Koran SIDAK edisi 51

EDISI 51 TAHUN III

6 April 2015 - 12 April 2015 16 Halaman

Info Kawasan Pondok Gede

Hal 3 | Berita Utama

Hal 12 | Cikarang

APBD DKI 2015 Dikritik Kemendagri, Dilarang Pakai Pergub

Elpiji Tiga Kilogram Langka di Wilayah Penghasil Migas

Hal 7 |

Asal Mula Nama Pondok Gede Terdaftar di Dewan Pers Indonesia

Rp. 4000

Aktual Tanpa Rekayasa

Meski Penghasil Migas

Tak Mampu Bayar PBB

10 Ribu Hektar Lahan Pertanian Kekeringan C I K P US KO RANSIDAK – Ma sya ra k a t petani di lima wilayah yang berada di bagian utara Kabupaten Bekasi, seperti Kecamatan Sukatani, Sukawangi, Sukakar ya, Cabang Bungin, dan Muara GemH. Khairan bong mengeluh, lantaran areal pertanian mereka kekurangan air.

Pasalnya saat KORAN SIDAK melintas di wilayah tersebut, ada sekitar 10 ribu hektar sawah yang setiap musim selalu kekurangan air. ke Hal 15

Masyarakat Utara Kabupaten

TERMISKIN DI BEKASI

CIKARANG KORAN SIDAKWilayah utara Kabupaten Bekasi di antaranya Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Cabang Bungin, Kecamatan Tarumajaya, dan Kecamatan Babelan merupakan wilayah penghasil minyak dan gas (Migas), namun tanah yang dipijak oleh masyarakat sekitar realitanya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

PASALNYA, tanah mereka yang kaya akan migas saat ini hanya menjadi pemanfaatan para kapitalisme yang terus meraup keuntungan tanpa mempedulikan keadaan

masyarakat sekitar.

Hal itu semua dikatakan Ketua Umum Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Bekasi (KAPEMASI) periode 2008 Ridwanullah, kepada Koran Sidak, kemarin.

Alfamart Diduga Lecehkan Karyawan BOGOR KORAN SIDAK- HA salah satu karyawan paruh waktu di toko waralaba Alfamart yang terletak di bilangan Cibinong, Bogor, Jawa Barat diduga mendapat perlakuan semena-mena oleh atasannya, selama bekerja Maret 2015 oleh manajer toko MS. Hal itu dialami HA, ketika setiap kali hendak istirahat dan shalat diawasi gerak geriknya, cenderung refresif membatasi waktu istirahat, dia dipaksa bekerja melebihi 8 jam sesuai Undang-undang Tenaga Kerja.

Bahkan, kata HA, suatu waktu dirinya sedang sakit dipaksa harus masuk kerja.

Dan itu berulang kali terjadi, sehingga membuat HA tidak betah kerja.

Ditambah lagi, gaji HA terlambat diterima, lantaran belum membuka rekening sesuai yang diwajibkan ke Hal 15

�Wilayah utara Kabupaten Bekasi merupakan wilayah berpotensi sebagai penghasil migas. Bahkan suplai energy dari PT Bina bangun Wibawa Mukti (BBWM) yang dulunya dipegang PT ODIRA, menguasai 56 persen suplai energi di Jabodetabek. Ini kan ironis, tanahnya dikerat, tapi rakyatnya melarat,� ungkapnya dengan nada kesal Menurut data yang di dapat KAPEMASI, empat kecamatan yang tergolong memiliki keluarga miskin di Kabupaten Bekasi adalah Kecamatan Babelan terdapat 16.000 keluarga, Kecamatan Tarumajaya 10.000 keluarga, Keke Hal 15

Atasi Banjir di Kranji

Pemkot Gelontorkan Rp 2 M BEKASI KORAN SIDAK-Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan menggelontorkan dana bantuan sebesar Rp 2 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bekasi 2015 untuk normalisasi saluran dan turap Kali Bringin yang terletak di Kelurahan Kranji, Bekasi Barat.

Lurah Kranji, Heryadi Hasyim mengatakan, dengan adanya bantuan tersebut bisa menjadi solusi bagi warganya, karena selama ini wilayahnya selalu banjir, meski hu-

jan hanya beberapa jam saja.

"Dengan adanya normalisasi dan turap Kali Bringin, setidaknya bisa mengurangi volume debit air banjir, sehingga warga bisa sedikit lega," ujarnya.

Heryadi mengatakan, banjir yang kerap terjadi di wilayahnya sudah terbiasa, karena wilayahnya memang rendah dan menjadi lahan resapan air. "Tak heran kalau setiap hujan pasti di beberapa titik di wilayah ini banjir," jelasnya.

Dirinya bersyukur, karena

Jembatan Cipamingkis yang terletak di Kecamatan Cibarusah penghubung tiga desa.

Jembatan Cipamingkis Terancam Ambruk CIBARUSAH KORAN SIDAK-Dampak hujan beberapa waktu lalu, mengakibatkan arus air Sungai Cipamingkis sangat tinggi, sehingga Jembatan Cipamingkis

yang terletak di Kecamatan Cibarusah penghubung tiga desa di antaranya Desa Sirnajati, Desa Ridomanah dan ke Hal 15

Rugikan Masyarakat

Pemkot Bekasi Dinilai Inkonsistensi Laksanakan Perda No 13/2011 BEKASI KORAN SIDAK-Dengan dibukanya akses Jalan Tol Lingkar Luar (JORR) ruas Jatiasih-Cikunir membuka kawasan sekitarnya, terutama Kecamatan Jatiasih dan Jatisampurna, yang awalnya relatif terisolir menjadi kawasan terbuka dan strategis sekaligus prospektif untuk pengembangan kawasan perumahan, permukiman dan ak-

tivitas ekonomi dan bisnis lainnya.

Maka, tidak heran harga tanah di kawasan tersebut melesat dan melambung tinggi mencapai Rp 1 juta-Rp 3 juta permeter persegi.

Seiring dengan itu, dalam rangka menyesuaikan perkembangan wilayah Kota, dilakukan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi 2011-2031

yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No 13 tahun 2011, antara lain menetapkan kawasan Kecamatan Jatiasih dan Jatisampurna menjadi alternatif kawasan permukiman. Begitu pula, perbankan membuka lebar fasilitas kredit perumahan rakyat (KPR).

Gayung bersambut, kaum pemodal di bidang property ber-

lomba menanamkan modalnya di kawasan tersebut. Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tidak mau ketinggalan, gencar melakukan ekpose Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), dengan mengundang para investor, seolah merayu untuk menanamkan modalnya di wilayah Pemkot Bekasi.

Salah satu yang disukai pengembang adalah membangun perumahan type Cluster, yang secara spesifik lebih menguntungkan karena memiliki daya beli dari golongan kelas menengah atas. Selanjutnya diharapkan terjadi dampak turunan ekonomi yang dapat mendongkrak perekonomian suatu wilayah (mulke Hal 15

2

EDISI 51 / TAHUN III

OPINI

NILAI PERBUATAN BAIK

Pengantar

Redaksi

Ukuran kualitas iman seseorang sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur’an adalah: ahsanu ‘amalan bukan aktsaru ‘amalan (yang terbaik perbuatannya/bersifat kualitatif, bukan yang terbanyak perbuatannya/bersifat kuantitatif),

Penulis Noor Fatah

Salam Koran Sidak...

ALHAMDULILLAH, serangkaian perjalanan panjang telah dilalui, akhirnya terbit kembali Koran Sidak disertai info kawasan Pondok Gede di hadapan Anda, yang Kami harapkan dapat menjadi media yang dicari masyarakat, karena memberi informasi, edukasi, kontrol sosial, entertainmen dan sebagai lembaga bisnis ekonomi yang terbit seminggu sekali.

Mengangkat potensi dengan bermacam masalah yang melilit, ibarat dua sisi dalam satu mata uang; keberhasilan di satu sisi menimbulkan kurang berhasil di sisi lain. Hal inilah yang semestinya kita selalu harus tidak puas dengan kondisi kini (keluar dari perangkap confort zone).

Apalagi seringkali kita terjebak dengan rutinitas yang mungkin kita anggap sudah semuanya, padahal baru sebagian kecil. Bahkan boleh jadi, jalan di tempat atau malah mundur ke belakang.

Oleh karena itu, perlu dan penting menciptakan terobosan baru melalui berfikir out of the box, guna mendapatkan ide-ide cemerlang yang dapat merubah masalah menjadi peluang selanjutnya merealisasikannya menjadi kenyataan (analisa SWOT).

Nah semoga kehadiran surat kabar ini bisa menghantarkannya.

Edisi reinkarnasi Koran Sidak kali ini, kami sertakan info ekonomi dan bisnis dengan mengangkat salah satu pioner penggerak perekonomian, kawasan Pondok Gede yaitu Plaza Pondok Gede yang terletak di timur Jakarta, Kota Bekasi, dimana sukses mengembangkan dua Plaza (Plaza Pondok Gede 1 dan 2), dengan 600 Tenant, 16 bank, dan lembaga keuangan lainnya seperti Bank, BPR, Pegadaian, money changer, dan kantor Samsat (pelayanan satu atap STNK), Pos Giro; dilengkapi dengan areal parkir yang luas, tertib, aman dan nyaman serta didukung oleh lingkungan yang asri dan mushollah.

Di samping berita-berita aktual politik, iklan, promosi, pendidikan dan kesehatan, juga berita pemerintahan dan kemasyarakatan yang merupakan Bagian Wilayah Pelayanan (BWP) Pondok Gede meliputi 3 Kecamatan (Pondok Gede, Jatiasih, Pondok Melati) dan 11 Kelurahan (Kelurahan Jatiwaringin, Jatibening, Jatibening Baru, Jaticempaka, Jatimakmur di wilayah Kecamatan Pondok Gede; Kelurahan Jatikramat, Jatimekar, Jatiasih dan Jatirasa di sebagian wilayah Kecamatan Jatiasih; Kelurahan Jatirahayu dan Jatiwarna di wilayah sebagian Kecamatan Pondok Melati); Kawasan segitiga Pondok Gede dipenuhi para pedagang tradisional sayur-mayur, buah-buahan dan pedagang kebutuhan pokok sehari-hari lainnya yang memakai bahu jalan untuk berdagang mengakibatkan kemacetan disana sini; ditambah lagi, ketiadaan terminal bayangan Pondok Gede menyebabkan para pengemudi angkot ngetem seenaknya di sembarang tempat yang mengakibatkan kemacetan semakin akut di kawasan ini, sehingga terkesan Kawasan Pondok Gede biang kerok kemacetan dan ekornya kemana-mana.

Tak ada gading yang tak retak dalam penyajian berita, jauh dari kesempurnaan kritik dan saran menjadi asupan perbaikan, semoga kehadiran Koran Sidak menjadi alternatif referensi Anda dalam berkarya.***

Pemimpin Umum Koran Sidak BEGITU juga beberapa Hadist dalam kitab Hadist Sahih Buchari Muslim menyatakan bahwa iman itu ucapan yang disertai perbuatan dan iman itu kerap kali berubah-ubah, kadang bertambah kadang berkurang.

Dalam beberapa ayat Al-Qur’an, kata iman selalu berkorelasi dengan amal saleh, sehingga tidak mungkin orang beriman tidak melakukan amal saleh, termasuk tindak pidana korupsi. Allah SWT berfirman ‘’(tetapi) orangorang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya’’(QS.84:25).

Dalam ayat lain Allah SWT berjanji: ‘’Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh bagi mer-

eka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar’’(QS.85:11).

Kemudian dalam surat Wal Asri ayat 2-3 juga dinyatakan:’’Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan ….’.’

Kualitas iman seseorang bisa diukur, kadang bertambah dan bisa juga berkurang; karena iman bukan sekedar perkara niat atau nawaitu yang bersemayam didalam hati seseorang dan sulit diukur, melainkan kongkrit dan nyata terlihat dalam amal perbuatan baik atau muncul dalam bentuk akhlak terpuji atau perilaku yang mulia.

Wujud iman dalam perbuatan paling tidak mempunyai dua dimensi; dimensi pertama, melihat hubungan suatu perbuatan dengan pelaku, digerakan oleh faktor psikologis (niat); sementara dimensi kedua, melihat kegunaan suatu perbuatan dalam kehidupan manusia (manfaat). Karena itu pernyataan

bahwa ‘’segala sesuatu tergantung dari niatnya’,’ terkandung pula pengertian ‘’sesuatu yang bermanfaat belum tentu lahir dari niat yang suci murni’’. , niat yang suci selalu ingin berusaha mewujudkan ahsanu ‘amalan atau karya terbaik pasti bermanfaat.

Seyogianya kiprah kita di dalam kehidupan sehari-hari apapun profesi kita, jangan hanya melihat azas manfaat, tapi harus dilandasi oleh nawaitu (niat) yang tulus ikhlas.

