Koran sidak edisi 52

EDISI 52

Info Kawasan Pondok Gede

Hal 3 | Berita Utama

Hal 13 | Cikarang

Dewan Tuding SKPD Tak Serius Jalankan Program Kerja

TAHUN III

13 April 2015 - 19 April 2015 16 Halaman

Hal 7 |

Saksi Mata Beberkan Proses Izin BPMPPT

Mengenal Ujung Aspal Pondok Gede Terdaftar di Dewan Pers Indonesia

Aktual Tanpa Rekayasa

Rp. 4000

Dewan Tak Dikirimi Air Minum Dampak Perseteruan Ahok vs DPRD DKI JAKARTA KORAN SIDAK- Akibat keterlambatan dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD) DKI Jakarta tahun 2015, berdampak kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah( SKPD) maupun masyarakat DKI Jakarta. ke Hal 15

Bangun Komunikasi dan Kemitraan dengan Pers C I K P US K O R A N SIDAK-Sebagaimana diungkapkan oleh Howard Borham, “ Public Relations is the art of bringing about better public understanding Iyan Priyatna which breeds greater public confidence for any individual or organization.”, maka Drs. Iyan Priyatna, M.Si pun menyadari benar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diembannya selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol, atau pekerjaan rumah (PR) nya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Kemudian, bagaimana memulainya ? Pertama, menurut Drs. Iyan ke Hal 15

facebook.com/koran.sidak

@koran_sidak

Masyarakat Utara Kabupaten Bekasi

Desak Bupati Lanjutkan PEMBANGUNAN PELABUHAN

TARUMAJAYA KORAN SIDAKRencana pembangunan pelabuhan internasional di tiga desa yakni Desa Segara Jaya dan Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, dan Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, yang sudah disetujui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan Dewan Perwakilah Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi sejak 23 Maret 2010 lalu, hingga saat ini belum terealisasi pembangunanya. ke Hal 15

Lokasi Kecamatan Tarumajaya Desa Segara Jaya Desa Samudra Jaya Kecamatan Babelan Desa Hurip Jaya

Nilai Investasi Rp. 7,6 Triliun

Luas Proyek 750 Hektar

Kedalaman Laut 21 Meter

Pengembang Terdahulu PT Mega Agung Nusantara

Izin Masih Diproses, Pengadaan Mobdin Anggota Papan IMB Sudah Terpasang DPRD Kabupaten Disoal BEKASI KORAN SIDAKgunan (IMB), dalam peraMaraknya pembangunan turan daerah (Perda) Kota di Kota Bekasi banyak Bekasi ditegaskan, semua mendapatkan acungan bangunan wajib memijempol sejumlah pihak. liki IMB dengan segala Namun sayangnya, hal prosedur yang wajib diikuti itu justru dimanfaatkan oleh pemohon.

PERIZINAN sejumlah oknum pejabat "Di dalam aturan, pemuntuk mengeruk keuntunohon harus mengantongi gan pribadi.

IMB yang dikeluarkan Badan Peke Hal 15 Terkait izin mendirikan ban-

CIKPUS KORAN SIDAK- Sejumlah kalangan mempertanyakan tentang pengadaan kendaraan mobil dinas (Mobdin) mewah yang akan segera diterima 50 Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Diketahui bahwa mobdin itu di antaranya, satu unit mobil Lexus yang diperuntukan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dengan harga diperkirakan Rp 2 miliar, empat

unit Mitsubishi Fajero Sport untuk empat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dengan harga per-unit diperkirakan Rp 1 miliar, dan 34 unit mobil Toyota Innova untuk 34 anggota DPRD Kabupaten Bekasi dengan harga diperkirakan per-unit Rp 400 juta.

Dalam waktu dekat, para anggota dewan tersebut sudah dapat ke Hal 15

Disparbudpora Gandeng Pengusaha Hotel

H Agus Trihono

CIKPUS KORAN SIDAK- Untuk menata sektor pariwisata di Kabupaten Bekasi, Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) mengundang sejumlah pemilik dan manajemen hotel yang ada di Kabupaten Bekasi.

“Undangan itu untuk menso-

sialisasikan program pemerintah daerah di dalam mengembangkan potensi kepariwisataan di sektor perhotelan,” ujar Kepala Disparbudpora Kabupaten Bekasi, Ir. H. Agus Trihono MP, kemarin.

Kepada KORAN SIDAK, Agus menuturkan, sektor pariwisata tidak

dapat dilepaskan dari keberadaan hotel-hotel di wilayah Kabupaten Bekasi. “Salah satu penunjang program menata pariwisata, harus menggandeng pemilik dan manajemen hotel,” tuturnya, Kamis (9/4).

Selain mensosialisasikan program pariwisata, kata Agus, Dis-

parbudpora juga sebagai pembina di dalam struktur kepengurusan PHRI yang menjadi lembaga para pemilik hotel.

Terkait pembina PHRI Kabupaten Bekasi, jelas Agus, pihaknya tidak pernah melakukan intervensi ke Hal 15

Selamat & Sukses

ke Hal 15

atas Terbitnya Kembali

AL ALIANSI ORMAS KAB KABUPATEN BEKASI

Mulyadi

M.Zainal Abidin

Barip Sutanto

Sekjen

Ketua Umum

Bendahara

2

EDISI 52 / TAHUN III

OPINI Diskominfo Kabupaten Bekasi

Renungan

Klasifikasi

Manusia Penulis Noor Fatah Pemimpin Umum Koran Sidak

JASAD atau tubuh manusia akan mengalami kepunahan pada waktu yang telah ditentukan. Namun ruh-nya akan mengambil bentuk yang tetap melekat padanya, hingga hari Kebangkitan kelak.

Sains maupun teknologi hanya dapat menjawab sebagian kecil sebab musabab kematian manusia, bahkan tidak mungkin menemukan penangkal atau obat kematian itu.

Al-Qur’an menyebutkan, ruh itu urusan Tuhan dan Manusia hanya diberi pengetahuan sedikit (QS.17:85); ruh manusia adalah sesuatu zat yang bersifat immateriil (tidak berwujud) dan tidak terikat oleh ruang dan waktu.

Ruh (ciptaan-Ku) yang ditiupkan Tuhan kepada Manusia (QS.38:72), berarti eksistensinya langsung dari Allah Yang Maha Kuasa.

Karena keberadaan ruh langsung dari Tuhan (malakuti), maka kecenderungan menyerap sifat-sifat Ketuhanan sangat kuat; seperti manusia fitrahnya ingin kepada kebaikan, kejujuran, kesucian dan banyak sifat-sifat baik lainnya.

Akan tetapi bisa saja fitrah itu tertutupi oleh awan tebal keburukan, sampai akhirnya manusia tersebut tidak bisa lagi membedakan antara yang buruk dengan yang benar.

Dalam konteks ini, manusia diberi dua wilayah kehidupan yakni lahiriah dan batiniah. Perangkat lahiriah, jasad manusia terbagi tujuh anggota badan antara lain, telinga, mata, mulut, perut, alat kelamin, tangan dan kaki.

Ketujuh anggota badan itu tempat bertemunya keburukan dan kebaikan; kemampuan imajinasi dan fikiran dapat mempengaruhi ketujuh anggota badan, mau ke arah keburukan atau kebaikan.

Begitu pula manusia, oleh Tuhan dibekali perangkat batiniah dengan tiga kemampuan yaitu 1. Daya Imajinasi dan Penciptaan, 2. Daya Nafsu dan Amarah, 3. Daya Syahwat.

Dengan ketiga daya yang dimiliki manusia tersebut, manusia bisa menjelma menjadi sosok penindas ketika mempunyai kualitas licik, rakus dan gegabah; bisa pula tertindas ketika memiliki kualitas bodoh, pasif dan pengecut.

Tapi bisa juga manusia bangkit menjadi adil ketika dapat mengeksplorasi diri menjadi berkualitas arif, suci-jiwa dan berani. Wallahu’alam...***

Tarif Iklan Full Colour 1 Halaman Cover Belakang Luar 1 Halaman Tengah 1/2 Halaman Cover Belakang Luar 1/2 Halaman Tengah 1/4 Halaman Cover Belakang Luar

Rp.5.000.000 Rp 4.000.000 Rp.2.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000

BW 1 Halaman Rp.2.000.000 1/2 Halaman Rp.1.000.000 1/4 Halaman Rp 750.000 1/8 Halaman Rp 500.000

Wujudkan Keamanan dan Ketahanan Informasi RUANG cyber (Cyber space) sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Namun pada saat yang sama juga memberikan dampak yang negatif berupa kerentanan terhadap keamanan dan ketahanan informasi dalam wilayah cyber.

KONDISI tersebut tentu saja dapat terjadi di Kabupaten Bekasi yang memiliki letak geografis yang strategis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik serta aktifitas di dunia maya yang sangat tinggi.

Kerentanan terhadap keamanan dan ketahanan informasi tersebut antara lain disebabkan oleh belum terwujudnya kemandirian infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta belum optimalnya standarisasi software, hardware, sumber daya manusia, tata kelola dalam penyelenggaraan sistem elektronik serta pengelolaan data dan informasi.

Oleh karena itu, menyadari akan kompleksnya ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan terhadap kepentingan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi pada wilayah keamanan informasi ketahanan cyber (yang pengelolaannya masih belum terkoordinir dengan baik atau masih partial dan dikelola secara sektoral), pada akhir 2014 Pemkab Bekasi melalui kegiatan penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sehingga terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

Penataan kelembagaan tersebut termasuk di dalamnya mencakup Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berubahnya 3 (tiga) bidang yaitu : 1. Bidang Hubungan Masyarakat dan Sarana Komunikasi yang semula berada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, dipindah ke lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi dan diganti dengan Bidang Diseminasi dan Sarana Komunikasi; 2. Bidang Telematika dirubah nomenklaturnya menjadi Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Bidang Penyediaan dan Pengolahan Data, dirubah nomenklaturnya menjadi Bidang Standarisasi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Terkait dengan dampak yang negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di ruang cyber, perubahan kelembagaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika terutama yang tercermin dari perubahan 2 bidang yaitu Bidang Telematika yang berubah menjadi Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Bidang Penyediaan dan Pengolahan Data yang berubah menjadi Bidang Standarisasi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dapat menjadi upaya antisipasi meminimalisir kerentanan terhadap keamanan dan ketahanan informasi dalam wilayah cyber, juga tentunya diharapkan

Penulis Beni Saputra Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bekasi mampu membawa Kabupaten Bekasi untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan informasi berbasis kemandirian infrastruktur milik Pemerintah Kabupaten Bekasi mengingat : 1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan penggunaan serta pemanfaatannya yang relatif tinggi baik untuk kebutuhan internal pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan publik maupun pemerintah daerah dengan sektor bisnis memerlukan ketersediaan infrastruktur dan aplikasi yang memadai untuk memastikan aksesibilitas, keterjangkauan layanan serta yang paling penting adalah dapat menjamin keamanan dan ketahanan informasi.

Infrastruktur yang dapat menjamin keamanan dan ketahanan informasi adalah berupa jaringan serat optik yang mandiri milik Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal ini dinyatakan secara tegas pada pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia Tahun 2014-2019 yang berbunyi “Pitalebar atau broadband adalah akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya......”

Ketersediaan infrastruktur serat optik yang mandiri milik Pemerintah Kabupaten Bekasi memungkinkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat mengontrol secara penuh lalulintas data, suara dan video yang melintas di serat optik tersebut. Kemampuan mengontrol inilah yang selama ini tidak dimiliki oleh seluruh tingkatan pemerintahan di Indonesia karena infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan bukan milik pemerintah, tapi milik swasta.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mulai Tahun 2014 sudah membuat perencanaan teknis pembangunan infraastruktur serat optik dan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sudah mulai mengerjakan konstruksinya dan target pada tahun 2017 infrastruktur

serat optik tersebut sudah tersambung ke seluruh kecamatan, desa/kelurahan, sekolah (SD/SMP/SMA/SMK), Puskesmas, perumahan, kawasan industri, perbankan dan pusat bisnis yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Infrastruktur lain yang akan dibangun dan perencanaan teknisnya sedang dikerjakan pada tahun 2015 ini adalah berupa gedung data centre dan pusat komando (command centre) tier 2 atau 3.

Pembangunan jaringan serat optik milik Pemerintah Kabupaten Bekasi dan khusus diperuntukan bagi komunikasi antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (dedicated) serta pusat data dan pusat komando yang terkonsolidasi diharapkan dapat meningkaatkan kualitas keamanan dan ketahanan informasi, pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Bekasi, rasa aman dan nyaman bagi pengguna serta dapat meningkatkan tingkat kecerdasan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bekasi.

2. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, harus berperan sebagai regulator pada proses pendaftaran, pengawasan, pengamanan dan sertifikasi kelaikan sistem elektronik terkait hal-hal yang menyangkut dengan perangkat keras, perangkat lunak, SDM serta tata kelola dalam penyelenggaraan sistem elektronik serta pengelolaan data dan informasi. Regulasi yang dibuat harus jelas standarnya sehingga mulai Tahun 2015, bidang Bidang Standarisasi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi akan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain inventarisir penyelenggaraan sistem elektronik di SKPD, standarisasi software, hardware, sumber daya manusia, tata kelola dalam penyelenggaraan sistem elektronik serta pengelolaan data dan informasi yang digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik di SKPD, registrasi sub domain SKPD dengan menggunakan sub domain go.id, monitoring pelaksanaannya serta melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Kesimpulannya, dengan telah ditetapkannya kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat mewujudkan keamanan dan ketahanan informasi dana meningkatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi di Kabupaten Bekasi. ****

PENDIRI : L. Budiarto, SE, PEMIMPIN UMUM/PERUSAHAAN : Noor Fattah, SE, DEWAN PENASEHAT : Ariyes Budiman, H. Obing Fachrudin, H Romli, DEWAN PEMBINA : Drs. H. Tuftana, M.Si, Muhtada Sobirin, M.Pd, Suriyat, Deni KD, PENASEHAT HUKUM : Supandi, SH, MH, Julius T Simarmata, SH, MH, RM. Purwadi, SH, MH, LITBANG : Arief Rahman, Gunarko, Asep Setiawan, Zainal Abidin, DESIGN GRAFIS : Angga Pratama PENERBIT : PT Pancuran Pajajar Lima No. AHU 37515.AH.01.01.Thn.2002 ALAMAT : Kav. H Ganda No 88, Bekasi, 17610 Telp/Fax: 021 891 357 66 HP: 0812 888 122 45 - 0812 8173 8192

DEWAN REDAKSI : L. Budiarto, SE, Noor Fattah, SE, Andi Rahman, Hamdan Bhulle, Aris Muzakar, PEMIMPIN REDAKSI : L. Budiarto, SE, REDAKTUR PELAKSANA : Andi Rahman, REDAKTUR : Hamdan Bhulle, Aris Muzakar, SEKRETARIS REDAKSI : Heni Dwi Astuti, KOORDINATOR LIPUTAN : Fajar Rochmatillah, STAF REDAKSI : Heri Mamesah, Karta Sasmita, Jaelani Arifin, Nirwan Hanafi, Neneng Mansyur, Heriyanto, Endang Kosasih, Sevtie Andini EB, REPORTER : Tio Hadibroto, M Soleh, Rahmat, Said Saputra, Juwanda, Didin Wahyudin, Agus Sahroni PERCETAKAN : PT Temprina Media Grafika (Isi di luar tanggungjawab percetakan), Email : koransidak@gmail.com, redaksi_koransidak@yahoo.com

EDISI 52 / TAHUN III

3

BERITA UTAMA

Dewan Tuding SKPD Tak Serius Jalankan Program Kerja Kepala Dinas Kebersihan Dipanggil Sering Mangkir

CIKARANG PUSAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menuding satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), tidak serius dalam menjalankan program kerjanya. Terbukti, dari segala jenis pelayanan dan pelaksanaan program pembangunan di segala sektor, yang dilakukan SKPD dianggap kurang bersinergi antara SKPD yang satu dengan SKPD lainnya.

MENURUT Yudi, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi di ruang kerjanya, apabila setiap SKPD serius dalam menangani program kerjanya, sudah pasti Kabupaten Bekasi akan

mengalami kemajuan. “Tapi saat ini realitas yang terjadi malah menjadi mundur, dan terkesan stagnan," tegasnya, belum lama ini.

Dikatakan, sebentar lagi penilaian

Adipura akan dilaksanakan, di mana sejumlah SKPD yang ada di kabupaten Bekasi harus bekerja ekstra keras agar Kabupaten Bekasi mendapatkan hasil atau nilai yang lebih baik, dan

tidak seperti saat ini yang masih terpuruk di urutan paling bawah.

Masih kata Yudi, Kabupaten Bekasi saat ini urutan paling bawah se-Jawa Barat. Penilain tersebut, sambungnya, lantaran Kabupaten Bekasi yang paling kotor. “Ini jelas bahwa Dinas Kebersihan dan Dinas Pasar tak pernah serius dalam melaksanakan kinerjanya," ungkap politisi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi itu.

Yudi mengatakan, program penilaian Adipura, secara umum bertujuan untuk meningkatan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya peningkatan teraf hidup masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Nah, soal Adipura itu bukan sebatas kompetisi saja, tapi yang lebih penting SKPD di lingkungan Pemkab Bekasi harus serius untuk meningkat kinerjanya, agar masyarakat kita dapat merasakan pelayanan yang lebih baik serta mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dari segala sektor.

Bagaimana Adipura bisa mendapatkan hasil yang baik, kalau SKPD tidak pernah serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya," jelasnya

menggebu-gebu.

Dikatakan, tahun ini saja, pihak Legislatif hanya jadi penonton dari segala kegiatan SKPD. Contoh kecil saja, Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi sudah memanggil sejumlah dinas terkait. Namun dia menyayangkan, yang datang bukan kepala dinas melainkan utusannya saja.

“Ini menandakan kalau mereka ga mau bersinergi dengan kita,” tandasnya.Dia menegaskan, pihaknya akan mengontrol mereka (SKPD-red), apabila dipanggil hanya stafnya saja yang hadir, terutama Kepala Dinas Kebersihan yang sering mangkir dan apabila dipanggil hanya mengutus stafnya saja.

“Apabila Kepala Dinas Kebersihan dipanggil, sering mangkir, hanya mengutus stafnya saja. Berarti ini menandakan kalau SKPD di wilayah Kabupaten Bekasi tidak serius dalam melaksanakan kinerjanya. Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Sekretaris Daerah (Sekda), kami sarankan harus bertindak tegas terhadap SKPD yang tidak serius dalam kinerjanya,"tegasnya. (and)

Tak Kunjung Selesai, LSM Pertanyakan Aset Pemkab Bekasi CIKPUS KORAN SIDAK- Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Bekasi mempertanyakan kasus penyelesaian aset di Kabupaten Bekasi yang ada sejak beberapa tahun terakhir yang tidak pernah selesai. Padahal, laporan Badan Pengawasan Keuangan Pusat (BPKP) Provinsi Jawa Barat selalu disertai catatan.

Ketua LSM Pemantau Amanat Masyarakat Bersama (Pambes) Kabupaten Bekasi, Heriyanto, mengatakan, pihaknya merasa heran karena sam-

pai saat ini, persoalan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi masih rancu, terutama dari hasil Lembaran Hasil Penilaian (LHP) BPK RI dari sisi keuangan maupun kinerja dalam mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Saya heran kenapa masalah aset Kabupaten Bekasi tidak pernah selesai dan masih rancu terutama dari hasil penilaian LHP BPK RI,” ujarnya.

Dia menjelaskan, persoalan aset yang dimiliki Pemkab Bekasi sepanjang tahun, selalu menemui catatan

dari BPK RI. Namun, setelah ditelusuri penyebab dari temuan tersebut adalah tidak validnya data yang dimiliki Pemkab Bekasi terhadap keberadaan aset, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, tetap menjadi pantauan instansi terkait.

“Permasalahan sudah terjadi sejak 2010 sampai sekarang. Data tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dimuat dalam LHP BPK atas laporan keuangan Pemkab Bekasi,” terangnya.

Bahkan, menurutnya, setelah dilakukan pemeriksaan pun BPK tidak

Pelantikan PCNU Diwarnai Demo CIKPUS KORAN SIDAK- Pelantikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bekasi masa khidmat 2014-2019 yang berlangsung di gedung Wibawa Mukti, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi diwarnai aksi demo dari massa gabungan Gerakan Pemuda (GP) Anshor, Banser NU dan Solidaritas Warga Nahdliyin (Sowan).

Kehadiran puluhan massa dari organisasi sayap NU ke acara pelantikan tersebut, karena menilai pelantikan tersebut tidak sah dan cacat hukum. Pasalnya, dalam Konferensi Cabang (Konfercab) NU ke VIII yang diadakan di Pesantren Al-Fath, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, pada 6 September 2014 lalu, yang memilih Aiptu Bagus Lukito seorang anggota polisi aktif menjadi Ketua PCNU Kabupaten Bekasi, diduga ada pemalsuan tanda tangan Ketua Rois PCNU dalam rekomendasi.

Selain itu, dalam Konfercab PCNU yang diadakan di Pesantren Al-Fath

tersebut, banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Sehingga, sebagian warga NU yang tidak puas dengan konfercab tersebut mengadakan konfercab tandingan, yang diadakan di STIKIP Al Mujahidin, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia pada Maret 2015 lalu.

Soleh Jaelani, koordinator aksi yang juga mantan Sekretaris PCNU masa khidmat 20092014 dalam orasinya mengatakan, PBNU terkesan tutup mata dengan adanya konfercab yang dianggap cacat hukum itu. Terlebih, PWNU Jabar yang tidak mau melakukan mediasi dengan kedua kubu yang berseteru tersebut.

“Kami minta pelantikan ini dibatalkan, karena cacat hukum dan ada pemalsuan tanda tangan Rois. Untuk itu, kami minta Ketua PWNU dan Ketua PBNU untuk bersedia menemui kami,” kata Soleh dalam orasinya.

Sedangkan di dalam gedung Wibawa Mukti, acara pelantikan PCNU tetap berlangsung, kendati di

DEMO

luar gedung terjadi aksi saling dorong antara pendemo dengan para pendukung PCNU yang baru saja dilantik.

Setelah melakukan aksi selama dua jam lebih, massa dari organisasi sayap NU yang melakukan aksi demo tidak mendapat tanggapan dari Ketua PWNU dan PBNU dan akhirnya membubarkan diri.

Ditemui KORAN SIDAK disela-sela kegiatan pelantikan PCNU Kabupaten Bekasi, Sekretaris PWNU Jabar, KH Imron Rosadi mengatakan, Konfercab NU yang diadakan di Pesantren Al-Fath tersebut dinilai sudah sesuai dengan AD/ART. Sehingga, tidak ada alasan PBNU tidak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dan melantik PCNU Kabupaten Bekasi masa khidmat 2014-2019 yang dipimpin oleh Aiptu Bagus Lukito.

“Semua sudah sesuai dengan AD/ ART, jadi tidak ada alasan kalau tidak dilantik,” ucapnya.

Disinggung soal adanya konfercab tandingan yang diadakan di Kampus STIKIP Al Mujahidin dirinya mengatakan, dalam organisasi NU tidak ada konfercab tandingan. (jae)

dapat meyakini kewajaran nilai aset tetap, karena terdapat perbedaan nilai aset per 1 Januari 2008. Karena setelah dibandingkan terjadi selisih saldo.

“Antara Januari 2008 dengan Desember 2007 terjadi selisih, ini kan aneh. Mestinya Sekda melaksanakan apa yang sudah direkomendasikan BPK atau jangan-jangan Sekda memang tidak peduli,” ujarnya.

Kekayaan aset daerah dan aset desa, menurutnya, harus dipisahkan pengelolaannya. Untuk aset daerah, kata dia, dikelola oleh Badan Penge-

lolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) sedangkan untuk kekayaan desa berupa tanah TKD mestinya dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

Seperti diketahui, aset Tanah Kas Desa (TKD) milik Kabupaten Bekasi berupa tanah bengkok yang keberadaannya masih tercatat di dalam investaris kekayaaan daerah sebanyak 80 persen belum bersertifikat, dan dimasukan pula ke dalam kekayaan daerah. Hal inilah yang menjadi sorotan BPK RI. (lee)

Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi

Mengucapkan

Drs. H. Hasan Basri Camat

4

EDISI 52 / TAHUN III

EDUKASI

Layanan Minimal Pendidikan Kabupaten Tak Penuhi Standar CIKPUS KORAN SIDAK- Kendati sudah memberikan layanan pendidikan yang baik untuk masyarakat, terbukti dari sejuimlah prestasi yang diraih hingga saat ini, namun di balik semua itu, banyak masalah belum terselesaikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi.

DEMIKIAN diungkapkan Muhtada Sobirin, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jumat (10/4).

