Gambar 6. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB, dan Kesehatan Reproduksi

3.1.3 Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Pengentasan Permasalahan Kesejahteraan Sosial Melalui Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berkenaan dengan Kewenangan Daerah berhak untuk mengembangkan kebijakan dan strategi lokal dan regional mereka sendiri dalam bidang kesejahteraan sosial.

Standar ini menjadi acuan bagi Dinas Sosial/Instansi Sosial untuk mendukung pengambilan keputusan tentang pengasuhan anak dan keluarganya khususnya yang membutuhkan kewenangan Dinas Sosial/Instansi Sosial, yaitu penempatan anak dalam keluarga alternatif atau di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; melakukan asesmen terhadap usulan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, memberikan atau membatalkan izin serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Sumber: Bappenas Gambar 6. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB, dan Kesehatan Reproduksi

● Target indikator terkait Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan

Kesehatan Reproduksi memiliki 3(tiga) indikator yaitu (1) Angka

Prevalensi Kontrasepsi Modern, (2) Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi , (3) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun. Arah kebijakan tersebut meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar. ● Strategi yang digunakan adalah (1)perluasan akses dan kualitas pelayanan

KB serta kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah yang didukung oleh optimalisasi peran ;sektor swasta dan pemerintah melalui advokasi, komunikasi , informasi , dn edukasi (KIE) Program kependudukan, KB dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Konseling KB dan Kespro; peningkatan Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas