Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bkan Pjk dgn Penyusunan Format LPP Tkt Eselon 1 by Repositori Perpustakaan Bapelkes Cikarang

LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II ANGKATAN 6

Optimalisasi Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

dengan Penyusunan Format Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara

Bukan Pajak tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan

DISUSUN OLEH:

ADELIA HAIFA FEBRIYANTI, A.Md.Ak NIP. 200002072022022001

Pranata Keuangan dan APBN Terampil

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan laporan pelaksanaan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Penyusunan

Format Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak tingkat Eselon I di Lingkungan

Kementerian Kesehatan” dengan baik dan lancar. Laporan pelaksanaan aktualisasi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan 6 yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang dan Lembaga Administrasi Negara RI.

Penulis menyadari bahwa laporan pelaksanaan aktualisasi ini dapat terwujud karena bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Penulis dengan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bayu Teja Muliawan, S.H, M.Pharm, MM, Apt selaku Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Ibu Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM selaku Ketua Tim Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan.

3. Bapak Roy Berridge, SE, MKM selaku mentor dan Penanggung Jawab Tata Laksana Keuangan I atas semua arahan, motivasi, dukungan, masukan, dan bimbingannya.

4. Ibu Asri Ramaruliasari, SE selaku rekan pengelola PNBP di Biro Keuangan dan BMN atas semua arahan, motivasi, dukungan, masukan, dan bimbingannya.

5. Ibu dr. Atiq Amanah RP, MKKK selaku coach atas semua inspirasi, dorongan, masukan, dan bimbingannya.

6. Ibu Verawati Lenny, SKM, MKM selaku penguji.

7. Segenap widyaiswara atas ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang dibagikan kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar CPNS.

8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuannya selama penyusunan rancangan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan pelaksanaan aktualisasi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar ASN, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 8 Agustus 2022

Adelia Haifa Febriyanti

iii DAFTAR ISI LEMBAR PERSETUJUAN i KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI iii DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................................................................v DAFTAR TABEL......................................................................................................................................vi DAFTAR GAMBAR vii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Tujuan 2 1.2.1 Tujuan Umum........................................................................................................................ 2 1.2.2 Tujuan Khusus 2 1.3 Manfaat 3 1.3.1 Manfaat teoritis 3 1.3.2 Manfaat praktis 3 BAB II PROFIL INSTANSI .................................................................................................................... 4 2.1 Visi dan Misi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara................................................................. 4 2.2 Nilai-nilai Kementerian Kesehatan 4 2.3 Tugas dan Fungsi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 5 2.4 Struktur Organisasi 6 2.5 Profil dan Uraian Tugas Peserta.................................................................................................... 8 BAB III ANALISIS ISU DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 9 3.1 Identifikasi dan Analisis Isu Aktual................................................................................................ 9 3.1.1 Identifikasi Isu ....................................................................................................................... 9 3.1.2 Penetapan Core Isu ............................................................................................................. 12 3.1.3 Analisis Penyebab Isu.......................................................................................................... 14 3.2 Keterkaitan Penyebab Isu dengan Kedudukan dan Peran PNS untuk Mendukung Terwujudnya Smart Governance............................................................................................................................. 15 3.3 Alternatif Pemecahan Masalah sebagai Gagasan Kreatif cantumkan dampak bila issue tidak terselesaikan ..................................................................................................................................... 16 BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI ................................................................................................. 17 4.1 Rancangan Aktualisasi Nilai-nilai Dasar PNS............................................................................... 17 4.2 Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi 22 4.3 Para Pihak yang Terlibat dan Perannya dalam Aktualisasi 23 BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI 24 5.1 Perubahan Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi 24

iv 5.2 Deskripsi Proses Pelaksanaan Aktualisasi................................................................................... 25 5.3 Pelaksanaan Aktualisasi 26 5.4 Evaluasi Pelaksanaan Aktualisasi 49 5.5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi 49 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 50 6.1 Kesimpulan 50 6.2 Saran 50 DAFTAR PUSTAKA 51 LAMPIRAN 52

v DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ................................................................................... 52 Lampiran 2 Pengendalian Pelaksanaan Aktualisasi oleh Mentor ................................................. 53 Lampiran 3 Lembar Persetujuan Laporan Rancangan Aktualisasi............................................... 55

vi DAFTAR TABEL Tabel III. 1 Tapisan Isu dengan Metode USG................................................................................ 12 Tabel III. 2 Keterkaitan Penyebab Isu dengan Kedudukan dan Peran PNS 15 Tabel III. 3 Rancangan Kegiatan Gagasan Kreatif Pemecahan Isu 16 Tabel IV. 1 Matriks Rancangan Aktualisasi 18 Tabel IV. 2 Rencana Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi ................................................................... 22 Tabel IV. 3 Pihak yang Terlibat dan Perannya dalam Aktualisasi ............................................... 23

vii

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan ............................................................ 6 Gambar II. 2 Struktur Organisasi Biro Keuangan dan BMN ........................................................... 7 Gambar III. 1 Laporan Pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang diolah dari data OM-SPAN oleh Biro Keuangan dan BMN sebelum adanya pelaksanaan PMK Nomor 155 Tahun 2021... 10 Gambar III. 2 SOP terkait Pelaporan PNBP (sebelum adanya transformasi kesehatan) 11 Gambar III. 3 Usulan Izin Prinsip Satuan Kerja dengan tarif lebih dari satu 12 Gambar III. 4 Analisis Penyebab Isu dengan metode Fishbone diagram 14

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki 3 fungsi yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjadi seorang PNS, setiap orang harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu salah satunya yaitu mengikuti pelatihan dasar CPNS.

Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021, Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang wajib dilakukan oleh Calon CPNS secara terintegrasi. Dengan dilaksanakannya pelatihan dasar CPNS diharapkan CPNS dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) sebagai upaya membangun ASN berkarakter dan professional (Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2022).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) memiliki fungsi yaitu koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja non Badan Layanan Umum (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2021, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka pertanggungawaban pelaksanaan APBN, Sekretariat Jenderal wajib menyusun laporan pelaksanaan PNBP. Penyusunan laporan pelaksanaan PNBP dilakukan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat instansi pengelola PNBP.

Biro Keuangan dan BMN sebagai satuan kerja di Sekretariat Jenderal menjalankan tugasnya dalam pengelolaan tata laksana keuangan salah satunya dalam pertanggungawaban pelaksanaan APBN dengan menyusun laporan pelaksanaan PNBP tingkat instansi pengelola PNBP. Namun, dikarenakan penyusunan laporan pelaksanaan

PNBP dilakukan secara berjenjang maka untuk dapat mengoptimalkan laporan pelaksanaan

PNBP tingkat instansi diperlukan pengoptimalan terlebih dahulu dalam penyusunan laporan pelaksanaan PNBP tingkat unit eselon I.

Untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN dengan baik dan benar maka penulis harus menerapkan nilai-nilai dasar ASN, SMART ASN, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu Peraturan perundangundangan yang berlaku terkait PNBP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun

2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2021, Biro Keuangan dan BMN harus menyusun laporan pelaksanaan PNBP tingkat instansi pengelola PNBP untuk

dilaporkan kepada Direktorat PNBP K/L. Laporan Pelaksanaan PNBP terdiri dari: Laporan

Realisasi PNBP; Laporan Penggunaan Dana PNBP; Laporan Pemberian Tarif Nol Rupiah atau

Nol Persen; Laporan Piutang PNBP; Informasi/Laporan Perkembangan Penyelesaian

Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian (KKP) PNBP; dan Informasi/Laporan

Perkembangan Tindak Lanjut/Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan yang

terkait dengan Pengelolaan PNBP. Namun, pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155

Tahun 2021 hanya terdapat format laporan PNBP tingkat Kementerian/Lembaga sehingga

Biro Keuangan dan BMN membuat format laporan pelaksanaan PNBP untuk tingkat Eselon

I melalui aplikasi Excel. Pembuatan format laporan PNBP tingkat Eselon I dibutuhkan agar

dapat memudahkan Biro Keuangan dan BMN untuk mengkonsolidasikannya menjadi Laporan Pelaksanaan PNBP tingkat Kementerian Kesehatan. Sehubungan dengan itu, penulis mengambil judul “Optimalisasi Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara

Bukan Pajak dengan Penyusunan Format Laporan Pelaksanaan Penerimaan

Negara Bukan Pajak tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan”.

