Koran sidak edisi 54

EDISI 54 TAHUN III

27 April 2015 - 4 Mei 2015 16 Halaman

Info Kawasan Pondok Gede

Hal 3 | Berita Utama

Hal 10 | Cikarang

DKI Jakarta Tetap Laksanakan Reklamasi Pulau

Hal 8 |

Penambahan Kawasan Industri Tak Pengaruhi Tingkat Kemiskinan

Sejarah Sumur Lubang Buaya Terdaftar di Dewan Pers Indonesia

Aktual Tanpa Rekayasa

Rp. 4000

Djarot: Perombakan Pejabat DKI Harus Hati-hati JAKARTA KORAN SIDAK-Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat menyatakan, perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara hati-hati.

Terlebih, saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 belum cair, sehingga kinerja pejabat belum bisa diukur secara maksimal. Kecuali, ada kesalahan fatal yang dilakukan pejabat.

"Karena anggaran belum cair, penyerapan anggaran masih sekitar satu persen. Makanke Hal 14

Dituduh Mencuri, Kasubag Lapor Sekcam ke Polisi PEBAYURAN KORAN SIDAK- Tidak terima dituduh sebagai pencuri, ES, salah seorang Kasubag urusan kepegawaian Kecamatan Pebayuran melapor ke Polsek Pebayuran dengan Nomor laporan, LP/23-PBY/K/ IV/2015/Resta.Bks, tanggal 20 april 2015.

ES datang ke Mapolsek Pebayuran, lantaran dituduh mencuri Handphone milik BR, Sekretaris Camat (Sekcam) Pebayuran. Akibat perbuatannya, Bahrul diduga melanggar Pasal 335 dan 310 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Saat ditemui KORAN SIDAK di ruang kerjanya ES menjelaskan, Sabtu (18/4) sekitar pukul 18.00 WIB, dirinya didatangi Bahrul. Menurut ES, BR datang ke rumahnya tidak sendiri, Bah datang ditemani anggota Polsek ke Hal 15

facebook.com/koran.sidak

@koran_sidak

Ganti Rugi Tak Terealisasi

FKP3G Diminta Gugat ke PTUN BEKASI KORAN SIDAK- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi di bawah kepemimpinan Rahmat Effendi dianggap tidak memikirkan nasib 426 pedagang yang masih memiliki hak guna pakai (HGP) eks Pasar Pondokgede. Lantaran sudah enam tahun ini, ganti rugi sebesar Rp 3 miliar yang disebut-sebut telah disepakati belum juga terealisasi.

RATUSAN pedagang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pedagang Pasar Pondokgede (FKP3G) hingga saat ini masih menunggu itikad baik Pemkot Bekasi dan PT Kitita Alami Propertindo sebagai pengembang eks Pasar Pondokgede membayar ganti

rugi tersebut.

Tudingan wanprestasi PT Kitita Alami Propertindo untuk membayar ganti rugi itu pun makin memanas. Tak heran jika sejumlah elemen masyarakat mendorong FKP3G agar membawa ke Hal 15

Gedung Pemkot Terbakar, Walikota Bantah Ada Sabotase BEKASI KORAN SIDAK- Terbakarnya kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, diduga akibat arus pendek.

Kebakaran tersebut menyebabkan empat ruangan yang berada di lantai dua hangus terbakar, termasuk ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) yang berisi dokumen dan surat-surat berharga.

Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 11.00 Wib itu, membuat sejumlah pegawai yang berkantor di gedung lama berhamburan menyelamatkan diri. Sedangkan api baru bisa dipadamkan 45 menit kemudian, setelah mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Bekasi.

Api yang berasal dari kantor Sekda Kota Bekasi ini sempat mengalami kendala. Pasalnya, akses gedung yang terbakar dipenuhi

berhamburan keluar

4

1

Kebakaran terjadi sekitar pukul 11.00 Wib

Api baru bisa dipadamkan 45 menit kemudian, setelah mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran

2

Api berasal dari kantor Sekda Kota Bekasi

ke Hal 15

Papan Nama Proyek Diduga Rugikan Kas Daerah BEKASI KORAN SIDAK- Semua proyek pembangunan fisik yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) wajib memasang papan nama pekerjaan. Hal itu bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang nama pelaksana, nilai pekerjaan, volume pekerjaan, waktu pelaksa-

naan dan lainnya.

Namun, biaya papan nama kegiatan yang tercantum di rencana anggaran biaya (RAB) setiap proyek pembangunan fisik itu, diduga merugikan kas Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi hingga miliaran rupiah.

Pasalnya, pejabat yang membuat RAB setiap pekerjaan pemba-

ngunan fisik menganggarkan untuk pembuatan papan nama proyek sebesar Rp 280 ribu hingga Rp 560 ribu per satu proyek.

Padahal, dengan bahan dan material papan nama proyek yang digunakan kontraktor harga di percetakan tidak lebih dari Rp 30 ribu per papan nama pekerjaan. Tak her-

an jika sejumlah elemen masyarakat mensinyalir, keuangan daerah bocor hingga miliaran rupiah.

Ketua LSM Gerakan Aspirasi Rakyat Demokrasi (Garda) 1 Bekasi RI, Noor Fatah mengatakan, biasanya penentuan harga papan nama proyek disesuaikan dengan ke Hal 15

Jasa Servis Baktor Dinas Kebersihan Diduga Terjadi Markup CIKPUS KORAN SIDAK- Terkait pengadaan belanja barang dan jasa tahun 2015, untuk penggantian suku cadang dan service sebanyak 14 unit kendaraan bak motor (Baktor) roda 3 untuk UPTD wilayah V Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Bekasi, patut dicurigai.

Pasalnya, anggaran kegiatan tersebut cukup besar. Antara

biaya suku cadang dengan biaya jasa service berbeda anggaran.

Berdasarkan pengamatan bidang investigasi LSM Pemantau Amanat Masyarakat Bersama (Pambes) Tedy Hartono mengatakan, jika anggaran tersebut dikalkulasi antara belanja penggantian suku cadang kendaraan dengan belanja servis kendaraan, ke Hal 15

2

EDISI 54/ TAHUN III

OPINI Potensi Dinas Komunikasi dan Informatika

Terapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Ppk - Blud) (Bagian 1)

Rehat

Paradigma Membangun Kota Penulis Noor Fatah Pemimpin Umum Koran Sidak

MEMBANGUN Kota tidak mesti selalu dengan modal uang yang banyak, dengan berharap berjalannya mekanisme trickle down effect atau efek menetes kebawah, karena teori ini sesungguhnya cuma menguntungkan Pemilik Modal, Penguasa dan Elit.

Teori itu sudah usang alias kedaluwarsa, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Secara ilmiah lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, antara lain memperlebar kesenjangan sosial dan masyarakat semakin tidak merasa memiliki kotanya, karena sering terjadi penindasan atas nama pembangunan.

Sejatinya, pejabat publik memikirkan dalam keputusan maupun kebijakannya selalu berorientasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dipimpinnya, bukan untuk tujuan lain.

Oleh karenanya, berusaha sungguh-sungguh dan sepenuh hati menciptakan berbagai terobosan yang inovatif dan kreatif yang signifikan buat meningkatkan kesejahteraan termasuk melepaskan belenggu yang menghimpit kehidupan rakyat menjadi sebuah keniscayaan bagi Pejabat Publik.

Dengan potensi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, sangat mungkin menciptakan produk-produk unggulan yang disesuaikan dengan potensi wilayah dan berbasis masyarakat, yaitu dengan memberdayakan sektor riil pada UMKM, sehingga bukan saja mendapat PAD, juga meningkatkan produktivitas daerah, meminimalisir pengangguran sekaligus masyarakat menjadi berdaya dan berdaulat.

Kerja nyata seperti ini yang seharusnya dilakukan setiap kepala daerah, bukan sebaliknya memanfaatkan APBD maupun mencari keuntungan dari pemilik modal dengan menindas rakyat. Apalagi menjadi kaki tangan pemilik modal yang semakin menjauhkan diri dari pejabat publik sebagai pelayan masyarakat.

Sudah banyak contoh kepala-kepala daerah yang sukses memimpin daerahnya dengan paradigma membangun, tidak melulu dengan modal uang, tapi dengan keberpihakan yang menyeluruh kepada masyarakat (botton up), seperti, Bupati Jembranan Prof. Dr. drg. I Gede Winata, Walikota Bandung Ridwan Kamil, dan yang teranyar Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), sampai akhirnya sukses Jokowi menghantarkan menjadi RI 1.

Selanjutnya, bagi kepala daerah yang belum berprestasi, jangan malu-malu meneladani kepala daerah yang sukses, karena sesungguhnya manusia yang banyak mendatangkan manfaat bagi orang lain adalah predikat yang mulia dan terhormat baik di mata Manusia maupun Tuhan.***

EBAGAIMANA dimaklumi bersama bahwa tuntutan dalam reformasi keuangan birokrasi adalah berubahnya pola penganggaran tradisonal kepada penganggaran berbasis kinerja yang menuntut penggunaan anggaran berorientasi kepada output dan outcame.

Perubahan ini sangat penting dalam rangka proses pembelajaran agar lebih rasional dalam melakukan penganggaran mengingat kondisi riil dimana tingkat kebutuhan dana untuk membiayai kegitan yang semakin tinggi, sementara sumber dana yang tersedia tetap terbatas. Salah satu upaya pendekatan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menerapkan penganggaran berbasis kinerja dalam memberikan pelayanan kepada publik adalah dengan cara mewiraswastakan birokrasinya (enterprising the bureauracy) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Selanjutnya dalam pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, instasi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas,

Penulis Beni Saputra Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bekasi efisiensi dan efektivitas.

Menindaklanjuti ketentuan pada pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi BLUD. Pengertian BLUD sendiri berdasarkan Permendagri diatas adalah SKPD atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja yang dikelola secara bisnis yang dalam memberikan pelayanannya tidak mengutamakan mencari keuntungan dan dalam pengelolaan keuangannya mempunyai fleksibilitas yang berbeda dengan SKPD pada umumnya walaupun fleksibilitas yang dimiliki tersebut tetap mempunyai batasan-batasan yang jelas (batasanbatasan fleksibiltas tersebut akan dibahas secara tersendiri).

Peluang untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas ini disikapi oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bekasi yang mulai tahun 2014 telah merancang persiapan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada beberapa unit kerjanya yaitu Bidang Infrastruktur dan Aplikasi serta Bidang Standarisasi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Persiapan yang dilakukan adalah dengan menyiapkan dokumen-dokumen yaitu persyaratan substantif, teknis dan administratif. (bersambung)

Kirimkan potret kegiatan Anda melalui Email: koransidak@gmail.com atau share ke facebook: facebook.com/koran.sidak

PENYULUHAN GIGI SEJUMLAH petugas dan dokter gigi dari Rumah Sakit (RS) Tiara Bekasi melakukan penyuluhan dan pemeriksaan gigi gratis terhadap 100 siswa kelas 1 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebalen 01, Kecamatan Babelan, Kamis (23/4) lalu. (foto dikirim : Kepala SDN Kebalen 01, H. Duding Wahyudin S.Pd)

PENDIRI : L. Budiarto, SE, PEMIMPIN UMUM/PERUSAHAAN : Noor Fattah, SE, DEWAN PENASEHAT : Ariyes Budiman, H. Obing Fachrudin, H Romli, DEWAN PEMBINA : Drs. H. Tuftana, M.Si, Muhtada Sobirin, M.Pd, Suriyat, Deni KD, PENASEHAT HUKUM : Supandi, SH, MH, Julius T Simarmata, SH, MH, RM. Purwadi, SH, MH, LITBANG : Arief Rahman, Gunarko, Zainal Abidin, DESIGN GRAFIS : Angga Pratama, FOTOGRAFER: Aef Suryadi PENERBIT : PT Pancuran Pajajar Lima No. AHU 37515.AH.01.01.Thn.2002 ALAMAT : Kav. H Ganda No 88, Bekasi, 17610 Telp/Fax: 021 891 357 66 HP: 0812 888 122 45 - 0812 8173 8192

DEWAN REDAKSI : L. Budiarto, SE, Noor Fattah, SE, Andi Rahman, Hamdan Bhulle, Aris Muzakar, PEMIMPIN REDAKSI : L. Budiarto, SE, REDAKTUR PELAKSANA : Andi Rahman, REDAKTUR : Hamdan Bhulle, Aris Muzakar, SEKRETARIS REDAKSI : Heni Dwi Astuti, KOORDINATOR LIPUTAN : Fajar Rochmatillah, STAF REDAKSI : Heri Mamesah, Karta Sasmita, Nirwan Hanafi, Heriyanto, Endang Kosasih, Sevtie Andini EB, Endang Raifi Saputra REPORTER : Tio Hadibroto, M Soleh, Juwanda, Didin Wahyudin, Agus Sahroni, Suwandi, Isak Ali, PERCETAKAN : PT Temprina Media Grafika (Isi di luar tanggungjawab percetakan), Email : koransidak@gmail.com, redaksi_koransidak@yahoo.com

EDISI 54 / TAHUN III

3

BERITA UTAMA Jokowi Dianggap Ingkar Janji JAKARTA KORAN SIDAK- Ternyata masih banyak pihak yang tidak setuju apabila pemerintah tetap melakukan eksekusi hukuman mati gelombang kedua, yang tidak lama lagi dilaksanakan.

Seperti yang diungkapkan Direktur Program Imparsial, Al Araf.

Dia termasuk yang tidak setuju dengan pelaksanaan hukuman mati.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah mengingkari janji politiknya saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang menjanjikan hak hidup bagi setiap warga negara.

"Rencana Eksekusi mati ini merupakan bentuk pengingkaran presiden atas janji politiknya. Presiden itu tukang bohong," tegas Al Araf saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (26/4).

Al Araf mengatakan, eksekusi hukuman mati sering kali bersifat diskriminatif, karena te r p i da n a mati yang dieksekusi adalah mereka yang tidak punya akses kekuasaan dan Al Araf ekonomi lemah sehDirektur Program ingga tidak Imparsial memiliki biaya untuk menyewa jasa pengacara.

"Sementara ada kasus-kasus yang lebih serius dan jahat seperti pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita oleh Tommy Soeharto tapi dia tidak dieksekusi mati, hanya penjara beberapa tahun saja," kata Al Araf.

Dirinya meminta agar hukuman mati diganti dengan hukuman penjara seumur hidup. Dia menilai lebih manusiawi ketimbang hukuman mati yang dianggap telah memasung hak hidup bagi seseorang.

"Hukuman mati harus diganti dengan hukuman seumur hidup. Supaya kita lebih maju dan manusiawi," pungkasnya.

Untuk diketahui, 10 terpidana mati yang akan dieksekusi adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (keduanya WN Australia); Martin Anderson (WN Ghana); Raheem Agbaje Salami (WN Spanyol); Rodrigo Gularte (WN Brasil); Sylvester Obieke Nwolise (WN Nigeria).

Kemudian Serge Areski Atlaoui (WN Prancis); Okwudili Oyatanze (WN Nigeria); Zainal Abidin (WN Indonesia); dan seorang perempuan Mary Jane Fiesta Veloso (WN Filipina).

Ke-10 terpidana mati itu semuanya kini berada di Pulau Nusakambangan menunggu kepastian tanggal pelaksanaan eksekusi. (okz/bud)

Rencana Eksekusi mati ini merupakan bentuk pengingkaran presiden atas janji politiknya.

Presiden itu tukang bohong,”

DKI Jakarta Tetap Laksanakan Reklamasi Pulau Menteri Susi: Pemprov Harus Buat Waduk

JAKARTA KORAN SIDAK- Setelah mendapat kritik dan kecaman dari berbagai pihak, baik dari Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, DPR RI, DPRD DKI Jakarta dan LSM Pemerhati Lingkungan tentang reklamasi pulau Utara Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap akan melanjutkan proyek reklamasi pulau.

SEBAGAI kompensasi dari kebijakan itu, Pemprov DKI juga akan membangun ruang terbuka biru (RTB) yang fungsinya bisa menjadi tempat parkir air. Djarot Saiful Hidajat, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta menegaskan, jika memang ada lahan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pihaknya akan membeli.

Namun, untuk masalah harga, Djarot akan meminta keringanan kepada Menteri Susi. "Ya itu kan bisa dibicarakan. Bu Susi bergurau Rp 1 triliun untuk 1 hektar," kata Djarot di Balaikota DKI Jakarta, belum lama Ini. Menurut Djarot, Menteri Susi menawarkan lahan 40 hektar dan masih berupa tambak. Dan nantinya jadi dibeli, Pemprov DKI Jakarta pun tidak akan merubah peruntukkan lahan tersebut dan tetap digunakan untuk RTB. Sebab, kata dia, untuk membuat reklamasi pulau, harus ada lahan pengganti sebagai tempat penampungan air.

"Gantinya kan membuat lagi tempat penampungan air bagi Jakarta. Kalau KKP mau menawarkan pada kami, kami siap loh. Kami tidak akan alih fungsi," ujarnya.

Dikatakan Djarot, selain membeli lahan pengganti untuk penamp u n g a n a i r, Pemprov DKI Jakarta juga

akan membuat tanggul sebagai penahan air laut. Hal ini, karena daratan di Jakarta Utara posisinya sudah berada di bawah laut.

"Di Muara Angke bisa lihat betul posisi pasar lebih rendah dari air laut sekitar 1,5 sampai 2 meter. Tanggul harus kuat betul," jelasnya.

KANTONGI KEPPRES Pemprov DKI Jakarta dipastikan tetap melanjutkan proyek reklamasi 17 pulau di Pantai Utara (Pantura) Jakarta. Terlebih, proyek tersebut telah memiliki payung hukum berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 52/1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta.

Meski Demikian, Wagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan kajian yang matang.

Pembangunannya sendiri akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya.

"Tetap jalan. Tolong dirubah dulu Perpresnya kalau mau ubah.

Tapi tetap harus diimbangi dengan substitusi untuk waduk, daerah genangan, kedalaman laut dan tanggul.

Jadi tidak bisa kerja serampangan," kata Djarot.

Menurut Djarot, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembangunan reklamasi pulau. Dirinya memastikan, pembangunan reklamasi pulau ini, tidak akan merusak ekosistem bawah laut.

Pemprov DKI Jakarta bersama dengan KKP, berkomitmen untuk tetap menjaga lingkungan.

"Dinas Kelautan dan Pertanian kami tetap kerjasama dan koordinasi dengan KKP. Agar dampak dari perubahan ekosistem tidak merusak. Betul-betul tumbuh kepada kelanjutan sumber daya alam (SDA)," ujarnya.

S e m e n t a ra itu, Menteri Kelautan dan Per-

ikanan, Susi Pudjiastuti menuturkan, sebagai kompensasi pembangunan reklamasi pulau, Pemprov DKI Jakarta harus membuat waduk.

Dia berpendapat, wilayah air di Pantai Utara Jakarta yang ditutup untuk reklamasi pulau harus diganti dengan jumlah dan luas air yang sama.

"Reklamasi itu sah-sah saja, diperbolehkan untuk tujuan pembangunan, pariwisata, dan menambah wilayah ruang. Tapi wilayah air yang ditutup itu harus dapat ganti yang sama, equal luasnya, dan kubikasinya sama," jelas Susi.

Dikatakan, apabila ada satu juta ton air yang tertutup karena reklamasi pulau, maka DKI harus menyediakan wilayah dengan kapasitas penampungan air sejumlah itu pula. Jika tidak ada kompensasi waduk tersebut, maka Jakarta akan terendam banjir. ‎Sebab, lanjut dia, saat ini Jakarta sudah kekurangan banyak wilayah air.

Ditambahkan Susi, jika DKI belum mampu membangun banyak tampungan air, maka sebaiknya reklamasi pulau i tu d i tu n da pelaksanaannya. Meskipun pada prinsipnya, Susi menegaskan pembangunan reklamasi pulau i tu t i da k a ka n merusak ekosistem yang ada.

"Jadi tadi adalah prinsip-prinsip lingkungan yang saya pegang teguh. Kita tidak boleh merusak ekosistem tanpa substitusi ke alam yang menjaga, bahwa air itu memiliki tempat yang cukup," tandas Susi. (nir)

Meski Diduga Ada Anggaran Fiktif

Pansus DPRD Tetap Terima LKPJ Bupati CIKPUS KORAN SIDAK- Terkait kinerja Bupati Bekasi tahun 2014, yang dinilai buruk dan terbukti dari tertangkapnya beberapa pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi, lantaran kasus korupsi dan tidak berjalannya kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi, menjadi catatan rapor merah.

Namun ironisnya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi 2014 telah dinyatakan diterima oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi.

Bahkan yang menjadi per- satu anggaran fiktif itu adanya di tanyaan besar bagi masyarakat Bappeda, yakni kegiatan konsultan Kabupaten Bekasi, pembahasan sebesar Rp 500 juta.

LKPJ yang dilakukan “Harusnya DPRD Pansus DPRD KabupatKabupaten Bekasi lebih en Bekasi itu dilakukan jeli dengan LKPJ Bupati, di Bali dan sepulangnya jika ada anggaran fiktif LKPJ tersebut diterima. dalam LKPJ tersebut bePadahal, kalau dikararti DPRD tidak pernah ji dengan baik, LKPJ memeriksa LKPJ. Kemute rs eb u t d i si nya l i r dian anggota DPRD tibanyak kekeliruan dan dak perlu jauh-jauh ke tidak sepatutnya diter- ANGGARAN Bali untuk membahas ima.

LKPJ Bupati,” ujarnya.

FIKTIF Direktur Center For Uchok bahkan menBudget Analysis (CFBA) jamin anggota DPRD KaUchok Sky Kadafi mengungkapkan, bupaten Bekasi yang berangkat ke terdapat anggaran fiktif dalam LKPJ Bali untuk membahas LKPJ, hanya Bupati Bekasi tahun 2014. Salah alasan saja. Tujuannya mereka ha-

nya jalan-jalan saja, terbukti adanya anggaran fiktif di LKPJ Bupati, mereka tidak mengetahui dan mereka itu sudah membohongi masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Saya rasa anggota DPRD mempunyai kepentingan politik kepada Bupati Bekasi, buktinya LKPJ Bupati bisa diterima tanpa ada koreksi terlebih dahulu. Seharusnya dikoreksi dahulu, baru diterima,” tandasnya.

Ketika KORAN SIDAK hendak mengkonfirmasi beberapa anggota Pansus DPRD Kabupaten Bekasi, tidak satu pun anggota Pansus tersebut memberikan keterangan terkait penerimaan mereka terhadap LKPJ Bupati Bekasi tahun 2014 itu. (and)

4

EDISI 54/ TAHUN III

BEKASI

Tiga Kegiatan Dinsos Diduga Tak Dilengkapi SK Walikota BEKASI KORAN SIDAK- Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2014 dipertanyakan.

SEJUMLAH elemen masyarakat menuding, beberapa kegiatan sosial yang telah dilaksanakan melanggar petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) penggunaan anggaran.

Salah satunya, beberapa kegiatan tersebut diduga tidak dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Bekasi, Rahmat Effendi.

"Berdasarkan aturan, pengguna

anggaran atau kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus mendapatkan SK Walikota terkait proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan," ujar Ketua Gerakan Aspirasi Rakyat Demokrasi (Garda) 1 Bekasi RI, Noor Fatah, kemarin.

Jika SK Walikota Bekasi belum dikeluarkan, kata Fatah, pengguna anggaran atau kepala SKPD tidak dapat

melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh keuangan pemerintah daerah.

Fatah menduga, kegiatan itu diantaranya, hibah Yayasan Jamrud, pelatihan pijat siatshu dan dana pelatihan penanggulangan banjir. "Tiga kegiatan itu diduga tidak dilengkapi dengan SK Walikota Bekasi," jelasnya.

Menurut dia, jika kepala SKPD melaksanakan kegiatan tanpa SK Walikota, hal itu bisa dijadikan sebuah temuan untuk dilakukan audit oleh Inspektorat Kota Bekasi."Secara logika, jika kegiatan dilaksanakan tanpa SK Walikota, berarti pelaksanaan kegiatan tersebut sama saja

tidak disetujui oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi," tandasnya.

Dengan begitu, lanjut Fatah, anggaran yang telah terserap dan digunakan untuk membayar kegiatan tersebut wajib dikembalikan ke kas daerah. "Kalau tidak disetujui, berarti anggaran kegiatan itu harus dikembalikan ke kas daerah dan dianggap tidak terserap," pungkasnya. (ars)

Dinsih Kurang Armada dan Personil

Ilustrasi

Pemkot Jangan Cuek

Sugar Karaoke Jual Minuman Keras BEKASI KORAN SIDAK- Walaupun sudah ada aturan pelarangan penjualan minuman keras (Miras), namun pihak manajemen Sugar Karaoke yang berlokasi di Apartemen Mutiara, Kota Bekasi tetap menjualnya.

Tidak tanggung-tanggung, Miras yang dijual manajemen Sugar Karaoke merk tequila seharga Rp 1 juta per botol. Anehnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2014 mengucurkan dana sebesar Rp 300 juta untuk pengawasan

minuman beralkohol. room karaoke.

"Kalo usaha hiburan "Sejumlah pelanggabebas menjual miras, ran dilakukan pengelobagaimana fungsi pengala Sugar Karaoke, tapi wasan yang menghabiskan anehnya tidak ada sankdana ratusan juta," kata Ketsi yang dilakukan para ua Umum barisan maspejabat yang memiliki yarakat pengabdi ketahankewenangan di dalam an nasional (Bampeknas), menegakkan aturan," teMIRAS Yus Amri, kemarin. gasnya.

Menurut dia, selain menjual Bampeknas menduga, tidak minuman keras, manajemen Sugar adanya tindakan dan pemberian Karaoke juga melanggar aturan Wa- sanksi oleh Pemkot Bekasi kepada likota Bekasi terkait toilet di dalam manajemen Sugar Karaoke karena

adanya tindakan gratifikasi. "Sangat mungkin ada oknum Pemkot yang melindungi sejumlah pelanggaran itu," paparnya.

Bampeknas mendesak agar aturan dan peredaran miras dapat ditekan, sehingga Walikota Bekasi harus turun tangan melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau memang para pejabatnya tidak mampu melakukan pemberian sanksi, Walikota harus melakukan tupoksinya. Melindungi warganya dari bahaya miras," tuturnya. (ars)

Walikota Bekasi Evaluasi Kinerja BPPT BEKASI KORAN SIDAK- Walikota Bekasi, Rahmat Effendi melakukan inspeksi mendadakke kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi.

Pepen sapaan akrab Rahmat Effendi kepada KORAN SIDAK usai sidak mengaku bahwa dia hanya berkunjung dan bukan sidak.

Dikatakan, dirinya hanya ingin mengevaluasi kinerja BPPT. Dan

dirinya sempat menanyakan kepada seorang warga yang hendak mengurus perizinan di BPPT, sudah berapa lama mengurus izin dan masyarakat tersebut menjawab sedang menunggu Bu Asih.

Kemudian, kata Pepen, dirinya menanyakan apa kapasitas Bu Asih kepada Sekretaris BPPT. “ Nah yang seperti ini yang harus dibereskan kepada Sekretaris BPPT,” terangnya.

Dikatakan Pepen, dirinya juga menanyakan sudah berapa lama mengurus izin PT. Cakrawala. “Saya itu nanya SOP nya. Berapa hari bikin IMB. Apa SOP nya ada rekomendasi ? IMB itu keluar, kalau enggak salah 14 hari kerja. Makannya IMB itu SOP nya begini, ada yang salah, saya ngomong dan untuk siapa pelayanan cepat ini, untuk siapa? kan untuk masyarakat juga, nah itu harus. Ibu

Asih itu di loket, seharusnya kalau ada yang dating, sudah bisa langsung dijelaskan kendalanya apa, teknisnya gimana. Kan kita bicara normative, ya kalau normatif itu kerjanya shift-shiftan, 14 hari kerja. Pak silahkan dilanjut, ya masih agak lambat proses administrasi perizinan, kalau ada oknum, nanti ente yang ngecek,” tandasnya mengakhiri pembicaraan dengan KORAN SIDAK. (her)

BEKASI KORAN SIDAK- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan Kecamatan Medan Satria mengaku kekurangan armada pengangkut sampah. “Untuk melayani pengangkutan sampah warga, kami kekurangan armada,” ujar pengawas kebersihan Kecamatan Medan Satria, Dedin, kemarin.

Selain itu, lanjut Dedin, pihaknya juga kekurangan sumber daya manusia (SDM) atau pegawai kebersihan.

“Dengan permintaan warga yang ingin pelayanan sampah, terus terang kami juga kekurangan pegawai,” tuturnya.

Dijelaskan Dedin, pihaknya selalu ingin memberikan pelayanan pengangkutan sampah warga dan membantu pihak kelurahan maupun kecamatan dalam mengatasi kebersihan.

“Motto kami selalau ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga di wilayah Kecamatan Medan Satria, namun dengan keterbatasan armada dan pegawai, kami harap warga dapat bersabar,” terangnya.

Disampaikan Dedin, untuk program kebersihan keindahan dan ketertiban (K3) yang canangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk meraih piala adipura, pihaknya selalu memprioritaskan hal tersebut.

Namun demikian, lanjut Dedin, UPTD Kebersihan Kecamatan Medan Satria juga memiliki agenda prioritas didalam melayani kebersihan khususnya pengangkutan sampah warga.

“Kami siapp membantu pihak kelurahan dan kecamatan semaksimal mungkin. Selain kekurangan armada dan pegawai, kami juga kan harus melayani pengangkutan sampah warga,” pungkasnya. (ars)

EDISI 54 / TAHUN III

5

BEKASI Pemanfaatan Fasos Fasum Perumahan THB

Pemkot Harus Tegas Terhadap Pihak Ketiga Ilustrasi

Bangunan SMK Bhakti Bangsa Diduga Tak Dilengkapi IMB BEKASI KORAN SIDAK- Sekolah Aswan jadi semrawut," tegasnya.

Menengah Kejuruan (SMK) Bhakti Terpisah, Kepala Bidang LaluBangsa di Kelurahan Margahayu, Ke- lintas Dinas Perhubungan (Dishub) camatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Kota Bekasi, Edy Setiawan mengakui, disinyalir tidak dilengkapi dengan jika SMK Bhakti Bangsa belum menIzin Mendirikan Bangunan (IMB). gurus rekomendasi analisa dampak Dugaan gedung sekolah swasta lalulintas (Andalalin). yang berada di Jalan Sersan Aswan "Setahu saya, Dishub belum itu tak ber IMB, lantaran tidak ter- mengeluarkan rekomendasi ansedianya sarana parkir yang me- dalalin SMK Bhakti Bangsa. Untuk madai dan sesuai pastinya nanti peraturan daerah saya cek ke kepa(Perda). la seksi manaje"Bangunan men transportasi, ya n g b e r u b a h Teguh Indrianto," fungsi itu tidak katanya. memiliki parkir Dijelaskan yang luas. Tidak Edy, rekomendasesuai dengan si andalalin seluas bangunan. buah bangunan Saya menduga itu sangat penting IMB p e ru ba huntuk meminiannya belum malisir penumada," ujar Ketua pukan dan kemaInvestigasi LSM cetan kendaraan.

Edy Setiawan GMBI Distrik "Biasanya, kita Kota Bekasi, Del- Kepala Bidang Lalulintas Dishub memberikan savin Chaniago, keran supaya banKota Bekasi marin. gunan yang akan Karena lahan berdiri itu tidak parkir yang minim, kata Delvin, menimbulkan dampak kemacetan," puluhan mobil terpakir di samping terangnya. kanan kiri sepanjang Jalan Sersan Ditambahkan Edy, rekomendasi Aswan. "Banyak mobil yang parkir andalalin juga menjadi salah satu di sepanjang jalan karena lahan syarat untuk mengurus IMB peruparkir SMK Bhakti Bangsa terbatas," bahan. "Seharusnya rekomendasi katanya. andalalin jadi syarat untuk membuat Akibatnya, lanjut Delvin, terjadi IMB. Kalau belum ada andalalinnya, kemacetan di sepanjang jalan itu. bisa jadi IMB belum ada," pungkasn"Bukan hanya macet, Jalan Sersan ya. (ars)

Setahu saya, Dishub belum mengeluarkan rekomendasi andalalin SMK Bhakti Bangsa.

