TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI TEMATIK
Ketua
: Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota
: Vivi Andriani,S.T, M.Sc Suprapto Budinugroho, S.T ., M.Eng Sularsono, S.P. ME Didik Darmanto, S.Sos ., MPA. Risky Firmansyah, SE. Setyo Hari Priyono, S.IP, MA, MSE. Atisomya Nareswari, S.E. Rifqi Alfian Maulana, S.E. Cep Kiki Kusumah, S.Si ., MA. Guntur Pawoko, MA.
Pendukung
1. Novi Nur Asih, SE. 2. Saniman 3. Ulia Balqis, S.Pd.
i
Abstraksi Konsep Pembelajaran Berkualitas terdiri dari (1)Peserta didik yang berkualitas: sehat jasmani dan rohani dan siap untuk berpartisipasi dan belajar, proses belajarnya didukung oleh keluarga dan lingkungannya, (2)Lingkungan belajar yang berkualitas: sehat, aman, protektif dan gender-sensitive, dan menyediakan sumber belajar dan fasilitas belajar yang memadai, (3)Konsep “Sekolah Penggerak” berasal dari visi dan misi untuk melibatkan sekolah sebagai “tempat” dan “media” yang dinamis menjadi intervensi yang dilakukan agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang berkesinambungan, konsep Sekolah Penggerak menjadi unggulan Kemendikbud Ristek untuk menjawab tantangan kualitas pembelajaran saat ini, (4)Konten yang berkualitas: tercermin dalam kurikulum dan materi ajar yang relevan demi tercapainya keterampilan dasar. Terdapat tujuh Rencana Aksi:(1) Melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai platform aksi bersama yang meningkatkan interaksi kreatif antar budaya;(2) Memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui perlindungan dan pengembangan karya kreatif untuk kesejahteraan para pelaku budaya, serta pelibatan maestro dalam proses pendidikan dan pembelajaran formal; (3)Meningkatkan diplomasi kebudayaan dengan memperkuat perwakilan luar negeri sebagai pusat budaya Indonesia, meningkatkan jumlah dan mutu program pertukaran dan residensi untuk seniman, peneliti dan pelaku budaya, dan menjadikan diaspora Indonesia sebagai ujung tombak pemajuan kebudayaan Indonesia di luar negeri; (4)Membangun pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan teknologi dengan warisan budaya di tiap daerah melalui sinergi antara pelaku budaya dan penggerak ekonomi kreatif guna memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;(5) Membangun mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam kebijakan kepariwisataan berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang berbasis komunitas, kearifan lokal, ekosistem budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknologi sebagai jalan keluar dari pendekatan industri ekstraktif; (6)Membentuk Dana Perwalian Kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan (7)Memfungsikan aset publik (seperti gedung terbengkalai, balai desa, gedung kesenian) dan fasilitas yang telah ada (taman budaya dan museum) sebagai pusat kegiatan dan ruang-ruang ekspresi kebudayaan, guna memperluas dan menjamin pemerataan akses masyarakat pada kebudayaan. Terdapat 7 aspek isu dan tantangan sertifikasi profesi guru: (1) peserta sertifikasi, masih banyak guru yang belum memenuhi syarat dari sisi kualifikasi pendidikan/masih banyak guru yang belum S1; (2) kapasitas LPTK, perlu ada pembagian komposisi/kuota yang bijak dan tepat sehingga bisa menyelesaikan guru dalam jabatan dan memberikan kesempatan kepada calon-calon guru baru untuk mengikuti PPG diawal; (3) anggaran PPG, anggaran untuk sertifikasi guru saat ini masih cukup terbatas oleh karena itu mendorong adanya peluang kerjasama pendanaan; (4) efisiensi pelaksanaan, terkait rasio kelulusan PPG dengan standar yang ditetapkan dan tes akademik untuk menilai kesiapan guru yang diharapkan dapat meningkatkan angka kelulusan; (5) efektivitas pelaksanaan, guru senior cenderung menurun kompetensinya seiring usia guru; (6) penyediaan tunjangan profesi, melalui pemenuhan persyaratan beban mengajar guru belum pada persyaratan performance guru, kebutuhan anggaran tunjangan profesi untuk guru PNS dan Non PNS cukup besar; (7) pendataan yang valid dan adanya sinkronisasi antar sistem dalam database misalnya dapodik. Mempertegas hak profesi bagi guru, UU Guru dan Dosen menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak: Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi Memperoleh dan memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan; kode etik guru dan peraturan perundang-undangan Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau Memperoleh pelatihan dan mengembangkan profesi dalam bidangnya. Sesuai dengan pasal 16 UUGD, bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
ii
Kata Pengantar
Kebijakan pembangunan bidang pendidikan melalui RPJMN 2020-2024 sudah berada pada pelaksanaan Program Pembelajaran Berkualitas, Sertifikasi PPG Dalam jabatan, Peningkatan Kompetensi Guru yang diarahkan untuk pemenuhan pendidikan berkualitas sebagai hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan 12 tahun walaupun dalam masa Pandemi sebagaimana hak mendapatkan pendidikan berkualitas diamanatkan dalam UUD 1945. Selanjutnya dibutuhkan perhatian lebih besar yang diberikan bagi daerah-daerah yang belum tuntas dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Kegiatan Evaluasi Tematik Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 mendalami isu-isu yang berkenaan akses, kualitas dan ketuntasan Pembangunan Pendidikan. Pembentukan karakter bangsa salah satunya melalui peningkatan kualitas pendidikan melalui terlaksananya Pembelajaran Berkualitas yang akan melahirkan Karakter Pelajar Pancasila dengan kemampuan dalam pemahaman HOTS (High Order Thinking Skill) telah mengintegrasikan konsep Merdeka Belajar dan penguasaan Skill Abad 21 sehingga diharapkan melahirkan SDM Unggul seperti tujuan Pembangunan Prioritas. Evaluasi Tematik Kebudayaan mendalami tantangan dan peluang peningkatan ketercapaian Pembangunan Budaya melalui Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) dan Festival Indonesiana sebagai Event Budaya yang dilakukan Tahun 2019-2021. Di dalam telaah ini secara sistematis akan memaparkan serangkaian kegiatan evaluasi termasuk Pelaksanaan Event Keagamaan yang mendukung meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia yang harapannya walaupun masih dalam suasana Pandemii tetap dapat dilaksanakan dengan hybrid atau online sehingga telaah tersebut beserta berbagai kesimpulan dan saran yang dapat dimanfaatkan dalam hal membuat Prencanaan Pembangunan Nasional Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Akhir kata, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun yang telah membantu penyelesaian laporan ini dan berbagai pihak lainnya.
Jakarta, 30 Desember 2021
Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas
iii
Daftar Isi Abstraksi ................................................................................................................................................ ii Kata Pengantar .................................................................................................................................... iii Daftar Isi ............................................................................................................................................... iv Daftar Tabel ........................................................................................................................................ vii Daftar Gambar ................................................................................................................................... viii Evaluasi Tematik Bidang Agama 2021 Event Keagamaan ............................................................... 1 I. Pendahuluan ....................................................................................................................................... 2 A.
Latar Belakang ........................................................................................................................ 2
II. Arah Kebijakan Program dan Kegiatan Event Keagamaan ............................................................... 3 A.
RPJMN.................................................................................................................................... 3
B.
RO dan KRO Event Keagamaan ............................................................................................. 5
C.
Pelaksanaan Event Keagamaan ............................................................................................... 6
D.
Indikator Ketercapaian Event Keagamaan ............................................................................ 22
E.
Kesimpulan dan Rekomendasi .............................................................................................. 28
III. L a m p i r a n ................................................................................................................................... 33 Evaluasi Pembelajaran Berkualitas .................................................................................................. 39 I. Pendahuluan ..................................................................................................................................... 40 A.
Latar Belakang ...................................................................................................................... 40
B.
Maksud dan Tujuan............................................................................................................... 42
II. Arah Kebijakan Konsep Pembelajaran Berkualitas ......................................................................... 42 A.
Konsep Program Intervensi Pembelajaran Berkualitas ......................................................... 42
B.
Keterampilan Abad 21 .......................................................................................................... 44
C.
Konsep Merdeka Belajar ....................................................................................................... 45
III. Kualitas Pendidikan: HOTS dan Capaian Hasil Pembelajaran Siswa ............................................. 49 A. Aspek Utama dalam Program/Kegiatan Kemendikbudristek terkait dengan Pengembangan dan Penerapan Kurikulum............................................................................................................. 50 B. Sinergi Pelaku dan Aspek Penting pada Program Sekolah Penggerak yang dapat Meningkatkan Pembelajaran Berkualitas...................................................................................... 52 IV. Praktik Baik Penyelenggaraan Pembelajaran Berkualitas ............................................................. 54 A. Praktik Baik di Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Sekolah Penggerak (Adang Sutarman, M. Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Petir Satu Atap, Kab. Serang-Banten) .................... 54 B. Program Intervensi dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran di PAPUA (Mirtanina Sisyelin Bawekes, S. Si (Program Manajer, Yayasan Nusantara Sejati) ...................................... 55 C.
Tari Sandjojo, Psi (Sekolah Cikal) ........................................................................................ 56
V. Kesimpulan Dan Rekomendasi ........................................................................................................ 60 iv
A.
Kesimpulan ........................................................................................................................... 60
B.
Rekomendasi ......................................................................................................................... 62
Evaluasi Tematik Penyelenggaraan Event Kebudayaan................................................................. 63 I. Pendahuluan ..................................................................................................................................... 64 A.
Latar Belakang ...................................................................................................................... 64
B.
Maksud dan Tujuan Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Event Kebudayaan ..................... 66
C.
Permasalahan ........................................................................................................................ 66
II. Pelaksanaan Event Kebudayaan 2019-2021 .................................................................................... 67 A.
Analisa Pelaksanaan Event Kebudayaan .............................................................................. 69
B.
Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional 2019-2021 .......................................................... 71
C.
Festival Indonesiana 2019-2021 ........................................................................................... 74
D.
Rekam Jejak Pelaksanaan Event Kebudayaan yang Dilaksanakan oleh Kemendikbud ....... 78
III. Kendala dan Tantangan ................................................................................................................... 82 A.
Koordinasi Pekan Kebudayaan Daerah dan Pekan Kebudayaan Nasional ........................... 82
B.
Event Kebudayaan Masa Pandemi ........................................................................................ 84
IV. Ketahanan Budaya Melalui Event Kebudayaan ............................................................................ 86 V. Kesimpulan dan Rekomendasi......................................................................................................... 91 A.
Kesimpulan ........................................................................................................................... 91
B.
Rekomendasi ......................................................................................................................... 92
Evaluasi Tematik Sertifikasi Guru Dalam Jabatan ......................................................................... 93 I. Pendahuluan ..................................................................................................................................... 93 A.
Pengertian Sertifikasi Guru Dalam Jabatan .......................................................................... 93
B.
Manfaat dan Tujuan Sertifikasi Guru.................................................................................... 95
II. Proses Sertifikasi Guru Dalam Jabatan ............................................................................................ 97 A.
Identifikasi Guru Yang Disertifikasi ..................................................................................... 97
B.
Penyelenggara Sertifikasi Guru ............................................................................................ 98
C.
Resume Perjalanan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dan PPG Prajabatan .......................... 99
D.
Proses Sertifikasi Guru........................................................................................................ 102
E.
Alur Sertifikasi Guru........................................................................................................... 103
F.
Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) .................................................................... 104
G.
Penilaian sertifikasi ............................................................................................................. 105
III. Profesionalisme Guru .................................................................................................................... 108 A.
Pengertian Profesionalisme Guru........................................................................................ 108
B.
Kompetensi Guru ................................................................................................................ 109
C.
Syarat- Syarat Profesionalisme Guru .................................................................................. 113
v
D.
Upaya Meningkatkan Profesionalitas Guru ........................................................................ 116
IV. Pengaruh Sertifikasi dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru................................................ 119 A.
Sertifikasi dan Kompetensi Guru ........................................................................................ 119
B.
Tunjangan Profesi Guru ...................................................................................................... 121
V. Kesimpulan dan Saran ................................................................................................................... 133 A.
Kesimpulan ......................................................................................................................... 133
B.
Rekomendasi ....................................................................................................................... 136
Daftar Pustaka .................................................................................................................................. 139
vi
Daftar Tabel Tabel 1. RO dan KRO Event Keagamaan..................................................................................................... 5 Tabel 2. Peran Parapihak .............................................................................................................................. 6 Tabel 3. Kontribusi Pelaksanaan Event Keagamaan..................................................................................... 7 Tabel 4. Keterlaksanaan Event Keagamaan ................................................................................................ 22 Tabel 5. Peta sebaran Pekan Kebudayaan Daerah Tahun 2020 .................................................................. 67 Tabel 6. Analisa Pelaksanaan Event Kebudayaan ...................................................................................... 69 Tabel 7. Perbedaan PPG Pra Jabatan dan PPG Dalam Jabatan.................................................................. 97 Tabel 8. Perbedaan PLPG, PPG Dalam Jabatan, dan PPG Prajabatan ..................................................... 101 Tabel 9. Analisa Program Sertifikasi ........................................................................................................ 123
vii
Daftar Gambar Gambar 1. Alur Sertifikasi Guru ............................................................................................................... 105
viii
Evaluasi Tematik Bidang Agama 2021 Event Keagamaan
1
I.
Pendahuluan A. Latar Belakang Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaannya diatur dalam UUD 1945 pasal 29 (2) dan UU No. 39 tahun 1999 pada pasal 22 tentang HAM. Event keagamaan diselenggarakan untuk tujuan keagamaan pada masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu. Event keagamaan dilaksanakan tiap tahun sekali atau dua sampai tiga tahun sekali. Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Konsitusi mengamanat pada Pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu. Dalam implementasinya, Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadi acuan sebagai jaminan untuk melaksanakan aktivitas kehidupan beragama, menjamin pelaksanaan peribadatan beragama, serta menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kaitannya dengan jaminan pelaksanaan kehidupan beragama yang diberikan Negara tersebut, setiap agama termasuk umat beragama memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan aktivitas kehidupan keagamaan sesuai keyakinan, budaya, dan kebhinekaan yang dimilikinya dengan memegang teguh aspek toleransi dan kerukunan umat beragama. Salah satu yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan event keagamaan. Event merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia baik secara individu atau kelompok. Kegiatan tersebut memiliki hubungan erat dengan adat, budaya, tradisi dan agama individu, kelompok, atau masyarakat yang bersangkutan. Event keagamaan biasanya diselenggarakan untuk tujuan tertentu serta melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu. Dalam hal ini yang akan menjadi fokus pembahasan adalah penyelenggaraan event keagamaan yang telah dilakukan oleh para pemeluk agama di Indonesia, khususnya Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah yang melakukan pembinaaan masyarakat pemeluk agama di Indonesia. Event keagamaan telah menjadi bagian integral dalam kehidupan beragama di Indonesia. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan telah berhasil menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama. Dukungan Kementerian Agama berupa bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan hari besar keagamaan dan penyelenggaraan lomba membaca kitab suci tiap agama, seperti MTQ, STQ, PESPARAWI, PESPARANI, Utsawa Dharma Gita, Swayamvara Tripitaka Gatha, Sippa Dhamma Samajja dan Mahaniti Loka Dhamma. Melalui berbagai event keagamaan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Pada saat yang sama, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyebarluaskan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan, substantif, dan membawa pesan yang inklusif dan toleran. Namun demikian, kondisi pandemi Covid-19 yang masif dan menyebar luas telah mengguncang dunia, melumpuhkan perekonomian global, dan melemahkan tatanan kehidupan masyarakat di banyak negara. Selain 2
itu, kondisi tersebut juga telah merubah perilaku dan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas keagamaan. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengatur dan memberikan panduan bagi masyarakat bila ingin melakukan peribadatan, agar tidak menimbulkan kerumunan dan menyebarkan pandemi Covid-19. Hal ini juga berakibat pada pelaksanaan event keagamaan yang tertunda dan/atau dibatalkan pelaksanaannya. Pada saat yang sama kondisi ini tentu juga membutuhkan strategi baru sebagai antisipasi sekaligus mitigasi risiko, agar pelaksanaan penyelenggaraan event keagamaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan, dan pada saat yang sama keselamatan umat tetap terjaga. Untuk itu, pelaksanaan event keagamaan penting untuk menjadi pokok bahasan, serta memerlukan dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait, dan multi pihak lainnya yang dimungkinkan mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Sejatinya pelaksanaan perayaan keagamaan menandakan bahwa kehidupan beragama di tataran masyarakat berlangsung dengan semarak. Narasi baik ini perlu terus dibangun dan diperkuat agar menjadi momentum yang dapat memperkuat kohesi sosial di masing-masing pemeluk agama. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan berinisiatif menyelenggarakan diskusi terbatas dalam rangka melihat penyelenggaraan event keagamaan yang telah dilakukan di Kementerian Agama.
II. Arah Kebijakan Program dan Kegiatan Event Keagamaan A. RPJMN Agama menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024 karena agama dan pembangunan saling menunjang karena agama sebagai landasan spiritual moral, sumber nilai dan basis etika memandu bangsa untuk membangun dengan tatanan yang lebih baik. Agama merupakan sumber inspirasi dalam masyarakat yang majemuk dalam membangun harmonisasi sosial dan sebagai kekuatan pendorong dalam merealisasikan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Agama dan pemuka agama berperan sentral dalam melaksanakan agenda pembangunan untuk mewujudkan bangsa yang bermartabat. Berdasarkan isu strategis: 1. Karakter, budi pekerti, dan kebangsaan belum mantap; 2. Masih lemahnya pemahaman dan pengalaman nilai agama terutama pemahaman nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran. Sehingga ada kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan guna memperkuat moderasi beragama sebagai pondasi penting cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah. Harapannya di tahun 2024 terwujud masyarakat yang berbudi luhur, berjati diri, bergotong royong, bertoleransi, dan sejahtera. Harapannya event keagamaan dapat menunjang hal-hal ini. Arah kebijakan dan strategi terkait agama ada di PP 3 “memperkuat Moderasi Beragama” yang terdiri dari 5 KP, yaitu 1. penguatan cara pandang, 2. penguatan harmoni, 3. penyelarasan relasi agama dan budaya, 4. peningkatan kualitas pelayanan agama, dan 5. pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. 3
•
•
• •
•
• •
•
RO event keagamaan masih kurang memperlihatkan outputnya. Setiap Agama dan Umat Beragama mmiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakn aktifitas kehidupan keagamaan sesuai keyakinan dan budaya yang dimilikinya dengan memegang teguh aspek toleransi dan kerukunan umat beragama sebagai wujud pelaksanaan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. Event merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keyakinan dan memperingati hal-hal penting baik individu atau kelompok. Kegiatan tersebut berkaitan erat ajaran agama, adat dan budaya, serta tradisi keagamaan. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan ditujukan untuk menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama. Bimas Buddha merasakan kehadiran Pemerintah melalui Kementerian Agama dalam penyelenggaraan berbagai event/kegiatan keagamaan seperti hari besar keagamaan dan penyelenggaraan lomba membaca kitab suci (Swayamwara Tripitaka Gatha, Sippa Dhamma Samajja, Mahaniti Loka Dhamma, dan Yobbana Dhamma Samaya) baik berupa bantuan ataupun penyelenggaranaan sangat diperlukan. Event keagamaan dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Juga dapat menjadi sarana untuk menyebarluaskan pesan-pesan keagamaan dan praktek beragama yang mencerahkan kehidupan, substantif, dan membawa kesan inklusif dan toleran. Penyelenggaraan MTQ dan STQ Pusat merupakan bagian dari event keagamaan yang dilaksanakan oleh umat Islam RO Event Keagamaan Islam berupa kegiatan yang berada di Ditjen Bimas Islam setiap tahun juga menyelenggarakan event budaya seperti pelaksanaan kompetisi film pendek Islam budaya nusantara, Festival seni Ramadhan bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Kampanye moderasi beragama international, terkendala pada pembatasan interaksi sosial.
4
B.
RO dan KRO Event Keagamaan Tabel 1. RO dan KRO Event Keagamaan TARGET
UNIT ESELON2
OUTPUT PROGRAM
KRO
ANGGARAN (dalam ribuan)
RO 2021
2022
2023
2024
2021
2022
2023
2024
03Direktorat Penerangan Agama Islam
02Layanan Keagamaan Islam
PEGKonferensi dan Event
001-Event Keagamaan dan Seni Budaya bernafaskan Agama Islam
1.837
1.209
1.390
1.598
38.534.838
37.265.119
42.854.887
49.283.120
02Direktorat Urusan Agama Kristen
04Layanan Keagamaan Kristen
AEGKonferensi dan Event
001-Event Keagamaan dan Seni Budaya Bernafaskan Agama
227
230
240
250
13.000.000
75.000.000
20.000.000
25.000.000
02Direktorat Urusan Agama Katolik
03Layanan Keagamaan Katolik
AEGKonferensi dan Event
001Event Keagamaan dan seni budaya bernafaskan agama Katolik
1
1
1
1
3.500.000
19.180.763
19.180.763
19.180.763
02Direktorat Urusan Agama Hindu
05Layanan Keagamaan Hindu
AEGKonferensi dan Event
001Event Keagamaan dan seni budaya bernafaskan agama
33
33
33
33
15.737.756
42.037.000
12.000.000
26.700.000
01Direktorat Urusan Agama Buddha
06Layanan Keagamaan Buddha
PEGKonferensi dan Event
001-Event keagamaan Buddha dan Seni Budaya Bernafaskan Agama Buddha
1
-
1
-
10.000.000
15.000.000
5
-
-
C. a.
Pelaksanaan Event Keagamaan Peran Parapihak Tabel 2. Peran Parapihak
Nama K/L/D
Peran
Bimas Islam
Pusat, memiliki kebijakan pelaksanaan event keagamaan dan alokasi anggaran untuk kegiatan event keagamaan.
Keterangan • • •
Penyelenggaraan Event Tahun Toleransi Nasional Dibebankan Kepada Ditjen Bimas Islam Sebagaimana Mandatori Menteri Agama Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kabupaten/Kota @ Rp 25.000.000,-, Rp 12.850.000.000,Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Provinsi @ Rp 100.000.000,-, Rp 5.360.000.000,-
Bimas Kristen
Pusat, memiliki kebijakan pelaksanaan event keagamaan dan alokasi anggaran untuk kegiatan event keagamaan.
Setiap Agama dan Umat Beragama mmiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakn aktifitas kehidupan keagamaan sesuai keyakinan dan budaya yang dimilikinya dengan memegang teguh aspek toleransi dan kerukunan umat beragama sebagai wujud pelaksanaan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945.
Bimas Katolik
Pusat, memiliki kebijakan pelaksanaan event keagamaan dan alokasi anggaran untuk kegiatan event keagamaan.
Bimas Buddha
Pusat, memiliki kebijakan pelaksanaan event keagamaan dan alokasi anggaran untuk kegiatan event keagamaan.
Setiap Agama dan Umat Beragama memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan aktivitas kehidupan keagamaan sesuai keyakinan dan budaya yang dimilikinya dengan memegang teguh aspek toleransi dan kerukunan umat beragama sebagai wujud pelaksanaan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. Event merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keyakinan dan memperingati hal-hal penting baik individu atau kelompok. Kegiatan tersebut berkaitan erat ajaran agama, adat dan budaya, serta tradisi keagamaan. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan ditujukan untuk menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama. Melakukan Upacara Hari Besar Keagamaan Buddha meliputi: Waisak, Asadha (Puja Agung dan ITC), Kathina, Magha Puja maupun Dharmasanti
Bimas Hindu
Pusat, memiliki kebijakan pelaksanaan event keagamaan dan alokasi anggaran untuk kegiatan event keagamaan.
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan ditujukan untuk menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama.
PKU
Pusat, Perencanaan, Penyelenggara dan Pendanaan event Keagamaan
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan ditujukan untuk menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama.
Kemenkeu
Pusat, Pendanaan, MONEV anggaran event keagamaan
Memastikan anggaran event keagamaan yang berada di Kementerian Agama terealisasi dengan jelas dan sesuai dengan
6
kebutuhan untuk kemaslahatan umat
Bappenas
Pusat, Perencanaan, MONEV program, anggaran dan pelaksanaan event keagamaan
Kanwil, Kemenag
Daerah, pelaksana kegiatan event keagamaan yang memastikan kegiatan kerlaksana sesuai dengan arah kbijakan.
Penyuluh Agama
Daerah, sosialisasi agama dan penyelenggaran event keagamaan.
lembaga sosial keagamaan
Pusat dan daerah, penyelenggara event keagamaan dan kampanye keagamaan
Dunia Usaha
Pusat dan daerah, mendukung pelaksanaan event keagamaan
Memiliki kegiatan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Program Event Keagamaan untuk perbaikan pelaksanaan tahun selanjutnya.
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan ditujukan untuk menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama.
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan ditujukan untuk menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama. Kegiatan keagamaan ditujukan untuk menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama.
Pelaksana event keagamaan melalui kemitraan dan memiliki peluang pendanaan event keagamaan
keterangan: 1. Pusat, memiliki kewenangan, memiliki kebijakan, potensi pendanaan 2. Pusat, memiliki kewenangan, memiliki kebijakan, tidak ada potensi pendanaan 3. Daerah, memiliki kewenangan, memiliki kebijakan, potensi pendanaan 4. Daerah, memiliki kewenangan, memiliki kebijakan, tidak ada potensi pendanaan 5. Mitra, potensi pendanaan 6. Mitra, tidak ada potensi pendanaan
b.
Kontribusi Pelaksanaan Event Keagamaan Tabel 3. Kontribusi Pelaksanaan Event Keagamaan
Agama Kristen
Event Keagamaan Pesparawi
Keterangan Event Keagamaan Kristen: • Event pesparawi yang ke-13 diselenggarakan oleh Bimas Kristen pada tahun 2022 di DIY. • Event pesparawi ini merupakan momen strategis karena terdapat 327 aras dari seluruh sinode di Indonesia. Tantangan terbesar dalam penyelenggaraan • Pesparawi yang ditunda dari tahun 2021 ke tahun 2022 adalah pandemic covid 19 • Tidak semua daerah punya SDM yang menguasai IT • Kurangnya ketersediaan infrastruktur untuk pelaksanaan kegiatan secara daring. Referensi Event Nasional
7
•
Terdapat dua referensi sebagai kajian untuk event pesparawi tahun 2022 yaitu La Liga dan PON Papua.
Temuan • Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan pesparawi akan dilaksanakan dalam jumlah yang terbatas dan dilakukan secara on site serta menerapkan prokes secara ketat. • Pesparawi merupakan bagian dari pembangunan mental dan spiritual, moral, dan etika umat Kristen sekaligus wujud daripada iman Kristen dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. • Pesparawi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibadah gerejawi, sekaligus ungkapan syukur dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. • Pesparawi juga merupakan sarana untuk mencari talent-talent di seluruh pelosok nusantara. • Tujuan pesparawi: kebersamaan, kreasi seni dan budaya, kreativitas, peningkatan mutu, dan pembangunan bangsa. Tujuan-tujuan ini merupakan cerminan yang terlihat jelas dari pelaksanaan pesparawi. • Kegiatan pesparawi dilaksanakan dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. • Kegiatan pesparawi tahun 2022 terdiri dari 12 kategori yang terdiri dari 255 peserta lomba, 34 LPPD (8 peserta), 34 Bimas (8 peserta), official 10 peserta sehingga jumlahnya 281 peserta/provinsi, maka totalnya 34 x 281 = 9.554 orang. Paniti 300 orang, LO 340 orang dimana 10 orang menangani satu provinsi, tenaga medis 250 orang, keamanan 1000 personil. • Seluruh peserta dan panitia pesparawi akan diberikan ID card digitalisasi. • 12 kategori pesparawi: PSDC, Padus Pria, Padus Wanita, Paduan Remaja/Pemuda, PSA usia 9-15 tahun, VG Remaja/Pemuda, Musik Pop Gerejawi, Solis Remaja/Pemuda Putera, Solis Remaja/Pemuda Puteri, Solis Anak usia 10-13 tahun, Solis Anak usia 7-9 tahun, dan Musik Nusantara Gerejawi. • Seluruh peserta dan panitia wajib sudah divaksin (dosis satu dan dua), semua peserta dan panitia harus PCR sebelum berangkat dan satu hari sebelum kegiatan lomba. • Tempat lomba pesparawi akan didesain secara terpadu untuk mengurangi kegiatan mobilisasi baik dari penginapan dan venue lomba tidak berjauhan agar tidak terjadi penumpukan orang dan pergerakan dapat dibatasi. • Di venue lomba akan ada peserta lomba, juri, dan
8
•
•
• •
panitia sedangkan official dan suporter mengikuti melalui live youtube. Kegiatan pembukaan dan penutupan pesparawi akan menggunakan skema blended, hanya pejabat dan panitia yang boleh mengikuti secara langsung (on site) dengan jumlah terbatas. Untuk menunjukan modernisasi keagamaan maka berdasarkan arahan dari Gubernur DIY, gereja-gereja di DIY yang sudah di cagar budayakan dapat digunakan untuk tempat ibadat dan dapat disiarkan secara live melalui youtube. Untuk karnaval hanya diikuti oleh mahasiswa yang sedang belajar/studi di DIY. Perlu ada penambahan pengamanan pada kegiatan pesparawi dengan melibatkan ormasormas, satpol PP, dan juga secara virtual menggunakan CCTV.
Output • Output event pesparawi: (1) tumbuhnya kesadaran masyarakat/umat dalam kepelbagaian sebagai bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan (inklusif); (2) tumbuhnya kesadaran penghayatan keyakinan/agamanya semakin dewasa terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah kepelbagaian (moderasi beragama). Outcome • Outcome event pesparawi: (1) terjadinya transformasi peradaban bangsa Indonesia menuju era disrupsi (industry 4.0 ke society 5.0); (2) terjadinya transformasi pergaulan global bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain dalam scope keagamaan/keyakinan. •
Diskusi Kristen
Pertanyaan • Pelaksanaan pesparawi di mulai pada tahun berapa? (Bimas Kristen) • Alasan diadakan event pesperawi itu karena apa? • Apakah ada kegiatankegiatan pra-pesparawi di
Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN) merupakan lembaga resmi Kemenag yang menyelenggarakan event pesparawi di tingkat provinsi/kab/kota/kec ada LPPD. Disamping itu secara internal Sinode-sinode juga menyelenggarakan pesparawi di internal Sinodenya masing-masing.
Jawaban • Pesparawi sudah dilaksanakan sebanyak 12 kali • Belum terlihat apa upaya-upaya perbaikan penyelenggaraan event-event keagamaan yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. • Untuk penyelenggaraan pesparawi di masa pandemic covid harus dibuat rencana yang matang mungkin dapat dilaksanakan secara
9
•
Katolik
daerah-daerah sebelum menuju event pesparawi nasional? Yang ingin dilihat dari sisi pembinaannya. Pembinaannya ini seperti apa? Meningkatkan pemahaman ke umat seperti apa? Apakah ada standarnya?
Pesparani
hybrid. Seperti apa indikator capaian keberhasilan yang ditentukan oleh tiap-tiap Bimas Kemenag terhadap event keagamaan. • Awal mula kegiatan pesparawi dari animo umat Kristen dalam kegiatan lomba-lomba bernyanyi sehingga Kemenag melihat kondisi animo dari umat ini untuk dijadikan event keagamaan . • Pada awal mulanya anggaran dari APBN kegiatan pesparawi ini sangat minim bahkan tidak ada namun setelah beberapa kali perhelatan baru ada anggaran dari APBN. • Dengan semakin baiknya regulasi maka terbentuk lembaga-lembaga sebagai lembaga Pembina pesparawi yaitu LPPN dan LPPD di daerah. • Sebelum pesparawi tingkat nasional, setiap LPPD di daerah menggelar pesparawi tingkat daerah dalam rangka mencari talent-talent di pelosok, da nada juga pemahaman teologi, pembinaan iman dan keyakinan melalui lagulagu yang dinyanyikan disesuaikan dengan kaidah-kaidah atau dokma-dokma kekristenan. • Pesparawi merupakan wadah berkumpulnya 327 sinode untuk bernyanyi dan bermazmur, untuk beribadat. Jadi selain pembinaan keimanan juda ada persekutuan (kuanonia). • Hasil dari beberapa kali pelaksanaan pesparawi yaitu lagu-lagu yang digunakan dalam perlombaan pesparawi digunakan oleh gerejagereja dalam beribadat sehingga mendorong semangat spiritualitas umat. • Keberhasilan lain dari kegiatan pesparawi yaitu alumni-alumni pesparawi dari Papua memenangkan choir international competition di Swedia. • Dengan adanya pesparawi maka anak-anak dari daerah-daerah bisa berkumpul, berjumpa, berkenalan, belajar adat istiadat dan karakter dari berbagai daerah dalam gerak religiusitas dan spiritualitas. • Pesparawi DIY tahun 2022 akan ada eksibisi dan kunjungan 4 negara (Latvia, Korea Selatan, Pilipina, dan Taiwan) artinya pesparawi sudah bertaraf internasional sehingga ini merupakan keberhasilan yang akan berhasil. Event keagamaan katolik • Event Keagamaan Katolik dikenal dengan Pesparani baru pertama kali diadakan di Ambon pada tahun 2018 sebagai bentuk kebersamaan umat katolik seluruh Indonesia. • Banyak pihak yang terlibat pada event Pesparani tahun 2018, yaitu pemda, dinas/institusi, masyarakat non katolik dalam menyukseskan kegiatan pesparani. •
10
Kegiatan Event Keagamaan • Ada 12 kategori yang dilombakan pada Pesparani tahun 2018, yaitu PS Gregorian Dewasa, PS Gregorian Anak, PS Anak, PS Wanita Dewasa, PS Pria Dewasa, PS Dewasa Campuran, Mazmur Anak, Mazmur Remaja, Mazmur Dewasa, Cerdas Cermat Anak, Cerdas Cermat Remaja, dan Lomba Bertutur Kitab Suci. • Keikutsertaan setiap pemda dalam pesparani disesuaikan dengan kemampuan sumber daya di setiap pemda dimana ada yang mengikuti 12 kategori, ada yang hanya mengikuti sebagian kategori saja, dll. • Dalam event pesparani ini ada kebersamaan, ada pluralitas, ada kerukunan, ada toleransi. • Melalui event pesperani ini kesatuan umat katolik dirayakan, dan pembinaan iman dilaksanakan untuk menambah penguasaan dan pengetahuan tentang keagamaan di Indonesia. • Akibat pandemic covid-19, pesparani ke-2 yang sedianya dilaksanakan di tahun 2020 di tunda ke tahun 2021, namun pelaksanaan pesparani tahun 2021 pun juga ditunda ke tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kupang-NTT. • Untuk mempertahankan kebersamaan yang telah terbentuk pada tahun 2018 melalui pesparani ke1, maka LP3N melakukan virtual choir festival pada tahun 2020 yang dibuka oleh bapak Presiden dan bapak Menteri Agama. • Pada tahun 2021 ada event Kreasi Virtual Katolik Indonesia (KVKI). • Kegiatan pesparani tahun 2022 akan dibahas pada November 2021 dan pelaksanaannya kemungkinan besar akan dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring). • Karena masih dalam situasi pandemic covid-19 maka ada beberapa pertimbangan terkait kategori-kategori yang akan dilombakan pada Pesparani ke-2 nantinya. • Event keagamaan katolik dikenal dengan Pesparani baru pertama kali diadakan di Ambon pada tahun 2018 sebagai bentuk kebersamaan umat katolik seluruh Indonesia. • Banyak pihak yang terlibat pada event pesparani tahun 2018, yaitu pemda, dinas/institusi, masyarakat non katolik dalam menyukseskan kegiatan pesparani. • Ada 12 kategori yang dilombakan pada pesparani tahun 2018, yaitu PS Gregorian Dewasa, PS Gregorian Anak, PS Anak, PS Wanita Dewasa, PS Pria Dewasa, PS Dewasa Campuran, Mazmur Anak, Mazmur Remaja, Mazmur Dewasa, Cerdas Cermat Anak, Cerdas Cermat Remaja, dan Lomba Bertutur Kitab Suci. • Keikutsertaan setiap pemda dalam pesparani
11
• •
•
•
• •
•
•
•
•
•
12
disesuaikan dengan kemampuan sumber daya di setiap pemda dimana ada yang mengikuti 12 kategori, ada yang hanya mengikuti sebagian kategori saja, dll. Dalam event pesparani ini ada kebersamaan, ada pluralitas, ada kerukunan, ada toleransi. Melalui event pesperani ini kesatuan umat katolik dirayakan, dan pembinaan iman dilaksanakan untuk menambah penguasaan dan pengetahuan tentang keagamaan di Indonesia. Akibat pandemic covid-19, pesparani ke-2 yang sedianya dilaksanakan di tahun 2020 di tunda ke tahun 2021, namun pelaksanaan pesparani tahun 2021 pun juga ditunda ke tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kupang-NTT. Untuk mempertahankan kebersamaan yang telah terbentuk pada tahun 2018 melalui pesparani ke1, maka LP3N melakukan virtual choir festival pada tahun 2020 yang dibuka oleh bapak Presiden dan bapak Menteri Agama. Pada tahun 2021 ada event Kreasi Virtual Katolik Indonesia (KVKI). Kegiatan pesparani tahun 2022 akan dibahas pada November 2021 dan pelaksanaannya kemungkinan besar akan dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring). Karena masih dalam situasi pandemic covid-19 maka ada beberapa pertimbangan terkait kategori-kategori yang akan dilombakan pada pesparani ke-2 nantinya.
Menyanyi adalah salah satu bentuk bagian dari kehidupan beriman yang ekspresinya antara lain melalui event-event keagamaan seperti pesparani dan diwujudkan dalam bentuk peribadatan pada perayaan ekaristi, perayaan natal, perayaan paskah, atau dalam perayaan setiap kali event dilaksanakan diawali dengan doa dalam ritual keagamaan katolik. Indikator luaran yang bisa diukur: (1) sukses persiapan melalui koordinasi dengan LP3KN dan LP3KD, bagaimana supporting dananya, koordinasi dengan pemda berjalan dengan baik, dari sisi nasional ada dukungan dana namun masih minim; (2) sukses pelaksanaan melalui kegiatan lomba berjalan dengan baik, adanya komunikasi juri dengan peserta lomba secara adil, tidak ada pertengkaran, saling menguatkan, saling menguatkan, ; dan (3) sukses pemeriksaan. Saat pelaksanaan pesparani di Ambon tahun 2018 ada relasi sosial yang terbangun dengan baik antar umat beragama dalam keterlibatan merayakan suka cita bersama. Pada tahun 2022, panitia pesparani ke-2 di
•
•
• •
Kupang adalah teman-teman umat muslim baik NU dan MUI di Kupang. Mendorong agar ada regulasi yang ditetapkan oleh pemda sebagai dasar untuk mengeluarkan dana APBD dan beberapa provinsi telah melaksanakannya dalam mendukung event keagamaan katolik ini. Dalam pesparani tidak hanya terkait lomba saja namun ada juga ritual keagamaan yang dijalankan di kegiatan pembuka dan penutup, ada kegiatan seminar-seminar penguatan tentang liturgi dan bernyanyi dengan baik. Ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LP3K sebelum menuju kegiatan nasional. Untuk pelaksanaan pesparani tahun 2022 perlu perlu perencanaan yang baik (ada plan A dan B) karena masih dalam situasi pandemic covid-19.
Pertanyaan Ada 12 kategori yang dilombakan pada pesparani • Untuk event-event yang tahun 2018, yaitu dilombakan di pesparani • PS Gregorian Dewasa, apakah berdiri sendiri • PS Gregorian Anak, atau ada keterkaitan • PS Anak, dengan ritual ibadat juga? • PS Wanita Dewasa, (Bimas Katolik) • PS Pria Dewasa, • Pembinaan kepada umat • PS Dewasa Campuran, di masing-masing daerah • Mazmur Anak, seperti apa untuk • Mazmur Remaja, kegiatan pesparani? • Mazmur Dewasa, • Cerdas Cermat Anak, • Cerdas Cermat Remaja, • dan Lomba Bertutur Kitab Suci. •
•
Swayamvara Dipita Ganta (SDG)
•
Buddha
• •
13
Akibat pandemic covid-19, pesparani ke-2 yang sedianya dilaksanakan di tahun 2020 di tunda ke tahun 2021, namun pelaksanaan pesparani tahun 2021 pun juga ditunda ke tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kupang-NTT. Untuk mempertahankan kebersamaan yang telah terbentuk pada tahun 2018 melalui pesparani ke-1, maka LP3N melakukan virtual choir festival pada tahun 2020 yang dibuka oleh bapak Presiden dan bapak Menteri Agama Salah satu kegiatan keagamaan yang dilakukan yaitu Swayamwara Dipita Ganta (SDG) yang dilaksanakan pada tahun 2017 bertempat di candi Borobudur. Event keagamaan merupakan perwujudan dari pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Event keagamaan meningkatkan keyakinan dari setiap umat beragama baik secara individu
• •
• •
•
•
•
•
Buddha
•
MLD (Mahaniti Loka Dhamma) SDS (Sippa Dhamma Samajja) •STG (Swayaramara Tripitaka Gatha) YDS (Yobbana Dhamma Samaya) Waisak, Asadha (Puja Agung dan ITC), Kathina, Magha Puja serta Dharmasanti
•
14
maupun secara berkelompok. Untuk event keagamaan yang diperuntukan bagi siswa dan mahasiswa apakah ada koordinasi dengan satuan pendidikan? (Bimas Buddha) Bagaimana koordinasi yang dilakukan selama ini dengan pemda dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan pemda seperti apa? Apakah ada koordinasi dengan dudi sebagai bentuk kontribusi dudi terhadap peningkatan umat dalam event keagamaan Ada beberapa event keagamaan yang dilakukan oleh Bimas Buddha, yaitu swayamwara tripitka gatha, sippa dhamma samajja, mahaniti loka dhamma, dan yobbana dhamma samaya. Output: untuk meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan dari ajaran agama. Melalui kegiatan keagamaan merupakan sarana untuk menyebarluaskan pesan-pesan keagamaan dan praktik keagamaan yang mencerahkan kehidupan dan membawa pesan yang inklusif dan toleran. Kegiatan keagamaan untuk siswa ada koordinasi dengan satuan pendidikan melalui koordinasi dengan dinas pendidikan dan pengawas sekolah serta guru agama buddha melalui Bimas Buddha yang ada di daerah. Koordinasi dengan pemda melalui Bimas Buddha di daerah dan melalui lembaga-lembaga keagamaan Buddha yang ada di daerah sehingga beberapa daerah mulai memberikan perhatian lewat lembaga-lembaga tersebut. Namun masih ada pemda yang belum memberikan perhatian sama sekali sehingga diharapkan ada kebijakan terkait event keagamaan atau urusan agama tidak hanya mutlak dilakukan oleh Kemenag saja tetapi pemda juga ikut terlibat dalam mendukung event keagamaan. Mekanisme koordinasi melalui udensi, bersurat dan sebagainya serta pendekatan-pendekatan namun hasilnya belum semua memberikan perhatian. Event-event keagamaan Buddha dibagi dalam beberapa klasifikasi: Untuk mahasiswa di PT yang ber keagamaan Buddha melalui event mahaniti loka dhamma merupakan kompetisi presentasi pengembangan kreativitas mahasiswa PTKB melalui 5 bidang PKM, yaitu karya cipta, kewirausahaan, penelitian, pengabdian, dan kajian kitab suci. Kegiatan ini merupakan event tahunan dan pada tahun 2021 merupakan event yang ke-8 yang dilakukan secara virtual. Untuk siswa SD, SMP, SMA yang ber keagamaan Buddha: melalui event sippa dhamma
•
•
•
•
• 1.