1.2.1

Penulisan Rancangan Aktualisasi ini bertujuan untuk mengaktualisasikan nilainilai dasar ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) sebagai upaya membangun ASN

berkarakter dan professional

1.2.2

Penulisan Rancangan Aktualisasi ini bertujuan untuk menyusun format laporan

pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I sehingga dapat memudahkan Biro Keuangan

1.2 Tujuan Tujuan Umum Tujuan Khusus

dan BMN untuk mengkonsolidasikannya menjadi Laporan Pelaksanaan PNBP tingkat Kementerian Kesehatan.

1.3 Manfaat

Rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1.3.1 Manfaat teoritis

Rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Laporan Pelaksanaan PNBP yang menjadi faktor penting dalam menjalankan monitoring pelaksanaan PNBP di Biro Keuangan dan BMN.

1.3.2 Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan kerja serta mengimpletasikan pengetahuan penulis tentang Laporan Pelaksanaan PNBP.

b. Bagi unit kerja

Rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan penyusunan laporan pelaksanaan PNBP tingkat Kementerian Kesehatan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

BAB II

PROFIL INSTANSI

2.1 Visi dan Misi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Rumusan visi dan misi Biro Keuangan dan BMN merujuk kepada Renstra Kementerian

Kesehatan Tahun 2020-2024. Dengan visi misi sebagai berikut:

Visi

“Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan mendukung terwujudnya Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”.

Misi

Misi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian

Kesehatan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara Kementerian Kesehatan.

2. Meningkatkan kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

3. Meningkatkan koordinasi penyusunan laporan keuangan menuju terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.2 Nilai-nilai Kementerian Kesehatan

Terdapat lima nilai-nilai Kementerian Kesehatan yaitu.

1) Pro Rakyat

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kemenkes selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.

2) Inklusif

Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kemenkes saja.

Seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

3) Responsif

Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.

4) Efektif

Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien.

5) Bersih

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel.

2.3 Tugas dan Fungsi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik negara Kementerian Kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja Non Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum, piutang negara, dan hibah uang/barang/jasa;

b. koordinasi dan pengelolaan tata laksana perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi;

c. koordinasi dan pengelolaan analisis akuntansi dan pelaporan keuangan;

d. koordinasi dan pengelolaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan;

e. koordinasi dan pengelolaan serta pelaporan barang milik negara;

f. pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal;

g. koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal;

h. koordinasi, verifikasi, dan pelaksanaan pembayaran iuran jaminan Kesehatan nasional untuk Penerima Bantuan Iuran dan Pekerja Bukan Penerima Upah;

i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

j. pelaksanaan urusan administrasi Biro.

2.4 Struktur Organisasi

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

Gambar II. 2 Struktur Organisasi Biro Keuangan dan BMN

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

2.5 Profil dan Uraian Tugas Peserta

Nama : Adelia Haifa Febriyanti

NIP : 200002072022022001

Pangkat/Gol : Pengatur/II.C

Jabatan : Pranata Keuangan APBN Terampil

Unit Kerja : Biro Keuangan dan BMN

Instansi : Kementerian Kesehatan

Peserta ditugaskan pada bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan di Biro

Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan. Tugas pokok jabatan peserta adalah sebagai Pranata Keuangan APBN Terampil dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dapat dilihat pada Lampiran 1. Indikator Kinerja Individu pada SKP sebagai berikut:

1. Hasil inventarisir data/dokumen pendukung Laporan Keuangan berupa Laporan

Proyeksi Realisasi satker BLU dan non-BLU;

2. Hasil inventarisir data/dokumen pendukung Laporan Keuangan berupa

Laporan Realisasi Target PNBP pada satker BLU dan non-BLU;

3. Hasil inventarisir data/dokumen pendukung Laporan Keuangan berupa

Laporan Realisasi Belanja Pagu PNBP pada satker BLU dan non-BLU;

4. Hasil inventarisir data/dokumen pendukung Laporan Keuangan berupa

Laporan Piutang PNBP dan Piutang Lainnya pada satker BLU dan non-BLU;

5. Hasil inventarisir data/dokumen pendukung Laporan Keuangan berupa

Laporan Pemberian Tarif Nol Rupiah PNBP;

6. Hasil inventarisir data/bahan temuan atas Laporan Keuangan berupa

Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan/Pengawasan Pengelolaan PNBP pada satker BLU dan non-BLU;

7. Hasil inventarisir data/dokumen pendukung Laporan Keuangan berupa

Laporan Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP pada satker BLU dan non-BLU;

8. Bimbingan Teknis;

9. Hasil inventarisir data/dokumen pendukung Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP;

10. Hasil inventarisir data/dokumen pendukung Usulan Rencana PNBP TA 2024;

11. Hasil inventarisir data/dokumen pendukung Laporan Keuangan berupa Usulan Izin

Prinsip Keuangan.