BEKASI KORAN SIDAK- Pemanfataan lahan fasilitas sosial dan umum (Fasos Fasum) di Perumahan Taman Harapan Baru (THB) yang rencananya akan dijadikan Sub Terminal untuk menampung angkutan umum banyak didukung berbagai pihak.

NAMUN demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diminta harus tegas dalam menunjuk siapa yang bakal mengelola sub terminal tersebut. Hal itu, terkait dengan isu pengelola sub terminal oleh pihak swasta.

Kepala Badan Kerjasama dan Investasi (KSI) Setda Kota Bekasi, Kariman menegaskan, pengelolaan sub terminal adalah kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi sebagai dinas teknis.

Ya n g t a h u te n t a n g kelaikan kendaraan dan keselamatan penumpang adalah Dishub Kota Bekasi," ujarnya, kemarin.

M e n u r u t Ka r i m a n , selain pengelolaan pajak retribusi menjadi tugas dan tanggungjawab di-

nas terkait, pemanfaatan lahan milik pemerintah kota (Pemkot) Bekasi yang dimohon pihak ketiga harus melewati sejumlah prosedur.

"Prosedurnya panjang untuk pemanfaatan lahan aset pemerintah daerah.

Salah satunya harus melalui tender. Jadi tidak serta merta langsung disetujui dan diserahkan kepada pihak ketiga," jelasnya.

Rencana pembangunan sub terminal THB di Kecamatan Medan Satria, kata Kariman, pengelolanya tetap Dishub Kota Bekasi. Sedangkan pihak ketiga, hanya dapat mengelola fasilitas yang ada di sub terminal tersebut.

"Untuk penarikan retribusi angkutan umum dan retribusi lain di sub terminal itu

"Jika peminat dan pemohon untuk memanfaatkan lahan milik Pemkot Bekasi wajib dilakukan lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Yayan di ruang kerjanya.

Kepada KORAN SIDAK, Yayan menjelaskan, setelah prosedur permohonan pemanfaatan lahan sudah ditempuh sesuai dengan aturan, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi pemanfaatan lahan yang akan digunakan.

Namun demikian, tambah Yayan, pihak swasta atau pihak ketiga harus bersedia menyerahkan lahan yang digunakan jika pemerintah daerah akan menggunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Pengelolaan lahan kita ikat dengan aturan yang menyebutkan, pihak ketiga bersedia mengembalikan kepada pemerintah daerah jika sewaktu-waktu lahan itu akan digunakan untuk kepentingan warga," pungkasnya. (ars)

FASOS

Wakil Walikota Hadiri Peresmian Sekretariat KBPP Resor Kota Bekasi BEKASI KORAN SIDAK- Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu dan Kapolresta Bekasi, kombes Pol. Rudi Setiawan menghadiri peresmian Kantor Sekretariat Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP) Resor Bekasi Kota.

Dalam sambutannya, Ketua KBPP Resor Bekasi Kota, Sachwani mengucapkan terima kasih kepada semua yang relah dengan ikhlas memberikan bantuan dan dukungannya, hingga kantor KBPP Resor Bekasi Kota diresmikan.

Menurut dia, dengan adanya sekretariat ini diharapkan KBPP dapat bekerjasama dengan semua pihak, di antaranya Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam mendukung dan membantu serta bersinergi agar dapat mewujudkan visi Kota Bekasi yaitu Bekasi maju, Bekasi sejahtera dan

adalah tugas dan tanggungjawab Dishub Kota Bekasi. Kalau pihak ketiga hanya mengelola fasilitasnya seperti kios atau WC umum. Itupun harus ditender," bebernya.

Terkait tugas KSI, lanjut Kariman, pihaknya hanya membuat surat perjanjian kerjasama setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Setelah ada rekomendasi dari BPKAD, pihak kami hanya membuat surat perjanjian kerjasama dan dikembalikan lagi ke BPKAD. Selanjutnya, dilimpahkan ke dinas terkait," jelasnya.

Hal yang sama juga dikatakan Kepala BPKAD Kota Bekasi, Yayan Yuliana.

Menurut dia, permohonan yang diajukan pihak swasta atau pihak ketiga untuk memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah harus melalui tender atau lelang.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BEKASI

Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu dan Kapolresta Bekasi, kombes Pol. Rudi Setiawan menghadiri peresmian Kantor Sekretariat KBPP Resor Bekasi Kota.

Bekasi Ihsan, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan benar.

Selain itu, kata dia, tentunya bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, dimana saat ini sudah memasuki tahap ketiga dari Grand Strategi Polri 20052025 yaitu membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat, tahun 2015 s/d 2025.

“Kami sebagai keluarga besar putra putri Polri akan tetap mendukung dan membantu kinerja Polri untuk dapat mewujudkan dan mensukseskan tujuan dari tahap ketiga ini, agar dapat tercapai dengan sukses dan melaksanakan pelayanan yang diberikan dapat dirasakan hingga lapisan terbawah masyarakat,” ujarnya. (her)

“ Habis Gelap Terbitlah Terang “ Wujudkan Emansipasi Wanita Indonesia Untuk Kemajuan Bangsa Kota Bekasi Khususnya

Dr. dr. TITI MASRIFAHATI, MKM

6

EDISI 54/ TAHUN III

EDUKASI

Ketua DPC PDI Perjuangan Resmikan Taman Bacaan BABELAN KORAN SIDAKAnggota DPRD Provinsi Jawa Barat Meilina Kartika Kadir yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi merayakan Hari Kartini dengan meresmikan Taman Bacaan, di PAUD Rose yang berlokasi di RT 02/01, Dusun 1, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Selasa (21/4).

ACARA itu dihadiri anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Dapil IV, Suriyat, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Abdul Rosid, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi, PAC PDI Perjuangan, Anak Ranting PDI Perjuangan dari 23 Kecamatan, puluhan ibu-ibu dari Desa Kedung Pengawas, kader dan simpatisan PDI Perjuangan Babelan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi Hj. Meilina Kartika Kadir S.Sos M.Si mengatakan, launching taman bacaan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, ini hanya acara seremonial saja yang di sponsori salah satu Bank. Sedangkan untuk sentralnya acara tersebut, di Cikarang Utara sekaligus acara penutup kegiatan tersebut, dilakukan pada Hari Pendidikan Nasional nanti.

Meilina berharap taman baca yang ia dirikan, bisa meningkatkan minat baca ibu-ibu setempat.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Meilina Kartika Kadir merayakan Hari Kartini dengan meresmikan Taman Bacaan, di PAUD Rose

“Harapannya agar ibu-ibu bisa mulai mencintai yang namanya membaca, sehingga anak-anaknya kelak jika ingin ibu-ibu hasilkan menjadi pemimpin nasional maka harus dimulai dengan kecintaan terhadap baca,” ujar Meilina.

Dikatakan, taman bacaan ini dimulai dari ujung Babelan. Karena Babelan merupakan basis massa nomor tiga di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil survai dari PAC dan ranting PDIP Kecamatan Babelan, Saat ditanya mengenai survei minat baca di Kedung Pengawas, Meilina mengatakan, pihaknya telah menerima masukan dari rapat PAC dan Ranting PDIP kecamatan Babelan.

“Surveinya tidak survei resmi

dalam arti survei profesional, tapi kita menghunting dari masukan atau inventarisasi dari hasil konsolidasi dari rapat PAC dan ranting di Babelan,” kata Meilina.

Kegiatan ini kata Meilina, merupakan program DPC PDI Perjuangan. Sampai saat ini sudah ada 5000 buku yang terkumpul, namun yang diberikan untuk PAUD Rose hanya 300 buku. Semua ini dari partisipasi rekan-rekan PAC, Ranting dan juga masyarakat yang diterima oleh teman-teman pengurus partai.

Untuk selanjutnya, kata dia, wakil ketua koordinator bidang perempuan yang akan memantau terus tentang perkembangan taman bacaan ini. Karena pihaknya akan

bekerjasama dengan tim Paudi, khususnya untuk ibu-ibu.

Kedepan target DPC PDI Perjuangan di setiap desa akan memiliki taman bacaan yang akan dianggarkan dari gotong royong seluruh anggota PDI Perjuangan yakni, dari DPC, PAC, Ranting yang menyumbangkan buku maupun dana, itu akan bisa terlaksana setiap kegiatan prugram tersebut.

"Disinilah ibu-ibu agar mencintai baca, hingga bisa memberikan masukan kepada anak-anaknya, yang kelak akan bisa berhasil menjadi pemimpin nasional di Indonesia ini, dengan dimulai kecintaannya terhadap membaca," pungkasnya. (sas/and)

Siswa SD Ikuti Lomba O2SN Suryani, Sosok Kartini di Kecamatan Babelan BA B E L A N KO lah dan guru dari RAN SIDAK23 SD di Muara Olympiade OlahraGembong. ga Siswa Nasional Menurut dia, (O2SN) Sekolah yang mengikuti Dasar (SD) tingkat kegiatan tersebut Kabupaten Bekasi adalah siswa keyang dikuti 23 perlas IV dan V yang wakilan Unit Pelaklahir pada tahun sana Teknis Dinas 2003. Sedangkan (UPTD) PAUD/ bagi siswa yang SD dari beberapa lahir pada 2004 ticabang olahraga dak bisa mengikudi antaranya bola ti lomba. Menurut voli, sepak takrau, dia, hal itu mentenis meja, sepak gacu pada perabola mini, bulu turan yang dibtangkis, pencak siuktikan dengan lat, karate, renang, raport dan akte catur dan atletik kelahiran siswa. dilaksanakan di "Ya, peraturan sejumlah lokai n i d i b e r l a ku si termasuk di kan oleh paniw i laya h Ke ca tia untuk semua matan Babelan, kontingen," kaRabu (22/4). tanya.Dikatakan Nono TaryNono Taryono, ono selaku penpada cabang Nono Taryono a n g g u n g j a wa b sepak bola mini, Penanggungjawab kontingen kontingen Muara kontingen Muara Gembong kepada Gembong kaMuara Gembong KORAN SIDAK lah dengan tuan mengatakan, pirumah (Babehaknya hanya mengikuti empat lan-red). Namun untuk bola voli cabang yakni, bola voli Putra dan putri, bisa masuk ke semifinal yang putri, sepak bola mini dan atletik. bakal ketemu nanti, dengan Tambun Dikatakan, Muara Gembong Selatan. Sedangkan bola voli putra mengirimkan sebanyak 23 siswa asalh Muara gembong juga masuk ditambah dengan 8 officel 8, pelatih semifinal, yang akan berhadapan dan koordinator serta Kepala seko- dengan Bojong Mangu. (sas)

Yang mengikuti kegiatan tersebut adalah siswa kelas IV dan V yang lahir pada tahun 2003

BABELAN KORAN SIDAK- Sosok Kartini merupakan pejuang emansipasi wanita, terus diperingati Wanita Indonesia dari tahun ke tahun. Perjuangan Kartini untuk terus mendapatkan hak dan emansipasi wanita agar memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan dan pekerjaan, kini dapat dirasakan seluruh wanita di Indonesia.

Seperti Suryani, salah satu staf Kependudukan Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Di mata para pegawai Kecamatan Babelan, Suryani, dikenal sebagai sosok wanita yang supel dan bekerja tanpa mengenal lelah. Selain itu Suryani pun merupakan ibu rumah tangga yang baik terhadap keluarganya.

Suryani yang merupakan wanita kelahiran Bekasi 24 April 1972, mulai bekerja sebagai tenaga magang di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tahun 1992 di kependudukan dan pada 1994 diangkat menjadi PTT (Pegawai Tidak Tetap).

Kemudian dengan adanya

pelimpahan pada 1997 lalu, dirinya ditugaskan di Kecamatan Babelan dan tahun 1998 sampai sekarang sebagai staf operator kependudukan.

Kepribadian ibu beranak dua ini membuat pimpinan dan keluarga bangga, karena sangat rajin, giat bekerja dan mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang ditekuninya.

Sementara itu, di mata Tugina, Kasi Kependudukan Kecamatan Babelan, Suryani yang merupakan senior rekan sekerjanya di staf Kependudukan khususnya wanita, Suryani, sebagai contoh buat rekan sekerjanya agar ada Kartini-kartini lain di Kecamatan Babelan yang rajin, datang dan pulang tepat waktu yang tidak mengenal lelah dalam bekerja.

Kepribadian Suryani yang rajin dan giat bekerja, dibenarkan Camat Babelan, Suhup. Suryani ini diakuinya sebagai staf kependudukan yang trampil bekerja di Kecamatan Babelan. (sas)

Penggiat Lingkungan Hidup Tanam Mangrove di Muara Gembong MUGEM KORAN SIDAK- Aksi Komunitas Pelestari Lingkungan Muara Gembong melakukan penanaman mangrove dalam rangka menyambut Hari Bumi 2015, di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong.

Yusup Maulana, koordinator aksi penanaman mangrove yang juga Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muara Gembong mengatakan, kegiatan itu merupakan rangkaian dari aksi menyongsong Hari Bumi 2015 "Muaragembong Ku”.

"Penanaman mangrove ini bertajuk berbuat bijak pada bumi yang dipijak. Dengan seruannya, mengajak masyarakat untuk memelihara dan melestarikan ekosistem laut, mengendalikan abrasi, serta menanam mangrove, untuk potensi masa depan yang lebih baik,” jelasnya.

Menurut dia, penanaman mangrove dilakukan bersama dengan IKA Alumni SMA 1 Bekasi, Sekolah Alam Jingga Bekasi, Forum Mahasiswa Bekasi, Penggiat Alam Bekasi, Amors Club, Blarak Semplak, Tim Pelestari Cagar Budaya, PK-KNPI Muaragembong, Slankers Club Bekasi dan masyarakat sekitar yang berlokasi abrasi Kampung Beting. Salah satu pejabat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi Syahwono Adji turut serta dalam melakukan penanaman mangrove tersebut.

Syahwono mengatakan, kegiatan penanaman mangrove ini sangat positif. "Mangrove ini sangat bermanfaat untuk mencegah abrasi,” ujarnya.

Menurutnya, pohon mangrove sangat bermanfaat untuk mencegah abrasi. Dikatakannya, ini sangat dibutuhkan kepedulian semua, apalagi selaku generasi muda,agar bisa menjaga dan melestarikanbumi, dimulai dari lingkungan terdekat.

Dikatakan, Kegiatan ini adalah merupakan kontribusi bagi keseimbangan ekosistem di sekitar Pesisir Muaragembong. Acara ini bisa dilaksanakan sesering mungkin untuk menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian bumi." Pungkasnya (Sas)

EDISI 54 / TAHUN III

7

MEGAPOLITAN Asik Bermain Sepeda, Bocah 13 tahun Tertusuk Besi PEBAYURAN KORAN SIDAK- Naas nasib yang dialami Niko (13), karena saat bermain sepeda bersama saudaranya, Ridwan (16) kepala Niko tertembus besi bagian depan sepeda.

Kejadian tersebut bermula saat Niko dan Ridwan sedang asik bermain dengan sepeda miliknya. Saat itu, Ridwan di bonceng Niko. Aaking asiknya, kedua bersaudara tersebut terjatuh setelah sepeda yang mereka tunggangi masuk ke dalam lubang.

Sepeda yang ditumpangi Niko

pun patah menjadi dua bagian, dan patahan besi penyangga roda depan pun menusuk tempurung kepala anak kecil itu. Ridwan yang di boncengi Niko panik dan langsung memberitahu orangtua Niko.