Hanya dengan itu, kita akan terhindar dari perangkap mencari popularitas atau pencitraan (seolah-olah baik), dan motivasi-motivasi rendah lainnya yang bersifat artifisial dan materialistik. Iman dan amal saleh seperti yang disebutkan baik dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah bahwa: niat suatu perbuatan adalah ruh-nya, sementara ruh-nya amal saleh ialah ikhlas. Allah berfirman:’’Kepada-Nya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal saleh dinaikan-Nya QS.35:10) ***

Mendidik dengan Ikhlas Pangkal Keberhasilan GURU adalah sosok professional dan terhormat di mata siapapun. Maka guru harus benar-benar dapat digugu dan ditiru baik dalam ucapan, perbuatan maupun tingkah lakunya.

Guru professional (baca guru yang baik) (bukan hanya guru-guruan) tentunya memiliki niat yang baik, niat yang tulus ikhlas dalam menjalani profesinya. Tidak mengharapkan pujian, penghargaan, penghormatan, ketenaran dan sejenisnya. Di supervisi maupun tidak oleh kepala sekolah atau pengawas dan lainnya tetap konsisten melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi ) nya.

Sebagai guru professional tidak mengharapkan imbalan atau balasan yang lebih baik dan lebih bagus dari profesinya. Menjadi guru harus memiliki niat yang tulus ikhlas hanya karena Allah SWT semata.

Penulis Joko Winarto Kepala SDI As-Syaftiyah 02 Jatiwaringin Menjadi guru apabila tidak disertai dengan niat yang tulus ikhlas maka pekerjaannya hanya sebatas mendapatkan upah/ gaji/tunjangan guru (Sertifikasi) dari yang dikerjakannya tak ada imbalan selain itu.

Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW “Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya bagi seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya(HR Bukhori).

Niat yang tulus ikhlas sangatlah menentukan. Jika bekerja sebagai guru dilandasi dengan niat yang tulus ikhlas

maka Allah SWT akan memberikan dua imbalan yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akherat kelak. Ikhlas dalam menjalankan pekerjaan sebagai guru adalah landasan dari keberhasilan, Guru yang ikhlas tidak akan tersesat dan terperosok oleh bujuk rayu Iblis ataupun setan.

Akan tetapi guru yang tidak ikhlas tak kan dapat membuahkan kebaikan melainkan hanya akan merugikan dan menyesatkan diri sendiri. Karena suatu saat kedoknya akan terbongkar gara-gara pekerjaannya tidak dilandasi dengan keikhlasan yag pada akhirnya kawan seperjuangan akan menjauhinya. Lain halnya dengan guru yang ikhlas ia akan mendapatkan simpati dari warga sekolah dan banyak kawan dalam pergaulan.*

Selamatkan Generasi dari Bahaya “ NARKOBA”

Tarif Iklan Full Colour 1 Halaman Cover Belakang Luar 1 Halaman Tengah 1/2 Halaman Cover Belakang Luar 1/2 Halaman Tengah 1/4 Halaman Cover Belakang Luar

Rp.5.000.000 Rp 4.000.000 Rp.2.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000

BW 1 Halaman Rp.2.000.000 1/2 Halaman Rp.1.000.000 1/4 Halaman Rp 750.000 1/8 Halaman Rp 500.000

BETAPA disayangkan atas hilangnya BNK Kota Bekasi yang mana bisa menjadi kegerakan demi menyelamatkan generasi bangsa khususnya di Kota Bekasi.

Maka dalam hal ini saya Thomas Prima atas nama Ketua GSJM Kota bekasi bersama Ketua Umum OKP P3B Kota/ kabupaten Bekasi, Indra Guru Roosmono akan berusaha keras untuk mendorong BNN hadir di Kota Bekasi demi tercip-

tanya penanggulangan dan penyuluhan bahaya narkoba agar generasi yang ada bisa bersama sama kita selamatkan, Bahkan bukan hanya BNN yang kami dorong, namun pihak aparatur kepolisian juga bisa bekerjasama memberantas para pengedar narkoba.

Kedepan kami sangat mengharapkan pemimpin yang sangat perduli dengan pencegahan bahaya narkoba, agar bisa disosialisasikan ke setiap sekolah yang ada di Kota Bekasi serta menciptakan kader kader muda atau pemilih pemula

yang mampu mencegah dari bahaya narkoba/narkotika.

Maka dalam hal ini saya yakin dan percaya bahwa saudara saya Indra Guru Roosmono, jika diizinkan dan dipercayakan oleh masyarakat Bekasi agar bisa menjadi figur yang mampu membawa Bekasi yang lebih kuat dalam arti kuat dalam mentalitas generasi muda yang hidup tanpa Narkoba, kuat dalam hal perekonomian masyarakat kecil. ***

PENDIRI : L. Budiarto, SE, PEMIMPIN UMUM/PERUSAHAAN : Noor Fattah, SE, DEWAN PENASEHAT : Aries Budiman, H. Obing Fachrudin, DEWAN PEMBINA : Drs. H. Tuftana, M.Si, Muhtada Sobirin, M.Pd, Suriyat, Deni KD, PENASEHAT HUKUM : Supandi, SH, MH, Julius T Simarmata, SH, MH, RM. Purwadi, SH, MH, LITBANG : Arief Rahman, Gunarko,Asep Setiawan, DESIGN GRAFIS : Angga Pratama

PENERBIT : PT Pancuran Pajajar Lima ALAMAT : Kav. H Ganda No 88, Bekasi, 17610

DEWAN REDAKSI : L. Budiarto, SE, Noor Fattah, SE, Andi Rahman, Hamdan Bhulle, PEMIMPIN REDAKSI : L. Budiarto, SE, REDAKTUR PELAKSANA : Andi Rahman, REDAKTUR : Hamdan Bhulle, Aris Muzakar, SEKRETARIS REDAKSI : Heni Dwi Astuti, KOORDINATOR LIPUTAN : Fajar Rochmatillah, STAF REDAKSI : Heri Mamesah, Karta Sasmita, Jaelani Arifin, Nirwan Hanafi, Neneng Mansyur, Heriyanto, Endang Kosasih, Sevtie Andini EB, REPORTER : Tio Hadibroto, M Soleh, Rahmat, Mulyadi, Said Saputra PERCETAKAN : PT Temprina Media Grafika (Isi di luar tanggungjawab percetakan), Email : koransidak@gmail.com, redaksi_koransidak@yahoo.com

EDISI 51 / TAHUN III

3

BERITA UTAMA

APBD DKI 2015 Dikritik Kemendagri, Dilarang Pakai Pergub JAKARTA KORAN SIDAK- Demi pembangunan dan kepentingan masyarakat Jakarta, berjalan tanpa harus tertunda lagi, Kementerian Dalam Negeri (Kewmendagri) RI mengundang Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk bertemu membahas rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015.

PERTEMUAN itu bertujuan untuk menyamakan persepsi antara eksekutif, legislatif dan Kemendagri terkait berbagai hal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2015.

Sebelum pertemuan, Ahok mengatakan, pihaknya ingin memangkas sejumlah anggaran yang tidak penting dan mengalihkan dananya untuk

kepentingan rakyat dan mengurangi kebocoran anggaran. Pagu APBD DKI Jakarta 2015 menggunakan pagu 2014 yang berjumlah Rp 72,9 triliun.

Hal itu terbukti saat Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek (Donny) berkali-kali mengkritik Ahok terkait rancangan Peraturan Gubernur (Pergub). Dia

menemukan sejumlah pos anggaran yang terlalu besar dan tidak tepat di gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta baru-baru ini .

Donny mengkritik pos anggaran belanja pegawai lebih besar dibandingkan untuk pembangunan infrastruktur publik. Padahal permasalahan ini sudah pernah dievaluasi dalam RAPBD DKI Jakarta 2015.

“Anggaran tahun ini Rp 19,02 triliun digunakan untuk belanja pegawai.

Ini sepertiga anggaran. Namun pada Rapergub bukannya berkurang malah makin naik,” tegas Donny.

Donny bahkan menyinggung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang lebih mengutamakan

pegawainya dibandingkan rakyat. Selain itu, anggaran pemasukan dari pajak hiburan masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan pengawasannya.

“Tolong dicermati betul apakah betul pajak hiburan cuma Rp 1 triliun? Pak Dewan tolonglah Pak Dewan ini fungsi Anda untuk mengawasi,” katanya kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Selanjutnya Kritik lain Donny kepada Pemprov DKI dalam Rapergub APBD 2015 ini adalah besarnya anggaran belanja jasa perkantoran yang mencapai Rp 4,1 triliun. Jumlah ini mengalahkan anggaran perbaikan dan perawatan infrastruktur jalan Rp 2,9 triliun. “Seharusnya turunkan anggaran untuk jasa perkantoran, besar-

kan untuk perbaikan jalan,” kata Donny.

Seharusnya, jika ingin tegas dalam efisiensi anggaran, maka anggaran perkantoran tersebut hanya bisa Rp 5,9 triliun. Padahal Basuki atau akrab disapa Ahok menganggarkan Rp 19,02 triliun.

“Apabila kami mau strict (ketat), Bapak hanya boleh menganggarkan belanja jasa pegawai ini sampai Rp 5,9 triliun,” ungkap Donnny menatap Ahok.

Rapergub yang diajukan Ahok diminta harus sesuai dengan visi misi pemerintah saat ini. Di mana Presiden Joko Widodo mengharapkan adanya penghematan pada setiap lini pemerintahan.

“Kami evaluasi efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta asas manfaatnya,” tutup Donny. (nir)

Sering Mutasi, Salah Satu Penghambat Raih WTP CIKARANG PUSAT - Keinginan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mewujudkan predikat laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sepertinya masih mendapatkan sejumlah ganjalan.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi Juhandi, , di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

“Padahal Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat bertekad mewujudkan mimpi meraih predikat WTP, tetapi ada saja ganjalannya,” ujar Juhandi.

Juhandi menjelaskan, setidaknya ada tiga faktor yang menjadi ganjalan Pemkab Bekasi untuk meraih predikat opini WTP, seperti seringnya dilakukan mutasi terhadap Kepala Dinas, administrasi yang masih berantakan bahkan yang terakhir Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai yang masih rendah dan tidak patuh terhadap kebijakan pimpinan.

Menurutnya, kalau dari sisi aset masih harus terus didata, apalagi umur Pemkab Bekasi sekarang sudah 64 tahun. Hal tersebut tentunya dilakukan secara perlahan karena yang namanya aset tiap tahun pasti ada penambahan yang dilakukan oleh SKPD. Juhandi menambahkan, saat ini jumlah aset yang dimiliki Pemkab Bekasi sangat banyak.

Kendati demikian, jumlah nilai nominal keseluruhan asetnya belum diketahui.

Pihaknya masih menunggu hasil audit yang kini masih berlangsung oleh Badan Pemeriksa

Jumlah aset yang dimiliki Pemkab Bekasi cukup banyak, apalagi tiap tahun bertambah jumlahnya yang dimiliki SKPD, berapa nominalnya kurang hapal betul,” Juhandi Kepala Dinas Aset Pemerintah Kabupaten Bekasi Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat atas laporan keuangan dan aset yang dimiliki Pemkab Bekasi, apakah bisa mewujudkan predikat WTP pada akhirnya.

“Jumlah aset yang dimiliki Pemkab Bekasi cukup banyak, apalagi tiap tahun bertambah jumlahnya yang dimiliki SKPD, berapa nominalnya kurang hapal betul,” ucap mantan Asda III ini.

Juhandi berharap, pencapaian predikat WTP dari BPK Jawa Barat bisa terwujud pada 2015 ini. Pemkab Bekasi sudah menjalankan instruksi yang direkomendasikan BPK, baik dari sisi kepemilikan aset, kemudian laporan keuangan sampai kepada penyusunan administrasi yang berstandarkan pada BPK RI. (and)

ilustrasi

Penilaian Adipura Kabupaten Bekasi Terkendala Sampah CIKPUS KORAN SIDAK- Sampah dan Kebersihan menjadi masalah utama soal penilain Adipura di Kabupaten Bekasi, sebab Dinas Terkait Adipura tak pernah serius menanganinya.

Kepala BPLH Kabupaten Bekasi M. A Supratman mengakui, kalau saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mendapatkan penilain daerah paling kotor kedua dari bawah kabupaten Purwakarta.

Dikatakan, pihaknya akan berupaya perlahan tapi pasti, setiap tahunnya predikat tersebut terus naik dalam hal perolehan Adipura. Sebenarnya Dinas BPLH, kata dia, hanyalah koordinator (leading sektor) dalam melaksanakan kegiatan Adipura. Oleh karenanya, pihaknya butuh koordinasi yang kuat dari seluruh jajaran instansi, sebab penilaiannya itu nantinya ada di pasar, sekolah, jalan dan lainnya.

“Saya ini atau BPLH memang koordinator terkait Adipura. Programnya memang di Kementrian Lingkungan Hidup (Kemen-LH), tapi dalam penilaiannya nanti, ada di titik- titik dinas lainnya,” ujar MA Suprat-

MA Supratman man kepada Koran Sidak di ruang kerjanya.

Diungkapkan, selama ini pihaknya sudah melakukan rapat-rapat koordinasi dengan dinas terkait untuk Adipura, terutama Dinas Kebersihan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM yang menjadi pantaun titik utama dalam hal penilaian.

Soal sampah, lanjut Supratman, rencana Dinas Kebersihan akan membakar sampahnya, sehingga mampu mengurangi sampah yang selama ini menjadi kendala dalam hal penilain Adipura.

“Selama ini, penilaian itu terkendala soal sampah yang saat ini di Kota Bekasi atau pun Kabupaten Bekasi masih dump-

ing atau ditutupi. Dan selama ini belum ada management yang baik dalam penanganan sampah, sehingga sebab itu penilain adipura kita menjadi merosot,” jelasnya.

Dia menambahkan, semua itu bukanlah kendala, untuk tetap optimis dalam peningkatan Adipura, dan hukumnya wajib dalam agama Islam untuk terus berusaha dan tidak boleh pesimis.

“Saat ini BPLH Kabupaten Bekasi memang koordinator dalam program Adipura, tapi dalam kewenangannya ada di dinas lainnya, kita butuh one stand up untuk merealisasikan semua ini,” paparnya.

Saat disinggung bahwa selama ini, beberapa instansi terkait penilain Adipura yang selalu saling menyalahkan, dirinya dengan tegas menyatakan, selama ini BPLH dan dinas lainnya yang menjadi titik utama penilaian tidak pernah saling menyalahkan.”Ya kalau kita masih lemah dan belum mencapai target yang diharapkan untuk Adipura tahun ini, nantinya kita harus lebih baik dari sekarang,” tandasnya.(and)

234 Hektar Lahan TPU, Hanya 10 Persen yang Bersertifikat CIKARANG PUSAT KORAN SIDAKKetua Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi, Aep Saeful Rohman, mengungkapkan, jika ratusan hektar lahan pemakaman milik pengembang perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, saat ini kondisinya

terbengkalai dan tidak terurus.

“Lahannya banyak yang masih berbentuk sawah, belum dipagar bahkan dari total 395 hektar yang harus dipenuhi oleh pengembang, saat ini sudah terpenuhi sebanyak 234 hektar, hanya saja baru 23 hektar lahan atau

sebanyak 10 persen yang saat ini sudah bersertifikat,” ujar Aep usai menggelar rapat bersama Dinas Tata Ruang dan Pemukiman dan Dinas Kebersihan.

Kedepan kata dia, Pemkab diminta lebih serius mengurus lahan tersebut agar bisa dimanfaatkan untuk kepentin-

gan warga. Sementara untuk penentuan lahan sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mana ada 16 titik lahan yang sudah ditetapakan sebagai lahan pemakaman.

“Lahah-lahan itu ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati. Tugas

pemerintah melakukan sertifikasi lahan bersangkutan dan memanfaatkannya untuk pemakaman. Satu hektar saja bisa menampung dua ribuan lebih jenazah.

Artinya kalau semua lahan bisa dimanfaatkan kita tidak kekurangan lahan pemakaman,” tegas Aep. (and)

4

EDISI 51 / TAHUN III

EDUKASI DPRD Akan Dorong Tambahan Anggaran RKB CIKPUS KORAN SIDAK- Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bekasi, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Suriyat, akan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi agar menambahkan anggaran untuk pembangunan maupun penambahan ruang kelas belajar (RKB).

“Pemkab Bekasi harus menambah anggaran pendidikan demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Bekasi bagi sekolah-sekolah yang masih kekurangan RKB,” kata Suriyat kepada Koran Sidak.

Menurut dia, masih banyak sekolah dasar negeri (SDN) yang masih membutuhkan penambahan RKB, karena muridnya sudah overload. Seperti di SDN Kebalen 02, SDN Kebalen 03, SDN Kebalen 04 dan SDN lainnya di wilayah Kabupaten Bekasi.

Dia mengakui, di SDN Kebalen 02, masih ada murid yang mengikuti proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan menggunakan sarana ibadah di sekolah tersebut.

“Coba bayangkan, murid di SDN tersebut, menggunakan KBM di sarana ibadah. Itu kan sudah tidak baik.

Bagaimana dapat memajukan pengetahuan peserta didik, kalau proses KBM bukan di kelas?” tandasnya.

Lebih jauh dijelaskan, dirinya sangat miris ketika mengetahui kurangnya RKB di SDN Kebalen 03, yang memiliki murid sebanyak 987 orang dan hanya memiliki 10 RKB. “Itu kan luar biasa, pihak sekolah bisa mengatur 24 rombongan belajar (Rombel) hanya dengan memiliki 10 RKB,” paparnya.

Untuk itu, pihaknya akan mengusulkan kepada Pemkab Bekasi dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik), agar pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mendatang, menambahkan anggaran pendidikan untuk pembangunan maupun penambahan RKB di setiap sekolah yang muridnya sudah overload. (bud)

Siswa SMAN 2 Meriahkan HUT ke 32 BEKASI KORAN SIDAK- Demi memeriahkan hari ulang tahun (HUT) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Kota Bekasi yang ke-32, para siswa dan siswi SMAN tersebut merayakannya dengan membuat tumpeng, Rabu (2/4) lalu.

Selain itu, para siswa juga berinisiatif mengenakan pakaian busana dari berbagai daerah, tempat para siswa tersebut berasal. “Ya kami sengaja mengenakan busana daerah untuk memeriahkan acara HUT SMAN 2 Kota Bekasi ini, sekaligus membuat tumpeng dari masing-masing kelas,” terang salah satu siswa kepada Koran Sidak.

Namun, sayangnya kemeriahan HUT SMAN 2 Kota Bekasi tersebut tidak dihadiri kepala sekolah. “Memang kepala sekolah tidak ada,” ujar siswa yang enggan menyebut namanya.

Ternyata memang benar, Kepala SMAN 2 Kota Bekasi itu tidak menghadir HUT SMAN 2 Kota Bekasi yang dipimpinnya. Ketika hendak ditemui, Kepala SMAN 2 Kota Bekasi tidak berada di ruang kerjanya. Menurut informasi, kepala sekolah tersebut sedang tugas ke luar daerah yakni sedang berada di Bandung. (her)

Tampilkan Kesenian Topeng Bekasi dan Aziz Gagap

Diskominfo Sosialisasi Pembangunan di SMAN 5 Tamsel TAMSEL, KORAN SIDAKDinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bekasi melakukan sosialisasi hasil pembangunan Kabupaten Bekasi melalui media pertunjukan rakyat dengan kesenian tari topeng Bekasi tahun 2015, di halaman sekolah menengah atas negeri (SMAN) 5, Tambun Selatan (Tamsel), Kamis (2/4).

HADIR Kepala Diskominfo Kabupaten Bekasi, Drs. Hudaya M.Si, Kepala SMAN 5 Tambun Selatan, para Wakil Kepala Sekolah dan guru. Para siswa dan guru SMAN 5 Tambun Selatan sangat mengapresiasi acara tersebut.

Karena acara yang menampilkan group musik topeng betawi “Kacrit Jatimulya” yang di pimpin Syamsudin Kacrit dan menghadirkan pelawak ternama Azis Gagap itu dapat meningkatkan semangat dan rasa peduli terhadap kearifan seni dan budaya lokal khususnya kesenian kabupaten Bekasi.

Menurut Ketua Pelaksana, Ade Komarudin, kegiatan tersebut merupakan sosialisasi tentang infomasi hasil-hasil pembangunan Kabupaten Bekasi serta melestarikan kesenian dan kebudayaan Bekasi, yang diharapkan agar generasi muda bisa terhindar dari jeratan narkotika.

Kepala Diskominfo, Hudaya, Kepala SMAN 5 Tambun Selatan dan para guru dengan senyum malu (dikerjain) oleh ulah Aziz Gagap, sehingga mengundang tawa seluruh hadirin

“Kegiatan ini adalah sosialisasi hasil pembangunan dalam rangka melestarikan seni budaya Kabupaten Bekasi. Dengan adanya sosialisasi ini kami berharap bisa menyelamatkan generasi muda khususnya Pelajar,” tuturnya.

Seksi Kelembagaan Komunikasi, Erwindo kepada Koran Sidak mengatakan, kegiatan ini akan berkesinambungan ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan informasi seni budaya Kabupaten Bekasi yang dianggap semakin tersisihkan.

“Acara ini kami gelar untuk mensosialisasikan informasi seni budaya, dan nanti rencananya akan dilakukan

di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Selain pertunjukan topeng, ada juga pagelaran teaterikal bertema ‘Karawang Bekasi’ dari sanggar seni Panca Generasi Pelestari Kesenian (Panca Gaplek) di bawah binaan Pemuda Panca Marga (PPM) kabupaten Bekasi.

Sementara itu, Kepala Diskominfo, Hudaya, Kepala SMAN 5 Tambun Selatan dan para guru dengan senyum malu (dikerjain) oleh ulah Aziz Gagap, sehingga mengundang tawa seluruh hadirin. Namun tak ingin kalah, Hudaya pun membalas dengan lawakan khas dirinya.

Kepada Koran Sidak, Hudaya

mengatakan, kegiatan yang dikemas melalui media tradisional itu mendapat dua hasil, antara menginformasikan dan juga bisa menghibur.

Karena kata dia, banyak generasi muda yang belum memahami seni budaya tradisional dan sekaligus suguhan hiburan daerah.

“Acara ini disusun untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang seni dan budaya. Kenapa kami memilih sekolah, karena generasi muda banyak yang belum banyak paham seni budaya lokal Kabupaten Bekasi. Selain itu, kami harapkan bisa untuk menghibur pelajar,” pungkasnya. (bud)

SDN Cibarusah Kota 02 Minim Fasilitas Orangtua Siswa Sering Protes CIBARUSAH KORAN SIDAK- Keberadaan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cibarusah Kota 02 yang berlokasi di wilayah Desa Cibarusah Kota, minim infrastruktur maupun sarana prasarana. SDN yang merupakan sekolah inti di Kecamatan Cibarusah itu tanpa pagar dan halaman sekolah yang tidak terpasang paving blok, yang mengakibatkan becek dan licin.

Selain itu, tidak memiliki pagar pembatas keliling untuk pengamanan halaman sekolah, sehingga para orangtua siswa merasa khawatir terhadap anaknya, lantaran lokasi sekolah dekat dengan jalan raya.

Bahkan pengadaan toilet hanya 5 unit, sementara idealnya dalam jumlah siswa sebanyak 991 siswa, seyogianya tersedia sebanyak 10 unit.

Eman, salah satu orangtua siswa mengatakan, pembangunan pagar sekolah salah satu pengamanan yang efektif, termasuk untuk keamanan asset atau sejumlah fasilitas sekolah dari aksi pencurian. Diharapkan, untuk menjaga keselamatan para murid SDN Cibarusah 02. Dia berharap, agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi memperhatikan pengamanan dan diperlukan adanya pembatas pagar untuk keselamatan siswa-siswi.

Pihak SDN Cibarusah Kota 02, Tolip S.Pd mengatakan, dirinya telah mengajukan permohonan bantuan melalui proposal ke Kepala Disdik Kabupaten Bekasi pada 14 September

2014 lalu. Namun, kata dia, hingga sekarang masih belum ada jawaban.

Diakui, pihak sekolah kerap seringkali mendapat protes dari orangtua siswa, seputar fasilitas sekolah yang kurang memadai seperti jumlah toilet yang kurang, halaman yang becek serta licin, sehingga mengganggu aktivitas upacara siswa.

Menurut dia, saat ini perlu adanya pemasangan vaping blok untuk halaman sekolah dan pembangunan pagar. Bahkan, kata dia, ada orangtua siswa yang protes keras ke sekolah gara-gara anaknya keluar sekolah sampai ke jalanan pada jam istirahat. “Makanya pembangunan pagar ini kami rasa cukup penting,” kata dia.

Selain itu, lanjutnya, SDN Cibarusah Kota 02 memiliki murid sebanyak 991 siswa yang terbagi dalam 23 rombongan belajar yaitu kelas 1 dan 2, masing-masing 4 rombel, kelas 3-6 masing-masing 4 rombel, guru dan tenaga pendidik 31 orang .

Sedangkan fasilitas yang ada, ruang kelas belajar (RKB) 15 ruang, ruang komputer , tempat parkir guru, tempat parkir tamu, tempat dagang masyarakat dan tempat pembuangan sampah sementara, taman, dan halaman yang cukup luas, berfungsi untuk kegiatan siswa. Dirinya berharap agar Disdik Kabupaten Bekasi secepatnya merespon usulan yang telah dikeluhkan, terhadap fasilitas yang minim di SDN Cbarusah Kota 02. (edg)

Syaherallayali, SE Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi dari Partai Hanura

EDISI 51 / TAHUN III

5

BEKASI

Dishub Rekayasa Lalu Lintas di Kota Bekasi BEKASI KORAN SIDAK- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan di antaranya Jalan Ahmad Yani dan Jalan Hasibuan.

“KAMI akan merekayasa lalu lintas jalan di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Hasibuan.