BAB III

ANALISIS ISU DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi dan Analisis Isu Aktual

3.1.1 Identifikasi Isu

3.1.1.1 Isu ke-1: Belum optimalnya Laporan Pelaksanaan PNBP oleh Unit Pengelola PNBP di lingkungan Kementerian Kesehatan Biro Keuangan dan BMN sebagai satuan kerja di Sekretariat Jenderal menjalankan tugasnya dalam pengelolaan tata laksana keuangan salah satunya dalam pertanggungawaban pelaksanaan APBN dengan menyusun laporan pelaksanaan PNBP tingkat instansi pengelola PNBP. Sebelum adanya pelaksanaan

PMK Nomor 155 Tahun 2021, penyusunan laporan pelaksanaan PNBP di Biro

Keuangan dan BMN dilakukan secara mandiri (tidak berjenjang) dengan cara mengolah data dari OM-SPAN sehingga menghasilkan laporan pelaksanaan PNBP tingkat Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan adanya penggalakan pelaksanaan PMK Nomor 155

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

mulai berlaku sejak 9 November 2021 maka Biro Keuangan dan BMN sebagai satuan

kerja di Sekretariat Jenderal harus menyusun laporan pelaksanaan PNBP tingkat

Kementerian Kesehatan sesuai dengan format yang tertera pada PMK tersebut.

Laporan Pelaksanaan PNBP terdiri dari: Laporan Realisasi PNBP; Laporan

Penggunaan Dana PNBP; Laporan Pemberian Tarif Nol Rupiah atau Nol Persen; Laporan Piutang PNBP; Informasi/Laporan Perkembangan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian (KKP) PNBP; dan Informasi/Laporan Perkembangan

Tindak Lanjut/Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan yang terkait dengan Pengelolaan PNBP.

Namun, pada PMK Nomor 155 Tahun 2021 hanya terdapat format laporan

PNBP tingkat Kementerian/Lembaga dan dikarenakan penyusunan laporan pelaksanaan PNBP dilakukan secara berjenjang maka untuk dapat mengoptimalkan

laporan pelaksanaan PNBP tingkat instansi diperlukan pengoptimalan terlebih

dahulu dalam penyusunan laporan pelaksanaan PNBP tingkat unit eselon I. Oleh

karena itu, Biro Keuangan dan BMN membuat format laporan pelaksanaan PNBP

untuk tingkat Eselon I melalui aplikasi Excel. Pembuatan format laporan PNBP

tingkat Eselon I dibutuhkan agar dapat memudahkan Biro Keuangan dan BMN untuk

mengkonsolidasikannya dengan data OM-SPAN sehingga dapat menjadi Laporan

Pelaksanaan PNBP tingkat Kementerian Kesehatan.

Gambar III. 1 Laporan Pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang diolah dari data OM-SPAN oleh Biro Keuangan dan BMN sebelum adanya pelaksanaan PMK Nomor 155 Tahun 2021

3.1.1.2 Isu ke-2: Belum optimalnya pelaporan PNBP sehubungan dengan adanya Transformasi Kesehatan di Kementerian Kesehatan

Sehubungan dengan adanya Transformasi Kesehatan (Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 dan mekanisme satu DIPA) di lingkungan

Kementerian Kesehatan maka dibutuhkan updatingStandar Operasional Prosedur

(SOP). Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan terkait SOP Pelaporan PNBP karena belum terdapatnya pembaharuan SOP terkait pelaporan PNBP dapat

menyebabkan penyusunan laporan PNBP tidak memiliki standar yang pasti sehingga

dapat terjadi simpang siur dari proses pembuatan laporan PNBP di tiap satuan kerja Kementerian Kesehatan.

Saat ini SOP yang digunakan oleh Biro Keuangan dan BMN adalah SOP yang lama (sebelum adanya tranformasi kesehatan), di dalam SOP yang lama masih terdapat pihak eksternal seperti Sekretariat Jenderal dan Kementerian Keuangan.

