Gambar 16. Alur Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif

dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Tujuan utama yang diharapkan dengan terlaksananya perlindungan sosial adalah mencegah risiko yang dialami penduduk sehingga terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan; meningkatkan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi; serta, memungkinkan kelompok miskin dan rentan untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam bab ini, penjelasan mengenai perlindungan sosial secara lebih lanjut akan difokuskan menjadi dua bagian, yakni bantuan sosial serta jaminan sosial.

Sumber: Bappenas

Gambar 16. Alur Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif

Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif dilakukan melalui (1) Penguatan Lembaga Jaminan Sosial (2) Penataan Bantuan Sosial, (3) Pengembangan Sistem Pelayanan Sosial Yang Terintegrasi (4) Peningkatan Inklusivitas Penyandang Disabilitas dan Lansia.

Program bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program bantuan sosial tidak bergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (in-cash transfers), juga dalam bentuk barang dan pelayanan (in-kind transfers). Setiap bantuan bisa bersifat sementara, karena adanya situasi sosial tertentu seperti; bencana, resesi ekonomi, atau adanya kebijakan pemerintah tertentu. Selain itu bantuan juga dapat bersifat tetap khususnya bagi penduduk yang mempunyai kerentanan tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak terlantar. Berbagai definisi dari

program bantuan sosial sendiri telah cukup banyak diungkapkan oleh lembagalembaga di dunia.

Jaminan sosial merupakan bentuk pengurangan risiko melalui pemberian tunjangan pendapatan (income support) dan/atau penanggungan biaya ketika sakit, kecelakaan saat bekerja, kelahiran, usia lanjut, serta kematian. ILO menggambarkan jaminan sosial sebagai sebuah mekanisme penggabungan risiko finansial. Jaminan sosial pada umumnya menggunakan prinsip asuransi sosial, yaitu didasarkan pada mekanisme risk sharing dalam suatu kelompok penduduk yang memiliki tingkat risiko yang heterogen, dimana penduduk wajib menjadi peserta dan berkontribusi dengan membayar premi. Dengan kata lain, penanganan risiko dihadapi secara gotong royong oleh para pesertanya melalui pengelolaan dana pertanggungan yang dikumpulkan dari kontribusi premi. Jaminan sosial secara umum mensyaratkan bahwa para peserta memiliki sumber penghasilan yang relatif tetap dan sebagian dapat disisihkan untuk membayar premi. Hak dari peserta atas manfaat dari program jaminan sosial dijamin oleh catatan kontribusinya.

Tabel 11. Perkembangan Bansos dan Subsidi

Sumber: Kemenkeu 2020

Perkembangan Bansos dan Subsidi meliputi; ● Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin penerima manfaat dengan kondisionalitas anak usia sekolah, balita, ibu hamil, disabilitas, dan lanjut usia (lansia) dengan penerima PKH sebanyak 10 (sepuluh) juta keluarga. Tujuan PKH dalam jangka pendek adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga RTSM, sedangkan jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan pada kelompok masyarakat miskin. PKH juga memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah lainnya dalam: (1) menurunkan angka gizi buruk dan stunting; (2) meningkatkan pencapaian pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah; (3) menjadi episentrum program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi (komplementaritas dengan Bantuan Sosial Pangan (Rastra/BPNT), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), subsidi energi yang mencakup subsidi listrik dan LPG 3 Kg, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS

Rutilahu), sertifikasi kepemilikan tanah, dan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah); serta (4) meningkatkan inklusi keuangan pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah termasuk akses pada kredit usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada program ini, rumah tangga yang memenuhi kriteria sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku akan mendapatkan bantuan tunai khusus bidang pendidikan ataupun kesehatan.

Penerima manfaat tersebut minimal memenuhi salah satu dari tiga kondisi yang dipersyaratkan, yaitu 1) memiliki ibu hamil/nifas; 2)memiliki anak balita atau anak prasekolah; dan/atau 3) memiliki anak usia SD, SMP, atau anak berusia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Pada tahun 2012, dasar pelaksanaan program PKH adalah keluarga yang mana dasar yang digunakan sebelumnya adalah rumah tangga. Cakupan peserta PKH meningkat dari 500.000 KSM pada tahun 2007 yang tersebar di 7 Provinsi, 48

Kabupaten/Kota, 337 Kecamatan, pada 4.311 Desa, menjadi 3.000.000 KSM pada tahun 2014 yang tersebar di 34 Provinsi, 430 Kabupaten/Kota, 4.870