Dari Jalan Ahmad Yani keluar tol Bekasi Barat ke arah Jalan Hasibuan tidak boleh langsung,” terang Kepala Dishub Kota Bekasi, Drs. Supandi Budiman, M.Si kepada Koran Sidak belum lama ini.

Dikatakan, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi tentang berlalu lintas di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Mengenai banyaknya bahu jalan yang dijadikan lahan parkir, Supandi mengatakan bahwa bahu jalan tidak diperbolehkan dijadikan lahan parkir.

Menurut dia, adalah 98 titik yang bisa dijadikan lahan parkir di Kota Bekasi dan sudah menjadi kawasan tertib lalu lintas seperti di Stasiun Bekasi dan Bank Jabar Banten (BJB).

Namun kata dia, lahan parkir di Kota Bekasi sudah ada yang dikelola piohak ketiga, sehingga tidak bisa dipungut oleh pihaknya.

Dia menambahkan, pihaknya juga

sudah memanggil pihak Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) untuk menertibkan lahan parkir liar yang ada di Kota Bekasi agar bisa dikelola pihak ketiga.

“Lahan parkir yang sudah diberikan izin untuk dikelola pihak ketiga sejak 2012, bukan retribusi tapi sudah menjadi pajak daerah,” ujarnya.

Dirinya mengakui, pihaknya tidak bisa menerapkan sistem seperti di DKI Jakarta, hanya menyesuaikan dengan kondisi di Kota Bekasi. Disinggung masih banyaknya parkir liar di Kota Bekasi, dia mengatakan, pihaknya sudah menertiobkan kendaraan yang parkir sembarangan.

Bahkan pihaknya sudah pernah menggembok kendaraan yang parkir di depan rumah sakit (RS) Mitra Keluarga.

“Pernah ada pejabat dari Jakarta yang memarkir kendaraannya di depan RS Mitra Keluarga yang sudah ada larangan parkir digembok. Kalau memang itu salah, ya kita tindak dan kita gembok,” pungkasnya. (her)

ILUSTRASI

DPRD Dukung Program Pemerintah Kota Bekasi BEKASI KORAN SIDAK- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dari Partai Hanura, Lumban Toruan mengatakan, pihaknya sangat mendukung kinerja Wali Kota Bekasi dan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait program, visi dan misi Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

“Ya kami sangat mendukung program Wali Kota Bekasi dan SKPD,” ujar Lumban Toruan beberapa waktu lalu.

Visi dan misi Pemkot Bekasi yang

akan dilakukan secara bertahap itu, kata dia, akan didukung penuh oleh pihaknya. Apalagi, sambung anggota Komisi D ini, saat ini adalah tahun pelayanan, sehingga Pemkot Bekasi harus mendekatkan diri untuk peningkatan pelayanan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Bahkan lanjut dia, dirinya menyadari bahwa Kota Bekasi merupakan kota yang dianggap kotor dan selalu menimbulkan kemacetan di sana-sini.

Lumban Toruan Namun harus berbuat agar Kota Bekasi menjadi lebih baik lagi.

“Meski dicemooh, harus bangkit

untuk menjadikan Kota Bekasi yang ramah lingkungan dan menjadi percontohan untuk Kota lainnya. Kami akan mendukung hal itu, bukan hanya sekedar wacana dan sudah dimasukkan anggarannya di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” paparnya.

Namun mengenai anggarannya dirinya mengaku belum mengetahuinya.

“Kota Bekasi kedepan harus bebas macet dan banjir. Di samping adanya badan air, perlu juga folder yang menampung

sementara air hujan, sehingga tidak langsung ke sungai,” jelasnya.

Sedangkan mengenai ruang terbuka hijau, sambung dia, saat ini sudah lebih 10 %. Seharusnya kan 30 persen, mungkin ada kendala dimana fasos yang termasuk bangunan liar yang ada tidak mematuhi aturan.

“Saya berpesan agar Pemkot Bekasi, seluruh manajemen dan staff bersatu padu untuk membangun Kota Bekasi agar lebih baik,” pungkasnya. (her)

Pemkot Harapkan Kisruh APBD DKI Cepat Selesai BEKASI KORAN SIDAK-Kekisruhan yang terjadi pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2015, ternyata membuat pemerintah daerah sekitar Ibukota harap-harap cemas, termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, yang khawatir tidak mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, ada beberapa dampak

akibat kisruh APBD DKI 2015, di antaranya pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang. Sebab aktivitas buang sampah di TPST akan terganggu apabila biaya kompensasi sampah kepada warga Kota Bekasi sebesar Rp 40 miliar tidak terbayar oleh DKI Jakarta. ”Dampaknya sangat banyak, sebab kebijakan anggaran DKI berhubungan dengan kepentingan sejumlah wilayah di sekitarnya,” katan-

ya, seraya menjelaskan, Kota Bekasi juga tengah menunggu dana hibah DKI sebesar Rp 200 miliar.

Dana hibah tersebut untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, seperti jalan, saluran air, dan fasilitas publik lainnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji menambahkan, jika kisruh itu tetap berlanjut, maka dana hibah untuk daerah

mitra di sekitar DKI Jakarta pada 2015 ini bisa saja tidak ada. ”Kami sangat berharap dengan adanya bantuan hibah dari DKI Jakarta,” tambahnya.

Bantuan hibah itu, lanjutnya, memang sangat diperlukan Kota Bekasi untuk membangun infrastruktur di wilayah perbatasan dengan DKI Jakarta.

Salah satunya pembangunan lanjutan sisi selatan Kalimalang di Jalan KH Noer Alie hingga perbatasan DKI Jakarta di

Sumber Arta sebesar Rp 60 miliar.

Selain itu, katanya, pembangunan lanjutan jalan penunjang jembatan Tol Bekasi Timur Rp 30 miliar, pembangunan jembatan dan jalan Bojong Menteng Rp 8,9 miliar dan pembangunan jalan lingkar utara Rp 25 miliar.”Dana hibah dari DKI Jakarta itu sangat kami butuhkan, kami berharap kisruh APBD DKI Jakarta sudah selesai,” tukasnya. (sdn/fat)

6

EDISI 51 / TAHUN III

MEGAPOLITAN 29 Taman Baru Bakal Dibangun di Jakarta

ILUSTRASI

2015, 17 Raperda Dibahas DPRD DKI Jakarta JAKARTA KORAN SIDAK-Direncanakan, sesuai dengan Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2015 tentang Pogram Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Tahun 2015, Badan Legislasi Daerah (Balegda) memprogramkan membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) sebanyak 17 (tujuh belas) buah.

Hotma, untuk bulan Agustus-Desember 2015 Raperda yang akan dibahas adalah Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah, Raperda tentang APBD Tahun

Ketujuhbelas Raperda yang akan dibahas 1

HAL tersebut dikatakan Wakil Ketua Balegda Merry Hotma, SH saat memberikan keterangan pers di depan wartawan di DPRD DKI Jakarta belum lama ini.

Pembahasan tersebut dibagi dalam beberapa tahap. Untuk bulan FebruariMei 2015, Raperda yang akan dibahas adalah Raperda tentang Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya Betawi, Revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura, Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi DKI Jakarta.

Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, Revisi Perda Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penye-

lenggaraan Beasiswa Daerah, Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2014, dan Raperda tentang Keolahragaan dan Kepemudaan.

Ditambahkan Merry Hotma, tahap selanjutnya yaitu Mei-Agustus 2015 membahas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Raperda tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Revisi Perda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah, Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Raperda tentang Ruang Bawah Tanah.

Lebih lanjut dikatakan Merry

Anggaran 2016, Raperda tentang Pemanfaatan Ruang Udara, Raperda tentang Pemanfaatan Ruang Udara, dan Raperda tentang Kenyamanan Fasilitas Publik Untuk Perempuan. (nir)

2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2014 Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2016.

Raperda tentang Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya Betawi.

Revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura.

Raperda tentang Ruang Bawah Tanah.

Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Revisi Perda Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Beasiswa Daerah.

Raperda tentang Kenyamanan Fasilitas Publik Untuk Perempuan.

Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah.

Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.

Raperda tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi DKI Jakarta.

Revisi Perda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

Raperda tentang Keolahragaan dan Kepemudaan.

Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta.

Raperda tentang Pemanfaatan Ruang Udara.

Kedepan Ahok Dilarang Pakai Pergub Untuk APBD JAKARTA KORAN SIDAK- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah mengancam akan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengesahkan APBD DKI Jakarta hingga 2017. Hal ini disebabkan Ahok tidak ingin ada anggaran siluman masuk

selama masa kepemimpinannya.

Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek menolak jika Ahok menggunakan Pergub. Sebab, keputusan penggunaan Pergub tidak berada padanya.

"Pak Gubernur kemarin bilang kalau ini (APBD DKI Jakarta 2015) Pergub, maka 2016 Pergub dan selanjutnya Pergub. Saya bilang 'no'. Jujur saya bilang," ungkapnya.

Donny mengatakan, Kemendagri mengharapkan pembahasan antara

eksekutif dan legislatif dapat berjalan dengan baik. Terlebih keputusan untuk menggunakan Pergub bukan merupakan atas Ahok melainkan undang-undang. "Pergub 2016 bergantung pada seberapa besar KUAPPAS-nya," tutup Donny. (nir)

JAKARTA KORAN SIDAK-Agar memenuhi target 30 % Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Ibukota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah RTH. Untuk itu direncanakan 29 taman baru akan dibantu, dengan luas lahan yang akan dibangun mencapai 10 hektar.

Lahan tersebut telah dibebaskan pada 2014, sedangkan anggaran pembangunannya mencapai Rp 56,6 miliar.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Nandar Sunandar.

Ditambahkannya, pembangunan taman akan dilakukan setelah anggaran bisa digunakan. Karena, kata dia, lahan sudah tersedia, sehingga bisa langsung ditata. “ Tahun ini ada 29 titik taman yang akan kami bangun di lahan-lahan yang sudah dibebaskan,” kata Nandar, di Balaikota DKI Jakarta, belum lama ini.

Adapun menurutnya, 29 taman tersebut menyebar di lima wilayah, di mana Jakarta Selatan adalah yang terbanyak. Untuk luas lahan yang akan dibangun taman antara 2.000 sampai 5.000 meter persegi per taman.

“Anggarannya Rp 56,6 miliar, itu yang kami ajukan. Tapi kan masih dibahas di Kemendagri sekarang,” ujarnya.

Namun demikian, dirinya tidak bisa menyebutkan anggaran untuk masing-masing taman. Sebab kebutuhannya berbeda-beda, disesuaikan dengan luas lahan yang ada, akan tetapi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 ditargetkan setiap tahunnya penambahan RTH sebanyak 50 hektar.

“Targetnya itu 40 hektar untuk taman dan jalur hijau, dan 10 hektar ruang terbuka hijau untuk taman pemakaman umum (TPU). Target kami dari 2012, belum pernah mencapai 50 hektar. Kendalanya pembebasan lahan,” ujarnya Karena itu, ia berharap masyarakat maupun swasta ikut membantu pemerintah menambah RTH di Ibukota.

Pasalnya sebagai kota besar, Jakarta harus memenuhi hingga 30 persen RTH. Sementara saat ini jumlahnya baru mencapai sekitar 10 persen saja.

“Kalau bisa membangun taman tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga ada keuntungan lain, yaitu rasa memilikinya itu,” tandasnya. (nir)

Pemkab Tak Tegas, Bangunan Tanpa IMB Menjamur TAMSEL KORAN SIDAK- Maraknya bangunan yang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), di wilayah Kecamatan Tambun Selatan, menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Pasalnya, banyak para pengusaha yang membangun tapi belum mengantongi izin, bahkan dibiarkan saja oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tanpa ada teguran atau tindakan sama sekali.

Seperti halnya pembangunan kantor dan garasi mobil ekspedisi yang berada di Kampung Bulu RT 04/025 dan pembangunan klinik yang berada di Kampung Rawa Kalong RW 021, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, yang sampai saat ini diduga belum mengantongi IMB, namun pembangunannya terus berjalan.

"Seharusnya Pemkab Bekasi, baik itu pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan bisa bertindak tegas terhadap pengusaha yang membangun tanpa terlebih dahulu mengantongi izin," ucap Koordinator Aliansi Rakyat Menggugat (Armet), Johansyah Saputra kepada Koran Sidak.

Kendati ditengarai banyak pengusaha yang membangun tanpa mengantongi IMB terlebih dahulu, namun hal itu terkesan dibiarkan saja oleh Pemkab Bekasi, sehingga diduga ada main mata antara pemerintah dengan pengusaha.

"Ini bukti lemahnya pemerintah kita yang tidak berani bertindak tegas. Tidak menutup kemungkinan juga ada main mata dengan pihak pengusaha," tegasnya.

Menurut Johan, semestinya para pengusaha pun harus taat terhadap

aturan yang ada, di mana sebelum membangun terlebih dahulu harus melengkapi semua perizinan yang telah ditetapkan.

Namun sayangnya, tidak sedikit para pengusaha yang hanya sebatas mengantongi rekomendasi dari pemerintah setempat, lantas rekomendasi tersebut dianggap sudah cukup untuk melakukan pembangunan.