2.
3.
4.
15
samajja merupakan kompetisi keterampilan keagamaan. Event ini merupakan event dua tahunan dan pada tahun 2021 merupakan event yang ke-8 yang dilakukan secara virtual. Sedangkan pada acara pembukaan dan penutupan dilakukan secara tatap muka. Untuk komunitas dewasa ber keagamaan Buddha: melalui event swayamvara tripitaka ghata untuk membentuk kepribadian luhur melalui kreativitas seni dan budaya sesuai nilainilai luhur kitab suci tripitaka. Event ini merupakan event tiga tahunan dimana event ke10 dilaksanakan pada tahun 2017 dan tahun 2020 ditunda untuk event yang ke-11 karena pandemic covid-19. Untuk pemuda Buddha se-Indonesia: melalui event yobbana dhamma samaya, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kerukunan, saling berbagi pengalaman, meningkatkan keterampilan, dan wawasan kebangsaan. Event ini merupakan event dua tahunan, pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016 dan karena masalah pendanaan maka sampai hari ini belum terselenggara. Upacara hari besar keagamaan Buddha: waisak, asadha (puja agung dan ITC), kathina, magha puja, maupun dharmasanti. Kegiatan ini tidak bisa diselenggarakan menggunakan APBN karena ada kebijakan bahwa APBN tidak digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan atau upacara keagamaan. Porsi anggaran untuk Bimas Buddha sangat kecil, hanya ada di program kerukunan umat sehingga Bimas Buddha harus membagi ke dalam beberapa event keagamaan tersebut. Faktor pendukung kegiatan keagamaan Buddha: animo masyarakat sangat tinggi baik itu umat Buddha, siswa didik, mahasiswa; lembaga agama, dan lembaga pendidikan keagamaan Buddha karena event-event ini merupakan event strategis untuk meningkatkan kualitas pemahaman, pengamalan, dan keyakinan; Beberapa lembaga telah membentuk LPTG tingkat daerah namun dengan demikian belum seluruh LPTG terbentuk di daerah; Memberikan supporting kepada lembagalembaga seni budaya dengan beberapa fasilitas dan bantuan sarpras seperti alat music gamelan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing; (4) di beberapa daerah sudah muncul komunitas seni budaya keagamaan Buddha untuk mewujudkan relasi agama dan budaya; Kebijakan pemerintah terhadap relasi agama dan budaya, peningkatan kualitas pemahaman,
penghayatan, dan pengamalan ajaran agama. • 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. •
•
•
Islam
•
MTQ dan STQ dan Event-event keagamaan umat islam: • • • • • •
•
pelaksanaan idul fitri pelaksanaan idul adha pelaksanaan maulid nabi, pelaksanaan isra miraj, Nuzulul qur’an, dan kegiatan-kegiatan agama yang bersifat ritual.
• • • • •
16
Faktor kendala: ketersediaan anggaran masih sangat minim sehingga tidak bisa menargetkan jumlah peserta kegiatan; dukungan pemda juga belum optimal; munculnya anggapan bahwa masyarakat Buddha banyak yang kaya; keragaman mazhab/aliran keagamaan; dukungan anggaran upacara keagamaan tidak dibolehkan; koordinasi instansi terkait di daerah dan pusat belum maksimal; kepanitian kegiatan belum melibatkan seluruh potensi masyarakat; apresiasi/penghargaan kepada pemenang belum mencukupi. Apakah semua event keagamaan itu merupakan intervensi dari Kemenag (pemerintah) atau ada event-event yang diintervensi dari masingmasing umat tersendiri. Event-event keagamaan islam apa yang merupakan bagian budaya Indonesia? Dan bagaimana urgensi dari pemerintah apakah harus turun langsung atau hanya sebatas pembinaan saja sehingga outputnya dapat tercapai? Seperti apa mekanisme pelaksanaan MTQ dan STQ? Apakah ada proses seleksi juga? Dan seperti apa tindak lanjut untuk pemenang MTQ Event keagamaan islam dalam MTQ dan STQ yang merupakan lomba perorangan dan telah dilaksanakan sejak tahun 1970 an dan terbantu dengan APBD dari daerah. Ada anggaran hibah dari APBD Kalsel untuk bimas islam kurang lebih Rp 10-15 milyar. Sehingga anggaran untuk bimas islam lebih difokuskan ke dewan hakim dan panitia dari pusat Para qori-qori yang juara di kumpulkan pada lembaga LPTQ. Ada MoU dengan UEA terkait imam-imam masjid untuk ditempatkan di UEA dan sudah mengirim 100 imam masjid. Antara Bimas Islam dan Pendis sangat terkait khusus MTQ dan STQ. Semua kegiatan-kegiatan keagamaan islam di tahun 2021 berlangsung dengan baik. Saat ini sedang berlangsung kegiatan STQ nasional dan hadis di Maluku Utara. Kegiatan ini memiliki misi besar, yaitu: (1) Mensosialisasikan alquran di bumi nusantara dan memahamkan masyarakat pentingnya cinta alquran sehingga kegiatan ini digilir
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
17
(2) MTQ dan STQ setiap tahun dan setiap dua tahun sekali yang gilirannya ditujukan kepada wilayah-wilayah provinsi yang mengajukan untuk siap melaksanakan kegiatan tersebut. Pelaksanaan MTQ tahun 2022 di provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan bagian syiar bersama dalam membangun kehidupan masyarakat yang agamis, religious, dan nasionalis sebagai bentuk kekuatan dalam membangun kebersamaan dan menguatkan moderasi beragama. Kegiatan zikir dan doa kebangsaan merupakan suatu kegiatan dalam rangka mengajak masyarakat terlibat secara langsung dalam berdoa kepada Allah bagi negeri ini agar negeri ini aman dan terlindungi. Kegiatan ini melibatkan keterlibatan masyarakat melalui virtual. Kegiatan tahlil nasional adalah doa dan zikir dalam rangka bersama-sama sebagai ritualitas umat islam untuk keselamatan bangsa dan para pahlawan. Kegiatan syiar dan takbir virtual yang baru dilaksanakan merupakan bentuk proklamir untuk menyambut hari raya idul fitri dan hari raya idul adha. Kegiatan-kegiatan lain bernuansa keagamaan islam seperti hari santri karena symbol-simbol keagamaan tampak dalam kegiatan ini sehingga menjadi spirit bersama dalam mengawal NKRI. Apresiasi terhadap kegiatan STQ dan MTQ karena dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan-kegiatan ini. Perlu mengoptimalkan peran dari teknologi digital untuk kegiatan STQ dan MTQ kedepannya sehingga memperluas jangkauan dan keterlibatan masyarakat sehingga masyarakat juga merasakan hikmah dari pelaksanaan STQ atau MTQ tersebut. Kegiatan STQ dan MTQ sudah mulai berkembang dan yang dilombakan hanya di wilayah al qur'an saja namun sejak dua tiga tahun terakhir ini menjadi STQH sehingga memerlukan tambahan dewan hakim, tambahan biaya transportasi dan sebagainya. Bagi juara 1 lomba STQ dan MTQ bisa mengikuti kejuaraan STQ atau MTQ tingkat internasional. Disisi lain para juara-juara STQ dan MTQ ini menjadi Pembina atau pengajar di wilayah asalnya masing-masing untuk memberikan pencerahan dan juga memberikan pelajaran-pelajaran tentang pengetahuan al qur'an kepada masyarakat atau kepada santri baik dalam kondisi kemajelistaliman atau kondisi kelembagaan. Saat ini dalam proses penyeleksian imam-imam
• • • • •
•
• • •
•
Hindu
•
Dharmagita
•
18
masjid untuk ditempatkan di masjid-masjid UEA dan yang lulus seleksi adalah alumni-alumni dari juara STQ dan MTQ. Publikasi pelaksanaan STQ melalui media sosial kurang banyak dilakukan namun pelaksanaan di lapangan sangat luar biasa. Kegiatan STQ atau STQH tidak bisa dilakukan secara daring karena penilaian memerlukan kecermatan secara khusus. Pelaksanaan STQ dan MTQ dimulai dari tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. LPTQ sebagai lembaga penyelenggara STQ dan MTQ lahir dari SKB tiga menteri sehingga masing-masing kab/kota memiliki LPTQ. Masing-masing LPTQ merupakan wadah atau kanal bagi para juara-juara STQ dan MTQ memberi kontribusi kepada masyarakat tentang pemahaman keagamaan. Bahan pertimbangan untuk memberikan apresiasi lebih tinggi kepada juara-juara STQ dan MTQ di level nasional untuk menambah motivasi masyarakat dalam mengikuti event-event keagamaan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kemampuan atau peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat muslim di Indonesia. Pelaksanaan STQ dan MTQ dimulai dari tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. LPTQ sebagai lembaga penyelenggara STQ dan MTQ lahir dari SKB tiga menteri sehingga masing-masing kab/kota memiliki LPTQ. Masing-masing LPTQ merupakan wadah atau kanal bagi para juara-juara STQ dan MTQ memberi kontribusi kepada masyarakat tentang pemahaman keagamaan. Bahan pertimbangan untuk memberikan apresiasi lebih tinggi kepada juara-juara STQ dan MTQ di level nasional untuk menambah motivasi masyarakat dalam mengikuti event-event keagamaan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kemampuan atau peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat muslim di Indonesia. Pada tahun 2021 secara nasional hanya melaksanakan satu event keagamaan dan sedang berlangsung yaitu kegiatan utsawa dharma gita tingkat nasional ke-14 secara semi virtual (16-23 Oktober). Utsawa dharmagita merupakan budaya luhur yang tersebar di seluruh Indonesia dan harus dilestarikan, dibina, dan dikembangkan lebih luas lagi tidak hanya dikalangan generasi tua,
•
•
•
• • •
a.
b.
• UTSAWA DHARMAGITA Tingkat Nasional XIV Secara Semi Virtual, Festival Seni Keagamaan,
19
melainkan juga kepada generasi muda, remaja, dan anak-anak. Utsawa dharma gita dilaksanakan sekali setiap tiga tahun. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang pembuktian kemampuan olah seni suara para peserta/utusan dari provinsi seluruh Indonesia. Kegiatan utsawa dharmagita tahun 2021 diikuti oleh 31 provinsi kecuali Aceh, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Tema kegiatan: menumbuh kembangkan literasi dan moderasi beragama untuk mewujudkan masyarakat hindu yang cerdas dan berintegritas. Ada 7 jenis lomba dengan 25 kategori, yaitu (1) utsawa membaca sloka 4 kategori; (2) utsawa membaca palawakya 4 kategori; (3) utsawa membaca kakawin 4 kategori; (4) utsawa dharma wacana bahasa Indonesia 4 kategori; (5) utsawa dharma wacana bahasa inggris 4 kategori; (6) nyanyian keagamaan hindu 1 kategori; (7) utsawa menghafal sloka 4 kategori. Terdapat 930 peserta dari 31 provinsi yang mengikuti UDG, terdapat 150 piala juara dan 1 piala bergilir untuk juara umum. Pada tahun 2022 akan melaksanakan festival seni keagamaan yang dilaksanakan di candi Prambanan DIY. Kendala yang dialami ketika menyelenggarakan UDG, yaitu: adanya pandemic covid-19 sehingga pelaksanaan UDG yang biasanya tatap muka harus dilaksanakan secara daring dan luring, kendala terkait kultur karena hindu nusantara (seperti hindu batak, hindu dayak, hindu Maluku, hindu papua) dimana ada perbedaan-perbedaan tertentu dalam membaca sloka sehingga kedepannya perlu disusun sebuah standar untuk merumuskan teknik menilai sloka dan palawakya sesuai dengan kultur daerah masing-masing. Sebelum kegiatan UDG tingkat nasional terlebih dahulu diadakan seleksi di masing-masing provinsi untuk mewakili provinsinya di tingkat nasional. Event keagamaan yang berkaitan dengan pendidikan yang akan dilaksanakan tahun 2022 yaitu temu karya ilmiah yang hingga saat penyusunan pagu tetap belum teranggarkan karena keterbatasan dana. Kegiatan ini merupakan ajang perguruan tinggi untuk temu karya ilmiah. Temu karya ilmu itu merupakan suatu event keagamaan? Dharmagīta sebagai budaya luhur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia patut dilestarikan, dibina, dan dikembangkan lebih luas lagi, tidak hanya di kalangan generasi tua,
Temu Karya Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu. Jambore Pasraman
melainkan juga kepada generasi muda, remaja, dan anak-anak. Salah satu media pelestarian kdan pengembangan dharmagīta adalah melalui kegiatan Utsawa Dharmagīta (UDG) sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini. Untuk tingkat nasional Utsawa Dharmagīta dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang pembuktian kemampuan olah seni suara para peserta/utusan dari Provinsi di seluruh Indonesia. •
Kegiatan ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, untuk tahun 2021 bertemakan: ”Menumbuh kembangkan Literasi dan Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Masyarakat Hindu yang Cerdas dan Berintegritas”. Kegiatan dilaksanakan secara Semi Virtual dan diikuti oleh 31 Provinsi.
•
Terdiri dari 7 jenis lomba dengan total 25 kategori: 1. Utsawa Membaca Sloka (4 kategori: anak-anak putra dan putri, remaja putra dan putri) 2. Utsawa Membaca Palawakya (4 kategori: remaja putra dan putri, dewasa putra dan putri) 3. Utsawa Membaca Kakawin (4 kategori: remaja putra dan putri, dewasa putra dan putri) 4. Utsawa Dharma Wacana Bahasa Indonesia (4 kategori: remaja putra dan putri, dewasa putra dan putri) 5. Utsawa Dharma Wacana Bahasa Inggris (4 kategori: remaja putra dan putri, dewasa putra dan putri) 6. Nyanyian Keagamaan Hindu (1 kategori) 7. Utsawa Menghafal Sloka (4 kategori: anak-anak putra dan putri, remaja putra dan putri) Jumlah Peserta yang ikut yaitu 990 orang dan berasal 31 provinsi (kecuali Aceh, Kaltara, dan Kalteng) Terdapat 150 piala juara yang diperebutkan dan 1 piala juara umum (piala bergilir) Dalam rangka pelestarian seni dan budaya keagamaan Hindu perlu diadakan suatu pembinaan melalui penyelenggaraan Festival Seni Keagamaan Hindu yang diadakan secara berkelanjutan sebagai wadah untuk pelestarian seni dan budaya keagamaan Hindu dan sekaligus untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas betapa kayanya keanekaragaman budaya
•
•
20
•
• •
•
•
•
•
21
Nusantara dan pentingnya keberadaan seni dan budaya keagamaan Hindu dalam pelaksanaan upacara keagamaan Hindu Kegiatan ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, untuk tahun 2022 bertemakan: ”Festival Seni Keagamaan Hindu Sebagai Upaya Merajut Khasanah Budaya Nusantara”. Kegiatan ini berupa pagelaran parade seni budaya keagamaan Hindu yang diikuti oleh perwakilan dari masing masing Provinsi, diikuti oleh 30 Provinsi dengan peserta sebanyak 600 orang Temu Karya Ilmiah diselenggarakan untuk mengembangkan wawasan dan akademik mahasiswa, mengembangakan komunikasi ilmiah, memacu dan membudayakan kreativitas dan penalaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dengan jiwa, semangat, budaya dan tradisi ilmiah diharapkan akan menjadi kekuatan untuk melandasi kreativitas dan penalaran mahasiswa sebagai cerminan masyarakat ilmiah dengan bertitik tolak pada pemantapan budaya akademik yang mengarah kepada terciptanya suasana akademik yang kondusif. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, Untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan karena terkendala Covid-19 dan anggarannya direconfusing untuk penanganan Covid-19. Kegiatan ini berupa kompetisi lomba akademik dan keterampilan yang diikuti oleh 13 Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu se-Indonesia. Pembinaan Pasraman merupakan implementasi dari PP No. 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, salah satu faktor pendukung dari keberhasilan implementasi tersebut di atas adalah melalui Jambore Pasraman. Jambore Pasraman merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan keagamaan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik. Oleh karena itu maka pendidikan keagamaan Hindu di samping dilaksanakan secara klasikal di ruang-ruang belajar, juga harus dilakukan melalui berbagai aktivitas keagamaan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2019 dan diikuti oleh seluruh Provinsi. Maksud kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kreativitas guna mewujudkan insan siswa dan siswi yang memiliki Sardha dan Bhakti
D.
Indikator Ketercapaian Event Keagamaan
a. Indikator Event Keagamaan Indikator ketercapaian Event keagamaan adalah apabila suatu event keagamaan dikatakan sukses diukur dari 1. segi perencanaannya melalui perencanaan anggaran yang sesuai, 2. adanya dukungan dana anggaran 3. timbulnya ekspresi keagamaan melalui sportivitas/tanggung jawab, toleransi, dan kerukunan yang dilakukan melalui survey di masing-masing KUB Harapannya di tahun 2024 terwujud masyarakat yang berbudi luhur, berjati diri, bergotong royong, bertoleransi, dan sejahtera. Harapannya event keagamaan dapat menunjang hal-hal ini. Arah kebijakan dan strategi terkait agama ada di PP 3 “memperkuat Moderasi Beragama” yang terdiri dari 5 KP, yaitu 1. 2. 3. 4. 5.
penguatan cara pandang, penguatan harmoni, penyelarasan relasi agama dan budaya, peningkatan kualitas pelayanan agama, dan pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
RO event keagamaan masing-masing Bimas berbeda-beda. Event dan perayaan budaya bernafas keagamaan memerlukan sinergi antar K/L, pemda dan antar pemangku kepentingan lainnya. Event keagamaan dalam rangka meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pelayanan keagamaan, moderasi dan kerukunan umat beragama, serta pemberdayaan ekonomi umat. Pagu baseline untuk anggaran tahun 2022 adalah setelah adanya pemotongan anggaran di tahun 2021. Anggaran mayoritas non operasional diambil dari PNBP. Bimas Islam membackup event tahun toleransi 2022 di tingkat nasional, karena anggarannya belum siap. Melalui evaluasi ini ingin melihat sebenarnya event keagamaan itu seperti apa karena ada event keagamaan yang terkait dengan hari-hari besar keagamaan, ada event keagamaan yang terkait dengan budaya, da nada event-event khusus seperti yang ada di pendidikan. Event keagamaan diharapkan dapat meningkatkan nilai-nilai pemahaman umat terhadap agamanya sehingga alokasi anggaran yang dianggarkan benar-benar berdampak terhadap output atau pun outcomenya. Sangat diharapkan adanya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan event-event keagamaan.
b.
Keterlaksanaan Event Keagamaan
Tabel 4. Keterlaksanaan Event Keagamaan
Agama
Nama Event Pelaksanaa Keagamaan n
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Target
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2019
22
Remar k
Islam
MTQ dan STQ
terlaksana
MTQ dan MTQ dan MTQ dan STQ Sumbar STQ Kalsel Kalsel
STQ
Idul Fitri
terlaksana
terlaksana
terlaksana
terlaksana
Idul Adha
terlaksana
terlaksana
terlaksana
terlaksana
Maulid Nabi
terlaksana
terlaksana
terlaksana
terlaksana
Isra Miraj
terlaksana
terlaksana
terlaksana
terlaksana
Nuzulul Quran
terlaksana
terlaksana
terlaksana
terlaksana
Pesparawi
terlaksana
tunda
tunda
terlaksana
Pesparani
teerlaksana
2020 – 2021 – 2022 Pesparani II Ditunda Ditunda DI 2021: KMA 2022: KMA Kupang 390/2020 473/2021
Kristen
Katolik
Virtual Choir KVKI Festival Buddha
MLD (Mahaniti Loka Dhamma) SDS (Sippa Dhamm a Samajja)
terlaksana
•STG terlaksana (Swayaramara Tripitaka Gatha)
sippa dhamma samajja dan mahaniti loka dhamma terlaksana dengan anggaran DIPA
tahun 2020 terlaksana Mahanitiloka dhamma (dengan DIPA)
eventnya sippa dhamma samajja dan mahanitiloka dhamma (terlaksan a dengan anggaran DIPA)
terlaksana dengan
terlaksana dengan
eventnya dhamma
23
sippa samajja
anggaran DIPA
anggaran DIPA
dan mahanitiloka dhamma (terlaksan a dengan anggaran DIPA)
terlaksana dengan anggaran DIPA
terlaksana dengan anggaran DIPA
eventnya sippa dhamma samajja dan mahanitiloka dhamma (terlaksan a dengan anggaran DIPA)
terlaksana
waisak, katina, magha puja dan dharmasanti itu terlaksana tapi tidak menggunaka n anggaran DIPA
untuk waisak, katina, magha puja dan dharmasanti itu terlaksana tapi tidak menggunaka n anggaran DIPA
untuk waisak, katina, magha puja dan dharmasanti itu terlaksana tapi tidak menggunakan anggaran DIPA
terlaksana
tunda
terlaksana
Festival Seni terlaksana Keagamaan
tunda
terlaksana
Temu Ilmiah
tunda
terlaksana
tunda
tunda
YDS (Yobbana terlaksana Dhamma Samaya)
Waisak, Asadha (Puja Agung dan ITC), Kathina, Magha Puja serta Dharmasanti
Hindu
Utsawa Dharmagita Tingkat Nasional Secara Virtual
XIV Semi
Karya terlaksana
Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Jambore Pasraman
terlaksana
24
Event Keagamaan Tahun 2019-2021 1.
2.
Buddha • Kegiatan keagamaan untuk siswa dilakukan dengan koordinasi dengan satuan pendidikan melalui optimalisasi fungsi dinas pendidikan dan pengawas sekolah serta Guru Agama buddha melalui Bimas Buddha yang ada di daerah, sehingga diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Tahun 2019 semua dapat dilakukan dengan baik dan pelaksanaan secara luring, Tahun 2020 karena adanya Pandemi COVID 19 maka pelaksanaan secara daring dan menggunakan pendanaan dari Lembaga Sosial Keagamaan. •
Koordinasi dengan Pemda melalui Bimas Buddha di daerah dilakukan melalui lembaga-lembaga keagamaan Buddha yang ada di daerah sehingga beberapa daerah mulai memberikan perhatian lewat lembaga-lembaga tersebut. Namun masih ada pemda yang belum memberikan perhatian sama sekali sehingga diharapkan ada kebijakan terkait event keagamaan atau urusan agama tidak hanya mutlak dilakukan oleh Kemenag saja tetapi pemda juga ikut terlibat dalam mendukung event keagamaan.
•
Mekanisme koordinasi melalui udensi, bersurat dan sebagainya serta pendekatanpendekatan namun hasilnya belum semua memberikan perhatian, sehingga menjadi tantangan dalam implementasi pelaksanaan Event Keagamaan.
•
Suatu event keagamaan dikatakan sukses diukur dari (1) segi perencanaannya melalui perencanaan anggaran yang sesuai, (2) adanya dukungan dana karena anggaran untuk bimas Buddha sangat kecil, (3) timbulnya ekspresi keagamaan melalui sportivitas/tanggung jawab, toleransi, dan kerukunan yang dilakukan melalui survey di masing-masing KUB
Katolik • Menyanyi adalah salah satu bentuk bagian dari kehidupan beriman yang ekspresinya antara lain melalui event-event keagamaan seperti pesparani dan diwujudkan dalam bentuk peribadatan pada perayaan Ekaristi, Perayaan Natal, Perayaan Paskah, atau dalam perayaan setiap kali event dilaksanakan diawali dengan doa dalam ritual keagamaan katolik. •
Indicator luaran yang bisa diukur: (1) sukses persiapan melalui koordinasi dengan LP3KN dan LP3KD, bagaimana supporting dananya, koordinasi dengan pemda berjalan dengan baik, dari sisi nasional ada dukungan dana namun masih minim; (2) sukses pelaksanaan melalui kegiatan lomba berjalan dengan baik, adanya komunikasi juri dengan peserta lomba secara adil, tidak ada pertengkaran, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan (3) sukses pemeriksaan. 25
3.
•
Saat pelaksanaan Pesparani di Ambon tahun 2018 ada relasi sosial yang terbangun dengan baik antar umat beragama dalam keterlibatan merayakan suka cita bersama. Pada tahun 2022, panitia pesparani ke-2 di Kupang adalah dibantu oleh teman-teman umat muslim baik NU dan MUI di Kupang.
•
Mendorong agar ada regulasi yang ditetapkan oleh pemda sebagai dasar untuk mengeluarkan dana APBD dan beberapa provinsi telah melaksanakannya dalam mendukung event keagamaan katolik ini.
•
Dalam pesparani tidak hanya terkait lomba saja namun ada juga ritual keagamaan yang dijalankan di kegiatan pembuka dan penutup, ada kegiatan seminar-seminar penguatan tentang liturgi dan bernyanyi dengan baik. Ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LP3K sebelum menuju kegiatan nasional. Untuk pelaksanaan pesparani tahun 2022 memerlukan perencanaan yang baik (ada plan A dan B) karena masih dalam situasi pandemic covid-19.
Kristen • Awal mula kegiatan pesparawi dari animo umat Kristen dalam kegiatan lomba-lomba bernyanyi sehingga Kemenag melihat kondisi animo dari umat ini untuk dijadikan event keagamaan . •
Pada awal mulanya anggaran dari APBN kegiatan pesparawi ini sangat minim bahkan tidak ada namun setelah beberapa kali perhelatan baru ada anggaran dari APBN, dengan semakin baiknya regulasi maka terbentuk lembaga-lembaga sebagai lembaga Pembina Pesparawi yaitu LPPN dan LPPD di daerah.
•
Sebelum pesparawi tingkat nasional, setiap LPPD di daerah menggelar pesparawi tingkat daerah dalam rangka mencari talent-talent di pelosok, da nada juga pemahaman teologi, pembinaan iman dan keyakinan melalui lagu-lagu yang dinyanyikan disesuaikan dengan kaidah-kaidah atau dokma-dokma kekristenan.
•
Pesparawi merupakan wadah berkumpulnya 327 sinode untuk benyanyi dan bermazmur, untuk beribadat. Jadi selain pembinaan keimanan juda ada persekutuan (kuanonia).
•
Hasil dari beberapa kali pelaksanaan pesparawi yaitu lagu-lagu yang digunakan dalam perlombaan pesparawi digunakan oleh gereja-gereja dalam beribadat sehingga mendorong semangat spiritualitas umat.
•
Keberhasilan lain dari kegiatan pesparawi yaitu alumni-alumni pesparawi dari Papua memenangkan choir international competition di Swedia, dan dengan adanya pesparawi maka anak dari daerah bisa berkumpul, berjumpa, berkenalan, belajar adat istiadat dan karakter dari berbagai daerah dalam gerak religiusitas dan spiritualitas.
•
Pesparawi DIY tahun 2022 akan ada eksibisi dan kunjungan 4 negara (Latvia, Korea Selatan, Pilipina, dan Taiwan) artinya pesparawi sudah bertaraf internasional sehingga ini merupakan keberhasilan yang akan berhasil.
26
4.
5.
Event Keagamaan Islam • Event keagamaan Islam yaitu MTQ dan STQ yang merupakan lomba perorangan dan telah dilaksanakan sejak tahun 1970 an dan terbantu dengan APBD dari daerah. Ada anggaran hibah dari APBD Kalsel untuk bimas islam kurang lebih Rp 10-15 milyar. Sehingga anggaran untuk bimas islam lebih difokuskan ke dewan hakim dan panitia dari pusat. Para qori-qori yang juara di kumpulkan pada lembaga LPTQ. Bahkan Ada MoU dengan UEA terkait imam-imam masjid untuk ditempatkan di UEA dan sudah mengirim 100 imam masjid. Antara Bimas Islam dan Pendis sangat terkait khusus untuk Event Keagamaan Islam yaitu MTQ dan STQ. •
Pagu baseline untuk anggaran tahun 2022 adalah setelah adanya pemotongan anggaran di tahun 2021. Anggaran mayoritas non operasional diambil dari PNBP. Bimas Islam membackup event tahun toleransi 2022 di tingkat nasional, karena anggarannya belum siap.
•
Apresiasi terhadap kegiatan STQ dan MTQ karena dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan-kegiatan ini. Perlu mengoptimalkan peran dari teknologi digital untuk kegiatan STQ dan MTQ kedepannya sehingga memperluas jangkauan dan keterlibatan masyarakat sehingga masyarakat juga merasakan hikmah dari pelaksanaan STQ atau MTQ tersebut. Kegiatan STQ dan MTQ sudah mulai berkembang dan yang dilombakan hanya di wilayah al qur'an saja namun sejak dua tiga tahun terakhir ini menjadi STQH sehingga memerlukan tambahan dewan hakim, tambahan biaya transportasi dan sebagainya.
•
Bagi juara 1 lomba STQ dan MTQ bisa mengikuti kejuaraan STQ atau MTQ tingkat internasional. Disisi lain para juara-juara STQ dan MTQ ini menjadi Pembina atau pengajar di wilayah asalnya masing-masing untuk memberikan pencerahan dan juga memberikan pelajaran-pelajaran tentang pengetahuan al qur'an kepada masyarakat atau kepada santri baik dalam kondisi kemajelistaliman atau kondisi kelembagaan
•
Saat ini dalam proses penyeleksian imam-imam masjid untuk ditempatkan di a-masjid UEA dan yang lulus seleksi adalah alumni-alumni dari juara STQ dan MTQ. Publikasi pelaksanaan STQ melalui media sosial kurang banyak dilakukan namun pelaksanaan di lapangan sangat luar biasa. Kegiatan STQ atau STQH tidak bisa dilakukan secara daring karena penilaian memerlukan kecermatan secara khusus.
•
Pelaksanaan STQ dan MTQ dimulai dari tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. LPTQ sebagai lembaga penyelenggara STQ dan MTQ lahir dari SKB tiga menteri sehingga masing-masing kab/kota memiliki LPTQ. Masing-masing LPTQ merupakan wadah atau kanal bagi para juara-juara STQ dan MTQ memberi kontribusi kepada masyarakat tentang pemahaman keagamaan. Bahan pertimbangan untuk memberikan apresiasi lebih tinggi kepada juara-juara STQ dan MTQ di level nasional untuk menambah motivasi masyarakat dalam mengikuti eventevent keagamaan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kemampuan atau peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat muslim di Indonesia.
Event Keagamaan Hindu: 27
E.
•
Terkait penyelenggaraan utsawa dharmagita dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG). LPDG menyeleksi di tiap-tiap daerah dan bertanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan utsawa dharmagita.
•
Anak-anak yang juara akan menjadi mentor bagi teman-temannya di daerahnya masing-masing untuk pembinaan bagi kegiatan utsawa dharmagita tahun-tahun berikutnya. Dan juga memberikan kesempatan kepada anak-anak yang juara tersebut untuk tampil di beberapa media untuk siaran-siaran mimbar agama hindu, sehingga mereka bermanfaat secara keilmuan.
•
Juara dari masing-masing kategori UDG akan disatukan dan dikirim ke daerah sehingga daerah tahu. Selain melalui media sosial dan youtube bimas hindu, produk kegiatan UDG akan di kirim ke daerah sebagai bahan latihan dan panduan sebagai bahan belajar khususnya untuk lomba-lomba serupa. Para Pembina UDG yang dijadikan juri juga dalam kegiatan lomba akan ada program pembinaan ke daerahdaerah agar kegiatan tersebut merata se-Indonesia.
•
Event temu karya ilmiah merupakan tindak lanjut dari event jambore nasional di tingkat dasar dan ditingkatkan ke tingkat perguruan tinggi. Dimana selain event pendidikan juga ada event keagamaan termasuk lagu keagamaan, tarian kreasi keagamaan, dan lain-lainnya disamping bersifat ilmiah seperti karya ilmiah, proposal dan yang lainnya.
Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan •
Setiap Agama dan Umat Beragama mmiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakn aktifitas kehidupan keagamaan sesuai keyakinan dan budaya yang dimilikinya dengan memegang teguh aspek toleransi dan kerukunan umat beragama sebagai wujud pelaksanaan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945.
•
Melalui evaluasi ini ingin melihat sebenarnya event keagamaan itu seperti apa karena ada event keagamaan yang terkait dengan hari-hari besar keagamaan, ada event keagamaan yang terkait dengan budaya, da nada event-event khusus seperti yang ada di pendidikan. Event keagamaan diharapkan dapat meningkatkan nilainilai pemahaman umat terhadap agamanya sehingga alokasi anggaran yang dianggarkan benar-benar berdampak terhadap output atau pun outcomenya. Sangat diharapkan adanya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan event-event keagamaan.
28
•
Umat Buddha merasakan kehadiran Pemerintah melalui Kementerian Agama dalam penyelenggaraan berbagai event/kegiatan keagamaan seperti hari besar keagamaan dan penyelenggaraan lomba membaca kitab suci (Swayamwara Tripitaka Gatha, Sippa Dhamma Samajja, Mahaniti Loka Dhamma, dan Yobbana Dhamma Samaya) baik berupa bantuan ataupun penyelenggaraan sangat diperlukan. Bimas Buddha Pusat MLD (Mahaniti Loka Dhamma) merupakan Kompetisi Presentasi Pengmbangan Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Para Mahasiswa PTKB yang dilakukan dengan koordinasi Pusat dan Daerah Ada 5 (Lima) Bidang PKM memperebutkan Piala Bergilir Menteri Agama RI, merupakan Event Tahunan, Untuk Tahun 2021 sudah pelaksanaan yang ke VIII
•
Penyelenggaraan MTQ dan STQ Pusat merupakan bagian dari event keagamaan yang dilaksanakan oleh umat Islam RO Event Keagamaan Islam berupa kegiatan yang berada di Ditjen Bimas Islam setiap tahun juga menyelenggarakan event budaya seperti pelaksanaan kompetisi film pendek Islam budaya nusantara, Festival seni Ramadhan bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Kampanye moderasi beragama international, terkendala pada pembatasan interaksi sosial.
•
Event pesparawi yang ke-13 diselenggarakan oleh Bimas Kristen pada tahun 2022 di DIY. Pesparawi merupakan bagian dari pembangunan mental dan spiritual, moral, dan etika umat Kristen sekaligus wujud daripada iman Kristen dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Seluruh peserta dan panitia wajib sudah divaksin (dosis satu dan dua), semua peserta dan panitia harus PCR sebelum berangkat dan satu hari sebelum kegiatan lomba. Output Output event pesparawi: (1) tumbuhnya kesadaran masyarakat/umat dalam kepelbagaian sebagai bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan (inklusif); (2) tumbuhnya kesadaran penghayatan keyakinan/agamanya semakin dewasa terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah kepelbagaian (moderasi beragama).
•
Umat Katolik melalui event pesparani ini kesatuan umat katolik dirayakan, dan pembinaan iman dilaksanakan untuk menambah penguasaan dan pengetahuan tentang keagamaan di Indonesia. Akibat pandemic covid-19, pesparani ke-2 yang sedianya dilaksanakan di tahun 2020 di tunda ke tahun 2021, namun pelaksanaan pesparani tahun 2021 pun juga ditunda ke tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kupang-NTT. Melalui event pesparani ini kesatuan umat katolik merayakan dan melakukan pembinaan iman yang dilaksanakan untuk menambah penguasaan dan pengetahuan tentang keagamaan di Indonesia. Akibat pandemic covid-19, pesparani ke-2 yang sedianya dilaksanakan di tahun 2020 di tunda ke tahun 2021, namun pelaksanaan pesparani tahun 2021 pun juga ditunda ke tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kupang-NTT.
•
Pesparawi dan Pesparani mengangkat kegiatan menyanyi adalah salah satu bentuk bagian dari kehidupan beriman yang ekspresinya antara lain melalui event-event keagamaan seperti pesparani dan diwujudkan dalam bentuk peribadatan pada perayaan ekaristi, perayaan natal, perayaan paskah, atau dalam perayaan setiap kali event dilaksanakan diawali dengan doa dalam ritual keagamaan katolik. 29
•
Event-event keagamaan Buddha dibagi dalam beberapa klasifikasi: Untuk mahasiswa di PT yang ber keagamaan Buddha: melalui event mahaniti loka dhamma merupakan kompetisi presentasi pengembangan kreativitas mahasiswa PTKB melalui 5 bidang PKM, yaitu karya cipta, kewirausahaan, penelitian, pengabdian, dan kajian kitab suci.
•
Event keagamaan islam dalam MTQ dan STQ yang merupakan lomba perorangan dan telah dilaksanakan sejak tahun 1970 an dan terbantu dengan APBD dari daerah. Kegiatan ini memiliki misi besar, yaitu mensosialisasikan alquran di bumi nusantara dan memahamkan masyarakat pentingnya cinta alquran sehingga kegiatan ini digilir ada MTQ dan STQ setiap tahun dan setiap dua tahun sekali yang gilirannya ditujukan kepada wilayah-wilayah provinsi yang mengajukan untuk siap melaksanakan kegiatan tersebut.
•
Pelaksanaan MTQ tahun 2022 di provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan bagian syiar bersama dalam membangun kehidupan masyarakat yang agamis, religious, dan nasionalis sebagai bentuk kekuatan dalam membangun kebersamaan dan menguatkan moderasi beragama. Kegiatan STQ dan MTQ sudah mulai berkembang dan yang dilombakan hanya di wilayah al qur'an saja namun sejak dua tiga tahun terakhir ini menjadi STQH sehingga memerlukan tambahan dewan hakim, tambahan biaya transportasi dan sebagainya.
•
Bagi Umat Hindu Kendala yang dialami ketika menyelenggarakan UDG, yaitu: adanya pandemic covid-19 sehingga pelaksanaan UDG yang biasanya tatap muka harus dilaksanakan secara daring dan luring, kendala terkait kultur karena hindu nusantara (seperti hindu batak, hindu dayak, hindu Maluku, hindu papua) dimana ada perbedaan-perbedaan tertentu dalam membaca sloka sehingga kedepannya perlu disusun sebuah standar untuk merumuskan teknik menilai sloka dan palawakya sesuai dengan kultur daerah masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, untuk tahun 2021 bertemakan: ”Menumbuh kembangkan Literasi dan Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Masyarakat Hindu yang Cerdas dan Berintegritas”.
•
Dalam rangka pelestarian seni dan budaya keagamaan Hindu perlu diadakan suatu pembinaan melalui penyelenggaraan Festival Seni Keagamaan Hindu yang diadakan secara berkelanjutan sebagai wadah untuk pelestarian seni dan budaya keagamaan Hindu dan sekaligus untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas betapa kayanya keanekaragaman budaya Nusantara dan pentingnya keberadaan seni dan budaya keagamaan Hindu dalam pelaksanaan upacara keagamaan Hindu Kegiatan ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, untuk tahun 2022 bertemakan: ”Festival Seni Keagamaan Hindu Sebagai Upaya Merajut Khasanah Budaya Nusantara”. Temu Karya Ilmiah diselenggarakan untuk mengembangkan wawasan dan akademik mahasiswa, mengembangakan komunikasi ilmiah, memacu dan membudayakan kreativitas dan penalaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
30
b.
Rekomendasi •
Pemda dimungkinkan untuk memberikan bantuan atau ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan sudah diatur dalam UU 23 tahun 2014 sehingga ini bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan seberapa banyak pihak di luar Kemenag yang berkontribusi dalam pelaksanaan event-event keagamaan. Harus dipetakan komponen-komponen apa saja dari suatu event keagamaan yang menjadi beban atau tanggungan dari Kemenag dan komponen-komponen mana yang bisa diperoleh dari kontribusi pihak-pihak lain.
•
Hasil dari event keagamaan seperti lagu-lagu, alumni-alumni yang berprestasi dari event keagamaan maupun lagu-lagu yang digunakan dalam kegiatan ritual keagamaan setelah event tersebut. Event-event keagamaan dijadikan sebagai kekayaan Indonesia dan tetap dipelihara dan dilestarikan serta menjadi keunggulan jika dibandingkan dengan negara-negara lain melalui toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
•
Jaminan pelaksanaan kehidupan beragama yang diberikan Negara melalui pelaksanaan Event Keagamaan dilakukan oleh setiap agama. Umat beragama memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan aktivitas kehidupan keagamaan sesuai keyakinan, budaya, dan kebhinekaan yang dimilikinya dengan memegang teguh aspek toleransi dan kerukunan umat beragama melalui penyelenggaraan event keagamaan yang telah dilakukan oleh para pemeluk agama di Indonesia, khususnya Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah yang melakukan pembinaaan masyarakat pada pemeluk agama di Indonesia.
•
Menggalang dukungan dan kontribusi keberpihakan pada Kementerian Agama berupa bantuan dalam penyelenggaraan Event Keagamaan. Berbagai kegiatan hari besar keagamaan dan penyelenggaraan lomba membaca kitab suci tiap agama, seperti MTQ, STQ, PESPARAWI, PESPARANI, Utsawa Dharma Gita, Swayamvara Tripitaka Gatha, Sippa Dhamma Samajja dan Mahaniti Loka Dhamma sebagai bentuk pelaksanaan Event Keagamaan. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyebarluaskan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan, substantif, dan membawa pesan yang inklusif dan toleran.