Kepada Koran Sidak, Muhtada mengatakan, layanan minimal pendidikan di Kabupaten Bekasi belum memenuhi standar, lantaran isi, proses, fasilitas, dan pengelolaan sebagian besar sekolah saat ini masih belum sesuai standar pendidikan yang baik seperti diamanatkan oleh undang-undang.

“Pendidikan di Kabupaten Beka-

si masih belum memenuhi standar layanan pendidikan,” ungkapnya.

Ironisnya, tambah politisi asal Partai Golkar di Kabupaten Bekasi yang terbilang senior meski masih berusia muda ini, nilai rata-rata uji kompetensi guru belum memenuhi standar yang diharapkan. "Rata-rata nilai guru belum sesuai yang kita harapkan, masih memenuhi belum memenuhi standar,” ujarnya.

Dikatakan, Disdik Kabupaten Bekasi hendaknya bisa mengembang-

Muhtada Sobirin kan dan membina guru. Menurut dia, apabila kompetensi guru memenuhi standar layanan pendidikan yang baik akan terwujud.

“Disdik juga harus bisa mengembangkan dan membina para guru yang ada di Kabupaten Bekasi, supaya bisa sesuai dengan apa yang diinginkan terhadap layanan pendidikan yang baik,” tandasnya seraya menegaskan, semua ini lantaran kurangnya keseriusan Disdik Kabupaten Bekasi dalam mempersiapkan layanan pendidikan yang baik dan masih kurangnya motivasi dari para siswa dalam mendapatkan pendidikan. (bud)

Ujian Nasional DKI Jakarta Digelar JAKARTA KORAN SIDAK- Berbagai persiapan sudah dilakukan seluruh sekolah di Jakarta sehingga para siswa siap menghadapi Ujian Nasional (UN) 2015 ini. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk menggelar UN tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat pada Senin (13/4) hingga Rabu (15/4) tahun 2015 ini.

"Berba g a i

persiapan sudah dilakukan oleh seluruh sekolah di Jakarta sehingga siswa siap menghadapi UN 2015 ini," terang Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Arie Budhiman di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (9/4) lalu.

Di antaranya pendalaman materi usai waktu sekolah dan try out, sedangkan sekolah diminta mempersiapkan mental para siswa sebelum menghadapi UN. Terkait pendistribusian soal, menurut dia, pencetakan naskah soal UN menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sedangkan naskah soal UN, kata dia, dicetak di Surabaya, Jawa Timur dan pada 10

April 2015, naskah soal dikirim ke Jakarta dan diperkirakan sampai Sabtu dini hari (11/4) pukul 03.00 WIB. "Setelah naskah UN itu tiba di Jakarta, kita akan langsung distribusikan ke lima wilayah dan kabupaten. Pendistribusian soal akan dikawal pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kebocoran," terang Arie.

Masih kata Arie, Disdik DKI Jakarta juga telah membentuk panitia UN mulai dari tingkat sub rayon hingga provinsi.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI, 121.457 siswa dari 1.159 sekolah di Ibukota Jakarya menggelar UN SMA dan sederajat tahun 2015 ini. (ant)

Persiapan UN, SDN Sumberurip 03 Gelar Try Out PEBAYURAN KORAN SIDAK Dalam rangka menghadapi Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar tahun 2015, SDN Sumberurip 03 menggelar try out yang bertujuan sebagai barometer siswa dan sebanyak 26 siswa kelas enam terlihat sangat antusias.

Kepala SDN Sumberurip 03, Akhyar S.Pdi mengatakan, pihaknya sangat berharap anak didiknya meraih nilai yang memuaskan. Karena kata dia, try out sebagai barometer untuk penilaian UN tingkat nasinal yang tidak lama lagi akan segera dilaksanakan.

“Saya sudah menjabat di sekolah ini selama 4 tahun, sedangkan sekolah ini hanya memiliki gedung empat lokal dan satu lokal kantor, dengan jumlah murid 140 ditambah pengajar delapan orang yang terdiri dari lima orang PNS dan tiga orang honorer,” ujarnya.

Untuk itu dirinya akan bekerja semaksimal mungkin agar dalam UN nanti para siswa mendapat nilai yang baik. Dan kegiatan try out tersebut akan diusahakan sebaik mungkin.

Begitu pun dalam ujian nasional nanti, pihaknya berharap agar seluruh siswa dapat lulus seluruhnya. (her)

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bekasi

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bekasi

Mengucapkan

Mengucapkan

Ir. H. Soetantio

Drs. Hudaya, M.Si

Kepala

Kepala Dinas

5

EDISI 52 / TAHUN III

BEKASI

Halte di Terminal Bekasi Berubah Fungsi

Pemkot Diminta Tindak Tegas Minimarket Ilegal BEKASI KORAN SIDAK- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diminta lebih tegas menindak dan memberikan sanksi terhadap ribuan minimarket ilegal dan tak berijin yang menjamur di Kota Bekasi.

Ditengarai, keberadaan minimarket ilegal tersebut karena diduga dilindungi dan di backingi oknum pejabat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Bekasi.

“Pengawasan dan pendataan adalah wewenang Disperindagkop. Tapi anehnya, sampai saat ini masih ada ratusan minimarket ilegal. Apa namanya kalau bukan dilindungi,” ujar Ketua Investigasi LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Delvin Chaniago, kemarin.

Agar ratusan minimarket ilegal itu dapat ditertibkan, katanya, Disperindagkop Kota Bekasi harus lebih ketat lagi dalam mengawasi keberadaan minimarket, dan jangan asal memberikan izin membangun.

“Dalam hal ini, justru harus menjadi PR buat Disperindag, Pemkot B ekasi harus lebih untuk MINI MARKET tegas terus menindaklanjuti keberadaan minimarket yang ilegal tanpa izin,” bebernya.

Sementara Ketua komisi A DPRD Kota Bekasi, Aryanto Hendrata mengatakan, pihaknya berkomitmen akan melakukan pengawasan lebih ketat.

“Sebelumnya Komisi A memang sudah dikecewakan Alfamart, yang tidak memenuhi panggilan rapat.

Maka dengan kesepakatan kami di Komisi A akan memanggil ulang pihak PT.Alfaria Mart untuk menjelaskan sebagian minimarketnya diduga tidak berizin dan sudah menyalahi aturan,” tuturnya.

Menurut informasi warga Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, ada beberapa minimarket yang sudah sempat disegel Pemkot Bekasi.

Namun minimarket tersebut telah beroperasi kembali. (ars)

BEKASI KORAN SIDAK- Ada-ada saja ulah oknum unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Terminal Bekasi. Halte yang seharusnya digunakan untuk para penumpang yang menunggu angkutan, justru disewakan kepada pedagang.

ILEGAL

"SAYA heran, halte di Terminal Bekasi dijadikan tempat berdagang. Anehnya, justru pihak terminal mengutip retribusi sama pedagang itu," ujar seorang calon penumpang bus jurusan Bandung, Agus Setiawan (37) kepada KORAN SIDAK, kemarin.

Menurut Agus, berubahnya fungsi halte tersebut seharusnya diketahui Kepala Terminal Bekasi dan ditertibkan. "Penertiban pedagang yang menggunakan fasilitas umum di dalam terminal harus dilakukan dan jangan didiamkan saja. Karena mengganggu calon penumpang," tuturnya.

Keberadaan pedagang yang memanfaatkan halte itu, kata dia, membuat calon penumpang harus mencari lokasi untuk menunggu bus yang akan mereka tumpangi. "Kami harus mencari tempat menunggu, sebab halte itu

Keberadaan pedagang yang memanfaatkan halte itu membuat calon penumpang harus mencari lokasi untuk menunggu bus yang akan di tumpangi.

jadi warung," jelasnya.

Agus menduga, tidak adanya tindakan penertiban dari petugas di terminal, karena halte yang dijadikan lapak untuk berdagang itu dijual oknum terminal. "Logikanya, kenapa pihak terminal cuek dan tidak menertibkan? Bisa jadi karena dijual sebagai lapak untuk berdagang," tandasnya.

Hal yang sama juga dikatakan calon penumpang bus jurusan Sumedang, Syarif hidayat (41). Menurut dia, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi yang menjadi pimpinan Kepala Terminal menindaklanjuti keluhan calon penumpang.

"Kalau dibiarkan, bisa saja semua halte di terminal nanti berubah fungsi menjadi lapak untuk berdagang.

Kepala dinas harus menegur kepala terminal," katanya. (ars)

Puluhan Pegawai Dishub Belum Terima Ekstra Puding BEKASI KORAN SIDAK- Puluhan pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi mengeluhkan belum cairnya anggaran ekstra puding mereka sejak Januari 2015. Padahal, anggaran di luar gaji itu sudah diterima oleh pegawai di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya.

Akibat belum dibayarnya anggaran ekstra puding untuk 90 pegawai Dishub Kota Bekasi, para petugas itu harus berhutang kepada rentenir yang bunganya mencekik leher.

Kecamatan BABELAN Kabupaten Bekasi

"Terpaksa kami harus mencari pinjaman kepada rentenir untuk menutupi kebutuhan operasional setiap hari," ujar seorang pegawai Dishub Kota Bekasi yang biasa bertugas mengatur lalulintas, Rudi (nama samaran), kemarin.

Kepada KORAN SIDAK, Rudi menuturkan, dirinya harus berjaga dan mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kota Bekasi.

"Walaupun tugas dilaksanakan secara bergantian, namun biaya operasional setiap hari tidak

dapat tercover dari gaji bulanan," tegasnya.

Menurut Rudi, keputusan untuk meminjam kepada rentenir itu diambil karena gaji bulanan yang dia terima sudah habis untuk keperluan sehari-hari rumah tangganya dan membayar uang sekolah anak.

Dia mengaku, belum cairnya ekstra puding sebesar Rp 150 ribu perbulan itu juga dialami oleh sekitar 90 pegawai Dishub lainnya. "Kami belum menerima anggaran ekstra puding dari bulan

Januari. Padahal SKPD lain sudah pada cair semua," terangnya.

Sebagai petugas Dishub yang lebih banyak bekerja di lapangan, lanjutnya, dibutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan pegawai di SKPD lain.

Untuk itu dia berharap, Dishub Kota Bekasi dapat secepatnya merealisasikan anggaran ekstra puding tersebut. Sehingga, para petugas di lapangan tidak kebingungan untuk biaya operasional dalam mengatur lalu lintas di Kota Bekasi. (ars)

Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

Mengucapkan

Mengucapkan

Aktual Tanpa Rekayasa

H.M. Suhup, SH, MM

Atang Firmansyah, S.Sos, MM

Camat

Camat

6

EDISI 52 / TAHUN III

MEGAPOLITAN

Perizinan di Bina Penta Kemenakertrans Diduga Rawan Suap

Warga Kecewa, Ngurus Izin di PTSP Jakarta Lamban

JAKARTA KORAN SIDAK- Demi mempermudah kepengurusan pelayanan publik serta bebas dari unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pemerintahan Joko WIdodo meminta semua Kementerian yang mengurus perizinan masyarakat agar dipermudah,cepat dan tidak ada unsur KKN. DI era Presiden Joko widodo, diharapkan akan semakin baik dari era rezim sebelumnya. Karena Presiden RI yang ketujuh dan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menawarkan pelayanan yang cepat, e transparan dan tidak neko-neko di semua lini pelayanan bagi masyarakat.

Namun yang terjadi di lingkungan Direktorat Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Asing (Bina Penta) Kemenakertrans, Jakarta, sangat mengecewakan.Meskipun pelayanan bagi pengguna jasa di gadang-gadang secara transparan dan prosesnya melalui sistem online,

namun prakteknya tidak berlangsung seperti yang diharapkan.

Masih merajalelanya dugaan suap dalam proses pelayanan, terjadi di Direktorat Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Asing (Bina Penta).

Proses kepengurusan perizinan dapat dikontrol atau dikendalikan, artinya dapat dipercepat atau diperlambat sesuai selera petugas orang dalam.

Jumlah berkas yang akan diproses atau dilayani kini juga terkesan dibatasi, sehingga pemohon jasa diduga berlomba-lomba untuk memberikan upeti kepada oknum tertentu agar berkasnya dapat segera diselesaikan.

Wa k t u y a n g diselesaikan selama 1-2 hari, kini malah tidak

jelas. Terkadang berkas yang telah lengkap persyaratannya malah selesai selama 5 hingga 7 hari. Sehingga pengguna jasa banyak yang mengeluh, apalagi adanya pungutan di bawah tangan agar berkas cepat selesai.

