROMBONGAN

STAF UMUM

SUDIRMAN KADIR

SUGENG SANTOSO, S.IP

DRS. I WAYAN MERTADANA, M.SC

Brigjen TNI

Kolonel Inf

Letkol Caj

121

Daftar Peserta 122

KETUA KELOMPOK PESERTA

WAKIL KETUA KELOMPOK PESERTA

SEKRETARIS KELOMPOK PESERTA

ERRY HERMAN, SE, MPA

DRS. AGUS SALIM

ULI PANJAITAN

Kolonel Caj

Kombes Pol

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ARTHUR M.E. SIMATUPANG, B.B.A, M.COM

TRI SOEWANDONO

TEGUH ARIEF INDRATMOKO

Kolonel Inf

Kolonel Inf

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ISAAC MARCUS PATTIPEILOHY

TRI LEGIONO SUKO, S.IP, M.AP

PETER MKANDHLA

Kolonel Cpm

Brigjen TNI

Superintenden

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

M. ZAINUDIN, SH

BAMBANG SUSWANTORO, SH, MH

T. SEMBIRING MELIALA

Kolonel Laut (P)

Kolonel Mar

Kolonel Pnb

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

BAMBANG SIGIT SETYONO

DRS. ROCHIYANTO, MH

DRS. LILIK ARGA TJAHJANA, SH, M.SI

Kolonel Lek

Kombes Pol

Kombes Pol

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

NINI RAHAYU, SH, M.SI

ABDOEL KADIROEN, SH, MH

BUDI HARDJITO, SE, MBA

Setara Eselon I

Jaksa Utama Madya (IV/d)

Pembina Utama Madya (IV/d)

123

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

IR. HARYA ADITYAWARMAN

HENDRA PRASMONO, SH, MH

M. NASIR USMAN, S.SIT

Pembina Utama Muda (IV/c)

Pembina Utama Muda (IV/c)

Pembina Tk-I (IV/b)

ANGGOTA DR. YOSEFENI RASYANTI MUNTHE, MA, PSI

124

125

126