Seharusnya SOP hanya menggambarkan apa yang dikerjakan oleh pihak yang

terkait dalam hal ini seperti tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN untuk dapat menyusun laporan PNBP.

3.1.1.3 Isu ke-3: Belum optimalnya data dukung pengusulan izin prinsip oleh satuan kerja kepada Biro Keuangan dan BMN Biro Keuangan dan BMN sebagai satuan kerja di Sekretariat Jenderal menjalankan tugasnya dalam pengelolaan tata laksana keuangan salah satunya dalam pengusulan izin prinsip keuangan di Kementerian Kesehatan. Izin prinsip diperlukan karena semua pengeluaran yang mengakibatkan penambahan penghasilan harus berdasarkan ijin menteri keuangan. Pengusulan izin prinsip oleh satuan kerja dilakukan dengan menyerahkan data dukung (proposal) terkait pengusulan izin prinsip tersebut kepada Biro Keuangan dan BMN agar bisa dilakukan evaluasi oleh Biro Keuangan dan BMN dan selanjutnya dapat diteruskan kepada Kementerian Keuangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat satuan kerja yang menyerahkan data dukung (proposal) dengan tarif yang lebih dari satu (adanya pilihan tarif) seharusnya

penyerahan data dukung (proposal) kepada Biro Keuangan dan BMN sudah

menetapkan tarif (satu tarif) yang pasti terkait dengan izin prinsip tersebut. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman satuan kerja tentang tahapan

pengusulan izin prinsip sehingga menyebabkan kurang optimalnya satuan kerja

dalam penyusunan data dukung (proposal). Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pengarahan (sosialisasi) telebih dahulu kepada kepada satuan kerja yang

bersangkutan terkait tahapan penyusunan izin prinsip sebelum satuan kerja

menyusun data dukung (proposal).

Gambar III. 2 SOP terkait Pelaporan PNBP (sebelum adanya transformasi kesehatan)

III. 3 Usulan

3.1.2 Penetapan CoreIsu

Terdapat beberapa isu yang telah ditetapkan oleh penulis, yaitu:

1. Belum optimalnya Laporan Pelaksanaan PNBP oleh Unit Pengelola PNBP di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2. Belum optimalnya pelaporan PNBP sehubungan dengan adanya Transformasi Kesehatan di Kementerian Kesehatan.

3. Belum optimalnya data dukung pengusulan izin prinsip oleh satuan kerja kepada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Isu-isu diatas dianalisis dengan menggunakan metode penapisan isu Urgency, Seriousness,danGrowth(USG). Metode ini menggunakan cara skoring sesuai dengan karakteristik USG.

Tabel III. 1 Tapisan Isu dengan Metode USG

1 Belum optimalnya Laporan

PNBP oleh Unit Pengelola

2 Belum optimalnya pelaporan PNBP

dengan adanya Transformasi

3 Belum optimalnya data dukung pengusulan

oleh satuan kerja kepada Biro

Gambar Izin Prinsip Satuan Kerja dengan tarif lebih dari satu

No. Isu Kriteria Jumlah Nilai Peringkat Kualitas U S G

Pelaksanaan

PNBP di lingkungan Kementerian Kesehatan 5 5 4 14 I

sehubungan

Kesehatan di Kementerian Kesehatan 4 4 4 12 II

izin prinsip

Keuangan

3 5 2 10 III

dan Barang Milik Negara

Keterangan Skoring dalam USG:

Urgency= Mendesak Seriousness= Kegawatan Growth= Pertumbuhan 5 = Sangat Penting 5 = Sangat Gawat 5 = Sangat cepat 4 = Penting 4 = Gawat 4 = Cepat 3 = Cukup Penting 3 = Cukup Gawat 3 = Cukup Cepat 2 = Kurang Penting 2 = Kurang Gawat 2 = Kurang Cepat 1 = Tidak Penting 1 = Tidak Gawat 1 = Tidak Cepat

3.1.3 Analisis Penyebab Isu Gambar III. 4 Analisis Penyebab Isu dengan metode Fishbone diagram

3.2 Keterkaitan

Penyebab Isu dengan Kedudukan dan Peran PNS untuk

Mendukung Terwujudnya SmartGovernance

Tabel

III.