Kecamatan pada 58.362 Desa. 2017 ….(lihat data diatas)

● PIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

PIP terbagi menjadi dua jenis, yaitu PIP pendidikan dasar dan pendidikan menengah (PIP Dikdasmen) dan PIP pendidikan Tinggi. Berdasarkan Peraturan

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, PIP Dikdasmen merupakan PIP yang diperuntukkan bagi anak berusia enam tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan PIP Pendidikan Tinggi merupakan PIP yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di Perguruan

Tinggi. PIP Dikdasmen bertujuan untuk 1) meningkatkan akses bagi anak usia enam tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan

sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah rintisan wajib belajar 12 tahun; 2) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; 3) dan/atau menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar (SKB), pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja. Sedangkan tujuan PIP Perguruan Tinggi adalah untuk 1) difokuskan meningkatkan perluasan akses dan kesempatan di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi; 2) meningkatkan prestasi pada bidang akademik dan nonakademik; 3) menjadi keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari wilayah 3T dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau 3) meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

Prioritas Sasaran Penerima PIP, (1)Peserta Didik pemegang KIP; (2)Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti: (a)Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan, (b)Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera, (c)Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan (d)Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam, (e)Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah, (f)Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah, (g)Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya; (3) Mahasiswa yang berasal dari wilayah 3T, orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua, anak TKI yang berlokasi di daerah perbatasan NKRI.

Dana PIP Dikdasmen dapat digunakan untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku, biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya magang. Sedangkan komponen pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi diperuntukan untuk bantuan biaya pendidikan, biaya hidup, dan/atau biaya pengelolaan. Bantuan PIP diberikan kepada peserta didik penerima sebanyak satu kali dalam satu tahun anggaran dengan rincian besaran sebagai berikut:

Tabel 12. Jumlah Dana PIP

Satuan Pendidikan Jumlah Dana pada Tahun Pelajaran Semester Genap Jumlah Dana pada Tahun Pelajaran Semester Gasal

SD/SDLB/Paket A 1. Rp225.000 untuk kelas 6. 2. Rp450.000 untuk kelas 1 s.d. 5.

SMP/SMPLB/Paket B 1. Rp375.000 untuk kelas 9. 2. Rp750.000 untuk kelas 7 dan 8.

SMA/SMALB/Pake C 1. Rp500.000 untuk kelas 12. 2. Rp1.000.000 untuk kelas 10 dan 11.

SMK 1. Rp500.000 untuk kelas 12 dan 13. 2. Rp1.000.000 untuk kelas 10 dan 11. 1. Rp225.000 untuk kelas 1. 2. Rp450.000 untuk kelas 2 s.d. 6.

1. Rp375.000 untuk kelas 7. 2. Rp750.000 untuk kelas 8 dan 9.

1. Rp500.000 untuk kelas 10. 2. Rp1.000.000 untuk kelas 11 dan 12.

1. Rp500.000 untuk kelas 10. 2. Rp1.000.000 untuk kelas 11, 12, dan 13.

● Penerima Bantuan Iuran jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN),Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK) merespon krisis ekonomi pada tahun 1998. Program yang ditujukan untuk keluarga miskin (gakin) ini kemudian dilanjutkan dengan Program

Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Kesehatan (PDPSE Bidkes) pada tahun 2001–2002 yang bertujuan untuk memberikan pelayanan rujukan/rumah sakit bagi gakin. Pada tahun 2003 program tersebut berubah menjadi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar

Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM Bidkes) (TNP2K, 2014). Untuk mengatasi peningkatan biaya kesehatan, Pemerintah meluncurkan program jaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan rentan miskin dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan pada akhir tahun 2004.

Program Jaminan Kesehatan untuk masyarakat miskin (Askeskin) ini diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan melalui penugasan kepada PT.

Askes Persero berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004. Program yang dibiayai penuh dari APBN ini diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dan rentan agar terus bekerja produktif, keluar dari kemiskinan dan tidak masuk dalam kemiskinan yang lebih dalam akibat penyakit parah yang dideritanya (TNP2K, UI Consulting, 2012)

