Gambar 15. Pertimbangan Bentuk Layanan Sejenis yang Sudah Ada

pada Kementerian Hukum dan HAM serta kepengurusannya diresmikan dengan Surat Keputusan Kementerian Sosial. Sebagai lembaga independen yang aktif menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik untuk anak sejak tahun 1997, LPAI secara konsisten aktif memperjuangkan dan memajukan hak-hak anak di Indonesia melalui penanganan dan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring dan evaluasi berkala. LPAI juga memiliki mitra LPA daerah yang tersebar di provinsi, kabupaten, dan kota seIndonesia.

Sumber: Bappenas

Gambar 15. Pertimbangan Bentuk Layanan Sejenis yang Sudah Ada

Sebagai salah satu layanan yang sudah ada di masyarakat yang mendukung peningkatan kualitas pengasuhan keluarga di Indonesia adalah Daycare atau tempat penitipan anak, ada beberapa temuan bentuk layanan sejenis yang sudah ada yaitu: ● Daycare merupakan layanan yang berada sebagai implementasi

Permensos No. 2/2012 tentang Taman Anak sejahtera, TAS

merupakan satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak usia 3(tiga) bulan sampai dengan usia 8(delapan) tahun. ● TPA adalah lembaga pelayanan sosial anak yang memberikan pelayanan holistik dan integratif kepada anak balita yang berusia diatas 3 bulan sampai dengan sebelum 5 tahun berupa perawatan dan pengasuhan, pemenuhan gizi , bimbingan sosial, mental spiritual , stimulan edukatif , permainan dan rekreasi. ● Kelompok Bermain lembaga pelayanan usaha kesejahteraan sosial bagi anak yang mengutamakan kegiatan bermain, sosialisasi dan menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagai persiapan memasuki pendidikan dasar.

3.3.1.2 Peran Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten ● Peran Dinas Sosial/Instansi Sosial dalam pemberian izin dan monitoring pelayanan pengasuhan. Dinas Sosial/Instansi Sosial Kabupaten/Kota harus memonitor dan mengevaluasi kesesuaian pelayanan yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan standar nasional pengasuhan secara regular minimal satu kali per tahun.(Sumber SNPA) ● Untuk kepentingan monitoring dan evaluasi, setiap Dinas Sosial/Instansi Sosial, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kementerian Sosial harus membentuk tim monitoring yang terlatih untuk:(1)Mengases dan mereview penempatan anak dalam pengasuhan alternatif, (2)Mereview kualitas pelayanan yang disediakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak termasuk pemenuhan standar nasional dan kemungkinan pembatalan/penarikan izin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

3.3.1.3 Peraturan dan Prosedur Penyedia Layanan Pengasuhan ● Peraturan yang mengatur Pendirian dan Perijinan LKSA terdapat di Dinas Sosial sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial serta Surat Edaran Direktur Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kementerian Sosial bulan Agustus 2008 terkait sistem penomoran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak anak. ● Mendapat izin operasional berdasarkan hasil asesmen oleh Dinas Sosial yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut mampu menyelenggarakan pelayanan sosial kepada anak dan memenuhi standar sesuai dengan standar nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Permensos Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial. ● Menyediakan data tentang pelayanan dan penerima manfaat yang diperbarui setiap tahun untuk diinput kedalam database nasional tentang situasi anak dalam pengasuhan alternatif.

● Terlibat dalam monitoring secara reguler yang dilakukan oleh Dinas

Sosial dan Kementerian Sosial untuk menjamin bahwa pelayanan yang disediakan benar-benar merespon kebutuhan yang aktual serta sesuai dengan standar nasional, berbagai hukum, dan aturan yang berlaku. ● Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak hanya bisa beroperasi jika telah memiliki izin operasional secara tertulis dari Dinas Sosial

Kabupaten/Kota yang harus diperbarui setiap lima tahun sekali berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

3.3.1.4 Layanan Pengasuhan Alternatif Melalui LKSA ● Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. ● Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (fostering), wali (guardianship) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). ● Pengasuhan tersebut, kecuali pengangkatan anak, bersifat sementara, dan apabila setelah melalui asesmen, orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka. ● Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui keluarga pengganti. ● Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut: (a)Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya (b)Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui, (c)Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteran diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, (d)Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