•
Pada saat yang sama kondisi ini tentu juga membutuhkan strategi baru sebagai antisipasi sekaligus mitigasi risiko, agar pelaksanaan penyelenggaraan Event keagamaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan, dan pada saat yang sama keselamatan umat tetap terjaga. Untuk itu, pelaksanaan event keagamaan penting serta memerlukan dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait, dan multi pihak lainnya yang dimungkinkan mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
•
Faktor kendala pelaksanaan Event Keagamaan adalah ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Event Keagamaan sehingga tidak bisa menargetkan jumlah peserta kegiatan, dukungan Pemda juga belum optimal, munculnya anggapan bahwa masyarakat umat agama tersebut banyak yang kaya sehingga 31
tidak membutuhkan kontribusi para pihak. Keragaman ataupun mazhab/aliran keagamaan yang juga melarang dukungan pendanaan untuk upacara keagamaan, serta koordinasi instansi terkait Pusat dan daerah yang belum maksimal, selain kepanitian kegiatan belum melibatkan seluruh potensi masyarakat, dan keberpihakan apresiasi/penghargaan kepada pemenang belum mencukupi. •
Memastikan Indikator ketercapaian Event keagamaan berupa perencanaan suatu event keagamaan melalui indikator suksesnya Program Kegiatan Pelaksanaan Event Keagamaan yang diukur dari capaian RO dan KRO melalui strategi perencanaan anggaran Kementerian Agama, adanya dukungan dana anggaran timbulnya ekspresi keagamaan melalui sportivitas/tanggung jawab, toleransi, dan kerukunan yang dilakukan melalui survey di masing-masing KUB
32
III.
Lampiran
33
34
35
36
37
38
Evaluasi Pembelajaran Berkualitas
39
I.
Pendahuluan A. Latar Belakang Sejak Pandemi Maret 2020, salah satu yang terdampak adalah Bidang Pendidikan, Proses Pembelajaran menjadi berubah dan keharusan menggunakan teknologi dalam pembelajaran menjadi satu keharusan yang tidak dapat dihindari. Guru merubah cara pembelajaran dalam kelas menjadi daring, orang tua selama masa pandemi merasa kewalahan dengan proses pembelajaran yang terjadi, merasa Pendidikan anak menjadi beban, Guru dan orangtua bernegosiasi dengan perspektif masing masing. Bagaimanakah Proses Pembelajaran yang dilakukan saat ini dan apa saja intervensi yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan konsep proses pembelajaran berkualitas untuk memenuhi hak Pendidikan bagi semua anak Indonesia. Konsep Proses Pembelajaran Berkualitas tidak dapat berdiri sendiri ada Trimitra Pendidikan yang harus dilibatkan yaitu Orang tua, Guru, dan Sekolah, masing-masing pihak memiliki fungsi dan perannya sebagai kontrol atau pengendali proses pembelajaran sehingga pembelajaran yang berkualitas dapat terjadi dengan sebagaimana mestinya sesuai harapan semua pihak walaupun masa pandemic. Proses pembelajaran merupakan unsur yang penting dalam pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas mencakup 5 unsur (UNICEF, 2000), yaitu: 1. Peserta didik yang berkualitas: sehat jasmani dan rohani dan siap untuk berpartisipasi dan belajar, proses belajarnya didukung oleh keluarga dan lingkungannya. Konsep pelajar Pancasila sebagai pelajar berkarakter menjadi tujuan dari proses pembelajaran yang digagas oleh Kemendikbud Ristek saat ini. 2. Lingkungan belajar yang berkualitas: sehat, aman, protektif dan gender-sensitive, dan menyediakan sumber belajar dan fasilitas belajar yang memadai. Konsep “Sekolah Penggerak” berasal dari visi dan misi untuk melibatkan sekolah sebagai “tempat” dan “media” yang dinamis menjadi intervensi yang dilakukan agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang berkesinambungan, konsep Sekolah Penggerak menjadi unggulan Kemendikbud Ristek untuk menjawab tantangan kualitas pembelajaran saat ini. 3. Konten yang berkualitas: tercermin dalam kurikulum dan materi ajar yang relevan demi tercapainya keterampilan dasar, khususnya di bidang literasi, numerasi dan kecakapan hidup, pengetahuan dalam hal gender, kesehatan, nutrisi, pencegahan HIV/AIDS dan perdamaian. (a)Kurikulum Merdeka Belajar diharapkan menjawab tantangan saat ini dengan membawa perbaikan kualitas pembelajaran melalui “ Merdeka Belajar”, kurikulum ini merupakan inisiasi yang sudah dilakukan sejak 2020 dan mengalami transformasi dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum “Merdeka Belajar”, adaptasi dan tahapan yang dilakukan diharapkan memberikan pilihan bagi siswa dengan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga harapannya hasil dari konsep ini berdampak pada hasil belajar yang terstandar mutu dan perbaikan kualitas. (b)Asesmen Nasional adalah konsep mutu atau kualitas. Asesmen merupakan salah satu proses penting dalam pendidikan yang berguna untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Proses asesmen sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki proses pembelajaran..(c)Konsep manajemen strategi dan pengukuran yang menghubungkan sarana stategis kepada indikator yang komprehensif atau biasanya disebut dengan istilah Balance Scorecard. Konsep scorecard digunakan karena disana dapat menyatukan alat dalam 40
laporan manajemen yang utuh dalam upanya mengoptimalkan pencapaian tujuan dalam penyelenggaran kegiatan, dalam hal ini ditujukan dalam perencanaan penyelenggaraan di lembaga pendidikan atau sekolah. 4. Guru yang berkualitas adalah guru yang terlatih menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di dalam kelas yang dikelola dengan baik, penilaian yang baik untuk memfasilitasi belajar dan mengurangi kesenjangan. (a) Konsep Guru Penggerak, Konsep inilah yang disebut “Guru Penggerak” sebagai guru yang berkualitas, inisiasi yang mencoba mendeskripsikan guru dengan peningkatan kualitas menjadi bagian dari mekanisme proses pembelajaran yang menghasilkan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa sehingga menghasilkan capaian pembelajaran yang berkualitas.(b)Konsep Kepala Sekolah Penggerak Pasal 1 ayat (1) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa "Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri." 5. Outcomes yang berkualitas: lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan terarah pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, serta berpartisipasi positif di dalam masyarakat. Pada uraian tentang proses pembelajaran berkualitas di atas, jelas terlihat bahwa proses pembelajaran berkualitas sangat ditentukan oleh guru yang berkualitas. Lalu, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan guru yang berkualitas. DarlingHammond (1997) seperti dikutip oleh UNICEF (2000), guru yang berkualitas adalah guru yang menguasai materi pelajaran (konten) yang diajarkan dan pedagogi. Namun, seiring perkembangan teknologi, guru yang berkualitas sekarang diartikan sebagai guru yang menguasai pengetahuan teknologi pedagogi dan konten, yang dikenal dengan istilah TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge). Menurut Heick (2014), suatu pembelajaran dikatakan aktif, efektif, dan berkualitas bila memiliki karakteristik sebagai berikut (1)peserta didik aktif bertanya - pertanyaan yang baik, (1)pertanyaan dihargai lebih dari jawaban, (2)gagasan atau ide datang dari berbagai sumber, (3)berbagai model pembelajaran digunakan, (4)penilaian dilakukan secara persisten, otentik, transparan, dan tidak bersifat menghukum, (5)kebiasaan belajar (learning habits) terus diterapkan, (6)ada kesempatan untuk mempraktekkan pengetahuan. Di samping itu, Muhtadi (2005) mengemukakan 6 iklim kelas yang kondusif dan berkualitas yaitu, (1)pendekatan belajar yang student-centered, (2)guru menghargai partisipasi aktif dari peserta didik, (3)guru bersikap demokratis, (4)guru mengutamakan dialog dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dengan peserta didik, (5)lingkungan kelas yang memotivasi peserta didik untuk belajar dan berpartisipasi dalam kelas, berbagai sumber belajar tersedia. Efektivitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh peranan guru dalam pembelajaran. Guru harus berusaha agar peserta didik mendapatkan layanan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan yang berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. 41
Untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah, pelaksanaan supervisi akademik menjadi sangat penting . Peningkatan kualitas pembelajaran yang bermuara pada capaian belajar peserta didik yang optimal menjadi fokus pelaksanaan supervisi akademik (Kotirde, 2014). Dengan kata lain, supervisi akademik menjadi suatu alat untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas, yakni dengan cara mensupervisi guru melalui perangkat pembelajarannya, proses pembelajaran serta penilaian. Kepala Sekolah adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan supervisi akademik di sekolah. Namun dalam pelaksanaannya, untuk alasan tertentu, kepala sekolah dapat menugaskan guru senior untuk melaksanakan supervisi akademik si sekolah.
B. Maksud dan Tujuan Evaluasi Tematik Pembelajaran Berkualitas dilakukan agar dapat mendalami sistem dan konsep Pembelajaran yang diterapkan oleh satuan pendidikan dari kurun waktu 2019-2021. sehingga Evaluasi Tematik tersebut memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut; 1. Upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui proses peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Memastikan kegiatan pembelajaran terlaksana dengan baik dalam rangka mewujudkan suatu standar pendidikan yang bermutu terlebih dalam konteks melihat hasil pembelajaran siswa dan sekaligus mengevaluasi pendekatan pembelajaran yang bersifat HOTS karena akan dikaitkan dengan asesmen internasional melalui PISA. 3. Salah satu prioritas penting dalam RPJMN 2020-2024 adalah pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan kegiatan prioritas ditekankan pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. 4. Kegiatan konkrit peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di masing-masing unit kerja kementerian sehingga setiap sekolah/madrasah melakukan uapaya secara bersama-sama dalam rangka memenuhi beberapa target dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN.
II.
Arah Kebijakan Konsep Pembelajaran Berkualitas A. Konsep Program Intervensi Pembelajaran Berkualitas 1. Kepala Sekolah Penggerak Lalu Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa "Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan." Lalu pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan." Berdasarkan kepada tupoksinya, kepala sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan mutu sekolah. Mengapa? Karena kepala sekolah disamping sebagai seorang pimpinan (leader), administrator, juga seorang manajer. Semua hal yang berkaitan dengan sekolah, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya non-SDM seperti sarana dan prasarana dan prasarana menjadi tanggung jawabnya. Seorang kepala sekolah harus memiliki 5 (lima) 42
kompetensi, yaitu (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi manajerial, (3) kompetensi supervisi, (4) kompetensi kewirausahaan, dan (5) kompetensi sosial. Dalam konteks 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi ukuran mutu sekolah, seorang kepala sekolah pun memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang saat ini digulirkan Kemendikbud. Kepala sekolah adalah orang terpilih. Dia sebelum diangkat menjadi kepala sekolah terlebih dahulu harus lulus diklat calon kepala sekolah selama 300 JP. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah diharapkan memiliki kesiapan ilmu, fisik, dan mental dalam menjalankan tugasnya. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah diharapkan menjadi lokomotif perubahan di sekolah tempatnya bertugas. Dengan kata lain, mutu dan karakteristik sekolah sangat tergantung dari peran kepemimpinannya. Oleh karena itu, kepala sekolah harus menjadi teladan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan para siswanya. Keteladanan akan melahirkan wibawa, kekaguman, penghormatan, dan penghargaan terhadap dirinya dari semua warga sekolah bahkan warga sekitar. Sebagai seorang administrator, kepala kepala sekolah mengelola berbagai administrasi sekolah seperti administrasi kepegawaian, administrasi kesiswaan, administrasi keuangan, administrasi sarpras, administrasi persuratan, dan sebagainya. Berbagai administrasi tersebut menjadi bukti fisik dan akuntabilitas sekolah saat ada pemeriksaan, akreditasi, atau penilaian kinerja kepala sekolah. Dalam melakukannya, dia bisa dibantu oleh staf. Sebagai manajer, tentunya seorang kepala sekolah harus mampu mengelola berbagai bidang seperti masalah kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, lingkungan sekolah, dan sebagainya. Dalam melakukannya, tentunya dia tidak dapat melakukannya seorang diri karena dia bukan superman atau super woman. Selain itu, gaya single fighter atau one man show juga kurang baik dalam sebuah manajemen. Hanya membuat capai lahir dan batin baginya dan akan menimbulkan pandangan miring dari warga sekolah.
2.
Assesmen
Oleh sebab itu, pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan kebijakan Asesmen Nasional yang dirancang sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sekaligus penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan nasional. Asesmen Nasional bertujuan untuk memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil melalui serangkaian tahapan. Hasil dari Asesmen Nasional tidak digunakan untuk melakukan pemeringkatan sekolah, melainkan untuk perbaikan kualitas belajar di sekolah-sekolah yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen Nasional tahun ini direncanakan akan terlaksana pada bulan September 2021. Asesmen Nasional akan diselenggarakan di seluruh sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan
43
3.
Scorecard
Penerapan Balance Scorecard dalam lembaga pendidikan akan membantu sekolah untuk mengatur / memanage sekolah dalam mengatur visi dan misi, menerjemahkan sasaran yang operasional, dan bertindak sesuai ukuran tepat guna sesuai dengan misi sekolah tersebut.Dalam bidang manajemen penyelenggaraan institusi pendidikan, terdapat banyak sumber daya yang diperlukan, seperti: manusia, fasilitas dan sarana prasarana, konten dan pengetahuan, hingga jaringan kemitraan. Terkait dengan pemanfaatan berbagai sumber daya tersebut, tingkat keberhasilan kinerja dapat dilihat dari empat (4) sektor utama atau yang kerap dikenal dengan The Balanced Scorecard, yaitu: (1)Aspek Keuangan, (2)Aspek Pemangku Kepentingan, (3)Aspek Penyelenggaraan Proses Internal. Pertumbuhan Institusi secara Keseluruhan (Mason dalam Indrajit, 2011: 18). Penerapan balance scorecard dalam pendidikan mempunyai empat perspektif, perspektif keuangan, pelanggan, proses, dan Pembelajaran / pertumbuhan. Perspektif keuangan, dalam hal keuangan diharapkan sekolah dapat mengelola keuangan secara baik dan maksimal. Pendapatan keuangan, dari murid dan dari pemerintah (BOS) sekolah diharapkan dapat mengelolanya dengan baik bagi kepentingan murid, guru dan juga sekolah itu sendiri. Perspektif pelanggan, pelanggan dalam hal ini adalah siswa / murid, sekolah terutama guru membuat rumusan pembelajaran yang menarik bagi para siswanya, sehingga menimbulkan kebahagiaan bagi para siswa dalam belajar. Itu juga bisa dilihat dari indeks prestasi sekolah, prestasi apa yang diperoleh oleh siswa di sekolah tersebut. Keunggulan sekolah / sekolah favorit juga bisa dilihat dari feedback dari indikator kepuasan para orang tua. Perspektif proses, terciptanya atmosfer yang baik dalam kegiatan belajar mengajar merupakan tujuan dari proses. untuk itu guru sebagai tenaga didik harus dibekali ilmu yang baik dan kompeten. Guru dapat melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan atau pre teaching agar meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan informatika, 2 hal yang tidak dapat dipungkiri peran pentingnya dalam pendidikan. Untuk itu guru, siswa dan orang tua harus saling bekerjasama menghadapi perubahan lingkungan internal dan eksternal. Penerapan manajemen balance scorecard dapat membantu proses pendidikan, balance scorecard memuat sistem manajemen peningkatan mutu berkelanjutan dan dengan keseimbangan pengelolaan di setiap unit. balance scorecard kini menjadi tolak ukur yang yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.
B. Keterampilan Abad 21 Dalam kaitannya dengan pemberlakuan Konsep Pembelajaran Berkualitas yang mengharuskan dunia pendidikan memperbaharui terus kurikulumnya agar tidak ketinggalan jaman. Konteks tidak ketinggalan jaman ini merujuk kepada kebutuhan dunia pendidikan akan kurikulum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan abad 21. abad 21 sangat memerlukan keterampilan terutama dalam hal-hal berikut : 1. Creativity and Innovation, Manusia yang akan sukses di abad 21 adalah orang-orang yang kreatif dan memiliki keberagaman ide. Sehingga, dalam dimensi kreatif ini, gurunya pun harus kreatif. Tidak lagi hanya mengharapkan kemampuan siswa pada level mendeskripsikan sesuatu, namun bagaimana siswa mampu mengembangkan, 44
melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain; bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. 2. Critical Thinking and Problem Solving, Yang dimaksud masalah di sini ada dua macam, masalah yang sifatnya akademis dan otentik. Masalah akademis tentu saja masalah yang terkait pada ranah kognisi yang mereka jalani. Masalah otentik lebih kepada masalah yang sering mereka jumpai sehari-hari di sekitar mereka. Siswa dituntut mampu menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri, siswa juga memiliki kemampuan untuk menyusun dan mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. 3. Communication, Di abad 21, siswa yang mampu bertahan adalah yang bisa berkomunikasi dengan berbagai cara, baik tertulis maupun verbal. Siswa dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Siswa diberikan kesempatan menggunakan kemampuannya untuk mengutarakan ide-idenya, baik itu pada saat berdiskusi dengan teman-temannya maupun ketika menyelesaikan masalah dari gurunya. Siswa tidak boleh lagi anti ICT, mereka harus biasa dengan komunikasi yang berteknologi. Demikian juga gurunya. 4. Collaboration, Ternyata juga, hidup di abad 21 tidak bergantung lagi pada persaingan. Justru, orang-orang sukses di abad ini adalah orang-orang yang bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan berbagai kepentingan. Siswa harus mampu kemampuannya dalam kerjasama berkelompok dan kepemimpinan; beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggungjawab; bekerja secara produktif dengan yang lain; menempatkan empati pada tempatnya; menghormati perspektif berbeda. Siswa juga menjalankan tanggung jawab pribadi dan fleksibilitas secara pribadi, pada tempat kerja, dan hubungan masyarakat; menetapkan dan mencapai standar dan tujuan yang tinggi untuk diri sendiri dan orang lain; memaklumi kerancuan.
C. Konsep Merdeka Belajar Ada 4 (empat) Inisiatif Perubahan Konsep Kebijakan Merdeka Belajar untuk Pendidikan Indonesia yang lebih baik, berikut konsep "Merdeka Belajar" yang disampaikan langsung oleh Mendikbud RI. Bapak Nadiem Anwar Makarim, sebagai berikut: 1.
USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional)
Semangatnya Undang-Undang Sisdiknas itu sudah jelas, bahwa murid itu dievaluasi oleh guru, dan kelulusan itu ditentukan melalui suatu penilaian yang dilakukan oleh sekolah. Pada saat ini, yang terjadi adalah dengan adanya USBN, semangat kemerdekaan sekolah itu menentukan penilaian yang tepat untuk anak-anak itu tidak terjadi (tidak optimal) karena dia harus mengikuti soal-soal yang berstandar artinya kebanyakan pilihan ganda, kebanyakan format yang hampir sama dengan UN pada saat ini. Kurikulum 2013 semangatnya berdasarkan kompetensi, kompetensi-kompetensi dasar pada Kurikulum 2013 itu sangat sulit hanya dites dengan pilihan ganda, karena itu tidak cukup untuk mengetahui berbagai macam kompetensi. Jadi ke mana arah kebijakan? Untuk tahun 2020, USBN akan diganti, dikembalikan kepada esensi Sisdiknas, kepada semua sekolah 45
untuk menyelenggarakan ujian sekolahnya sendiri. tentunya mengikuti kompetensikompetensi dasar yang sudah ada di kurikulum kita Ini tidak berarti bahwa sekolah yang belum nyaman merubah tes kelulusannya dari USBN sebelumnya harus berubah, ini ditekankan tidak memaksakan sekolah untuk merubah tes kelulusannya, kalau sekolah itu masih belum siap untuk melakukan perubahan, kalau sekolah ingin menggunakan format seperti USBN tahun sebelumnya, dipersilahkan. Bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan perubahan, bagi sekolah sekolah yang ingin melakukan penilaian yang lebih holistik diperbolehkan, sehingga ini menciptakan kesempatan bagi sekolah-sekolah melakukan penilaian di luar yang hanya pilihan ganda, seperti essay, portofolio, dan penugasan-penugasan lain seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain-lain. Jadi ini, memberikan kemerdekaan bagi guru-guru penggerak di seluruh Indonesia untuk menciptakan konsep-konsep penilaian yang lebih holistik yang benar-benar menguji kompetensi dasar kurikulum kita. bukan hanya pengetahuan atau hafalan saja. Bagi yang telah menganggarkan budget untuk USBN dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas guru dan kualitas pembelajaran, dan di beberapa daerah sudah anggaran ini. Tahun 2020 bagi sekolah-sekolah yang ingin menciptakan asesmen yang lebih holistik, ini adalah kesempatan. Jadi, bagi guru-guru penggerak, kepala sekolah kepala sekolah penggerak, mohon ini jangan disia-siakan kesempatan ini. Namun ini juga bukan pemaksaan bagi sekolah-sekolah dan guru-guru yang belum siap, yang masih ingin mengikuti format yang sebelumnya, silahkan.
2.
Ujian Nasional (UN)
Ada beberapa hal, isu, apa masalah dengan UN pada saat ini berdasarkan survei dan diskusi dengan berbagai macam orang tua, siswa, guru-guru, dan kepala sekolah: a Materi UN yang terlalu padat, sehingga cenderung fokusnya adalah mengajarkan materi, menghafal materi, dan bukan kompetensi pelajaran. Padahal, maksudnya UN adalah untuk mengakses sistem pendidikan, yaitu, sekolahnya. geografinya. maupun sistem pendidikannya secara nasional. Dan UN ini hanya menilai satu aspek, yaitu kognitifnya. bahkan tidak semua aspek kognitif kompetensi dites, lebih banyak ke penguasaan materinya dan belum menyentuh karakter siswa secara lebih holistik. Jadi, apa perubahan yang akan dilakukan? Untuk 2020. UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya, dan bagi banyak orang tua yang sudah investasi banyak untuk anaknya, belajar untuk mendapatkan nilai terbaik di UN. Di tahun 2021 UN akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang pertama adalah penyederhanaan asesmen ini, secara nasional kita membutuhkan tolak ukur, tidak bisa sama sekali kita tidak punya tolak ukur, tapi apa yang diukur dan siapa yang diukur? Itu yang akan diubah. Asesmen kompetensi minimum 46
adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana bisa dipetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Apa itu materinya? Bagian kognitif, materinya ada 2 yakni literasi dan numerasi. Literasi bukan hanya kemampuan membaca, literas adalah kemampuan menganalisa suatu bacaan, kemampuan mengerti/memahami konsep di balik tulisan tersebut, itu yang penting. Dan yang kedua, numerasi adalah kemampuan menganalisa, menggunakan angka-angka dan matematika. Ini adalah 2 hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi yang dilakukan mulai tahun 2021, ini bukan berdasarkan mata pelajaran lagi, bukan berdasarkan penguasaan konten/materi, ini berdasarkan kompetensi minimum/dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apapun materinya, apapun mata pelajarannya. Dan yang terakhir aka nada survei karakter, luar biasa pentingnya. saat ini secara nasional, data yang kita punya hanya data kognitif, kita tidak mengetahui kondisi ekosistem di dalam sekolahnya murid kita, kita tidak mengetahui apakah azas-azas pancasila itu benar-benar dirasakan oleh siswa-siswi se-Indonesia. Kita akan menanyakan survei-survei untuk mengetahui di ekosistem sekolahnya, bagaimana implementasi gotong-royong? Apakah level toleransinya sehat dan baik di sekolah itu? Apakah well being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan? Apakah ada bullying yang terjadi kepada siswa-siswi di sekolah itu. Survei ini akan menjadi suatu panduan buat sekolahnya, dinas, Kemdikbud. Survei karakter ini akan menjadi tolak ukur untuk bisa memberikan umpan balik (feed back) kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan menciptakan siswa-siswi yang lebih bahagia, dan juga lebih kuat azas-azas Pancasila-nya di dalam lingkungan sekolahnya. Kemudian, kapan asesmen kompetensi ini dilakukan? Yang tadinya di akhir jenjang akan diubah di tengah jenjang, dengan 2 alasan: alasan pertama, kalau dilakukan di tengah jenjang, ini memberikan waktu untuk sekolah dan guru untuk perbaikan sebelum anak itu lulus dani jenjang itu. Alasan kedua, karena dilakukan di tengah jenjang,tidak bisa digunakan sebagai alat seleksi untuk siswa-siswi kita, tidak lagi menimbulkan stress di orang tua dan anak anak, karena ini adalah formative assessments, formati artinya harus berguna bagi sekolah, berguna bagi guru untuk memperbaiki dirinya. Asesmen kompetensi dan survei karakter ini bukan hanya mengikuti ide-ide Kemdikbud sendiri, tapi dibantu organisasi-organisasi di dalam dan luar negeri, dan banyak bantuan seperti OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). dan World Bank juga agar asesmen kompetensi ini kualitasnya sangat baik, agar kualitasnya setara dengan kualitas internasional, tapi juga penuh dengan kearifan lokal, jadi kita gotongroyong untuk menciptakan asesmen kompetensi yang lebih baik. Untuk menekankan saja, bahwa literasi dan numerasi bukan mata pelajaran bahasa atau matematika, tapi kemampuan murid-murid menggunakan konsep itu untuk menganalisa sebuah materi. Seperti contoh pada suatu paragraf dan diagram mengenai climate change atau masalah lingkungan hidup kita, dan dari situlah murid-murid akan harus bisa menggunakan Higher Order Thinking (berpikir tingka Untuk menekankan saja, bahwa literasi dan numerasi bukan mata pelajaran bahasa atau matematika, kemampuan murid-murid menggunakan konsep itu untuk menganalisa sebuah 47
materi. Seperti contoh suatu paragraf dan diagram mengenai climate change ata? masalah lingkungan hidup kita, dan dari situlah murid-murid akan harus bisa menggunakan Higher Order Thinking (berpikir tingkat tinggi). menggunakan daya analisa dia untuk menjawab pertanyaannya. Contoh seperti matematika, menganalisa itu berdasarkan contextual intelligence (kecerdasan kontekstual), bahwa ia bisa mengaplikasikan konsep matematika itu di dalam suatu situasi baik abstrak maupun konkret.
3.
RPP (Rencana Program Pembelajaran)
Didedikasikan untuk para guru-guru, yang tadinya RPP ada 13 komponen yang begitu padat dan menjadi beban bagi guru-guru, akan diubah menjadi format yang jauh lebih sederhana. Cukup 1 halaman saja untuk RPP. Yang tadinya 13 komponen menjadi 3 komponen inti yakni tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen/penilaian pembelajaran. Nanti akan diberikan contoh-contoh RPP yang 1 halaman saja sudah cukup. Karena yang penting mengenai RPP bukan hanya penulisannya Sebenarnya esensi RPP (lesson plan) adalah proses refleksi daripada guru itu. Pada saat ia menulis suatu RPP. dilaksanakan di kelas, besoknya dia kembali kepada RPP itu untuk melakukan refleksi, melihat tercapai nggak apa yang saya maksudkan, dari situlah pembelajaran terjadi. Bukan hanya menulis 10 halaman sekedar buat administrasi. Mohon bantuan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk mengkomunikasikan ini kepada semua pengawas di bawah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, agar mengerti esensinya ini, dan agar ini dilakukan tapi tidak menjadi beban yang terlalu berat, karena esensinya adalah proses itu terjadi, tu yang penting. Tentunya akan diberikan contoh-contoh RPP yang singkat tapi kualitasnya bagus juga. Jadi. RPP cukup 1 halaman.
4.
Zonasi
Zonasi sangat penting dan Kemdikbud mendukung penuh inisiatif zonasi ini. Ada beberapa daerah yang mengalami kesulitan. Tidak semua daerah siap untuk kebijakan Zonasi yang sangat rigid, sebelumnya jalur zonasi minimal 80%. jalur prestasi 15% dan perpindahan 5%. Jadi, Kemdikbud ingin menciptakan kebijakan yang bisa melaksanakan esensi/semangat zonasi yaitu pemerataan bagi semua murid untuk bisa mendapatkan kualitas yang baik, tetapi juga mengakomodir perbedaan-perbedaan situasi di daerah. Jadi, arahan kebijakan kedepannya adalah sedikit kelonggaran diberikan di zonasi. Yang tadinya jalur prestasi hanya 15%, sekarang jalur prestasi diperbolehkan sampai dengan 30%. Jadi bagi orang tua yang sangat semangat mendorong anaknya untuk mendapatkan angka/prestasi yang baik, ini menjadi kesempatan anaknya mencapai sekolah yang mereka inginkan. Tetapi tetap yang 70% mengikuti 3 kriteria (zonasi 50%, jalur afirmasi atau pemegang KIP minimal 15%, dan jalur perpindahan 5%) dan untuk yang 30% jalur prestasi. Ini suatu kompromi di antara aspirasi Kemdikbud untuk mencapai pemerataan tapi juga aspirasi orang tua yang ingin anaknya yang berprestasi bisa mendapatkan choice/pilihan di mana sekolan yang ia diinginkan.
48
Tentunya. zonasi bukan berarti pemerataan, tidak cukup hanya dengan zonasi. Dampak yang lebih besar lagi adalah pemerataan kuantitas dan kualitas guru, itu yang lebih banyak dampaknya kepada pemerataan pendidikan. Itu dibutuhkan dukungan Bapak-bapak dan Ibu-ibu Kepala Dinas semua untuk segera melakukan evaluasi, paling tidak dari jumlah kuantitas guru, kalau ada sekolah-sekolah yang banyak sekali guru berkumpul di sekolah itu, untuk dilakukan distribusi yang lebih adil bagi siswa-siswi di dalam sekolah yang kekurangan guru. Dan ini tentunya, Kemendikbud tidak bisa melakukan ini tanpa bantuan Kepala Kepala Dinas Mohon support Bapak-bapak, untuk ini menjadi prioritas nomor 1, untuk sekolah-sekolah yang kekurangan guru, mohon dilakukan distribusi yang baik dem) siswa-siswi kita.
III.
Kualitas Pendidikan: HOTS dan Capaian Hasil Pembelajaran Siswa Upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui proses peningkatan kualitas pembelajaran. Memastikan kegiatan pembelajaran terlaksana dengan baik dalam rangka mewujudkan suatu standar pendidikan yang bermutu terlebih dalam konteks melihat hasil pembelajaran siswa dan sekaligus mengevaluasi pendekatan pembelajaran yang bersifat HOTS karena akan dikaitkan dengan asesmen internasional melalui PISA. Salah satu prioritas penting dalam RPJMN 2020-2024 adalah pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan kegiatan prioritas ditekankan pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kegiatan konkrit peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di masing-masing unit kerja kementerian sehingga setiap sekolah/madrasah melakukan upaya secara bersama-sama dalam rangka memenuhi beberapa target dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN. Sebagai rujukan dari tidak adanya asesmen individu siswa yang dapat dijadikan referensi maka akan menggunakan PISA. Sejauh ini kemampuan anak-anak Indonesia dari sisi membaca, matematika, dan sains masih terus menerus diupayakan melalui kerja keras karena level kemampuannya masih di bawah 2. Capaian PISA Indonesia dalam dua decade masih bersifat fluktuatif dan masih berada di level bawah hal ini dapat diidentifikasi melalui: (1) kemampuan guru-guru perlu ditingkatkan terkait dengan subject content knowledge dan pedagogical skills; (2) dalam praktik pembelajaran belum sepenuhnya berbasis HOTS karena dalam PISA critical thinking dan analysis skill sangat dominan; (3) pendekatan/metode dalam pembelajaran masih berbasis expository learning approach bukan discovery-inquiry learning approach yang berbasis HOTS. Melalui studi McKinsey belum ada perubahan yang signifikan dari cara guru mengajar dan masih lebih banyak pada expository learning approach dimana waktu yang digunakan oleh guru seperti ceramah lebih banyak sehingga guru kurang memberikan ruang bagi siswa untuk membentuk atau menumbuhkan analytic skill dan critical thinkingnya. Sehingga kombinasi antara teacher direct instruction dengan inquiry based teaching akan lebih baik untuk hasil belajar siswa.
49
Cara mengetahui siswa punya kemahiran tertentu melalui penguasaan pengetahuan dan keterampilan da nada instrumen pengukuran untuk mengecek penguasaan pengetahuan dan keterampilan siswa. Kualitas proses pembelajaran bertumpu pada guru, sumber pembelajaran (buku, jurnal, media), fasilitas pembelajaran, alat-alat peraga, interaksi didaktika, dan kurikulum (konten, materi, silabus). Harus dilihat juga perbaikan berkelanjutan dalam pembelajaran siswa melalui identifikasi hasil belajar siswa, identifikasi tujuan, menentukan proses penilaian, mengumpulkan dan menganalisis data, berbagi hasil dan membuat perubahan. Merujuk pada pendekatan HOTS maka harus merujuk pada taksonomi bloom yang melihat bahwa setiap anak punya kompetensi yang terbagi pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga-tiga aspek ini harus tumbuh dan berkembang secara bersamaan. HOTS memperkuat kemampuan kognitif, menajamkan kemampuan intelektual, mengasah keterampilan mental, berkenaan penguasaan dan pengembangan pengetahuan. Diharapkan kegiatan pembelajaran di sekolah mendukung pembelajaran HOTS dalam rangka meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.
A.
Aspek Utama dalam Program/Kegiatan Kemendikbudristek terkait dengan Pengembangan dan Penerapan Kurikulum
Dalam pengembangan kurikulum salah satu yang menjadi focus adalah bagaimana kompetensi yang perlu dibangun untuk para peserta didik sesuai dengan kebutuhan kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh kemendikbudristek bahwa keterampilan masa depan untuk keterampilan abad 21 jika dilihat dari kondisi saat ini dan sebelumnya sudah mulai adanya perubahan. Dimana, sebelum abad 21 keterampilan yang dibutuhkan itu adalah lebih banyak pada keterampilan yang sifatnya fisik maka di masa depan pada abad 21 ini kemampuankemampuan itu akan semakin berkurang. Kemampuan-kemampuan yang semakin dibutuhkan terutama di dunia kerja adalah kemampuan memecahkan masalah, kemampuan proses, dan kemampuan sosial. Kemampuan-kemampuan inilah yang akan dicari di tempat-tempat kerja pada masa yang akan datang. Dimana saat ini pekerjaan-pekerjaan dengan kemampuan fisik mulai hilang dan digantikan dengan teknologi. Oleh karena itu harus dipersiapkan bagaimana keterampilan-keterampilan ini bisa dikuasai dengan baik oleh siswa. Saat ini negara-negara luar sudah mengadaptasi system pendidikan yang harapannya memenuhi perubahan system pendidikan yang sangat cepat di masa yang akan datang sehingga pembelajaran diharapkan mendorong para siswanya mempunyai kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berpikir system, kemampuan mengasah skillnya. Ada 3 hal yang diperlukan untuk kompetensi abad 21, yaitu: • literasi dasar 50
• •
kompetensi yang dibangun kualitas karakter.
Terkait dengan kompetensi yang dibangun terdiri dari kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Kualitas karakter, kompetensi, dan literasi dasar sudah dilakukan dan diintegrasikan dalam kurikulum 2013 yang dicapai melalui intrakurikuler dan kokurikuler, ekstrakurikuler dan budaya sekolah didukung dengan bahan ajar dalam bentuk fisik dan digital, serta sarana prasarana. Hal ini sudah dilakukan namun hasilnya saat ini belum optimal. Pada tahun ini secara resmi melalui program sekolah penggerak dan melalui program SMK merdeka, melalui program merdeka belajar telah disusun kurikulum prototype terkait dengan pengembangan kurikulumnya.Terkait dengan kurikulum merdeka belajar ada beberapa hal yang akan diperkuat tentang karakter/kemampuan yang akan dimiliki peserta didik, yaitu karakter siswa bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME dan beraklak mulia, berkebhinekaan global, dan bergotong royong. Karakter ini merupakan dimensi profil Pelajar Pancasila. Munculnya keenam dimensi profil pelajar pancasila ini sudah disintesiskan dari berbagai kebijakan dan berbagai kompetensi. Pertama mengkaji dari pembukaan UUD 1945, tujuan pendidikan nasional, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, dari penguatan pendidikan karakter, dan dari kompetensi abad 21. Sehingga dirumuskan dari keenam dimensi itu harapannya adalah bisa mewadahi siswa-siswa yang siap kedepannya untuk abad 21 dimana perubahan zaman yang terjadi secara cepat. Sudah ditentukan pula profil lulusan siswa seperti apa yang dihasilkan melalui profil pelajar pancasila. Kompetensi abad 21 dalam kaitannya dengan dimensi profil pelajar pancasila, yaitu: kegiatan kolaborasi sudah terwadahi di dimensi gotong royong, komunikasi terwadahi di dimensi gotong royong dan kebhinekaan global, berpikir kritis sudah terwadahi secara eksplisit di dalam dimensi bernalar kritis, dan kemampuan berpikir kreatif sudah terwadahi dalam dimensi kreatif. Dari 17 karakter telah dipetakan dalam keenam dimensi profil pelajar pancasila. Dan penerapan profil pelajar pancasila melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Nilai -nilai kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah pada Kurikulum sebelumnya cenderung banyak dititipkan pada kegiatan intrakurikuler dan kalaupun ada kegiatan kokurikuler masih kurang dioptimalkan karena dalam kokurikulernya cenderung dilakukan di luar jam sekolah. Pada saat ini melalui program sekolah penggerak, kurikulum prototype yang coba dilakukan pengembangannya adalah dengan cara merubah atau memperbaiki terkait dengan konsep struktur kurikulumnya. Jika selama ini yang diperhitungkan sebagai beban mengajar lebih cenderung pada intrakurikulernya dimana pembelajarn tatap muka cenderung dalam kelas maka sekarang dalam struktur itu kegiatan kokurikuler dipilah langsung dan dihitung sebagai beban mengajar. Jika ada project yang sifatnya lintas mata pelajaran maka diambil porsi 20-30% yang dihitung sebagai beban mengajar dan memastikan yang dilakukan dalam project tersebut membangun karakter keenam dimensi profil pelajar pancasila. Profil pelajar pancasila melalui capaian 51
pembelajaran yang berfokus pada kompetensi-kompetensi yang esensial dikurangi materi-materi muatan yang dirasa terlalu padat untuk dapat mengeksplorasi lebih lanjut sehingga kemampuankemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilakukan di level sekolah. Pemerintah juga menyediakan beragam perangkat ajar secara lengkap agar satuan pendidikan, guru, siswa mampu mendapatkan inspirasi walaupun nanti guru yang menentukan bagaimana pelaksanaannya. Salah satu untuk memastikan karakter ini dapat terbangun adalah melalui pembelajaran berbasis project. Tiga utama karakteristik kurikulum prototype, yaitu • Pembelajaran berbasis project untuk pengembangan soft skill dan karakter, • Focus pada materi-materi esensial sehingga ada cukup waktu untuk pembelajaran yang mendalam terutama untuk kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, • Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Inisiasi dalam pengembangan kurikulum dilakukan untuk memastikan bahwa kompetensikompetensi yang direncanakan bisa terlaksana bukan hanya melalui mata pelajaran yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran tetapi juga melalui project penguatan karakter profil pelajar pancasila. Rumusan keenam dimensi profil pelajar pancasila sudah selaras dengan kompetensi abad 21. Terkait dengan kebijakan kurikulum prototype baru diimplementasikan secara terbatas di 2500 sekolah penggerak dan 901 SMK Pusat Unggulan
B.
Sinergi Pelaku dan Aspek Penting pada Program Sekolah Penggerak yang dapat Meningkatkan Pembelajaran Berkualitas Konsep sekolah penggerak merupakan bagian dari upaya program merdeka belajar dan perbaikan peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan kurikulum paradigma baru. Sekolah penggerak sebagai kelanjutan dari konsep merdeka belajar, Kemendikbudristek ingin membuat sebuah model terkait dengan sekolah unggul karena prototype sekolah unggul sudah banyak dilakukan namun berbeda dengan kurikulum prototype untuk sekolah-sekolah penggerak sebagai katalis yang diharapkan bisa menjabarkan perwujudan visi pendidikan Indonesia kedepan, dimana sekolah berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistic untuk mewujudkan profil pelajar pancasila dan starting poinnya adalah diawali dengan SDM yang unggul (melalui pemilihan kepala sekolah dan guru yang berprestasi). Gambaran akhir sekolah penggerak setelah mendapatkan berbagai macam intervensi dalam kurun waktu tertentu sehingga sekolah tersebut bisa menampilkan sebuah profil sekolah yang akan menjadi inspirasi bagi sekolah lainnya untuk kemudian sama-sama berkembang dan menjadi sekolah yang memenuhi visi pendidikan Indonesia. Program sekolah unggulan banyak diinisiasi oleh kementerian namun ada sedikit perbedaan dengan sekolah penggerak terutama dalam hal inisiasi kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah dimana komitmen pemda menjadi kunci utama. Kolaborasi dimulai sejak pemilihan sekolah sasaran benar-benar menjadi kewenangan pemda. Sekolah penggerak merupakan Intervensi dilakukan secara holistic mulai dari SDM, proses pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemda. 52
Ruang lingkup sasaran sekolah penggerak tidak hanya meliputi sekolah unggul saja namun sekolah penggerak ini diambil dari seluruh lapisan kondisi sekolah seperti mutu sekolah (rendah, menengah, dan tinggi) meliputi sekolah negeri dan swasta. Sekolah penggerak dilakukan pendampingan secara terus menerus dan intens oleh kementerian selama 3 tahun dan selanjutnya dapat melakukan transformasi secara mandiri. Tujuan akhir dari sekolah penggerak adalah bisa terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia bisa menjadi sekolah penggerak. Lima 5 intervensi program sekolah penggerak, yaitu: (1) pendampingan konsultatif dan asimetris, (2) penguatan SDM di sekolah, (3) pembelajaran dengan paradigma baru terkait dengan kurikulum prototype, (4) perencanaan berbasis data terkait dengan profil dan raport pendidikan, dan (5) digitalisasi sekolah berupa platform yang bisa membantu proses pembelajaran maupun manajemen sekolah. Kerjasama dan sinergitas para pihak baik ditingkat pusat, daerah dan di level satuan pendidikan. Dalam sekolah penggerak ada intervensi khusus berupa pendampingan konsultatif dan asimetris yang dilakukan oleh pusat yaitu GTK melalui tenaga ahli yang ditempatkan di daerah yang terdapat sekolah-sekolah penggerak. Pendampingan konsultatif dan asimetris terkait dengan kurikulum dengan paradigma baru karena salah satu ciri utama sekolah penggerak adalah pelaksana kurikulum paradigma baru. Terkait dengan penguatan SDM di sekolah, adanya platform komunitas belajar yang strategis di daerah (kab/kota) dalam hal ini MGMP dan MKKS. Dalam pelaksanaannya ada intervensi dari pusat, dinas pendidikan, pemda. Penyediaan fasilitas diklat peningkatan kompetensi tenaga pendidikan melalui intervensi GTK Pusat dan Pemda yang harus mulai menganggarkan tentang peningkatan kompetensi tenaga pendidikan melalui anggaran daerah. Pembelajaran dengan paradigma baru, sekolah penggerak adalah sekolah yang diinisiasi untuk mulai menerapkan kurikulum dengan paradigma baru. Secara kelembagaan penyusunannya konsep kurikulum dimulai dari pusat oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), pada tataran implementasinya melalui pelatihan kepada sekolah ditangani oleh GTK Pusat, dan ketika sekolah sudah mulai mengimplementasikan maka harus ada pendampingan implementasinya oleh tenaga ahli yang dibiayai oleh kementerian. Kegiatan pendampingan juga dibantu oleh unit lain di Pusat yaitu UPT di bawah Paud Dikdasmen seperti LPMP. Paradigm baru dalam manajemen pendidikan, ada intervensi terkait perencanaan berbasis data dimana seluruh sekolah akan menerima profil dan raport pendidikan. Sekolah penggerak telah mengimplementasikan terlebih dahulu karena merupakan sekolah-sekolah piloting. Perencanaan berbasis data, meliputi (1) melakukan identifikasi kebutuhan pendampingan berdasarkan profil dan rapor pendidikan melalui intervensi oleh pusat (Paud dasmen, UPT, dan daerah), (2) melakukan pendampingan atau advokasi kepada daerah dalam menyusun perencanaan berbasis data sehingga program-program kegiatan yang dibuat daerah menjawab persoalan yang masih terjadi sebagai hasil refleksi dari identifikasi profil dan rapor pendidikan.
