Gambar 10. Peningkatan Kualitas Pemuda

Sumber: Bappenas

Gambar 10. Peningkatan Kualitas Pemuda

● Terkait Peningkatan Kualitas Pemuda target dan indikatornya adalah Indeks

Pembangunan Pemuda yang akan mendukung arah kebijakan yang meningkatan kualitas anak perempuan dan pemuda. ● Strategi yang digunakan Peningkatan kualitas pemuda, mencakup (3)

Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza , minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual.

3.1.4 Strategi Nasional dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Tabel 3. Strategi Nasional dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak

No Strategi Nasional Kementerian/Lembaga dan SKPD Pelaksana Penerapan dalam Praktik

1 Stranas Pencegahan ATS  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Kementerian Sosial  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kementerian Agama  Kementerian Kesehatan  BKKBN  Lembaga Advokasi  KPAI  Dinas Pendidikan Provinsi  Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  Dinas Sosial Kabupaten/ Menangani Pencegahan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara terintegrasi untuk pemenuhan Hak pendidikan bagi anak Indonesia

Kelompok sasaran adalah Anak yang bekerja /Pekerja anak, Anak Penyandang Disabilitas, Anak Berhadapan dengan hukum, Anak Jalanan dan Anak Terlantar, Anak dalam Pernikahan anak

Kota  Pemerintah Desa  LKSA  Pihak Kepolisian(Polsek,

Polres dll)  Penyelenggara pendidikan (pihak swasta dan masyarakat Organisasi

Sipil Masyarakat)  Perwakilan Masyarakat (misalnya Dewan

Pendidikan Daerah, dll.)

2 Stranas Pencegahan

Stunting

3 Stranas Pencegahan

Pernikahan Anak  Kementerian Sekretariat

Negara  Bappenas  Kemenko PMK  TNP2K  Kementerian Koperasi dan

UKM  Kementerian Keuangan  Kemenkes  Kemendikbud Ristek  Kemensos  Kemendesa  Kominfo  BKKBN  Kementerian Perindustrian  Badan POM  Kementerian Perdagangan  Kementerian Kelautan  Beserta SKPD di bawahnya serta Dunia usaha, LSM, dan LKSA serta perwakilan masyarakat

 Kemenkes  Kemendikbudristek  KPPPA  Bappenas  Kemenko PMK  TNP2K  Kementerian Koperasi dan

UKM  Kementerian Keuangan  Kemensos  Kemendesa  Kominfo  BKKBN  Beserta SKPD di bawahnya serta Dunia usaha, LSM, dan LKSA serta perwakilan masyarakat

4 RAN PAUD HI  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Kementerian Sosial dan Ibu Remaja dan kelompok rentan lainnya (sesuai Stranas ATS halaman 35-38)

Berdasarkan Perpres No. 42/2013 dengan struktur koordinasi pada Komite Pengarah, Komite Pengendalian, dan Tim Teknis beserta sinergi antara Pemerintah Individu, LSM, Komunitas , Donor dan Swasta atau Dunia Usaha

Stranas Pencegahan Pernikahan Anak merupakan proses terintegrasi antara Kementerian dan Lembaga juga swasta dan dunia usaha, yang juga berkontribusi pada Stranas lainnya seperti stunting dan ATS

Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

 Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kementerian Agama  Kementerian Kesehatan  BKKBN  Dinas Pendidikan Provinsi  Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota  Dinas Sosial Kabupaten/

Kota  Pemerintah Desa  Penyelenggara pendidikan (pihak swasta dan masyarakat Organisasi

Sipil Masyarakat &  Perwakilan Masyarakat (misalnya Dewan

Pendidikan Daerah, dll.)

5 UU Disabilitas  Kementerian Sekretariat Negara  Bappenas  Kemenko PMK  TNP2K  Kementerian Koperasi dan UKM  Kementerian Keuangan  Kemenkes  Kemendikbud Ristek  Kemensos  Kemendesa  Kominfo  BKKBN  Kementerian Perindustrian  Badan POM  Kementerian Perdagangan  Kementerian Kelautan  Beserta SKPD di bawahnya serta Dunia usaha, LSM, dan LKSA serta perwakilan masyarakat

6 Pendidikan Inklusif  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Kementerian Sosial  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kementerian Agama  Kementerian Kesehatan  BKKBN  Lembaga Advokasi  KPAI  Dinas Pendidikan Provinsi  Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  Dinas Sosial Kabupaten/ merupakan tindak lanjut dari Stranas PAUD HI yang merupakan implementasi dari Perpres No. 60 tahun 2013. sesuai Prioritas Presiden berkenaan SDM unggul yang memiliki pondasi Peningkatan Kualitas Anak Usia Dini