Esin (37) orangtua Niko langsung membawa anaknya ke klinik terdekat, dengan posisi besi masih menempel di kepala Niko. Namun klinik yang didatangi tidak sanggup menanganinya. Akhirnya Niko disarankan agar dibawa ke RSUD Karawang.

"Klinik tidak bisa menangani,

karena besi yang menancap di kepala harus dikeluarkan dengan cara di operasi," kata Esin.

Sesampainya di rumah sakit, Niko langsung ditangani dokter di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan langsung dilarikan ke ruang operasi.

"Alhamdulillah anak saya selamat dan besi yang menancap berhasil diangkat. Saya sangat berterima kasih kepada pihak rumah sakit yang telah menjalankan operasi anak saya dengan selamat," ujar Esin. (bil)

DPRD DKI Jakarta Beri Rapor Merah LKPJ APBD 2014 Ahok: Ibarat Sedang Sekolah

JAKARTA KORAN SIDAK-Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta memutuskan lima rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur DKI Jakarta pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2014.

ADAPUN hasil rekomendasi yang dibacakan Pantas Nainggolan, Ketua Komisi E DPRD DKI di gedung DPRD DKI, antara lain: Gubernur harus patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan pemerintahan.

Gubernur tidak bisa melepaskan tanggungjawab hanya dengan alasan karena baru menjabat dua bulan.

Gubernur jangan banyak berwacana dan harus serius bekerja, sehingga kinerja meningkat di tahun yang akan datang. Selanjutnya Gubernur harus mempersiapkan ahli hukum yang kuat untuk mempertahankan.

"Aset Pemprov DKI tidak terjadi kekalahan beruntun di pengadilan ataupun kehilangan aset daerah.

Gubernur harus bersinergi dengan berbagai pihak untuk membangun Jakarta baru yang Lebih baik,” tandasnya, Kamis lalu.

Selalu itu, DPRD DKI memberikan penilaian rapor ‘Merah’ atas kinerja Gubernur pada APBD DKI 2014. Adapun hasil rapor ‘Merah’ yang didapatkan Ahok dari DPRD DKI antara Lain pendapatan tercapai hanya 66,8 %, atas Rp 43,4 triliun, lebih kecil dari rencana Rp 65 triliun.

Kemudian, dilaporkan hasil realisasi belanja 59,32% adalah belanja terendah Jakarta. Jika belanja terealisasi 100%, maka terdapat defisit anggaran Rp 20 triliun. Dicermati DPRD, di sektor pembiayaan realisasi PMP hanya 43,62 % yang terdiri dari kegagalan realisasi PMP pada PT. KBN, PT. PAM Jaya dan PT.Food Station.

Di sektor kenaikan NJOP yang semena-mena tanpa memperhitungkan matang, terbukti memberatkan beban rakyat, diharapkan dikembalikan seperti tahun 2013.

Selanjutnya, rapor Merah Ahok

di sektor adanya kenaikan angka kemiskinan, dari 371 ribu jiwa menjadi 412 ribu jiwa pada 2014.

Adanya Pemberian izin reklamasi oleh Gubernur, yang dinilai melanggar UU No. 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir pantai, Peraturan Presiden No.122/2012 tentang reklamasi pantai, izin yang diberikan harus dicabut.

Selain itu ditegaskan, Gubernur DKI belum mampu mempertahankan aset-aset pemprov yang berperkara di pengadilan. Sedangkan di sektor penerimaaan CSR, selama ini tidak dikelola secara transparan dan minta diaudit.

Selain itu, Gubernur dinilai melanggar UU No.29/2007 pasal 22 tentang organisasi perangkat daerah (OPD) berkenaan dengan penghapusan jabatan Wakil Lurah. DPRD DKI juga menilai kinerja Pemprov dan aparatnya buruk.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengibaratkan dirinya sedang bersekolah, mendapatkan rapor merah setelah mendapat penilaian kinerja buruk, terkait LKPj APBD DKI 2014 Gubernur DKI. "Kayak kita sekolah saja kan.

Kalau kepala sekolah sama gurunya melihat anaknya bodoh, nakal, tidak nurut, ya rapornya merah," ungkapnya di Balaikota, Kamis lalu.

Ahok belum bisa memprediksi apakah ke depan akan melakukan perbaikan kinerja untuk diri dan jajarannya. "Kedepan tergantung, guru selama ini, dianggap muridnya sudah pintar atau nurut apa belum," katanya.

Ahok mengibaratkan apabila seorang murid tidak mau menurut kepada gurunya, tidak mungkin akan berubah.

Mantan Bupati Belitung Timur ini pun kembali mengungkit tentang pokok pikiran DPRD dari 2011 hingga 2014 terus meningkat. "Kami baru berani potong ketika Pak Jokowi positif jadi presiden. Akibatnya, 2014 dari pokirnya yang ada kita potong tidak kita cairkan. Pokir mulai menurun 70 persen sampai tinggal 40 persen.

Karena nilainya besar dari SILPA Rp 9 triliun, itu Rp 7,1 triliun Pokir. Ini yang kita tutup tapi masih ada bocor.

Mungkin gara-gara ini rapor saya tidak lulus, tidak apa apa," ungkapnya.

Dirinya pun kembali mengibaratkan seorang murid yang sedang sekolah saat ditanya dirinya akan mengubah sikap atau tidak.

"Mau pindah sekolah juga tanggung.

Mau pindah kemana ini kan Jakarta, sekolah terbaik mau pindah kemana," katanya. (nir)

Srikandi Partai Demokrat Diduga Terlibat PMP 2010-2011 JAKARTA KORAN SIDAK- Ulah beberapa anggota Partai Demokrat (PD) belakangan ini sangat menyesakkan hati para petinggi partai berlambang mercy tersebut. Pasalnya, anggota DPRD khususnya yang ada di Fraksi PD-Pan DPRD DKI Jakarta diduga melakukan hal yang tak terpuji, meskipun dikatakan belum pasti tapi mengarah ke arah pasti.

Sebut saja kasus UPS yang diduga melibatkan 6 anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi Demokrat diantaranya Ferial Sofyan, Ketua DPRD ini diduga melibatkan diri dalam kasus UPS tahun anggaran 2014, dikuti Nawawi, Firmansyah, dan Sandy SAP juga Nur Afni Sajim dalam kasus penyertan modal pemerintah pada PD. Dharmajaya.

Koordinator LSM Fitra Ucok Khadafi mengatakan, pihaknya tidak tahu semua bahwa saat ini Partai Demokrat sedang getol-getolnya berbenah diri, untuk memulihkan citra yang selama ini tercoreng dengan sejumlah kasus yang menimpa partai yang berlambang mersi, seperti Anas Urbaningrum, Sutan Batugana dan lainnya.

Bahkan di DPRD DKI dengan kasus UPS dan PMP di PD Dharma Jaya, maka dengan demikian, niat petinggi partai untuk kembali merebut hati rakyat, kembali pupus. “Susah rasanya untuk PD menulang suara seperti dua periode lalu,” tegas Ucok. (ish)

Ucok Khadafi

Pemprov DKI Kalah Berperkara Soal Transjakarta JAKARTA KORAN SIDAK- Untuk kesekian kalinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengalami kekalahan dalam berperkara hukum. Kekalahan itu lantaran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengabulkan tuntutan salah satu pemenang tender pengadaan bus Transjakarta pada 2013 lalu, PT Ifani Dewi.

Kekalahan ini membuat Pemprov DKI Jakarta harus membayar Rp 7,6 miliar. Nilai tersebut untuk satu bus yang sebelumnya disebut karatan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan sisanya biaya

bea balik nama bus lainnya.

Menanggapi Kekalahan berperkara di BANI itu, Ahok memilih tak mau berkomentar banyak, sambilmenunggu salinan putusan dari persidangan yang digelar Rabu lalu.

"Kami perlu lihat putusan hakim.

Dasar memutusnya apa? Kalau di Kejaksaan mengatakan, ini ada mark up, masak kami mesti bayar," ungkapnya di Balaikota DKI Jakarta, Jumat lalu.

Setelah diterima, kata Ahok, pihaknya akan mempelajari lebih dulu.

Sebab terlepas dari putusan itu, dia sudah berniat mengoperasionalkan

kembali bus Zhong Tong yang sempat dinyatakan bermasalah.

Jika dalam kajian mereka memang ditemukan mark up pembelian bus, Ahok berjanji tak mengeluarkan sepeserpun.

"Memang ada satu unit bus yang dipakai dan ada biaya balik nama lalu dibatalin.

Kalau dibatalin karena ada mark up, bukan salah kami kan," tegasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum PT Ifani Dewi, Boyamin Saiman mengatakan, tuntutan Rp 7,6 miliar itu masih tak sebanding dengan yang mereka ajukan Rp 8,2 miliar."Angka itu lebih rendah dari perhitungan kami, karena tidak

memperhitungkan bunga. Namun, klien kami menerimanya," jelasnya.

Dalam tuntutannya, selain 1 unit bus dan bea balik nama 30 bus, PT Ifani Dewi juga menuntut pembayaran klaim pengembalian denda keterlambatan Rp 50 juta, sehingga jumlah total menjadi Rp 8,2 miliar.

Namun, sejumlah item tuntutan ditolak Majelis Arbiter, termasuk klaim bunga keterlambatan pembayaran Rp 315 juta.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Sri Rahayu menegaskan, pihaknya tidak mengetahui detail kasus tersebut.

"Saya gak tahu detail persoalannya.

Karena Dinas Perhubungan memilih pakai pengacara sendiri untuk mewakili di persidangan," ungkapnya.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi, Benjamin Bukit mengaku, belum mengetahui hasil keputusan BANI. Bahkan, dia membantah pihaknya menggunakan pengacara swasta untuk mewakili di persidangan.

"Saya belum mau ngomong, karena belum dapat salinannya (putusan).

Kalau masalah pengacara, mana ada, kami gak punya anggaran untuk itu," terangnya. (nir)

Info Info Kawasan Kawasan Pondok Pondok Gede Gede

8

LUBANG BUAYA- Dahulu waktu film G 30 S SPKI masih boleh diputar setiap tanggal 30 September, kita dapat menyaksikan kejamnya Gerakan 30 SPKI, dimana para korban Gerakan 30 September pada 30 September 1965 dibuang ke dalam sumur yang disebut lubang buaya.

SUMUR Lubang Buaya terletak di Kelurahan Lubang Buaya di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Lubang Buaya pada saat terjadinya G30S, merupakan pusat pelatihan milik Partai Komunis Indonesia. Saat ini di tempat tersebut berdiri Lapangan Peringatan Lubang Buaya yang berisi Monumen Pancasila, sebuah museum diorama, sumur tempat para korban dibuang, serta sebuah ruangan berisi relik. Dalam sejarah, awal mula atau Asal Usul nama Lubang Buaya sendiri berasal dari sebuah legenda yang menyatakan bahwa ada buaya-buaya putih di sungai yang terletak di dekat kawasan itu.

Pada 1 Oktober 1965 telah terjadi penculikan dan pembunuhan enam orang jenderal dan seorang perwira pertama AD yang kemudian dimasukkan ke sebuah sumur tua di desa Lubang Buaya, Pondokgede oleh pasukan militer G30S. Pasukan ini

berada di bawah pimpinan Letkol Untung, Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden.

Pada 4 Oktober 1965, ketika dilakukan penggalian jenazah para jenderal di Lubang Buaya, Mayjen Suharto, Panglima Kostrad menyampaikan pidato yang disiarkan luas yang menyatakan bahwa para jenderal telah dianiaya sangat kejam dan biadab sebelum ditembak. Dikatakan olehnya bahwa hal itu terbukti dari bilur-bilur luka di seluruh tubuh para korban.

Disamping itu Suharto juga menuduh, Lubang Buaya berada di kawasan PAU Halim Perdanakusuma, tempat latihan sukarelawan Pemuda Rakyat dan Gerwani. Perlu disebutkan bahwa Lubang Buaya terletak di wilayah milik Kodam Jaya. Di samping itu disiarkan secara luas foto-foto dan film jenazah yang telah rusak yang begitu mudah menimbulkan kepercayaan tentang penganiayaan biadab itu. Hal itu diliput oleh media massa yang

telah dikuasai AD, yakni RRI dan TVRI serta koran milik AD Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha.

Sementara seluruh media massa lain dilarang terbit sejak 2 Oktober.

Jadi sudah pada 4 Oktober itu Suharto menuduh AURI, Pemuda Rakyat dan Gerwani bersangkutan dengan kejadian di Lubang Buaya.

Selanjutnya telah dipersiapkan skenario yang telah digodok dalam badan intelijen militer untuk melakukan propaganda hitam terhadap PKI secara besar-besaran dan serentak. Dilukiskan terdapat kerjasama erat dan serasi antara Pemuda Rakyat dan Gerwani serta anggota ormas PKI lainnya dalam melakukan penyiksaan para jenderal dengan menyeret, menendang, memukul, mengepruk, meludahi, menghina, menusuk-nusuk dengan pisau, menoreh silet ke mukanya. (Dari berbagai sumber)

Info Kawasan Pondok Gede

9 EDISI 54 / TAHUN III

Mudahkan Transaksi Bisnis

Plaza Pondok Gede DIDUKUNG BANK-BANK TERNAMA PLAZA Pondok Gede 1 dan 2 didukung dengan Perbankan guna memudahkan tenant, pengunjung dan masyarakat untuk melakukan transaksi dan aktivitas ekonomi semakin mudah, praktis dan aman di satu kawasan plaza.

ATM BCA

BANK BRI

BANK BUKOPIN

BANK DANAMON

BANK MANDIRI

BANK MEGA

BANK MUAMALAT

BANK UOB

BANK BNI

CIMB NIAGA

MNC BANK

PANIN BANK

10

EDISI 54/ TAHUN III

CIKARANG Dua Desa Laksanakan Pengocokan Tanda Gambar Pilkades BABELAN KORAN SIDAK- Dua desa di Kecamatan Babelan, Kamis (23/4), melaksanakan pengundian tanda gambar untuk calon Kepala Desa. Desa yang melaksanakan pengundian tanda gambar yakni Desa Hurip Jaya dan Babelan Kota, Kecamatan Babelan.

Acara tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian dibantu anggota TNI dari Koramil Babelan.

Pengundian tanda gambar calon kepala desa dihadiri Camat Babelan, Suhup yang didampingi Sekcam Jaini, serta dihadiri Kapolsek Babelan, Kompol Rinton Sitanggang, Danramil Babelan Kapten Inf. Sudiro, tokoh masyarakat, alim ulama serta sejumlah Kepala Desa se-Kecamatan Babelan.Dari pengundian tersebut, calon Kades Mursahid mendapatkan tanda gambar Apel, Rojali mendapatkan tanda gambar Nanas, Abdul Rohim mendapatkan tanda gambar Durian, Yakup mendapatkan tanda gambar Pisang, sedangkan Edi Sugianto mendapatkan tanda gambar Rambutan.

Ketua panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) Hurip Jaya, A Kosasih mengatakan, dimulai pengocokan bendera sampai dengan tahapan berikutnya, itu tidak adanya kampanye maupun bakti sosial. Menurutnya, jika kedapatan melanggar, maka calon Kepala Desa tersebut akan diberikan teguran.

Sementara untuk biaya pelaksanaan calon Kepala Desa Hurip Jaya dibiayai oleh Pemkab Bekasi sebesar 10 persen.

Dana tersebut diambil dari alokasi dana

Penambahan Kawasan Industri Tak Pengaruhi Tingkat Kemiskinan CIKARANG KORAN SIDAK- Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bekasi sejak 2012 hingga 2013 meningkat. Semula 1,51 juta jiwa, kini menjadi 1,57 juta jiwa. Angka tersebut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi.

PADAHAL, setiap tahunnya Kabupaten Bekasi menambah kawasan industri. Namun hal itu tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakatnya.

Seperti penambahan kawasan industri di wilayah Cikarang Pusat, tepatnya di Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat. Saat ini, di lokasi tersebut ada ratusan truk dan alat berat yang mulai bekerja untuk pembukaan lahan di kawasan industri baru, yaitu Greenland International

Industrial Center (GIIC) dan pelebaran Delta Silicon 8.