53
Perencanaan berbasis data melalui advokasi merupakan rekomendasi dan saran-saran kebijakan agar daerah tidak salah membuat keputusan atau kebijakan atau pun menentukan jenis-jenis program untuk mengatasi masalah-masalah dalam profil maupun rapor pendidikan. Advokasi ini diintervensi oleh pusat (Paud Dasmen dan UPT). Daerah melakukan pendampingan kepada sekolah dalam membuat perencanaan berbasis data. Sekolah perlu didampingi ketika sekolah melakukan identifikasi atai evaluasi diri berdasarkan profil dan rapor pendidikan. Tahapan ini diintervensi oleh pemerintah daerah (dinas pendidikan kab/kota) dan bisa bersama UPT di bawah Paud Dasmen. Memberikan pendampingan perencanaan berbasis data sesuai dengan kebutuhan bisa di level sekolah dan di level dinas pendidikan. Semua unsur bisa terlibat dalam memberi intervensi (GTK Pusat, Paud Dasmen, UPT, dan Pemda). Digitalisasi sekolah melalui penyediaan kontenkonten bahan ajar yang dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ikut berperan dalam fase ini adalah pusat menyediakan konten dan memberikan inspirasi-inspirasi berupa praktik baik kepada sekolah-sekolah untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran (Paud Dasmen), pemerintah daerah dapat bersinergi dengan unit-unit lain di daerah misalnya perguruan tinggi di daerah, dan masyarakat seperti para professional dan pengembang bahan ajar.
IV. A.
Praktik Baik Penyelenggaraan Pembelajaran Berkualitas Praktik Baik di Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Sekolah Penggerak (Adang Sutarman, M. Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Petir Satu Atap, Kab. Serang-Banten)
Kab Pandeglang telah melaksanakan program sekolah penggerak pada lokakarya pertama dengan 4 tahapan yang harus dilaksanakan dalam transformasi sekolah penggerak, yaitu level 1, level 2, level 3, dan level 4. Semua elemen dalam sekolah penggerak yaitu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikannya semua bergerak menjalankan sesuai dengan instruksi-instruksi atau instrument-instrumen yang akan dilaksanakan. Sekolah penggerak perlu didukung sebagai salah satu program nasional yang sangat efektif dan berdampak positif walaupun baru tiga bulan berlangsung. Focus sekolah penggerak pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistic yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Kab Pandeglang telah melakukan kegiatan pendampingan yaitu workshop literasi dimana guru-guru membuat karya, buku, modul. Dan ada kolaborasi semua elemen baik kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan untuk menyukseskan kegiatan ini. Program sekolah penggerak menyempurnakan poin-poin yang selama ini masih kurang pada kurikulum 13 melalui proses pendampingan oleh tenaga ahli, fasilitator, pengajar praktik. Program sekolah penggerak akan menjadi akselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak ke tahap 1-2 yang lebih maju baik secara literasi dan saling berkolaborasi. Ada tiga orang guru penggerak di kab Pandeglang untuk 42 sekolah penggerak dan diharapkan bisa mengimbas untuk sekolah-sekolah penggerak selanjutnya.
54
Sebagai sekolah penggerak, tugas kepala sekolah mensosialisasikannya kepada guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Setelah sosialisasi baru melaksanakan program yang telah dibuat. Salah satu program yang telah dilaksanakan di Kab Pandeglang yaitu: (1) penguatan literasi pada guru dan tenaga kependidikan, dan (2) melakukan pendampingan pada kurikulum yang dilaksanakan.
B.
Program Intervensi dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran di PAPUA (Mirtanina Sisyelin Bawekes, S. Si (Program Manajer, Yayasan Nusantara Sejati)
Program Intervensi dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Orientasi layanan pembelajaran yang berkualitas berpusat pada guru dan siswa. Apakah layanan sekolah (kebijakan mikro) dan pemerintah (kebijakan makro) sudah berpihak atau berpusat kepada guru dan siswa. Fakta pembelajaran yang dijumpai di lapangan (di Indonesia Timur), yaitu (1) minat belajar siswa masih kurang terutama untuk belajar matematika, sains, membaca, dan menulis, (2) pembelajaran di kelas masih kurang terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Dampaknya adalah; (1) belajar menjadi beban bagi siswa, bukan kebiasaan yang mengasyikan dan belajar menjadi kurang bermakna bagi mereka sehingga mereka pun bertanya belajar untuk apa?, (2) keterampilan belajar siswa yang rendah, dimana kerugian tidak hanya pada hasil kognitif juga keterampilan belajar yang penting linear dengan hasil PISA, EGRA sehingga keterampilan bekerja/kecakapan hidup juga rendah. Ranah pengembangan karir guru yang diusulkan Untuk menjadi guru di Indonesia Timur di daerah-daerah pedalaman/terpencil: (1) membutuhkan guru dengan kekuatan diri yang kuat dan aspek mental aras tinggi berdasarkan aspek motivasi, (2) dari aspek kompetensi berupa tuntutan penguasaan konten yang jaman sekarang harus terhubung dengan penguasaan digital, dan penguasaan guru sebagai fasilitator dalam setiap tahapan belajar, yang menjadi masalah adalah guru hanya mendelevery konten saja belum berperan sebagai fasilitator yang bisa menstimulasi siswa untuk mengeksplorasi bahkan sampai ke level abstraksi dan mengkonstruksi pikiran sehingga perlu penguatan-penguatan dalam bentuk pelatihan maupun pendampingan guru. Untuk kawasan Indonesia Timur, guru harus menyediakan pembelajaran secara spesifik bagi setiap individu siswa bukan seragam untuk semua siswa dan guru yang kreatif dan inovatif pada alam atau lingkungan sebagai sumber belajar mengingat fasilitas sekolah yang terbatas. (3) pada ranah manajemen guru pada sekolah-sekolah yang didampingi, guru-guru masih menerima upah tidak sesuai dengan kinerjanya (masih sangat rendah upah guru) sehingga perlu asesmen kinerja guru dan mengevaluasi kembali beban administrasi yang dibebankan pada guru. Usulan program intervensi program sekolah penggerak dan guru penggerak: (1) pembelajaran yang menjawab kebutuhan setiap individu siswa berdasarkan pengalaman siswa, (2) pembelajaran berbasis masalah dan kontekstual untuk memicu kemampuan berpikir kritis anak, (3) pembelajaran memanfaatkan alam sebagai laboratorium yang teramat kaya, (4) pembelajaran yang menekankan pada keterampilan belajar bukan pada penguasaan konten semata, (5) pembelajaran kolaboratif inline dengan dimensi profil pelajar pancasila pada dimensi gotong royong dimana ada kemampuan sosial siswa yang dipicu agar terbiasa bekerja dalam kelompok. Peningkatan kompetensi guru melalui: (1) blueprint pengembangan karir guru, (2) pelatihan guru melalui TNA-pelatihan-evaluasi; (3) pendampingan guru secara blended, (4) asesmen kinerja guru dan rencana tindak lanjut. Contoh kegiatan bagi guru yang dilakukan oleh Yayasan Nusantara 55
Sejati di Papua: (1) STEM Project dan outdoor learning/pembelajaran di alam terbuka dengan cara memfasilitasi siswa untuk mengeksplor alam sebagai sumber belajar, (2) kegiatan pendampingan guru, (3) pembelajaran di alam sebagai pusat unggulan sekolah melalui pengembangan budidaya kantong semar. Dalam melakukan kegiatan seperti pendampingan guru selalu berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Intervensi pendampingan dilakukan tiga tahun untuk satu kali pendampingan dalam satu kelompok sekolah dan pendekatannya menggunakan pendekatan per kabupaten untuk literasi baca tulis. Ada piloting dan pengimbasan dengan menyasar KKG untuk sekolah yang tidak mendapatkan intervensi kemudian direplikasi. Sehingga model-model ini dirasa efektif ketika memperluas layanan pendampingan. Dalam skema program ini tidak hanya dengan pendonor tetapi juga memberi jatah kepada pemda untuk mengintervensi beberapa sekolah walaupun jumlahnya kecil agar dapat menambah sekolah layanan. Fasilitator-fasilitator digunakan tidak semuanya dari ormas-ormas pendidikan tetapi juga ada fasilitator kabupaten yang merupakan pengawas sekolah. Pengawas ini diseleksi sesuai dengan keterikatan program dan konsisten mengikuti kegiatan sampai akhir mengingat ada kebutuhan prioritas program yang harus dilaksanakan. Dari sisi pendampingan menyentuh 3 aras, yaitu: (1) advokasi kepada pemda terkait apa-apa saja yang dilakukan dengan tujuan setelah tiga tahun selesai masa intervensi pemda memiliki informasi yang lengkap untuk kemudian menjadi mandiri; (2) pilar 1 mendampingi sekolah dalam hal ini kepala sekolah tentang manajemen berbasis sekolah dan pendampingan kepada guru dalam proses pembelajaran, untuk tenaga kependidikan melalui revitalisasi perpustakaan dan administrasi sekolah; (3) pilar 2 karena Papua adalah masyarakat adat maka setelah kunjungan sekolah maka fasilitator melakukan kunjungan ke pemerintah kampung dan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian anak terhadap pendidikan, memberdayakan orang tua atau pemuda kampung menjadi tutor.
C.
Tari Sandjojo, Psi (Sekolah Cikal)
Usaha Inovatif Sekolah Cikal untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dari awal Cikal berkomitmen untuk menjadi sekolah yang inovatif. untuk menjadi sekolah inovatif tidak ada panduannya dan berpegang pada kurikulum berbasis kompetensi, dan pendidikan berpusat pada anak. Inovasi dalam pendidikan harus dibarengi dengan kesadaran untuk memastikan bahwa kualitas pembelajaran siswa tetap terbaik dan sesuai dengan tujuan. Setelah pandemic setiap institusi pendidikan melakukan inovasi untuk tetap bisa memberikan proses belajar yang baik dan menarik bagi siswa termasuk Cikal. Sekolah Cikal memiliki 5 kompetensi yang menjadi tujuan bersama, yaitu (1) self-regulated learner, (2) emotionality, morality, and spirituality rich, (3) skillful and and effective thinker, (4) broadminded and physically sound, dan (5 empowering member of just, sustainable and peaceful global society. Kompetensi kemudian diturunkan menjadi dimensi yang berkaitan erat dengan karakter (14 karakter). Memastikan semua program atau mata pelajaran di sekolah difokuskan pada dimensi tertentu. Selama dua tiga tahun terakhir ini sekolah cikal berusaha mengurangi learning objectives (tujuan pembelajaran) yang hanya berpusat pada pengetahuan dan memperbanyak tujuan pembelajaran yang bisa dikaitkan dengan dimensi-dimensi yang lain.
56
Mata pelajaran di Cikal sama dengan sekolah lainnya hanya yang membedakan pada program Culminating project yang merupakan usaha dari sekolah Cikal untuk memastikan bahwa setiap akhir jenjang project-based bisa diterapkan dan dilakukan di TK B, kelas VI, Kelas IX, dan kelas XII. Program grup lain di Cikal adalah pendidikan inklusi cikal yang merupakan salah satu program penting karena setiap anak itu unik, memiliki profil yang berbeda, kemampuankemampuan dan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu guru-guru harus memiliki kemampuan untuk melihat kebutuhan pendidikan anak secara personal agar pendidikan bagi anak dapat dioptimalkan dan terjadi pemerataan pendidikan. Usaha lain yang dilakukan oleh Cikal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid adalah personalisasi. Setiap murid bisa memilih program yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan. Pemetaan minat dilakukan melalui observasi proses, hasil belajar, dan berdiskusi dengan anak. Bahan-bahan tersebut dikomunikasikan dengan baik dan intens kepada orang tua sehingga nantinya bagaimana anak melaksanakan pembelajaran di sekolah merupakan kesepakatan bersama antara anak, sekolah, dan orang tua. Peran wali kelas menjadi sangat penting dalam kolaborasi dan komunikasi dengan orang tua untuk memahami kebutuhan murid dan orangtua terutama selama masa pandemic. Karena setiap anak memiliki kebutuhan belajar yang berbeda maka layanan konseling untuk murid juga menjadi sangat penting. Dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti saat field trip sekolah Cikal penting sekali melibatkan orang tua agar orang tua melihat bagaimana proses belajar, proses diskusi, proses memfasilitasi dalam proses belajar anak sehinga kemudian dapat diterapkan di rumah serta diskusi orang tua dan anak.Setiap perkembangan anak memiliki satu isu atau konflik yang sangat spesifik sehingga perlu adanya parenting workshop untuk orang tua itu penting supaya orang tua tau apa yang sedang dialami oleh anaknya. Panduan sekolah Cikal untuk memastikan pembelajaran berkualitas bagi anak adalah melalui integrasi digital sehingga semua guru harus memiliki kemampuan integrasi digital seperti mengulik suatu aplikasi pembelajaran, mencoba, dan memanfaatkan semua fitur aplikasi pembelajaran. Melalui digital integrated, murid punya opsi lebih banyak untuk sumber belajar yang mudah didapat, murid punya waktu lebih fleksibel sehingga murid akan memiliki manajemen waktu belajar yang baik, dan murid punya pilihan moda belajar lain karena ada pelajaran tertentu dapat belajar secara online. Berorientasi pada masa depan ada kaitannya dengan kemampuan guru untuk mengatasi masalah, bekerja sama, berkolaborasi, membuat impactful kegiatan yang bisa membuat banyak perubahan. Future oriented bertujuan untuk membuka sebanyak mungkin kesempatan murid untuk berkolaborasi dengan banyak komunitas agar mereka bisa terlibat sejak sekarang, murid belajar sebanyak mungkin melalui guru tamu dan melalui program magang untuk peningkatan keterampilan soft skill. Sebanyak mungkin project based approach diterapkan untuk anak-anak. Bentuk sistem manual sekolah Cikal dalam bentuk flow chart, dalam bentuk kesepakatan mengenai suatu tujuan besar yang kemudian menjadi HOSW (hor our school work). Ada hal-hal baik yang sudah dilakukan di sekolah Cikal untuk kemudian bisa diturunkan ke institusi-institusi pendidikan lain melalui pendampingan dari kampus guru Cikal. Tujuan future oriented adalah murid bisa punya kontribusi kepada sekolah lain di luar komunitas sekolah Cikal melalui program
57
service learning dimana dalamnya ada mata pelajaran cikal aksi-aksi yang isinya kolaborasi dengan murid-murid dari sekolah lain. Selain itu, guru-gurunya juga saling berkoordinasi. Jika ada suatu perubahan maka yang dilakukan sekolah Cikal adalah mengidentifikasi kebutuhan anak terkait apa yang terlebih dahulu dibutuhkan anak, kemudian guru-guru harus seperti apa untuk memenuhi kebutuhan anak, dan kemudian ke orang tua. Proses personalisasi juga dilakukan untuk guru-guru sekolah cikal karena guru-guru juga mengalami isu domesticFocus dari peningkatan pembelajaran di sekolah tergantung pada peran kunci dari guru dan tenaga kependidikan, dan sebagaimana diketahui kondisi guru masih sangat beragam dan masih banyak yang belum linear sesuai dengan tuntutan kompetensi. Bagaimana sekolah dapat menggerakkan sumber daya guru dengan berbagai macam kelebihan dan juga tantangan-tantangannya untuk bisa mempercepat atau mewujudkan sekolah inovatif, Sekolah penggerak perlu support dan kolaborasi dari berbagai pihak baik itu dari pemda maupun sekolah-sekolah rintisan/unggulan. Perlunya pendampingan langsung ke sekolah-sekolah. Sekolah penggerak saat ini dalam proses pelaksanaan pendampingan oleh guru penggerak, dan fasilitator. Pengajar praktik dalam melakukan pendampingan selama 9 bulan di Kab. Serang, benar-benar melakukan proses pendampingan terhadap guru penggerak dan program-program yang dilaksanakan Diharapkan sekolah penggerak dapat mencapai 1-2 level lebih baik dari kondisi sekarang. Siapa yang akan melakukan asesmen ini? Dan bagaimana justifikasi untuk asesmen penggerak sekolah. Sejauh mana intervensi dari Kemendikbudristek untuk sekolah-sekolah yang lain. Sejak tahun 2018 Kemenag sudah mempunyai pola perubahan yang ditandai dengan terbitnya KMA No. 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum yang isinya terkait dengan revolusi pembelajaran. Berdasarkan presentasi 5 narsum ada inspirasi tambahan yang signifikan, yaitu (1) untuk mengarah ke hal yang baru terjemahan pada suatu kegiatan masih sangat konvensional seperti bimtek yang sudah banyak dilakukan namun tidak menyentuh persoalan, (2) terlalu sektoral di dalam mengatasi persoalan, (3) pembinaan guru yang sangat signifikan melalui pendekatan-pendekatan langsung dan praktis di lapangan seperti yang dilakukan di Papua oleh Yayasan Nusantara Sejati. Kemenag telah mengeluarkan Pedoman supervisi pembelajaran yang memberikan ruang agar supervisi tidak mengangkangi kreativitas dalam pembelajaran. Pedoman supervisi pembelajaran memberikan ruang kepada guru dan kepala madrasah untuk berinovasi dan mengeluarkan daya adaptifnya terhadap kebutuhan siswa. Terkait kurikulum prototype oleh BSKAP, perihal mengenai pengimplementasian yang tidak hanya dikaitkan dengan sekolah penggerak karena hak untuk mendapatkan pembelajaran berkualitas adalah hak dari semua satuan pendidikan. Sasaran yang menjadi sekolah penggerak sangat bervariasi dimana 60% dengan kategori menengah bawah. Sehingga apa yang dirancang, harapannya bisa diimplementasikan baik di sekolah yang bagus, sekolah menengah, dan sekolah yang kurang karena karakteristik dari sekolah dan SDM sudah mewakili hal tersebut.Secara bersamaan dalam pengembangannya dilakukan monitoring dan evaluasi.
58
Dalam proses pengembangan kurikulum tidak dapat langsung diimplementasikan secara nasional dan belum menjadi kebijakan nasional, dan belum diterapkan di sebagian besar sekolah karena dalam proses pengembangan selalu ada tahapan implementasi terbatas atau prototyping. Sehingga dokumen yang disusun diimplementasikan bagaimana hasilnya melalui evaluasi dan monitoring terhadap dokumennya. Monitoring evaluasi sudah dilakukan mulai dari struktur, capaian pembelajaran termasuk buku teks. Saat ini juga dalam proses perbaikan dokumen karena masih dalam tahap prototyping sebelum kurikulumnya dapat digunakan dimana rencananya tahun 2022. Tim kurikulum Kemendikbudristek melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sehingga apa yang sudah didesain dan sudah didokumenkan disesuaikan dengan variasi dari setiap sekolah. Harapannya di tahun 2022, sekolah-sekolah penggerak yang ingin menggunakan kurikulum ini dapat menggunakannya setelah ada proses perbaikan. Jika sudah dinilai baik maka ada opsi untuk digunakan oleh sekolah-sekolah lain. Semangat dari kurikulum ini adalah: (1) fleksibilitas artinya dapat berinovasi tidak dibatasi oleh struktur yang terlalu ketat dan tentunya tidak menyalahi regulasi, (2) bagi satuan pendidikan yang dirasa belum mampu mengembangkan, masih perlu dituntun maka disiapkan beragam perangkat ajar, (3) penguatan kompetensi dan karakter anak dalam hubungannya dengan profil pelajar pancasila sehingga akan memiliki profil lulusan siswa yang jelas. Uji coba kurikulum prototype tahun 2021 dilakukan di 2500 sekolah penggerak dan 901 SMK PK. Strategi pendampingan pada Pemda dan satuan Pendidikan, Seberapa jauh efektifitas strategi pendampingan pada pemda dan satuan pendidikan. Dalam siklus pendampingan terkait perencanaan berbasis data, terkait hasilnya efektif atau tidak, saat ini belum dilaksanakan karena profil dan rapor pendidikan juga belum keluar jadi saat ini masih pada tahap perencanaan tetapi paling tidak sudah mempunyai ancang-ancang untuk merancang strategi pendampingan seperti pendampingan door to door yang dilakukan oleh Yayasan Nusantara Sejati. Namun ini adalah pendampingan dari lembaga ke lembaga maka untuk Direktorat SMP akan melekat di kab/kota dan sistemnya akan berbagi zona. Konsepnya akan seperti perwalian. Sekolah Cikal poin yang paling memudahkan sehingga guru atau kepala sekolah dari satuan pendidikan lain bisa cepat memahami cara pendekatan dan metode yang baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak, Basisnya yang didampingi adalah hasil evaluasi dari profil dan rapor pendidikan yang akan dikeluarkan nantinya dan akan diberi pendampingan ketika sekolah melakukan evaluasi dan merumuskan rekomendasinya. Hasil pemikiran akan dikontribusikan ke daerah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan keputusan dikembalikan ke daerah. Salah satu instrumen di daerah yang dapat digunakan untuk pendampingan yaitu di dinas pendidikan kab/kota ada pengawas sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mendampingi sekolah. Oleh karena itu perlu ada revitalisasi dari peran dan fungsi pengawas sekolah sehingga pengawas ini nantinya benar-benar menjadi seorang pendamping di satuan pendidikan. Pengawas akan menjadi seorang tekniktor asisten yang benar-benar membantu dalam memajukan proses pembelajaran dan penilaian. Menyiapkan instrumen penilaian yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa menjadi suatu tantangan bagi guru. Sehingga menjadi salah satu komponen dalam pendampingan dan menjadi satu paket dengan proses pembelajaran. 59
V.
Kesimpulan Dan Rekomendasi A.
Kesimpulan •
Konsep Proses Pembelajaran Berkualitas dengan pilar Trimitra Pendidikan yang harus dilibatkan yaitu Orang tua, Guru, dan Sekolah, masing-masing pihak memiliki fungsi dan perannya sebagai kontrol atau pengendali proses pembelajaran sehingga pembelajaran yang berkualitas dapat terjadi dengan sebagaimana mestinya sesuai harapan semua pihak walaupun masa pandemik.
•
Konsep Pembelajaran Berkualitas terdiri dari (1)Peserta didik yang berkualitas: sehat jasmani dan rohani dan siap untuk berpartisipasi dan belajar, proses belajarnya didukung oleh keluarga dan lingkungannya, (2)Lingkungan belajar yang berkualitas: sehat, aman, protektif dan gender-sensitive, dan menyediakan sumber belajar dan fasilitas belajar yang memadai, (3)Konsep “Sekolah Penggerak” berasal dari visi dan misi untuk melibatkan sekolah sebagai “tempat” dan “media” yang dinamis menjadi intervensi yang dilakukan agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang berkesinambungan, konsep Sekolah Penggerak menjadi unggulan Kemendikbud Ristek untuk menjawab tantangan kualitas pembelajaran saat ini, (4)Konten yang berkualitas: tercermin dalam kurikulum dan materi ajar yang relevan demi tercapainya keterampilan dasar, khususnya di bidang literasi, numerasi dan kecakapan hidup, pengetahuan dalam hal gender, kesehatan, nutrisi, pencegahan HIV/AIDS dan perdamaian.
•
Kurikulum Merdeka Belajar diharapkan menjawab tantangan saat ini dengan membawa perbaikan kualitas pembelajaran melalui “ Merdeka Belajar”, kurikulum ini merupakan inisiasi yang sudah dilakukan sejak 2020 dan mengalami transformasi dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum “Merdeka Belajar”, adaptasi dan tahapan yang dilakukan diharapkan memberikan pilihan bagi siswa dengan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga harapannya hasil dari konsep ini berdampak pada hasil belajar yang terstandar mutu dan perbaikan kualitas.
•
Konsep Guru yang berkualitas adalah guru yang terlatih menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di dalam kelas yang dikelola dengan baik, penilaian yang baik untuk memfasilitasi belajar dan mengurangi kesenjangan. melalui Guru Penggerak, Konsep inilah yang disebut “Guru Penggerak” sebagai guru yang berkualitas, inisiasi yang mencoba mendeskripsikan guru dengan peningkatan kualitas menjadi bagian dari mekanisme proses pembelajaran yang menghasilkan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa sehingga menghasilkan capaian pembelajaran yang berkualitas.
•
Konsep Kepala Sekolah Penggerak Pasal 1 ayat (1) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa "Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri”, suatu pembelajaran dikatakan aktif, efektif, dan berkualitas bila memiliki karakteristik sebagai berikut (1)peserta didik aktif bertanya - pertanyaan yang baik, (1)pertanyaan dihargai lebih dari jawaban, 60
(2)gagasan atau ide datang dari berbagai sumber, (3)berbagai model pembelajaran digunakan, (4)penilaian dilakukan secara persisten, otentik, transparan, dan tidak bersifat menghukum, (5)kebiasaan belajar (learning habits) terus diterapkan, (6)ada kesempatan untuk mempraktekkan pengetahuan. •
Memastikan kegiatan pembelajaran terlaksana dengan baik dalam rangka mewujudkan suatu standar pendidikan yang bermutu terlebih dalam konteks melihat hasil pembelajaran siswa dan sekaligus mengevaluasi pendekatan pembelajaran yang bersifat HOTS karena akan dikaitkan dengan asesmen internasional melalui PISA. Konsep Program Intervensi Pembelajaran Berkualitas Kepala Sekolah Penggerak Lalu Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa "Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan."
•
Scorecard Penerapan Balance Scorecard dalam lembaga pendidikan akan membantu sekolah untuk mengatur / memanage sekolah dalam mengatur visi dan misi, menerjemahkan sasaran yang operasional, dan bertindak sesuai ukuran tepat guna sesuai dengan misi sekolah tersebut. Dalam bidang manajemen penyelenggaraan institusi pendidikan, terdapat banyak sumber daya yang diperlukan, seperti: manusia, fasilitas dan sarana prasarana, konten dan pengetahuan, hingga jaringan kemitraan.
•
Capaian PISA Indonesia dalam dua decade masih bersifat fluktuatif dan masih berada di level bawah hal ini dapat diidentifikasi melalui: (1) kemampuan guru-guru perlu ditingkatkan terkait dengan subject content knowledge dan pedagogical skills; (2) dalam praktik pembelajaran belum sepenuhnya berbasis HOTS karena dalam PISA critical thinking dan analysis skill sangat dominan; (3) pendekatan/metode dalam pembelajaran masih berbasis expository learning approach bukan discovery-inqury learning approach yang berbasis HOTS.
•
Kompetensi abad 21 dalam kaitannya dengan dimensi profil pelajar pancasila, yaitu: kegiatan kolaborasi sudah terwadahi di dimensi gotong royong, komunikasi terwadahi di dimensi gotong royong dan kebhinekaan global, berpikir kritis sudah terwadahi secara eksplisit di dalam dimensi bernalar kritis, dan kemampuan berpikir kreatif sudah terwadahi dalam dimensi kreatif.
•
Profil pelajar pancasila melalui capaian pembelajaran yang berfokus pada kompetensikompetensi yang esensial dikurangi materi-materi muatan yang dirasa terlalu padat untuk dapat mengeksplorasi lebih lanjut sehingga kemampuan-kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilakukan di level sekolah.
•
Tiga utama karakteristik kurikulum prototype, yaitu Pembelajaran berbasis project untuk pengembangan soft skill dan karakter, Focus pada materi-materi esensial sehingga ada cukup waktu untuk pembelajaran yang mendalam terutama untuk kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.
61
•
B.
Sekolah penggerak sebagai kelanjutan dari konsep merdeka belajar, Kemendikbudristek ingin membuat sebuah model terkait dengan sekolah unggul karena prototype sekolah unggul sudah banyak dilakukan namun berbeda dengan kurikulum prototype untuk sekolah-sekolah penggerak sebagai katalis yang diharapkan bisa menjabarkan perwujudan visi pendidikan Indonesia kedepan, dimana sekolah berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistic untuk mewujudkan profil pelajar pancasila dan starting poinnya adalah diawali dengan SDM yang unggul (melalui pemilihan kepala sekolah dan guru yang berprestasi).
Rekomendasi •
Dilakukannya ujicoba yang berkesinambugan untuk Lima 5 intervensi program sekolah penggerak, yaitu: (1) pendampingan konsultatif dan asimetris, (2) penguatan SDM di sekolah, (3) pembelajaran dengan paradigm baru terkait dengan kurikulum prototype, (4) perencanaan berbasis data terkait dengan profil dan raport pendidikan, dan (5) digitalisasi sekolah berupa platform yang bisa membantu proses pembelajaran maupun manajemen sekolah dengan sekolah penggerak ada intervensi khusus berupa pendampingan konsultatif dan asimetris yang dilakukan oleh pusat yaitu GTK melalui tenaga ahli yang ditempatkan di daerah yang terdapat sekolah-sekolah penggerak.
•
Secara kelembagaan penyusunannya konsep kurikulum dimulai dari pusat oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), pada tataran implementasinya melalui pelatihan kepada sekolah ditangani oleh GTK Pusat, dan ketika sekolah sudah mulai mengimplementasikan maka harus ada pendampingan implementasinya oleh tenaga ahli yang dibiayai oleh kementerian.
•
Perencanaan berbasis data, meliputi (1) melakukan identifikasi kebutuhan pendampingan berdasarkan profil dan rapor pendidikan melalui intervensi oleh pusat (Paud dasmen, UPT, dan daerah), (2) melakukan pendampingan atau advokasi kepada daerah dalam menyusun perencanaan berbasis data sehingga program-program kegiatan yang dibuat daerah menjawab persoalan yang masih terjadi sebagai hasil refleksi dari identifikasi profil dan rapor pendidikan.
62
Evaluasi Tematik Penyelenggaraan Event Kebudayaan
63
I.
Pendahuluan A. Latar Belakang Salah satu program prioritas nasional di Kementerian PPN/ Bappenas yaitu event kebudayaan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam rangka mendukung program pemerintah yakni kemajuan kebudayaan. Memastikan program ini sebagai program kerja yang rutin dan memfasilitasi para pekerja kebudayaan, pelaku kebudayaan, dan pegiat kebudayaan yang ada di tingkat lokal. Kekuatan para pelaku atau pegiat kebudayaan lokal sangat kaya dan jika kekuatan kebudayaan lokal dikelola dengan baik maka akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam rangka untuk mempromosikan khasanah kebudayaan Indonesia dan menjadi bagian dari strategi kemajuan kebudayaan. Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) merupakan program nasional yang mendukung program kemajuan kebudayaan nasional. Event Kebudayaan Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dinyatakan bahwa, “Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.” Usaha pemajuan tersebut dilaksanakan terhadap ekosistem dari sepuluh jenis Objek Pemajuan Kebudayaan: (1) Tradisi Lisan, (2) Manuskrip, (3) Adat istiadat, (4) Ritus, (5) Pengetahuan tradisional, (6) Teknologi tradisional, (7)Seni, (8) Bahasa, (9) Permainan rakyat dan (10) Olahraga tradisional. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 maka diselenggarakannya Kongres Kebudayaan Indonesia pada tanggal 5 s.d. 9 Desember 2018 lalu. Kongres berhasil menelurkan Strategi Kebudayaan dan Rencana Aksi Pemajuan Kebudayaan. Strategi Kebudayaan menjabarkan arah pemajuan kebudayaan 20 tahun mendatang dalam menjawab tantangan domestik maupun global yang dihadapi saat ini. Dokumen tersebut memuncak pada tujuh Agenda Strategis Pemajuan Kebudayaan: 1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; 2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional; 3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional; 4. Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem; 6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan; dan 7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. Rencana Aksi Pemajuan Kebudayaan telah berhasil disusun sebagai resolusi bersama seluruh peserta Kongres Kebudayaan yang menetapkan program prioritas pemajuan kebudayaan untuk dua tahun ke depan. Terdapat tujuh Rencana Aksi: 64
1. Melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai platform aksi bersama yang meningkatkan interaksi kreatif antar budaya; 2. Memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui perlindungan dan pengembangan karya kreatif untuk kesejahteraan para pelaku budaya, serta pelibatan maestro dalam proses pendidikan dan pembelajaran formal; 3. Meningkatkan diplomasi kebudayaan dengan memperkuat perwakilan luar negeri sebagai pusat budaya Indonesia, meningkatkan jumlah dan mutu program pertukaran dan residensi untuk seniman, peneliti dan pelaku budaya, dan menjadikan diaspora Indonesia sebagai ujung tombak pemajuan kebudayaan Indonesia di luar negeri; 4. Membangun pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan teknologi dengan warisan budaya di tiap daerah melalui sinergi antara pelaku budaya dan penggerak ekonomi kreatif guna memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam kebijakan kepariwisataan berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang berbasis komunitas, kearifan lokal, ekosistem budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknologi sebagai jalan keluar dari pendekatan industri ekstraktif; 6. Membentuk Dana Perwalian Kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan 7. Memfungsikan aset publik (seperti gedung terbengkalai, balai desa, gedung kesenian) dan fasilitas yang telah ada (taman budaya dan museum) sebagai pusat kegiatan dan ruangruang ekspresi kebudayaan, guna memperluas dan menjamin pemerataan akses masyarakat pada kebudayaan. Merujuk pada Resolusi pertama dan Rencana Aksi pertama Kongres Kebudayaan Indonesia, maka sebagai sebuah bentuk implementasi dari hal tersebut digagas lah Pekan Kebudayaan Nasional. Secara umum, PKN adalah upaya negara dan masyarakat di dalam membangun wadah kerja bersama untuk melahirkan ruang-ruang keragaman berekspresi, dialog antar-budaya, serta inisiatif dan partisipasi inovatif yang dikelola secara berjenjang sejak dari Desa hingga ke Ibukota. Di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memfasilitasi ekosistem kebudayaan sebagai garda terdepan dalam pemajuan kebudayaan Indonesia. Meskipun demikian perkembangan modernisasi saat ini yang lebih cepat daripada adaptasi kebudayaan masyarakat Indonesia pada umumnya telah membuat kita tidak percaya diri dengan potensi budaya Indonesia. Sehingga fenomena umum yang terjadi saat ini adalah masyarakat memunggungi tradisi dan cenderung menerima budaya global/modern sebagai patokan segala aspek hidup. Hal tersebut juga berdampak pada pembangunan yang pada akhirnya menimbulkan banyak persoalan, karena paradigma yang tidak kontekstual dengan perkembangan budaya di masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan reorientasi, yaitu memutar arus peradaban dengan memberdayakan kekayaan potensi budaya, khususnya sandang, pangan, papan, sebagai hal primer dalam hidup. PKN 2021 diarahkan sebagai salah satu momen awal untuk membentuk gerakan reorientasi tersebut dengan cara mencari solusi dari kearifan lokal untuk permasalahan global.
65
Situasi pandemi Covid-19 membuat perencanaan Pekan Kebudayaan Nasional mengalami perubahan. Konsentrasi negara pada penanganan pandemi dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berpengaruh pada cara presentasi dari berbagai aktivitas kebudayaan, begitu pula dengan cara publik menikmatinya. Oleh karenanya sejak tahun 2020, PKN diselenggarakan dalam format dalam jaringan (online), dan diperkirakan akan kembali dilanjutkan untuk tahun selanjutnya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan PKN 2021 akan kembali dilaksanakan dalam format luar jaringan (offline) seiring dengan kondisi pandemi yang semakin terkendali. B.
Maksud dan Tujuan Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Event Kebudayaan
1.
Maksud • Mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PKN, dampaknya, dan juga ingin memastikan keberlanjutan dari program ini. • Perihal keterkaitan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) dan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) perlu mendalami sejauh pekan kebudayaan dilaksanakan oleh daerah, dimana posisi Ditjen Kebudayaan meningkatkan komitmen dan kepedulian terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah.
2.
Tujuan • Selama 2 tahun pelaksanaan, ingin memperoleh gambaran untuk menangkap poin-poin pelaksanaan PKN sebagai penyelenggara berjenjang dari tingkat paling bawah (daerah) sampai tingkat paling atas (pusat). • Selama ini Pekan Kebudayaan Daerah dilakukan secara parsial per-daerah, diharapkan platform Festival Kebudayaan se-Indonesia dapat bersinergi dengan prinsip gotong royong partisipatif, penguatan lokal dan keberagamaan. Sehingga lebih efektif dalam penyelenggaraan dan peningkatan SDM.
C.
Permasalahan • Perlu dievaluasi sejauh mana pelaksanaan festival kebudayaan Indonesia mencapai tujuannya. Seperti misalnya kasus yang terjadi di Solo, dapat dilaksanakan dengan baik namun tujuan penyelenggaran festival belum sepenuhnya tercapai dalam artian belum terintegrasi dengan Pemerintah Daerah. Dan dari segi promosi belum terlalu maksimal sementara kegiatan di Solo melibatkan hingga tingkat nasional dan internasional. • Bagaimana kegiatan kebudayaan yang dilakukan dengan level se-Indonesia, Festival Kebudayaan Daerah dapat mendorong keterlibatan banyak pihak dan memberikan dampak pada aspek pariwisata ekonomi kreatif. • Alasan beberapa daerah yang mengundurkan diri dari keterlibatan Festival Indonesiana. • Mengetahui bagaimana program kerja PKN dan Festival Indonesiana, tidak hanya dari segi anggaran, namun juga sejauh mana penyerapan, ketepatan program PKN dan Festival Indonesiana. Bagaimana agar dampak penyelenggaran event Indonesiana mampu meningkatkan karya dan seni budaya serta dan kesejahteraan, dan memperoleh rekomendasi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan PKN dan Festival Indonesiana.
66
II.
Pelaksanaan Event Kebudayaan 2019-2021 Pada Agustus Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak sepakat PKN dilaksanakan luring sehingga harus daring sehingga pada tahun 2020 PKN dilaksanakan secara daring.Berdasarkan survey yang telah dilakukan, pihak-pihak yang mengikuti kegiatan PKN secara daring merasa banyak mendapatkan keterlibatan publik, keberagaman, juga mendapat testimoni dengan adanya PKN dapat melihat keberagaman karena disiarkan tanpa barrier. Parade budaya melibatkan anak muda dari berbagai provinsi sehingga terdapat partisipasi daerah dan internasional. Dalam artian publik mulai melihat adanya PKN. Tabel 5. Peta sebaran Pekan Kebudayaan Daerah Tahun 2020
PKN yang sudah dilaksanakan masih dengan cara pagelaran saja (belum mengikuti 4 tahapan yang ada). Disayangkan, kegiatan tersebut terkena dampak refocusing karena pandemic sehingga hanya 93 kab/kota/provinsi yg ikut PKD dengan kegiatan yang dinilai belum optimal karena tidak mendatangkan penonton atau mendatangkan penonton tetapi dalam jumlah terbatas. Harapannya kegiatan ini akan dilaksanakan dengan koordinasi yang berjenjang berjenjang dari tingkat desa sampai pusat, koordinasi selama pandemic baru bisa melibatkan sekian kab/kota/provinsi saja. Tema tahun lalu Ketahanan Budaya. Tahun ini masih dengan tema yang sama. Penonton paling banyak berasal dari Amerika namun kemungkinan beberapa di antaranya menggunakan VPN. Kegiatan ini berintegrasi dan bekerjasama dengan KBRI dan Kementerian Luar Negeri. Merespon kasus Indonesiana Solo, kami telah bekerja sama dengan Solo sebagai penyelenggara. Banyaknya Pemerintah Daerah yang mengundurkan diri karena menurut kami di lapangan, Pemerintah Daerah menganggap Indonesiana rumit. Yang Pemerintah Daerah harapkan adalah melalui kegiatan ini Ditjen Kebudayaan Kemdikbud memberikan dana anggaran atau dana segar dalam bentuk DAK atau hibah. Sehingga dianggap Indonesiana adalah program bantuan.
67
Yang didapat daerah dari kegiatan Festival Indonesiana di antaranya penguatan kapasitas SDM pelaku dan pengelola festival atau penyelenggara kegiatan. Misalnya dengan cara mengkurasi kegiatan festival kebudayaan, mengikuti Capacity Building, mengangkat PPKD dari daerah tersebut apa poin budaya atau karya yang dapat mengangkat ekosistem kebudayaan daerah tersebut. Dan dianggap hal ini rumit oleh Pemerintah Daerah. Pengembangan SDM yang menciptakan ekonomi kebudayaan dan pencarian bibit daerah dalam hal kurator. Ditjen Kebudayaan mensinergikan daerah yang tergabung dalam Indonesiana misalnya dengan cara bekerja sama dengan Kemendes untuk optimalisasi dana desa. Ada Capacity Building, pertemuan kepala daerah dengan stakeholder untuk merancang kegiatan kebudayaan yang akan diangkat. Dapat dilihat bahwa anggaran dilakukan secara terpisah di beberapa unit kerja, artinya belum terlaksana secara integratif melainkan dilaksanakan sesuai program unit kerja masingmasing. Anggaran Festival Indonesiana dipegang oleh Direktorat PPLK, tidak ada di satker lain untuk pelaksanaan tahun 2020. BPNBP sebagai pendukungan karena Direktorat PPLK sebagai leading sector. Kecuali Indonesiana Film karena menggunakan model yang berbeda. PKN bila dilaksanakan secara daring harus bisa dievaluasi sejauh mana pelaksanaan PKN dalam hal pemajuan kebudayaan yang jika dilihat dari keseimbangan antara anggaran dan jumlah viewers dinilai masih belum sesuai. Kegiatan yang diwujudkan sudah efisien, sisi kinerja anggaran dan kegiatan kurang balance karena anggaran dinilai masih bisa dimaksimalkan dari segi belanja, perjadin dan keterlibatan masyarakat. Dampak yang didapatkan masyarakat masih kurang. PKN masih banyak yang belum kenal dilihat dari survey dan terdapat beberapa masukan yang mengatakan secara teknis dalam penyiaran suara tidak keluar. PKN menjadi RO sendiri dengan status event prioritas, sementara Festival Indonesiana terdapat di PTLK bergabung dengan Belajar Bersama Maestro dan SDM yang diapresiasi berupa komponen. Kegiatan dilaksanakan Oktober-Desember sehingga tidak ada waktu untuk melakukan optimalisasi anggaran
68
A.