"Terkadang para pengusaha pun menganggap bahwa rekomendasi dari pemerintah itu dirasa sudah cukup, tanpa harus mengurus izin selajutnya. Ini yang kita sayangkan," ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar pemerintah bisa bertindak tegas. Jangan ada main mata dengan para pengusaha. "Kita minta pemerintah harus bertindak tegas, jangan melempem," pungkasnya. (jae)

MPC PEMUDA PANCASILA kota Bekasi

mengucapkan

Aries Budiman Ketua

EDISI 51 / TAHUN III

DITERANGKAN penulis Belanda, bahwa interiornya dibuat dengan selera tinggi, kusen pintu dan jendela diberi ukiran indah, serta langit-langit dan dindingnya diperelok dengan figura artifisial.

Karena rumah itu besar, sekalipun pemiliknya merendah dengan menyebut Pondok, tetapi masyarakat setempat memanggil Langoed tersebut sebagai Pondok Gede. Sementara itu, keberadaan Hooyman tidak banyak diceritakan dalam sejarah Pondok Gede.

Seperempat abad kemudian, kepemilikan Langoed Pondok Gede, jatuh ke tangan Lendeert Miero, orang yang aneh alias kontroversial.

Tuan tanah Lendeert Miero alias Juda Leo Ezekiel adalah orang Yahudi asal Polandia yang ikut mencari nafkah di Betawi.

Dia datang ke Betawi dalam keadaan lontang-lantung. Diceritakan, Miero pertama kali datang ke Indonesia tahun 1775 sebagai seorang yang miskin, karena hanya menjadi prajurit kecil untuk kerajaan Hindia Belanda.

Saat itu, Miero menyembunyikan identitasnya sebagai bangsa Yahudi. Karena Belanda yang kala itu dinakhodai dua perusahaan eksplotasi terbesarnya yakni the Dutch East India Company (VOC) dan the Dutch West Indian Company (WIC), melarang adanya bangsa Yahudi untuk bekerja.

Kondisi tersebut disembunyikan Miero selama puluhan tahun lamanya hingga pada akhirnya, di tahun 1728, Miero membongkar identitasnya tepat setelah Belanda mengizinkan orang Yahudi berkongsi dalam perekonomian dan pemerintahan mereka.

Sejak saat itu, nasib Miero mulai berubah drastis. Ia mulai membangun kerajaan bisnisnya dengan menjadi seorang juragan emas sekaligus rentenir di Batavia. Dia memiliki toko di Molenvliet West (sekarang menjadi Jalan Gajah Mada), Jakarta Pusat dan satu rumah mewah (kini menjadi gedung arsip nasional).

Layaknya seorang rentenir, sikap dan perilaku Miero yang cenderung judes dan kejam tidak disukai warga Batavia. Menurut catatan di buku tersebut, istilah kata 'judes' sendiri sebenarnya disebabkan oleh kebencian warga terhadap Miero.

Sedangkan kata judes disebut berasal dari kata 'Judas' yang memang identik dengan orang Yahudi.Meski demikian, kerajaan bisnis Miero terus berkembang. Dari hasil berdagang, ia berhasil membeli sebidang tanah luas di Pondok Gede lengkap dengan

7

rumah besar yang dibangun oleh pemilik pertamanya, Johannes Hooyman.

Konon nama wilayah Pondok Gede itu sendiri berasal dari rumah tersebut.

Setelah hidup sukses, kerjanya sehari-hari hanya bersenang-senang dan berpesta.

Salah satu kesenangan Lendeert adalah mengundang ratusan tamu bukan untuk merayakan hari ulang tahunnya melainkan hari kepedihannya.

Rupanya di masa mudanya ia pernah menjalani hidup susah, ia pun pernah jadi opas jaga atau centeng. Suatu hari ia sedang apes, kedapatan tidur nyenyak waktu jam kerja, sehingga mendapat hukuman sebanyak 50 kali sabetan rotan di pantatnya. Cambukan ini dianggap pemicu untuk segera lepas landas dari kemiskinan.

Sekalipun memiliki rumah di Betawi, tetapi ia sering mengunjungi istananya di Pondok Gede. Orang setempat menyebutnya pondok yang gede sehingga kawasan itu terkenal dengan nama Pondok Gede.

Lendeert meninggal dalam usia 79 tahun dan dimakamkan di samping rumahnya di Pondok Gede. Tetapi makam itu dibongkar dan dijadikan rumah hunian penduduk. Bahkan nisannya-pun dicongkel untuk umpak-umpak rumah.

Sebenarnya, Pondok Gede hendak dipugar oleh Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta.

Survei arkeologi pernah dilaksanakan pada Januari 1988, yang diketahui diketahui bahwa luas tanah mencapai 325 hektar, semula merupakan perkebunan sereh.

Setelah berpindah tangan ke CV Handel, beralih menjadi perkebunan karet. Pada 1946 berpindah tangan lagi ke NV Pago Rado dan pada 1962 dibeli oleh TNI AU (Inkopau).

Menurut laporan survei tersebut, Pondok Gede banyak dikunjungi wisatawan mancanegara terutama dari Australia dan Belanda.

Pada 1987 Inkopau pernah menulis surat kepada Gubernur DKI Jakarta yang isinya tentang rencana pembangunan pusat rekreasi dan perbelanjaan di areal Pondok Gede.

Disebutkan, bangunan kuno itu akan dilestarikan bahkan merupakan sentra dari taman rekreasi. Nyatanya, uang mengubah segalanya, bangunan kuno bernilai historis itu lenyap pada 1992 dirobohkan untuk dijadikan Mal, yang sekarang kita kenal dengan Mal Pondok Gede.

Banyak pihak yang menyayangkan pembongkaran tersebut, tetapi siapa perduli dengan sejarah.

Hanya namanya saja yang tetap abadi, sebagai nama jalan penghubung wilayah Jakarta dengan Jawa Barat. (dari berbagai sumber)

Info Kawasan Pondok Gede

8 EDISI 51 / TAHUN III

PDAM TIRTA BHAGASASI

Selamat mengucapkan

atas Terpilihnya

H Aidil Yan Matondang Sebagai Ketua Perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi periode 2015-2018 Usep Rahman Salim, S.Sos Direktur Utama

Solihat P, ST, MM Direktur Umum

Mamat Rahmat Direktur Usaha

Info Kawasan Pondok Gede

9 EDISI 51 / TAHUN III

10

EDISI 51 / TAHUN III

EDISI 51 / TAHUN III

11

SELEBRITA

Dorce Sedih, Mpok Nori

Dibilang Ondel-ondel Belum habis terurai tangis atas kepergian Olga Syahputra, dunia hiburan Tanah Air kembali harus bersedih kembali dengan meninggalnya aktris senior, Mpok Nori. Bukan cuma pihak keluarga, tangis sedih sederet selebriti dan fans pun ikut mengiringi kepulangan Mpok Nori.

MULAI dari selebriti junior hingga senior termasuk para musisi pun mengungkapkan kesedihan mereka melalui berbagai ucapan duka di jejaring sosial maupun secara langsung. Seperti salah satu selebriti yang dikenal dengan hati penuh belas kasih, Dorce Gamalama.

Saat ditemui awak media di Jakarta Timur beberapa saat yang lalu, dia pun mengungkapkan kalau sosok Mpok Nori begitu banyak meninggalkan kenangan pada dirinya. Bahkan, selebriti yang juga akrab disapa Bunda Dorce ini mengungkapkan kalau dia sangat sedih ketika rekannya itu disebut sebagai ondel-ondel.

“Saya sedih kalau ada yang

bilang dia kayak ondel-ondel.

Kadang dia kan dipakein baju SMA atau apa, itu yang membuat saya sedih,” ungkap Dorce Gamalama pada awak media.

Dorce sendiri tidak menyangka kalau Mpok Nori akan pergi secepat ini. Bukan Cuma itu, dirinya pun ingat bagaimana sosok Mpok Nori yang rendah hati dan selalu tampil biasa itu tidak pernah mengeluh saat dirinya disebut dengan panggilan ondel-ondel.

“Padahal disebut begitu, tapi dianya malah gak ngerasa gimana-gimana. Dia tetep jalanin pekerjaannya untuk membuat semua orang tertawa,” tutup Dorce singkat. (kpl)

Jenita Janet Mimpikan Olga SEMINGGU sudah dunia hiburan Tanah Air ditinggal pergi oleh salah satu presenter dan komedian terbaiknya, Olga Syahputra. Menyisakan begitu banyak kenangan, Jenita Janet pun rupanya memilki sedikit ingatan bersama pemilik lagu Hancur Hatiku itu.

"Ya walaupun nggak banyak kenangan, tapi pernah satu frame.

Aku inget banget kadang Kak Olga ngecengin rambut aku yang warna warni, muka yang terlalu ramai. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting aku bisa ngobrol sama Kak Olga," ungkap Jenita Janet saat ditemui awak media di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Meski ingatan bersama salah satu presenter terbaik Indonesia ini tidak begitu banyak, pelantun lagu Abang Jarang Pulang ini mengaku kalau dia mendapat mimpi yang mirip seperti Raffi Ahmad. Ya, sosok almarhum pun mendatangi mimpi Jenita Janet sebelum meninggal.

Jenita Janet merasa senang bisa bertemu dengan Olga Syahputra di

dalam mimpinya.

"Aku mimpi yang hampir sama dengan Raffi Ahmad. Dia (Olga Syahputra) datang dengan wajah pucat, badan tegap, tapi dia nggak mau masuk ke dalam acara yang kita pandu. Di mimpi itu aku beneran ditatap matanya sama Kak Olga," terangnya mengenai firasat kepergian sang komedian.

Walau tidak ada pesan yang disampaikan almarhum pada Jenita Janet, aktris dengan rambut warna-warni ini mengaku senang bisa bertemu dengan Olga Syahputra di mimpinya. Bukan cuma itu saja, dia pun mengaku bangga dan kagum pada perjuangan sang kakak Billy Syahputra dalam mengarungi kerasnya hidup.

"Nggak ada pesan, tapi memang di mimpi itu aku seneng aja ditatap seperti itu dengan senyum khasnya. Iya, aku kagum, Aku lihat perjuangannya dari awal belum jadi siapa-siapa, sampai jadi orang yang dikenal seperti sekarang," tutup Jenita Janet. (kpl)

Saya sedih kalau ada yang bilang dia kayak ondelondel. Kadang dia kan dipakein baju SMA atau apa, itu yang membuat saya sedih,”

12

EDISI 51 / TAHUN III

CIKARANG Dana PNPM Pebayuran Mengendap Rp 1,7 Miliar Dana SPP Tidak Jelas PEBAYURAN KORAN SIDAK- Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Pebayuran melaksanakan rapat pengurus, Sabtu pekan lalu, untuk mengklarifikasi dana simpan pinjam perempuan (SPP) serta bertujuan untuk menyamakan data administrasi simpan pinjam.

Karena sejak dilaksanakannya serah terima jabatan (sertijab) pengurus UPK lama ke pengurus UPK yang baru, belum ada serah terima yang berkaitan dengan masing-masing pengurus tingkat desa.

Salah seorang Inisiator PNPM Pebayuran yang juga sebagai BP UPK PNPM tingkat kecamatan, Sardi, sangat menyayangkan dana simpan pinjam yang masih ada di pengurus tingkat desa. Bahkan total dana SPP tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,7 miliar.

Untuk itu dirinya berharap agar kepengurusan yang baru dapat bekerja sebaik mungkin, karena hingga saat ini belum ada setoran simpan pinjam yang mencapai 100 persen.

Menurutnya, PNPM di wilayah Kecamatan Pebayuran sangat bermanfaat.

Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari pembangunan fisik, seperti j embatan, saluran irigasi, sarana gedung PAUD dan juga infrastruktur lainya.

“Manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, untuk itu saya sangat berharap UPK PNPM Pebayuran dalam melakSardi sanakan kegiatan BP UPK PNPM tingkat P N P M Kecamatan Pebayuran dapat dijadikan ikon di Kabupaten Bekasi,” harapanya.

Sementara itu, Ketua UPK PNPM Kecamatan Pebayuran, Wawan mengatakan, dana simpan pinjam untuk wilayah Kecamatan Pebayuran sangat besar, nilainya mencapai Rp 1,7 miliar.

Dana tersebut kata dia, saat ini masih mengendap, namun pihaknya tidak mengetahui dimana keberadaan dana tersebut.

“Entah masih berada di masyarakat atau di masing-masing ketua kelompok. Saya pun sangat berharap adanya keterbukaan semua pengurus tentang simpan pinjam. Untuk itu semua pengurus dapat memberikan laporan seakurat mungkin karena dana tersebut adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dan jangan ada yang di tutup-tutupi,” ujar Wawan, yang baru dilantik beberapa waktu lalu.

Dia berjanji, dalam waktu dekat ini akan turun ke wilayah, bersama seluruh jajarannya untuk mengkroscek ke pengurus desa, tentang data administrasi dana simpan pinjam tersebut. (her)

Entah masih berada di masyarakat atau di masingmasing ketua kelompok. Saya pun sangat berharap adanya keterbukaan semua pengurus tentang simpan pinjam.

Elpiji Tiga Kilogram Langka di Wilayah Penghasil Migas BABELAN KORAN SIDAK, - Ironis, kelangkaan gas elpiji tiga kilogram justru terjadi diwilayah penghasil gas terbesar di Kabupaten Bekasi. Masyarakat diwilayah tersebut saat ini resah, pasalnya mereka khawatir jika kelangkaan tersebut akan berlangsung lama. Saprudin (45) salah seorang warga Desa Pantai Hurip, Kecamatan Babelan, mengatakan, saat ini warga sering mengantri ketika hendak membeli tabung gas. Bahkan menurutnya, masyarakat sampai berebut ketika mengantri.

“GAS elpiji 3 kilogram jadi rebutan masyarakat. Padahal wilayah utara Kabupaten Bekasi merupakan penghasil gas,” ujarnya.

Kelangkaan gas elpiji tiga kilogram, menurutnya tidak hanya terjadi di wilayah Babelan saja, namun di Kecamatan Sukawangi, Cabang Bungin dan Kecamatan Tarumajaya pun mengalami hal serupa. Kelangkaan gas elpiji tiga kilogram, menurut Saprudin, sudah terjadi sejak lama.

“Elpiji tiga kilogram ada tapi langka,makanya sering jadi rebutan.” katanya.

Masyarakat di empat kecamatan saat ini kecewa. Karena, empat kecamatan tersebut merupakan wilayah penghasil minyak dan gas (Migas).

Terjadinya kelangkaan gas elpiji tiga kilogram dituding karena tidak adanya pengawasan, baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat.

“Kami diam diwilayah penghasil-

gas, tapi kami sulit mendapatkan gas.

Ini sama saja ayam mati dilumbung padi ,” ujarnya.

Saprudin berharap, pihak perusahaan dapat memahami kebutuhan masyarakat sekitar, dan kata dia, pihak perusahaan mestinya lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat disekitar perusahaan. Namun kenyataannya, gas elpiji selalu dibawa ke luar daerah.

“Soal harga jual ke masayarakat

sekitar itu relatif, yang penting gas elpiji ada. Terjadinya kelangkaan, harusnya menjadi perhatian pemerintah. Jangan hanya masyarakat perkotaan saja yang diperjhatikan, namun masyarakat perdesaan pun harus diperhatikan.

Jangan sampai menimbulkan keresahan,” keluhnya.

Sementara itu Uci Sugiati (54) warga Babelan mengatakan, terjadinya kelangkaam gas elpiji tiga kilogram membuat resah ibu rumah tangga. Bahkan menurutnya, ketika ingin membeli gas, tak jarang para ibu rumah tangga menitip uang kepada pedagang. Hal itu dilakukan agar saat membelitidak berebut dengan ibu-ibu yang lain. Dirinya menjelaskan, saat ini pengecer menjual gas elpiji tiga kilogram seharga Rp.22 ribu. (Sas)

Puskesmas Babelan Lakukan Fogging

Puskesmas Babelan melakukan fogging di wilayah Kampung Penggilingan Tengah RT 02/06, Kelurajan Kebalen, Kecamatan Babelan

BABELAN KORAN SIDAK- Untuk mencegah banyaknya jentik nyamuk di wilayah Kampung Penggilingan Tengah RT 02/06, Kelurajan Kebalen, Kecamatan Babelan, yang terindikasi menyebabkan demam berdarah dengue (DBD), Puskesmas Babelan melakukan fogging di wilayah itu.

"Ya kita lakukan fogging di wilayah itu, karena terindikasi banyak jentik nyamuk yang menyebabkan DBD," terang H. Dimyati, Kepala Puskesmas Babelan, Selasa (31/3) lalu.

Menurut dia, di wilayah itu sudah ada 5 warga yang terjangkit DBD, sehingga harus dirawat di rumah sakit.

"Sudah ada laporan dari warga, adanya pasien DBD yang dirawat di rumah sakit," ujarnya kepada Koran Sidak.

Jalan Kedung Plasman Belum Pernah Diperbaiki SUKAWANGI KORAN SIDAK- Akses jalan satu satunya yang menghubungkan Kampung Kedung Plasman, Desa Sukadaya, Kampung Muara, Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi ke Kampung Bulak Temu, Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi dan sepanjang 2,5 kilometer dengan lebar badan jalan 4 meter, sampai saat ini belum pernah tersentuh pembangunan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Nimin (49), tokoh masyarakat setempat mengatakan, jalan tersebut merupakan akses jalan satu-satunya yang sangat dibutuhkan warga, apalagi bagi para petani, jika saat musim panen padi, untuk mengangkut hasil panen padi.

Lantaran ada jalan lain yang digunakan warga setiap hari, dirinya memohon kepada anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan Pemkab Bekasi segera memperbaiki jalan tersebut agar dapat meningkatkan harga hasil panen padi yang lebih baik.

Ditempat yang sama, Panjang (37) mengatakan, jalan tersebut juga digunakan pekerja buruh Pasar Induk Cibitung dan karyawan dan para pela-

jar ke sekolah.

Panjang menambahkan, fasilitas jalan yang baik dapat meringankan transpotasi warga setiap harinya.

Yarpan Suharno, Kepala Desa Sukadaya menjelaskan, hampir setiap hari pihaknya menerima keluhan warga desanya. “Saya mau berbuat apa? Jalan tersebut setiap turun anggaran dana desa (ADD) saya gunakan untuk belanja sirtu untuk mengurug secukupnya jalan yang berlubang dalam dan parah, agar jalan tersebut setiap harinya bisa digunakan warga,” keluhnya.

Bahkan, kata Yarpan, pihaknya sudah beberapa kali mengajukan permohonan agar jalan tersebut diperbaiki lewat rapat minggon di kecamatan maupun lewat program Musrenbang.

Namun sampai saat ini belum ada kabar positif untuk perbaikan jalan tersebut.

“Saya tidak putus asa, karena Bupati kita sangat peduli dengan berbagai sarana, muda-mudahan pada anggaran 2015 ini permohonan kita bisa dikabulkan,” katanya penuh harap. (mul)

Spanjang 2,5 kilometer dengan lebar badan jalan 4 meter, sampai saat ini belum pernah tersentuh pembangunan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

EDISI 51 / TAHUN III

13

CIKARANG Belum Dilelang Sudah Dikerjakan

Proyek Gorong-gorong Bikin Macet Jalan Raya Cibarusah CIBARUSAH KORAN SIDAK- Pengerjaan proyek saluran gorong-gorong yang melintang di tengah Jalan Raya Cibarusah Cigitul, Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah dengan panjang sekitar 9 meter atau selebar jalan raya yang dikerjakan menggunakan alat berat beko, Rabu (2/4) siangmengakibatkan kemacetan hingga ratusan meter di jalan raya tersebut.

Para pengguna jalan kecewa, lantaran kemacetaan total itu menyita waktu hingga 3 jam lamanya, tanpa ada petugas pengatur jalan dan rambu-rambu rekayasa lalu lintas.

Salah satu pengguna jalan, Aep mengatakan, seharusnya pihak pelaksana proyek dalam menggerjakan kegiatan gorong gorong itu pada malam hari, karena jalan raya Cibarusah Cikarang selalu ramai dilalui pengguna jalan maupun karyawan melakukan aktivitasnya.

“Enggak ada perbaikan aja sudah macet, apalagi ada pekerjaan gorong-

gorong seperti itu. Kenapa sih enggak dikerjakan pada malam hari? Kan bus karyawan dan kendaraan berukuran besar dan panjang seringkali melintas di jalan ini, sehingga mengakibatkan kemacetan yang semakin parah,” kesalnya.

Pengawas proyek saat ditemui di lokasi, Nambela mengatakan, pengerjaan proyek saluran air, gorong gorong di jalan raya tersebut dari provinsi dan harus dikerjakan dalam tempo satu hari.

Menurut dia, saluran gorong gorong dikerjakan karena adanya komplain warga, lantaran saluran air tersebut tidak berfungsi. Disinggung mengenai namaperusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, Nambela mengatakan belum jelas. Karena kata dia, lelang pekerjaan akan dilakukan pertengahan April 2015.

“Belum tahu nama PT nya, karena lelang dilakukan pertengahan April 2015,” pungkasnya. (edg)

Pengerjaan proyek saluran gorong-gorong yang melintang di tengah Jalan Raya Cibarusah Cigitul, Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah

Diduga Korupsi, Pejabat Satpol PP Jadi Tersangka CIKPUS KORAN SIDAK- Jajaran Unit Kamneg Sat Reskrim Polresta Kabupaten Bekasi memastikan penahanan Kasatpol PP Kabupaten Bekasi berinisial DJA terkait kasus korupsi anggaran yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi.

CIKPUS KORAN SIDAK- Jajaran Unit Kamneg Sat Reskrim Polresta Kabupaten Bekasi memastikan penahanan Kasatpol PP Kabupaten Bekasi berinisial DJA terkait kasus korupsi anggaran yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi.

Selain menahan DJA, ada dua orang lainnya yang turut ditahan dan merupakan pejabat di Satpol PP Kabupaten Bekasi di antaranya, S selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan DS selaku bendahara pengeluaran Satpol PP Kabupaten Bekasi.

“Ketiganya kami tetapkan sebagai

tersangka tadi malam, usai surat pemanggilan sebagai tersangka yang kami berikan sebelumnya. Mereka yang dating, bukan penangkapan paksa,” ujar Kasat Reskrim Polresta Kota Bekasi, Kompol Wirdhanto Hadicaksono, Kamis (2/4).

Menurut Wirdhanto, penetapan ketiga tersangka itu sudah melalui proses penyelidikan panjang sekitar satu tahun.

“Sebelum kami tetapkan mereka, tiga kali kami panggil sebagai saksi dan dari penyelidikan, kami meyakini mereka bersalah,” jelasnya.

Hasil penyelidikan, lanjut Kasat, ditemukan sekitar Rp 1,5 miliar yang

diselewengkan ketiganya yang merupakan pengguna anggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bekasi 2013 dan APBD Perubahan 2013 pada Satpol PP Kabupaten Bekasi.

Wirdhanto mengatakan, berdasarkan hasil penyerapan APBD 2013 dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, terdapat selisih sebesar Rp 1.591.469.673 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara, sebesar Rp 884 juta telah dikembalikan ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Sehingga, kata dia, masih tersisa kerugian negara

sekitar Rp 707,5 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaku.

“Modus operandi para pelaku, adanya kesepakatan bersama memasukkan suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan nota pencarian dana (NPD) yang diajukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), selanjutnya mengajukan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM GU) sebanyak 27 kali, sehingga kegiatan tidak sesuai dengan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat PPTK,” ungkapnya.

Kini, ketiga pelaku tersebut dijerat Pasal 2, 3, 9 dan 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan ancaman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara. (and)

Warga Muara Bakti Resah, Masyarakat Babelan Harapkan Lampu PJU Tak Berfungsi Adanya Stadion Mini

BABELAN KORAN SIDAK- Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalan Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi saat ini tidak berpungsi, hal tersebut telah menimbulkan keresahan warga. Karena warga khawatir dengan matinya PJU bisa menimbulkan tindakan kriminal. Apalagi saat ini banyak tersiar kabar pembegalan.

"Isu pembegalan dibeberapa wilayah seharusnya memjadi perhatian pemerintah, terutama lampu PJU. Pemerintah jangan hanya memperhatikan PJU di wilayah perkotaan saja tapi di wilayah pedesaan pun harus diperhatikan. Kondisi jalan yang gelap seperti itu bisa memicu tindak kriminal nantinya," ungkap Herti warga Muara Bakti.

Meskipun wilayah tersebut belum

terjadi tindak kriminal, namun dengan kondisi jalan yang gelap bisa saja pelaku beraksi seperti di jalan jembatan CBL. Menurutnya, selain khawatir terjadi tindakan kriminal, kondisi jalan yang gelap membuat warga yang melintas menjadi tidak nyaman. Karena banyak lubang yang tidak terlihat akibat minimnya penerangan.

"Saya merasa takut kalau melinas di jalan itu, karena minimnya penerangan jalan," keluhnya.

Terpisah, Kepala Desa Muara Bakti, Asmawi mengatakan, tidak berpungsinya lampu penerangan jalan diwilayahnya sering dikeluhkan warga.

Dia mengatakan, penerangan jalan sangat dibutuhkan, terutama di jalan jembatan CBL. (sas)

BABELAN KORAN SIDAK- Meski wilayah penghasil minyak dan gas (Migas), hingga saat ini, pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Babelan masih tertinggal dengan Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bekasi.

Apalagi, di Kecamatan Babelan belum memiliki lapangan sepak bola yang memadai yang dibangun oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Suhermin, Ketua PK Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Babelan mengatakan, Kecamatan Babelan disebut sebagai daerah penghasil terbesar ketimbang dengan Kecamatan lainnya di antaranya eksplorasi migas yang dikelola PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi, juga Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTB) yang saat ini sedanga melakukan pembangunannya dan menjamur pengembang perumahan.

“Seharusnya Babelan ini mendapat prioritas pembangunan tersebut,

karena merupakan wilayah penghasil migas,” tandasnya kemarin.

Namun sambungnya, kenapa hingga saat ini Kecamatan Babelan tidak memiliki stadion mini.

"Kami sangat menyayangkan, di wilayah Babelan ini kan banyak bibit-bibit atlit berbakat, juga ada yang menjadi pemain sepak bola di Galatama, PSSI dan Persipasi Bekasi, seharusnya Babelan ini mendapat perhatian serius dan diprioritaskan pembangunan, baik infrastruktur, pendidikan maupun lainnya,” tandas dia.

Terpisah, Suriyat anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi membenarkan adanya keluhan masyarakat mengenai tertinggalnya pembangunan di wilayah Kecamatan Babelan.

Menurutnya, pihaknya akan mendorong adanya aspirasi dari masyarakat Babelan. Karena, kata dia, Kecamatan Babelan masih tertinggal dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Bekasi. Apalagi, tambahnya, jika dilihat dari semua perusahaan yang ada di Babelan. "Itu kan bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)," pungkasnya. (sas)

Diduga Tak Berizin, Spanduk Rokok Marak di Babelan BABELAN KORAN SIDAK- Belasan spanduk iklan salah satu merk rokok dipasang berjejer di pinggir Jalan Raya Babelan, persisnya di depan Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K), Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, sehingga sangat mengganggu ketertiban, keamanan dan keindahan (K3).diduga jadi menggangu pemendangan umum kata Naman Kining anggota Trantib pada Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Babelan, Naman Kining anggota Trantib Kecamatan Babelan mengaku, spanduk tersebut sangat mengganggu pemandangan. Menurut dia, spanduk yang dipasang berjejer itu sudah ada sekitar satu bulan. Namun sampai saat ini, kata dia, belum ada pihak perusahaan yang melapor tentang pemasangan spanduk tersebut.

"Sampai saat ini belum ada pihak pemohon yang melapor. Kami hanya menunggu perintah pimpinan, apakah spanduk itu dibongkar atau tidak," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum LSM Bekasi Utara Bersatu (BUB) Obbih Yoranata mengatakan, spanduk di pinggir jalan itu sangat mengganggu pemandangan umum. Terkait K3, kata dia, apa pun bentuk spanduk tersebut yang dipasang di pinggir jalan umum itu harus tertib dan memiliki izin resmi dari instansi terkait, minimal Kecamatan Babelan.

Apabila tidak memiliki izin, lanjut Obbih, berarti sudah menyalahi aturan yang ada dan tidak menyetor pajak yang bisa mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame. “Izin maupun rekomendasi kan bisa melalui kantor Kecamatan Babelan,” ujarnya.

Kasi Trantib Kecamatan Babelan, Ali Sadikin menegaskan, pihaknya sudah menegur pihakpemasang spanduk tersebut. Dikatakan, apabila tidak mengindahkan teguran tersebut dalam waktu dekat ini pihaknya akan menertibkan spanduk itu. Kita akan tertibkan spanduk ituapabila tidakmengindahkan teguran kami," pungkasnya. (sas)

14

EDISI 51 / TAHUN III

HOBBIES

Akik, Hobi yang

MENGHIDUPI JAKARTA - Batu akik memang sedang "booming". Jakarta Gems Center di Pasar Rawa Bening, Jakarta, mengalami kenaikan sebesar 400 persen dari tahun lalu. Pedagangnya menikmati rezeki, sekaligus memanjakan hobi yang menjadi profesi mereka.

UNTUK diketahui, Pasar Rawa Bening, Jatinegara, Jakarta Timur, merupakan pasar terbesar penjualan batu akik se-Asia Tenggara. Sebagian besar konsumen di Pasar Rawa Bening adalah pedagang. Mereka membeli batu lalu menjualnya kembali ke seantero Nusantara. Beberapa tahun terakhir, Pasar Modern Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, juga mulai diserbu pencinta batu akik.

Mari kita bertandang ke Rawa Bening menemui Fathurahman (42), pemilik Barkhiya Gems. Sebelum berjualan batu di Pasar Rawa Bening, pada 2000, Fathurahman adalah seorang kolektor batu akik. Di kiosnya, Fathurahman tampil dengan cincin batu akik bengkulu di jari tangan kanan dan akik aceh di jari tangan kiri.

Tak cukup dengan cincin, ia pun memakai kalung dari batu akik jenis pirus.

Di kantong bajunya pun, ia menyimpan beberapa batu akik. "Kalau sampai ada yang ketinggal di rumah, pasti bakal menyeletuk mana nih duit Rp 10 jutaku? Yang enggak ada akiknya, tapi yang disebut duitnya, ha-ha-ha," kata Fathurahman.

Beberapa batu akik koleksi pribadinya turut dipajang di dua kios miliknya di Rawa Bening. Namun, tak satu pun dari batu koleksi itu yang

bakal dilepas jika ada pelanggan yang melirik. "Kenapa dipajang? Biar dilirik orang, bukan dijual," ujarnya.

Untuk batu-batu yang dijual di kiosnya, Fathurahman sudah bekerja sama dengan pemasok di seluruh Tanah Air. Ia tertarik berjualan batu akik karena keragaman warna dan keindahannya. Batu akik semakin menarik karena bisa berubah seiring waktu.

Tak hanya menjual batu akik yang sudah diasah dan tampil cantik, sesekali Fathurahman juga menjual bongkahan batu mentah. Di tokonya, ia memajang bongkahan batu aceh.

"Kita main kualitas, biasanya hanya orang tertentu yang mau membeli bongkahan batu. Risikonya memang tinggi," ujar Fathurahman.

Dari bongkahan batu seberat 10 kilogram, misalnya, pembeli tak akan pernah tahu akan memperoleh berapa kilogram batu akik. Mendapat 10 persen dari total berat bongkahan batu saja sudah sangat menguntungkan.

"Kalau jual bahan kita enggak ada risiko. Kalau diolah bisa untung sekali dan rugi sekali. Tinggal berani siapa.

Harus mengandalkan feeling kalau beli bongkahan," kata Fathurahman.*

Klub Motor Trail yang Jadi Favorit Pejabat Semarang

SEMARANG, - Beragam komunitas sepeda motor menjamur di Indonesia.

Tapi hanya beberapa yang memiliki anggota seperti pejabat daerah, Torsi (Trail Offroad Sport Independent) adalah salah satunya. Klub motor trail asal Semarang ini mewadahi para pecinta motor off-road dan menjadi klub trail terbesar yang terorganisir di Ibu Kota Jawa Tengah.

Torsi didirikan sejak 2004 dengan awal anggota hanya puluhan orang.

Seiring perkembanga, anggota Torsi sudah mencapai 100 orang lebih. Hebatnya, klub ini menampung ragam profesi mulai dari mahasiswa, pekerja bengkel hingga pejabat daerah.

“Sekarang anggota klub sudah 100 orang lebih, mulai dari mahasiswa, pekerja bengkel, dosen, pimpinan bank, anggota DPR, pejabat Pemda, anggota polisi dan anggota TNI banyak yang bergabung dengan Torsi,”

jelas Rishendra anggota Torsi dalam keterangan resminya.

Semua jenis motor trail boleh bergabung dengan klub ini. Mulai dari yang sifatnya ubahan dari sepeda motor standar, sampai model khusus berharga mahal yang memiliki mesin berkapasitas spesial.

“Karena nama klub independen, jadi semua jenis trail boleh bergabung, mulai dari yang odong-odong sampai motor mahal asalkan sudah dianggap mumpuni untuk off-road, bisa bergabung,” tutur Reishendra lagi.

Klub ini juga memiliki segudang prestasi baik ditingkat lokal maupun nasional. Selain itu, Torsi juga rutin mengadakan event tahunan yang bernama Tugu Muda Advenutre. Dalam waktu dekat, Torsi akan mengutus pebalapnya untuk mengikuti ajang Indonesia Enduro Championship dan Hard Enduro.*

Bekasi Dog Lovers

Ajang Sharing Perawatan Anjing BEKASI – Satu lagi komunitas pecinta hewan muncul khususnya para pencinta anjing di Bekasi. Berbagai jenis anjing baik RAS maupun non RAS hadir dalam komunitas ini. Suasana car free day di komplek Summarecon Bekasi semakin ramai dengan kehadiran mereka (2/11).

Komunitas yang baru berdiri beberapa bulan ini dapat dikatakan

sukses, karena dalam kurun waktu yang terbilang singkat tersebut sudah berhasil memiliki anggota yang cukup banyak. Keberadaan mereka lebih diarahkan untuk saling sharing mengenai perawatan anjing disamping hobby memeliharanya. Kegiatan-kegiatan yang selama ini sering dilakukan antara lain kumpul, dan jalan-jalan bersama di acara car free

day Bekasi. Keberadaan komunitas ini menambah daftar komunitas di Bekasi sehingga saat ini total keseluruhan terdapat puluhan komunitas.

Bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut atau yang ingin bergabung walaupun hanya sekedar ingin mengetahui tingkah dan perilaku anjing-anjing yang lucu dan unik bisa langsung datang di area car free day Bekasi.*

EDISI 51 / TAHUN III

15

TERUSAN Masyarakat Utara Kabupaten Termiskin di Bekasi Sambungan Dari Hal 1 camatan Muara Gembong 6.000 keluarga, dan Cabang Bungin 8.000 keluarga.

Realita ini dapat dilihat secara langsung, lanjut Ridwan, di daerah Babelan, Muara Gembong, Cabang Bungin. Menurut dia, ada sejumlah

titik kegiatan pengeboran (Eksplorasi) PT Pertamina, yakni Pondok Makmur, Buni Bhakti, Belacan, Kedung Penombo dan lainnya.

Masih kata Ridwan, banyaknya keluarga miskin di Kabupaten Bekasi sangat kontras dengan kondisi industri yang terus tumbuh dan berkembang dan saat ini Kabupaten

Bekasi dikenal sebagai daerah kawasan industri terbesar di Indonesia sampai Asia. ”Setiap tahunnya, Kabupaten Bekasi menyetorkan uang senilai Rp 38 triliun untuk pajak dari sekitar 3.000 perusahaan kepada Pemerintah Pusat. Kabupaten Bekasi, kata dia, bisa dikatakan sebagai lumbung

Jembatan Cipamingkis Terancam Ambruk Sambungan Dari Hal 1 Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah terjadi longsor di beberapa bagian hingga terancam ambruk .

Camat Cibarusah, Drs. Iman Santoso mengatkan, kondisi Jembatan Cipamingkis semakin mengkhawatirkan. Menurut dia, hujan yang terus menerus dapat mengakibatkan derasnya debit air Sungai Cipamingkis yang datang dari hulu membuat pondasi jembatan bergeser.

“Kami dari pihak Kecamatan Cibarusah sudah melaporkan kondisi jembatan Cipamingkis kepada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan Dinas Bina Marga provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan perbaikan,” ujar Iman kepada Koran Sidak kemarin.

Masih menurut Iman, kondisi longsor yang terjadi diperkirakan pada ketinggian 18 meter dan panjang 200 meter, sehingga pilar beton penahan bronjong kawat pada tebing kanan atau bawah jembatan tergerus air, sehingga

menyebabkan kondisi jembatan saat ini dalam keadaan miring. “Kami akan berkordinasi dengan Muspika untuk mengantisipasi arus lalu lintas kendaraan berat agar lebih berhati hati,” jelasnya.

Terkait bergesernya pondasi Jembatan Cipamingkis, Ambo Lajimi dari LSM LKPK PAN-RI yang turut memantau jembatan tersebut mendesak agar pihak terkait segera mengantisipasi serta mengambil langkah darurat untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.. (edg)

Pemkot Bekasi Dinilai Inkonsistensi.......

Sambungan Dari Hal 1 tiflier effect).

Kenyataannya dalam implementasi Kasiba dan Lisiba, Pemkot Bekasi dalam hal ini Dinas Tata Kota (Distako) tidak melaksanakan secara komprehensif dan proporsional konsep Kasiba dan Lisiba tersebut, seperti terlihat banyak wilayah di sekitar Kecamatan Jatiasih dan Jatisampurna tidak diimbangi dengan daya dukung insfrastruktur yang memadai di antaranya akses jalan, sistem drainase, sistem sanitasi, pengolahan air kotor dan air limbah, sistem persampahan dengan pola 3R sesuai dengan UU No. 18 tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah, ketersediaan Ruang Publik atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sehingga, yang terjadi pesatnya pembangunan perumahan dan permukiman menimbulkan dampak negatif yang luar biasa seperti kemacetan lalu lintas yang semakin parah; banjir yang disebabkan oleh genangan air yang merendam bahu jalan karena sistem Drainase yang buruk tidak layak menampung debit air dan tidak terintegrasi dengan baik; belum lagi masalah kesenjangan sosial ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial sampai bisa meningkatkan angka kriminalitas.