Semestinya, dengan banyaknya pembukaan kawasan industri baru, hal itu dapat menjadikan terbukanya lapangan pekerjaan. Namun semua itu tidak sesuai dengan kenyataan dan harapan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Pesatnya pembangunan terutama kawasan industri, tentu akan berdampak pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Betapa tidak, meski

Ilustrasi

Tanpa Didukung Bupati Bekasi, Raker Apdesi Tetap Berjalan TAMSEL KORAN SIDAK- Pengurus Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Pengurus Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bekasi periode 2015-2020, akhirnya bisa bernafas lega, dengan telah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari DPD Apdesi Propinsi Jawa Barat bernomor: 001/Skep/DPD-Apdesi/II/2015. Yang sebelumnya diketahui, adanya pro dan kontra terkait mekanisme pemilihan pengurus DPC Apdesi Kabupaten Bekasi yang baru.

Sejak H. Agus Sopyan SE, Kepala Desa Segera Makmur, Kecamatan Tarumajaya terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPC Apdesi Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi enggan untuk merekomendasikan kepengurusan DPC Apdesi yang baru. Hal itu diduga, adanya isu politik yang menyatakan bahwa H. Agus Sopyan akan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bekasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar 2017 nanti.

Menanggapi hal itu, H Agus Sopyan, Ketua DPC Apdesi Kabupaten Bekasi, kepada KORAN SIDAK, Jum’at (24/4) mengatakan, keberadaan Apdesi adalah organisasi profesi berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional, berdaulat dan mandiri, atas dasar kesamaan kegiatan profesi di bidang pemerintahan kemasyarakatan serta pembangunan pedesaan.

Apdesi, kata dia, semata-mata hanya untuk mengangkat harkat dan martabat pelayanan desa, khususnya para kepala desa agar adanya tali kesatuan dan persatuan di dalam Apdesi ini.

“Secara pribadi saya katakan, bahwa Apdesi ini adalah milik pemerintah bukan milik politik. Jadi tidak ada ala-

mengalami peningkatan dalam membangun pusat Industri sebanyak 11 kawasan, namun tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Bekasi semakin tinggi.

Menurut warga Cikarang Pusat, Ahmad, pertumbuhan ekonomi di wilayahnya tidak dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Hal itu membuat warga resah.

Karena selama ini yang menjadi pekerja di perusahaan yang ada dibeberapa kawasan di Kabupaten Bekasi, adalah

mereka yang berasal dari luar Bekasi.

"Sebenarnya sih tidak adil. Seharusnya kita-kita orang Bekasi yang lebih diutamakan daripada para pendatang yang berasal dari orang luar Bekasi, tapi karena SDM tidak memadai ya mau gimana lagi," katanya.

Ahmad menambahkan, dengan adanya masalah ini maka akan menambah kesenjangan kemiskinan yang ada. Karena, kata dia, di Kabupaten Bekasi untuk kawasan industri setiap tahun semakin bertambah. Namun, itu semua didominasi oleh masyarakat dari luar Bekasi. (lee)

Pengurus DPC Apdesi Kabupaten Bekasi periode 2015-2020, akhirnya bisa bernafas lega, dengan telah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari DPD Apdesi Propinsi Jawa Barat

san kalau Bupati Bekasi tidak peduli.

Padahal dengan adanya kepengurusan DPC Apdesi Kabupaten Bekasi, bisa membantu kinerja Bupati,” terangnya.

Dia mengatakan, mengenai isu yang berkembang tentang dirinya yang dikabarkan akan mencalonkan sebagai Wakil Bupati Bekasi, dengan jelas dikatakan isu tersebut tidak benar.

Karena, lanjut dia, terpilihnya dirinya menjadi ketua DPC Apdesi Kabupaten Bekasi ini berkat dorongan atau motivasi rekan-rekan kepala desa lainnya. Dan dirinya mengakui, tidak faham soal politik dan mustahil rasanya kalau dirinya akan mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati.

“Saya hanya terpanggil untuk mampu berbuat yang terbaik bagi teman-teman kepala desa se Kabupaten Bekasi, yakni membangun satu kesatuan untuk bersama-sama mengangkat harkat dan martabat kepala desa, dan mampu memberikan serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desanya masing-masing,” tegasnya.

Masih kata Agus, dengan telah di-

terbitkannya SK tersebut, dirinya dan seluruh pengurus DPC Apdesi Kabupaten Bekasi, pada 14 Mei 2015 akan melaksanakan pelantikan dan berbarengan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di OSSO Sport Grand Wisata, Kecamatan Tambun Selatan, yang akan dihadiri 182 kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.

“Kita akui saat ini kelemahan kita adalah kurang kompak dan tanggungjawab dari pengurus dan para kepala desa, maka dari itu kita terus melakukan konsolidasi untuk terus merapatkan barisan, sehingga pada pelantikan yang berbarengan dengan Rakernas nanti, semua permasalahan sudah selesai dan kami bisa duduk bersama untuk menyatukan visi dan misi,” pungkasnya.

Agus mengakui, saat dirinya dan pengurus DPC Apdesi Kabupaten Bekasi melakukan audensi dengan Bupati Bekasi terkait akan dilaksanakannya acara pelantikan dan Rakernas nanti, Bupati Bekasi terkesan tidak meresponnya. (and)

Pemkab Jangan Diam

Puluhan Hektar Lahan Gagal Panen Akibat Serangan Hama Tikus PEBAYURAN KORAN SIDAKPuluhan hektar areal pertanian di Kampung Kalenderoak dan Bojongsari, Desa Sumber Sari, Kecamatan Pebayuran mengalami gagal panen akibat serangan hama tikus.

Enggan, salah seorang petani mengatakan, serangan hama tikus sangat ganas. Sebab menurutnya, dalam satu hektar petani hanya mendapatkan 20 karung padi atau sekitar satu ton padi.

"Petani yang menggarap di areal sini semua rugi, karena tidak seperti biasanya, bayangkan saja dalam sehektar sawah dengan hasil kurang lebih 20 karung," ujar Enggan.

Petani berharap agar petugas penyuluh lapangan (PPL) dan pemerintah desa selalu berkoordinasi dalam memberikan penyuluhan serta penanggulangan hama dan bimbingan terhadap petani.

"Misalnya melalui geropyokan secara rutin untuk membasmi hama tersebut, supaya kedepan hasil pertanian khususnya di Kecamatan Pebayuran lebih maksimal sesuai dengan harapan kita bersama," ujarnya.

Senada dikatakan Subudi, ketua Karang Taruna Desa Sumbersari.

Menurutnya, adanya serangan hama tikus mestinya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Pemerintah, lanjutnya, harus memberikan bantuan kepada petani

yang mengalami gagal panen.

"Bentuk perhatian itu misalnya bantuan bibit atau pupuk, juga sarana atau prasarana pertanian lainnya yang sekiranya bermanfaat bagi para petani, yang nantinya disalurkan melalui kelompok tani," terangnya. (gus)

Puluhan hektar areal pertanian di Kampung Kalenderoak dan Bojongsari, Desa Sumber Sari, Kecamatan Pebayuran mengalami gagal panen akibat serangan hama tikus.

EDISI 54 / TAHUN III

11

CIKARANG Bentuk Kepedulian

DPC PDI Perjuangan Beri Kartu BPJS Gratis

Desak Pemkab Perbaiki

Kondisi Dua Jalan di Cibarusah Rusak Berat CIBARUSAH KORAN SIDAK- Sejumlah pengendara baik kendaraan roda empat maupun roda dua mengeluh akibat kondisi Jalan Raya Cimahi-Cibarusah, Kabupaten Bekasi saat ini rusak parah. Selain mengganggu aktifitas pengendara yang lalu lalang di jalan itu, juga kerap mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Warga setempat dan pengguna jalan mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi,dalam hal ini Dinas Bina Marga dan pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi segera memperbaiki jalan yang menjadi akses perekonomian mas-

yarakat setempat dan pengguna jalan lainnya.

Edi, salah satu pengguna jalan yang sering melintas di Jalan Raya Cibarusah-Cimahi mengatakan, kerusakan jalan itu semakin parah, ketika diguyur hujan, apalagi banyak lubang yang sangat membahayakan para pengguna jalan.”Apabila dicermati, posisi seluran air lebih tinggi dari jalan , sehingga air menggenang di jalan itu,” keluhnya.

Ketika dikonfirmasi, Camat Cibarusah, Drs Iman Santoso di ruang kerjanya mengatakan, dirinya sudah sering mendapat keluhan warga atas kerusakan jalan tersebut.

Bahkan, kata dia, hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cibarusah, ada dua jalan yang diprioritaskanuntuk segera diperbaiki di antaranya jalan Ridogalih-Ridhomanah, akses ke jembatan Cipamingkis 2, yang diperkirakan sepanjang 1 kilometer.

Selain itu, jelasnya, Jalan Raya Cimahi- Cibarusah, tepatnya di Kampung Tegal Panjang RT 014 dan 04 RW 02, Desa Wibawa Mulya, yang kondisi kerusakannya sepanjang 1 kilometer.

Kepala Desa Wibawa Mulya, Muhdi berharap agar perbaikan jalan tersebut segera dilakukan,

karena sudah banyak kecelakaan yang menelan korban.

“Kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung lama. Saat ini kondisinya sangat parah dan tak sedikit warga yang mengeluh,” terang Muhdi.

Dikatakan, sejauh ini belum pernah dilakukan perbaikan. Bahkan di beberapa titik, terdapat lubang dan saat musim hujan kondisi jalan tergenang air.

“Kami harap agar segera diperbaiki, karena bagi warga desa, jalan tersebut adalah akses utama untuk semua aktifitas baik rumah tangga maupun kayawan,” pungkasnya. (edg)

BABELAN KORAN SIDAK- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan abupaten Bekasi menilai Badan Penanggulangan Jaminan Sosial (BPJS) kurang menyentuh elemen masyarakat bawah.

“Terlihat sekali dalam sosialisasi BPJS ternyata banyak masyarakat yang antusias seperti ibu-ibu, ini yang dirasakan masyarakat sekarang, dan akan menjadi cacatan kita untuk diteruskan kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten,” kata Meilina Kartika Kadir Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi.

Program ini, lanjut dia, akan dilanjutkan menjadi program kerja PDI Perjuangan, seperti halnya mengurus BPJS. “Program ini akan kita lanjutkan menjadi program kerja partai, khususnya seperti bagaimana mengakses segala macam dan ini akan diteruskan kepada Pak Presiden,” terangnya Sebagai bentuk kepedulian DPC PDI Perjuangan dalam bidang perekonomian, sekitar 35 murid PAUD Rose, kata dia, digratiskan, dan diberikan kartu utama BPJS. “Ya kita gratiskan satu bulan pertama dan kartunya, kadang kan yang susah masyarakat mengambil kartunya kan,” ungkapnya.

Untuk kelas BPJS yang diberikan, kata Meili, kelas tiga Rp 25.500. “Untuk kelas BPJS yang kita berikan adalah kelas 3,” pungkasnya. (sas)

Meilina Kartika Kadir

Kantor Desa Serang Dibangun Habiskan Miliaran Rupiah CIKSEL KORAN SIDAK- Pembangunan Kantor Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan telah selesai dikerjakan. Pembangunan kantor desa tersebut diperkirakan menelan angaran milyaran rupiah.

Kepala Desa Serang, Irwan Handoko, SH kepada KORAN SIDAK di ruang kerjanya mengatakan, dengan dibangunya gedung kantor desa diharapkan dapat menumbuhkan suasana baru yang dapat mendorong gairah dan semangat kerja yang produktif disertai pengabdian untuk kepentingan masyarakat setempat.

Selain itu, kata dia, para pegawai desa memiliki mentalitas yang tinggi, baik dalam menjalankan roda pemerin-

tahan desa, peningkatan pembangunan desa maupun pembinaan terhadap masyarakat.Menurut Irwan, aparat pemerintahan desa merupakan ujung tombak dan garda terdepan dari pemerintah daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dikatakan, pada kesempatan ini, staf Desa Serang dibantu Karang Taruna mengadakan tasyakuran atas terwujudnya sarana kantor desa dengan melaksanakan Pekan Olahraga Desa (Pordes) yang berlangsung sejal 18 April - 26 Mei 2015, di antaranya pertandingan olah raga, futsal, badminton, tenis meja, bola voly dan jalan sehat.“Pada Minggu (25/4) siang, kita laksanakan pembagian piala dan hadiah.

Sedangkan malam puncak, acara siraman rohani,” ungkap Irwan Terpisah, Sekretaris Desa (Sekdes) Serang, R. Romli Andi mengatakan, anggaran pembangunan kantor desa tersebut adalah hasil jerih payah kepala desa yang memiliki rasa kepedulian terhadap kantor desa. Sedangkan rumah kepala desa saja, jika dibandingkan dengan anggaran gedung kantor desa tidak separuhnya,“ jelasnya.

Menurutnya, kantor Desa Serang dibangun dengan menelan anggaran milyaran. “Ya menghabiskan dana miliaran rupiah. Sedangkan anggaran dana desa (ADD) hanya mampu terealisasi seratus juta rupiah,” ungkap Romli. (edg)

Kantor Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan yang telah selesai dikerjakan. Pembangunan kantor desa tersebut diperkirakan menelan angaran milyaran rupiah.

Dandim 0509/Kab Bks Tatap Muka dengan HRD Kawasan Industri

Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf. Nurdiyanto tatap muka dengan para Manager HRD di kawasan industri EJIP dan Lippo CIkarang,

CIKARANG KORAN SIDAK- Komandan Kodim (Dandim) 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf. Nurdiyanto melakukan tatap muka dengan para Manager Human Resource Developemen (HRD) di kawasan industri EJIP dan Lippo CIkarang, Jumat (24/4).

Tatap muka yang dihadiri Kapolresta Bekasi AKBP Rickynaldo Chairul, Danramil 08/LA Kapten Inf. Dasiyah, Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Ardi dan para manager HRD

tersebut berlangsung di kantor pengelola EJIP Cikarang.

Dalam acara tersebut juga dilakukan perkenalan pengelola kawasan yang dipimpin Suryanto selaku Manager Security di Kawasan EJIP. Dandim 0509/Kabupaten Bekasi, Letkol Inf. Nurdiyanto juga memperkenalkan diri kepada para tenant di Kawasan EJIP dan memaparkan bahwa Kodim 0509/Kabupaten Bekasi siap membantu Polri sesuai UUD

TNI No 24 th 2004, pada saat Mei Day dengan kekuatan 6 SSK, 3 SSK dari Bataliyon 202/TM dan sisanya dari Kodim 0509/Kabupaten Bekasi.

Selain itu, Kapolresta Kabupaten AKBP Rickynaldo Chairul juga memperkenalkjkan diri dan memaparkan kekuatan Pengamanan Mei Day dengan kekuatan Polri sebanyak 640 orang untuk Kawasan EJIP, sudah termasuk BKO yang akan ditempatkan di 14 titik. (pen)

12

EDISI 54/ TAHUN III

CIKARANG BPLH Lakukan Sosialisasi Limbah B3 BABELAN KORAN SIDAK- Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), di aula Kecamatan Babelan. Acara tersebut merupakan program kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Acara sosialisasi tersebut dihadiri Kapolsek Babelan, Camat Babelan, dan salah satu Kepala Bidang (Kabid) BPLH, Kepala Kemenag Babelan, Lurah dan kepala desa se-Kecamatan Babelan, perwakilan dari Puskesmas dan para penyuluh pertanian.

Peserta yang hadir sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan banyak peserta yang mempertanyakan terkait lingkungannya sendiri adanya dampak negatif limbah B3 serta menyimak keterangan dari pembicara.

Hadir sebagai narasumber Eddy Soentjahjo, selaku pembicara tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Dia juga seringkali diundang sebagai saksi ahli oleh pihak kementrian maupun para pihak di pengadilan, selain itu dirinya pun selaku lembaga maupun privasi yang independen.