Analisa Pelaksanaan Event Kebudayaan Tabel 6. Analisa Pelaksanaan Event Kebudayaan
Nama Event Kebudayaan
2019
2020
2021
Keterangan
PKN
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2019 resmi dibuka. Acara akan berlangsung selama seminggu ke depan mulai dari tanggal 7-13 Oktober 2019. Acara yang digelar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, itu sukses membuat opening ceremony yang digelar Senin (7/10/2019).
Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud meluncurkan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2020 dengan tema “Ruang Bersama Indonesia Bahagia” secara virtual pada Jumat (23/10). PKN akan berlangsung pada 31 Oktober - 30 November 2020 yang akan datang dan akan dilaksanakan secara virtual mengingat kondisi pandemi COVID-19.
adalah ruang interaksi inklusif bagi semua prakarsa publik dalam memajukan budaya. Ini adalah sebuah festival-denganmisi: mengolah inspirasi cemerlang kearifan lokal untuk menjawab tantangan kekinian. Dihimpun dari rangkaian aksi budaya sejak Juli 2021, PKN akan memuncak pada 19-26 November 2021. Saksikan Premier sesuai jadwal di kanal budaya INDONESIANA.tv dan dapat disaksikan tanpa batas di laman PKN.id.
Terlaksana tahun 2019 dengan fisik sedangkan 2020 dan 2021 dengan online
Dilakukan dengan luring
PKD
Pekan Kebudayaan Nasional 2019 berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 7 s.d. 13 Oktober 2019. Sekitar 150-ribu orang tercatat sebagai pengunjung PKN, berdasarkan data terakhir pada Sabtu (12/10/2019), pukul 16.46 WIB. PKN 2019 melibatkan 58 sanggar seni, 31 seniman dan musisi, 400 petugas kebersihan, 93 petugas keamanan, dan 234 volunteer
PKD dilakukan sebagai Aneka cara cermat mengelola budaya daerah. Budaya setempat bisa jadi inspirasi dalam mengatur siasat cerlang mengatasi rintangan hidup kekinian. Dalam seri “Daerah Cerlang” ini, kita akan menyaksikan rangkaian aksi jenius lokal dalam mengolah potensi budaya sekitar. Seri ini menghadirkan Pekan Kebudayaan Daerah di berbagai kabupaten/kota dan provinsi di tanah air.
Terdapat beberapa program utama PKN 2021, di antaranya, kompetisi, konferensi dan lokakarya, pameran, pergelaran, dan pekan kebudayaan daerah (PKD) yang diikuti berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Sebagai rangkaian kegiatan PKN Tahun 2021, akan didahului dengan pra-PKN yang diselenggarakan sejak Juli hingga Oktober 2021 dengan beberapa program seperti kompetisi, konferensi, dan lokakarya. Beberapa kegiatan pra PKN sudah dilakukan sejak Juli 2021 seperti lokakarya mengenai wastra (kain) tradisi, kuliner Nusantara, cita rasa olahan sagu, kisah rasa Indonesia dari lima benua, catatan biokultural mulai mengglobal, pantun tradisi, dan mengenal kembali permainan rakyat.
Terlaksana tahun 2019 dengan fisik sedangkan 2020 dan 2021 dengan online
Festival
Festival Indonesiana, sebuah platform
Ada empat acara utama yang digelar sepanjang
festival itu menggelar beragam kegiatan yang
Terlaksana tahun 2019
69
Indonesiana
pengelolaan festival yang digagas oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, tahun 2019 ini sudah memasuki tahun kedua pelaksanaannya. Tahun lalu Indonesiana dilaksanakan di sembilan daerah, dengan materi kegiatan yang beragam. Mulai dari tari Saman, silek, gamelan, musik, ritual, folklore, dan lain sebagainya sebagai penanda masing-masing satuan kebudayaan yang diangkat oleh berbagai daerah di Indonesia.
Pekan Kebudayaan Nasional. Di antaranya kompetisi yang berisi perlombaan permainan tradisional, konferensi dalam bentuk seminar, kuliah umum, serta gelar wicara dan diskusi. Selain itu, Galeri Nasional Indonesia dan Museum Nasional Indonesia akan menggelar pameran seni. Tidak ketinggalan berbagai pagelaran atau pertunjukan seni juga akan ditampilkan, PKN 2020 akan menjadi sebuah perhelatan kebudayaan tradisi melalui daring yang terbesar di dunia. PKN melibatkan 4.791 seniman dan pekerja seni, 27 tema konferensi, 93 pergelaran, serta 1.477 lukisan dipamerkan secara virtual dalam 5 ketegori pameran.
merepresentasikan kekayaan wisata heritage secara keseluruhan melalui webinar, talkshow dan virtual tour yang mengangkat situssitus warisan dunia di Indonesia, nostalgia ke kantor-kantor pos kuno serta potensi destinasi wisata di kepulauankepulauan terluar. IHHW 2021 juga membuka ruang untuk memperkaya wawasan dari sharing story dengan direktur Museum Westfries di Beland, direktur The National Museum and Research Center of Altamira Spanyol dan Kurator the National Railway Museum Australia
dengan fisik sedangkan 2020 dan 2021 dengan online
Penyelenggaraan Event Kebudayaan 2019 Pekan Kebudayaan Nasional resmi dibuka pada Senin malam, 7 Oktober 2019 di Istora Senayan, Jakarta. Malam perhelatan akbar kebudayaan yang mengusung tema “Ruang Bersama Indonesia Bahagia” ini menyuguhkan ragam pertunjukan berbasis budaya, di antaranya kolaborasi seniman Slamet Raharjo, Angga Aldy Yunanda, Rahayu Supanggah, Yusuf Oblet dan sejumlah seniman/musisi Tanah Air lainnya. Pekan Kebudayaan Nasional adalah platform untuk menjaga semangat yang inklusif dan gerakan budaya terpadu yang dibangun secara berjenjang, dari Pekan Kebudayaan Daerah di tiap kabupaten/kota. Pekan Kebudayaan Nasional menjadi perhelatan akbar budaya terbesar dan akan dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya. Pekan Kebudayaan Nasional merupakan salah satu amanat dari Kongres Kebudayaan Indonesia, yakni menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya yang mendorong keragaman interaksi antarbudaya di Indonesia. Acara ini dimulai sejak 7 Oktober sampai 13 Oktober 2019 dan menghadirkan lima kegiatan utama, yakni Pagelaran, Pameran, Konferensi, Kompetisi hingga Pawai Budaya. Kegiatan yang baru pertama kalinya hadir di Indonesia ini melibatkan kurang lebih 70
58 sanggar/komunitas, 31 seniman/musisi Tanah Air dan 3500 peserta pawai budaya dri 26 Provinsi. Pekan Kebudayaan Nasional 2019 dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi. Pada tahun ini, peserta yang mengikuti PKN berasal dari 26 provinsi, dan diharapkan tahun depan bisa bertambah sampai 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sementara kategori acara yang diadakan adalah Kompetisi Daerah, Kompetisi Nasional, Konferensi Pemajuan Kebudayaan, Ekshibisi Kebudayaan, Pergelaran Karya Budaya Bangsa, dan Parade Budaya. Dalam rangkaian PKN akan ada 10 kompetisi, 27 konferensi, 120 pertunjukan, 24 pameran, dan 3.500 peserta pawai dari 26 provinsi. Selain itu, ada pula seminar dan komunitas dari seluruh Indonesia. Secara total, mereka akan tampil dalam 245 pentas pertunjukan. 2020 Pekan Kebudayaan Nasional 2020 direncanakan akan diadakan pada tanggal 31 Oktober 2020 hingga November. Awalnya akan diadakan di Istora Senayan dan Parkir Selatan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta namun selanjutnya bisa ditonton secara online di situs pkn.id. Pada tahun 2020, akan diadakan lima kategori kegiatan, yaitu pertama Kompetisi Daerah yang merupakan kompetisi seni khas dari setiap provinsi di Indonesia. Kategori kedua yaitu Kompetisi Nasional, yang merupakan kompetisi permainan tradisional yang dilaksanakan secara berjenjang, dari desa hingga ibu kota. Ketiga Konferensi Pemajuan Kebudayaan berupa ruang pencerahan publik yang bertujuan untuk mempersiapkan perencanaan pembangunan berbasis kebudayaan. Keempat, Ekshibisi Kebudayaan yang merupakan pameran artefak-artefak kebudayaan, purwarupa teknologi pemajuan kebudayaan hasil inovasi dari Kemah Budaya Kaum Muda, serta karya-karya unggulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Serta kelima, Pergelaran Karya Budaya Bangsa. Ini merupakan pertunjukan seni dan pawai dengan tema parade digdaya Nusantara yang menggalang partisipasi dari pelaku budaya se-Indonesia. Pergelaran seni yang akan ditampilkan meliputi defile tarian tradisional, koreografi bela diri, dan rampak perkusi Nusantara.
B. Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional 2019-2021 2019 Gelaran Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2019 semakin mendekati harinya. Tujuh hari lagi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menggelar Pekan Kebudayaan di Istora Senayan, Jakarta, pada 7 s.d. 13 Oktober 2019. Ratusan orang telah mendaftar melalui laman pkn.kebudayaan.id setiap harinya. PKN 2019 akan dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya dari beragam pengisi acara. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa bermain permainan tradisional, menghadiri konferensi, hingga mencicipi kuliner nusantara. Berikut ulasan singkat tentang kegiatan yang akan hadir dalam PKN 2019. Konferensi, Konferensi dalam PKN ini nantinya akan membahas pelbagai isu potensial dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Ada 15 isu yang akan dibicarakan dalam konferensi PKN, di antaranya Sastra Adaptasi, Kearifan Lokal Ekologi sebagai Sumber Daya Pemajuan Kebudayaan, Jalur Rempah, Paradoks Budaya 4.0, Etno Astronomi, Kebaya Talk, dan masih banyak lagi.
•
Pertunjukan Dalam PKN, ruang pertunjukan dipersembahkan untuk mewadahi ekspresi dan eksplorasi kreatif dari para pelaku budaya dalam bentuk tari, musik, monolog, dan rupa pertunjukan seni lainnya. Tema yang diangkat dalam ruang pertunjukan adalah “Merawat dan Meruwat Indonesia: Menjenguk DNA Budaya Nusantara”. 71
•
Kompetisi, Ragam kompetisi permainan rakyat berbasis OPK dari daerah hingga pusat akan ditampilkan dalam PKN. Sebut saja permainan tradisional Gobak Sodor, Terompah Panjang, Egrang, Lari Balok, dan lain-lain. Semua permainan tradisional ini dapat dimainkan oleh para pengunjung yang hadir dalam PKN pada 7 s.d. 13 Oktober 2019. • Pameran, Ruang pameran juga akan dipenuhi informasi kekayaan budaya yang hadir dari 34 provinsi di Indonesia, Wastra Nusantara, Warisan Budaya Takbenda, hingga Warisan Dunia. Tak sekedar informasi, dalam ruang pameran juga akan diperlihatkan bagaimana bentuk dan rupa dari kultur perkayuan, seni rupa, wayang daun, pemutaran film, hingga capaian pemajuan kebudayaan. • Kuliner Nusantara, Di area ini, para pengunjung akan disuguhkan ribuan jenis kuliner khas nusantara. Mulai dari camilan, jejamuan hingga makanan pokok. • Kampung Permainan Rakyat, Di area lain, para pengunjung juga disuguhi permainan rakyat yang dapat dimainkan bersama teman dan keluarga. Area Kampung Permainan Rakyat akan menghadirkan kenangan dan memori masa lalu dalam kemasan yang sama seperti pada masanya, sehingga kenangan akan masa lalu tentu akan sangat terasa di sini. • Pawai: Parade Digdaya Nusantara, Parade Digdaya Nusantara menjadi tema yang diangkat dalam agenda pawai. Pawai menjadi penutup dari rangkaian Pekan Kebudayaan Nasional, yang nantinya tentu saja akan dimeriahkan oleh ribuan pengisi acara yang menggunakan kostum adat tradisional. Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) adalah ruang interaksi seluruh unsur kebudayaan dan merayakan keragaman ekspresi budaya Indonesia yang sesuai mandat Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 yang lalu. Mengutip lagu Kebangsaan Indonesia Raya tiga stanza “marilah kita mendoa, Indonesia bahagia”, Pekan Kebudayaan Nasional akan menjadi sebuah ruang bersama untuk Indonesia Bahagia.
2020 Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid pada sambutannya menyampaikan, PKN adalah pijakan dasar kita sebagai bangsa dalam menghadapi pandemi. PKN memilih istilah cultural resilience, atau ketahanan budaya. PKN 2020 akan menjadi sebuah perhelatan kebudayaan tradisi melalui daring yang terbesar di dunia. Terdapat 4791 seniman dan pekerja seni yang terlibat pada PKN 2020. PKN 2020 juga mengusung 27 tema konferensi, 93 pergelaran, dan 1477 lukisan yang dipamerkan secara virtual. Dalam situasi sulit seperti sekarang ini, banyak kegiatan terhenti dan orang-orang merasakan dampaknya, pernah ada pertanyaan: kenapa masih melakukan festival? jawabannya sederhana. Justru di tengah kesulitan ini, kebudayaan harus hadir. Dalam pasukan perang, selalu ada orang yang membawa bendera sebagai simbol kehadiran pasukan itu. PKN ini adalah wujud pengibaran bendera itu, yang tidak tunduk dan tetap berkibar di tengah pandemi, memperjuangkan eksistensi dan mencari jalan sumbangsih kebudayaan terhadap situasi ini. Koordinator Umum PKN, Sri Hartini menyampaikan, “PKN ini memberikan ruang ekpresi seni dan budaya kepada masyarakat serta sekaligus menggerakkan ekonomi budaya di tengah pandemi COVID-19 dan mewujudkan keberpihakkan kepada seniman dan pekerja seni”. Terdapat empat program utama PKN 2020. Yang pertama adalah kompetisi, perlombaan atau pertandingan berbasis Objek Pemajuan Kebudayaan berdasarkan isu yang akan diangkat serta upaya pemajuan kebudayaan, khususnya permainan tradisional. Kedua, konferensi yang berbentuk seminar, kuliah umum, pidato, talkshow, workshop, dan/atau diskusi terpumpun tentang isu yang diangkat dan upaya pemajuan kebudayaan. Program ketiga adalah pameran, di mana Objek 72
Pemajuan Kebudayaan dipamerkan secara visual dan audio visual. Keempat, adalah pagelaran, yakni pertunjukan seni berbasis Objek Pemajuan Kebudayaan terkait dengan isu yang diangkat dan pertunjukan seni yang menggugah apresiasi seni dan budaya bagi generasi muda. Pegiat seni permainan tradisional, Zaini Alif menyampaikan bahwa PKN adalah salah satu cara adaptasi kebahagiaan baru. Menurutnya, kegiatan ini memberi kesempatan untuk bisa sama-sama bermain secara virtual dengan anak-anak di seluruh nusantara. “Seperti enggrang, itu dilombakan secara virtual, ‘kan sangat menarik. Ini menjadi obat bagi anak-anak bangsa kita, berkompetisi dengan permainan nasional”. Penanggung Jawab Pameran Galeri Nasional, Pustanto mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan peluncuran museum virtual pada 26 Oktober mendatang. “Walaupun ada kunjungan yang bisa dilakukan secara luring, tapi kuotanya terbatas. Nah, makanya dioptimalkan pada daringnya”. Pegiat musik jalanan, Andi Malewa pada kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih pada Ditjen Kebudayaan yang telah melibatkan Institut Musik Jalanan dalam Kongres Kebudayaan. Ini adalah kali pertama musisi-musisi jalanan menitipkan amanah dan harapan, bahwa musisi jalanan punya ‘rumah’ tempat menginduk dan berekspresi. “Kami terharu diberikan kesempatan 12 penampil, banyak teman-teman musisi jalanan yang belum pernah menginjakkan kaki di Jakarta, menampilkan empat kelompok disabilitas,”. Pekerja seni Eko Supriyanto menyampaikan apresiasinya pada Kemendikbud yang terus memperjuangkan PKN. Pada PKN 2020, kami benar-benar tidak diintervensi, dan Ditjen Kebudayaan benar-benar memerdekakan kami para seniman untuk menggagas dan menggarap tradisi dengan cara baru, apalagi dengan metode virtual seperti ini, supaya kita bisa semakin ‘mengkini’. Didik Hadiprayitno atau yang dikenal dengan nama panggung, Didik Ninik Thowok juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud. “Ini pengalaman yang baru, bagaimana kami diberi kesempatan diskusi bersama untuk “menjahit” pertunjukkan secara virtual”. PKN pertama kali dilaksanakan pada 7-11 Oktober 2019 di Kawasan Istora, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pada PKN 2019 lalu, ditampilkan 10 kompetisi, 36 sesi konferensi, 125 pertunjukan, 27 pameran, dan 10 workshop budaya yang mencatat pengunjung sekitar 250 ribu orang.
2021 Pergelaran Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2021 melibatkan komunitas dan pegiat budaya dari 100 kabupaten/kota yang berada di tujuh provinsi. Hajatan tahunan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) kembali bergulir. Pada Senin 25 Oktober 2021, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid secara resmi meluncurkan PKN Tahun 2021 pada pukul 19.00 hingga 20.00 WIB via dalam jaringan (daring). Peluncuran tersebut akan dimeriahkan aksi keelokan para artis nasional mengolah budaya bangsa. Musisi multitalenta Alffy Ref, musisi retropop, Diskoria dan grup vokal Shine of Black dari Papua bakal mengulik kekayaan tradisi menjadi tampilan cemerlang. Selain itu ada fashion show yang menampilkan busana-busana bernuansa kontemporer dengan corak tradisi. Acara peluncuran ini 73
bisa disaksikan secara live zoom (daring) dengan mendaftar ke laman www.pkn.id/.Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid menjelaskan, tema dari PKN Tahun 2021 adalah “Cerlang Nusantara Pandu Masa Depan”. Fokus utama PKN Tahun 2021 mengangkat tiga sektor kearifan lokal sebagai akar ketahanan budaya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Tiga subtema tersebut diaplikasikan pada program-program yang berupa kompetisi, konferensi dan lokakarya, pameran, pergelaran, dan pekan kebudayaan daerah. "Dikarenakan kenaikan angka penyebaran Covid-19, terjadi beberapa perubahan rencana kegiatan yang dilakukan, terutama terkait pelaksanaannya yang seluruhnya melalui daring. Media tayang yang digunakan adalah Kanal Budaya (indonesiana.tv), situs website (pkn.id), dan kanal Youtube (Budaya Saya, venue acara yang semula direncanakan di Istora, Plaza Timur, dan Parkir Timur di Jakarta berubah menjadi di masing-masing lokus dan ruang publik komunitas. Waktu pelaksanaan juga diundur, dari awalnya dilaksanakan pada 15 hingga 21 Oktober 2021, menjadi 5 hingga 12 November 2021. Program PKN 2021 merupakan perhelatan ketiga yang dilakukan Kemendikbudristek, setelah sebelumnya digulirkan pada 2019 dan 2020. Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan membuka kegiatan PKN 2021 pada 5 November 2021. Sedangkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim akan menampilkan pembacaan puisi pada acara pembukaan tersebut. Rencananya, acara pembukaan akan diliput secara langsung oleh dua Televisi Nasional. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dijadwalkan akan menutup kegiatan PKN 2021 yang dilaksanakan pada 12 November 2021 dengan dilanjutkan penampilan narasi penutup oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Kegiatan PKN 2021 digelar masih dalam suasana pandemi Covid-19. Sama halnya dengan PKN 2020, maka pelaksanaan tahun ini dikombinasikan antara daring dan aktivitas secara fisik. Sebelumnya, Dirjen Hilmar Farid menyampaikan, PKN 2020 hadir sebagai pijakan dasar dalam menghadapi pandemi. "Tema Pekan Kebudayaan Nasional tahun ini secara spesifik adalah ‘Cultural Resilience’, yang intinya adalah kebudayaan, yang di dalamnya terdapat pengetahuan tradisional, kesenian, dan ragam ekspresi budaya lainnya sebagai basis kita untuk menghadapi masa pandemi ini. Karena di dalam kebudayaan, kita menemukan elemen-elemen yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memperkuat diri dalam menghadapi situasi saat ini." Pada penyelenggaraan tahun lalu, PKN menampilkan empat program dasar yang secara umum dapat disaksikan melalui tayangan daring, yaitu kompetisi, pameran, pergelaran, dan konferensi. Khusus untuk pameran, akan ada dua pameran yang juga dapat disaksikan langsung secara fisik, tentunya terbatas dan dengan protokol kesehatan, yaitu Pameran Imersif Affandi di Galeri Nasional, Jakarta, dan Pameran Pusaka Pangeran Diponegoro di Museum Nasional, Jakarta. C. Festival Indonesiana 2019-2021 Tahun 2019 ini, setidaknya ada 30 festival yang didukung oleh Indonesiana. Sebagian besar festival yang diadakan didukung selama tiga tahun, dan beberapa festival dihentikan pendukungannya dengan alasan-alasan force majeure atau karena ekosistem kebudayaan yang 74
dinilai tidak memungkinkan. Memilih nama dan penanda budaya untuk diangkat dalam festival tersebut, mengesankan bagaimana sebenarnya kita dapat mengenali kekayaan khazanah dan sejarah budaya kita yang luar biasa. Hal itu juga didukung oleh materi-materi yang ditampilkan dalam festival. Namun demikian, sebenarnya festival yang didukung tersebut merupakan hasil dari penilaian oleh Direktorat Kebudayaan, melalui tim kurasi dan produksi, yang berarti banyak daerah-daerah lain yang mengusulkan kegiatannya. Kemungkinan besar pada tahun-tahun mendatang akan lebih banyak lagi daerah dan materi kegiatan seni budaya yang akan muncul, jika festival Indonesiana ini tetap digelar. Salah satu persyaratan keikutsertaan dalam festival ini adalah keterlibatan pemerintah daerah melalui dinas kebudayaan dengan komunitas seni budaya yang ada. Sebuah langkah strategis, mengingat di banyak daerah hubungan dinas atau pemerintah daerah dengan komunitas-komunitas seni budaya, atau juga dengan seniman dan budayawan, belum terjalin dengan baik. Masalah laten hubungan ini berkisar pada persoalan program kebudayaan, dan juga transparansi penganggaran yang masih terkesan ditutup-tutupi. Setidaknya, kegiatan seni budaya masih terbatas pada hubungan yang sempit antara dinas atau pemerintah dengan kalangan seniman budayawan. Kondisi yang harus dibocorkan agar program-program kebudayaan menjadi milik bersama, antara pemerintah dengan komunitas dan masyarakat secara luas. Dalam festival Indonesiana ini pun, tidak sedikit yang masih dikelola oleh dinas atau pemerintah daerah, dengan menjadikan staf mereka menjadi anggota tim kurator dan produksi. Sikap dualisme yang mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi, karena bangunan ekosistem kesenian dan kebudayaan tidak akan berkembang dengan baik dengan sikap ini. Potensi konflik kepentingan, penajaman program yang tumpul, hingga bungkusan artistik dan estetik dari kegiatan festival akan terganggu. Lebih jauh lagi, banyak materi festival dalam Indonesiana yang berangkat dari kesenian dan kebudayaan tradisional. Bahkan beberapa festival sudah berjalan lama, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh komunitas. Tawaran pengelolaan manajemen festival oleh Indonesiana diarahkan pada sistem atau strategi yang modern, dengan pendekatan-pendekatan yang berbasis pada manajemen yang terukur dan terpola. Bila tidak dilaksanakan dengan hati-hati, pendekatan seperti ini akan mengganggu ekosistem seni budaya itu sendiri. Sebagai sebuah ilustrasi, kesenian dan kebudayaan tradisional sebagian terikat pada ruang, waktu, dan pelakunya. Hal ini harus menjadi sebuah pertimbangan ketika kesenian dan kebudayaan tradisional dibawa ke sebuah festival. Bisa saja festival yang diharapkan menjadi perayaan atau mengangkatnya menjadi peristiwa umum yang lebih besar, malah akan mengakibatkan tercerabutnya kesenian tersebut dari ekosistem yang sudah terbangun. 2019 Persoalan lain yang jamak ditemukan adalah dalam hal komposisi kepanitiaan festival. Pendekatan merekrut panitia dalam tim kurasi dan produksi dilakukan dengan pertimbangan yang sekedarnya 75
saja. Komposisi tim kepanitiaan tentu saja harus didasarkan pada pemindahan dan penyebarluasan pengetahuan, baik pada manajemen festival, materi kegiatan, keterwakilan, hingga pemetaan potensi seni budaya daerah masing-masing. Merekalah sebenarnya yang menjadi pemilik dan masa depan seni budaya yang didukung oleh Indonesiana. Pelaksanaan peristiwa seni budaya yang berbasis kesenian tradisional biasanya dilakukan dengan manajemen yang bersifat lokal dan mengikuti alur yang sudah dibangun dengan dasar-dasar yang mempertimbangkan pranata dan komunikasi lokal. Setidaknya, bantuan yang diberikan oleh Indonesiana dalam hal manajemen dan subsidi pendanaan, dengan dana pendamping dari pemerintah daerah, harus mempertimbangkan kearifan ini. Manajemen dan pengelolaan festival yang bersifat modern, bisa jadi lebih cocok untuk diterapkan pada karakter masyarakat urban, atau setidaknya dengan tenaga pengelola yang memiliki latar belakang manajemen professional. Tidak jarang muncul konflik di luar urusan artistik dan estetik, ketika materi festival adalah kesenian tradisional dan dikelola oleh masyarakat atau komunitas lokal, dengan iming-iming bantuan pendanaan dan penanganan yang modern. Upaya Direktorat Kebudayaan dengan mengadakan festival Indonesiana tentu saja sebuah terobosan yang menarik bagi strategi penguatan dan promosi kebudayaan. Apalagi sejumlah standar penilaian usulan, pemilihan materi usulan kegiatan, dan tujuan pelaksanaannya secara integral berada dalam sebuah jalur pemajuan kebudayaan. Berbeda dengan pelaksanaan dan pemahaman perayaan kesenian dan kebudayaan pada masa lalu, dimana terjadi sentralisasi, festival Indonesiana menjadikan masing-masing daerah pelaksana dan masyarakatnya sebagai tempat pelaksanaan festival. Pada tahap ini, kesenian dan kebudayaan masih dipertahankan untuk berada pada ekosistemnya, dengan menghindari ketercerabutannya dari akar budayanya. Akan tetapi, langkah strategis lebih lanjut yang harus dilakukan oleh Direktorat Kebudayaan dan pemerintah daerah, terutama dinas kebudayaan dan lembaga serta komunitas budaya, adalah bagaimana mengelola materi-materi festival, komunitas seni budaya, seniman dan budayawan, menjadi sebuah kekuatan yang benar-benar menjadi bagian dalam strategi kebudayaan secara nasional, dan menunjukkan posisinya yang konkrit dalam peta kebudayaan. Jika tidak, kehadiran festival Indonesiana ini hanya akan menjadi penegas bahwa kebudayaan kita sebenarnya masih menjadi titik lemah dalam pembangunan secara lokal dan nasional. Kita dapat membaca kondisi ini bahkan dalam unit-unit lembaga pemerintah yang masih gagu dalam memprogram kegiatan kebudayaan. Sebuah kondisi yang sebenarnya dapat dicarikan jalan keluarnya melalui kegiatan-kegiatan konkrit, bersama-sama, dan bergotong royong dalam menyelenggarakan kegiatan kebudayaan melalui festival seperti Indonesiana. Dengan alokasi pendanaan yang cukup besar, pelibatan sumber daya manusia dan lembaga yang cukup banyak, tujuan yang ambisius dalam memajukan kebudayaan, festival Indonesiana ini setidaknya harus dapat menjadi sebuah langkah dan contoh baik dalam memajukan kebudayaan Indonesia 2020 76
Kompetisi musik bertajuk “Festival Indonesiana 2020” di TS Suite Sutos Surabaya pada Sabtu (29/2/2020), punya tujuan mengenalkan lagi karya-karya musisi asli Indonesia. Patrisna Meiwiduri Direktur Festival Indonesiana mengatakan, seluruh peserta baik dari kategori Vocal Pop, Vocal Klasik, hingga instrumen Piano dan Gesek, wajib membawakan lagu asli karya musisi Indonesia. Beberapa lagu dari nama kondang komponis Indonesia seperti Ibu Sud, AT Mahmud, Ismail Marzuki, hingga Guruh Soekarnoputra dan Eros Djarot wajib dibawakan di festival ini. Awalnya, berangkat dari kecintaan kami pada musik Indonesia. Kami melihat bahwa generasi muda sekarang, anak-anak remaja semakin jauh dari musik Indonesia, yang sebenarnya bagusbagus. Tahu kan, lagu anak Indonesia jarang terdengar. Mereka lebih banyak nyanyi lagu pop dewasa, yang sebenarnya tidak diciptakan untuk anak seusia mereka. Lagu-lagu daerah. Itu jarang dibawakan untuk event kompetisi”. Sebagai informasi, di tahun kedua penyelenggaraan kompetisi ini, sebanyak 130 musisi muda menjadi peserta, mulai dari Jawa Timur, Bali, Jogjakarta, Jateng, Jabar, dan DKI Jakarta. 2021 Festival Saribu Rumah Gadang (SRG) yang telah dilakukan sebanyak 2 kali di Solok Selatan (2017 dan 2019) mulai dilirik oleh kementerian terkait. Kali ini Ditjen Kebudayaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui program Platform Indonesiana berencana akan mendukung pelaksanaan festival yang dilaksanakan di lokasi kawasan kampung adat terpopuler tersebut. Rencana program indonesiana yang disinergikan dengan pelaksanaan Festival SRG tahun ini disambut dan didukung penuh oleh Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi. Dukungan ini disampaikannya ketika menerima Tim Indonesiana dari Kemendikbud di ruangan kerjanya, Senin (7/6/2021). Tim Indonesiana terdiri dari Didik Jaya Permana beserta tim ditjen kebudayaan, dibantu oleh tenaga ahli program Dr. Dede Pramayoza serta direktur festifal Dr. Susas Rita Loravianti, yang keduanya berasal dari Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang dan juga putra/i asli Solok Selatan. “Kita sangat senang dan terbantu atas support kemendikbud melalui program indonesiana guna mendukung festival SRG yang direncanakan diadakan kembali tahun ini,” ujar Wabup mengapresiasi. Menurut Wabup, festival SRG diangkatkan guna mengangkat dan memperkenalkan budaya Solok Selatan, serta memperkenalkan kawasan SRG yang memiliki hingga 130-an rumah gadang, sehingga dikenal sebagai miniaturnya perkampungan adat Minangkabau. Namun ia mewanti-wanti agar pelaksanaan festival nantinya disesuaikan dengan kondisi wabah covid yang masih melanda, dengan berkoordinasi dengan instansi terkait serta penerapan protokol kesehatan. Tim Indonesiana dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Didik Jaya Permana mengatakan bahwa pihaknya tertarik dengan festival saribu rumah gadang serta keunikan seni budaya yang dimilikinya. Sehingga pihaknya berencana mengkolaborasikan program Indonesiana dalam pelaksanaan festival nantinya. “Potensi saribu rumah gadang potensial untuk diangkat dalam program Indonesiana. Kita tertarik dengan arsitekturnya, kebudayaan, dan filosofi di kawasan tersebut. Dalam program ini kami ingin menguatkan komunitas di daerah tersebut. Sejarah rumah gadang itu seperti apa? Budaya lokal seperti apa? Kami melihat ini belum di ekspos, jadi memang harapan nya itu komunitas di sekitar rumah gadang itu, ketika ditanya mengenai filosofi rumah gadang nya, sejarahnya mereka bisa menjawab. 77
Intinya kita bantu melakukan transfer pengetahuan kepada komunitas serta pembekalan lain yang dibutuhkan”. Harapannya festival SRG ini selesai komunitas dapat ilmu tambahan dan lebih mengenal budayanya, dan kita juga berusaha untuk membawa rumah gadang di Solsel ini sebagai heritage di internasional. “Termasuk akan kita bawa ke Pekan Budaya Nasional (PKN) yang temanya tahun ini terkait dengan “papan”, yang cocok dengan bangunan rumah gadang itu sendiri.
D.
Rekam Jejak Pelaksanaan Event Kebudayaan yang Dilaksanakan oleh Kemendikbud
Pelaksanaan event kebudayaan pada tahun 2019 dan sebelumnya itu sangat banyak dimana dalam satu tahun bisa menyelenggarakan sekitar 700 event kebudayaan dengan alokasi anggaran kurang lebih Rp 200 Miliar. Bersama Dirjen Kebudayaan Kemendikbud terus mendorong untuk bisa melaksanakan event-event kebudayaan yang sifatnya memberi dampak yang lebih baik bagi masyarakat dalam upaya mendukung pariwisata dan ekonomi, dan juga dalam hal kemajuan kebudayaan itu sendiri. Pada tahun 2020 ada 200 event kebudayaan saja dengan alokasi anggaran Rp 336 Miliar karena ada pecan kebudayaan nasional, meskipun di tahun 2019 sudah ada PKN namun alokasi anggarannya pada saat itu tersebar di beberapa rincian output. Pada tahun 2021 alokasi anggaran event kebudayaan mengalami penurunan karena kondisi pandemi covid-19 sehingga tidak memungkinkan event kebudayaan dilaksanakan secara luring, dengan demikian alokasi anggarannya hanya sebesar Rp 195 Miliar. Pada tahun 2022 karena adanya kebijakan untuk pengembangan Borobudur sehingga alokasi anggaran untuk penyelenggaraan event kebudayaan menjadi berkurang. Selain itu juga diharapkan ada perubahan pola dari penyelenggaraan event kebudayaan ini yang semula kecil-kecil agar bisa menjadi lebih bermakna dan disiapkan platform sehingga bisa lebih besar dan berdampak. Hal-hal atau isu-isu yang didiskusikan adalah indikator keberhasilan event kebudayaan, dampak dari event kebudayaan, penguatan ekosistem, dan keberlanjutan program event kebudayaan. 1. Evaluasi PKN dan PKD (Sekretaris Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud Ristek) • Ditjen Kebudayaan terlihat terdapat banyak satuan-satuan event kebudayaan yang sebenarnya ini terdapat pada UPT-UPT di daerah seperti pameran-pameran kecil yang dampaknya besar bagi daerah, sehingga kedepannya tidak lagi banyak event kebudayaan namun dibuat dalam bentuk yang besar. •
Event kebudayaan merupakan bentuk penyediaan ruang bagi para pegiat budaya untuk menyampaikan berbagai kegiatan kebudayaan yang akan mereka lakukan. Event kebudayaan juga membawa pengaruh bagaimana cara kita untuk memelihara dan melindungi budaya.
•
Parameter keberhasilan event kebudayaan itu penting namun belum ditentukan apakah penontonnya atau dampak seperti apa yang diperoleh. Namun paling tidak, event kebudayaan yang diselenggarakan di masa pandemi covid-19 ini lebih menjaga asas.
78
•
PKN harus dilanjutkan terus karena merupakan resolusi kebudayaan nasional sehingga PKN ini menjadi agenda strategi Kemendikbud untuk menyiapkan ruang bagi keragaman ekspresi budaya serta mendorong interaksi budaya guna memperkuat kebudayaan yang inklusif.
•
PKN diharapkan menjadi pola interaksi yang lebih fleksibel dan leluasa dengan basis kebersamaan. PKN dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat terbawah (desa) sampai ke tingkat pusat (nasional). PKN mirip seperti PON, namun PKN tidak dikemas sebagai adu prestasi tetapi lebih kepada representasi daerah-daerah atas kekayaan kebudayaan mereka masing-masing.
•
Pada tahun 2019, PKN dilaksanakan secara luring. Banyak apresiasi dan dampak yang diperoleh terutama dalam rangka menguatkan IPK. Pada tahun 2020, PKN dilaksanakan secara daring. Namun dari segi pelaksanaannya sangat sulit. PKN tahun 2021 mengusung tema “Cemerlang Nusantara, Pandu Masa Depan”. Mengangkat tiga sektor kearifan lokal sebagai akar ketahanan budaya yaitu sandang, pangan, dan papan. Program-program PKN tahun 2021 berupa kompetensi, konferensi dan lokakarya, pameran, pergelaran, dan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD).
•
Harapan pelaksanaan PKN tahun 2021, yaitu kearifan masa lalu dapat digunakan untuk kearifan masa depan sehingga memberikan dampak yang besar bagi bangsa terutama pada masa pandemi covid-19 ini. Dan yang lebih penting lagi, yaitu ruang ini memastikan nyala api dan semangat kebudayaan tetap terjaga pada masa-masa sulit pandemi covid-19.
•
Lebih dari 3000 pekerja budaya, 70 kab/kota, dan 19 negara sahabat yang terlibat pada PKN tahun 2021. Tentu hal ini menjadi suatu kekuatan ke depan yang harus dikembangkan terus sehingga dampaknya ada. PKN tahun 2021 dilaksanakan secara daring pada tanggal 19 – 26 November 2021. Dalam pelaksanaan PKN tahun 2021 melibatkan Dewan Kurator yang mengeluarkan ide-ide apa yang harus dilakukan. Media tayang PKN tahun 2021 yaitu Indonesiana TV, Youtube Budaya Saya, Web PKN.id, dan TVRI untuk pembukaan dan penutupan event.
•
•
Kegiatan PKN tahun 2021, seperti Songket Tradisional Tunjukkan Disini yang melibatkan anak muda dan masyarakat. Kemudian ada konferensi dan lokakarya yang banyak diminati oleh masyarakat; kelas generasi cemerlang seperti kuliner, lumbung inspirasi warga desa, dan wahana alam; pameran di galeri dan museum; pergelaran dilakukan di setiap daerah; ragam budaya melalui variety show di masing-masing daerah dengan temanya masing-masing.
•
Pelaksanaan PKN tahun 2021 diakses oleh 98.069 orang dengan total jumlah akses/kunjungan 383.452 kali. Akses melalui youtube 693.606 penonton. Akses melalui TV daerah, dan juga melalui media sosial (IG dan twiter).
•
Pada PKN tahun 2021 ada event pengembangan musik tradisional Indonesia yang menjadi sebuah tontonan yang menarik dan menjadi bagian dalam menyelamatkan musicmusik tradisional di masa lalu. Festival Film Indonesia (FFI) tahun 2021 yang dihadiri 79
oleh Presiden Jokowi, Mendikbud Ristek, Menkopolhukam, Kemenparekraf, ketua BPI, dan insan perfilman Indonesia.
2.
3.
•
Program penting lainnya pada PKN tahun 2021 yaitu Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM) yang diperuntukan bagi anak-anak muda Indonesia sebagai platform kerja budaya untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan di daerah.
•
Program Indosiana pada PKN tahun 2021 lebih berupa penguatan bagi talenta-talenta berpotensi di daerah
Kontekstualisasi Fungsi Ajang Seni Pertunjukan • Pengelola Event Kebudayaan memainkan peran yang sangat signifikan dalam pertumbuhan karya-karya kontemporer seni pertunjukan Indonesia seperti pertunjukan teater. Seni pertunjukan (teater) bukan hanya peristiwa melihat dan tidak meluluh popular dan hanya pengalaman-pengalaman inti dalam teater yang digaris bawahi. •
Pengalaman penubuhan tidak hanya bisa dilakukan dengan cara diberitahu tetapi harus digerakan/dilatihkan sehingga pengetahuannya terekam dalam tubuh. Karena tidak semua pengetahuan dapat dipelajari dengan cara membaca atau menonton.
•
Pertunjukan atau performance merupakan praktik sosial seperti pengalaman kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Pengalaman itu langsung dan direkam dalam tubuh. Sementara seni pertunjukan seperti teater atau tari adalah epitom/abstraksi praktik sosial. Sebagai epitom/abstraksi penting untuk dipresentasikan karena itulah gambaran yang bisa dilihat apa yang sebetulnya terjadi pada masyarakat sekarang ini.
•
Ajang seni pertunjukan berguna untuk mempresentasikan gagasan-gagasan termutakhir dari pemikiran seni pertunjukan dalam merefleksikan praktik sosial secara luas. Dan seni pertunjukan diadakan tidak melulu karena alasan ekonomi (ekonomi kreatif).
•
Ketika membuat suatu peristiwa atau ajang kebudayaan, karena begitu pentingnya abstraksi ini dipresentasikan untuk menjadi rujukan bagi masyarakat untuk tumbuh secara dinamis. Yang tidak ada adalah: ajang presentasi seni pertunjukan nasional yang dikelola secara progresif dan akuntabel, didukung penuh oleh pemerintah dan dikelola bersama/oleh praktisi.
Seni Kontemporer dalam Kebijakan Kebudayaan Nasional • Kesenian dan kebudayaan merupakan identitas, dan jati diri bangsa. Perlu ada tujuan atau maksud yang hendak dicapai ketika menyelenggarakan suatu acara atau peristiwa. Sebagai contoh, Taiwan melalui seni kontemporer dapat memposisikan dirinya sebagai suatu negara yang penting di kawasan Asia dan dunia.
80
•
Kebhinekaan tidak hanya dipertunjukan atau dipertontonkan tetapi menjadi bagian dari seni-seni eksperimental. Semua kebudayaan pada akhirnya berkaitan dengan identitas bangsa dan Bagaimana merumuskan indikator keberhasilan event kebudayaan yang levelnya tidak output tetapi didorong hirarkinya lebih baik misalnya ada immediate outcome atau impact.
•
Bagaimana translasi dari event-event kebudayaan ini secara sistemic merubah perilaku kita atau karakter, terkait sifat gotong royong kita. Event kebudayaan yang berpengaruh pada penguatan kapasitas pelaku budaya dan keberhasilan program adalah event yang dilaksanakan oleh pemilik kebudayaan itu sendiri baik masyarakat atau personal karena event tersebut masih kuat sebagai tradisi di daerah pemilik kebudayaan atau pun secara personal sebagai seniman.