Pendidikan adalah hak untuk semua anak sehingga ada 9 PP turunan salah satunya adalah akomodasi yang layak bagi siswa dengan disabilitas

Pendidikan adalah hak untuk semua anak sehingga anak dengan disabilitas juga memiliki akses kepada layanan pendidikan yang berkualitas

Kota  Pemerintah Desa  LKSA  Pihak Kepolisian(Polsek,

Polres dll)  Penyelenggara pendidikan (pihak swasta dan masyarakat Organisasi

Sipil Masyarakat &  Perwakilan Masyarakat (misalnya Dewan

Pendidikan Daerah, dll.)

7 Desa Peduli Pendidikan  Kementerian Sekretariat Negara  Bappenas  Kemenko PMK  TNP2K  Kementerian Koperasi dan UKM  Kementerian Keuangan  Kemenkes  Kemendikbudristek  Kemensos  Kemendesa  Kominfo  BKKBN  Kementerian Perindustrian  Badan POM  Kementerian Perdagangan  Kementerian Kelautan  Beserta SKPD di bawahnya serta Dunia usaha, LSM, dan LKSA serta perwakilan masyarakat

8 Desa Kerukunan  Kementerian Agama  Bappenas  Kementerian Keuangan  Kemenkes  Kemendikbud Ristek  Kemensos  Kemendesa  Beserta SKPD di bawahnya serta Dunia usaha, LSM, dan LKSA serta perwakilan masyarakat

9 Sekolah Ramah Anak  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Kementerian Sosial  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kementerian Agama  Kementerian Kesehatan  BKKBN Berkontribusi Pada pendidikan anak usia sekolah di desa untuk percepatan terpenuhinya Wajar 12 tahun

Berkontribusi pada memperkuat nilai -nilai toleransi dan keberagaman yang ditumbuhkan sehingga menjauhkan anak dari intoleransi dan radikalisme.

Berkontribusi pada pemenuhan 35ndicator Kabupaten Ramah Anak yang memastikan anak terlindungi dari lingkungan terdekatnya yaitu keluarga dan sekolah.

 Lembaga Advokasi  KPAI  Dinas Pendidikan Provinsi  Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota  Dinas Sosial Kabupaten/

Kota  Pemerintah Desa  LKSA  Pihak Kepolisian(Polsek,

Polres dll)  Penyelenggara pendidikan (pihak swasta dan masyarakat Organisasi

Sipil Masyarakat )  Perwakilan Masyarakat (misalnya Dewan

Pendidikan Daerah, dll.)

10 Stranas Pangan Gizi  Kementerian Sekretariat Negara  Bappenas  Kemenko PMK  TNP2K  Kementerian Koperasi dan UKM  Kementerian Keuangan  Kemenkes  Kemendikbud Ristek  Kemensos  Kemendesa  Kominfo  BKKBN  Kementerian Perindustrian  Badan POM  Kementerian Perdagangan  Kementerian Kelautan  Beserta SKPD di bawahnya serta Dunia usaha, LSM, dan LKSA serta perwakilan masyarakat Berkontribusi untuk pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan anak yang memastikan gizi dan layanan kesehatan ibu dan anak

3.1.5 Proyek/Inisiatif yang Mendukung Implementasi Strategi Pemenuhan Hak Anak Apakah ada proyek/inisiatif yang mendukung implementasi strategi/strategi tersebut? (didanai oleh pemerintah atau oleh donor internasional).Pemerintah

Tabel 4. Proyek yang Didanai oleh Pemerintah

No Strategi Nasional Program Penunjang Keterangan

1 Stranas Pencegahan ATS  Sekolah Ramah Anak  Desa Pendidikan  Desa ramah Anak  Desa Kerukunan Didanai oleh pemerintah dengan dukungan pendanaan dari lembaga hibah

2 Stranas Pencegahan Stunting  Stranas Pangan Gizi  Kampanye nasional Pencegahan stunting Didanai oleh pemerintah

3 Stranas Pencegahan

Pernikahan Anak  Duta Genre  Pemimpin Muda

Indonesia  Sekolah Ramah Anak  Madrasah Ramah anak Didanai oleh pemerintah

4 RAN PAUD HI

5 UU Disabilitas  Kabupaten ramah Anak,

Sekolah Ramah Anak,

Gerakan MP ASI Didanai oleh pemerintah dan UNICEF

 Pendidikan Inklusif Didanai oleh pemerintah

3.1.6 Otoritas Lokal dan Pusat Mengakui Peran CSOs dalam Penyediaan Layanan dan Pengasuhan bagi Anak-Anak Berisiko Apakah otoritas lokal dan pusat mengakui peran CSOs dalam penyediaan layanan dan pengasuhan bagi anak-anak berisiko dan pentingnya pembentukan kemitraan publik-swasta di lapangan? (Dukung pernyataan ini dengan bukti, seperti contoh kemitraan nyata yang sedang dikembangkan saat ini)