Eddy Soentjahjo mengatakan, limbah B3 adalah zat, energi,dan komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup manusia, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.

Kegiatan sosialisasi limbah B3 bertujuan agar masyarakat mengerti dan memahami effek dampak lingkungan hidupnya, terkait limbah berbahaya dan beracun di Bekasi sebagai daerah industri saat ini “Karena terkait tentang perkembangan daerah Bekasi sebagai daerah industri yang berpotensi pencemaran berat lingkungan hidup,” katanya. (faj)

BPLH Kabupaten Bekasi melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), di aula Kecamatan Babelan

Proses Izin Bangunan Pabrik di Luar Zona Industri

Diduga Sarat Gratifikasi CIKARANG KORAN SIDAK- Tudingan adanya praktek gratifikasi di tubuh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi, rupanya tengah menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya, kalangan masyarakat dan stakholder meyakini praktek gratifikasi benar terjadi.

PEMERHATI publik Kabupaten Bekasi, Fajar mengatakan, maraknya perusahaan yang membangun pabrik di luar zona industri, ditengarai karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tidak selektif dalam memberikan izin. Bahkan Pemkab Bekasi dituding mengobral izin, baik izin pembangunan maupun izin operasional.

Dikatakan, mudahnya pemohon mendapatkan izin bahkan ditengarai telah terjadi gratifikasi. Dia menjelaskan, selama 2014, banyak terjadi dugaan gratifikasi di BPMPPT Kabupaten Bekasi.

Fajar mengatakan, dugaan gratifi-

kasi yang terjadi di BPMPPT sebagian besar dari proses perizinan. Menurutnya, dugaan gratifikasi tersebut diduga karena pemohon tidak ingin proses perizian ditolak atau jangka waktu selesainya terlalu lama.

“BPMPPT diduga sudah menjalankan praktik gratifikasi, yang berasal dari proses perizinan,” ujarnya.

Menurut Fajar, banyaknya pembangunan di Kabupaten Bekasi tidak lepas dari mudahnya proses perizinan di BPMPPT, sehingga dia menilai, proses perizinan yang ditempuh pemohon sebagian besar tidak menempuh proses administrasi.

Hal tersebut lanjutnya, diper-

parah dengan tindakan oknum beberkan proses izin yang dikeluBPMPPT yang diduga sengaja me- arkan BPMPPT Kabupaten Bekasi manfaatkan hal tersebut, dan diduga untuk salah satu perusahaan yang meminta sejumlah uang dengan memproduksi baja diduga terjadi menjanjikan akan mempermu- gratifikasi. Pasalnya, perusahaan dah proses izin tersebut. pemohon izin tersebut diBahkan oknum tersebut duga menggunakan lahan mengesampingkan proses tanah kas desa (TKD). administrasi.

Karena awalnya, perusa“Pembangunan fisik haan yang terletak di Desa dahulu, kemudian proses Waringin Jaya, Kecamatan administrasi belakangan.

Kedung Waringin tidak Kemudian yang berikutnmedapat Izin Mendirikan ya, banyak calo yang ber- GRATIFIKASI Bangunan (IMB) dari BPlatar-belakng stakholder MPPT dengan alasan, ada ikut memberikan kontribusi pada lahan TKD yang digunakan. oknum pejabat. Misalnya, agar lebih Terbitnya IMB untuk perusahaan mudah dan cepat selesai perizinan, tersebut belakangan diketahui karena pipemilik perusahaan berhadapan hak perusahaan melakukan pertemuan langsung dengan pejabat ini dengan dengan oknum pejabat di BPMPPT. bantuan mediator dari stakholder,” Pertemuan tersebut dilakukan di salah jelasnya. satu rumah makan dibilangan Jababeka, Sebelumnya, saksi mata mem- sekitar Februari 2014 lalu. (lee)

Luput dari Perhatian Pemkab

Tiga Kilometer Jalan di Bojongmangu Rusak Berat BOJONGMANGU KORAN SIDAK– Mangu, yang biasa di sapa Abah Beberapa ruas jalan di Kecamatan mengatakan, dari total jalan yang Bojongmangu kondisinya rusak ada di Bojong Mangu baru sekitar berat. Bahkan sampai saat ini ada 15 persen yang kondisinya baik. sekitar tiga kilometer jalan yang Sedangkan sisanya kata Abah, masih belum di beton. Hal tersebut diduga banyak jalan yang yang tidak layak akibat luput dari perhatian Pemer- untuk dilalui karena lokasi jalan yang intah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. becek licin dan berlumpur.

AGUNG Suganda mem" M a s y a ra k a t s a n g a t beberkan bahwa betonisasi membutuhkan dan mengjalan di Kecamatan Bojongharapkan pembangunan mangu sudah diusulkan jalan di wilayah Bojong dalam musyawarah renMangu dapat rampung, cana pembangunan (Muskarena puluhan tahun warrenbang) tahun 2015 ini. ga sudah jenuh dengan Sementara itu, maskondisi jalan yang becek yarakat Kampung Jegang, INFRASTRUKTUR dan licin," ujarnya.

Desa Medal Krisna KeDirinya menjelaskan, camatan Bojong Mangu, akses jalan merupakan mempertanyakan proses syarat utama untuk mempengerjaan lanjutan jalan perlancar pengangkutan jegang. Jalan penghubung antar hasil komiditi masyarakat. Jika kecamatan yang dibangun sejak satu kondisi jalan baik, menurutnya tahun lalu sampai saat ini penger- akan lebih mudah dilalui kendajaannya belum rampung. raan. Dia sangat berharap, Pemkab Mereka (warga-red) berharap Bekasi, dapat memberikan perinfrastruktur jalan di wilayah Bojong hatian dan memperbaiki kondisi Mangu bisa setara dengan wilayah jalan rusak yang ada di wilayah di kecamatan lain yang ada di Ka- Bojong Mangu. bupaten Bekasi.

"Jika sudah di cor tentunya jalan Pasalnya, saat ini kondisi jalan ini sudah sangat layak. Dengan tersebut sangat terjal dan licin jika kondisi jalan yang rusak, hubungan musim hujan. Bahkan kondisi jalan kita dengan daerah luar menjadi yang berlubang dapat mengancam terkendala, Karena itu kami mengkeselamatan pengendara sepeda harapkan agar tahun 2015 jalan di motor yang melintasi jalan tersebut. wilayah kami secepatnya dibangun," Salah seorang warga Bojong harapnya. (lee/edg)

JALAN

Beberapa ruas jalan di Kecamatan Bojongmangu kondisinya rusak berat. Bahkan sampai saat ini ada sekitar tiga kilometer jalan yang belum di beton

Kewaspadaan Gangguan Keamanan di Kabupaten Bekasi CIKPUS KORAN SIDAK- Demi kewaspadaan terhadap gangguan keamanan di Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi meninta agar masyarakat Kabupaten Bekasi meningkatkan ronda malam atau siskamling di lingkungan permukiman dan wilayah kerja masing-masing serta lokasi rawan dan jam rawan.

Selain itu, Bupati juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten

Bekasi tidak keluar sendirian pada malam hari hingga dini hari. Demikian dikatakan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam Surat Edaran No. 730/SE-26/Bakesbangpol/2015.

Bagi pengusaha agar melakukan koordinasi dengan koordinator keamnanan di masing-masing SPBU, pertokoan, pasar, rest area dan kawasan industri serta kompleks poerumahan untuk meningkatkan

keamanan guna meminimalisir kejadian tindak kriminal.

Serta memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati pada saat bertransaksi ataupun membawa uang dengan jumlah besar untuk meminta pengawalan kepada yang berwajib.

Disamping itu, lanjutnya, respon dengan cepat serta menyelesaikan

secara damai semua persoalan di dalam masyarakat yang berpotensi akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan.

Dikatakan, apabila masyarakat menemukan spanduk, brosur, buku, situs internet, dan lain sebainya tentang penyebaran faham terorisme/ radikalisme, segera laporkan kepada

yang berwajin atau melalui email@ mail.kominfo.go.id.

Dan awasi, catat, data tamu atau pendatang serta penghuni rumah kontrakan ataupun kos serta laporkan apabila ada aktivitas warga yang mencurigakan kepada aparat berwajib. Penyampaian pendapat di muka umum agar dilaksanakan secara damai, tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. (red)

EDISI 54 / TAHUN III

13

SELEBRITA

Bentuk Organisasi untuk LINDUNGI

Nadya hutagalung

GAJAH

Jakarta -Supermodel Nadya Hutagalung tidak hanya disibukkan oleh serangkaian kegiatan dunia hiburan, tapi juga lingkungan.

Dirinya mendirikan organisasi yang khusus untuk NADYA mendirikan organisasi melindungi gajah. Let Elephants Be Elephants

(LEBE) bersama temannya, seorang aktivis gajah Dr Tammie Matson. Fokus utamanya adalah untuk melindungi gajah dari perburuan gadingnya.

"Sekarang saya bekerja secara penuh di LEBE. Kami melihat maraknya penjualan gading gajah terutama di Asia harus dihentikan," buka Nadya ketika ditemui di Kawasan Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, Sabtu (25/4/2026).

"Di Indonesia juga gajah

Heboh Kabar Ray Sahetapy Syuting 'Captain America 3' JAKARTA -Dunia perfilman Indonesia sedang digemparkan dengan kabar terlibatnya aktor senior Ray Sahetapy dalam produksi film ‘Captain America: Civil War’. Kabar tersebut diikuti beredarnya foto Ray tengah pemotretan untuk film produksi Marvel tersebut.

Rumor keterlibatan Ray di film arahan sutradara Anthony dan Joe Russo itu beredar pertama kali dari akun Twitter sutradara Awi Suryadi dan aktor Dennis Adhiswara. Mereka mendapatkan informasi dari aktor Tio Pakusadewo.

“Owyeah!! Om Ray Sahetapy sdg fitting baju untuk perannya di CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR (via @OomPaku),” kicau Dennis seraya mengunggah foto Ray dalam sebuah pemotretan.

Ketika dikonfirmasi wartawan, Sabtu (25/4), Ray yang tampil dingin di film ‘The Raid’, membenarkan bahwa dirinya tengah berada di Amerika Serikat untuk produksi film tersebut. Tetapi ia tidak bisa berbicara banyak, dan berjanji akan bicara ketika berada di Indonesia akhir bulan ini.

Kabar itu disambut respons cukup besar di media sosial. Salah satu pemeran ‘The Raid’, Joe Taslim mengucapkan rasa bersyukur sekaligus selamat atas keterlibatan Ray. Joe juga berterimakasih kepada sutradara The Raid, Gareth Evans yang membuka jalan para pemainnya ke produksi film internasional. “@Joe_Taslim: Bangga pencapaian teman teman Alumni The Raid, @ iko_uwais @YayanRuhian dan @RaySahetapy. Terimakasih @ghuwevans” kicau bintang ‘Fast and Furious 6’ itu.(net)

sudah makin sedikit. Mereka memang tidak begitu banyak diburu, tapi mereka kekurangan habitat. Sangat disayangkan," sambung ibu dua anak itu.

Lewat LEBE, model 40 tahun itu menyebarkan kampanye dengan video di seluruh Asia. Tujuannya agar negara-negara di Asia tidak memburu ataupun membeli gading gajah."Kami harap bisa berbuat banyak dengan organisasi ini. Untuk info lengkap lainnya, siapapun bisa langsung cek situs resmi LEBE," pungkasnya.(net)

2 Tahun Ditinggal Uje, Pipik Gelar Konser ‘Nada dan Cinta’ JAKARTA -Memperingati dua tahun kepergian Ustad Jefry Al Buchory, Pipik Dian Irawati menggelar sejumlah acara. Selain doa bersama 500 anak yatim piatu, ia juga menggelar konser musik.

Untuk acara doa bersama, Pipik telah melangsunkannya pada Sabtu (25/4/2015) lalu. Bertempat di Menara 165, TB Simatupang, Jakarta Selatan, ibu empat anak itu juga mengadakan tausiah sekaligus tausiah.

Tapi serangkaian acara untuk memeringati meninggalnya mendiang Uje belum usai. Nanti malam, Minggu (26/4), Pipik juga akan menggelar konser bertajuk 'Nada dan Cinta'.

"Almarhum semasa hidup pengen bikin konser karya beliau," ucapnya.

Selain mengenang semua karya Sang Ustad Gaul, konser yang akan disiarkan oleh Trans 7 pukul 21.00 WIB tersebut menurut Pipik juga bisa membangkitkan semua memori indah. "Mengungkapkan bagaimana sosok almarhum," jelasnya.

Rencananya, konser tersebut bakal diisi banyak artis ternama Indonesia. Mulai dari Cakra Khan sampai Slank dijadwalkan untuk memainkan beberapa lagu karya Uje. "Saya nyanyi duet sama Teh Melly," tutup Pipik.(net)

Maudy Koesnaedi Bicara Soal Koleksi Perhiasannya JAKARTA -Sebagai wanita, Maudy Koesnaedi butuh perhiasan demi menunjang penampilannya. Tidak hanya itu, ia juga mengaku mengoleksi beberapa di antaranya.

“Ada banyak koleksi saya, ada yang untuk keseharian dan untuk acara, bentuknya juga bermacam-macam,” ujarnya di Pondok Indah Mall, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (25/4/2015).

Oleh karena menjadikan perhiasan sebagai koleksi, mau tidak mau

wanita berusia 40 tahun itu harus mencari informasi mengenai barang mewah tersebut. Ia pun menjadikan beberapa perhiasannya sebagai barang untuk investasi.

“Tapi saya nggak expert banget, cuma tahu warna-warna yang bagus dan bentuknya aja,” katanya.

“Perhiasaan itu ada yang punya nilai investasi, tapi ada yang cuma untuk suka-suka aja ya. Walaupun bentuknya kecil, ada yang mahal,” lanjutnya.(net)

Al Ghazali dan Verrel Bramasta Rebutan Cewek di Film ‘LDR’ JAKARTA -Sama-sama ganteng dan kharismatik, Al Ghazali dan Verrel Bramasta harus bersaing untuk mendapatkan hati wanita pujaan mereka di film 'LDR'. Film yang berlatar di Eropa itu tayang di bioskop pada 13 Mei mendatang.

'LDR' (Long Distance Relationship/Hubungan Jarak Jauh) menceritakan tentang Carrie (Mentari De Marelle) yang baru saja mewujudkan mimpinya untuk pergi ke

Verona, tempat kediaman Juliet.

Dari kecil, Carrie sudah jatuh cinta dengan kisah Shakespeare Romeo and Juliet. Carrie percaya, pasti ada seorang Romeo untuknya di luar sana.

Tidak disangka-sangka, di sana nasib mempertemukannya dengan Demas (Verrell Bramasta), seorang pemuda yang baru saja diputuskan oleh kekasihnya Alexa (Aurelie Moremans), setelah 6 tahun mereka

LDR. Carrie yang mulanya memutuskan untuk membantu Demas mendapatkan Alexa kembali, malah akhirnya jatuh cinta dengan Demas.

Carrie lantas berpikir, Apakah dia adalah Romeo untukku?

Sampai suatu ketika, Carrie bertemu Paul (Al Ghazali), seorang novelis muda sukses. Gaya Paul yang menyebalkan dan sombong, malah membuat Carrie jatuh hati padanya.

Apakah Paul justru Romeo untuk Carrie?

Sebuah drama komedi tentang gadis yang mencari Romeo, dan ketika harus memilih, mana yang harus diikuti: hatinya atau takdirnya? 'LDR' yang disutradarai Guntur Soeharjanto itu mengusung drama percintaan anak muda dengan mood yang ceria.

Penulis skenario film ini adalah Cassandra Massardi yang sebelumnya menggarap 'Get Married'.(net)

14

EDISI 54/ TAHUN III

HOBBIES

Menengok Murai Batu harga jutaan beradu kicau emas di HUT Puspomal Jakarta - Kicaunya yang merdu menjadikan burung Murai Batu ‘raja’ di Peringatan Ulang Tahun Puspomal ke-69 di Markas Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang digelar hari ini. Lengkingan Murai membuat banyak pengunjung tertarik.