•
Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan PKD dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut (2019, 2020, 2021). Daerah membutuhkan konsep penyelenggaraan PKN yang lebih detail sehingga daerah dapat merencanakan N-1. Sehingga perencanaan pendukungan secara finansial dan pendukungan secara konsep ada baiknya dipersiapkan lebih awal. Terkait kompetisi yang dilakukan secara berjenjang, maka dibutuhkan waktu untuk persiapan dari kab/kota, lalu ke provinsi, dan kemudian ke tingkat nasional.
•
Unsur kontemporer sangat sedikit ruang ekspresinya, namun tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. Jawa Barat telah memasukan event ini dalam penyelenggaraan PKD.
•
Apakah PKN itu cukup menjadi platform besar untuk menyatu berbagai macam event kebudayaan dan apakah ada masukan/saran guna perbaikan PKN tersebut agar unsul globalitasnya Apakah PKN memungkinkah menjadi ajang prestasi seperti PON?, Terkait akuntabilitas keterwakilan daerah pada event PKN.
•
Konsistensi kurasi surat untuk sahabat untuk pembuatan konten PKD. Dimana dalam persyaratan harus menggunakan talent, namun dari 4 daerah yang lolos yang masuk dalam konten resmi hanya 2 daerah yang menggunakan talent sedangkan lainnya seperti film dokumenter. Oleh karena itu perlu adanya eksistensi tim kurator sehingga apa yang disampaikan tidak konsisten.
•
Pada pembukaan dan penutupan pekan kebudayaan terlalu banyak mengundang grup band besar, sehingga tidak memberi ruang bagi pelaku seni tradisional di daerah. Juknis PKN telah diberikan ke daerah satu tahun sebelum pelaksanaan agar daerah memiliki dasar untuk mengajukan anggaran ke DPRD. Kegiatan lokakarya, bimtek yang dilaksanakan secara daring tidak efektif dan efisien. Sehingga bisa bersama-sama untuk mengevaluasinya.
•
Dari sisi perencanaan anggaran, dilihat dari event-event kebudayaan selain PKN. Setiap penelaahan pagu indikatif hingga penelaan pagu alokasi anggaran DJA selalu menanyakan dan mereview, apakah setelah PKN dilaksanakan bisa merubah karakter. Setiap tahun dari DJA selalu menanyakan dan memastikan, apa perubahan karakter yang 81
terjadi di masyarakat melalui event-event kebudayaan. Untuk anggaran Kegiatan PKN dan PKD dapat dilaksanakan secara kolaborasi dengan Pemda, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga bisa menjadi suatu kegiatan yang besar dan tepat sasaran. •
III. A.
Beberapa daerah mengharapkan agar event PKN seperti PON ada perlombaan, namun kebudayaan itu bukan berarti seni saja. Yang termasuk dalam kebudayaan meliputi 10 objek pemajuan kebudayaan, yaitu tradisi lisan, manuscript, adat-istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus. Sehingga setiap provinsi bisa menampilkan 10 objek kebudayaan ini sehingga masyarakat Indonesia tahu tentang kekayaan budaya Indonesia.
Kendala dan Tantangan Koordinasi Pekan Kebudayaan Daerah dan Pekan Kebudayaan Nasional
Perihal keterkaitan Pekan Kebudayaan Daerah dan Pekan Kebudayaan Nasional perlu sejauh pelaksanaan yang dilaksanakan 2019 dan 2020 maka pekan kebudayaan dilaksanakan oleh daerah, dilakukan untuk meningkatkan komitmen dan kepedulian terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah. Selama 2 tahun pelaksanaan, belum diperoleh gambaran untuk menangkap poin-poin pelaksanaan PKN sebagai penyelenggara berjenjang dari tingkat paling bawah (daerah) sampai tingkat paling atas (pusat). Selama ini Pekan Kebudayaan Daerah dilakukan secara parsial per-daerah, diharapkan platform Festival Kebudayaan se-Indonesia dapat bersinergi dengan prinsip gotong royong partisipatif, penguatan lokal dan keberagaman. Sehingga lebih efektif dalam penyelenggaraan dan peningkatan SDM. Evaluasi dilakukan sejauh mana festival kebudayaan Indonesia mencapai tujuannya. Seperti misalnya kasus yang terjadi di Solo, PKN terlaksana dengan baik namun tujuan penyelenggaran festival belum sepenuhnya tercapai dalam artian belum terintegrasi dengan Pemerintah Daerah. Promosi yang dilakukan belum terlalu optimal sementara kegiatan di Solo melibatkan hingga setingkat nasional dan internasional. Diharapkan dari kegiatan yang dilakukan dengan level seIndonesia, Festival Kebudayaan Daerah dapat mendorong keterlibatan banyak pihak dan memberikan dampak pada aspek pariwisata ekonomi kreatif. Beberapa daerah yang mengundurkan diri dari keterlibatan Festival Indonesiana. Kegiatan Evaluasi Tematik Event Kebudayaan akan menilai program kinerja PKN dan Festival Indonesiana, tidak hanya dari segi anggaran, namun juga sejauh mana penyerapan, ketepatan program PKN dan Festival Indonesiana. Bagaimana agar dampak penyelenggaran event Indonesiana mampu meningkatkan karya dan seni budaya serta dan kesejahteraan, dan memperoleh rekomendasi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan PKN dan Festival Indonesiana. Pada tahun 2020 PKN dilaksanakan secara daring. Berdasarkan survey yang telah dilakukan, pihak-pihak yang mengikuti kegiatan PKN secara daring merasa banyak mendapatkan keterlibatan publik, keberagaman, juga mendapat testimoni dengan adanya PKN dapat melihat keberagaman karena disiarkan tanpa barrier. Parade budaya melibatkan anak muda dari berbagai provinsi sehingga terdapat partisipasi daerah dan internasional. Dalam artian publik mulai melihat adanya PKN. 82
PKN yang sudah dilaksanakan masih dengan cara pagelaran saja (belum mengikuti 4 tahapan yang ada). Kegiatan tersebut terkena dampak refocusing karena pandemic sehingga hanya 93 kab/kota/provinsi yg ikut PKD dengan kegiatan yang dinilai belum optimal karena tidak mendatangkan penonton atau mendatangkan penonton tetapi dalam jumlah terbatas. Harapannya kegiatan ini akan dilaksanakan dengan koordinasi yang berjenjang dari tingkat desa sampai pusat, koordinasi selama pandemic baru bisa melibatkan sekian kab/kota/provinsi saja. PKN merupakan sebagian dari kekuatan bangsa ke depan melalui Direktorat PMMB. Melalui PKN, anak-anak muda membuat sesuatu yang ada di daerahnya sesuai dengan kearifan lokal daerahnya. Dan tidak hanya tampil di ujung tetapi juga melakukan riset. Ruang-ruang ini yang diberikan melalui PKN sehingga perlu perkuat hal-hal yang ada dalam wastra misalnya. Pada event PKN tentunya dimulai dari perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan menjadi suatu rangkaian yang harus dihidupkan ekosistem tersebut. PKD merupakan bagian dari PKN karena ketidakmampuan sehingga PKD dimulai berjenjang seperti yang telah dilaksanakan di daerah. Kerja keras merupakan bagian dari revolusi mental yang harus dimulai dari pendidikan keluarga. Untuk menurunkan suatu kebudayaan kepada generasi muda atau anak-anak tentunya harus dimulai dari keluarga dan pendidikan. Sehingga revolusi mental akan menjadi kelihatan melalui ruang-ruang ini yang selama ini belum ada. Untuk kedepannya PKN akan dilaksanakan 2 tahun sekali dan pada tahun 2022 akan ada PKD dengan konsep yang sama. Melalui PKD, daerah dapat mengeksplor apa yang terdapat di daerahnya masing-masing dan akan dibawa ke tingkat nasional kedepannya. Komunitas atau pegiat budaya daerah yang tau untuk menghubungkan budaya dengan masyarakatnya. Juknis PKN akan segera disiapkan dan tahun depan ikut mendampingi bersama-sama dalam event PKD sehingga di tahun 2023 bisa melaksanakan PKN secara maksimal dan dampaknya dirasakan melalui program ini. Kedepannya perlu memperkuat kolaborasi antar kementerian/lembaga dan komunitas dalam hal kerja sama dan pendanaan. Penguatan melalui curator, akurasi dan lain-lain akan dilakukan penguatan kedepannya. PKN sebetulnya bisa menghubungkan apa yang terjadi dalam konteks daerah dan nasional sehingga perlu terus dilangsungkan. PKN itu sendiri juga bisa menjadi suatu platform yang lebih menunjukan cosmopolitan Indonesia. Karane ketika menyelenggarakan PKN, itulah ajang mendialogkan berbagai unsur kebudayaan yang ada di Indonesia bahkan di luar Indonesia. Kebudayaan hanya bisa dibagikan, jika kebudayaan dimiliki maka akan bersifat esensialis. Seluruh aspek cosmopolitan ini diharapkan direngkuh dan direfleksikan bersama dalam PKN. Keterbukaan pikiran yang terwakili dalam aspek cosmopolitan ini yang kemudian membuat nalar identitas kita menjadi hybrid identitas sebagaimana produk kebudayaan itu sendiri. Pergaulan nasional terbentuk lewat pertukaran-pertukaran dan ajang prestasi itu sendiri. Secara teknis, pelaksanaan PKN ini perlu direncanakan secara strategis. Untuk seni kontemporer biasanya jika sudah masuk pada anggaran maka event ini yang selalu terpinggirkan.PKN menjadi suatu platform besar dan menjadi perayaan bersama untuk mewujudkan suatu peristiwa tetapi pada saat 83
bersamaan mungkin juga diperlukan breakout room sehingga masing-masing unsur kebudayaan yang muncul pada breakout room bisa fokus pada persoalan spesifik yang dimilikinya. Mungkin tidak semua pengelolaan event kebudayaan harus dipegang oleh Kemendikbud sehingga kemudian akan menjadi sangat besar. Sehingga perlu ada interaksi dan kerja sama dengan para pelaku kebudayaan di lapangan. Identitas bukan sesuatu yang statis tetapi sesuatu yang selalu bergerak, karena kebudayaan itu selalu bergerak sesuai dengan zamannya. Kebudayaan tidak bisa diukur oleh kuantitas seperti yang ada pada event olahraga. Waktu itu sangat penting untuk mempersiapkan segala sesuatu seperti event PKN sehingga acara yang diselenggarakan menjadi peristiwa yang bermakna. Selain itu juga pelaksanaan PKN harus realistis dengan sumber daya anggaran. Akuntabilitas curator diterapkan dalam praktik merawat dan menemani proses, sehingga peristiwa yang muncul adalah sesuatu yang bisa mendorong produksi pengetahuan tentang diri kita sendiri dan satu sama lain melalui kebudayaan. Pada prinsipnya ingin memastikan betul bahwa program dan juga kegiatan yang dilaksanakan untuk sebagian besar menjadi program prioritas atau program unggulan yang menjadi bagian dari event kebudayaan dan salah satunya adalah PKN dan juga beberapa turunan dari event-event kebudayaan. Secara pelaksanaan harus benar-benar efektif dan memberi dampak yang nyata dan luas. Evaluasi terkait efektivitas pemanfaatan anggaran, sasaran audiens yang mengikuti program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbud sehingga akan menjadi masukan bagi Ditjen APK Bappenas dalam menyusun perencanaan dan program di tahun-tahun berikutnya. B.
Event Kebudayaan Masa Pandemi
Hajatan tahunan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) kembali bergulir. Pada Senin 25 Oktober 2021, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid secara resmi meluncurkan PKN Tahun 2021 pada pukul 19.00 hingga 20.00 WIB via dalam jaringan (daring). Peluncuran tersebut akan dimeriahkan aksi keelokan para artis nasional mengolah budaya bangsa. Musisi multitalenta Alffy Ref, musisi retropop, Diskoria dan grup vokal Shine of Black dari Papua bakal mengulik kekayaan tradisi menjadi tampilan cemerlang. Selain itu ada fashion show yang menampilkan busana-busana bernuansa kontemporer dengan corak tradisi. Acara peluncuran ini bisa disaksikan secara live zoom (daring) dengan mendaftar ke laman www.pkn.id/. Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid menjelaskan, tema dari PKN Tahun 2021 adalah “Cerlang Nusantara Pandu Masa Depan”. Fokus utama PKN Tahun 2021 mengangkat tiga sektor kearifan lokal sebagai akar ketahanan budaya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Tiga subtema tersebut diaplikasikan pada program-program yang berupa kompetisi, konferensi dan lokakarya, pameran, pergelaran, dan pekan kebudayaan daerah. "Dikarenakan kenaikan angka penyebaran Covid-19, terjadi beberapa perubahan rencana kegiatan yang dilakukan, terutama terkait pelaksanaannya yang seluruhnya melalui daring. Media tayang yang digunakan adalah Kanal Budaya (indonesiana.tv), situs website (pkn.id), dan kanal Youtube (Budaya)," ujar Hilmar Farid seperti dilansir dari laman Kemenko PMK. 84
Lebih lanjut, menurutnya, venue acara yang semula direncanakan di Istora, Plaza Timur, dan Parkir Timur di Jakarta berubah menjadi di masing-masing lokus dan ruang publik komunitas. Waktu pelaksanaan juga diundur, dari awalnya dilaksanakan pada 15 hingga 21 Oktober 2021, menjadi 5 hingga 12 November 2021. Program PKN 2021 merupakan perhelatan ketiga yang dilakukan Kemendikbudristek, setelah sebelumnya digulirkan pada 2019 dan 2020. Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan membuka kegiatan PKN 2021 pada 5 November 2021. Sedangkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menampilkan pembacaan puisi pada acara pembukaan tersebut. Rencananya, acara pembukaan akan diliput secara langsung oleh dua Televisi Nasional. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dijadwalkan akan menutup kegiatan PKN 2021 yang dilaksanakan pada 12 November 2021 dengan dilanjutkan penampilan narasi penutup oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Terdapat beberapa program utama PKN 2021, di antaranya, kompetisi, konferensi dan lokakarya, pameran, pergelaran, dan pekan kebudayaan daerah (PKD) yang diikuti berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Sebagai rangkaian kegiatan PKN Tahun 2021, akan didahului dengan pra-PKN yang diselenggarakan sejak Juli hingga Oktober 2021 dengan beberapa program seperti kompetisi, konferensi, dan lokakarya. Beberapa kegiatan pra PKN sudah dilakukan sejak Juli 2021 seperti lokakarya mengenai wastra (kain) tradisi, kuliner Nusantara, cita rasa olahan sagu, kisah rasa Indonesia dari lima benua, catatan biokultural mulai mengglobal, pantun tradisi, dan mengenal kembali permainan rakyat. Kegiatan PKN 2021 digelar masih dalam suasana pandemi Covid-19. Sama halnya dengan PKN 2020, maka pelaksanaan tahun ini dikombinasikan antara daring dan aktivitas secara fisik. Sebelumnya, Dirjen Hilmar Farid menyampaikan, PKN 2020 hadir sebagai pijakan dasar dalam menghadapi pandemi. "Tema Pekan Kebudayaan Nasional tahun ini secara spesifik adalah ‘Cultural Resilience’, yang intinya adalah kebudayaan, yang di dalamnya terdapat pengetahuan tradisional, kesenian, dan ragam ekspresi budaya lainnya sebagai basis kita untuk menghadapi masa pandemi ini. Karena di dalam kebudayaan, kita menemukan elemen-elemen yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memperkuat diri dalam menghadapi situasi saat ini”. Pada penyelenggaraan tahun lalu, PKN menampilkan empat program dasar yang secara umum dapat disaksikan melalui tayangan daring, yaitu kompetisi, pameran, pergelaran, dan konferensi. Khusus untuk pameran, akan ada dua pameran yang juga dapat disaksikan langsung secara fisik, tentunya terbatas dan dengan protokol kesehatan, yaitu Pameran Imersif Affandi di Galeri Nasional, Jakarta, dan Pameran Pusaka Pangeran Diponegoro di Museum Nasional, Jakarta. Pergelaran PKN 2021 kali ini melibatkan komunitas dan pegiat budaya dari 100 kabupaten/kota yang berada di tujuh provinsi. Pelbagai agenda PKN 2021, selain dapat disimak di laman pkn.id, juga dapat mengikuti informasinya melalui akun media sosial Instagram: @pekankebudayaannasional, Twitter: @PKN_Indonesia, dan Facebook: Pekan Kebudayaan Nasional. Bagi yang berminat berpartisipasi maupun sekadar menonton harus melakukan registrasi terlebih dulu. 85
IV.
Ketahanan Budaya Melalui Event Kebudayaan PKN bila dilaksanakan secara daring harus bisa dievaluasi sejauh mana pelaksanaan PKN dalam hal pemajuan kebudayaan yang jika dilihat dari keseimbangan antara anggaran dan jumlah viewers dinilai masih belum sesuai. PKN masih banyak yang belum kenal dilihat dari survey dan terdapat beberapa masukan yang mengatakan secara teknis dalam penyiaran suara tidak keluar. Terdapat beberapa program utama PKN 2021, di antaranya, kompetisi, konferensi dan lokakarya, pameran, pergelaran, dan pekan kebudayaan daerah (PKD) yang diikuti berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Sebagai rangkaian kegiatan PKN Tahun 2021, akan didahului dengan pra-PKN yang diselenggarakan sejak Juli hingga Oktober 2021 dengan beberapa program seperti kompetisi, konferensi, dan lokakarya. Ada 15 isu yang akan dibicarakan dalam konferensi PKN, di antaranya Sastra Adaptasi, Kearifan Lokal Ekologi sebagai Sumber Daya Pemajuan Kebudayaan, Jalur Rempah, Paradoks Budaya 4.0, Etno Astronomi, Kebaya Talk, dan masih banyak lagi. Pertunjukan Dalam PKN, ruang pertunjukan dipersembahkan untuk mewadahi ekspresi dan eksplorasi kreatif dari para pelaku budaya dalam bentuk tari, musik, monolog, dan rupa pertunjukan seni lainnya. Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) adalah ruang interaksi seluruh unsur kebudayaan dan merayakan keragaman ekspresi budaya Indonesia yang sesuai mandat Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 yang lalu. PKN ini adalah wujud pengibaran bendera itu, yang tidak tunduk dan tetap berkibar di tengah pandemi, memperjuangkan eksistensi dan mencari jalan sumbangsih kebudayaan terhadap situasi ini. Koordinator Umum PKN, Sri Hartini menyampaikan, “PKN ini memberikan ruang ekpresi seni dan budaya kepada masyarakat serta sekaligus menggerakkan ekonomi budaya di tengah pandemi COVID-19 dan mewujudkan keberpihakkan kepada seniman dan pekerja seni”. Kegiatan yang sangat menarik saat PKN adalah pagelaran, yakni pertunjukan seni berbasis Objek Pemajuan Kebudayaan terkait dengan isu yang diangkat dan pertunjukan seni yang menggugah apresiasi seni dan budaya bagi generasi muda. Pada PKN 2020, tidak diintervensi, dan Ditjen Kebudayaan benar-benar memerdekakan para seniman untuk menggagas dan menggarap tradisi dengan cara baru, apalagi dengan metode virtual seperti ini, supaya kita bisa semakin ‘mengkini’. 2021 Pergelaran Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2021 melibatkan komunitas dan pegiat budaya dari 100 kabupaten/kota yang berada di tujuh provinsi. Tiga subtema tersebut diaplikasikan pada program-program yang berupa kompetisi, konferensi dan lokakarya, pameran, pergelaran, dan pekan kebudayaan daerah. Media tayang yang digunakan adalah Kanal Budaya (indonesiana.tv), situs website (pkn.id), dan kanal Youtube (Budaya Saya, 86
venue acara yang semula direncanakan di Istora, Plaza Timur, dan Parkir Timur di Jakarta berubah menjadi di masing-masing lokus dan ruang publik komunitas. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dijadwalkan akan menutup kegiatan PKN 2021 yang dilaksanakan pada 12 November 2021 dengan dilanjutkan penampilan narasi penutup oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. "Tema Pekan Kebudayaan Nasional tahun ini secara spesifik adalah ‘Cultural Resilience’, yang intinya adalah kebudayaan, yang di dalamnya terdapat pengetahuan tradisional, kesenian, dan ragam ekspresi budaya lainnya sebagai basis kita untuk menghadapi masa pandemi ini. Khusus untuk pameran, akan ada dua pameran yang juga dapat disaksikan langsung secara fisik, tentunya terbatas dan dengan protokol kesehatan, yaitu Pameran Imersif Affandi di Galeri Nasional, Jakarta, dan Pameran Pusaka Pangeran Diponegoro di Museum Nasional, Jakarta. Sebagian besar festival yang diadakan didukung selama tiga tahun, dan beberapa festival dihentikan pendukungannya dengan alasan-alasan force majeure atau karena ekosistem kebudayaan yang dinilai tidak memungkinkan. Memilih nama dan penanda budaya untuk diangkat dalam festival tersebut, mengesankan bagaimana sebenarnya kita dapat mengenali kekayaan khazanah dan sejarah budaya kita yang luar biasa. Namun demikian, sebenarnya festival yang didukung tersebut merupakan hasil dari penilaian oleh Direktorat Kebudayaan, melalui tim kurasi dan produksi, yang berarti banyak daerah-daerah lain yang mengusulkan kegiatannya. Kemungkinan besar pada tahun-tahun mendatang akan lebih banyak lagi daerah dan materi kegiatan seni budaya yang akan muncul, jika festival Indonesiana ini tetap digelar. Sikap dualisme yang mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi, karena bangunan ekosistem kesenian dan kebudayaan tidak akan berkembang dengan baik dengan sikap ini. Tawaran pengelolaan manajemen festival oleh Indonesiana diarahkan pada sistem atau strategi yang modern, dengan pendekatan-pendekatan yang berbasis pada manajemen yang terukur dan terpola. Pelaksanaan peristiwa seni budaya yang berbasis kesenian tradisional biasanya dilakukan dengan manajemen yang bersifat lokal dan mengikuti alur yang sudah dibangun dengan dasar-dasar yang mempertimbangkan pranata dan komunikasi lokal.Tidak jarang muncul konflik di luar urusan artistik dan estetik, ketika materi festival adalah kesenian tradisional dan dikelola oleh masyarakat atau komunitas lokal, dengan iming-iming bantuan pendanaan dan penanganan yang modern. Upaya Direktorat Kebudayaan dengan mengadakan festival Indonesiana tentu saja sebuah terobosan yang menarik bagi strategi penguatan dan promosi kebudayaan. Berbeda dengan pelaksanaan dan pemahaman perayaan kesenian dan kebudayaan pada masa lalu, dimana terjadi sentralisasi, festival Indonesiana menjadikan masing-masing daerah pelaksana dan masyarakatnya sebagai tempat pelaksanaan festival.
87
Akan tetapi, langkah strategis lebih lanjut yang harus dilakukan oleh Direktorat Kebudayaan dan pemerintah daerah, terutama dinas kebudayaan dan lembaga serta komunitas budaya, adalah bagaimana mengelola materi-materi festival, komunitas seni budaya, seniman dan budayawan, menjadi sebuah kekuatan yang benar-benar menjadi bagian dalam strategi kebudayaan secara nasional, dan menunjukkan posisinya yang konkrit dalam peta kebudayaan. Dengan alokasi pendanaan yang cukup besar, pelibatan sumber daya manusia dan lembaga yang cukup banyak, tujuan yang ambisius dalam memajukan kebudayaan, festival Indonesiana ini setidaknya harus dapat menjadi sebuah langkah dan contoh baik dalam memajukan kebudayaan Indonesia 2020 Kompetisi musik bertajuk “Festival Indonesiana 2020” di TS Suite Sutos Surabaya pada Sabtu, punya tujuan mengenalkan lagi karya-karya musisi asli Indonesia. Kali ini Ditjen Kebudayaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui program Platform Indonesiana berencana akan mendukung pelaksanaan festival yang dilaksanakan di lokasi kawasan kampung adat terpopuler tersebut.“Termasuk akan kita bawa ke Pekan Budaya Nasional (PKN) yang temanya tahun ini terkait dengan “papan”, yang cocok dengan bangunan rumah gadang itu sendiri”. Rekam Jejak Pelaksanaan Event Kebudayaan yang Dilaksanakan oleh Kemendikbud Pelaksanaan event kebudayaan pada tahun 2019 dan sebelumnya itu sangat banyak dimana dalam satu tahun bisa menyelenggarakan sekitar 700 event kebudayaan dengan alokasi anggaran kurang lebih Rp 200 Miliar. Bersama Dirjen Kebudayaan Kemendikbud terus mendorong untuk bisa melaksanakan event-event kebudayaan yang sifatnya memberi dampak yang lebih baik bagi masyarakat dalam upaya mendukung pariwisata dan ekonomi, dan juga dalam hal kemajuan kebudayaan itu sendiri. Pada tahun 2020 ada 200 event kebudayaan saja dengan alokasi anggaran Rp 336 Miliar karena ada pecan kebudayaan nasional, meskipun di tahun 2019 sudah ada PKN namun alokasi anggarannya pada saat itu tersebar di beberapa rincian output. Selain itu juga diharapkan ada perubahan pola dari penyelenggaraan event kebudayaan ini yang semula kecil-kecil agar bisa menjadi lebih bermakna dan disiapkan platform sehingga bisa lebih besar dan berdampak. Hal-hal atau isu-isu yang didiskusikan pada forum ini: indikator keberhasilan event kebudayaan, dampak dari event kebudayaan, penguatan ekosistem, dan keberlanjutan program event kebudayaan. Evaluasi PKN dan PKD (Sekretaris Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud Ristek) Di Ditjen Kebudayaan terlihat terdapat banyak satuan-satuan event kebudayaan yang sebenarnya ini terdapat pada UPT-UPT di daerah seperti pameran-pameran kecil yang dampaknya besar bagi daerah, sehingga kedepannya tidak lagi banyak event kebudayaan namun dibuat dalam bentuk yang besar. PKN harus dilanjutkan terus karena merupakan resolusi kebudayaan nasional sehingga PKN ini menjadi agenda strategi Kemendikbud untuk menyiapkan ruang bagi keragaman ekspresi budaya serta mendorong interaksi budaya guna memperkuat kebudayaan yang inklusif. Program-program
88
PKN tahun 2021 berupa kompetensi, konferensi dan lokakarya, pameran, pergelaran, dan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD). Dan yang lebih penting lagi, yaitu ruang ini memastikan nyala api dan semangat kebudayaan tetap terjaga pada masa-masa sulit pandemi covid-19, Kemudian ada konferensi dan lokakarya yang banyak diminati oleh masyarakat; kelas generasi cemerlang seperti kuliner, lumbung inspirasi warga desa, dan wahana alam; pameran di galeri dan museum; pergelaran dilakukan di setiap daerah; ragam budaya melalui variety show di masing-masing daerah dengan temanya masingmasing. Pada PKN tahun 2021 ada event pengembangan musik tradisional Indonesia yang menjadi sebuah tontonan yang menarik dan menjadi bagian dalam menyelamatkan music-musik tradisional di masa lalu. Program penting lainnya pada PKN tahun 2021 yaitu Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM) yang diperuntukan bagi anak-anak muda Indonesia sebagai platform kerja budaya untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan di daerah. Yang tidak ada adalah: ajang presentasi seni pertunjukan nasional yang dikelola secara progresif dan akuntabel, didukung penuh oleh pemerintah dan dikelola bersama/oleh praktisi. Ibu Helly Minarti (Produser, Kurator, Akademisi) Seni Kontemporer dalam Kebijakan Kebudayaan Nasional Kesenian dan kebudayaan merupakan identitas, dan jati diri bangsa. Pak Irwan Jibja (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat) Event kebudayaan yang berpengaruh pada penguatan kapasitas pelaku budaya dan keberhasilan program adalah event yang dilaksanakan oleh pemilik kebudayaan itu sendiri baik masyarakat atau personal karena event tersebut masih kuat sebagai tradisi di daerah pemilik kebudayaan atau pun secara personal sebagai seniman. Apakah PKN itu cukup menjadi platform besar untuk menyatu berbagai macam event kebudayaan dan apakah ada masukan/saran guna perbaikan PKN tersebut agar unsul globalisasinya dapat Nampak di PKN ini. Dimana dalam persyaratan harus menggunakan talent, namun dari 4 daerah yang lolos yang masuk dalam konten resmi hanya 2 daerah yang menggunakan talent sedangkan lainnya seperti film dokumenter. Untuk anggaran Kegiatan PKN dan PKD dapat dilaksanakan secara kolaborasi dengan Pemda, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga bisa menjadi suatu kegiatan yang besar dan tepat sasaran. Yang termasuk dalam kebudayaan meliputi 10 objek pemajuan kebudayaan, yaitu tradisi lisan, manuscript, adat-istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus. Pekan Kebudayaan Nasional adalah platform untuk menjaga semangat yang inklusif dan gerakan budaya terpadu yang dibangun secara berjenjang, dari Pekan Kebudayaan Daerah di tiap kabupaten/kota. Pada tahun ini, peserta yang mengikuti PKN berasal dari 26 provinsi, dan diharapkan tahun depan bisa bertambah sampai 34 provinsi di seluruh Indonesia.
89
Sementara kategori acara yang diadakan adalah Kompetisi Daerah, Kompetisi Nasional, Konferensi Pemajuan Kebudayaan, Ekshibisi Kebudayaan, Pergelaran Karya Budaya Bangsa, dan Parade Budaya. Ekshibisi Kebudayaan yang merupakan pameran artefak-artefak kebudayaan, purwarupa teknologi pemajuan kebudayaan hasil inovasi dari Kemah Budaya Kaum Muda, serta karya-karya unggulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Koordinasi Pekan Kebudayaan Daerah dan Pekan Kebudayaan Nasional Perihal keterkaitan Pekan Kebudayaan Daerah dan Pekan Kebudayaan Nasional perlu sejauh pelaksanaan yang dilaksanakan 2019 dan 2020 maka pekan kebudayaan dilaksanakan oleh daerah, dilakukan untuk meningkatkan komitmen dan kepedulian terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah. Selama ini Pekan Kebudayaan Daerah dilakukan secara parsial per-daerah, diharapkan platform Festival Kebudayaan se-Indonesia dapat bersinergi dengan prinsip gotong royong partisipatif, penguatan lokal dan keberagaman. Diharapkan dari kegiatan yang dilakukan dengan level se-Indonesia, Festival Kebudayaan Daerah dapat mendorong keterlibatan banyak pihak dan memberikan dampak pada aspek pariwisata ekonomi kreatif. Kegiatan hari ini akan menilai program kinerja PKN dan Festival Indonesiana, tidak hanya dari segi anggaran, namun juga sejauh mana penyerapan, ketepatan program PKN dan Festival Indonesiana. Bagaimana agar dampak penyelenggaran event Indonesiana mampu meningkatkan karya dan seni budaya serta dan kesejahteraan, dan memperoleh rekomendasi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan PKN dan Festival Indonesiana. Untuk kedepannya PKN akan dilaksanakan 2 tahun sekali dan pada tahun 2022 akan ada PKD dengan konsep yang sama. Juknis PKN akan segera disiapkan dan tahun depan ikut mendampingi bersama-sama dalam event PKD sehingga di tahun 2023 bisa melaksanakan PKN secara maksimal dan dampaknya dirasakan melalui program ini. PKN sebetulnya bisa menghubungkan apa yang terjadi dalam konteks daerah dan nasional sehingga perlu terus dilangsungkan. PKN menjadi suatu platform besar dan menjadi perayaan bersama untuk mewujudkan suatu peristiwa tetapi pada saat bersamaan mungkin juga diperlukan breakout room sehingga masingmasing unsur kebudayaan yang muncul pada breakout room bisa focus pada persoalan spesifik yang dimilikinya.Akuntabilitas curator diterapkan dalam praktik merawat dan menemani proses, sehingga peristiwa yang muncul adalah sesuatu yang bisa mendorong produksi pengetahuan tentang diri kita sendiri dan satu sama lain melalui kebudayaan. Pada prinsipnya ingin memastikan betul bahwa program dan juga kegiatan yang dilaksanakan untuk sebagian besar menjadi program prioritas atau program unggulan yang menjadi bagian dari event kebudayaan dan salah satunya adalah PKN dan juga beberapa turunan dari event-event kebudayaan. Evaluasi terkait efektifitas pemanfaatan anggaran, sasaran audiens yang mengikuti program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbud sehingga akan menjadi
90
masukan bagi Ditjen APK Bappenas dalam menyusun perencanaan dan program di tahun-tahun berikutnya.
V. A.
Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan • Event Kebudayaan Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dinyatakan bahwa, “Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.” Usaha pemajuan tersebut dilaksanakan terhadap ekosistem dari sepuluh jenis Objek Pemajuan Kebudayaan: (1) Tradisi Lisan, (2) Manuskrip, (3) Adat istiadat, (4) Ritus, (5) Pengetahuan tradisional, (6) Teknologi tradisional, (7)Seni, (8) Bahasa, (9) Permainan rakyat dan (10) Olahraga tradisional. •
Dokumen tersebut memuncak pada tujuh Agenda Strategis Pemajuan Kebudayaan: Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional; Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional; Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem; Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan; dan Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.
•
Rencana Aksi Pemajuan Kebudayaan telah berhasil disusun sebagai resolusi bersama seluruh peserta Kongres Kebudayaan yang menetapkan program prioritas pemajuan kebudayaan untuk dua tahun ke depan. Terdapat tujuh Rencana Aksi:(1) Melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai platform aksi bersama yang meningkatkan interaksi kreatif antar budaya;(2) Memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui perlindungan dan pengembangan karya kreatif untuk kesejahteraan para pelaku budaya, serta pelibatan maestro dalam proses pendidikan dan pembelajaran formal; (3)Meningkatkan diplomasi kebudayaan dengan memperkuat perwakilan luar negeri sebagai pusat budaya Indonesia, meningkatkan jumlah dan mutu program pertukaran dan residensi untuk seniman, peneliti dan pelaku budaya, dan menjadikan diaspora Indonesia sebagai ujung tombak pemajuan kebudayaan Indonesia di luar negeri; (4)Membangun pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan teknologi dengan warisan budaya di tiap daerah melalui sinergi antara pelaku budaya dan penggerak ekonomi kreatif guna memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;(5) Membangun mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam kebijakan kepariwisataan berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang berbasis komunitas, kearifan lokal, ekosistem budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknologi sebagai jalan keluar dari pendekatan industri ekstraktif; (6)Membentuk Dana Perwalian Kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan (7)Memfungsikan aset publik (seperti gedung terbengkalai, balai desa, gedung kesenian) dan fasilitas yang telah ada (taman budaya dan museum) sebagai pusat 91
kegiatan dan ruang-ruang ekspresi kebudayaan, guna memperluas dan menjamin pemerataan akses masyarakat pada kebudayaan.
B.
Rekomendasi • PKN adalah upaya negara dan masyarakat di dalam membangun wadah kerja bersama untuk melahirkan ruang-ruang keragaman berekspresi, dialog antar-budaya, serta inisiatif dan partisipasi inovatif yang dikelola secara berjenjang sejak dari Desa hingga ke Ibukota. Oleh karenanya sejak tahun 2020, PKN diselenggarakan dalam format dalam jaringan (online), dan diperkirakan akan kembali dilanjutkan untuk tahun selanjutnya, dan dalam keadaan New Normal selanjutnya dapat direncanakan lebih baik untuk melakukan Event Hybrid agar dapat memfasilitasi lebih banyak pihak dan tidak meninggalkan kondisi Pandemi COVID 19 sebagai pertimbangan protokol kesehatan. •
Perihal keterkaitan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) dan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) perlu mendalami sejauh pekan kebudayaan dilaksanakan oleh daerah, dimana posisi Ditjen Kebudayaan meningkatkan komitmen dan kepedulian terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah. Selama ini Pekan Kebudayaan Daerah dilakukan secara parsial per-daerah, diharapkan platform Festival Kebudayaan se-Indonesia dapat bersinergi dengan prinsip gotong royong partisipatif, penguatan lokal dan keberagamaan.
•
Kegiatan kebudayaan yang dilakukan dengan level nasional seperti PKN dan Festival Indonesiana dilakukan secara berkesinambungan dan terencana, sementara Festival Kebudayaan Daerah dapat mendorong keterlibatan banyak pihak dan memberikan dampak pada aspek pariwisata ekonomi kreatif. PKN dilaksanakan daring pada tahun 2020 PKN dan pihak-pihak yang mengikuti kegiatan PKN secara daring merasa banyak mendapatkan keterlibatan publik, keberagaman, juga mendapat testimoni dengan adanya PKN dapat melihat keberagaman karena disiarkan tanpa barrier. Misalnya dengan cara mengkurasi kegiatan festival kebudayaan, mengikuti Capacity Building, mengangkat PPKD dari daerah tersebut apa poin budaya atau karya yang dapat mengangkat ekosistem kebudayaan daerah tersebut.
92
Evaluasi Tematik Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
I.
Pendahuluan A.
Pengertian Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
Evaluasi secara periodik terhadap guru dalam jabatan dalam upaya untuk mengetahui dan memastikan perkembangan meningkatkan kualitas guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. 93
Evaluasi Memfasilitasi para guru yang sudah ada dalam jabatan dan belum memenuhi kualifikasi pendidikan D4 atau S1 sebagai syarat untuk memperoleh sertifikasi dan kemudian diberikan kesempatan kepada guru-guru ini untuk mengikuti sertifikasi dalam jabatan selain memberikan hak mereka dan memastikan bahwa program ini memberikan dampak nyata. Evaluasi dilakukan menimbang implikasi pembiayaan sertifikasi guru yang sangat besar agar cost effectivenes kelihatan dan ikhtiar untuk meningkatkan mutu guru dalam program sertifikasi guru dalam jabatan terbayar oleh kenaikan kompetensi guru sehingga implikasi pendanaannya menjadi sepadan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan simposium. Namun sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen Bab I pada Ketentuan Umum Pasal 1 keterangan bahwa “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen”. Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Bagi guru agar dianggap baik dalam mengemban tugas profesi mendidik. Sertifikat pendidik tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sebuah sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas baik. Sertifikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Teliti (KBBI), merupakan tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Dari pengertian dalam KBBI tersebut, sertifikat bukan hanya sekedar kertas berlogo, dengan cap stempel dan tanda tangan sebagai bukti pengesahan, sertifikat hanyalah sebuah sarana sebagai tanda bukti kepemilikan. Sebagai salah satu bukti tertulis atas apa yang dicapai. Jadi Sertifikasi guru merupa proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru yang telah lulus uji kompetensi. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang telah diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.
94
B.
Manfaat dan Tujuan Sertifikasi Guru
Program Sertifikasi Dalam Jabatan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Evaluasi secara periodic terhadap guru dalam jabatan dalam upaya untuk mengetahui dan memastikan perkembangan meningkatkan kualitas guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Sehingga tujuannya adalah Memfasilitasi para guru yang sudah ada dalam jabatan dan belum memenuhi kualifikasi pendidikan D4 atau S1 sebagai syarat untuk memperoleh sertifikasi dan kemudian diberikan kesempatan kepada guru-guru ini untuk mengikuti sertifikasi dalam jabatan selain memberikan hak mereka dan memastikan bahwa program ini memberikan dampak nyata. Evaluasi dilakukan menimbang implikasi pembiayaan sertifikasi guru yang sangat besar agar cost effectivenes kelihatan dan ikhtiar untuk meningkatkan mutu guru dalam program sertifikasi guru dalam jabatan terbayar oleh kenaikan kompetensi guru sehingga implikasi pendanaannya menjadi sepadan. Tujuan FGD evaluasi tematik program sertifikasi PPG dalam jabatan: (1) mengetahui efektivitas program sertifikasi guru dalam jabatan untuk mempercepat penuntasan kepemilikan sertifikasi profesi guru dalam jabatan; (2) mendapatkan informasi mengenai kebijakan peningkatan kualitas program sertifikasi guru dalam jabatan; (3) mendapatkan potret dan prospek kapasitas dan kualitas LPTK dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang berkualitas; (4) memperoleh informasi mengenai hasil/dampak sertifikasi profesi guru terhadap kompetensi guru dan tindak lanjut dari program sertifikasi profesi guru dalam jabatan yang telah dilakukan selama ini; (5) menemukenali faktor pendukung, tantangan serta hambatan pelaksanaan sertifikasi profesi guru dalam jabatan; dan (6) mendapatkan masukan dan rekomendasi perbaikan program sertifikasi guru kedepannya. Peningkatan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidikan guru menjadi program prioritas yang tertuang pada KP 3 terkait peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RPJMN 2020-2024. Terkait sertifikasi guru dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran terdapat dalam KP 1 RPJMN 2020-2024. Sedangkan manfaat dari sertifikasi guru tidak hanya terkait hanya terkait dengan kualitas semata, sertifikasi guru juga berakses pada peningkatan kesejahteraan guru yang selama ini banyak disindir sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa imbalan uang untuk kesejahteraan yang layak dan juga tanpa bintang dari pemerintah, inilah beberapa manfaat sertifikasi guru : (1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru, (2)Melindungi masyarakat dari praktik praktik pendidikan yang tidak profesional dan tidak berkualitas, (3)Meningkatkan kesejahteraan guru. 95
Program sertifikasi guru dalam jabatan sangat penting dilakukan dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pengawasan Mutu 1. Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik. 2. Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para profesi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan. 3. Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya. 4. Proses yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai profesionalisme.
b. Penjaminan Mutu 1. Adanya pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. 2. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin mempekerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-I /D4 dan berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidik yang nantinya akan mendapatkan imbalan (reward) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok. Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi juga diharapkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya bagus maka KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu untuk disertifikasi. Undang-undang guru dan dosen menyebutkan bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikat pendidik disebut dengan sertifikat guru dan sertifikat dosen. Sertifikasi guru yang dimaksud disini adalah bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam tujuan pendidikan nasional yang berkualitas, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru dan meningkatkan profesionalitas guru. Sehingga nantinya diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan guru secara finansial dapat menjadikan pendidikan nasional lebih berkualitas baik dari sisi pendidik maupun peserta didik.
96
II. A.
Proses Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Identifikasi Guru Yang Disertifikasi
Secara umum siapa saja dalam dunia pendidikan ini yang harus di sertifikasi, maka jawabnya dengan jelas dapat ditebak yaitu tenaga pendidik. Mengapa? karena mereka yang berkaitan langsung dengan proses pendidikan. Tetapi apabila dipilih dan dipilih lebih sempit lagi mereka adalah guru dan dosen. Selanjutnya guru yang mana yang berhak melakukan sertifikasi adalah dua sasaran yang menjadi tujuan dalam proses sertifikasi : Pertama mereka para lulusan sarjana pendidikan maupun non pendidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya. Kedua para guru dalam jabatannya. Bagi para lulusan sarjana pendidikan maupun non kependidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya, sebelum mengikuti proses sertifikasi mereka harus terlebih dahulu mengikuti tes awal dan kemudian menempuh pendidikan profesi baru mengikuti proses sertifikasi. Setelah mereka lulus uji kompetensi, maka mereka dikatakan sebagai guru berspektif profesi. Oleh sebab itu harus ada mekanisme khusus bagi lulusan S1 kependidikan yang tidak ingin menjadi guru dan ‘pintu’ masuk bagi lulusan dari non-pendidikan yang ingin masuk menjadi guru. Adapun bagi mereka yang sudah menjabat guru, terdapat beberapa syarat yang harus dilalui. Secara yuridis dasar hukum kewajiban sertifikasi bagi guru, tertuang dalam pasal 11 UUGD yang menjelaskan, bahwa sertifikasi pendidik hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan untuk memperoleh sertifikasi pendidikan, menurut pasal 9 UUGD, bahwa guru tersebut harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal program sarjana [S-1] atau program diploma empat [D-IV]. Secara normatif berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada alternatif lain untuk mengikuti sertifikasi selain harus berpendidikan sarjana atau diploma empat. Menurut ketentuan Rancangan Peraturan Pemerintah, bahwa bagi para guru yang sudah memiliki pendidikan minimal sarjana dikategorikan dalam dua kelompok, Pertama bagi guru yang memiliki sertifikasi pendidikan S1/D4 kependidikan atau memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 non-kependidikan yang telah menempuh akta mengajar yang relevan langsung dapat mengikuti sertifikasi guru melalui uji kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi pendidik; kedua, bagi guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 non-kependidikan yang belum memiliki akta mengajar yang relevan langsung wajib mengikuti pendidikan profesi dengan mempertimbangkan penilaian hasil belajar melalui pengalaman sebelum mengikuti sertifikasi guru melalui kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi pendidikan Perbedaan PPG Pra Jabatan dan PPG dalam Jabatan Tabel 7. Perbedaan PPG Pra Jabatan dan PPG Dalam Jabatan
97
PPG dalam Jabatan
PPG Prajabatan
Program PPG Prajabatan ini diperuntukkan bagi guru yang sudah menyandang gelar sarjana lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV Nonkependidikan. Program PPG prajabatan ini tidak memerlukan riwayat mengajar sebagai salah satu syaratnya. Program PGG Prajabatan ini diperuntukkan bagi anda yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai
PPG dalam jabatan program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi Guru baik PNS maupun Non PNS dalam Jabatan untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal,
pendidikan
dasar,
dan
pendidikan
menengah.
kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik
Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan
profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
republik indonesia nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara
dan pendidikan menengah. Calon peserta PPG Prajabatan
memperoleh
memiliki kualifikasi akademik sebagai berikut:
jabatan. Calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan
sertifikat
pendidik
bagi
guru
dalam
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.
S1
Kependidikan
yang
sesuai
dengan
program
1.
memiliki kualifikasi akademik S-l/D-IV;
2.
Guru dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan
pendidikan profesi yang akan ditempuh; 2.
bulan Desember 2015;
S1 Kependidikan yang serumpun dengan program
3.
pendidikan profesi yang akan ditempuh; 3.
S1/DIV Non
Kependidikan
yang
sesuai
diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah dengan
daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan
program pendidikan profesi yang akan ditempuh; 4.
oleh masyarakat;
S1/DIV Nonkependidikan serumpun dengan program
4.
pendidikan profesi yang akan ditempuh;
terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5.
S1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD.
6.
Berusia maksimal 28 tahun dan belum menikah (bersedia tidak menikah sampai selesai studi PPG).
B.
Guru dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang
5.
memiliki
Nomor
Unik
Pendidik
dan
Kependidikan (NUPTK); dan 6.
telah melengkapi dokumen persyaratan
Penyelenggara Sertifikasi Guru
Lembaga penyelenggara Sertifikasi telah diatur oleh Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 11 (ayat 2) yaitu; perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya penyelenggaraan dilakukan oleh 98
Tenaga
perguruan tinggi yang memiliki fakultas keguruan, seperti FKIP dan Fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN, STAIS yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian jelaslah, bahwa kualifikasi keserjanaan calon guru atau guru dapat berasal dari S1/D4 kependidikan yang dihasilkan oleh lembaga pengadaan tenaga kependidikan [LPTK] seperti IKIP, FKIP dan STKIP untuk jenjang pendidikan tinggi umum serta Tarbiyah Institut Agama Islam [IAI] atau Sekolah Tinggi Agama Islam [STAI] pada jenjang pendidikan tinggi Agama. Pelaksanaan Sertifikasi diatur oleh penyelenggara, yaitu kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Daerah atau Departemen Agama Provinsi dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk. Kemudian pendanaan Sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 13 (ayat 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan Sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Terdapat 7 aspek isu dan tantangan sertifikasi profesi guru: (1) peserta sertifikasi, masih banyak guru yang belum memenuhi syarat dari sisi kualifikasi pendidikan/masih banyak guru yang belum S1; (2) kapasitas LPTK, perlu ada pembagian komposisi/kuota yang bijak dan tepat sehingga bisa menyelesaikan guru dalam jabatan dan memberikan kesempatan kepada calon-calon guru baru untuk mengikuti PPG diawal; (3) anggaran PPG, anggaran untuk sertifikasi guru saat ini masih cukup terbatas oleh karena itu mendorong adanya peluang kerjasama pendanaan; (4) efisiensi pelaksanaan, terkait rasio kelulusan PPG dengan standar yang ditetapkan dan tes akademik untuk menilai kesiapan guru yang diharapkan dapat meningkatkan angka kelulusan; (5) efektivitas pelaksanaan, guru senior cenderung menurun kompetensinya seiring usia guru; (6) penyediaan tunjangan profesi, melalui pemenuhan persyaratan beban mengajar guru belum pada persyaratan performance guru, kebutuhan anggaran tunjangan profesi untuk guru PNS dan Non PNS cukup besar; (7) pendataan yang valid dan adanya sinkronisasi antar sistem dalam database misalnya dapodik. • Sebanyak 1.464.830 guru sertifikasi yang berpendidikan S1 dan masih 1.377.564 guru yang belum mengikuti sertifikasi guru. • Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan melalui pendidikan profesi guru sejak tahun 2017 dan hanya meluluskan 40-50 ribu orang guru untuk PPG setiap tahunnya. • Guru yang sudah sertifikasi semakin lebih baik nilai UKG daripada guru yang belum bersertifikasi namun dari segi kompetensi ada penurunan sejalan dengan usia guru.
C.
Resume Perjalanan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dan PPG Prajabatan
Sertifikasi Guru Dalam Jabatan adalah Program sertifikasi guru dilaksanakan dengan berlandaskan amanat UU Guru dan Dosen 14/2005 yang menyatakan bahwa guru selain harus memiliki kualifikasi akademik, guru juga harus memiliki sertifikat pendidik (pasal 8 UU Guru dan Dosen). Pentahapan pelaksanaan sertifikasi guru dapat ditunjukkan sebagaimana informasi berikut. 99
•
Program sertifikasi guru sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2007 s.d 2008 dimana pelaksanaannya berlandaskan UU 14/2005 Guru dan Dosen dan aturan kementerian sebelum ditetapkannya PP tentang Guru yaitu: Permendiknas 18/2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan Sertifikasi guru dilaksanakan melalui Portofolio dan jika belum lulus portofolio, maka guru dapat melengkapi kembali dokumen portofolionya atau dapat mengikuti PLPG. Sasaran guru yang dapat mengikuti sertifikasi guru di periode ini adalah guru dalam jabatan yaitu mereka yang telah diangkat menjadi guru sebelum UU Guru dan Dosen ditetapkan yaitu guru sebelum 2005. Pada tahun 2009 s.d 2015, pelaksanaan sertifikasi guru telah berlandaskan PP 74/2008 tentang Guru sebagai aturan turunan dari UU Guru dan Dosen. Pada periode ini, aturan kementerian yang menjadi payung hukum pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan antara lain:
•
-
Permendiknas 10/2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
-
Permendiknas 11/2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
-
Permendiknas 5/2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
•
Pola pelaksanaan sertifikasi guru pada periode ini yaitu melalui PSPL, Portofolio, dan PLPG dengan sasaran peserta adalah guru dalam jabatan sebagaimana dijelaskan pada permendiknas dan dijabarkan dalam pedoman penetapan peserta.
•
Pada tahun 2016 s.d 2017 merupakan masa peralihan atau transisi mengingat sesuai UU 14/2005 Guru dan Dosen dan PP 74/2008 untuk pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan harus diselesaikan dalam waktu 10 tahun sejak UU Guru dan Dosen di tetapkan. Sebelum ada perubahan dari PP 74/2008 (PP 19/2017). Aturan kementerian yang menjadi payung hukum pelaksanaan PLPG di tahun 2016-2017 yaitu: Permendikbud 29/2016 tentang Sertifikasi Bagi Guru yang Diangkat Sebelum Tahun 2016. Pada periode ini, Pemerintah melaksanakan sertifikasi guru melalui PLPG dengan sasaran adalah guru yang telah memiliki kualifikasi akademik S1/D4 yang telah diangkat maksimal di tahun 2015. Pada 2018 hingga saat ini, dengan ditetapkannya PP 19/2017 sebagai aturan perubahan dari PP 74/2008, maka sertifikasi guru dilaksanakan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan. Aturan kementerian yang menjadi payung hukum pelaksanaan PPG Dalam Jabatan yaitu Permendikbud 37/2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang Diangkat Sampai dengan Tahun 2015 Permendikbud 38/2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan
• • •
Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan pada tahun 2018-2019 mengikuti pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti sebagai unit utama yang menangani program Pendidikan profesi pada Pendidikan tinggi. Sedangkan pada tahun 2020-2021, dengan adanya perubahan struktur kementerian dimana ada perubahan tugas fungsi pada Ditjen GTK yang bertugas melaksanakan PPG, maka pedoman pelaksanaan ditetapkan oleh Dirjen GTK.
•
Sampai dengan tahun 2021, jumlah LPTK yang menyelenggarakan PPG Dalam Jabatan sejumlah 75 LPTK yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia. Sampai dengan saat ini, pembiayaan bantuan pemerintah untuk pelaksanaan sertifikasi guru berada pada DIPA Ditjen PMPTK (2007-2010), BPSDMPK-PMP (2011-2015) dan Ditjen GTK (2016-2021). 100
•
PPG Prajabatan, Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2013 dengan ditetapkannya aturan Permendikbud 87/2013 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Tujuan program ini untuk menyiapkan calon-calon guru untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai syarat menjadi guru pada satuan Pendidikan, sebagaimana disampaikan pada PP 74/2008 tentang Guru. Pelaksanaan dan pendanaan dari program PPG Prajabatan sepenuhnya berada pada DIPA Ditjen Dikti.
Skema sertifikasi guru berdasarkan TMT Guru Tabel 8. Perbedaan PLPG, PPG Dalam Jabatan, dan PPG Prajabatan
101
No
Aktivitas
PLPG
PPG Dalam Jabatan
PPG Prajabatan
Mekanisme Pendaftaran
Perangkingan berdasarkan urutan prioritas (Usia, Masa Kerja, Nilai UKG*) (*tahun 2016-2017
Seleksi calon peserta PPG Daljab (Akademik dan Administrasi)
Seleksi calon peserta PPG Daljab (Administrasi, akademik, dan wawancara*) (*tahun 2021-2021)
Bentuk program
Pendidikan dan Pelatihan
Perkuliahan
Perkuliahan
Jumlah satuan pembelajaran
90 JP (11 hari)
12 sks (1 semester)
38 sks (2 semester)
Sasaran peserta
Guru dalam jabatan TMT s.d 2015
Guru dalam jabatan TMT s.d 2015
Lulusan S1 Kependidikan /Non Kependidikan yang memenuhi persyaratan
Pembiayaan
Bantuan Pemerintah
Bantuan Biaya Pendidikan
Subsidi pemerintah, mandiri* (*PPG Prajabatan 2020-2021
Unit cost
4,5 Juta rupiah
5 juta rupiah
17 juta rupiah (2 semester)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
D.
Proses Sertifikasi Guru
102
Dasar Hukum sertifikasi guru ini kami mengutip dari Buku Pedoman Sertifikasi Guru, Sertifikasi Guru Rayon 14 Unesa Surabaya dalam websitenya saifudin didalamnya tercantum 7 dasar hukum yaitu • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. • Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. • Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2010 • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru. • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan • Keputusan Mendiknas Nomor 76/P/2011 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). • Keputusan Mendiknas Nomor 75/P/2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
E. Alur Sertifikasi Guru Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2012, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui: (1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), (2) Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi Guru (PPG). Khusus sertifikasi guru dalam jabatan melalui PPG diatur dalam buku panduan tersendiri. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (Pola PSPL). Sertifikasi guru pola PSPL didahului dengan verifikasi dokumen. Peserta sertifikasi guru pola PSPL sebagai berikut. •
•
•
•
Guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S2 atau S3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang pendidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b. Guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S2 atau S3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b. Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang sudah memiliki kualifikasi akademik S2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang pendidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas bimbingan dan konseling dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang sudah memiliki kualifikasi akademik S2 atau S3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas kepengawasan dengan golongan 103
• •
•
paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau Guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c (melalui inpassing). Penilaian Portofolio (Pola PF), Sertifikasi guru pola PF dilakukan melalui penilaian dan verifikasi terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Peserta Sertifikasi, Pola Portofolio adalah guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi serta memiliki prestasi dan kesiapan diri. Sementara itu, bagi guru yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi namun tidak memiliki kesiapan diri untuk mengikuti sertifikasi melalui pola PF, dibolehkan mengikuti sertifikasi pola PLPG setelah lulus Uji Kompetensi Awal (UKA).
F. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Proses PLPG adalah Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon LPTK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran selama 10 hari dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan workshop menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM). Perkuliahan dilaksanakan untuk penguatan materi bidang studi, model-model pembelajaran, dan karya ilmiah. Workshop dilaksanakan untuk mengembangkan, mengemas perangkat pembelajaran dan penulisan karya ilmiah. Pada akhir PLPG dilaksanakan uji kompetensi. Peserta sertifikasi pola PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih: (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF yang berstatus tidak mencapai passing grade penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TV PF), dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP) yang lulus UKA .
Sertifikasi guru Pola PSPL, PF dan PLPG dilakukan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Rayon LPTK Penyelenggara terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra. Bagi Rayon LPTK yang ditugasi oleh KSG untuk mensertifikasi mata pelajaran khusus dapat didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran yang disertifikasi. Penyelenggaraan sertifikasi guru dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum, alur pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012 disajikan pada gambar berikut.
104
Gambar 1. Alur Sertifikasi Guru
G.
Penilaian sertifikasi
Uji kompetensi terdiri dari dua tahapan, yaitu menempuh tes tertulis dan tes kinerja yang dipadukan dengan self appraisal, portofolio dan dilengkapi dengan peer appraisal. Materi tes tertulis dan tes kinerja, portofolio dan peer appraisal didasarkan pada indikator esensial kompetensi guru sesuai tuntutan minimum UUGD dan peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta RPP guru sebagai agen pembelajaran. Penilaian sertifikasi terdiri dari: a. Tes Tertulis Tes tertulis digunakan untuk mengungkap pemenuhan tuntutan standar minimal yang harus dikuasai guru dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Tes tulis ini merupakan alat ukur berupa satu selt pernyataan untuk mengukur sampel perilaku kognitif yang diberikan secara tertulis dan jawaban yang diberikan juga secara tertulis dapat dikategorikan kedalam tes dikotomi menjadi benar dan salah.
105
b. Tes Kinerja, Tes kinerja menurut para ahli adalah jenis tes yang paling baik untuk mengukur kinerja seseorang dalam melaksanakan suatu tugas atau profesi tertentu. Secara umum tes kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan gambaran menyeluruh dari akumulasi kemampuan guru sebagai sinergi dari keempat kemampuan dasar. Tes kinerja merupakan gambaran dari kemampuan guru dalam proses pembelajaran mulai dari penilaian persiapan pembelajaran, penilaian dalam melaksanakan pembelajaran, dan penilaian dalam menutup pembelajaran. Dan penilaian dalam menutup pembelajaran beserta aspek- aspeknya. Tes kinerja akan dapat maksimal apabila uji sertifikasi dilakukan pada latar kelas sesungguhnya (real teaching) dan bukan hanya sekedar simulasi (micro teaching). c. Penilaian persiapan pembelajaran, penilaian kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian dokumen, yaitu dokumen persiapan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru instrumen untuk melakukan penilaian disebut Instrumen Penilaian Kinerja Guru 1 (IPKG 1). d. Penilaian dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian kinerja dalam melakukan pengelolaan pembelajaran di kelas real. Instrumen untuk penilaian aspek ini adalah instrumen Penilaian Kinerja Guru II IPKG II). Komponen yang dimaksud meliputi: (1) pra pembelajaran, (2) membuka pembelajaran (3) kegiatan inti pembelajaran dan (4) penutup. Penjelasan Prosedur Sertifikasi bagi guru dalam Jabatan 1. Guru berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c, mengumpulkan dokumen untuk diverifikasi asesor Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung. Penyusunan dokumen mengacu pada Pedoman Penyusunan Portofolio 2. LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila hasil verifikasi dokumen, peserta dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) maka yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi persyaratan (TMP), maka guru menjadi peserta sertifikasi pola PLPG. 3. Guru berkualifikasi S-1/D-IV; atau belum S-1/D-IV tetapi sudah berusia minimal 50 tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 tahun, atau sudah mencapai golongan IV/a; dapat memilih pola PF atau PLPG sesuai dengan kesiapannya melalui mekanisme pada SIM NUPTK. 4. Bagi guru yang memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut.Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada Rayon LPTK melalui LPMP untuk dinilai oleh asesor. 5. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai target yang ditentukan, dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai target yang ditentukan, guru yang bersangkutan menjadi peserta pola PLPG setelah lulus UKA. 6. Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai passing grade, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun.
106
7. Apabila hasil verifikasi mencapai batas kelulusan dan dinyatakan lulus, guru yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila hasil verifikasi portofolio tidak mencapai target yang ditentukan, guru menjadi peserta sertifikasi pola PLPG. 8. Peserta PLPG terdiri atas guru yang memilih (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF tetapi tidak mencapai ketentuan penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TV PF), dan (3)PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP) yang lulus UKA. Waktu pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. 9. Prinsip Pelaksanaan Sertifikasi Guru, Sesuai dengan Permendikbud Nomor 5 tahun 2012 sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2012 dilaksanakan berbasis program studi.Berdasarkan ketentuan itu maka prinsip sertifikasi guru tahun 2012 dilaksanakan sebagai berikut. Sertifikasi guru dilaksanakan oleh program studi yang relevan dengan mata pelajaran guru. 10. Apabila Rayon LPTK tidak memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran guru yang disertifikasi tetapi ditugasi melaksanakan sertifikasi guru dari mata pelajaran tersebut, harus melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi pendukung (PT Pendukung) yang memiliki program studi non kependidikan yang relevan. 11. Kerjasama antara Rayon LPTK dengan PT Pendukung lebih lanjut diatur dalam Buku 4 Pedoman Sertifikasi Guru Tahun 2012: Rambu- rambu Pelaksanaan PLPG 1. Tes kinerja atau uji kinerja berfungsi menilai penguasaan terintegrasi kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran sebagai agen pembelajaran di sekolah yang relevan dengan bidangnya. Kompetensi terintegrasi guru sebagai agen pembelajaran secara konsep dapat dipilah menjadi empat kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial yang secara utuh dalam bentuk perilaku sebagai guru. Artinya, selama uji kinerja mengelola pembelajaran ini, guru dinilai penampilannya dari keempat kompetensi tersebut. Disamping itu, uji kinerja sangat penting untuk menghindari adanya guru yang menguasai secara teori dan materi ajar, tetapi “tidak dapat menerapkannya pada pengelolaan pembelajaran”. 2. Self Appraisal dan portofolio, Cara lain untuk menilai kompetensi guru dalam sertifikasi, selain tes tertulis dan tes kinerja adalah penilaian diri sendiri (self Appraisal). Self Appraisal adalah penilaian yang dilakukan oleh guru setelah ia melakukan refleksi diri, apa saja yang dikuasai dan yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran dan di luar pembelajaran. 3. Agar penilaian tersebut fokus pada kompetensi guru sebagai agen pembelajaran yang profesional, maka self Appraisal dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang dibuat oleh sejawat, selanjutnya pertanyaan atau pernyataan ini dijawab oleh guru sebagai ganti penilaian terhadap dirinya sendiri. Self Appraisal juga dapat disiapkan oleh tim sertifikasi. 4. Berdasarkan gagasan yang hendak dicapai, maka self Appraisal ditunjukkan untuk menilai kompetensi guru yaitu berupa pertanyaan atau pernyataan yang dijabarkan dari empat kompetensi dasar dan sub kompetensi guru sebagai agen pembelajaran.yang profesional. Selanjutnya sub kompetensi tersebut dalam suatu indikator esensial dijabarkan lagi secara lebih rinci menjadi beberapa deskriptor. 5. Meyakinkan bahwa jawaban atas pertanyaan dan pernyataan yang ada dalam self Appraisal, diperlukan adanya bukti yang mendukung dalam bentuk portofolio. Portofolio 107
ini dapat berupa hasil karya guru yang monumental selama mengelola pembelajaran, surat keterangan/sertifikat/ piagam penghargaan/ karya ilmiah, ataupun hasil kerja siswa dalam periode tertentu. 6. Peer Appraisal, Peer Appraisal bentuk penilaian sejawat yang terkait dengan kompetensi guru secara umum. Terutama menyangkut pelaksanaan tugas mengajar sehari-hari dalam interval waktu tertentu. Dalam hal ini penilaian dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior sejenis yang ditunjuk. Peran Peer Appraisal sebagai pendukung informasi yang diperoleh melalui alat ukur tes tertulis, tes kinerja, self Appraisal, dan portofolio. Kompetensi guru yang diungkap melalui instrumen Peer Appraisal ini terkait dengan halhal sebagai berikut: • Melaksanakan tugas • Keteladanan dalam bersikap dan berperilaku • Kesopanan dan kesantunan dalam bergaul • Etos kerja sebagai guru • Keterbukaan dalam menerima kritik dan saran • Penguasaan bidang studi yang diajarkan • Kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran • Kemampuan dalam menilai hasil belajar siswa • Kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana belajar • Kemampuan melaksanakan program remedial dan pengayaan • Pengembangan diri sebagai guru • Keaktifan membimbing peserta didik dalam kegiatan akademik maupun non akademik • Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. 7. Penilaian Peer Appraisal dapat juga dilakukan dengan meminta komentar secara tertulis terhadap guru yang dinilai. Hal ini dimaksudkan untuk mem-probing lebih lanjut, dengan pertimbangan, barangkali ada keterangan yang belum dapat direkam melalui pilihan skor. 8. Dapat ditarik kesimpulan bahwa uji dalam sertifikasi dapat dilakukan dengan melalui empat tahap yaitu: tes tulis, tes kinerja, self Appraisal dalam bentuk portofolio dan peer Appraisal. Sehingga nantinya dalam uji sertifikasi dapat lebih transparan dan lebih terjamin kualitas pendidik yang sebenarnya karena melalui uji sertifikasi secara menyeluruh.
III. A.
Profesionalisme Guru Pengertian Profesionalisme Guru
Pengertian Profesionalisme Guru terdiri dari dua suku kata yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri, yaitu kata “Profesionalisme” dan “Guru”. Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), istilah profesionalisme berasal dari Bahasa Inggris profession yang berarti jabatan, pekerjaan, pencaharian, yang mempunyai keahlian, sebagaimana disebutkan oleh. Selain itu, Drs. Peter Salim dalam kamus bahasa kontemporer mengartikan kata profesi sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. 44
Dari pengertian menurut bahasa di atas kata profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mempunyai keahlian tertentu dan keterampilan tertentu, diman keahlian itu ia peroleh dari pendidikan atau pelatihan khusus tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah, memiliki 108
dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli . Pengertian profesi ini tersirat makna bahwa di dalam suatu pekerjaan profesional diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang mengacu pada pelayanan yang ahli. Kemudian kata profesi tersebut mendapat akhiran isme, yang dalam bahasa Indonesia menjadi berarti sifat. Sehingga istilah Profesionalisme berarti sifat yang harus dimiliki oleh setiap profesional dalam menjalankan pekerjaannya sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana atau dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakannya dengan dilandasi pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya.
Dari beberapa pengertian dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengertia profesional secara dapat diartikan sebagai pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas yang dilakukan oleh mereka secara khusus dan mereka mendapat pelatihan serta didikan secara akademis untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Sedangkan pengertian guru secara umum “Guru” adalah “pendidik”. Dalam UU Guru dan Dosen mengatakan bahwa guru adalah “Pendidik profesional tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Secara konseptual, untuk kerja guru menurut Depdikbud dan Johnson mencakup tiga aspek, yaitu; (a) kemampuan profesional; (b) kemampuan sosial; dan (c) kemampuan personal (pribadi.). Menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal sebagai berikut Mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajar mengajarnya, yaitu; a. Menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada peserta didik. b. Bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai cara evaluasi. c. Mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya d. Seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Guru profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang ilmu, bahan ajar, metode pembelajaran, memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia, dan masyarakat. Hakikat-hakikat ini akan melandasi pola pikir dan budaya kerja guru, serta loyalitasnya terhadap profesi pendidikan. Demikian halnya dalam pembelajaran, guru harus mampu mengembangkan budaya dan iklim organisasi pembelajaran yang bermakna, kreatif dan dinamis, bergairah, dialogis, sehingga menyenangkan bagi peserta didik maupun guru. B.
Kompetensi Guru
Kompetensi adalah sebagai tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Guru Wajib, 1. Memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1/D4 2. Memiliki Kompetensi 109
3. Pedagogik, Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Pengertian lain dari kompetensi pedagogik dalam buku program pendidikan profesi guru prajabatan.Penjabarannya diantaranya : • Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. • Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. • Menguasai kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. • Terampil melakukan kegiatan pengembangan yang mendidik • Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. • Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. • Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. • Terampil melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. • Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. • Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kompetensi yang harus dimiliki; 1. Kepribadian, Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Pengertian lain dari kompetensi kepribadian dalam buku program pendidikan profesi guru prajabatan. Penjabarannya diantaranya : • Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. • Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan Teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 76
•
Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. • Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. • Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 2. Profesional, Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Pengertian lain dari kompetensi profesional dalam buku program pendidikan profesi guru prajabatan. Penjabarannya diantaranya : • Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. • Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. • Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. • Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
110
•
Memanfaatkan teknologi informasi berkomunikasi dan mengembangkan diri.
dan
komunikasi
untuk
3. Sosial Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Pengertian lain dari kompetensi Sosial dalam buku program pendidikan profesi guru prajabatan. Penjabarannya diantaranya : 1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 80
Memiliki Sertifikasi; (1)Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh pemerintah, (2)Pemerintah dan pemda wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemda dan masyarakat. Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Penjelasannya bab II pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa: Pasal 2 yaitu guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 3 yaitu kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. • Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. • Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat holistic. •
Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan b. Pemahaman terhadap peserta didik c. Pengembangan kurikulum atau silabus d. Perancangan pembelajaran e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 111
•
•
•
f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran g. Evaluasi hasil belajar dan h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya mencakup kepribadian yang: a. Beriman dan bertakwa b. Berakhlak mulia c. Arif dan bijaksana d. Demokratis e. Mantap f. Berwibawa g. Stabil h. Dewasa i. Jujur j. Sportif k. Menjadi teladan bagi peserta didik dan bermasyarakat l. Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri dan m. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang- kurangnya meliputi kompetensi untuk: a. Berkomunikasi lisan, tulis, dan / atau isyarat secara santun b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pemimpin satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitardengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku dan e. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang- kurangnya meliputi penguasaan: a.
Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan / atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu dan
b.
Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual manaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan / atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
Kesadaran akan kompetensi juga member beban yang cukup berat bagi guru. Mengharuskan guru menghadapi tantangan dari lingkungan masyarakat dan tuntutan zaman yang harus memacu guru untuk berinovasi lagi dan lagi. Seorang guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan atau dengan kata lain ia telah terdidik dan terlatih dengan baik. Terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal saja akan tetapi juga harus menguasai berbagai 112
strategi atau teknik dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan- landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi guru. Untuk melihat apakah seorang guru dikatakan profesional atau tidak, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari latar pendidikan untuk jenjang sekolah tempat dia menjadi guru. Kedua, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola kelas, mengelola proses pembelajaran, pengelolaan siswa, dan melakukan tugas- tugas bimbingan dan lain- lain. C. Syarat- Syarat Profesionalisme Guru Menjadi seorang guru bukan pekerjaan yang gampang, seperti yang banyak dibayangkan banyak orang, dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikannya kepada siswa sudah cukup. Guru profesional harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik dan lain sebagainya. Guru profesional akan selalu mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami keahliannya, kemudian guru profesional rajin membaca literatur-literatur, dengan tidak merasa rugi membeli buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan yang digelutinya. Proses Belajar Mengajar guru profesional memiliki persyaratan yang meliputi: (1) memiliki bakat sebagai guru; (2) memiliki keahlian sebagai guru; (3) memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi; (4) berbadan sehat; (5) memiliki mental yang kuat; (6) memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas; (7) guru adalah manusia berjiwa Pancasila; (8) guru adalah seorang warga negara yang baik. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa: profesi merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealism b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan sepanjang hayat h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan i. memiliki organisasi profesi mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Khusus untuk jabatan guru, sebenarnya sudah ada yang mencoba menyusun kriterianya. Misalnya National Education Association (NEA) menyarankan kriteria berikut: •
•
Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, karena mengajar melibatkan upayaupaya yang sifatnya sangat didominasi kegiatan intelektual. Oleh sebab itu, mengajar seringkali disebut sebagai ibu dari segala profesi. Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus, terdapat berbagai pendapat tentang apakah mengajar memenuhi persyaratan kedua ini. Mereka yang 113
•
•
•
•
•
bergerak di bidang pendidikan menyatakan bahwa mengajar telah mengembangkan secara jelas bidang khusus yang sangat penting dalam mempersiapkan guru yang berwenang. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa mengajar belum mempunyai batang tubuh ilmu khusus yang dijabarkan secara ilmiah. Jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang lama, yang membedakan jabatan profesional dan non-profesional adalah dalam menyelesaikan pendidikan melalui kurikulum, yaitu ada yang diatur universitas/institut atau melalui pengalaman praktek dan pemagangan atau campuran pemagangan dan kuliah Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang sinambung, jabatan guru cenderung menunjukkan bukti yang kuat sebagai jabatan profesional, sebab hampir tiap tahun guru melakukan berbagai kegiatan latihan profesional, baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit. Juga ada yang mengikuti pendidikan profesional tambahan untuk menyetarakan dirinya dengan kualifikasi yang telah ditetapkan.(D- II untuk guru SD, D-III untuk guru SLTP). Jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, di luar negeri barangkali syarat jabatan guru sebagai karier permanen merupakan titik yang paling lemah dalam menuntut bahwa mengajar adalah jabatan profesional. Jabatan yang menentukan bakunya sendiri, karena jabatan guru menyangkut hajat orang banyak, maka baku untuk jabatan guru ini tidak diciptakan oleh anggota profesi sendiri. Baku jabatan guru masih banyak diatur oleh pihak pemerintah. Jabatan yang mementingkan layanan diatas keuntungan pribadi, jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi, tidak perlu diragukan lagi. Guru yang baik akan sangat berperan dalam mempengaruhi kehidupan yang baik dari warga negara masa depan.
Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin rapat, semua profesi yang dikenal mempunyai organisasi profesional yang kuat untuk dapat mewadahi tujuan bersama dan melindungi anggotanya. Seperti PGRI yang mewadahi seluruh guru Mengingat tugas dan tanggung jawab guru begitu kompleksnya, maka profesi memerlukan persyaratan khusus antara lain dikemukakan sebagai berikut: 1. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. 2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. 3. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. 4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan. 5. Perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Sedangkan menurut Agus Tiono dijelaskan bahwa perilaku guru sebagai tenaga profesional secara garis besar, mencerminkan tiga aspek: • Perilaku seorang guru dan dosen mencerminkan kepemilikan landasan keilmuan dan keterampilan yang memadai yang diciptakan suatu proses panjang baik pendidikan prajabatan maupun di dalam jabatan (thought fullness). • Adaptability, yaitu mengisyaratkan makna bahwa guru atau dosen profesional dalam melaksanakan tugasnya akan senantiasa melakukan penyesuaian teknik situasional dan kondisional sesuai dengan perkembangan zaman. 90
114
•
Cohesiveness, yaitu bahwa di dalam melakukan pekerjaan seorang guru dan dosen profesional akan menyikapi pekerjaannya dengan penuh dedikasi yang tinggi dengan berlandaskan kaidah-kaidah teknis, prosedural dan kaidah filosofis sebagai layanan yang arif bagi kemaslahatan orang banyak.
Faktor- faktor yang Mempengaruhi Profesionalitas Guru, Pada hakekatnya kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik dan pengajar tidak lepas dari beberapa unsur yang akan mempengaruhi tugasnya seorang guru, baik itu unsur yang datang dari dalam dirinya (faktor intern) maupun unsur yang datang dari luar (faktor ekstern) 1. Faktor internal, Faktor intern yang dapat membentuk dan selanjutnya menentukan keberhasilan profesional guru adalah: • Latar belakang pendidikan guru, Ijazah keguruan merupakan salah satu syarat utama bagi orang yang ingin menjadi guru. Dengan ijazah keguruan tersebut guru memiliki bukti pengalaman mengajar dan bekal baik pedagogik maupun didaktis, yang sangat besar fungsinya untuk membantu pelaksanaan tugas guru, sebaliknya tanpa adanya pengetahuan tentang pengelolaan kelas, proses belajar mengajar dan lain sebagainya, dia akan merasa kesulitan untuk dapat meningkatkan keguruan. Sebagaimana dikatakan oleh Ali Syaifullah bahwa proses guru dalam hal ini ditentukan oleh pendidikan, pengalaman kerja dan kepribadian guru. Dengan demikian ijazah yang dimiliki oleh guru akan menunjang pelaksanaan tugas mengajar guru itu sendiri. • Kepribadian guru, Kesadaran yang tumbuh dalam diri seorang guru akan meningkatkan kualitasnya, baik sebagai pengajar, pendidik, mudaris sekaligus hamba Allah adalah besar sekali pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas kewajibanya dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau guru menjadi seorang pendidik, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk selalu meningkatkan kualitasnya bahkan tanpa pamrih apapun, sebab dia merasa bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah kepadanya, yakni amanah untuk menjadi pendidik generasi berikutnya. • Pengetahuan guru dalam mengajar, Kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan profesionalitas guru selain itu juga tidak hanya ditentukan oleh pengalaman pendidik pada masa ”prentice” tetapi lebih menentukan keberhasilan tugasnya itu adalah pengalaman yang diperolehnya selama menjadi guru. Sehingga semakin lama seorang itu menjadi guru, semakin sempurna pula tugasnya dalam mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuannya. • Keadaan kesehatan guru, terganggunya kesehatan guru akan mempengaruhi kegiatan proses belajar mengajar, terutama dalam meningkatkan profesinya, jadi, guru yang sehat akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, karena tugas-tugas itu menuntut energi yang cukup banyak. Di samping kesehatan fisik, seorang guru harus sehat pula jiwanya. Seorang guru tidak boleh mempunyai penyakit saraf atau penyakit jiwa. Orang yang sudah pernah menderita penyakit jiwa tidak diperkenankan untuk menjadi seorang guru sebab orang yang pernah menderita sakit jiwa, kemudian menjadi guru maka dikhawatirkan mudah kambuh lagi. Maka seorang guru harus mempunyai tubuh yang sempurna, baik secara jasmani maupun rohani, tidak sakit dan dalam arti kuat dan cukup mempunyai simpanan energi. • Keadaan kesejahteraan guru, Seorang guru jika terpenuhi kebutuhannya maka ia akan lebih percaya diri, merasa lebih aman dalam bekerja maupun kontak sosial 115
dengan lainya. Sebaliknya jika guru tidak dapat memenuhi kebutuhanya karena disebabkan gaji yang dibawa rata-rata, terlalu banyaknya potongan, kurang terpenuhinya kebutuhan lainya, akan menimbulkan pengaruh negatif, seperti mencari usaha lain di luar jam mengajar. Dan hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap upaya peningkatan profesionalitas guru. 93
2.
Faktor Eksternal, Membentuk guru yang berkualitas selain dipengaruhi oleh faktor dalam guru itu sendiri (internal), juga dipengaruhi oleh luar guru (eksternal). Adapun yang termasuk faktor eksternal tersebut antara lain: • Sarana dan prasarana pendidikan, dalam proses belajar mengajar sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor dominan dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai akan mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan, sebaliknya keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dapat menghambat jalanya proses pembelajaran yang akhirnya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat tercapai secara optimal. Adapun sarana pendidikan meliputi sarana peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara langsung menunjang jalannya proses pendidikan di sekolah. Contoh jalan menuju sekolah, tata tertib sekolah dan lain sebagainya. Oleh karena itu sarana dan prasarana harus terpenuhi dengan baik, untuk mempermudah jalannya kegiatan belajar mengajar. • Kedisiplinan kerja di sekolah, Disiplin adalah suatu yang terletak di dalam hati dan di dalam jiwa seseorang yang memberikan dorongan bagi orang yang bersangkutan untuk melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana ditetapkan oleh norma-norma yang berlaku. Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan mengemukakan bahwa disiplin adalah keadaan tenaga atau keteraturan sikap atau keteraturan tindakan. Pendidikan pada umumnya adalah keadaan tenang atau keteraturan sikap dan tindakan yang merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka untuk membina kedisiplinan kerja merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena masing-masing guru mempunyai sifat dan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. • Pengawasan kepala sekolah, Pengawasan kepala sekolah terhadap tugas guru sangat penting untuk mengetahui perkembangan guru dalam melaksanakan tugasnya tanpa adanya pengawasan dari kepala sekolah maka guru akan melaksanakan tugasnya dengan seenaknya sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan tidak tercapai. 95
D.
Upaya Meningkatkan Profesionalitas Guru
Peningkatan profesionalitas guru merupakan upaya untuk membantu guru yang belum memiliki kualifikasi profesional menjadi profesional. Dengan demikian peningkatan kemampuan profesional guru merupakan bantuan atau memberikan kesempatan kepada guru tersebut melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Peningkatan kemampuan profesional guru bukan sekedar diarahkan kepada pembinaan yang bersifat aspek-aspek administratif kepegawaian tetapi harus lebih kepada peningkatan kemampuan profesional dan komitmen sebagai seorang pendidik. Menurut Glickman guru profesional memiliki 116
dua ciri yaitu tingkat kemampuan yang tinggi dan komitmen yang tinggi. Oleh sebab itu, pembinaan profesionalitas guru harus diarahkan pada dua hal tersebut. Dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru, perlu dilakukan sertifikasi dan uji kompetensi secara berkala agar kinerjanya terus meningkat dan tetap memenuhi syarat profesional. Usaha peningkatan profesionalitas guru dalam proses belajar mengajar dapat dilakukan secara sistematis dalam arti direncanakan secara matang, dilaksanakan secara taat asas, dievaluasi secara objektif, sebab lahirnya profesional tidak bisa hanya melalui bentuk penataran dalam waktu enam hari, supervisi dalam sekali/dua kali, dan studi banding tiga/empat hari. Tapi harus dari inisiatif guru sendiri misalnya dengan: • Belajar melalui bacaan, dalam hal ini guru dapat memanfaatkan buku- buku atau media massa tersedia di perpustakaan, sekolah ataupun toko buku tentang hal-hal yang berhubungan dengan spesialisasinya ataupun pengetahuan umum yang dapat menambah wawasannya. • Membuat karya ilmiah kesadaran diri guru untuk lebih banyak menulis mengenai masalahmasalah pendidikan dan pengajaran, termasuk salah satu metode untuk dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menuangkan konsep dan gagasan dalam bentuk tulisan. Untuk membuat karya ilmiah sebagai prestasi yang profesional dibutuhkan dukungan kondisi dan fasilitas yang memadai, yakni berupa kemampuan dan kesempatan yang cukup serta perlu latihan secara terus menerus dari guru yang bersangkutan. • Melanjutkan pendidikan, tinggi rendahnya pengakuan profesi guru, salah satunya diukur dari tinggi pendidikan yang ditempuhnya dalam mempersiapkan jabatanya. Maka untuk guru yang masih berpendidikan PGA, SPG, SGO atau sederajat diharuskan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi guna menyesuaikan dengan perkembangan profesi guru. • Penilaian terhadap diri sendiri, self evaluation adalah penilaian yang dilakukan oleh guruguru terhadap dirinya sendiri. Dengan penilaian ini guru-guru akan dibawa kepada pengawasan terhadap dirinya sendiri. Biasanya dalam bentuk kritik berdasar pada data yang obyektif namun disertai dengan saran yang membangun. Dengan demikian maka akan tumbuh sikap mental yang sportif yang sangat berguna bagi pertumbuhan personal equipment dan profesional growth mereka. • Secara sederhana peningkatan kemampuan profesionalitas guru diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum matang menjadi lebih matang, yang tidak mampu mengelola sendiri menjadi mampu mengelola sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi kualifikasi, yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi. Kematangan, kemampuan mengelola sendiri, pemenuhan kualifikasi, merupakan ciri-ciri profesionalisme. Atau dengan kata lain peningkatan kemampuan profesionalitas guru adalah ”upaya membantu guru yang belum profesional menjadi profesional”.Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, berbagai metode dalam pembelajaran telah berhasil dikembangkan. Begitu pula dengan pengembangan materi dalam rangka pencapaian target kurikulum harus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu pengembangan dan peningkatan profesional guru harus terus dilakukan secara kontinu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu upaya peningkatan profesionalitas guru harus dilakukan dengan cara sistematis, terencana dengan matang, dilaksanakan dengan taat asas dan dievaluasi secara objektif.