Salah seorang pengguna jasa mengatakan, user yang di luar negeri banyak yang mengeluh akibat lambatnya pengurusan berkas. “Perusahaan yang telah melanggar peraturan dan melanggar sangsi, di lock, namun terkadang dapat dibuka kembali locknya oleh petugas dan mendapatkan pelayanan,” paparnyaseraya meminta namanya tidak disebut.

Bobrokya pelayanan di Bina Penta saat ini, salah satunya ditengarai akibat adanya oknum pejabat Ditjen Bina Penta yang dapat mengatur pemrosesan berkas oknum pejabat berinisial TS itu diduga seorang pejabat yang dititipkan di lingkungan Bina Penta oleh petinggi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Bahkan menurut informasi yang beredar, Dirjen Bina Penta pun seakan tidak berkutik atas tingkah laku TS. (nir)

Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi

JAKARTA KORAN SIDAKsai perpanjang Imta nya.

Keinginan Gubernur DKI Kayaknya delapan hari, Jakarta, Basuki Tjahaja mana buktinya sudah Purnama (Ahok) untuk sepuluh hari belum selemembuat suatu pelayanan sai. Kalau enggak selesai terpadu satu pintu yang hari ini, saya sendiri yang cepat, mudah dan tidak akan menanggung denberbelit-belit dalam kependa OS orang asing itu,” gurusan administrasi bagi keluhnya.

PERIZINAN masyarakat, ternyata maBahkan ada seorang sih jauh dari harapan. warga yang menggubris Pelayanan Terpadu Satu Pintu izin transportasi yang seharusnya (PTSP) yang dibuat sejak Gubernur selesai 27 hari, namun sudah mau DKI Jakarta dijabat Jokowi diharapkan dua bulan belum selesai juga. “Kalau menjadi ujung tombak pelayanan tahu begini lebih baik pengurusan untuk mempermudah masyarakat dikembalikan ke dinas walaupun dalam mengurus perizinan yang harus bayar,” ketusnya. cepat, mudah, tidak bertele-tele dan Bahkan banyak pemohon izin, bebas dari suap. pulang saking kecewanya sambil Namun dalam pelaksanaannya, celetuk nanti akan bicara ke media masih banyak kekurangan dan keke- bila PTSP dalam pengurusan masih cewaan bagi masyarakat Jakarta yang sangat mengecewakan. (nir) akan mengurus kepentingannya di PTSP ini.

Hasil pengamatan KORAN SIDAK di PTSP Provinsi DKI Jakarta, Balaikota ditemui banyak warga yang stress, kecewa dan marah karena masih berbelit-belit, tidak tepat waktu akibat buruknya pelayanan.

Kepada KORAN SIDAK dikeluhkan seorang warga yang akan mengurus perpanjangan Mita yang dalam persyaratan proses pengurusan memakan waktu 8 hari, ternyata sampai sepuluh hari kerja tidak kunjung selesai. Padahal izin yang diurusnya akan terkena pinalti oleh pihak Imigrasi, mengingat izin yang ketiganya untuk orang asing yang tinggal di Jakarta akan terkena over Stay (OS) dan terkena denda yang akan ditanggung sendiri oleh dirinya yang mengurus izin orang asing tersebut.

“Wah bagaimana nih mas, saya Warga stress sampai sekarang belum sele-

Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi

Mengucapkan

Mengucapkan

Ir.H. Agus Trihono, MP Kepala Dinas

Wah bagaimana nih mas, saya stress sampai sekarang belum selesai perpanjang Imta nya.

Kayaknya delapan hari, mana buktinya sudah sepuluh hari belum selesai.

Drs. Herman Hanapi

Drs.H. Tuftana, M.Si

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

EDISI 52 / TAHUN III

7

Mengenal Ujung Aspal Pondok Gede

Sebuah Kultur dan

Keragaman Budaya

UJUNG ASPAL Pondok Gede, banyak menyimpan cerita dari judul lagu ciptaan Iwan Fals. Berbagai kultur dan budaya menjadi cerita tentang indahnya dusun yang ramah dengan para penghuninya. Dalam lagu itu menceritakan tentang para pribumi yang resah oleh sebuah rencana tata letak kota.

Tidak mustahil kalau cerita itu juga mengungkit ingatan kita tentang Undang-undang Agraria yang saat ini sedang menggaung oleh polemik yang terjadi saat ini.

SEDIKIT menyinggung masalah hak para pribumi yang pernah terjadi sepanjang masa.

Sengketa tanah menjadi pembicaran hangat di kedai-kedai warung kopi. Sayang, ketika lagu itu menjadi hits di kalangan pemuda, mereka belum siap dengan segala bentuk permasalahan, sehinga mereka hanya terbuai oleh lantunan keindahan sebuah syair.

Keluguan para penghuni, masih menyimpan potret kepasrahan sebagai ketidak berdayaan mereka. Maklum waktu itu segala bentuk penghambat pembangunan sangat ditakuti.Tapi itu sudah diabadikan lewat lagu, sehingga kita hanya bisa melihat sebagai kilas balik terhadap fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Cerita itu akan menjadi kunci sejarah, tentang keragaman segala macam potret negeri ini.

Biarlah cerita itu menjadi bahan obrolan di kedai-kedai warung kopi, Ujung Aspal Pondok Gede masih menyimpan cerita keragaman yang masih bisa diangkat seperti kebudayaan maupun kultur kehidupan yang masih tersisa.

SEBAGAI KERAGAMAN BUDAYA Keunikan dan keragaman budaya, sebagai pelengkap cerita ini masih berkisah tentang kerarifan lokal para penghuni dusun.

Keranggan nama kampung itu, semua orang sudah pasti ingat Ujung Aspal Pondok Gede.

Apalagi di kalangan anak muda, nama itu sudah sangat melegenda lewat lagunya Iwan Fals, ”Ujung Aspal Pondok Gede.”

Nama Keranggan, tidak akan lepas dari Ujung Aspal Pondok Gede, karena memang lokasinya di sana, di sebelah selatan Kota Bekasi dan juga perbatasan dengan

Cileungsi, Bogor, itulah Kampung Kranggan.

Masyarakat di sana, masih mengenal kepercayaan nenek moyang, meskipun ajaran Islam sudah lama berkembang. Memang tradisi sangat kuat untuk dihilangkan, di sudut-sudut jalan maupun pertigaan jalan, masih sering kita temui sebuah suguhan ancak (berbagai macam suguhan untuk para leluhur).

Ancak namanya, bagi masyarakat setempat atau dikenal sesajen bagi masyarakat Sunda. Pada hari-hari tertentu, kalau kita telusuri lebih dalam, masih ada tempat untuk

Kecamatan TARUMAJAYA Kabupaten Bekasi

Mengucapkan

dijadikan semacam sarana untuk permohonan atau ritual, salah satunya Sumur Binong.

Yang lokasinya tidak begitu jauh dari perbatasan Kampung Keranggan dengan Cilengsi. Penduduk setempat menamakan keranggan wetan tepatnya dibelakang perumahan Jatisari Bekasi.

Sumur Binong, demikian masyarakat setempat menamakannya. Letaknya jauh dari keramaian pemukiman. Meskipun ada beberapa rumah penduduk, tapi tetap saja suasana mistis kampung itu masih terasa. Kesunyian, menjadi sebuah sakral untuk mengolah rasa, suasana semakin

mencekam, apalagi jika semilir angin berhembus membuat merinding bulu kuduk, karana pepohonan menemani irama mistis, apalagi jika malam hari, suasana semakin mencekam.

Tapi tak usah khawatir, tempat itu nampak ramai pada malam-malam tertentu seperti malam Satu Suro, malam Maulid dan juga malam-malam lainnya, malam Jumat, salah satunya. Tempat itu banyak dikunjungi orangorang dari kampung sekitar. Bahkan ada juga dari luar kota seperti Bogor dan Sukabumi yang datang untuk berkunjung ke tempat itu.

Mau apa yah mereka? Coba kita tanya kepada salah seorang yang pernah kesana. Mas Tukiman, salah satunya, seorang pedagang bakso yang sering ditemui. Dia banyak bercerita tentang Sumur Binong, karena memang ia pernah kesana. “…Tempat itu berbentuk Sendang dalam bahasa Jawa, dan setiap malam Jumat banyak dikunjungi oleh para pengunjung untuk mandi atau sekedar mencuci muka. katanya sih untuk awet muda atau cepat mendapat jodoh tergantung niatan hati…’ demikian tuturnya sembari menceritakan apa yang pernah dialaminya di sekitar lokasi itu.

Itu salah satu sisa kepercayaan masyarakat Keranggan sebagai keragaman budaya yang patut kita lestarikan, sebagai bentuk pelestarian tradisi, asalkan masih bisa diterima sebagai batas kewajaran yang tidak menyimpang.

Cerita tentang Ujung Aspal Pondok Gede menyimpan berbagai keragaman budaya dan segala permasalahannya menjadi sebuah pembelajaran. (UG Dani, Pewarta, Kompasiana)

Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan

Mengucapkan

Aktual Tanpa Rekayasa

LOWONGAN Bagi anda yang punya hobi menulis, dapat bekerja di dalam tim dan mau bekerja keras. Dapat bergabung menjadi wartawan di Koran SIDAK.

Syarat Min. SLTA sederajat Memiliki kendaraan pribadi Dapat berkomunikasi dengan baik Silahkan kirim CV anda ke Email: koransidak@gmail.com

Drs.H. Sopian Hadi

Jaut S. Winata

Camat

Kepala Desa

atau menghubungi ke nomor: 0812 8829 6079 (Andi Emen)

Info Kawasan Pondok Gede

8 EDISI 52 / TAHUN III

Info Kawasan Pondok Gede

9 EDISI 52 / TAHUN III

Kantor Pusat Jl. Proklamasi Raya Blok D No. 10 Ruko Depok Timur 16417 Telp./Fax. : 021-7702530, 77826058, Fax. : 7717579

Kantor Pusat Jl. Proklamasi Raya Blok D No. 10 Ruko Depok Timur 16417 Telp./Fax. : 021-7702530, 77826058, Fax. : 7717579

Kantor Cabang Tambun

Kantor Cabang Tambun PT. BPR DANABERKAH LESTARI Ruko Plaza Metland Tambun Blok A2 No. 32 Tambun Kabupaten Bekasi

Ruko Plaza Metland Tambun A2-No. 32 Tambun Fax. Kabupaten Telp. : 021 - 29489522, Fax. : 021 - 29489523 Telp. :Blok 021 29489522, : 021Bekasi - 29489523

LAPORAN NERACA PUBLIKASI

LAPORAN NERACA PUBLIKASI PTPT BPR LESTARI BPRDANABERKAH DANABERKAH LESTARI Tanggal : 31 Desember 2014 Tanggal : 31 Desember 2014 Pos-Pos Aset Kas Kas dalam Valuta Asing Surat Berharga Pendapatan Bunga yang Akan Diterima Penempatan pada Bank Lain Penyisihan Kerugian -/Jumlah Kredit yang Diberikan a. Kepada BPR b. Kepada Bank Umum c. Kepada non bank - pihak terkait d. Kepada non bank - pihak tidak terkait Jumlah Kredit yang Diberikan Penyisihan Kerugian -/Jumlah Agunan yang Diambil Alih Aset Tetap dan Inventaris a. Tanah dan gedung b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/ c. Inventaris d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris - / Jumlah aset tetap dan inventaris Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi -/Aset Lain-lain Jumlah Aset Pos-Pos Kewajiban Kewajiban Segera Utang Bunga Utang Pajak Simpanan a. Tabungan b. Deposito Jumlah Simpanan Simpanan dari Bank Lain Pinjaman Diterima Dana Setoran Modal - Kewajiban Kewajiban Imbalan Kerja Pinjaman Subordinasi Modal Pinjaman Kewajiban Lain-lain Jumlah Kewajiban Ekuitas Modal Modal Dasar Modal yang Belum Disetor -/Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) Modal Sumbangan Jumlah Dana Setoran Modal - Ekuitas Laba/Rugi yang Belum Direalisasi Surplus Revaluasi Aset Tetap Saldo Laba Cadangan Umum Cadangan Tujuan Belum ditentukan tujuannya Total Jumlah Ekuitas Total Kewajiban dan Ekuitas