● Bidik Misi, adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada calon mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi serta berpotensi secara akademik. Dalam rangkaian proses pendaftaran calon peserta Bidikmisi, persyaratan pendaftaran merupakan hal yang wajib untuk dipenuhi oleh calon peserta agar bisa melakukan pendaftaran. Apabila calon peserta tidak bisa memenuhi persyaratan, maka tidak dapat melakukan pendaftaran. Calon

peserta yang ingin dapat mendaftar Bidikmisi adalah siswa-siswi SMA / SMK / MA / sederajat yang telah lulus pada tahun kemarin atau yang akan lulus pada tahun ini. Selain itu, untuk bisa mendaftar, calon peserta juga harus direkomendasikan oleh pihak Sekolah. Pihak sekolah bertindak sebagai instansi pemberi rekomendasi untuk siswa-siswinya. Siswa-siswi yang telah direkomendasi selanjutnya dapat melakukan pendaftaran Bidikmisi. Pendaftaran Bidikmisi dapat dilakukan secara online dan offline. Pendaftaran secara online dilakukan melalui website bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id, sedangkan pendaftaran secara langsung dilakukan dengan mengirimkan berkas pendaftaran ke perguruan tinggi yang dituju

● Bantuan Pangan, penyaluran Raskin diganti dengan menggunakan kartu elektronik yang akan diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran, sehingga bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran

Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein, seperti telur. Selain itu, penyaluran bantuan sosial non tunai juga dapat membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan. Untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Calon KPM akan mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan. Data yang telah diisi oleh calon penerima program ini lalu diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor kelurahan dan kantor walikota/ kabupaten. Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS. E-warong adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan/penukaran/pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen bank yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. KPM dapat membeli bahan pangan sesuai kebutuhan pada e-warong yang memiliki tanda lokasi penyaluran bantuan sosial non tunai. Transaksi dilakukan secara non tunai mengacu pada jumlah saldo

yang tersimpan pada chip KKS. Lewat sistem yang terhubung dengan perbankan ini, penyalur bantuan akan mendapatkan laporan rinci seputar jumlah dana yang telah disalurkan, jumlah dana yang ditarik oleh penerima, jumlah dana yang tersisa dan berapa orang penerima yang belum menarik bantuan pangannya. Penyaluran bantuan pangan secara non tunai lewat BPNT mengacu pada 4 (empat) prinsip umum, yaitu: (1)Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM, (2)Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini (3)Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM (4)Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM, Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari BPNT, yaitu (1)Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, (2)Meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia, (3)Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), (4)Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial, (5)Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

● Subsidi LPG 3 Kg, j Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) tercatat telah menyalurkan sebanyak 2.416.193 metrik ton (MT) tabung liquified petroleum gas (LPG) ukuran berat 3 kilogram ke seluruh masyarakat Indonesia. Penyaluran sebanyak itu merupakan catatan sejak Januari hingga April 2021. Dari realisasi penyerapan tersebut, dibutuhkan subsidi sebesar Rp15,04 triliun sehingga realisasi tersebut sebesar 32,21 persen dari kuota nasional sebesar 7,5 juta MT. "Total realisasi ini sedikit lebih rendah dari kuota per bulan yang direncanakan yaitu 99,81 persen, Khusus penyaluran LPG 3 kg pada Maret Tahun 2021 telah melebihi kuota yang ditetapkan dibandingkan Januari, Februari, dan April. Hal ini, menurut Tutuka, akibat jumlah hari penyalurannya lebih banyak, yaitu 27 hari, dan adanya penambahan jumlah sub penyalur atau pangkalan untuk mengejar target one village one outlet (OVOO).

Untuk rencana penyaluran 2021, pemerintah akan meningkatkan jumlah sub penyalur atau pangkalan agar penyaluran LPG tabung 3 kg dapat mencapai desa-desa yang telah dikonversi dan dapat mengurangi penjualan LPG 3 kg ke pengecer. Pemerintah juga bakal mengembangkan jaringan pendistribusian LPG 3 kg untuk daerah yang baru dikonversi dan daerah yang akan dikonversi. Selanjutnya Kementerian ESDM akan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penyaluran LPG 3 kg sehingga tidak terjadi kelebihan kuota. Sebanyak 12 pemerintah provinsi dan 154 pemerintah kabupaten/kota telah membuat kebijakan penggunaan LPG nonsubsidi bagi aparatur sipil negara (ASN) dan non usaha mikro. Terkait perkembangan harga jual eceran berbanding harga keekonomian LPG 3 kg, rata-rata subsidi harga pada 2021 berdasarkan perhitungan nilai subsidi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibagi dengan volume

hasil audit BPK adalah sebesar Rp 8.781 per kg. Harga tersebut mengalami kenaikan sebesar 64,3 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan harga keekonomian yang sudah termasuk margin agen ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2021 adalah Rp12.000 per kg, di mana harga jual eceran adalah Rp4.250 per kg. Sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM nomor 253.K/12/MEM/2020 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, disebutkan bahwa harga patokan LPG 3 kg ditetapkan berdasarkan harga indeks pasar (HIP) yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi dan margin. Kemudian, harga patokan LPG 3 kg ditetapkan dengan formula 103,85 persen HIP LPG 3 kg + USD50,11 per MT + Rp 1.879,00 per kg.