117
Ciri-ciri Guru Profesional Berikut beberapa ciri guru yang profesional yang mungkin dapat menjadi patokan bagi anda para guru untuk mengembagkan diri sehingga benar-benar profesional. Sehingga tidak dianggap hanya profesional dalam hal tunjangan saja : • Selalu punya energi untuk siswanya, seorang guru yang baik menaruh perhatian pada siswa di setiap percakapan atau diskusi dengan mereka. Guru yang baik juga punya kemampuan mendengar dengan seksama. • Punya tujuan jelas untuk Pelajaran, Seorang guru yang baik menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pelajaran dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap kelas. • Punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif, Seorang guru yang baik memiliki keterampilan disiplin yang efektif sehingga bisa mempromosikan perubahan perilaku positif di dalam kelas. • Punya keterampilan manajemen kelas yang baik, seorang guru yang baik memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik dan dapat memastikan perilaku siswa yang baik, saat siswa belajar dan bekerja sama secara efektif, membiasakan menanamkan rasa hormat kepada seluruh komponen di dalam kelas. • Bisa berkomunikasi dengan Baik Orang Tua, seorang guru yang baik menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua dan membuat mereka selalu update informasi tentang apa yang sedang terjadi di dalam kelas dalam hal kurikulum, disiplin, dan isu lainnya. Mereka membuat diri mereka selalu bersedia memenuhi panggilan telepon, rapat, email dan sekarang, twitter. • Punya harapan yang tinggi pada siswanya, Seorang guru yang baik memiliki harapan yang tinggi dari siswa dan mendorong semua siswa di kelasnya untuk selalu bekerja dan mengerahkan potensi terbaik mereka. Pengetahuan tentang Kurikulum, Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan mendalam tentang kurikulum sekolah dan standar-standar lainnya. Mereka dengan sekuat tenaga memastikan pengajaran mereka memenuhi standarstandar itu. • Pengetahuan tentang subyek yang diajarkan, hal ini mungkin sudah jelas, tetapi kadangkadang diabaikan. Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan yang luar biasa dan antusiasme untuk subyek yang mereka ajarkan. Mereka siap untuk menjawab pertanyaan dan menyimpan bahan menarik bagi para siswa, bahkan bekerja sama dengan bidang studi lain demi pembelajaran yang kolaboratif. • Selalu memberikan yang terbaik untuk Anak-anak dan proses Pengajaran, seorang guru yang baik bergairah mengajar dan bekerja dengan anak-anak. Mereka gembira bisa mempengaruhi siswa dalam kehidupan mereka dan memahami dampak atau pengaruh yang mereka miliki dalam kehidupan siswanya, sekarang dan nanti ketika siswanya sudah beranjak dewasa. • Punya hubungan yang berkualitas dengan Siswa, seorang guru yang baik mengembangkan hubungan yang kuat dan saling hormat menghormati dengan siswa dan membangun hubungan yang dapat dipercaya.
118
IV. A.
Pengaruh Sertifikasi dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Sertifikasi dan Kompetensi Guru
Kompetensi (competence) didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan, penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan dapat dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas- tugas dan sesuai dengan pekerjaan tertentu. Menurut PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi tersebut dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Keempat kompetensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Kompetensi Pedagogik, yang diterangkan dalam standar nasional pendidikan pada pasal 28 ayat 3 butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi Kepribadian, merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 1. Kompetensi Profesional, merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pembelajaran secara luasdan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi setandar kopetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. 2. Kompetensi Sosial, merupakan kemampuan yang berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. 3. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan pribadi dan professional. 4. Kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 menyebutkan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio atau kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru mencakup sepuluh komponen yaitu: 119
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Kualifikasi akademik, Pendidikan dan pelatihan, Pengalaman mengajar, Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, Penilaian dari atasan dan pengawas, Prestasi akademik, Karya pengembangan profesi, Keikutsertaan dalam forum ilmiah, Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, serta Penghargaan yang relevan dalam bidang pendidikan.
Harapan pada masa-masa mendatang jika kegiatan sertifikasi guru masih menggunakan pola yang sama, yaitu menggunakan bentuk penilaian portofolio dengan mencangkup sepuluh komponen, maka perlu dipikirkan upaya-upaya guru agar setiap guru dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas, diantaranya melalui beberapa upaya: a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pendidikan dan pelatihan. b. Meningkatkan frekuensi momen lomba-lomba, baik untuk kalangan guru maupun siswa. c. Untuk menumbuhkan budaya penulis, kiranya perlu dipikirkan agar di setiap sekolah diterbitkan buletin, atau media lainya yang menterinya berasal dari para guru secara bergiliran. d. Untuk menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru, sekolah- sekolah dapat memfasilitasi dan memberikan motivasi kepada guru untuk melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas, dapat saja dalam bentuk lomba bila perlu dengan cara mewajibkan para guru untuk melaksanakan, minimal satu tahun sekali.
5. Pemberdayaan Guru Melalui Sertifikasi,
Standar kompetensi dan sertifikasi guru, dalam hal ini pemberdayaan dimaksud untuk mengangkat harkat dan martabat guru dalam kesejahteraannya, hak-haknya dan memiliki posisi yang seimbang dengan profesi lain yang lebih mapan kehidupannya. Melalui standar kompetensi dan sertifikasi guru sebagai proses pemberdayaan, diharapkan adanya perbaikan tata kehidupan yang lebih adil, demokratis, serta tegaknya kebenaran dan keadilan di kalangan guru dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini guru dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman, karakteristik lingkungan dan tuntutan global. Memberdayakan dalam dunia pendidikan merupakan cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil terbaik dari kepala sekolah, para guru, dan para pegawai. Proses yang ditempuh untuk mendapatkan hasil terbaik dan produktif tersebut adalah dengan membagi tanggung jawab secara proporsional kepada para guru. Melalui proses pemberdayaan diharapkan para guru memiliki kepercayaan diri (Self reliance). Standar kompetensi, sertifikasi guru dan pemberdayaan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja sekolah melalui kinerja guru agar dapat mencapai tujuan optimal, efektif, dan efisien. Standar kompetensi dan sertifikasi guru sebagai proses pemberdayaan merupakan cara untuk membangkitkan kemampuan mengontrol diri dan lingkungannya untuk 120
dimanfaatkan Pada dasarnya pemberdayaan guru melalui standar kompetensi dan sertifikasi guru terjadi melalui beberapa tahapan yaitu: a. Guru-guru mengembangkan sebuah kesadaran awal bahwa mereka dapat melakukan tindakan untuk meningkatkan kehidupannya dan memperoleh seperangkat keterampilan agar mampu bekerja lebih baik dan mampu untuk profesional dalam menjalankan tugas. b. Mengurangi penggunaan perasaan ketidakmampuan dan mengalami peningkatan kepercayaan diri. c. Seiring dengan tumbuhnya keterampilan dan kepercayaan diri, para guru bekerja sama untuk berlatih dan lebih banyak mengambil keputusan dan memilih sumbersumber daya yang akan berdampak pada kesejahteraan dan kualitas pendidikan. Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi. Pembinaan guru harus berlangsung secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar adalah guru harus merupakan a learning person, belajar sepanjang hayat masih dikandung badan. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru. Pembinaan guru secara terus menerus menggunakan wadah guru yang sudah ada, yaitu kelompok kerja guru (KKG) untuk tingkat SMP dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk tingkat sekolah menengah. B.
Tunjangan Profesi Guru
Pasal 40 ayat (1) UU Sisdiknas, menyebutkan bahwa pendidik berhak memperoleh: a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja c. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual e. Kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Mempertegas hak profesi bagi guru, UU Guru dan Dosen menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak: a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja c. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
121
f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan; kode etik guru dan peraturan perundang-undangan g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau k. Memperoleh pelatihan dan mengembangkan profesi dalam bidangnya. Sesuai dengan pasal 16 UUGD, bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen menentukan , bahwa guru akan mendapatkan kesejahteraan profesi yang berasal dari beberapa sumber finansial, antara lain: • Gaji, Pada dasarnya setiap guru beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari imbalan profesinya, dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Untuk meningkatkan profesionalitasnya dan kesejahteraan tersebut, maka guru berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. • Gaji Pokok, Gaji Pokok adalah suatu penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, ruang penggajian dan masa kerja guru yang bersangkutan. Gaji pokok tersebut tertuang dalam daftar skala gaji yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Besarnya gaji pokok yang diangkat oleh satuan yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2005 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil. • Tunjangan yang Melekat Pada Gaji, Disamping gaji pokok selaku pegawai, untuk menunjang kehidupan guru beserta keluarganya, diberikan tunjangan keluarga, yaitu tunjangan yang melekat pada gaji. Selain daripada itu, kepada guru dapat diberikan tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain. Tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga. • Tunjangan Fungsional, Guru dan dosen pada dasarnya merupakan jabatan fungsional, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan serta bersifat mandiri. Pemangku jabatan fungsional diberi tunjangan jabatan fungsional. Tunjangan jabatan diberikan karena guru atau dosen dalam jabatan memikul tanggung jawab yang luas dan berat. Macam-macam jabatan serta besarnya tunjangan jabatan diatur dengan keputusan Presiden. Adapun besar subsidi tunjangan fungsional tersebut sebesar 25% dari gaji guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. • Tunjangan Profesi, Tunjangan profesi yaitu tunjangan yang diberikan kepada guru atau dosen yang memiliki sertifikasi pendidik sebagai penghargaan atas keprofesionalitasnya. Dengan kata lain bahwa tunjangan profesi hanya dapat diterima dan dinikmati guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik sedangkan 122
•
•
•
guru yang tidak atau belum memiliki sertifikasi pendidik tidak dapat menerima tunjangan profesi. Tetapi mereka tetap mendapatkan tunjangan fungsional dan tunjangan lain. Tunjangan profesi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama ditentukan besarnya setara dengan satu kali gaji pokok. Tunjangan Khusus, Penghasilan lain yang diperoleh guru atau dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berupa tunjangan khusus. Tunjangan khusus diberikan bagi guru dan dosen yang bertugas di daerah khusus. Tunjangan khusus diberikan kepada guru dan dosen sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi bagi yang melaksanakan tugas di daerah khusus. Besarnya tunjangan khusus bagi yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama ditentukan setara dengan satu kali gaji pokok. Tunjangan Kemaslahatan dan Maslahat tambahan, yaitu tambahan, kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, dan bentuk kesejahteraan lain: dan atau penghasilan lain terkait dengan tugasnya sebagai guru, yang ditetapkan dengan penghargaan dan prestasi. Tunjangan Kehormatan, Tunjangan kehormatan ini hanya diberikan kepada dosen yang memangku jabatan profesor (guru besar). Tunjangan kehormatan diberikan karena mengingat sumbangsihnya yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dan akademik. Tunjangan kehormatan profesor yang diangkat oleh penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi setara dengan dua kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama. Selain itu profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lain yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat dan berhak menjadi profesor paripurna (emeritus).
Analisa Program Sertifikasi Tabel 9. Analisa Program Sertifikasi
Tahun
Program
Pelaksanaan
2021
Program Sertifikasi Dalam Jabatan
Kemendikbudristek • Dalam proses PPG dalam jabatan yang secara terus menerus melakukan refleksi dan perbaikan adalah semangat untuk memperbaiki kualitas guru dan potensinya sehingga menjadi tanggung jawab LPTK yang mengeluarkan sertifikat pendidik. • Untuk kedepannya, PPG pra jabatan berorientasi atau berdasarkan pada kebutuhan guru yang ada pada setiap jenjang pendidikan. • Dalam satu tahun dapat dilaksanakan PPG dalam jabatan dalam 4 periode sehingga perlu ada penguatan untuk LPTK. Penguatan dosen dilakukan 123
•
•
•
•
•
•
dengan cara memfasilitasi beasiswa melalui LPDP dan kursus singkat ke luar negeri dengan biaya LPDP. Pelaksanaan studi banding untuk PPG pra jabatan dan PPG dalam jabatan sehingga seperti apa kedepannya yang akan dilakukan. Saat belajar mandiri, guru didampingi oleh dosen dan guru pamongnya. Sehingga proses mulai dari pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan PPL dilakukan dari awal dengan siklus secara terus menerus dan tidak parsial. Instrument inputnya selalu diperbaiki dimana saat ini sedang dikembangkan instrument seleksi masuknya sampai dengan wawancara. Setiap pelaporan hasil kelulusan dari tim panitia seleksi nasional selalu menyampaikan hasil kelulusannya disertai dengan analisis dari berbagai segi baik dari segi kelulusan, segi input mahasiswa, segi mahasiswa lulusan LPTK mana, bahkan sampai pada LPTK penyelenggara. Terkait dengan tracer study untuk lulusan PPG perlu dilakukan. Untuk Kemendikbudristek merupakan tanggung jawab dari satuan pendidikan dan PPK dalam hal melakukan penilain kinerja seperti apa setelah yang bersangkutan mempunyai legalitas atau sertifikat pendidik. Hal ini bisa dilihat dari rancangan SKP yang disusun dan apa yang tiap tahunnya dihasilkan. Terkait dengan inpasing, di Kemendikbud dari tahun 2019 ada kebijakan terkait dengan mengehentikan dulu proses inpasing dan akan coba mencari mekanisme inpasing untuk guru bukan PNS sehingga bisa mempercepat efisiensi waktu dan penganggarannya.
Pak Amich Alhumami, Ph.D (Direktur APK Bappenas) • Secara konsep, kerangka kebijakan, prosedur, dan ketersediaan sarpras PPG sudah bagus. • Adakah informasi yang lebih spesifik terkait guruguru yang sudah menempuh PPG selain guru-guru PAUD terutama yang di UPI mata pelajaran apa saja yang diberikan? • Apakah ada peningkatan perbaikan kompetensi atau perubahan dari guru-guru PPG setelah menyelesaikan program PPG dalam jabatan? 124
•
Apakah ada standar tertentu dalam penilaiannya?
b. Ibu Endang (Dit APK Bappenas) Pertanyaan untuk LPTK UPI • Upaya mengenai keterlibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru dalam realisasi saat ini seperti apa khususnya untuk PPG pra jabatan? • Kebijakan apa dari LPTK yang saat ini sedang dikembangkan dan diperkuat oleh Dikti namun masih kurang sehingga menjadi perhatian kedepannya? c. Pak Sunartha (Bimas Hindu, Kemenag) • Bagaimana dengan guru-guru agama hindu yang belum lulus PPG? Apakah ada remedial? • Bagaimana dengan inpasing dari guru agama hindu yang sebelumnya ikut di Kemendikbud dan saat ini dari Bimas Hindu Kemenag belum mengeluarkan inpasing tersebut? d. Pak Suprapto (Dit APK Bappenas) Pertanyaan untuk Pak Temu (Kemendikbudristek) • Dari sisi input, selama ini seperti apa terkait kecukupan unit cost terhadap tahapan-tahapan yang dilakukan? Pertanyaan untuk LPTK UPI dan UIN Sunan Kalijaga • Dari segi proses, seberapa jauh inovasiinovasi dalam PPG dimungkinkan untuk dilakukan oleh LPTK? • Apakah ada konsekuensi terhadap pengukuran hasil akhir dari hasil inovasi tersebut? • Dari sisi outcome, apakah ada feedback dari para lulusan PPG pasca sertifikasi? Dan untuk mereka yang tidak lulus jika sudah tiga kali, perlakuan seperti apa yang akan diberikan? 2021
Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
UIN Sunan Kalijaga b. Prof Dr. Sri Sumarni (Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) • Terkait input, PPG pra jabatan merupakan 125
•
•
•
•
•
•
2021
Evaluasi Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kemendikbudristek
PPG reguler sehingga kuotanya ditentukan oleh kementerian. Untuk PPG dalam jabatan, Kemenag sudah menyusun instrumen uji kompetensi awal dengan melibatkan LPTK Dari sisi proses, LPTK UIN Sunan Kalijaga memiliki dosen wali/pendamping yang bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan suatu kelas sampai selesai PPG. Jika ada guru yang tidak lulus PPG maka dosen walinya pun juga ikut bertanggung jawab. LPTK UIN Sunan Kalijaga memberikan pengalaman sebanyak-banyaknya kepada para dosen untuk hadir di madrasah agar bisa melihat proses pembelajaran dan apa yang terjadi di madrasah seperti apa melalui program rekognisi pengabdian masyarakat dosen. Dosen yang tidak hadir saat refreshment tidak akan diberi jam mengajar pada program PPG dalam rangka penjaminan mutu. Terkait output dipilah antara PPG pra jabatan dan PPG dalam jabatan. PPG pra jabatan diperlakukan sebagaimana mahasiswa regular. Standar kelulusan atau passing grade sama antara Kemenag dan Kemendikbudristek yaitu 70. Untuk mengetahui perkembangan guru pasca PPG maka perlu disusun suatu sistem yang bisa memantau apakah guru-guru yang sudah memiliki sertifikasi pendidikan betul-betul profesional dalam melaksanakan tugas mengajarnya.
Perlu adanya standar dalam kualifikasi kompetensi guru dan karena merupakan jabatan profesi maka harus mempunyai legalitas sertifikat pendidik dalam bidangnya yang diamanahkan dalam UUGD No. 14 tahun 2005, PP 74 tahun 2008, dan Permendikbud No. 38 tahun 2020. • Sistem pendidikan program PPG dalam jabatan sesuai dengan Permendikbud No. 38 tahun 2020 ada beberapa tahapan: (1) seleksi,terdiri dari seleksi administrasi tahap 1, kemampuan akademik, administrasi tahap 126
•
•
• •
•
2; (2) pendidikan, dalam proses PPG terdapat 36 SKS dan pemenuhan beban belajar melalui rekognisi pembelajaran lampau (24 SKS) dan pembelajaran (12 SKS dalam waktu 58 hari); dan (3) PPL dan UK, PPL merupakan praktik mengajar mandiri dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing, UK dilakukan melalui uji kinerja (Ukin) dan uji pengetahuan. Aktivitas yang harus dilakukan guru; (1) mengelaborasi tujuan pembelajaran; (2) merancang pembelajaran yang mengintegrasikan ciri masa depan, teknologi, dan kompetensi; (3) harus terus menerus melakukan refleksi untuk memperbaiki praktik pembelajaran dan asesmen yang komprehensif, autentik, dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masa depan. Untuk menunjang program pelajar pancasila, Dit GTK memiliki beberapa transformasi program prioritas, yaitu: (1) transformasi kepemimpinan pendidikan, (2) transformasi PPG pra jabatan, (3) mengembangkan ekosistem belajar guru di setiap provinsi, (4) komunitas pendidikan yang bergotong royong untuk tujuan yang sama dengan murid, (5) penyelarasan regulasi, tata kelola, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Diharapkan outcome atau luaran dari PPG pra jabatan dan dalam jabatan harusnya sama. Profil lulusan yang diharapkan adalah guru profesional yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Pelaksanaan PPG di tahun 2019 secara luring dengan transisi 7 CPL, uji pengetahuan berbasis TUK di LPTK, untuk uji kinerja melalui RPP dan praktik di kelas. Tahun 2020 pelaksanaan PPG dilaksanakan secara daring 127
•
•
•
•
menggunakan 7 CPL, uji pengetahuan berbasis TUK, uji kinerja berbentuk RPP, video, dan portofolio (4 komponen). Pada tahun 2021 pelaksanaan PPG secara daring menggunakan 7 CPL, uji pengetahuan berbasis domisili, uji kinerja pembelajaran melalui portofolio (6 dokumen). Hasil kelulusan UKMPPG tahun 2018 dengan jumlah mahasiswa 20.562 orang yang lulus 12.154 orang, tahun 2019 dengan jumlah mahasiswa 46.861 orang yang lulus 39.479 orang, tahun 2020 dengan jumlah mahasiswa 34.396 orang yang lulus 20.060 orang, tahun 2021 dengan jumlah mahasiswa 63.983 orang yang lulus 24.323 orang (tahap 1 -3). Perkembangan profesionalitas guru melalui: (1) guru pemula hanya bisa mengkomunikasi, (2) guru baik yang dapat menjelaskan, (3) guru yang dapat mendemonstrasikan, (4) guru yang dapat menginspirasi. Lulusan PPG diharapkan berorientasi kepada murid dan pembelajaran mereka, memiliki kompetensi dasar guru, berkomitmen penuh pada profesi guru dengan menjadi teladan yang menjunjung tinggi kode etik guru, merupakan pembelajar sepanjang hayat yang menguasai dasar-dasar keterampilan ABAD 21, dan memiliki dasar-dasar kepemimpinan yang baik. Walaupun PPG telah berjalan dengan baik namun tetap melalukan perbaikan-perbaikan dalam prosesnya yang mana dalam proses analisis materi, desain pembelajaran, dan praktik pembelajaran dilakukan terus menerus dan tidak terpisah-pisah pada tahun 2022.
Dr. Muhammad Zain (Dir GTK Madrasah, Ditjen Pendis, Kemenag) • Untuk retaker yang sudah 3-4 kali belum lulus maka tidak dapat diberikan toleransi namun diberikan kesempatan kepada mereka untuk retaker lebih banyak bisa 4-5 kali dalam setahun. • Tahun depan (2022), Kemenag akan memberi kesempatan lebih banyak untuk remedial bagi 128
•
yang belum lulus PPG. Salah satu cara yang dilakukan untuk retaker ini melalui try out dan harus ada perubahan mindset dari retakernya sendiri. Persentase kelulusan retaker Kemenag tahun 2021 lebih rendah dari pada retaker Kemendikbudristek sedangkan persentase first taker Kemenag tahun 2021 lebih tinggi dari first taker Kemendikbudristek
e. Temu Ismail (Kemendikbudristek) • Dalam proses PPG dalam jabatan yang secara terus menerus melakukan refleksi dan perbaikan adalah semangat untuk memperbaiki kualitas guru dan potensinya sehingga menjadi tanggung jawab LPTK yang mengeluarkan sertifikat pendidik. • Untuk kedepannya, PPG pra jabatan berorientasi atau berdasarkan pada kebutuhan guru yang ada pada setiap jenjang pendidikan. • Dalam satu tahun dapat dilaksanakan PPG dalam jabatan dalam 4 periode sehingga perlu ada penguatan untuk LPTK. Penguatan dosen dilakukan dengan cara memfasilitasi beasiswa melalui LPDP dan kursus singkat ke luar negeri dengan biaya LPDP. • Pelaksanaan studi banding untuk PPG pra jabatan dan PPG dalam jabatan sehingga seperti apa kedepannya yang akan dilakukan. • Saat belajar mandiri, guru didampingi oleh dosen dan guru pamongnya. Sehingga proses mulai dari pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan PPL dilakukan dari awal dengan siklus secara terus menerus dan tidak parsial. • Instrument inputnya selalu diperbaiki dimana saat ini sedang dikembangkan instrument seleksi masuknya sampai dengan wawancara. • Setiap pelaporan hasil kelulusan dari tim panitia seleksi nasional selalu menyampaikan hasil kelulusannya disertai dengan analisis dari berbagai segi baik dari segi kelulusan, segi input mahasiswa, segi mahasiswa lulusan LPTK mana, bahkan sampai pada LPTK 129
•
•
2021
penyelenggara. Terkait dengan tracer study untuk lulusan PPG perlu dilakukan. Untuk Kemendikbudristek merupakan tanggung jawab dari satuan pendidikan dan PPK dalam hal melakukan penilain kinerja seperti apa setelah yang bersangkutan mempunyai legalitas atau sertifikat pendidik. Hal ini bisa dilihat dari rancangan SKP yang disusun dan apa yang tiap tahunnya dihasilkan. Terkait dengan inpasing, di Kemendikbud dari tahun 2019 ada kebijakan terkait dengan mengehentikan dulu proses inpasing dan akan coba mencari mekanisme inpasing untuk guru bukan PNS sehingga bisa mempercepat efisiensi waktu dan penganggarannya.
Kapasitas dan Kualitas Pelaksanaan LPTK yang dikelola oleh Kemenag semuanya di LPTK dalam bawah Prodi bersama-sama dengan 23 LPTK yang menerima Penyelenggaraan SK Prodi PPG dari Kemenag pada tahap 1, dan pada tahap 2 Program Sertifikasi ada 5 LPTK. Guru • Di fakultas terdapat 8 mapel/bidang PPG, yaitu guru kelas MI, guru bahasa arab, guru PAI, guru kelas RA, guru fiqih, guru SKI, guru akidah akhlak, guru qur'an hadits. Semua prodi ini terakreditasi A. • Masing-masing prodi memiliki 2 dosen dan para dosen ini mendapatkan refreshment dari penguji UKIN sehingga mereka memiliki NRP (nomor register penguji) yang dilakukan oleh panitia nasional Kemendikbudristek yang berkolaborasi dengan panitia nasional Kemenag. • Memiliki 100 guru pamong, terkait sarparas terdapat 2 kampus, ada 5 laboratorium untuk pengembangan kompetensi pedagogic. • Bermitra dengan perguruan tinggi untuk mengelola PPG dan bermitra juga dengan sekolah-sekolah (SD, SMP, SMA untuk guru PAI), Madrasah (MI, MTs, MA), RA dan TK. • Bentuk pembelajaran secara luring dimana lulusannya tidak terlalu tinggi dan blended learning lulusannya paling tinggi. • Pembelajaran full daring melalui LMS SPACE. 130
•
•
2021
Praktik Baik
Inovasi-inovasi dalam PPG, yaitu (1) inovasi dalam proses pembelajaran untuk mendukung kemampuan mengajar guru khususnya di era digital saat ini dimana para guru diberikan pelatihan mengambil video, edit video, dan upload video di youtube dengan mengundang narasumber/fasilitator dari Pusdatin Kemendikbud; (2) inovasi dalam layanan PPG untuk guru-guru dalam kondisi hamil. Pada tahun 2018 saat pelaksanaannya luring kelulusannya sebesar 89%, dan pada tahun 2019 ketika pelaksanaannya blended kelulusannya 98%, dan ketika pelaksanaannya full daring tahun 2021 kelulusannya 76% untuk first taker/tahap
LPTK UPI a. Prof. Dr. Dinn Wahyudin, MA (Dosen UPI) • PPG level 7 KKNI sangat spesifik. • Di input ada proses perbaikan dimana komitmennya adalah agar proses PPG tidak sekedar diikuti kalau memang pesertanya dari segi input sudah menjadi guru namun belum tentu memenuhi persyaratan. Sehingga ada instrument untuk uji administrative dan uji kompetensi awal. • Inovasi input lulusan PPG pra jabatan diawali dengan tes wawancara dan pada saat pandemic covid-19 dilakukan secara daring. Instrument dan pedoman wawancara di buat oleh UPI dan dibagi ke LPTK lainnya. • Kegiatan wawancara yang dilakukan secara daring tidak berarti biayanya minimal tetapi biayanya menjadi bertambah. • Ada disiplin waktu yang dilakukan oleh dosen-dosen dalam kegiatan PPG pra jabatan dan dalam jabatan serta melibatkan guru pamong. • Dari segi pelaksanaan telah disiapkan sekolah laboratorium dan sekolah mitra yang memenuhi persyaratan akreditas minimal B. • Dari segi evaluasi terkait banyak guru yang tidak lulus PPG, universitas sebagai penyelenggara berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi jika nilainya jelek. 131
•
•
•
2021
Kapasitas dan Kualitas LPTK dalam Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru
LPTK UPI juga bekerjasama dengan pemerintah daerah terkait pendanaan PPG dalam jabatan. Perlu ada suatu program kedepan pasca PPG untuk bagaimana mengupdate terus kemampuan guru supaya pasca PPG guru masih dapat terus meningkatkan kemampuannya. Secara informal, LPTK UPI juga melakukan komunikasi dengan para lulusan PPG secara system melalui google form.
Berdasarkan hasil riset internasional baik dari Unesco (2016) dan Barber & Mourshed (2007) bahwa kualitas guru merupakan factor utama yang sangat mempengaruhi kualitas system pendidikan dan kualitas pendidikan nasional tidak melebihi kualitas gurunya. • PPG merupakan benteng terakhir perbaikan kualitas guru pada in service training program . • Pada tahun 2021 ada 75 LPTK yang diberi amanah untuk melaksanakan program sertifikasi guru melalui PPG dalam jabatan. • UPI sebagai salah satu LPTK yang dimanahkan untuk program PPG memiliki komitmen internal untuk mengawal dan melaksanakan program ini sebaik-baiknya sebagai suatu lembaga yang menguatkan para guru dalam melaksanakan program sertifikasi. • 75 LPTK ini secara internal LPTK yang bersangkutan baik pimpinan universitas, pimpinan fakultas memberikan komitmen, support dalam bentuk SDM terbaiknya dan sarana prasarana terbaiknya agar pelaksanaan PPG dalam jabatan yang diamanahkan oleh pemerintah kepada masing-masing LPTK bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. • Ada sejumlah sekolah mitra di 75 LPTK mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK. Sekolah mitra ini bisa bersama-sama dalam mengawal dan melaksanakan program PPG dalam jabatan sebagai prasyarat untuk para guru mendapatkan sertifikat sebagai hak mereka dalam melaksanakan tugas profesi. • 75 LPTK ini secara berkesinambungan 132
•
•
•
V.
dibimbing langsung oleh Dit PPPGTK sehingga program PPG dalam jabatan melalui suatu tahapan dan prosedur-prosedur, pelaksanaannya terjaga, evaluasinya dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Di UPI PPG dijadikan sebagai salah satu prodi di sekolah pascasarjana karena PPG merupakan suatu gerbang yang sangat strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Perbaikan kualitas guru diawali dengan inovasi-inovasi yang dipikirkan dan didiskusikan secara terus menerus di bawah bimbingan Dit P3GTK dan Satgas panitia nasional. Ada sejumlah inovasi yang dilakukan oleh 75 LPTK dalam melaksanakan program PPG, yaitu; (1) rekrutmen dan kompetensi termasuk merekrut dan menilai dosen, rekrutmen guru pamong, dan rekrutmen calon mahasiswa PPG; (2) pendekatan dan proses; (3) advance material; (4) penguatan refleksi; (5) penerapan TPACK/cara pembelajaran; (6) integrasi HOTS.
Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
A. •
PPG dalam jabatan merupakan upaya untuk meningkatkan mutu guru dan mutu pendidikan yang bisa diraih secara bersamaan baik untuk guru di Kemendikbudristek dan Kemenag melalui LPTK. Secara kerangka konsep, upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru sesungguhnya sudah relative kokoh dan pendekatan upaya untuk memastikan bahwa lembaga yang ditunjuk dan diberi mandat untuk menyelenggarakan PPG adalah lembaga yang memiliki reputasi baik dari sisi kinerja penyelenggaraan pendidikan keguruan.
•
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Peningkatan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidikan guru menjadi program prioritas yang tertuang pada KP 3 terkait peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RPJMN 2020-2024. 133
•
Sedangkan manfaat dari sertifikasi guru tidak hanya terkait hanya terkait dengan kualitas semata, sertifikasi guru juga berakses pada peningkatan kesejahteraan guru yang selama ini banyak disindir sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa imbalan uang untuk kesejahteraan yang layak dan juga tanpa bintang dari pemerintah, inilah beberapa manfaat sertifikasi guru : Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
•
Sertifikasi guru yang dimaksud disini adalah bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam tujuan pendidikan nasional yang berkualitas, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru dan meningkatkan profesionalitas guru. Proses Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Identifikasi Guru Yang Disertifikasi Secara umum siapa saja dalam dunia pendidikan ini yang harus di sertifikasi, maka jawabnya dengan jelas dapat ditebak yaitu tenaga pendidik.
•
Menurut ketentuan Rancangan Peraturan Pemerintah, bahwa bagi para guru yang sudah memiliki pendidikan minimal sarjana dikategorikan dalam dua kelompok, Pertama bagi guru yang memiliki sertifikasi pendidikan S1/D4 kependidikan atau memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 non-kependidikan yang telah menempuh akta mengajar yang relevan langsung dapat mengikuti sertifikasi guru melalui uji kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi pendidik; kedua, bagi guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 non-kependidikan yang belum memiliki akta mengajar yang relevan langsung wajib mengikuti pendidikan profesi dengan mempertimbangkan penilaian hasil belajar melalui pengalaman sebelum mengikuti sertifikasi guru melalui kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus da memperoleh sertifikasi pendidikan. Kemudian pendanaan Sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 13 (ayat 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan Sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
•
Terdapat 7 aspek isu dan tantangan sertifikasi profesi guru: (1) peserta sertifikasi, masih banyak guru yang belum memenuhi syarat dari sisi kualifikasi pendidikan/masih banyak guru yang belum S1; (2) kapasitas LPTK, perlu ada pembagian komposisi/kuota yang bijak dan tepat sehingga bisa menyelesaikan guru dalam jabatan dan memberikan kesempatan kepada calon-calon guru baru untuk mengikuti PPG diawal; (3) anggaran PPG, anggaran untuk sertifikasi guru saat ini masih cukup terbatas oleh karena itu mendorong adanya peluang kerjasama pendanaan; (4) efisiensi pelaksanaan, terkait rasio kelulusan PPG dengan standar yang ditetapkan dan tes akademik untuk menilai kesiapan guru yang diharapkan dapat meningkatkan angka kelulusan; (5) efektivitas pelaksanaan, guru senior cenderung menurun kompetensinya seiring usia guru; (6) penyediaan tunjangan profesi, melalui pemenuhan persyaratan beban mengajar guru belum pada persyaratan performance guru, kebutuhan anggaran tunjangan profesi untuk guru PNS dan Non PNS cukup besar; (7) pendataan yang valid dan adanya sinkronisasi antar sistem dalam database misalnya dapodik.
134
Sebanyak 1.464.830 guru sertifikasi yang berpendidikan S1 dan masih 1.377.564 guru yang belum mengikuti sertifikasi guru. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan melalui pendidikan profesi guru sejak tahun 2017 dan hanya meluluskan 40-50 ribu orang guru untuk PPG setiap tahunnya. Guru yang sudah sertifikasi semakin lebih baik nilai UKG daripada guru yang belum bersertifikasi namun dari segi kompetensi ada penurunan sejalan dengan usia guru. Resume Perjalanan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dan PPG Prajabatan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan adalah Program sertifikasi guru dilaksanakan dengan berlandaskan amanat UU Guru dan Dosen 14/2005 yang menyatakan bahwa guru selain harus memiliki kualifikasi akademik, guru juga harus memiliki sertifikat pendidik (pasal 8 UU Guru dan Dosen). Program sertifikasi guru sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2007 s.d 2008 dimana pelaksanaannya berlandaskan UU 14/2005 Guru dan Dosen dan aturan kementerian sebelum ditetapkannya PP tentang Guru yaitu: Permendiknas 18/2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan Sertifikasi guru dilaksanakan melalui Portofolio dan jika belum lulus portofolio, maka guru dapat melengkapi kembali dokumen portofolionya atau dapat mengikuti PLPG. Sasaran guru yang dapat mengikuti sertifikasi guru di periode ini adalah guru dalam jabatan yaitu mereka yang telah diangkat menjadi guru sebelum UU Guru dan Dosen ditetapkan yaitu guru sebelum 2005. Pada periode ini, aturan kementerian yang menjadi payung hukum pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan antara lain: • Permendiknas 10/2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan • Permendiknas 11/2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan • Permendiknas 5/2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Pola pelaksanaan sertifikasi guru pada periode ini yaitu melalui PSPL, Portofolio, dan PLPG dengan sasaran peserta adalah guru dalam jabatan sebagaimana dijelaskan pada permendiknas dan dijabarkan dalam pedoman penetapan peserta. •
Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
•
Penilaian persiapan pembelajaran, penilaian kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian dokumen, yaitu dokumen persiapan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru instrumen untuk melakukan penilaian disebut Instrumen Penilaian Kinerja Guru 1 (IPKG 1) Penilaian dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian kinerja dalam melakukan pengelolaan pembelajaran di kelas real.
•
Penjelasan Prosedur Sertifikasi bagi guru dalam Jabatan Guru berkualifikasi akademik S2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c, mengumpulkan dokumen untuk diverifikasi asesor Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung.
135
•
Guru Wajib, Memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1/D4 Memiliki Kompetensi Pedagogik, Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
•
Proses Belajar Mengajar guru profesional memiliki persyaratan yang meliputi: (1) memiliki bakat sebagai guru; (2) memiliki keahlian sebagai guru; (3) memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi; (4) berbadan sehat; (5) memiliki mental yang kuat; (6) memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas; (7) guru adalah manusia berjiwa Pancasila; (8) guru adalah seorang warga negara yang baik.
•
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa: profesi merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan sepanjang hayat memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan memiliki organisasi profesi mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Harapan pada masa-masa mendatang jika kegiatan sertifikasi guru masih menggunakan pola yang sama, yaitu menggunakan bentuk penilaian portofolio dengan mencangkup sepuluh komponen, maka perlu dipikirkan upaya-upaya guru agar setiap guru dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas, diantaranya melalui beberapa upaya: Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pendidikan dan pelatihan.
•
Untuk menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru, sekolah- sekolah dapat memfasilitasi dan memberikan motivasi kepada guru untuk melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas, dapat saja dalam bentuk lomba bila perlu dengan cara mewajibkan para guru untuk melaksanakan, minimal satu tahun sekali.
B. Rekomendasi •
Pemberdayaan Guru Melalui Sertifikasi, Standar kompetensi dan sertifikasi guru, dalam hal ini pemberdayaan dimaksud untuk mengangkat harkat dan martabat guru dalam kesejahteraannya, hak-haknya dan memiliki posisi yang seimbang dengan profesi lain yang lebih mapan kehidupannya. Melalui standar kompetensi dan sertifikasi guru sebagai proses pemberdayaan, diharapkan adanya perbaikan tata kehidupan yang lebih adil, demokratis, serta tegaknya kebenaran dan keadilan di kalangan guru dan tenaga kependidikan. 136
•
Standar kompetensi dan sertifikasi guru sebagai proses pemberdayaan merupakan cara untuk membangkitkan kemampuan mengontrol diri dan lingkungannya untuk dimanfaatkan Pada dasarnya pemberdayaan guru melalui standar kompetensi dan sertifikasi guru terjadi melalui beberapa tahapan yaitu: Guru-guru mengembangkan sebuah kesadaran awal bahwa mereka dapat melakukan tindakan untuk meningkatkan kehidupannya dan memperoleh seperangkat keterampilan agar mampu bekerja lebih baik dan mampu untuk profesional dalam menjalankan tugas.
•
Seiring dengan tumbuhnya keterampilan dan kepercayaan diri, para guru bekerja sama untuk berlatih dan lebih banyak mengambil keputusan dan memilih sumber-sumber daya yang akan berdampak pada kesejahteraan dan kualitas pendidikan. Pembinaan guru secara terus menerus menggunakan wadah guru yang sudah ada, yaitu kelompok kerja guru (KKG) untuk tingkat SMP dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk tingkat sekolah menengah. Pasal 40 ayat (1) UU Sisdiknas, menyebutkan bahwa pendidik berhak memperoleh: Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual Kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
•
Mempertegas hak profesi bagi guru, UU Guru dan Dosen menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak: Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi Memperoleh dan memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan; kode etik guru dan peraturan perundang-undangan Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau Memperoleh pelatihan dan mengembangkan profesi dalam bidangnya.111 Sesuai dengan pasal 16 UUGD, bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
•
Tunjangan Fungsional Guru dan dosen pada dasarnya merupakan jabatan fungsional, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan serta bersifat mandiri. Dengan kata lain bahwa tunjangan profesi hanya dapat diterima dan dinikmati guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik sedangkan guru yang tidak atau belum memiliki sertifikasi pendidik tidak dapat menerima tunjangan profesi. Tunjangan profesi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang 137
diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama ditentukan besarnya setara dengan satu kali gaji pokok. •
Dalam proses PPG dalam jabatan yang secara terus menerus melakukan refleksi dan perbaikan adalah semangat untuk memperbaiki kualitas guru dan potensinya sehingga menjadi tanggung jawab LPTK yang mengeluarkan sertifikat pendidik. PP No 38 tahun 2020 ada beberapa tahapan: (1) seleksi,terdiri dari seleksi administrasi tahap 1, kemampuan akademik, administrasi tahap 2; (2) pendidikan, dalam proses PPG terdapat 36 SKS dan pemenuhan beban belajar melalui rekognisi pembelajaran lampau (24 SKS) dan pembelajaran (12 SKS dalam waktu 58 hari); dan (3) PPL dan UK, PPL merupakan praktik mengajar mandiri dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing, UK dilakukan melalui uji kinerja (Ukin) dan uji pengetahuan.
•
Untuk menunjang program pelajar pancasila, Dit GTK memiliki beberapa transformasi program prioritas, yaitu: (1) transformasi kepemimpinan pendidikan, (2) transformasi PPG pra jabatan, (3) mengembangkan ekosistem belajar guru di setiap provinsi, (4) komunitas pendidikan yang bergotong royong untuk tujuan yang sama dengan murid, (5) penyelarasan regulasi, tata kelola, dan koordinasi dengan pemerintah daerah.Profil lulusan yang diharapkan adalah guru profesional yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Perkembangan profesionalitas guru melalui: (1) guru pemula hanya bisa mengkomunikasi, (2) guru baik yang dapat menjelaskan, (3) guru yang dapat mendemonstrasikan, (4) guru yang dapat menginspirasi.
•
Lulusan PPG diharapkan berorientasi kepada murid dan pembelajaran mereka, memiliki kompetensi dasar guru, berkomitmen penuh pada profesi guru dengan menjadi teladan yang menjunjung tinggi kode etik guru, merupakan pembelajar sepanjang hayat yang menguasai dasar-dasar keterampilan ABAD 21, dan memiliki dasar-dasar kepemimpinan yang baik. Inovasi-inovasi dalam PPG, yaitu (1) inovasi dalam proses pembelajaran untuk mendukung kemampuan mengajar guru khususnya di era digital saat ini dimana para guru diberikan pelatihan mengambil video, edit video, dan upload video di youtube dengan mengundang narasumber/fasilitator dari Pusdatin Kemendikbud; (2) inovasi dalam layanan PPG untuk guru-guru dalam kondisi hamil.
•
Ada sejumlah inovasi yang dilakukan oleh 75 LPTK dalam melaksanakan program PPG, yaitu; (1) rekrutmen dan kompetensi termasuk merekrut dan menilai dosen, rekrutmen guru pamong, dan rekrutmen calon mahasiswa PPG; (2) pendekatan dan proses; (3) advance material; (4) penguatan refleksi; (5) penerapan TPACK/cara pembelajaran; (6) integrasi HOTS.
138
Daftar Pustaka • • • •
•
Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.
139
• •
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan. Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2015, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
140
141