Desember 2014

Desember 2013

151,934 0 0 1,077,425 8,133,381 11,845 8,121,536

56,671 0 0 846,375 3,638,212 7,988 3,630,224

0 0 328,435 35,422,527 35,750,962 408,010 35,342,952 240,000

0 0 396,223 29,043,076 29,439,299 361,254 29,078,045 0

134,951 71,871 654,350 330,550 386,880 77,398 43,253 186,198 45,541,070

134,951 67,199 623,839 332,343 359,248 0 0 308,466 34,279,029

Desember 2014 232,849 124,136 199,849

407,100 109,664 0

1,717,001 10,062,108 11,779,109 1,200,000 24,775,695 0 0 0 0 140,910 38,452,548

1,275,116 6,506,560 7,781,676 800,000 17,935,213 0 0 0 0 99,906 27,133,559

16,000,000 11,800,000 0 0 4,200,000 0 0 0

16,000,000 11,800,000 0 0 4,200,000 0 0 0

840,000 0 2,048,522 2,888,522 7,088,522 45,541,070

840,000 0 2,105,470 2,945,470 7,145,470 34,279,029

KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik 2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 3. Penerusan kredit (channeling) 4. Lain-lain Jumlah komitmen KONTINJENSI 1. Aset produktif yang dihapus buku 2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit 3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 4. Lain-lain Jumlah kontinjensi

Desember 2014

Pos-Pos PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan Bunga Bunga Kontraktual Amortisasi Provisi Amortisasi Biaya Transaksi -/Jumlah Pendapatan Bunga Beban Bunga Bunga Kontraktual Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi Jumlah Beban Bunga Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih Pendapatan Operasional Lainnya JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif Beban Pemasaran Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Administrasi dan Umum Beban Operasional Lainnya JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL Pendapatan Non Operasional Beban Non Operasional Kerugian Penjualan Aset Lain-lain PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL LABARUGI LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN LABA (RUGI) BERSIH

Desember 2013

Desember 2014

Desember 2013

72,836 0 0 0 72,836

49,440 0 0 0 49,440

0 0 221,843 0 221,843

0 0 189,999 0 189,999

Desember 2013

10,339,122 1,121,686 182,996 11,277,812

8,007,728 993,150 159,447 8,841,431

4,103,664 0 4,103,664 7,174,148 405,471 7,579,619 177,661 11,328 0 5,067,141 0 5,256,130 2,323,489

2,771,737 0 2,771,737 6,069,694 318,682 6,388,376 79,355 20,564 0 3,853,890 0 3,953,809 2,434,567

104,835

62,321

0 2,234 102,601

0 2,479 59,842

2,426,090 483,038 1,943,052

2,494,409 461,578 2,032,831

LAPORAN INFORMASI LAIN PT BPR DANABERKAH LESTARI Tanggal : 31 Desember 2014 KETERANGAN

1. Penempatan pada bank lain 2. Kredit yang diberikan a. Kepada BPR b. Kepada Bank Umum c. Kepada non bank - pihak terkait d. Kepada non bank - pihak tidak terkait 3. Jumlah aset produktif 4. Rasio-Rasio (%) a. NPL net b. KPMM c. LDR d. ROA e. KAP f. PPAP g. BOPO h. Cash Ratio PENGURUS BANK Dewan Komisaris : 1.I Ketut Oka Suyatna, SE 2.Didi Hendriansyah, SE, MBA

(Ribuan Rp)

Desember 2013 L

KL

D

M

Jumlah

8,133,381

0

0

0

8,133,381

0 0 328,435 34,799,603 43,261,419

0 0 0 19,586 19,586

0 0 0 69,991 69,991

0 0 0 533,347 533,347

0 0 328,435 35,422,527 43,884,343

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1.11 18.12 83.41 5.73 1.71 100.00 80.11 48.59

PEMILIK BANK 1. F. Deddy Nugroho 2. I Ketut Oka Suyatna, SE

(96.00% ) Pemegang Saham Pengendali (4.00% ) 1. F. Deddy Nugroho

Ultimate Shareholder 1. F. Deddy Nugroho

Dewan Direksi: 1.Moh Taukid, SE 2.Tri Nugroho, SH

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI PT BPR DANABERKAH LESTARI Tanggal : 31 Desember 2014 Deskripsi

LABA RUGI PUBLIKASI LAPORAN LABA RUGI PUBLIKASI PTLAPORAN BPR DANABERKAH LESTARI PT BPR DANABERKAH LESTARI Tanggal : 31 Desember 2014 Tanggal : 31 Desember 2014

* Nama Kantor Akuntan Publik * Akuntan Publik yang menandatangani laporan

: Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry : DR. Achmad R,K. Ak. MM., CPA., CA

Catatan: *BPR dengan total aset Rp10 miliar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (partner in-charge) Laporan Publikasi ini sudah diaudit Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/20/PBI/2006 "tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/30/DBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR Depok, 20 Maret 2015 Direksi, PT BPR DANABERKAH LESTARI 1. Moh Taukid 2. Tri Nugroho SH

* Kredit Multiguna BPR DBL Fleksibel, Mudah, Cepat, Angsuran Murah, Memberi Solusi Seluruh Masalah * Deposito BPR DBL

InfoLengkap Kunjungi Website : www.bprdbl.co.id

Simpanan Yang Menguntungkan, Aman, Liquid Karena Dapat Ditarik Sewaktu-waktu Tanpa Penalty, Bunga Berjalan Sesingkat Apapun Tetap Dibayar

EDISI 52 / TAHUN III

11

SELEBRITA Pedangdut Cantik Asal Rusia

Pamela Safitri

BIKIN HEBOH

Dilatih Guru Vokal Krisdayanti

FOTO TOPLESS

JAKARTA - Masih ingat pasangan biduanita dangdut berjuluk "Duo Serigala"? Pamela Safitri, salah satu personelnya, bikin geger. Jika sebelumnya Pamela dan teman duetnya Ovi Sovianti dihujat netizen karena mengunggah videoklip lagu barunya dengan goyangan dribble menggunakan payudara, kali ini Pamela malah pamer buah dadanya.

PAMELA Safirti memajang pose seksi yang memamerkan gunung kembarnya di akun instagramnya Jumat (10/4/2015). Tak tanggung-tanggung dari beberapa foto itu terlihat, Pamela benar-benar pamer keduanya.

Dalam foto ini Pamela Safitri memajang foto dengan pose berbeda-beda, meski demikian fokus fotonya seolah ingin menunjukkan bagian tubuh di dadanya itu.

Pamela pun tak terlihat menutupi wajahnya.

Setelah sempat heboh, gambar heboh ini sudah hilang dari akun Instagramnya. Sejumlah gambar sang artis tengah bertelanjang dada diunggah di akun instagram "pamelasafitri". Kontan saja foto-foto itu menuai reaksi netizen. Sebagian mengecam baik langsung di akun tersebut, maupun via media sosial lain.

Bahkan beberapa netizen turut menyebarkan gambar-gambar syur Pamela Safitri di grup WhatsApp. Foto telanjang itu telah dihapus. Namun sejumlah foto yang menonjolkan sensualitas masih terpampang di akun "pamelasafitri".

Duo Serigala

Salah satu foto yang diunggah Jumat pagi masih terpampang.

Ribuan follower Pamela memberi tanda hati sementara netizen lain menulis di kolom komentar.

Sebagian besar komentar mengecam aksi Pamela di akun itu yang cenderung memamer bagian tubuh. Kecaman serupa pada foto-foto yang sebelumnya telah dihapus.Tak ada penjelasan mengapa sebagian foto dihapus sementara foto lain masih terpampang.(net)

Dalam foto ini Pamela Safitri memajang foto dengan pose berbedabeda, meski demikian fokus fotonya seolah ingin menunjukkan bagian tubuh di dadanya itu.

ALINA Saraswati (28) adalah nama baru di belantika musik dangdut.

Meski namanya sangat mirip dengan nama orang Indonesia, Alina sebenarnya seorang model dan artis peran asal Rusia yang memutuskan menjadi penyanyi dangdut di Tanah Air. Tak tanggung-tanggung, pendatang baru ini ternyata berlatih vokal dengan Catharina W Leimena, guru besar para diva Indonesia.

“Saya mulai basic training dengan Ibu Catharina Leimena,” ungkap Alina yang terbata-bata menggunakan bahasa Indonesia saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2015).

Catharina sendiri merupakan pelatih vokal kawakan yang pernah menempa vokalis pop Krisdayanti.

Catharina juga sempat membimbing penyanyi muda Gita Gutawa.

Tak hanya dibimbing Catharina, Alina juga mengaku belajar vokal dengan juri Rising Star Indonesia yang juga jebolan German Idol, Millane Fernandez.

Perempuan bernama lahir Alina Salimgareeva ini mengatakan, menjadi penyanyi dangdut di Indonesia adalah pengalaman pertamanya bernyanyi secara profesional.Namun, menurut dia, sedari kecil dia sudah gemar bernyanyi.

“Ini pertama kali menyanyi profesional.

Waktu masih anak-anak, saya ambil sisir dan suka bernyanyi,” ujar Alina.(net)

Ahmad Dhani: Saya Belum Memaafkan Farhat Abbas Tertangkap Kamera! Aura Kasih Cium Pipi Glenn Fredly GLENN FREDLY kembali duduk di bangku produser lewat film layar lebar bertajuk FILOSOFI KOPI. Drama besutan Angga Dwimas Sasongko ini diadaptasi dari cerpen berjudul sama karya Dewi Lestari atau yang lebih dikenal sebagai Dee. Selasa malam kemarin (7/4) bertempat di Epicentrum XXI, film produksi Visinema Pictures tersebut mengadakan gala premiere. Acara yang dihadiri sejumlah undangan baik dari kalangan selebritis maupun sponsor ini berjalan cukup meriah.

Saat prosesi red carpet, awak media dikagetkan oleh kehadiran Aura Kasih yang selama ini dikabarkan memiliki kedekatan dengan Glenn.

Pelantun tembang Mari Bercinta itu datang dengan dandanan simple yakni mengenakan kemeja putih dan celana jins.

Kedatangan Aura seolah menjawab spekulasi bila dirinya danGlenn memang menjalin hubungan asmara.

Meski kerap membantah, namun tak sedikit foto mengenai kemesraan keduanya beredar di sosial media.

Ciuman penuh sayang itu berlangsung di lorong studio dua bioskop Epicentrum XXI saat Glenn yang mengenakan topi fedora hitam dan sweater batik usai memberi sambutan pada penonton. Begitu melihatAura berjalan dari arah berlawanan, bak perangko dan lem, keduanya saling.(net)

ARTIS musik Ahmad Dhani (42) pada Kamis (9/4/2015) sore diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, terkait kasus pencemaran nama baik atas dirinya yang diduga dilakukan oleh pengacara Farhat Abbas.

Seusai diperiksa selama satu setengah jam, Dhani didampingi kuasa hukumnya, Ramdan Alamsyah, mengaku diberi 17 pertanyaan. Ia pun mengungkap satu pertanyaan penting dari polisi.

“Tadi ada satu pertanyaan penting.

Polisi tanya, ‘Apa benar Mas Dhani sudah memaafkan saudara FA (Farhat Abbas)?’ Saya jawab, ‘Belum pernah, baik di depan umum maupun di depan dia’,” tutur Dhani kepada para wartawan di depan kantor Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Mapolda Metro Jaya.

Dhani mengungkapkan, pemeriksaan terhadap dirinya dilakukan untuk melengkapi berkas terakhir.

Dhani melanjutkan, pemeriksaan itu dilakukan juga untuk mendapatkan keterangan apakah Dhani telah memaafkan Farhat atau belum karena polisi menerima informasi bahwa sudah ada perdamaian antara Dhani dan Farhat.

“Menurut berita acara pemeriksaan (BAP), katanya saya sudah memaafkan FA. Makanya, polisi perlu konfirmasi,” kata Dhani.Namun, apakah Dhani secara pribadi sudah memaafkan Farhat?”Belum tahu saya,” ucapnya singkat.

Kuasa hukum Dhani, Ramdan Alamsyah, menambahkan bahwa pihaknya sebenarnya sudah memberi kesempatan bagi Farhat agar meminta maaf secara langsung kepada Dhani, tetapi tak ditanggapi oleh Farhat.“Mediasi sudah saya buka. Tidak sekali, dua kali. Ternyata, FA tidak mau minta maaf.

Saya berikan kesempatan, tetapi tidak digunakan. Jadi, kami gulirkan kembali,” ucap Ramdan..(net)

12

EDISI 52 / TAHUN III

CIKARANG Dapat Dukungan warga Kertasari, Lurah Carya Inginkan Perubahan PEBAYURAN KORAN SIDAK- Terpilihnya Carya Suryadi menjadi Lurah di Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran disambut gembira masyarakat Kertasari. Pasalnya, Carya merupakan warga asal Kcamatan Pebayuran.

Edi (43), salah satu warga Kertasari mengatakan, dirinya sangat senang dengan terpilihnya Carya Suryadi, karena sangat peduli dengan masyarakat.

“Saya gembira sekali, dipilihnya Carya menjadi lurah, karena beliau sangat peduli terhadap masyarakat. Dahulu waktu beliau menjabat Sekdes pun, beliau sangat perhatian terhadap warga dan selalu menolong siapa saja,” katanya.

Sementara itu, Carya Suryadi saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, dirinya sangat bersyukur karena dapat dipercaya menjadi lurah. Sebelum diangkat menjadi Lurah, dirinya terlebih dahulu diangkat menjadi pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa Kertasari selama satu bulan.

Jabatan tersebut, kata dia, diembannya mulai Desember 2014 hingga Januari 2015. Sampai akhirnya, pada Februari 2015, Desa Kertasari resmi menjadi kelurahan.

“Allhamdulillah saya terpilih melalui Plt dari BKD dengan SK Bupati menjadi lurah di Kelurahan Kertasari. Dan saya akan menjalankan program-program Bupati sehingga visi misi bisa terlaksana,” ujarnya.

Dengan diangkatnya menjadi lurah, dirinya berharap ada perubahan di wilayah yang dipimpinnya. Dirinya pun berharap mendapatkan pembangunan kantor kelurahan serta perbaikan sejumlah jalan lingkungan.

“Saya ingin ada perubahan, ketika Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), saya mengusulkan pembangunan gedung kelurahan,” jelasnya. (gus)

Jalan Penghubung Tiga Desa Bak Kubangan Kerbau PEBAYURAN KORAN SIDAK- Masyarakat Kampung Kobak Cina, Desa Sumbereja mengharapkan adanya perbaikan jalan.

Pasalnya, sarana jalan tersebut kini kondisinya sudah rusak parah. Dan saat musim penghujan jalan tersebut bagaikan kubangan kerbau.

KERUSAKAN jalan sangat dirasakan masyarakat, karena sarana transportasi petani serta karyawan dan anak sekolah menjadi terganggu.

"Sarana tranpotasi ini merupakan jalan utama berbagai aktifitas,

selain itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga," kata Agunawan, warga setempat.

Sementara itu, tokoh masyarakat, Arip mengatakan, jalan tersebut sulit untuk dilalui. Apalagi

kata Arip, jika turun hujan, akibatnya aktifitas masyarakat menjadi terganggu. Untuk itu dirinya berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi segera memperbaikinya.

"Bagaimana mau meningkatkan perekonomian masyarakat sementara sarana transportasinya tidak memadai," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sumbereja, Sakur membenarkan, jalan Kampung Kobak Cina memang rusak parah. Jalan tersebut menurutnya,

merupakan jalan penghubung tiga desa yakni Desa Sumbereja, Sumbersari dan Desa Karang Jaya.

"Panjang jalan itu sekitar 3 kilometer dengan lebar empat meter.

Itu merupakan jalan penghubung tiga desa," jelasnya.Dirinya mengaku sering menerima keluhan dari masyarakat. Untuk itu kata Sakur, pihaknya sudah mengusulkan perbaikan jalan tersebut melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) dan menjadi skala prioritas. (her)

Masyarakat Kampung Kobak Cina, Desa Sumbereja mengharapkan adanya perbaikan jalan.yang kini kondisinya sudah rusak parah

Akibat Pendangkalan Irigasi, Sejumlah Desa di Babelan Terendam

Politisi PAN Dorong Pembangunan RSD Type B

BABELAN KORAN SIDAK- Sejumlah saluran irigasi di wilayah Kecamatan Babelan kondisinya kian menyempit dan dangkal. Pendangkalan saluran irigasi akibat banyaknya penyumbatan.

Otomatis, ketika volume air meningkat, maka luapan air dari saluran irigasi pun masuk ke pemukiman warga.

Masyarakat berharap agar Dinas Bina Marga dan Pemanfaatan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi segera melakukan pengerukan saluran tersebut. Karena jika irigasi BUT 8 tidak segera di normalisasi, maka beberapa desa yang dilintasi saluran akan terus terkena banjir. Desa yang dilintasi saluran irigasi BUT 8 di antaranya Desa Babelan Kota, Desa Kedung Jaya, Desa Kedung Pengawas.

"Kami berharap agar saluran irigasi tersebut dinormalisasi serta di turap," kata Perdian salah seorang warga perumahan di Kecamatan Babelan.

Perdian mengatakan, mestinya pengerukan lumpur dapat disegerakan, selagi minimnya hujan dan jangan hanya dilakukan gotong royong bersama masyarakat, karena hasilnya tidak akan maksimal. Pengerukan lumpur, lanjutnya, bisa menggunakan dana CSR, sebab pengembang pe-

CIBARUSAH KORAN SIDAK – Jika dilihat dari luas, letak geografis dan jumlah penduduk, mestinya Kabupaten Bekasi memiliki tiga Rumah Sakit (RS) type B. Karena saat ini Kabupaten Bekasi hanya memiliki satu rumah sakit, itu pun letaknya di tengah perkotaan yang jangkauannya cukup sulit, karena sering macet.

Sedangkan di wilayah utara dan wilayah selatan belum ada rumah sakit yang mampu melayani masyarakat. Seperti dua Kecamatan di wilayah selatan yakni Serang Baru dan Cibarusah. Padahal, jumlah penduduk di wilayah itu sudah mencapai 200 ribu jiwa.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nurdin mengatakan, Kabupaten Bekasi sudah selayaknya memiliki rumah sakit type B di wilayah selatan.

“Saya akan mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi segera membangun rumah sakit daerah (RSD) type B di wilayah selatan. Sebab di dua Kecamatan tersebut panduduknya telah mencapai 200 ribu jiwa,” kata Nurdin yang juga anggota Komisi D DPRD Kabupaten

Sejumlah saluran irigasi di wilayah Kecamatan Babelan kondisinya kian menyempit dan dangkal

rumahan pun memiliki kewajiban untuk membantu.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Suriyat mengatakan, pihaknya akan segera menyikapi keluhan masyarakat. Menurut dia, normalisasi saluran irigasi di Babelan akan dima-

sukan pada anggaran 2015.

"Pekerjaan normalisasi dan turap yang meliputi tiga desa yakni, Desa Babelan Kota, Desa Kedung Jaya dan Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan akan dimasukan tahun 2015 ini," katanya. (sas)

Bekasi ini.

Menurutnya, hal itu yang harus diperhatikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Meskipun kata Nurdin, anggaran pemerintah sangat terbatas. Tetapi kata dia, untuk rencana pembangunan rumah sakit, Pemkab Bekasi harus melibatkan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Kabupaten Bekasi banyak perusahaan multinasioanal dan multi internasional di Kawasan Industri.

Awasi saja Coorperate Social Responsibility (CSR)-nya”, jelas politisi PAN ini.

Selain menambahkan fasilitas rumah sakit, dirinya pun berharap agar Pemkab Bekasi memperhatikan layanan dan fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di setiap kecamatan dengan memberikan pelayanan rawat inap.

“Contohnya Puskesmas Cibarusah yang sampai saat ini gedung rawat inap-nya sudah tidak layak pakai.

Bahkan instalasi Pengelolaan Limbah dan alat Inceneratornya pun tidak berfungsi. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai yang telah dianggarkan jadi sia-sia,” tandasnya. (lee)

EDISI 52 / TAHUN III

13

CIKARANG Diduga Sarat Gratifikasi

Saksi Mata Beberkan Proses Izin BPMPPT CIKPUS KORAN SIDAK- Proses izin yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi untuk salah satu perusahaan yang memproduksi baja diduga sarat gratifikasi. Pasalnya, perusahaan pemohon izin tersebut diduga menggunakan lahan tanah kas desa (TKD).

PERUSAHAAN tersebut terletak di Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin. Lahan TKD yang digunakan memang hanya sebagian.

Akan tetapi pada awalnya, perusahaan yang memproduksi baja tersebut tidak memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari BPMPPT dengan alasan, ada lahan TKD yang digunakan.

Walaupun belum mengantongi IMB, perusahaan tersebut tetap melakukan pembangunan. Bahkan, ketika perusahaan tersebut melaksanakan pembangunan, protes keras

pun bermunculan. Akan tetapi, entah kenapa IMB tersebut tetap dikeluarkan oleh BPMPPT. Terbitnya IMB untuk perusahaan tersebut, belakangan diketahui karena pihak perusahaan melakukan pertemuan dengan oknum pejabat di BPMPPT. Pertemuan tersebut dilakukan di salah satu rumah makan di bilangan Jababeka, sekitar Februari tahun 2014 lalu.Hal tersebut dibeberkan salah seorang sumber yang saat itu mengetahui terjadinya pertemuan. Kepada KORAN SIDAK dia mengatakan,

oknum pejabat BPMPPT datang tidak sendiri karena ditemani salah seorang oknum Kepala Bidang (Kabid). Namun yang datang pertama ke rumah makan adalah Kabid. Dan selang beberapa menit kemudian oknum pejabat BPMPPT datang ke lokasi, setelah di telpon Kabid.

“Yang datang lebih dulu Kabid dan Kabid sempat berbincang-bincang dengan perwakilan perusahaan.

Setelah itu Kabid menelpon atasannya,” terangnya seraya meminta identitasnya dirahasiakan.

Setelah ada pembicaraan antara oknum pejabat BPMPPT dengan perwakilan perusahaan, lanjutnya, oknum pejabat tersebut masuk ke dalam mobil dan diikuti oleh perwakilan perusa-

haan. Didalam mobil, kata dia, terjadi percakapan sekitar 15 menit, setelah itu mereka berdua keluar.

“Oknum pejabat itu masuk ke dalam mobil bersama perwakilan perusahaan. Agak lama juga, ada sekitar 15 menit mereka di dalam mobil,” terangnya.Dia menjelaskan, beberapa hari setelah pertemuan tersebut, IMB milik perusahaan itu pun diterbitkan oleh pihak BPMPPT. Terbitnya IMB tersebut menurutnya, diduga kuat ada praktek gratifikasi. Karena saat awal pembangunan, perusahaan tersebut tidak mendapatkan izin.“Ini kan aneh, awalnya tidak dikeluarkan izin.

Nah setelah ada pertemuan, kenapa izinnya bisa terbit,” ujarnya. (lee)

GRATIFIKASI

Tumpukan Sampah Kian menjamur ,UPTD Kebersihan Harus Tanggungjawab BABELAN KORAN SIDAK- Tumpukan sampah di beberapa ruas jalan di wilayah Kecamatan Babelan kian menjamur. Pardi (36) salah seorang warga mengatakan, keberadaan sampah di pinggir jalan akibat warga yang tidak bertanggungjawab dengan membuang sampah di sembarang tempat.

Pardi mengatakan, persoalan sampah jangan dianggap sepele, karena akan jadi polemik di lingkungan sekitar. Seharusnya kata dia, ketika warga melihat tumpukan sampah di pinggir jalan jangan hanya dilihat saja, namun harus dicari solusinya, atau melaporkannya ke instansi terkait seperti pemerintahan desa, kecamatan ataupun ke dinas kebersihan.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kecamatan Babelan, Siman (56) kepada KORAN SIDAK mengatakan, meski pihak desa sudah membuat larangan agar jangan membuang sampah di pinggir jalan, namun hal itu tidak membuat surut oknum warga dengan membuang sampah seenaknya.

"Jika dibiarkan, sampah dapat menjadi sumber penyakit di lingkungan sekitar," ujarnya.

Sementara itu, p emerhati

Tumpukan sampah di beberapa ruas jalan di wilayah Kecamatan Babelan kian menjamur.

lingkungan, Edy, menjelaskan, dia menuding maraknya tumpukan sampah karena kelemahan Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi, terutama Unit Pelayanan Terpadu Dinas (UPTD) Kebersihan yang membawahi wilayah Kecamatan Babelan. UPTD Kebersihan Kecamatan Babelan, kata dia, tidak mempunyai ketegasan terhadap pelaku kejahatan lingkungan.

"Ini merupakan kelemahan dinas, terutama UPTD Kebersihan. Seharusnya diberikan sangsi tegas kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, masyarakat yang ada di lingkungan perumahan seharusnya sadar dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Pengelola perumahan pun lanjut dia, seharusnya menyediakan

bak penampungan sampah.

"Perilaku buruk masyarakat di dasari karena tidak tersedianya bak penampungan sampah," jelasnya.

Banyaknya tumpukan sampah di pinggir jalan, menurutnya, yang paling bertanggungjawab adalah Dinas Kebersihan. “Seharusnya Dinas Kebersihan dapat menyikapi persoalan sampah yang ada di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (sas)

Insan Pers dan LSM Bentuk Forum Wartawan LSM Bersatu SERANG BARU KORAN SIDAK – Insan pers dan LSM di wilayah selatan Kabupaten Bekasi membentuk forum sebagai wadah wartawan dan LSM, sekaligus memilih ketua serta menetapkan kepengurusan dari insan pers maupun LSM yang berdomisili di wilayah selatan atau yang bertugas di wilayah Kabupaten Bekasi bagian selatan.

Sementara, pemilihan ketua dilakukan dengan cara votting, sehingga ketua terpilih nantinya akan membawahi 56 anggota yang terdiri dari berbagai media cetak, seperti, elektronik, online, televisi, serta LSM yang menjalankan tugas di wilayah selatan.

Pembentukan forum dilaksanakan di Ruko Mega Regency, Desa Sukasari Kecamatan Serang B a r u , agar lebih mudah mentabulasi jumlah wartawan dan LSM yang meliput wilayah selatan serta untuk meningkatkan kebersamaan antara insan pers dan LSM serta bertujuan Rudiono meningkatkan kompeKetua Terpilih tensi serta menyebarluaskan informasi sesama wartawan dan LSM dan agar memperdalam wawasan tentang kebersaman antara wartawan dan LSM. Terbentuknya forum, diharapkan agar wartawan dan LSM bisa lebih akurat dalam menjalankan tugas jurnalistiknya serta profesional kerja, kebersamaan dalam menjalani profesi untuk memajukan wilayah, agar dapat tercipta harmonisasi dalam menjalankan tugas dan pungsi sebagai sosial kontrol.

“Pembentukaan forum ini merupakan jalan terbaik setelah bergabungnya seluruh wartawan, baik media cetak, elektronik dan online yang melaksanakan tugas liputannya di wilayah selatan,” kata Ketua terpilih, Rudiono.(edg)

Kami berharap proses pembentukan kebersaamaan nantinya dapat terlaksana dengan rasa kekeluargaan yang tinggi demi hasil terbaik untuk kemajuan bersama,”

Bidang Pemakaman Bebaskan Lahan Akses Jalan TPU Kebalen KORAN SIDAK BABELAN – Keluhan masyarakat Kelurahan Kebalen dan sekitarnya tentang lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berada di samping komplek perumahan BOS, Kampung Kebalen, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, yang selama menjadi masalah sebab terkendala tidak adanya gerbang jalan menuju lokasi TPU, kini bisa bernafas lega. Sebab beberapa waktu lalu, Dinas Pemakaman Kabupaten Bekasi sudah melakukan survey lokasi TPU tersebut dan akan segera membebaskan

tanah jalan yang menghubungkan ke lokasi TPU tersebut.Survey lokasi TPU tersebut yang dilakukan oleh Dinas Pemakaman Kabupaten Bekasi itu juga dihadiri anggota komisi C, Pemerintah Kelurahan Kebalen, dan juga beberapa orang tokoh masyarakat yang mengetahui risalah TPU tersebut.

Martani, salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Kebalen, yang juga merupakan mantan kepala desa Kebalen mengatakan, lokasi TPU tersebut sudah ada sejak saya menjabat sebagai kades kebalen dulu,

dan sempat terhenti sejak saya sudah tidak menjabat sebagai kades kebalen lagi. Luas tanah TPU tersebut ada sekita 8700 meter2, dan saat ini masih kosong, sebab terkendala akses jalan menuju lokasi TPU tersebut.

“Masyarakat sekitar masih enggan untuk memakamkan keluarganya ke lokasi TPU yang baru tersebut. Sebab akses jalannya sulit, sedangkan TPU yang lama saat ini sudah over load, ya mau tidak mau lokasi TPU yang baru harus segera dibuatkan akses jalannya,”jelasnya, kepada Koran Sidak, Rabu kemarin.

Anggota komisi C Suriat dan Kasi pemakaman saat survey lokasi TPU Kebalen

Sementara itu anggota komisi C DPRD Kabupaten Bekasi Suriyat yang turut serta survey ke lokasi TPU itu menegaskan, bahwa kebutuhan TPU untuk masyarakat Kelurahan Kebalen

sudah dipandang mendesak, dan Dinas Pemakaman Kabupaten Bekasi harus segera melakukan pembebasan lahan untuk akses jalan menuju TPU tersebut.(and)

14

EDISI 52 / TAHUN III

HOBBIES Berkenalan Dengan Komunitas Muay Thai

Pecinta Musang Indonesia Padati

2 K C A T T A S E I B M O Z Bekasi, Bekasiurbancity.com - Para pecinta binatang musang (musang lovers) dari seluruh Indonesia memadati lantai dasar atrium pusat perbelanjaan Bekasi Square, menghadiri Zombie Attack, Minggu (05/04/2015).

DALAM kesempatan tersebut, Eka Hidayat dari Bappeda Kota Bekasi berkenan hadir membuka acara menggantikan Wakil Walikota Bekasi Yang berhalangan hadir dikarenakan sedang dinas luar kota.

“Atasnama pribadi dan pemerintah kota tentunya sangat mendukung segala bentuk kegiatan positif yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bekasi.

Tidak diipungkiri Kota yang maju memang berawal dari komunitas, ini sejalan dengan semangat yang terus digaungkan pemerintah Kota Bekasi, masyarakat maju berbasis komunitas,” ungkap Eka didepan ratusan pecinta musang saat mengawali sambutan.

Sementara itu, Raga Prabuana ketua komunitas musang Bekasi (Zombie) yang sekaligus ketua penyelenggara mengatakan,

kegiatan ini merupakan ajang pertemuan rutin antar sesama pecinta binatang khususnya musang dan kebetulan kali ini Zombie Bekasi menjadi tuan rumah. “allhamdullillah seluruh undangan yang kami sebar pada datang, tak kurang dari 250 peserta datang memenuhi undangan. Peserta selain dari Jabodetabek, Bandung, Jawa Tengah terdapat pula para pecinta musang dari Madura dan Bali,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, kegiatan ini dapat dikatakan sebagai ajang silaturahmi antar pecinta binatang khususnya Musang. ” Selain silaturahmi antar pecinta musang, hari ini merupakan tindak lanjut dari pengukuhan hari musang nasional yang jatuh pada 26 februari lalu,” urainya.

Lebih lanjut raga menejelaskan, dalam kegiatan ini juga diadakan kontes musang dengan mendatangkan dewan juri dari kalangan dokter hewan dan pemerhati musang. “segudang hadiah dengan total Rp3juta rupiah kami sediakan bagi pemenang musang kontes. Kita juga memberikan secara cuma – cuma mulai dari accesoris musang, kandang mewah serta beberapa ekor musang, mulai Musang pandan, Musang bulan, Musang akar,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan Door Prize berupa musang pandan Albino senilai 25 juta rupiah.(net)

BUAT kamu yang memang sudah memutuskan akan berlatih Muay Thai, jangan ragu lagi, Berguna banget soalnya. Untuk taraf pemula saja, latihan Muay Thai selama 1 jam bisa membakar sekitar 700 kalori. Dan 90 menit latihan bisa membakar beberapa ribu kalori,Wow! amazing banget kan! .

Muay Thai memang termasuk olahraga high impact, tapi nggak usah takut untuk mencoba, karena sesi latihan akan dibuat sesuai dengan tingkat kemampuan individual. Latihan Muay Thai itu relatif berat. Banyak yang akhirnya menyerah karena setelah latihan pertama atau kedua, seluruh badan rasanya sakit semua. Tapi lama-lama akan terbiasa.

Di Indonesia sendiri komunitas muay thai sudah banyak bermunculan diantaranya Komunitas Muay Thai Indonesia (KAMI) dan masih banyak lainya. Untuk kamu yang berminat bergabung dalam komunitas-komunitas Muay Thai yang ada di Bekasi, Jawa barat khususnya, tidak usah khawatir karena di Bekasi sendiri sudah

ada namanya Warrior Camp Bekasi. lokasinya sendiri ada di Ruko Taman Galaxy blok G/2 lantai 2, samping Bank mandiri, Bekasi selatan.

Yang ingin mencoba olahraga Muay Thai tidak usah perlu jauh-jauh datang ke Jakarta, karena di Bekasi sudah ada Warrior Camp Bekasi. Disini kalian bisa belajar atau mencoba olahraga Muay thai, engak cumaMuay thai aja disini juga ada jenis seni bela diri lainya yang bisa kalian coba seperti Muay Thai Cardio, Boxing, Kick Boxing dan Brazilian Jiu Jitsu. Selain itu juga nantinya kalian akan di bimbing oleh pelatih yang profesional dan jika anda memiliki bakat di olahraga ini Warrior Camp Bekasi akan membawa anda untuk ikut dalam pertandingan, seru bukan.

Dijamin asik deh ikutan komunitas ini dan enggak nyesel.

Disamping bisa membuat kebugaran tubuh, Muay Thai juga bisa membuat diri kalian merasa aman dan meningkatkan rasa percaya diri kalian. Jadi tunggu apalagi, segera Join! .(buc)

Muay Thai memang termasuk olahraga high impact, tapi nggak usah takut untuk mencoba, karena sesi latihan akan dibuat sesuai dengan tingkat kemampuan individual.

badan pengendalian lingkungan hidup kabupaten ten bekasi

mengucapkan

Drs. MA Supratman M.Si Kepala Badan

EDISI 52 / TAHUN III

15

TERUSAN Desak Bupati Lanjutkan Pembangunan Pelabuhan Sambungan dari hal 1 PELABUHAN internasional yang diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp 7,6 triliun itu, lahannya sudah dibebaskan oleh salah satu perusahaan berskala nasional.

Sehingga, sejumlah kalangan menilai, belum terealisasinya pembangunan pelabuhan tersebut karena ada pihak yang sengaja menunda rencana pembangunannya.

Diketahui, pelabuhan internasional Bekasi itu merupakan bagian konsep dari Teluk Jakarta yang berada di bawah naungan Badan Otorita Teluk Jakarta (BOTJ). Selain pelabuhan Bekasi, BOTJ juga membawahi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Pelabuhan Teluk Naga, Tanggerang.

Dalam perencanaan pembangunan

pelabuhan Bekasi sudah memenuhi standar pelabuhan, seperti halnya lokasi rencana pelabuhan Bekasi memiliki kedalaman hingga 21 meter, sehingga layak untuk menjadi sandaran kapalkapal besar, sebab pelabuhan Tanjung Priok tidak bisa digunakan, karena hanya memiliki kedalaman sekitar 14 sampai 18 meter. Dengan adanya pelabuhan tersebut diharapkan menjadi alternatif dari over load yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, dulunya Pemkab Bekasi juga berencana berupaya membuka jalur transportasi air menuju pelabuhan tersebut yang disebut jalur lintas utara. Jalur itu akan melintasi jalan Marunda (Jakarta Utara) ke Tarumajaya, Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL), Sukatani, Cabang Bungin, hingga Karawang, sepanjang 29 kilometer. Keuntungan besar lain dengan dibangunnya

pelabuhan Bekasi juga diperkirakan akan akan mampu menyerap tenaga kerja lokal sekitar 10 ribu orang.

Sejumlah tokoh masyarakat di wilayah utara Kabupaten Bekasi, kepada KORAN SIDAK sangat berharap agar pembangunan Pelabuhan Bekasi segera terwujud. Seperti yang diutarakan H Naryo, salah satu tokoh masyarakat Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan.

Dia mengatakan, dahulu sewaktu Kabupaten Bekasi dijabat Sa’duddin, berencana akan membangunan pelabuhan internasional itu di wilayahnya.

Dikatakan, masyarakat sudah sangat setuju, sebab dengan terbangunannya pelabuhan tersebut peluang kerja dan usaha akan tersaji.

“Dulu setahu kami, rencana pembangunan pelabuhan tersebut sudah sangat matang, sebab sudah disetujui

Pengadaan Mobdin Anggota DPRD.....

Sambungan dari hal 1 menikmati mobil mewah tersebut.

