perguruan tinggi yang memiliki fakultas keguruan, seperti FKIP dan Fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN, STAIS yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian jelaslah, bahwa kualifikasi keserjanaan calon guru atau guru dapat berasal dari S1/D4 kependidikan yang dihasilkan oleh lembaga pengadaan tenaga kependidikan [LPTK] seperti IKIP, FKIP dan STKIP untuk jenjang pendidikan tinggi umum serta Tarbiyah Institut Agama Islam [IAI] atau Sekolah Tinggi Agama Islam [STAI] pada jenjang pendidikan tinggi Agama. Pelaksanaan Sertifikasi diatur oleh penyelenggara, yaitu kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Daerah atau Departemen Agama Provinsi dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk. Kemudian pendanaan Sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 13 (ayat 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan Sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Terdapat 7 aspek isu dan tantangan sertifikasi profesi guru: (1) peserta sertifikasi, masih banyak guru yang belum memenuhi syarat dari sisi kualifikasi pendidikan/masih banyak guru yang belum S1; (2) kapasitas LPTK, perlu ada pembagian komposisi/kuota yang bijak dan tepat sehingga bisa menyelesaikan guru dalam jabatan dan memberikan kesempatan kepada calon-calon guru baru untuk mengikuti PPG diawal; (3) anggaran PPG, anggaran untuk sertifikasi guru saat ini masih cukup terbatas oleh karena itu mendorong adanya peluang kerjasama pendanaan; (4) efisiensi pelaksanaan, terkait rasio kelulusan PPG dengan standar yang ditetapkan dan tes akademik untuk menilai kesiapan guru yang diharapkan dapat meningkatkan angka kelulusan; (5) efektivitas pelaksanaan, guru senior cenderung menurun kompetensinya seiring usia guru; (6) penyediaan tunjangan profesi, melalui pemenuhan persyaratan beban mengajar guru belum pada persyaratan performance guru, kebutuhan anggaran tunjangan profesi untuk guru PNS dan Non PNS cukup besar; (7) pendataan yang valid dan adanya sinkronisasi antar sistem dalam database misalnya dapodik. • Sebanyak 1.464.830 guru sertifikasi yang berpendidikan S1 dan masih 1.377.564 guru yang belum mengikuti sertifikasi guru. • Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan melalui pendidikan profesi guru sejak tahun 2017 dan hanya meluluskan 40-50 ribu orang guru untuk PPG setiap tahunnya. • Guru yang sudah sertifikasi semakin lebih baik nilai UKG daripada guru yang belum bersertifikasi namun dari segi kompetensi ada penurunan sejalan dengan usia guru.
C.
Resume Perjalanan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dan PPG Prajabatan
Sertifikasi Guru Dalam Jabatan adalah Program sertifikasi guru dilaksanakan dengan berlandaskan amanat UU Guru dan Dosen 14/2005 yang menyatakan bahwa guru selain harus memiliki kualifikasi akademik, guru juga harus memiliki sertifikat pendidik (pasal 8 UU Guru dan Dosen). Pentahapan pelaksanaan sertifikasi guru dapat ditunjukkan sebagaimana informasi berikut. 99