Hasil investigasi Sunarya, biasa dikenal Udin Tato, Koordinator Wilayah Investigasi Garda 03 dari LSM Garda Bekasi 1 RI menyebutkan, implementasi Kasiba dan Lisiba, pesatnya pembangunan perumahan di Kota Bekasi, khususnya pembangunan perumahan type Cluster di Kota Bekasi.

Disebutkan, di Kecamatan Jatiasih, seperti Jati Asih Garden I RT 002/09, Jati Asih Garden II RT 001/09, 16 Residence RT 001/09, Griya Asih RT 002/09, Vinifera Residence RT 005/09, Mutiara Asih Residence RT 004/09 dan masih banyak lainnya.

Dia mengatakan, perumahan type Cluster yang tidak ada namanya di lingkungan Kecamatan Jati Asih, yang cenderung menyepelekan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

“Patut dipertanyakan pengembangnya, apakah sudah memenuhi standar minimum persyaratan teknis layaknya sebuah perumahan atau permukiman baru seperti: feil banjir,

SPPL/UKL/UPL/Amdal/Amdal Lalin, rencana tapak, dan site plan yang sudah dibuat (terbit), kerap mudah saja berubah seperti lahan yang semula untuk RTH dan Ruang Publik seperti Taman Perumahan berubah jadi bangunan komersial, yang tentunya perubahan itu tidak luput dari campur tangan birokrasi Pemkot Bekasi,” ungkap Udin Tato .

Terkait fasos dan fasum, sambung Udin Tato, seharusnya tersedia ruang publik yang layak dan memadai untuk warga saling bertatap muka berinteraksi, RTH sekaligus bisa mengurangi beban banjir, karena tersedianya resapan air.

RTH, kata dia, Seyogianya ada seluas 30% seperti yang diamanatkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Praktis, warga perumahan type Cluster dan sekitarnya tidak dapat berinteraksi layaknya makhluk sosial.

Bahkan, dengan kondisi permukiman tersebut, hampir dapat di pastikan tidak terbangun suasana yang kondusif untuk saling mendukung (media kohesivitas warga tidak ada).

“Nampak jelas sekali terjadi indikasi penyimpangan UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Kota, yaitu dengan membiarkan pengembang perumahan type Cluster melanggar aturan tentang tata ruang dan regulasi yang dibuat Pemkot sendiri. Fenomena pembangunan seperti itu, membenarkan bahwa Pemkot Bekasi menganut ideologi yang eksploitatif atau menindas terhadap tata ruang dan warganya, lantaran cenderung tidak mensejahterahkan warganya,” paparnya.

Selain itu, menurut Udin Tato, Pemkot terbukti tidak membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya, tidak ada transparansi mulai dari proses perencanaan sampai implementasi Tata Ruang.

“Praktis, warga hanya dijadikan obyek pembangunan jauh dari keberpihakan dan humanism, dimana hak warga negara telah dieliminir, jauh dari politik pembangunan yang demokratis dan berpihak kepada rakyat kebanyakan, bisa dikatakan masyarakat hanya dijadikan sapi perah. Itu sebabnya kerap timbul gejala apatisme dan syak wasangka masyarakat terhadap nawaitu Pemkot Bekasi, seperti maraknya perilaku tidak disiplin masyarakat,”ujarnya.

Dia menegaskan, Pemkot Bekasi sangat tidak patut dan tidak pan-

tas dalam menata tata ruang kota, hanya mengutamakan aspek fisik dan komersial dalam rangka menggali pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bekasi, begitu longgar dan permisifnya terhadap pelanggaran perundang-undangan tata ruang yang berlaku.

“Boleh jadi, sangat mungkin indikasi KKN begitu besar menyelimuti bidang tata ruang. Sementara itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan yang melanggar UU, sangat berpotensi memicu biaya sosial yang jauh lebih besar dari manfaat yang diperoleh, sehingga, menambah masalah perkotaan dan beban masyarakat semakin berat,” ungkapnya.

Dicontohkan Udin Tato, meluasnya kemacetan lalu lintas yang akut dimana-mana, biaya kesehatan masyarakat menjadi semakin mahal, karena terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) dari polusi udara, serta banjir akibat genangan air hujan yang tidak tersalurkan maupun terserap, karena pada umumnya pengembang cluster tidak mengindahkan PSU, belum lagi dampak sosial lainnya yang ditimbulkan dari kesenjangan sosial ekonomi.

“Praktis, kondisi Kota Bekasi dengan maraknya pembangunan perumahan type cluster disuatu kawasan, boro-boro menciptakan multiflier effect yang positif buat warga sekitar dan lingkungan, yang ada malah berpotensi menambah masalah perkotaan yang semakin membebani masyarakat,” kesalnya.

Melihat carut marutnya pembangunan Perumahan dan Permukiman, kata dia, merupakan wujud pelaksanaan Kasiba dan Lisiba yang tidak all out, melainkan parsial dan sparatis. Bahkan, lanjutnya, cenderung menyimpang dari tata kota yang baik dan benar.

Menurut dia, hal itu diduga adanya pelanggaran terhadap Perda No 13 Thn 2011 tentang RTRW Pemkota Bekasi, sekaligus menyalahi perundang-undangan diatasnya seperti UU No 26 Thn 2007 tentang Penataan Ruang. karena itu, sambunya, perlu evaluasi menyeluruh, kalau tidak, Kota Bekasi akan semakin semrawut dan semakin merugikan warganya.

“Aparat penegak hukum patut menyelidiki adanya indikasi korupsi dalam memberikan izin kepada pengembang,” imbuhnya. mengakhiri pernyataan Udin Tato. (fat)

uang, tetapi realitas yang terjadi masyarakatnya masih banyak yang miskin,” paparnya.

Menurutnya, sangat ironis sekali yang terjadi di daerah penghasil minyak dan gas (Migas) bumi, tapi daerahnya jadi kecamatan dengan warga yang termiskin di Bekasi.

Belum lagi kalau lihat di lapangan,

proyek-proyek eksplorasi tersebut, belum mengakomodir partisipasi masyarakat sekitarnya.

“Jangankan soal rekruitmen tenaga kerja yang belum mengakomodir masyarakat sekitar, untuk dana CSR-nya saja tidak transparan dan disinyalir ada sarat penyelewengan dananya,” tandasnya. (and)

Pemkot Gelontorkan Rp 2 M Sambungan Dari Hal 1 sejak 2012 usulan bantuan penanggulangan banjir belum terealisasi melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), namun akhirnya 2015 ini Pemkot Bekasi mengucurkan dana untuk mengatasi banjir di wilayahnya.

"Insya Allah proyek itu mulai dilaksanakan bulan ini. Kami berterimakasih atas partisipasi dan dukungan eksekutif dan legislatif yang

andil mengupayakan terealisasinya proyek penanggulangan banjir ini," terangnya.

Apalagi, kata dia, Jalan Pemuda sebagai obyek penilaian Adipura, maka perlu peningkatan drainase.

"Setiap Sabtu dan Minggu, kami selalu melakukan kerja bakti dan setiap rapat minggon selalu disampaikan agar semua elemen masyarakat ikut berperan aktif menjaga lingkungan," pungkasnya. (fat)

10 Ribu Hektar Lahan....

Sambungan Dari Hal 1 Hal tersebut diakibatkan saluran irigasi tersumbat dan dipenuhi sampah. Sampah yang menyumbat aliran tersebut diduga akibat warga di wilayah Kecamatan Cikarang Utara yang membuang sampah ke aliran sungai.

Karta (56) salah seorang petani di wilayah tersebut mengatakan, dengan kondisi saluran yang ada, dirinya yang berprofesi sebagai petani dan menggantungkan hidup dari bertani merasa putus asa.

Untuk menghidupi kebuuhan keluarganya, karta mengaku hanya usaha dari hasil pertanian.

“Kalau saluran air tersumbat terus menerus seperti ini, rasanya putus asa. Bagaimana hidup bisa makan, biaya anak sekolah setiap harinya dan untuk bayar PBB saja tidak mampuh,” keluh Karta.

Israk, Kepala Desa (Kades) Sukakerta mengatakan, hampir setiap hari dirinya menerima pengaduan warga dan sudah berusaha semaksimal mungkin dengan H.M.Sumaning, Kades Sukaringin, H.Anwar, Kades Sukatenang, dan Kades lainnya, bekerjasama dengan warga bergotong royong.

“Bukan hanya pengorbanan tenaga, uang pun dikorbankan demi kelancaran saluran air atau irigasi untuk petani di lima kecamatan tersebut, “ ujarnya.

Sementara itu, H.Khairan, anggota DPRD Kabupaten Bekasi menjelaskan, masalah keluhan petani yang terdiri dari lima keca-

matan tersebut, sudah disampaikan pihaknya ke Dinas Pertanian dan Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi, agar sawah petani tidak kekurangan air pada musim tanam padi.

Dikatakan, masyarakat di lima kecamatan tersebut, sumber pencahariannya hanya dari hasil pertanian.

“Ini harus kita perjuangkan. Dan pada rapat program belum lama ini di Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi yang dihadiri Bupati Bekasi, saya bacakan soal keluhan itu. Mudah-mudahan di tahun ini ada realisasinya,” ujarnya berharap. (mul)

Kalau saluran air tersumbat terus menerus seperti ini, rasanya putus asa.

Bagaimana hidup bisa makan, biaya anak sekolah setiap harinya dan untuk bayar PBB saja tidak mampuh,”

Alfamart Diduga Lecehkan..

Sambungan Dari Hal 1 pihak Alfamart.

Mendapat perlakuan sewenang-wenang tersebut, HA dan orangtuanya melaporkan kejadian tersebut kepada Novi, Manejer Administrasi dan Personalia PT Alfamart Cabang Bogor, Jawa Barat (27/3) lalu.

Setelah mengutarakan permasalahan yang dialami HA, Novi mengatakan, hal itu sudah biasa, kalau karyawan junior mendapat perlakuan tidak wajar dari atasannya atau seniornya. Menurut Novi, praktek tersebut sulit dihindari

apalagi Franchise. Meski demikian Novi akan menindaklanjuti hal itu sebagai bahan pertimbangan manajemen.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada kabar, sejauhmana manajemen Alfamart menindak karyawannya yang sewenang-wenang. Sungguh ironis, sekelas PT Alfamart, perusahaan besar yang sudah go publik semestinya sudah menerapkan Good Coorporate Governance (GCG) dan memiliki manajemen pengawasan yang baik guna menjaga citra positif di mata publik sebagai perusahaan yang sudah go public. (fat)

16 EDISI 51 / TAHUN III

PLAZA PONDOK GEDE

menuju MANAJEMEN PLAZA

Modern

Salah satu plaza atau pusat perbelanjaan di Kawasan Pondok Gede adalah Plaza Pondok Gede yang dikembangkan oleh Developer PT. Budikencana Megahjaya (PT.BKMJ) yang bekerjasama dengan Induk Koperasi Angkatan Udara (INKOPAU).

PLAZA Pondok Gede 1 dibangun pada tahun 1990-an silam, ketika kawasan pondok gede pada saat itu dikategorikan suatu daerah yang masih terbelakang dan terisolir, yang dibuktikan pada saat itu toilet plaza sering dipakai bukan sekedar untuk buang air kecil tapi juga digunakan untuk buang air besar dan mencuci oleh warga sekitar.

Seiring perjalanan waktu, kehadiran Plaza Pondok Gede 1 masih dirasakan kurang, karena begitu cepatnya perkembangan wilayah permukiman dan pesatnya perekonomian masyarakat di kawasan tersebut.

Maka, Perusahaan mengembangkan Plaza Pondok Gede 2 pada tahun 2000-an guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan pusat perbelanjaan. Kini, Plaza Pondok gede telah menjadi pionir dalam membangkitkan perekonomian kawasan pondok gede dan sekitarnya, maupun berkontribusi dalam pengembangan suatu wilayah.

Bahkan PT. BKMJ termasuk pembayar pajak terbesar dan mendapat penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak Kota Bekasi.

Mengelola Plaza dengan hampir 600 tenant, didukung dengan 16

Bank dan ATM, Perum Pegadaian, BPR, Money Changer, pelayanan Pos Giro dan Samsat membutuhkan perhatian yang serius guna menarik sebanyak mungkin pengunjung untuk berbelanja.

Tentunya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan; seperti, dari sisi manejemen plaza harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, menjaga kenyamanan dan tidak kalah penting keamanan pengunjung (prasarana umum plaza), serta membuat berbagai macam acara-acara yang menarik, fun dan edukatif guna menarik pengunjung potensial.

Dari sisi Tenant pelayanan yang prima dengan harga yang pas serta aneka promosi; maka, kata kuncinya adalah nawaitu dan political will atau niat dan keseriusan untuk menuju ke arah yang semakin baik dengan merapatkan barisan (pengelola dan Tenant menyamakan visi dn misi bekerja sesuai fungsinya) dengan kata lain sinergitas.

Nah, inilah barangkali yang tengah diupayakan oleh Plaza Pondok Gede dalam menghadirkan sebuah pusat perbelanjaan yang modern di timur Jakarta, Kota Bekasi. ***