Namun, pengadaan mobdin mewah tersebut menjadi pertanyaan besar kalangan masyarakat, sebab sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah tampaknya tidak berlaku pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi.Menaggapi hal itu Fajar Rohmatillah, Ketua LSM Lembaga Ekonomi dan Sosial (Leksos) Nurani Nusantara Kabupaten Bekasi dan juga Divisi Hukum LSM IBLAM Jakarta mengatakan, pengadaan mobil untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi harus diaudit. Selain itu, kata dia, karena menyangkut urusan dasar hukum, maka kepolisian dan kejaksaan diminta segera turun menyelidiki lokasi dana APBD untuk mobil-mobil tersebut.“Badan Pemeriksa Keuangan harus mengaudit lengkap terhadap anggaran pembelian mobil-mobil tersebut, termasuk landasan hukumnya. Apalagi selama

ini publik tidak tahu kapan proyek itu ditenderkan. Jika memang sudah ada unsur pidana korupsinya, kepolisian dan kejaksaan harus segera turun,”cetusnya.

Soal landasan hukum lebih dipertegas Fajar. Dia memastikan tidak ada satupun peraturan atau undang-undang yang membenarkan pengadaan mobil untuk anggota dewan.

Karenanya, Fajar melanjutkan, sudah cukup kuat bagi kepolisian atau kejaksaan untuk menyelidikinya, mulai inisiator, pihak yang menyetujui masuk APBD, pihak yang mengadakan, hingga pihak ketiga yang mendapat proyek tersebut. “Harus diselidiki pengadaan mobil ini, karena merupakan bagian dari gratifikasi dari eksekutif kepada legeslatif. jangan-jangan ini merupakan bagian korupsi berjamaah,” tuturnya.

Masih kata Fajar, apabila ternyata kepolisian atau kejaksaan tidak memiliki kemampuan atau kemauan menyelidiki, sudah sepantasnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi pelapor, sesuai dengan PP Nomor 37 tahun 2005, pasal 17 ayat (1), pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan. Pada pasal 26 disebutkan, penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar

ketentuan yang ditetapkan dalam PP tersebut, dinyatakan melanggar hukum.

Sedangkan Permendagri Nomor 11 tahun 2007 menyatakan, Ketua DPRD kabupaten/kota diberikan 1 (satu) unit jenis kendaraan Sedan atau minibus dengan kapasitas 2.500 cc dan Wakil Ketua dengan kapasitas 2.200 cc, tidak diatur anggota DPRD ataupun Fraksi mendapatkan fasilitas kendaraan dinas maupun kendaraan jabatan.

“Yang ada hanya pimpinan DPRD dalam bentuk kendaraan dinas atau jabatan, masing-masing ketua dan para wakil ketua 1 unit, serta dapat diberikan pinjam pakai kendaraan operasional dinas yang ada di pool sekretariat DPRD untuk menunjang alat kelengkapan DPRD,” tegasnya.

Dikatakan, jangka waktu peminjaman mobil dinas paling lama 2 (dua) tahun sejak di tanda tanganinya perjanjian pinjam pakai, dan dapat diperpanjang permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai harus sudah diterima pengelola barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai terakhir.Fajar menilai, mobil-mobil dinas untuk anggota DPRD Kabupaten Bekasi tersebut merupakan cerminan pemborosan keuangan dan pengelolaan keuangan yang tidak berpihak kepada kepentingan umum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (and)

Bangun Komunikasi.....

Sambungan dari hal 1 Priyatna, MSi, tentu dengan membuka komunikasi yang intensif dengan pers, terutama menyangkut kebijakan, program, dan hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Bekasi. Langkah awal ini, diharapkan akan mampu membangun kepercayaan publik atau masyarakat.

Membuka komunikasi dengan Pers, akan dilakukan melalui sejumlah upaya, antara lain dengan pembuatan dan pengiriman siaran pers mengenai berbagai kegiatan penting yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris

Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi.

Langkah berikutnya, adalah dengan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja (Pokja) wartawan yang bertugas melakukan peliputan di wilayah Kabupaten Bekasi.

Melalui Pokja, katanya, komunikasi antara Pemkab Bekasi dengan insan pers diharapkan akan lebih mudah, efektif dan efisien. Misalnya, dalam pelaksanaan konferensi pers.

Bertempat di media center yang saat ini tengah dipersiapkan, Bupati dan seluruh pejabat, termasuk para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) SKPD dapat memberikan keterangan

pers dengan sejumlah wartawan, sehingga para awak media tidak perlu direpotkan untuk mencari-cari dan mewawancarai narasumber.

Dirinya mengharapkan dukungan para Kepala SKPD dan insan pers agar Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Bekasi dapat menjalankan tupoksinya dengan baik. Sebab, dalam konteks kebebasan pers yang bertanggung jawab, dukungan dan kontribusi yang positif dari semua pihak, pada akhirnya akan membantu memperlancar pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Bekasi. ***

oleh Pemkab Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi. Bahkan lahan untuk pelabuhan itu sudah dibebaskan PT Mega Agung Nusantara (PT MAN). Kami sangat senang dan berharap pelabuhan tersebut segera terw ujud. Tapi anehnya, sejak Kabupaten Bekasi dijabat Neneng Hasanah Yasin, rencana pembangunan itu seakan terhenti,” keluhnya.

Menurutnya, dengan terwujudnya pembangunan pelabuhan tersebut, sudah pasti banyak untungnya dari segala hal, baik untuk masyarakat sekitar maupun pemerintah daerah.

Dan menurut informasi yang didengar olehnya, saat ini Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin belum menyetujuinya. “Ini kan aneh dengan apa yang dilakukan Bupati kita, ada rencana besar yang akan menguntungkan daerah kita malah tidak menyetujuinya,” tandasn-

ya, kemarin.Senada dikatakan Sekjen Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Arief Rahman kepada KORAN SIDAK. Menurutnya, tertundanya rencana pembangunan pelabuhan itu disebabkan lambatnya Bupati Bekasi saat ini untuk menentukan kebijakannya.

Padahal, kata dia, dengan terwujudnya pembangunan pelabuhan Bekasi itu akan menguntungkan masyarakat dan pemerintah daerah. Dia menilai, Bupati Bekasi enggan melanjutkan mega proyek tersebut yang sudah jelas-jelas akan menguntungkan semua pihak.

“Sejak menjabat sebagai Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin belum memenuhi janji-janji politiknya, seperti halnya mensejahterakan rakyatnya.Sejak dirinya menjabat sebagai Bupati, kegiatan rencana pembangunan pelabuhan tersebut jelas terhenti,” tandasnya. (and)

Izin Masih Diproses.....

Sambungan dari hal 1 Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT). Jika sudah dikeluarkan, pemohon baru dapat melaksanakan pembangunan," ujar Koordinator LSM Gerakan Aspirasi Rakyat Demokrasi (Garda) Bekasi 1 RI, Suyana, kemarin.

Akan tetapi, kata Suyana, yang terjadi di lapangan, banyak pembangunan yang sudah dilaksanakan, namun permohonan IMB belum selesai diproses.

"Pemilik bangunan sudah melaksanakan pembangunan, padahal IMB belum dikeluarkan pihak BPPT. Ada pula izin masih diproses, bangunan sudah selesai dikerjakan," paparnya.

Menurut dia, kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) mengizinkan pelaksanaan pembangunan yang IMB nya sedang dalam proses, dimanfaatkan oknum pejabat satuan kerja perangkat dinas (SKPD) yang berwenang mengeluarkan rekomendasi teknis.

Suyana mencontohkan, plang papan IMB yang sering ditempel di lokasi pembangunan walaupun permohonan izin belum dikeluarkan. Hal itu juga sering

diklaim pemilik bangunan sebagai legalitas yang dikeluarkan pemerintah daerah.

"Walaupun tanpa dilengkapi nomor registrasi, plang papan IMB itu tetap ditempel di lokasi pembangunan. Disebut-sebut plang papan IMB itu dikeluarkan oknum pejabat," bebernya.

Padahal, lanjut Suyana, berdasarkan aturan, plang papan IMB itu dikeluarkan pihak BPPT Kota Bekasi, jika proses permohonan izinnya sudah dikeluarkan.

"Sesuai hasil investigasi lembaga kami, plang papan IMB itu harusnya dikeluarkan BPPT dengan dilengkapi nomor registrasi. Namun di lapangan diketahui, plang papan IMB tanpa nomor registrasi tidak pernah dikeluarkan BPPT," tuturnya.

LSM Garda Bekasi 1 RI, tambah Suyana, mensinyalir plang papan IMB tanpa nomor registrasi yang marak beredar di lokasi pembangunan itu dikeluarkan oknum pejabat Dinas Tata Kota (Distako) Bekasi."Kami menduga plang papan IMB itu dikeluarkan oknum Distako sebagai bentuk backing sejumlah pembangunan yang belum dilengkapi IMB," pungkasnya. (ars)

Dewan Tak Dikirim.....

Sambungan dari hal 1 Semua kegiatan pembangunan, baik kegiatan bersifat belanja langsung, belanja modal maupun belanja rutin menjadi tersendat.

Demikian pula dialami para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Selain terkena sangsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan ditundanya gaji 106 anggota dewan. Ada hal lucu dan unik ternyata para anggota DPRD DKI sudah seminggu ini tidak mendapat jatah air minum berupa air mineral dalam kemasan galon.

Hasil pengamatan KORAN SIDAK di seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta, sudah seminggu ini tidak dikirim air minum, yang biasanya berupa galon yang disediakan pihak Sekretariat

DPRD DKI Jakarta, yang biasa menangani dan melayani semua keperluan anggota dewan.

Beberapa staf yang dihubungi KORAN SIDAK mengatakan, sudah seminggu ini fraksi kosong air minum.

“Coba anda lihat galon tidak ada airnya, sampai sekarang belum dikirim dari bagian umum (Sekretariat DPRD DKI), hal hasil anggota dewan beli sendiri untuk ditaruh di ruangan sendiri,” ujarnya seraya meminta namanya tidak ditulis.

Namun ada juga yang menduga kalau tidak tersedianya air minum lantaran dari pihak distributor memang tidak mengirimkan air minum galon, karena belum dibayar alias ada tunggakan dari pihak Sekretariat DPRD DKI. Ini semua dampak dari perseteruan antara Ahok dan DPRD DKI yang berakibat keterlambatan APBD DKI 2015. (nir)

Disparbudpora Gandeng Pengusaha Hotel Sambungan dari hal 1 budpora Kabupaten Bekasi dalam menata dan meningkatkan sektor pariwisata. Jadi tidak ada intervensi terhadap agenda kerja PHRI Kabupaten Bekasi,” bebernya.

Menurut Agus, lembaga PHRI merupakan organisasi bisnis di bawah pembinaan Disparbudpora. “Artinya,

siapapun Ketua PHRI Kabupaten Bekasi, harus bisa bekerjasama dalam memajukan kepariwisataan,” katanya.

Sementara itu, sosialisasi yang digelar 6 April lalu yang diikuti puluhan pemilik dan manajemen hotel di aula Disparbupora, dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah.

Menyikapi hal itu, Koordinator Investigasi LSM Gerakan Aspirasi Rakyat

Demokrasi (Garda) Bekasi 1 RI, Suyana mengatakan, tudingan tersebut tidak beralasan dan sangat gegabah.

“Kalau dianggap intervensi, itu tidak berdasar. Sebab, Disparbudpora memiliki kewenangan di dalam membina dan mensosialisasikan program kepada pemilik dan manajemen hotel,” katanya.

Suyana menjelaskan, sosialisasi

yang dilakukan Disparbudpora pada 6 April 2015 lalu itu sangat penting dilakukan untuk menyamakan visi misi dan program untuk menata dan meningkatkan sektor pariwisata.

“Penataan dan peningkatan sektor pariwisata itu menjadi tugas dan tanggungjawab kepala Disparbudpora. Jadi sosialisasi itu sangat penting,” jelasnya.

Suyana berharap, elemen mas-

yarakat Kabupaten Bekasi mendukung program yang akan dilaksanakan Disparbudpora dengan menggandeng para pemilik dan manajemen hotel.

“Kita lihat dan dukung semua program yang akan dilaksanakan. Bagaimana sektor pariwisata Kabupaten Bekasi bisa maju kalau program yang baru disosialisasikan dianggap sebagai bentuk intervensi,” pungkasnya. (ars)

16 EDISI 52 / TAHUN III

13 April 2015 - 19 April 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Mengucapkan

dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin

H. Rohim Mintareja, S.Sos

Bupati

Wakil Bupati

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi

Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi

Mengucapkan

Selamat

Selamat

Atas Terbitnya y Kembali

Atas Terbitnya y Kembali

Mengucapkan

Sukses

&

Abdul Rasyad IS Ketua

Sukses

&

H. Peno Suyatno, SH, MM. Kepala Bagian