2 Keterkaitan Penyebab Isu dengan Kedudukan dan Peran PNS

Isu Dampak Apabila Isu Tidak Ditangani Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Belum optimalnya

Laporan Pelaksanaan

PNBP oleh Unit

Pengelola PNBP di lingkungan Kementerian

Kesehatan

a. Sulitnya mendeteksi perbedaan data jika terdapat data yang tidak sesuai antara data OMSPAN dengan realisasinya;

b. Kesulitan dan terhambatnya Biro Keuangan dan BMN dalam mengkonsolidasi laporan pelaksanaan PNBP;

c. Tanggungjawab terkait laporan pelaksanaan PNBP dibebankan kepada Biro Keuangan dan BMN.

a. Manajemen ASN

Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan membuat format laporan keuangan PNBP tingkat Eselon I agar dapat mengoptimalkan penyusunan laporan pelaksanaan PNBP tingkat Kementerian Kesehatan.

b. Smart ASN

Membuat format laporan keuangan PNBP tingkat Eselon I dengan aplikasi Excel.

Belum optimalnya pelaporan PNBP sehubungan dengan adanya Transformasi Kesehatan di Kementerian Kesehatan

Penyusunan pelaporan PNBP di Biro Keuangan dan BMN tidak memiliki standar yang pasti sehingga dapat terjadi simpang siur dari proses penyusunan laporan PNBP di Biro Keuangan dan BMN.

a. Manajemen ASN

Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan menaati SOP pelaporan PNBP.

b. Smart ASN

Membuat SOP pelaporan PNBP dengan aplikasi Excel.

Belum optimalnya data

dukung pengajuan izin prinsip oleh satuan kerja kepada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Terhambatnya pengusulan izin prinsip yang diajukan satuan kerja ketika izin prinsip tersebut bersifat segera.

a. Manajemen ASN

Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai pelayan publik.

b. Smart ASN

Mengevaluasi proposal izin prinsip secara cermat dan jika terdapat kekurangan data dukung segera menghubungi satuan kerja terkait baik melalui Whatsapp maupun menelepon satuan kerja yang bersangkutan.

3.3

Alternatif Pemecahan Masalah sebagai Gagasan Kreatif cantumkan

dampak bila issue tidak terselesaikan

Berdasarkan Fishbone diagram terkait analisis penyebab isu maka diperlukan gagasan kreatif “Optimalisasi Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak dengan Penyusunan Format Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara

Bukan Pajak tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan”.

Agar gagasan kreatif tersebut dapat terealisasi dengan baik maka rancangan

kegiatan aktualisasi dapat disusun sebagai berikut:

Tabel III. 3 Rancangan Kegiatan Gagasan Kreatif Pemecahan Isu

No. Kegiatan Sumber

1 Konsultasi kepada atasan terkait pembuatan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I SKP

2 Penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat

Eselon I yang disesuaikan dengan standar

3 Penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat

Eselon I yang disesuaikan dengan standar

4 Pelaksanaan sosialisasi format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar

Inovasi

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

4.1 Rancangan Aktualisasi Nilai-nilai Dasar PNS

Unit Kerja : Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal

Isu yang Diangkat : Belum optimalnya Laporan Pelaksanaan PNBP oleh Unit Pengelola PNBP di lingkungan Kementerian Kesehatan

Gagasan Pemecahan Isu : Optimalisasi Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Penyusunan Format Laporan

Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil

1. Konsultasi kepada atasan

terkait

pembuatan

format

laporan

pelaksanaan

PNBP tingkat

Eselon I

Menentukan jadwal

konsultasi dengan mentor

Tersedianya jadwal

konsultasi

Tabel IV. 1 Matriks Rancangan Aktualisasi

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Bersikap ramah kepada mentor saat

menentukan jadwal konsultasi

(Berorientasi Pelayanan); Konsultasi

dengan mentor dilakukan sesuai dengan

Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi

Dengan berkonsultasi terkait pembuatan

Format Laporan Pelaksanaan PNBP tingkat

Eselon I kepada atasan maka telah

berkontribusi terhadap Visi Biro Keuangan

Kegiatan ini akan

memperkuat nilai-nilai

Kementerian Kesehatan

yaitu nilai Responsif

Konsultasi dengan

mentor terkait

gagasan kreatif yang akan

diaktualisasikan

jadwal/disiplin (Akuntabel); Konsultasi

kepada mentor dilakukan untuk menambah

wawasan serta membuat kesimpulan dari

hasil konsultasi dengan mentor terkait

gagasan kreatif (Kompeten); Dalam

rangka membangun lingkungan kerja yang

Catatan kesimpulan

Catatan hasil konsultasi Membuat kesimpulan dari hasil konsultasi

kondusif dengan mentor (Harmonis dan Loyal); Banyak bertanya mengenai hal-hal

yang diperlukan sebagai wujud dari

tindakan proaktif (Adaptif); dan Terbuka

dalam menerima arahan dari atasan untuk

menghasilkan nilai tambah dari gagasan (Kolaboratif).

dan BMN yaitu Peningkatan

Pengelolaan Administrasi Keuangan

dan Barang Milik Negara di lingkungan

Kementerian Kesehatan mendukung

terwujudnya Masyarakat Sehat Yang

Mandiri dan Berkeadilan. serta sesuai

dengan Misi Biro Keuangan dan BMN yaitu

Meningkatkan koordinasi penyusunan

laporan keuangan menuju

terwujudnya Laporan Keuangan

Kementerian Kesehatan dengan Opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

sebagai dasar dalam

mengatasi permasalahan, nilai Efektif guna

mencapai hasil sesuai

target yang telah

diharapkan, serta nilai

Bersih dimana setiap

tahapan kegiatan

dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

2. Penyusunan format

laporan

pelaksanaan

PNBP tingkat

Eselon I

yang

disesuaikan

dengan

standar

Melakukan studi

literasi terkait dasar

hukum pelaporan

PNBP

Informasi

terkait dasar

hukum

pelaporan

PNBP

Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam menyusun format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

Penyusunan format laporan pelaksanaan

PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan

Kegiatan ini akan

memperkuat nilai-nilai

Mencatat poin-poin

penting yang

diperlukan dalam

pembuatan format

laporan

pelaksanaan PNBP

tingkat Eselon I

Poin-poin

penting yang

diperlukan

dalam

pembuatan

format laporan

pelaksanaan

PNBP tingkat

Eselon I

(Berorientasi Pelayanan); Melakukan studi literasi dengan memahami dasar hukum terkait pelaporan PNBP guna mendorong integritas dalam mendapatkan informasi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta Menyusun format laporan pelaksanaan PNBP tingkat

dengan PMK Nomor 155 Tahun 2021 sesuai

dengan

Visi Biro Keuangan dan BMN yaitu

Peningkatan Pengelolaan Administrasi

Keuangan dan Barang Milik Negara di

Lingkungan Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan

yaitu nilai Responsif

sebagai dasar dalam

mengatasi permasalahan, nilai Efektif guna

mencapai hasil sesuai

Menyusun format

laporan

pelaksanaan PNBP

tingkat Eselon I

yang disesuaikan

dengan standar

melalui aplikasi

excel

Format

laporan

pelaksanaan

PNBP tingkat

Eselon I

dengan

aplikasi excel

Eselon I dengan cermat dan konsisten dengan penuh kehati-hatian guna menciptakan laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang dapat dipertanggung jawabkan (Akuntabel); Mencatat poinpoin penting serta adanya penyusunan laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I maka diharapkan terwujudnya pelaksanaan tugas yang baik (Kompeten); Penyusunan format dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan dan kemudahan unit Eselon I dalam mengisi (Harmonis dan Loyal); Penyusunan format dengan aplikasi excel (Adaptif); dan Rangkaian penyusunan format PNBP (Kolaboratif).

mendukung terwujudnya Masyarakat Sehat

Yang Mandiri dan Berkeadilan. serta sesuai

dengan Misi Biro Keuangan dan BMN yaitu

Meningkatkan koordinasi penyusunan

laporan keuangan menuju

terwujudnya Laporan Keuangan

Kementerian Kesehatan dengan Opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

