Gambar 17. Belanja Pemerintah Menurut Fungsi 2018-2020

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan. Hal ini sesuai dengan Amandemen UUD 1945. Sedangkan di daerah alokasi anggaran pendidikan, yaitu minimal 20% dari APBD. Pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari APBN pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi untuk anggaran kesehatan di daerah minimal 10% dari APBD. Hal ini sesuai dengan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Sedangkan pengeluaran pemerintah untuk fungsi perlindungan sosial meliputi 1) Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan melalui jaminan sosial (PBI) yang berasal dari APBN dan 2) Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (KIP, KPS, PKH, Rastra/Raskin) yang berasal dari APBN.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran belanja pemerintah pusat untuk fungsi perlindungan sosial mengalami perubahan jumlah pada tahun anggaran 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Jika berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2019 maka anggaran untuk belanja pemerintah fungsi perlindungan sosial adalah sebesar Rp142.533,5 M, sedangkan setelah mengalami perubahan anggaran, maka anggaran belanja pemerintah fungsi perlindungan sosial menjadi Rp250.699,9 M.

Gambar 17. Belanja Pemerintah Menurut Fungsi 2018-2020

4.3 Pengeluaran Anggaran yang Dialokasikan untuk Lingkup Sosial dan Intervensi

Sosial

Bagaimana mengatur pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk lingkup sosial dan intervensi sosial (standar keuangan untuk layanan dan/atau kegiatan: anggaran individu, voucher atau bentuk dan kombinasi lainnya)? [Sebutkan institusi yang terlibat, prosedur, waktu pendistribusian, dll].

Dampak dari pandemi COVID-19 masih terasa di berbagai bidang. Pemerintah pun masih terus menjalankan sejumlah program untuk dapat segera mengatasi dampak tersebut, termasuk mendorong Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah optimalisasi belanja Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mempercepat pelaksanaannya tanpa meninggalkan akuntabilitas.

Klaster perlindungan sosial (perlinsos) merupakan salah satu klaster dalam program PEN yang dirancang untuk menjaga masyarakat yang terdampak secara ekonomi agar dapat terus memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebijakan perlinsos merupakan upaya untuk membantu kelompok terdampak menghadapi penurunan penghasilan atau kehilangan pekerjaan. Lewat kebijakan perlinsos, masyarakat yang terdampak ekonominya diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan terhindar dari risiko akibat kesenjangan yang lebih dalam.

Program-program perlinsos ini antara lain berupa Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai (BST) Non-Jabodetabek, BST bagi penerima Sembako Non-PKH, bansos beras bagi penerima PKH, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Bansos diberikan dalam bentuk uang tunai maupun barang (sembako), agar kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dan di sisi lain dapat menggerakkan ekonomi lewat perbelanjaan di UMKM setempat.