Gambar 27. Skema Sosial Sebelum Masa Pandemi

4.4.3 Distribusi Saat Pandemi

Gambar 27. Skema Sosial Sebelum Masa Pandemi

4.5 Pihak yang Mendistribusikan Anggaran dan Mengatur Proses Pengeluaran Dana

Siapa yang mendistribusikan anggaran dan mengatur proses pengeluaran dana?

Apakah ini terjadi di tingkat nasional atau kota/daerah tingkat lokal juga bisa melakukannya?

Tabel 13. Perkembangan Bansos dan Subsidi

● Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif dilakukan melalui (1) Penguatan Lembaga Jaminan Sosial (2) Penataan Bantuan Sosial, (3) Pengembangan Sistem Pelayanan Sosial Yang Terintegrasi (4) Peningkatan

Inklusivitas Penyandang Disabilitas dan Lansia. ● Jaminan sosial pada umumnya menggunakan prinsip asuransi sosial, yaitu didasarkan pada mekanisme risk sharing dalam suatu kelompok penduduk yang memiliki tingkat risiko yang heterogen, dimana penduduk wajib menjadi peserta dan berkontribusi dengan membayar premi. ● PKH juga memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah lainnya dalam: (1) menurunkan angka gizi buruk dan stunting; (2) meningkatkan pencapaian pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah; (3) menjadi episentrum program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi (komplementaritas dengan Bantuan Sosial Pangan (Rastra/BPNT), Kartu

Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), subsidi energi yang mencakup subsidi listrik dan LPG 3 Kg, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak

Huni (RS Rutilahu), sertifikasi kepemilikan tanah, dan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah); serta (4) meningkatkan inklusi keuangan pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah termasuk akses pada kredit usaha mikro, kecil, dan menengah. ● Penerima manfaat tersebut minimal memenuhi salah satu dari tiga kondisi yang dipersyaratkan, yaitu 1) memiliki ibu hamil/nifas; 2)memiliki anak balita atau anak prasekolah; dan/atau 3) memiliki anak usia SD, SMP, atau anak berusia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang

Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. ● Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program

Indonesia Pintar, PIP Dikdasmen merupakan PIP yang diperuntukkan bagi anak berusia enam tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah. ● PIP Dikdasmen bertujuan untuk 1) meningkatkan akses bagi anak usia enam tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah rintisan wajib belajar 12 tahun; 2) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; 3) dan/atau menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar (SKB), pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja. ● Sedangkan tujuan PIP Perguruan Tinggi adalah untuk 1) difokuskan meningkatkan perluasan akses dan kesempatan di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi; 2) meningkatkan prestasi pada bidang akademik dan nonakademik; 3) menjadi keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari wilayah 3T dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau 3) meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

● Prioritas Sasaran Penerima PIP, (1)Peserta Didik pemegang KIP; (2)Peserta

Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti: (a)Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan, (b)Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera, (c)Peserta

Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan (d)Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam, (e)Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah, (f)Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah, (g)Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya; (3) Mahasiswa yang berasal dari wilayah 3T, orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua, anak TKI yang berlokasi di daerah perbatasan NKRI. ● Program yang dibiayai penuh dari APBN ini diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dan rentan agar terus bekerja produktif, keluar dari kemiskinan dan tidak masuk dalam kemiskinan yang lebih dalam akibat penyakit parah yang dideritanya (TNP2K, UI Consulting, 2012). ● Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein, seperti telur.Data yang telah diisi oleh calon penerima program ini lalu diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor kelurahan dan kantor walikota/ kabupaten. ● Lewat sistem yang terhubung dengan perbankan ini, penyalur bantuan akan mendapatkan laporan rinci seputar jumlah dana yang telah disalurkan, jumlah dana yang ditarik oleh penerima, jumlah dana yang tersisa dan berapa orang penerima yang belum menarik bantuan pangannya.

4.6 Layanan yang Didanai oleh Sumbar Daya Publik

Layanan mana yang didanai oleh sumber daya public? (Sumber daya keuangan publik – termasuk dukungan keuangan atau pembayaran dari pemerintah dan otoritas lokal )-[Secara spesifik menyebutkan jenis layanan dan jenis subsidi yang diterapkan].