Laporan CSO

Tabel 5. Otoritas Lokal dan Pusat Mengakui Peran CSOs dalam Penyediaan Layanan dan Pengasuhan bagi Anak-Anak Berisiko

No Strategi Nasional Keterangan

1 Stranas Pencegahan ATS Pada hal 81 pada strategi , kebijakan dan program saat ini dikatakan bahwa Masyarakat, /LSM/Organisasi Sipil berperan pada advokasi dan kampanye sosial terkait isu ATS

2 Stranas Pencegahan Stunting Pada BAB III halaman 26 disebutkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting melibatkan organisasi profesi, organisasi masyarakat madani serta dunia usaha dalam diskusi.

3 Stranas Pencegahan Pernikahan Anak Stranas Pencegahan Pernikahan Anak memetakan permasalahan dan berdiskusi dengan melibatkan CSO/Organisasi Sipil

4 RAN PAUD HI Pembuatan RAN PAUD HI adalah dukungan dari Koalisi PAUD HI yang merupakan wadah berkumpulnya LSM atau organisasi masyarakat sipil yang mendukung PAUD HI sehingga PAUD HI merupakan gerakan yang memang melibatkan LSM atau organisasi masyarakat sipil dari inisiasi, pendampingan hingga implementasi paud HI, pada proses kebijakan juga dapat dilihat di buku RAN PAUD HI

5 UU Disabilitas

6 Pendidikan Inklusif Pada UU Disabilitas No. 8 Tahun 2016 Bagian Kelima tentang Kesehatan Pasal 61 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas. (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 62 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif pada pasal 11 ayat (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota. Ayat (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Ayat (3) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud

7 Desa Peduli Pendidikan

8 Desa Kerukunan

9 Sekolah Ramah Anak pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ayat (4) Jenis dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa : (a) bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; (b) bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi peserta didik; (c) bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel. Ayat (5) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bagian Kedua terkait Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Pasal 93 (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

Desa kerukunan merupakan program Kemenag untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas kerukunan warga suatu desa sehingga desa itu dapat menjadi desa model atau panutan bagi desa-desa lainnya dalam hal pengembangan kehidupan masyarakat yang rukun. Program ini melibatkan pemerintah daerah (mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa), tokohtokoh yang berpengaruh (agama, pemuda, dan masyarakat), kelompok yang minat dengan pengembangan desa kerukunan, dan perusahaan-perusahaan yang terdapat di sebuah desa.

SRA adalah program dari Kementerian PPPA yang juga melibatkan unsur yayasan atau LSM untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak.

10 Stranas Pangan Gizi Sebagai acuan (common platform) bagi para pemangku kepentingan di bidang pangan dan gizi, mulai dari instansi pemerintah di pusat dan daerah; sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi dan organisasi profesi; 7 kelembagaan dan organisasi petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan; jasa pelayanan masyarakat bidang pangan, gizi, dan kesehatan dalam peran dan upayanya untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi.

3.2 Prioritas Pemerintah dalam Kesejahteraan Sosial

Harap buat daftar semua definisi pengasuhan yang digunakan di negara Anda, ini dapat mencakup: pengasuhan anak, institusi, rumah kelompok keluarga, pengasuhan di tempat tinggal, pengasuhan kekerabatan.

Tabel 6. Definisi Pengasuhan yang Digunakan di Indonesia

Definisi pengasuhan anak a Pengasuhan anak Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak. (Definisi ini terdapat pada PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak) Definisi pengasuhan anak b Anak Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Definisi ini terdapat pada PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak)

Definisi pengasuhan anak c Lembaga asuhan anak Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi Pengasuhan Anak baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun milik masyarakat. (Definisi ini terdapat pada PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak)

Definisi pengasuhan anak d Lembaga pengasuhan anak

Lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengusulan calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh. (Definisi ini terdapat pada PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak) Definisi pengasuhan anak e Orang tua Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. (Definisi ini terdapat pada PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak) Definisi pengasuhan anak f Keluarga Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan

derajat ketiga. (Definisi ini terdapat pada PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak) Definisi pengasuhan anak g Anak asuh Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar. (Definisi ini terdapat pada PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak) Definisi pengasuhan anak h Orang tua asuh Suami istri atau orang tua tunggal selain Keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan Pengasuhan Anak yang bersifat sementara. (Definisi ini terdapat pada PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak) Definisi pengasuhan anak i Asesmen Proses untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi Anak dan Keluarga berkaitan dengan pengasuhan dan perlindungan Anak, kesiapan dan kapasitas Orang Tua, Keluarga, atau calon keluarga pengganti. (Definisi ini terdapat pada PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak)

Definisi pengasuhan anak j Pekerja sosial profesional

Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. (Definisi ini terdapat pada PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak) Definisi pengasuhan anak k Panti sosial Lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (Definisi ini terdapat pada PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak)

Definisi pengasuhan anak l Tenaga kesejahteraan sosial

Seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. (Definisi ini terdapat pada PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak) Definisi pengasuhan anak m Pendampingan Kegiatan Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan. (Definisi ini terdapat pada PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pengasuhan Anak) Definisi pengasuhan anak n Akreditasi Penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial. (Definisi ini terdapat pada PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak) Definisi pengasuhan anak o Menteri Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (Definisi ini terdapat pada PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak) Definisi pengasuhan anak p Pemerintah pusat Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Definisi ini terdapat pada PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak)

Definisi pengasuhan anak q Pemerintah daerah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Definisi ini terdapat pada PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak)

Definisi perlindungan khusus anak a Anak dalam situasi darurat Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, non-alam, dan/atau sosial. (Definisi ini terdapat pada PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak)

Definisi perlindungan khusus anak b Anak yang berhadapan dengan hukum Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. (Definisi ini terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan P No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak)

Definisi perlindungan khusus anak c Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

Definisi perlindungan khusus anak d Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari anak golongan lain. (Definisi ini terdapat pada PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak) Anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk

Definisi perlindungan khusus anak e

Definisi perlindungan khusus anak f Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya Anak yang menjadi korban pornografi

Definisi perlindungan khusus anak g Anak dengan HIV/AIDS

Definisi perlindungan khusus anak h Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdangangan

Definisi perlindungan khusus anak i Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis

Definisi perlindungan khusus anak j Anak korban kejahatan seksual

Definisi perlindungan khusus anak k Anak korban jaringan terorisme mendapatkan keuntungan materiil. (Definisi ini terdapat pada PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak) Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. (Definisi ini terdapat pada PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak) Anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi terrestrial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. (Definisi ini terdapat pada UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak) Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari orang tua ataupun dari faktor risiko lainnya. (Definisi ini terdapat pada PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak) Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Anak tereksploitasi.(Definisi ini terdapat pada PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak) Anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Definisi ini terdapat pada PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak) Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. (Definisi ini terdapat pada PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak) Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari terpengaruh radikalisme dan

Definisi perlindungan khusus anak l Anak penyandang disabilitas

Definisi perlindungan khusus anak m Anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Definisi perlindungan khusus n Anak dengan perilaku sosial menyimpang

Definisi perlindungan khusus o Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya tindak pidana terorisme. (Definisi ini terdapat pada PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak) Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap, masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. (Definisi ini terdapat pada PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak) Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. (Definisi ini terdapat pada PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak) Anak yang bersikap dan perilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya, serta sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam masyarakat. (Definisi ini terdapat pada PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak) Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, mengucilkan terhadap anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. (Definisi ini terdapat pada PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak)

3.2.1 Pengasuhan Formal yang Diberikan untuk Anak-Anak tanpa Pengasuhan Orang Tua Jelaskan jenis pengasuhan formal apa yang diberikan untuk anak-anak tanpa pengasuhan orang tua? (Jelaskan semua jenis pengasuhan formal yang disediakan oleh Negara atau CSOs termasuk pengasuhan institusional, pengasuhan residential, pengasuhan sanak saudara, pengasuhan anak atau bentuk lain untuk anak-anak yang kehilangan pengasuhan orang tua. Jika demikian, kita perlu mengetahui dalam proporsi mana (berapa banyak pusat, program atau anak-anak menerimanya), di mana dan bagaimana disampaikan. Tentukan setiap layanan dengan karakteristik dan cara kerjanya).

(Pengasuhan formal: semua pengasuhan yang diberikan dalam lingkungan keluarga yang telah diperintahkan oleh badan administratif atau otoritas yudisial yang kompeten, dan semua pengasuhan yang diberikan di lingkungan tempat