3.3.1.5 Persyaratan LKSA Non Pemerintah ● Pada Standar Pengasuhan Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, pada Bab V, Standar Kelembagaan, berisi A. Visi, Misi, Dan Tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, sehingga; (1)Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki visi, misi dan tujuan yang mendasari sistem pengasuhan

yang disediakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak (2) Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak harus mengimplementasikan visi,misi dan tujuan pelayanan pengasuhan dan pencapaiannya direview secara periodik dengan melibatkan orang tua/wali asuh, anak-anak dan semua pelaksana pelayanan. ● Sedangkan Bab V, Standar Kelembagaan B. Pendirian, Perizinan,

Dan Akreditasi LKSA, (1)Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial

Anak a. Setiap organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus secara formal memberitahukan kepada dan meminta kewenangan dari Dinas Sosial untuk memperoleh persetujuan dari komunitas lokal dimana lembaga akan dibangun. b. Dinas Sosial Kabupaten/Kota harus mereview usulan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berdasarkan asesmen kebutuhan dengan tetap mengedepankan upaya untuk mencegah pemisahan anak dari keluarganya. c. Review harus mencakup asesmen apakah organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengusulkan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki kapasitas baik kelengkapan teknis, finansial, maupun sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar nasional, sebelum izin pendirian lembaga diberikan. d. Keberlanjutan kebutuhan dan ketepatan pelayanan yang disediakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus direview secara reguler oleh Dinas Sosial sebagai bagian dari monitoring dan tanggung jawabnya untuk memberikan dan memperbarui izin pemberian pelayanan.

3.3.1.6 Akreditasi LKSA ● Bab V, (3) Akreditasi, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial apabila menunjukkan standar pelayanan yang tinggi. ● Praktek, (1)Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk menentukan tingkat kelayakan dan standar penyelenggaraan pelayanan yang diselenggarakannya (2)Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mempelajari tata cara akreditasi,mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. ● Peraturan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial (Bab III pasal 4 dan 5), Pasal 4 Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 5, (1) Akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik masyarakat dilakukan dengan ketentuan lembaga di bidang kesejahteraan sosial tersebut : (a)berbadan hukum; (b)terdaftar di kementerian atau instansi sosial; dan (c)melakukan pelayanan sosial langsung kepada masyarakat. (2) Akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik

Pemerintah dan pemerintah daerah dengan ketentuan lembaga di bidang, kesejahteraan sosial tersebut berbentuk Unit Pelaksana

Teknis/Unit, pelaksana Teknis Daerah. (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi kelengkapan kelembagaan, proses pelayanan, dan hasil pelayanan. Dinas

Sosial/Instansi Sosial harus melakukan asesmen terlebih dahulu terhadap usulan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Asesmen harus mencakup kebutuhan akan lembaga pelayanan, kelengkapan administrasi lembaga, dan pelayanan seperti yang tercantum dalam pasal 6 Peraturan Menteri Sosial (Permensos)

Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang

Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6, (2) Standar pelayanan minimal untuk kelengkapan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:(a)status lembaga;(b) visi dan misi lembaga;(c)program dan strategi;(d)manajemen lembaga; (e)ketersediaan pekerja sosial profesional dan/atau tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikat kompetensi; (f)kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan; dan (g)ketersediaan dana, sistem pengelolaan, dan pertanggung jawaban. (3) Standar pelayanan minimal untuk proses pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi: (a)tahapan pelayanan; dan (b)metode dan teknik pelayanan, (4) Standar pelayanan minimal untuk hasil pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi: (a)ketepatan sasaran penerima pelayanan; (b)jumlah penerima pelayanan; (c)kualitas pelayanan; dan (d)pencapaian tujuan pelayanan.

3.3.1.7 Persyaratan Penyedia Layanan, Bekerja Di LKSA ● Pada Standar Nasional Pengasuhan Alternatif (SNPA) BAB V, (5) Pengaturan Staf, menyebutkan bahwa c. Pengadaan staf harus mencakup unsur pelaksana utama yaitu pengasuh dan pekerja sosial serta pelaksana pendukung yaitu petugas kebersihan dan petugas keamanan dan juru masak. ● Pada Pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) harus memiliki kompetensi yang memadai untuk memberikan pelayanan profesional kepada anak. Kompetensi yang harus dimiliki untuk masing-masing staf adalah sebagai berikut :(1) Pengasuh: memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak dan berpengalaman bekerja dengan anak minimal satu tahun, (2) Pekerja sosial: lulusan dari sekolah pekerjaan sosial dan memiliki pengalaman bekerja pada

setting pelayanan anak (3) Petugas keamanan : memiliki komitmen dan kemampuan untuk melakukan pengamanan di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan memahami tentang perlindungan anak, (4) Petugas kebersihan: memiliki komitmen untuk membantu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak membersihkan lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

3.3.1.8 Daftar Penyedia Layanan Sosial Pengasuhan pada Tempat Penitipan Anak

Tabel 10. Daftar Penyedia Layanan Sosial Pengasuhan pada Tempat Penitipan Anak

Nama Lembaga Kelompok Sasaran Pendanaan Layanan

PAUD Nol Kilometer Anak Usia Dini yang berada di perkotaan yang merupakan anak warga/ masyarakat yang ada di Pusat Kota APBN pendidikan

Taman Anak Sejahtera Anak Usia Dini yang merupakan kelompok sasaran dari Kementerian Sosial APBN Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

TPA Makara Tempat Penitipan Anak yang merupakan dampingan dari Universitas Indonesia untuk memfasilitasi anak-anak sekitar wilayah Universitas Indonesia APBN Pendidikan inklusif

3.3.1.9 Sumber Pendanaan LKSA ● Berdasarkan aturan Pendanaan (a)Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki sumber dana tetap, tanpa harus bergantung dari bantuan pemerintah atau donatur lainnya. ● Praktek (1)Dalam merumuskan dana yang dibutuhkan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyusun rencana keuangan sesuai dengan kebutuhan pelayanan, (2)Mekanisme pengumpulan dana dirancang secara profesional dengan melibatkan pihak yang profesional tanpa melibatkan anak dan pemanfaatannya harus dilaporkan secara transparan dan dipertanggungjawabkan secara rutin kepada berbagai pihak yang mendukung pendanaan.

3.3.1.10 Kemitraan ● Jaringan Kerja (a)Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus terlibat dengan dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk koordinasi dan kerja sama dalam mencapai tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. ● Praktek, (1)Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberikan informasi tentang layanan pengasuhan baik yang dilakukan oleh

keluarga, keluarga besar, kerabat, maupun pengasuhan yang dilakukan keluarga pengganti termasuk oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, (2)Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengidentifikasi dan membangun kontak dengan berbagai stakeholders yang potensial untuk berkoordinasi dan bekerjasama dalam melaksanakan pengasuhan, (3)Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melibatkan stakeholders dalam pelaksanaan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan personal untuk anak, misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan rujukan, (4)Stakeholders berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan sumbersumber yang dimilikinya. Semua kontribusi lembaga lain dicatat dan dipertanggungjawabkan, (5)Stakeholders dilibatkan sebagai tim monitoring dan evaluator.

4. Analisis APBN (State Budget in the Country) dalam Bidang Sosial

4.1 Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Sosial dan Subsidi

Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional. Perlindungan sosial sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompokkelompok yang terpinggirkan.

Pelaksanaan sistem perlindungan sosial di Indonesia telah menempuh jalan yang cukup panjang. Program-program yang sejatinya tergolong sebagai program perlindungan sosial telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan orde baru. Meski begitu, program program tersebut belum dirancang secara eksplisit di bawah sebuah sistem perlindungan sosial. Sistem perlindungan sosial Indonesia diarahkan untuk membantu mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Hingga kini, sistem perlindungan sosial di Indonesia telah dituliskan dalam berbagai rencana dan dokumen strategis seperti Master Plan Percepatan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) serta Social Protection Floor (Landasan Perlindungan Sosial).

Rancangan dari berbagai pihak tersebut penting untuk diselaraskan dengan dokumen perencanaan pemerintah dalam sebuah kerangka yang menjadi landasan pelaksanaan program selama periode pembangunan yang akan berjalan. Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang