C. Resume Perjalanan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dan PPG Prajabatan

perguruan tinggi yang memiliki fakultas keguruan, seperti FKIP dan Fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN, STAIS yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian jelaslah, bahwa kualifikasi keserjanaan calon guru atau guru dapat berasal dari S1/D4 kependidikan yang dihasilkan oleh lembaga pengadaan tenaga kependidikan [LPTK] seperti IKIP, FKIP dan STKIP untuk jenjang pendidikan tinggi umum serta Tarbiyah Institut Agama Islam [IAI] atau Sekolah Tinggi Agama Islam [STAI] pada jenjang pendidikan tinggi Agama.

Pelaksanaan Sertifikasi diatur oleh penyelenggara, yaitu kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Daerah atau Departemen Agama Provinsi dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk. Kemudian pendanaan Sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 13 (ayat 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan Sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Terdapat 7 aspek isu dan tantangan sertifikasi profesi guru: (1) peserta sertifikasi, masih banyak guru yang belum memenuhi syarat dari sisi kualifikasi pendidikan/masih banyak guru yang belum S1; (2) kapasitas LPTK, perlu ada pembagian komposisi/kuota yang bijak dan tepat sehingga bisa menyelesaikan guru dalam jabatan dan memberikan kesempatan kepada calon-calon guru baru untuk mengikuti PPG diawal; (3) anggaran PPG, anggaran untuk sertifikasi guru saat ini masih cukup terbatas oleh karena itu mendorong adanya peluang kerjasama pendanaan; (4) efisiensi pelaksanaan, terkait rasio kelulusan PPG dengan standar yang ditetapkan dan tes akademik untuk menilai kesiapan guru yang diharapkan dapat meningkatkan angka kelulusan; (5) efektivitas pelaksanaan, guru senior cenderung menurun kompetensinya seiring usia guru; (6) penyediaan tunjangan profesi, melalui pemenuhan persyaratan beban mengajar guru belum pada persyaratan performance guru, kebutuhan anggaran tunjangan profesi untuk guru PNS dan Non PNS cukup besar; (7) pendataan yang valid dan adanya sinkronisasi antar sistem dalam database misalnya dapodik. • Sebanyak 1.464.830 guru sertifikasi yang berpendidikan S1 dan masih 1.377.564 guru yang belum mengikuti sertifikasi guru. • Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan melalui pendidikan profesi guru sejak tahun 2017 dan hanya meluluskan 40-50 ribu orang guru untuk PPG setiap tahunnya. • Guru yang sudah sertifikasi semakin lebih baik nilai UKG daripada guru yang belum bersertifikasi namun dari segi kompetensi ada penurunan sejalan dengan usia guru.

C. Resume Perjalanan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dan PPG Prajabatan

Sertifikasi Guru Dalam Jabatan adalah Program sertifikasi guru dilaksanakan dengan berlandaskan amanat UU Guru dan Dosen 14/2005 yang menyatakan bahwa guru selain harus memiliki kualifikasi akademik, guru juga harus memiliki sertifikat pendidik (pasal 8 UU Guru dan Dosen). Pentahapan pelaksanaan sertifikasi guru dapat ditunjukkan sebagaimana informasi berikut.

• Program sertifikasi guru sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2007 s.d 2008 dimana pelaksanaannya berlandaskan UU 14/2005 Guru dan Dosen dan aturan kementerian sebelum ditetapkannya PP tentang Guru yaitu: Permendiknas 18/2007 tentang Sertifikasi

Guru dalam Jabatan Sertifikasi guru dilaksanakan melalui Portofolio dan jika belum lulus portofolio, maka guru dapat melengkapi kembali dokumen portofolionya atau dapat mengikuti PLPG. Sasaran guru yang dapat mengikuti sertifikasi guru di periode ini adalah guru dalam jabatan yaitu mereka yang telah diangkat menjadi guru sebelum UU Guru dan

Dosen ditetapkan yaitu guru sebelum 2005. • Pada tahun 2009 s.d 2015, pelaksanaan sertifikasi guru telah berlandaskan PP 74/2008 tentang Guru sebagai aturan turunan dari UU Guru dan Dosen. Pada periode ini, aturan kementerian yang menjadi payung hukum pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan antara lain: - Permendiknas 10/2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan - Permendiknas 11/2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan - Permendiknas 5/2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan • Pola pelaksanaan sertifikasi guru pada periode ini yaitu melalui PSPL, Portofolio, dan

PLPG dengan sasaran peserta adalah guru dalam jabatan sebagaimana dijelaskan pada permendiknas dan dijabarkan dalam pedoman penetapan peserta. • Pada tahun 2016 s.d 2017 merupakan masa peralihan atau transisi mengingat sesuai UU 14/2005 Guru dan Dosen dan PP 74/2008 untuk pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan harus diselesaikan dalam waktu 10 tahun sejak UU Guru dan Dosen di tetapkan.

Sebelum ada perubahan dari PP 74/2008 (PP 19/2017). Aturan kementerian yang menjadi payung hukum pelaksanaan PLPG di tahun 2016-2017 yaitu: Permendikbud 29/2016 tentang Sertifikasi Bagi Guru yang Diangkat Sebelum Tahun 2016. Pada periode ini,

Pemerintah melaksanakan sertifikasi guru melalui PLPG dengan sasaran adalah guru yang telah memiliki kualifikasi akademik S1/D4 yang telah diangkat maksimal di tahun 2015.

Pada 2018 hingga saat ini, dengan ditetapkannya PP 19/2017 sebagai aturan perubahan dari

PP 74/2008, maka sertifikasi guru dilaksanakan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan. Aturan kementerian yang menjadi payung hukum pelaksanaan PPG Dalam

Jabatan yaitu • Permendikbud 37/2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang Diangkat

Sampai dengan Tahun 2015 • Permendikbud 38/2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru

Dalam Jabatan • Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan pada tahun 2018-2019 mengikuti pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti sebagai unit utama yang menangani program Pendidikan profesi pada Pendidikan tinggi. Sedangkan pada tahun 2020-2021, dengan adanya perubahan struktur kementerian dimana ada perubahan tugas fungsi pada Ditjen GTK yang bertugas melaksanakan PPG, maka pedoman pelaksanaan ditetapkan oleh Dirjen GTK. • Sampai dengan tahun 2021, jumlah LPTK yang menyelenggarakan PPG Dalam Jabatan sejumlah 75 LPTK yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia. Sampai dengan saat ini, pembiayaan bantuan pemerintah untuk pelaksanaan sertifikasi guru berada pada DIPA

Ditjen PMPTK (2007-2010), BPSDMPK-PMP (2011-2015) dan Ditjen GTK (2016-2021).