Adapun, sepanjang 2021, pagu subsidi untuk LPG 3 kg adalah senilai Rp36,56 triliun. Pada 2020, realisasi subsidi pemerintah untuk LPG 3 kg, sesuai dengan hasil audit BPK, adalah Rp40,25 triliun. Kuota nasional LPG 3 kg pada 2021 sebesar 7,5 juta MT sudah termasuk rencana konversi LPG 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro di Indonesia timur. Di samping konversi LPG 3 kg untuk nelayan dan petani pada tahun yang sama. Kuota nasional itu juga sudah mengalokasikan untuk kebutuhan yang bersifat force major dan kondisi kelangkaan LPG tabung 3 kg. Sedangkan kuota nasional di luar konversi sebesar 7.435.335 MT.

Pengadaan gas bersubsidi dalam bentuk tabung 3 kg telah dilakukan sejak 2007. Volume dan anggaran untuk subsidi tersebut dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Jika pada 2011 volume pengadaan LPG 3 kg baru sebesar 3,2 juta MT, maka pada 2015 jumlahnya sudah sebesar 5,56 juta MT dan 6,5 juta MT di 2018. Anggaran untuk subsidi pun ikut meningkat, misalnya, pada 2015 sebesar Rp21,4 triliun menjadi Rp58 triliun pada 2019.

Berdasarkan studi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPN2K), ditemukan fakta bahwa dari 50,2 juta rumah tangga, 30 persen rumah tangga dalam kondisi sosial ekonomi terbawah. Mereka hanya menyerap 22 persen dari total subsidi LPG 3 kg. Sisanya sebesar 86 persen alokasi subsidi LPG 3 kg justru dinikmati kelas menengah ke atas.

Kendati demikian, ada sebanyak 10 persen rumah tangga terkaya atau berjumlah 5,2 juta rumah tangga justru menyerap 10,31 persen dari alokasi subsidi LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi rumah tangga ekonomi terbawah. Karenanya, Abra mengusulkan agar pemerintah melakukan subsidi langsung kepada keluarga penerima manfaat meskipun terdapat konsekuensi.

Yaitu penyesuaian harga LPG 3 kg bersubsidi di pasaran mengikuti harga LPG nonsubsidi. Tujuannya untuk menghilangkan disparitas harga LPG di pasar. Selain itu, diusulkan pula agar pemerintah menetapkan besaran subsidi LPG 3 kg dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan rata-rata rumah tangga penerima manfaat.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya mencontohkan, penggunaan kartu dalam penyaluran LPG 3 kg di Bangka Belitung dengan pola by name by address. Artinya, hanya mereka dengan nama dan alamat sesuai

tertera di dalam kartu itu saja yang berhak menerima LPG 3 kg bersubsidi dari pemerintah.

● Subsidi Listrik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengganti ketentuan pemberian stimulus agar penyaluran subsidi energi listrik lebih tepat sasaran. Pemerintah masih memberikan bantuan dan stimulus bagi pelanggan listrik golongan rumah tangga dan bisnis UMKM pada tahun ini.

Total alokasi anggaran untuk bantuan keringanan tarif listrik sampai triwulan I2021 sebesar Rp4,57 triliun.

Bantuan yang diberikan Januari--Maret 2021 itu akan diberikan tiap bulannya. Meski demikian, mulai Februari ini ada ketentuan baru dan berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Pemerintah mengubah ketentuan bantuan keringanan bayar untuk pelanggan pascabayar 450 volt ampere (VA), prabayar 900 VA, dan prabayar 900 VA.

Pembatasan Waktu Subsidi, Mulai tahun ini, pemberian stimulus dibatasi pada jam nyala sebanyak 720 jam per bulan untuk pelanggan pascabayar 450 VA dan pascabayar 900 VA. Sebelumnya, pada 2020, pelanggan 450 VA (R1/B1/I1) mendapat diskon 100 persen tanpa batasan waktu dalam sebulan. Sedangkan pelanggan R1 900 VA mendapat diskon 50 persen tanpa batasan waktu. 720 jam itu bagi pelanggan golongan rumah tangga 450 VA setara dengan 324 kilowatt per jam (kWh). Kemudian bagi pelanggan rumah tangga golongan 900 VA tidak mampu, setara dengan 648 kWh. Apabila pelanggan melewati batasan 720 jam tersebut akan dikenai tarif normal. Artinya, pelanggan perlu membayar sendiri kelebihannya.

Adapun, ketentuan lainnya yang berubah pada 2021 adalah pelanggan prabayar harus membeli token terlebih dahulu sebelum mendapatkan diskon. Hal itu berlaku untuk pelanggan prabayar R1 900 VA. Penghematan konsumsi listrik 50 persen akan didapatkan pelanggan secara otomatis saat pembelian. Pada tahun lalu, pelanggan bisa mendapatkan token gratis/diskon sebelum membeli token. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan, perubahan mekanisme tersebut agar penyaluran subsidi energi listrik lebih tepat sasaran. Dari hasil kajian pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan perlunya secara teknis PLN membuat batasan maksimal pemakaian daya listrik supaya lebih tepat sasaran. Selain itu, pemberlakuan batas atas ditetapkan agar PLN dapat memperhatikan besaran konsumsi energi pelanggan penerima bantuan.

Bantuan keringanan biaya tersebut diberikan untuk pelanggan rumah tangga daya 450 VA dengan diskon 100 persen tagihan listrik. Lalu diskon 50 persen tagihan listrik bagi pelanggan kategori daya 900 VA bersubsidi. Kemudian, diskon tagihan listrik sebesar 100 persen turut diberikan bagi pelanggan bisnis dan industri berdaya 450 VA. Adapun khusus untuk kategori pelanggan rumah tangga datanya harus sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Lantas bagaimana cara masyarakat bisa mendapatkan diskon tagihan listrik dari PLN? Ada beberapa cara. Pertama, bagi pelanggan pascabayar, diskon biaya listrik akan langsung masuk dalam tagihan masing-

masing. Sedangkan, bagi pelanggan prabayar atau yang menggunakan token, bisa mendapatkan diskon melalui tiga pilihan akses yang disediakan PLN, yakni laman resmi PLN, aplikasi WhatsApp, dan aplikasi PLN Mobile lewat telepon genggam.

Berikut ini cara mendapatkan token listrik stimulus Covid-19 melalui laman PLN: Buka alamat www.pln.co.id kemudian pilih menu „Stimulus Covid-19‟ (token gratis/diskon); (1) Silakan masukkan identitas diri (ID) pelanggan/nomor meteran; (2) Setelah itu nilai token gratis/diskon akan ditampilkan di layar; (3) Pelanggan tinggal memasukkan token gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

Bagaimana mendapatkan token listrik melalui layanan WhatsApp, dengan cara berikut: (1)Buka aplikasi WhatsApp, (2)Chat WhatsApp ke 08122-123-123, ikuti petunjuk, salah salah satunya memasukkan ID pelanggan; (3) Kemudian token gratis/diskon akan muncul;

Selain itu, token stimulus juga bisa didapatkan melalui aplikasi PLN Mobile dengan cara berikut: (1)Buka aplikasi PLN Mobile, (2) Klik “PLN Peduli Covid-19” pada bagian info dan promo; (3) Memasukkan ID pelanggan/nomor meteran; (4)Token gratis/diskon akan muncul; (5)Pelanggan tinggal memasukkan token gratis/diskon tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID pelanggan.

4.2 Anggaran Bidang Sosial

Apakah anggaran untuk bidang sosial dipisahkan dari anggaran untuk pendidikan dan kesehatan?

Tema besar APBN Tahun Anggaran 2020 adalah “Mendukung Indonesia Maju”. Kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi.

APBN terdiri dari anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, belanja negara merupakan kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jika menurut fungsinya, belanja pemerintah pusat digunakan untuk menjalankan 1) fungsi pelayanan umum; 2) fungsi pertahanan, 3) fungsi ketertiban, dan keamanan; 4) fungsi ekonomi; 5) fungsi perlindungan lingkungan hidup; 6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; 7) fungsi kesehatan; 8) fungsi pariwisata; 9) fungsi agama; 10) fungsi pendidikan; dan 11) fungsi perlindungan sosial. Berdasarkan fungsinya ini, maka hal yang berkaitan dengan bantuan sosial telah dipisahkan oleh pemerintah dari fungsi kesehatan dan pendidikan.