BEBERAPA yang memang berniat mengikuti kontes Murai di acara ini juga begitu antusias. Pengunjung berlomba-lomba menunjukkan kualitas kicau Murai mereka.

Seperti diketahui, kualitas kicau Murai memang berbeda dengan burung-burung lainnya. Kelebihan ini membuat Murai pantas dihargai mahal oleh si penjual. Untuk yang benar-benar memiliki suara emas, si pembeli tak masalah harus mengeluarkan kocek puluhan juta untuk seekor murai.

Pada perlombaan kali ini, lebih kurang 70 Murai Batu diikutsertakan.

Kicau Murai saling bersahut. Jalannya perlombaan begitu ketat hingga akhirnya Murai Batu Medan milik Edi Palma sebagai juaranya.

"Alhamdulillah burung milik saya memenangkan kontes ini. Saya sangat senang," ujar Edi Palma gembira, saat

1

2

ditemui di lokasi, Minggu (15/3).

Menurut Edi, bisanya volume suara, kualitas burung dan isiannya, menjadi tiga penilaian utama para juri. Karena itulah, dia selalu melatih burungnya agar bisa tampil maksimal di setiap kontesnya.

"Saya memang menjaga burung Murai Batu ini dengan perawatan ekstra, seperti harus banyak diumbar, diberi makanan bergizi seperti kroto, jangkrik, serta diberi vitamin cukup," ujarnya.

Ditambahkan Edi, burung Murai itu dibelinya dengan harga Rp 50 juta. Dari kontes ini, dia mendapatkan Rp 20 juta.

Dalam kesempatan yang sama, Danpuspomal Brigjen Marinir TNI Gunung Heru, mengatakan, peringatan Ulang Tahun Puspomal ke 69 kali ini memang berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini, sengaja diambil tema Festival Burung Berkicau.

3

"Tujuan festival ini untuk menampung masyarakat yang punya hobi tentang burung kicau," ujar Gunung.

Acara seperti ini akan terus dilakukan tiap tahunnya dengan tema yang berbe-

4

9

10

11

12

13

14 15

16

17

18

19 20

21

22

KOTAK WARNA MERAH SEBAGAI TEMPAT IKLAN SPONSOR

23 25 28 33

29

30

31

34

24 26

32 35

36

37 38

39

40

41

42 43 MENDATAR 1 . Mandraguna 4 . Mobil pemadam kebakaran 7 . Belut 8 . Paduan suara tanpa diiringi alat musik 11 Keinginan supaya menjadi kenyataan 14 . Tidak 15 . Menduga 17 Spektrum 19 . Berseri-seri (mengenai perkataan) 20 . Lambang kimia untuk silikon 22 . Tanda kendaraan bermotor wilayah Kediri 23 . Perjalanan bolak-balik

Hadiah Utama : Rp. 500.000 Hadiah Hiburan : Souvenir Mug Koran Sidak

MENURUN 1 . Keras dan berpengaruh cepat 2 . Bola lampu 3 . Kegiatan yang dilakukan atas dasar kesenangan dan bukan memperoleh nafkah 4 . Apalagi 5 . Kerah leher baju 6 . Uluran 9 . Tirta 10 . Aren 12 . Nama binatang 13 . Sebelum 16 . Elegan; jantan 18 . Kemaslahatan; kemanjuran

Jawaban dapat di foto dan di Upload melalui Facebook : facebook.com/koran.sidak

JAKARTA- Mike Fine awalnya adalah seorang komedian. Namun pria ini bukan komedian biasa. Pria berusia 33 tahun ini juga jago bermesraan.

Selama hidupnya, Mike mengaku telah memberi kehangatan pada 10.000 wanita di tempat tidur. Mike Fine bahkan menyebut dirinya sendiri "professional cuddling."

Dalam seminggu, Fine bisa bermesraan dengan tujuh wanita, masing-masing selama satu jam. Ketika bermesraan di atas tempat tidur, Fine tidak melakukan hubungan seksual.

Dia hanya memberikan pelukan yang hangat untuk para wanita tersebut.

Dan uniknya, Fine tak menarik bayaran dari para wanita yang bermesraan dengannya.

Fine mengaku dia lebih suka hanya bermesraan dengan wanita dan tidak berhubungan seks dengan mereka. Jika disuruh memilih, Fine

21 . Urat kayu 22 . Secara 25 . Pamor 27 . Nama kabupaten di Provinsi Jambi 29 . Tiruan bunyi lonceng kecil 30 . Perkataan yang menyatakan kurang senang 31 . Sesuatu yang diedarkan 32 Gusi 34 . Insan (Bahasa Inggris) 36 . Address Resolution Protocol (disingkat) 39 . Telinga (Bahasa Inggris) 41 . Bambu; buluh

Pemenang hadiah utama adalah pengirim pertama dengan jawaban yang benar

akan selalu memilih bermesraan saja daripada berhubungan seks.

Tampaknya Fine sangat suka bermesraan.

"Wanita biasanya langsung berasumsi bahwa pria menginginkan seks dari mereka. Mereka merasa aneh ketika kukatakan bahwa aku hanya suka bermesraan," ungkap Fine, seperti dilansir oleh Elite Daily.

Biasanya, wanita akan membuat janji untuk bermesraan dengan Fine.

Salah seorang wanita mengaku bahwa bermesraan dan berpelukan dengan Fine adalah hal yang menyenangkan. Pria itu tampaknya mengetahui bagaimana cara bermesraan dan memberi wanita kenyamanan dengan pelukannya.

Menurut Fine sendiri, bermesraan membuat hubungan lebih intim daripada seks. Seks terasa seperti rutinitas biasa baginya dan tak menarik.(net)

TERUSAN

Djarot: Perombakan.......

Sambungan dari hal 1

44 24 Kerangkeng 25 . Alat transportasi massal 26 . Jenis senjata serbu 28 . Nama negara 33 . Serba giat 35 . Tangga (Bahasa Inggris) 37 . Zaman 38 . Kota Dakar berada di negara ini 40 Tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan 42 . Semangat 43 . Deretan orang yang sedang menunggu giliran untuk dilayani 44 . Makanan yang bergizi

wira TNI dan Polri. Saya sendiri pecinta binatang, di kantor saya ada rusa. Tahun ini banyak juga TNI yang ikut lomba.

Semoga tahun depan saya bisa ikut," tambahnya.(net)

Pria ini mengaku sudah beri ‘kehangatan’ pada 10.000 Perempuan

5

7 8

da-beda. Khusus tema burung berkicau, peserta mencapai 2.000 orang dengan jumlah burung lebih kurang 4.000 ekor.

"Sebelumnya juga kita mengadakan lomba menembak, yang dikuti oleh per-

ya kita light kalau saya pribadi, evaluasi keseluruhan harus bijak karena banyak di antara mereka yang belum dapat bekerja secara maksimal," kata Djarot Saiful Hidajat, di Balaikota, Kamis.

Ditegaskan Djarot, kinerja jajaran SKPD saat Ini belum bisa dinilai karena sejak Januari hingga April baru melaksanakan kegiatan rutin saja. Itu terjadi lantaran polemik APBD 2015.

"Kami evaluasi dulu. Kalau perombakan pejabatnya, belum karena ini terlalu prematur dan saya juga minta PNS jangan merasa was-was, jadi tidak bisa bekerja dengan maksimal," tegasnya.

Djarot juga meminta para PNS

agar tetap fokus dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga tidak melakukan kesalahan fatal, yang justru bisa mempengaruhi penilaian.

"Saya minta PNS untuk tetap fokus dan melakukan tugas sebaik-baiknya.

Kami akan mengevaluasi secara bijak.

Kecuali dia melakukan kesalahan fatal," tegasnya.

Evaluasi sementara yang dilakukan Djarot selama berada di lapangan, beberapa PNS terlihat sigap dalam menangani berbagai masalah.

Seperti banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. "Namun saya belum bisa mengevaluasi kreatifitas dia ketika dia menggunaan anggaran sesuai apa yang diusulkan dalam APBD," ujarnya. (nir)

EDISI 54 / TAHUN III

15

TERUSAN FKP3G Diminta Gugat ke PTUN Sambungan dari hal 1 persoalan yang terkatung-katung selama lebih dari enam tahun itu ke jalur hukum.

Menyikapi hal itu, Ketua Lembaga Konsultasi dan Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Institut Bisnis Law dan Management (Iblam) Jakarta, Fajar Rohmatillah menyarankan agar FKP3G melakukan somasi atau teguran terhadap Pemkot Bekasi dan PT Kitita Alami Propertindo yang dianggap telah melakukan wanprestasi akibat belum membayar ganti rugi.Menurut Fajar, Pemkot Bekasi harus bertanggung jawab terhadap ganti rugi pemegang HGP eks Pasar Pondokgede.

Sebab, sebelum dilakukan revitalisi pasar yang saat ini menjadi Atrium Pondokgede, dikelola oleh Pemkot Bekasi melalui Dinas Pasar.

“HGP ratusan pedagang itu masih menjadi tanggungjawab Pemkot Bekasi melalui Dinas Pasar. Sisa HGP atau sewa kios para pedagang itu wajib diganti. Jika terjadi revitalisasi, bisa jadi sudah ada

kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pengembang untuk membayar ganti rugi para pedagang,” jelasnya.

Mencermati hal itu, kata Fajar, posisi Pemkot Bekasi sebenarnya bukan hanya sebatas mediator atau FKP3G dengan pengembang. “Ganti rugi 426 HGP milik para pedagang itu seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

Sebab,HGP eks Pasar Pondokgede itu dikeluarkan Pemkot Bekasi,” bebernya.

Apabila ada kesepakatan bahwa ganti rugi itu menjadi tanggungjawab PT Kitita, lanjut Fajar, kewajiban Pemkot Bekasi untuk merealisasikan kesepakatan ganti rugi tersebut. “Pemkot Bekasi wajib merealisasikan ganti itu dan tidak boleh hanya menjadi mediator. Sebab rencana revitalisasi pasar yang kemudian dikelola oleh pihak swasta tersebut adalah program pemerintah. Sehingga sisa 426 HGP milik pedagang masih menjadi tanggungjawab Pemkot Bekasi,” tegasnya.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Bidang Investigasi Gerakan Masyarakat

Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi, Delvin Chaniago. Dia mengatakan, jika Pemkot Bekasi dan PT Kitita Alami Propertindo belum juga membayar ganti rugi, FKP3G dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kalau sudah dilakukan rapat dan mediasi tetapi belum juga melakukan pembayaran ganti, FKP3G dapat menggugat ke PTUN. Sehingga permasalahan sisa HGP milik pedagang memiliki kekuatan hukum tetap,” tegasnya.

Delvin juga mengaku sepakat dengan komentar Fajar. Menurut dia, sebagai instansi yang mengeluarkan HGP eks Pasar Pondokgede, Pemkot Bekasi melalui Dinas Pasar masih memiliki tanggungjawab merealisasikan ganti rugi itu.“Pemkot Bekasi jangan hanya menjadi mediator. Tanggung jawabnya masih ada karena HGP dikeluarkan. Gugatan ke PTUN sangat tepat untuk memperjuangkan hak para pedagang yang belum mendapatkan ganti rugi,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, 426 ped-

agang pemegang HGP eks Pasar Pondokgede belum mendapatkan ganti rugi sebesar Rp3 miliar dari PT Kitita Alami Propertindo. Usaha untuk menuntut hak ratusan pedagang pemegang HGP, sudah dilakukan yang melibatkan para pejabat Pemkot Bekasi, hingga terjadi kesepakatan ganti rugi sudah dilaksanakan.

“Kesepakatan ganti rugi berdasarkan hasil rapat sudah didapat. Namun, tidak ada upaya Pemkot Bekasi merealisasikan kesepakatan itu dengan menegur PT Kitita Alami Propertindo,” kata Ketua FKP3G, Maman Kasman.

Bukan hanya itu, lanjut Maman, FKP3G juga sudah memohon bantuan kepada Pelaksana tugas (Plt) WaliKota Bekasi, Rahmat Effendi pada 2011 untuk memanggil pihak PT Kitita Alami Propertindo agar menandatangani kesepakatan ganti rugi.“Pada tanggal 21 Mei 2011, kami telah mengirim surat ke Rahmat Effendi. Dalam surat itu, kami memohon bantuan agar kesepakatan ganti rugi itu dapat dilaksanakan dan dibayar. Tapi,

hingga sudah menjadi Walikota definitif, hak para pedagang pemegang HGP belum terealisasi,” bebernya.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris FKP3G, Eriyanto. Dia menuturkan, setelah melewati sejumlah rapat dengan para pejabat Pemkot Bekasi dan pihak PT Kitita Alami Propertindo, disepakati ganti rugi sebesar Rp 3 miliar.

Karena cara pembayaran yang ditawarkan PT Kitita Alami Propertindo dengan tiga kali pembayaran selama 18 bulan ditolak pedagang, kata Eriyanto, rapat kembali digelar pada 16 Februari 2011 dan rapat 17 Februari dipimpin langsung Wakil Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Ketika dikonfirmasi KORAN SIDAK, Sekretaris Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi, Dedet mengaku tidak mengetahui permasalahan tersebut. Bahkan dirinya meminta agar KORAN SIDAK menghubungi Kasi Teknik Perpasaran (Tekpas) pada Dispera Kota Bekasi. “Silahkan hubung Kasi Tekpas. Beliau yang mengerti permasalahan tersebut,” kilahnya. (ars/fat)

Gedung Pemkot Terbakar.... Dituduh Mencuri, Kasubag Lapor....

Sambungan dari hal 1 kendaraan yang terparkir baik sepeda motor maupun mobil. Selain itu, adanya tiupan angin kencang, membuat kondisi api semakin membesar.

Beruntung, di saat api membakar ruang kerja Sekda yang tengah menjalani masa pemeriksaan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, Sekda Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, tidak berada di ruangan.

Karena, saat itu Sekda tengah berada di luar kantor.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, kebakaran bermula dari ruangan Sekda Kota Bekasi. Menurut keterangan Sekda Kota Bekasi, Roy panggilan akrabnya, dirinya sangat terkejut mendengar kejadian tersebut. Padahal kata dia, dirinya saat itu sedang sakit.

"Saya di telpon kalau ruangan saya terbakar, padahal saya lagi sakit, akhirnya saya langsung turun ke kantor melihat kejadian kebakaran sampai sekarang saya masih shock," ujarnya.

Sementara itu, menurut salah seorang warga bernama Rizky, yang menyaksikan dari luar komplek Pemkot menduga kebakaran itu merupakan bentuk sabotase. Pasalnya, beberapa pekan ke depan,

Sekda akan menghadapi pemeriksaan kembali oleh pihak Kejari Bekasi terkait beberapa kasus, di antaranya kasus telematika dan kasus Tempat Pemakaman Umum (TPU). Sehingga, barang bukti yang tersimpan di dalam ruangan Sekda ikut lenyap terbakar.

"Sepertinya kebarakan ini bukan akibat arus pendek, tapi diduga sebagai usaha sabotase menghilangkan barang bukti," ujar Rizky.

Sementara itu, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, saat meninjau lokasi mengatakan, baru kali ini Pemkot Bekasi mengalami musibah kebakaran yang diduga akibat arus pendek.

Ruangan yang terbakar di antaranya ruang asset, ruang Sekda dan ruang BKD. Namun Rahmat membantah jika kebakaran tersebut merupakan sabotase.

"Saya kira ini musibah bukan sabotase. Gedung ini kan peninggalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang direnovasi tahun 2004/2005. Jangan berperangsangka buruk, musibah bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Musibah ini tidak terkait pada laporan keterangan pertanggung jawaban yang kemarin kita umumkan," kata Rahmat. (her)

Jasa Servis Baktor....

Sambungan dari hal 1 persatu unit anggarannya bisa mencapai Rp 8 juta lebih.

"Kalau di hitung, belanja penggantian suku cadang kendaraan baktor sekitar Rp 80 juta dan belanja service kendaraan sekitar Rp 42 juta, untuk 14 unit baktor di wilayah UPTD V. Berarti satu baktor bisa menghabiskan anggaran sekitar Rp 8 juta," kata Tedy.

Sementara itu, bengkel perawatan yang ditunjuk Bidang Kebersihan Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Bekasi ketika disambangi di jalan Raya Pilar, Cikarang Utara, pihak bengkel menjelaskan jika biaya satu unit baktor hanya Rp 5 juta.

Pihak bengkel pun menjelaskan, jika pemenang tender baktor adalah Ibu Neli.

"Kami coba hubungi melalui ponselnya, Ibu Neli menjelaskan baru tiga

baktor yang masuk ke bengkelnya dan saat ditanya mengenai anggaran per-baktor, Neli mengatakan, Rp 5 juta," jelas Tedy.

Bahkan kata Tedy, Neli malah meminta dirinya untuk meminta penjelasan langsung ke Kabid Kebersihan, Dodi.

Namun kata Tedy, sampai saat ini Kabid Kebersihan Dodi belum bisa dihubungi.

Yang menjadi pertanyaan pihaknya, lanjut Tedy, biaya suku cadang dan biaya Jasa service terpisah. Padahal semestinya, kata dia, anggaran tersebut dijadikan satu.

"Padahal pemborongnya hanya satu. Tapi mengapa anggaran dipisahkan. Kami berharap agar dinas kebersihan segera memberi penjelasan agar ada transparansi, karena anggaran yang digunakan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2015. (bil)

Sambungan dari hal 1 Pebayuran.

Awalnya, ES tidak curiga, karena yang datang adalah pimpinannya.

Namun setelah dijelaskan niat kedatangannya untuk mencari Handphone miliknya yang hilang sehari sebelumnya (Jumat, 17/4), akhirnya ES mengizinkan BR untuk memeriksa rumahnya.

“Saya sih gak curiga kalau saya dituduh mencuri, karena yang datang kan pimpinan saya. Karena saya tidak merasa mencuri, ya saya izinkan beliau (BR-Red) memeriksa rumah dan mobil saya,” kata ES. Kepada ES, BR mengatakan, jika dirinya mengetahui posisi handphone miliknya berada di kediaman ES berdasarkan signal handphone.

Informasi tersebut menurut BR di dapat dari Polda Metro Jaya.

“Kata Pak Sekcam, beliau meminta data posisi Hp dengan signal Polda, bahwa posisi Hp ada di alamat RT 01/01 Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran. Beliau bilang info tersebut akurat, makanya Pak Sekcam langsung ke rumah saya dan melakukan penggeledahan,” jelas ES. Menurut ES, setelah yang dicari tidak ditemukan, BR menanyakan kepada dirinya, siapa saja pegawai kecamatan yang lokasinya berdekatan dengan kediamannya. ES pun mengatakan kalau ada salah seorang siswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang kediamannya dekat dengan rumah ES.

“Di rumah saya Hp Pak Sekcam gak ada, beliau tanya, siapa saja yang sering ke kantor kecamatan yang rumahnya dekat saya. Saya bilang ada siswa PKL, Devi,” terangnya.

Tanpa fikir panjang, BR rupanya meminta ES untuk mengantarkannya ke rumah Devi. Namun ketika mereka sampai ke rumah Devi. Tanpa permisi BR langsung nyelonong masuk ke dalam rumah Devi dan langsung menggeledahnya. Setelah digeledah, lagi-lagi Hp milik BR tidak ditemukan.

Tanpa rasa malu, kata ES, BR langsung pamit meninggalkan kediaman Devi. Sementara itu, orang tua Devi yang khawatir anaknya dituduh mencuri, langsung mendatangi kediaman ES dan menanyakan kronologis hilangnya Hp milik Sekcam Pebayuran itu.

“Orang tua Devi langsung datang ke rumah saya, dirinya pingin tahu kejadiannya seperti apa,” jelasnya.

Namun selang beberapa menit, office boy (OB) Kecamatan Pebayuran, Rojali mengabarkan kepada ES, jika Hp milik Sekcam ada di dalam ruang kerja Sekcam.

Akibat perlakuan Sekcam, ES merasa nama baik dirinya dan keluarga tercemar, akhirnya ES melaporkan BR pada hari Senin sekitar Jam 18.00.

Dirinya berharap, pihak Kepolisian dapat mengungkap otak pemberi informasi yang mengatakan jika posisi Hp milik BR ada di rumahnya.

Sementara itu, menurut keterangan Rojali, saat itu dirinya berniat memati-

kan pendingin ruangan (AC). Karena saat itu, pendingin ruangan masih menyala. Setelah masuk ke dalam ruangan Sekcam, Rojali melihat ada Hp tergeletak di atas meja kerja Sekcam.

“Saya fikir itu remot AC, pas saya pegang ternyata Hp, ya saya langsung sms Pak ES,” ujar Rojali.

Menanggapi perlakuan Sekcam yang dituding tidak beretika, Haerudin Ketua Karang Taruna Kecamatan Pebayuran mengatakan, pihaknya merasa prihatin dengan sikap seorang pemimpin yang seperti itu. Dikatakan, sikap Sekcam Pebayuran tidak patut untuk di contoh. Terlepas dari itu semua, kata Haerudin, dirinya sangat mengenal dekat siapa dan bagaimana ES. Namun demikian pihaknya tidak terlalu ikut campur dalam permasalahan tersebut.

Akan tetapi lanjutnya, tidak menutup kemungkinan jika permasalahaan ini terdengar sampai ke telinga kawan-kawan Karang Taruna. Dirinya yakin akan ada reaksi organisasi, karena perilaku Sekcam dianggap mencemarkan nama baik Kecamatan Pebayuran.

“Saya cukup prihatin dengan sikap seorang pimpinan yang seperti itu, sangat tidak patut untuk dicontoh menurut saya. Namun tidak menutup kemungkinan jika permasalahaan ini terdengar sampai ke telinga kawan-kawan Karang Taruna, saya yakin akan ada semacam reaksi organisasi dari kawan-kawan aktivis Karang Taruna yang ada di Pebayuran,” ujar Haerudin. (lee)

Papan Nama Proyek Diduga....

Sambungan dari hal 1 bahan, material dan ongkos kerja.

"Harga satuan papan nama proyek yang ada di RAB itu dihitung dari harga bahan material dan ongkos kerja.

Dari haril hitungan itulah harga papan proyek dicantumkan di RAB," jelas Nur Fatah, kemarin.

Menurut dia, jika papan nama proyek yang digunakan kontraktor tidak sesuai dengan kriteria dan spesifikasi bahan yang dijadikan dasar menentukan harga satuan di RAB, jelas menyalahi aturan dan merugikan keuangan negara.

"Papan nama yang digunakan dan dipasang kontraktor di lokasi pekerjaan sudah menyalahi spesifikasi

harga di RAB. Kalau semua proyek melakukan hal yang sama, keuangan daerah diduga bocor hingga miliaran rupiah," jelasnya.

Dijelaskan Fatah, semua kontraktor yang mendapatkan pekerjaan pembangunan fisik dari Pemkot Bekasi menggunakan bahan sejenis vinyl yang biasanya digunakan untuk banner iklan.

"Kalau pesan dipercetakan harganya untuk panjang sekitar 1,5 meter hanya Rp 30 ribu. Padahal di RAB dianggarkan mencapai Rp 280 ribu hingga Rp 560 ribu. Tentunya itu menguras keuangan daerah," katanya.

Fatah menjelaskan, pejabat pembuat RAB saat mencantumkan harga satuan untuk papan nama proyek masih menggunakan bahan, maetrial

dan ongkos kerja saat papan nama proyek menggunakan bahan triplek.

"Harga ratusan ribu untuk papan nama proyek itu masih dihitung dengan bahan triplek. Tapi kalau pada kenyataannya menggunakan bahan dari vinyl dan dipesan dipercetakan, sudah pasti menyalahi aturan," bebernya.

Untuk itu, lanjut Fatah, pihaknya akan membuat laporan ke Kejaksaan Negeri Bekasi terkait penggunaan bahan vinyl yang digunakan untuk membuat papan nama proyek.

"Kami akan laporkan pembuat RAB dari dinas terkait yang pekerjaan pembangunan fisiknya menggunakan papan nama proyek dari bahan vinyl. sebab, bahan itu sudah digunakan mulai tahun 2012 lalu," tandasnya. (ars)

16 EDISI 54 / TAHUN III

27 April 2015 - 4 Mei 2015

PT BBWM Ajukan Penyertaan Saham

10 PERSEN DALAM BLOK MIGAS PERTAMINA

BEKASI KORAN SIDAK- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi di bidang Minyak dan Gas (Migas), PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) mengajukan penyertaan saham sebesar 10 persen pada blok Migas Tambun, Pondok Tengah, dan Pondok Makmur yang dikelola PT Pertamina.

DIREKTUR Utama PT BBWM Prananto Sukodjatmoko menjelaskan, sat ini perusahaannya belum memiliki saham di tiga blok tersebut. "Sekarang dalam proses meminta ke Pertamina dan SKK Migas untuk ikut serta di dalam penyertaan saham atau participating interest (PI), tetapi belum ada respons" kata Prananto, belum lama ini.

Prananto menjelaskan, aturan PI hanya untuk blok Migas baru. Tetapi PT BBWM tetap mengajukan PI agar dapat ikut serta di dalam kepemilikan 10 persen saham di tiga blok Migas tersebut.

Dasar permohonan, kata Prananto, Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 dan Pedoman Tata Kelola Migas nomor 29 bahwa BUMD merupakan prioritas dalam mendapatkan gas di wilayahnya.

"Sejak 2004 lalu, kami hanya mendapatkan gas buang atau (flare gas) dari awalnya 4 juta kaki kubik hingga sekarang sekitar 32 juta kaki kubik," kata Prananto.

Kandungan gas buang di tiga blok Migas itu adalah C3 dan C4 atau elpiji dan kondensat. Pada 2006 lalu, PT BBWM menggandeng PT Odira Energy Persada untuk membangun kilang dengan sistem build operate and transfer (BOT) yang berakhir pada November 2016 mendatang.

Dari sisitem tersebut, PT BBWM mendapatkan pembagian saham sebesar 40 persen dari hasil elpiji dan kondensat, sementara PT Odira memperoleh bagian 60 persen. "Setelah BOT selesai semua keuntungan akan masuk ke Pemerintah Daerah," katanya.

Saat ini, PT BBWM kembali mengandeng PT Maruta Bumi Prima membangun kilang baru yang akan kelar pada Juli tahun ini. Kapasitas produksinya sekitar 10 juta kaki kubik, atau sekitar 20 ton per hari.

Pembangunan berlangsung sejak dua tahun lalu dengan nilai investasi Rp 200 miliar dengan sistem BOT selama 15 tahun, dan bagi hasilnya 25 persen untuk BBWM 75 persen untuk Maruta. "Kilang sudah terbangun 90 persen," katanya.

Tahun depan, PT BBWM akan membangun satu kilang eliji baru dengan kapasitas 15 juta kaki kubik atau sekitar 30 ton per hari. Adapun bagi hasilnya 30 persen untuk BBWM, dan 70 persen untuk perusahaan yang membangun. "Sekarang dalam proses lelang," terang Prananto.

Prananto menjelaskan, keuangan BUMD Kabupaten Bekasi belum mampu membiayai pembangunan kilang gas karena padat modal dengan nilai investasi sekitar Rp 350 miliar.

Karena alasan anggaran, pembangunan kilang selalu menyertakan swasta dangan sistem BOT. "Hasil olah gas tahun lalu kami menyetorkan keuntungan ke kas daerah sebesar Rp 37 miliar," katanya.

KEMBANGKAN INVESTASI KILANG GAS BARU PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), melakukan pengembangan investasi khususnya elpiji. Langkah ini dilakukan seiring dengan besarnya potensi gas Kabupaten Bekasi bisa mencapai 70 juta kaki kibik per hari, dari jumlah produksi saat ini 32 juta kaki kibik per hari.

Untuk pengembangan investasi ini, PT BBWM segera membangun satu sampai dua kilang baru dengan pembiayaan mandiri. Sumber dana berasal dari keuntungan bisnis tanpa mengurangi setoran Penadapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah berjalan sekitar Rp 35 miliar per tahun. Dengan langkah itu hasil produksi dan penjualan elpiji ditargetkan bisa meningkat dua kali lipat dari saat ini.

Inilah gebrakan baru yang akan dilakukan tiga direksi terpilih PT BBWM dalam pengembangan bisnis gas selama lima tahun kedepan. Mereka adalah Direktur Utama Prananto Sukodjatmoko, Direktur Operasional Adhi Fadilah, dan Direktur Keuangan Eko Budi Purnawan. Ketiganya telah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang minyak dan gas.

Selain memiliki potensi gas bumi cukup besar, juga memiliki potensi pasar yang tinggi dengan partisipasi

LEMBAGA PERS MAHASISWA DAN RADIO KAMPUS

IISMI - STIAMI Proudly Present

“Explore Your Skill

pemenuhan kebutuhan elpiji mencapai 40 persen dari jumlah kebutuhan konsumsi elpiji Pulau Jawa sebesar 9,9 ribu ton per hari. Dari total partisipasi tersebut, sekitar 80 persen elpiji dipasok untuk kebutuhan industri dan 20 persen sisanya disalurkan kepada masyarakat yang disebut elpiji bersubsidi. “Cadangan gas Kabupaten Bekasi salah satu yang terbesar di Pulau Jawa,” terang Prananto Sukodjatmoko.

Prananto optimistis mampu mengubah BUMD minyak dan gas milik Pemerintah Kabupaten Bekasi itu dari keadaan pasif menjadi aktif berinvestasi. Ia punya alasan kuat untuk bisa mencapai target tersebut: pertama, PT BBWM telah ditopang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) profesional. Kedua, perusahaan telah menguasai teknologi pengolahan gas.

Ketiga, punya modal tanpa bergantung pada pihak lain. Tiga hal inilah yang membuat Direksi PT BBWM sangat yakin mampu membawa perusahaan berlari kencang untuk memenuhi kebutuhan gas masyarakat

yang terus meningkat.

Untuk pembangunan satu kilang gas baru diperkirakan membutuhkan dana hingga US$ 35 juta atau setara dengan Rp 420 miliar, dengan perincian sekitar US$ 25 juta untuk infrastruktur kilang dan lahan, serta US$ 10 juta untuk pengadaan pipa-pipa distribusi dari kilang ke pelanggan.

Kilang gas baru mampu memproduksi elpiji setara dengan kilang gas yang telah ada. “Kami targetkan satu kilang baru sudah terbangun sebelum akhir 2016,” terang Direktur Keuangan PT BBWM Eko Budhi Purnawan.

Pembangunan satu kilang gas normalnya membutuhkan waktu hingga 15 bulan, namun PT BBWM bisa mempercepat dalam durasi 12 bulan saja. Alasannya, perusahaan telah memperoleh informasi pembelian peralatan yang sudah siap digunakan.

Selain itu, proses perizinan bisa lebih cepat sebagai BUMD dengan pemegang saham Kepala Daerah. Dan yang terpenting perusahaan bisa kerjasama dengan sejumlah Bank untuk menambah pembiayaan. (adv)

in Broadcast and Journalist” on Saturday, May 16, 2015

@ Kampus IISMI - STIAMI Pusat

Radio Announcer Competition

(Lomba Siaran Radio)

Create Bulletin Boards Competition

(Lomba Membuat Mading)

Workshop Broadcast & Journalist

ALLAY ERROR Announcer Radio 104.2 Mstri FM

OTTO SUTOTO

Pemred Tabloid Ners (Perawat) dan Penulis Majalah BPJS

Presented by: Supported by:

Media Partner:

For Competition | Pelajar SMA/SMK Se-Jabotabek Regist | Rp 25.000/Group

HTM Umum | Pre Sale Rp 20.000 OTS Rp 25.000 Pelajar | Pre Sale Rp 15.000 OTS Rp 20.000

Contact Person Indrra : 0896 777 62794 Dini : 0896 7260 6966 @lemapka_cup