target yang telah

diharapkan, serta nilai

Bersih dimana setiap

tahapan kegiatan

dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

3. Penetapan format

laporan

pelaksanaan

PNBP tingkat

Eselon I

yang

disesuaikan

dengan

standar

Meminta masukan

dari pegawai

pengelola PNBP di

Biro Keuangan dan

BMN terkait format

laporan

pelaksanaan PNBP

tingkat Eselon I

yang disesuaikan

dengan standar

Masukan dari

pegawai

pengelola

PNBP di Biro

Keuangan dan

BMN

Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik

dan benar serta bersikap ramah saat

meminta evaluasi kepada atasan

(Berorientasi Pelayanan); Melakukan

penetapan format laporan pelaksanaan

PNBP tingkat Eselon I sesuai dengan PMK

Nomor 155 Tahun 2021 dengan cermat dan

konsisten dengan penuh kehati-hatian serta

mencatat masukan dari pegawai

(Akuntabel); Catatan hasil evaluasi dan

masukan dari atasan dapat meningkatkan

Penetapan format laporan pelaksanaan

PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan

dengan PMK Nomor 155 Tahun 2021 sesuai

dengan

Visi Biro Keuangan dan BMN yaitu

Peningkatan Pengelolaan Administrasi

Keuangan dan Barang Milik Negara di

Lingkungan Kementerian Kesehatan

mendukung terwujudnya Masyarakat Sehat

Yang Mandiri dan Berkeadilan. serta sesuai

dengan Misi Biro Keuangan dan BMN yaitu

Kegiatan ini akan

memperkuat nilai-nilai

Kementerian Kesehatan

yaitu nilai Responsif

sebagai dasar dalam

mengatasi permasalahan, nilai Efektif guna

mencapai hasil sesuai

target yang telah

diharapkan, serta nilai

Bersih dimana setiap

Melakukan

penetapan format

laporan

pelaksanaan PNBP

tingkat Eselon I

yang disesuaikan

dengan standar

Format

laporan

pelaksanaan

PNBP tingkat

Eselon I yang

disesuaikan

dengan standar

kompetensi diri (Kompeten); Ramah dan

sopan saat meminta masukan dari pegawai

pengelola PNBP serta membangun

lingkungan kondusif dengan atasan

(Harmonis dan Loyal); Banyak bertanya

mengenai hal-hal yang diperlukan sebagai

wujud dari tindakan proaktif (Adaptif); dan

Meminta masukan dari pegawai serta

Meningkatkan koordinasi penyusunan

laporan keuangan menuju

terwujudnya Laporan Keuangan

Kementerian Kesehatan dengan Opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

tahapan kegiatan

dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Melakukan evaluasi

dan melaporkan

hasil kegiatan

kepada atasan

Catatan evaluasi

kegiatan yang

telah dilakukan

rangkaian evaluasi antara penulis dan mentor (Kolaboratif).

4. Pelaksanaan

sosialisasi

format

laporan

pelaksanaan

PNBP tingkat

Eselon I

yang

disesuaikan

dengan

standar

Meminta arahan dan berkonsultasi

dengan atasan

terkait jadwal

kegiatan sosialisasi

Membuat bahan

paparan terkait

sosialisasi

Arahan kegiatan dan

jadwal

sosialisasi

Membuat paparan pelaporan PNBP tahun

2022 dan melakukan sosialisasi

menggunakan Bahasa Indonesia yang baik

dan benar serta agar mudah dipahami

(Berorientasi Pelayanan); Mencatat

Pelaksanaan sosialisasi format laporan

pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang

disesuaikan dengan PMK Nomor 155 Tahun

2021 sesuai dengan

Visi Biro Keuangan dan BMN yaitu

Kegiatan ini akan

memperkuat nilai-nilai

Kementerian Kesehatan

yaitu nilai Responsif

sebagai dasar dalam

Bahan paparan

berupa

powerpoint

arahan dan jadwal dari atasan serta

sosialisasi dilakukan pada waktu yang telah

disepakati oleh atasan dan tim pengelola

PNBP (Akuntabel); Dengan adanya

format laporan pelaksanaan PNBP tingkat

Sosialisasi format

laporan

pelaksanaan PNBP

tingkat Eselon I

yang disesuaikan

dengan standar

kepada Unit Eselon I

Dokumentasi

kegiatan

sosialisasi

Eselon I diharapkan dapat membantu orang

lain dalam melaksanakan tugas dengan

baik (Kompeten); Bersikap sopan, ramah

dan berpenampilan rapih saat meminta

arahan dan berkonsultasi kepada atasan

terkait rencana kegiatan sosialisasi

(Harmonis dan Loyal); Bersikap proaktif

saaat kegiatan sosialisasi (Adaptif); dan

Bersikap terbuka dalam bekerja sama untuk

menghasilkan nilai tambah (Kolaboratif).

Peningkatan Pengelolaan Administrasi

Keuangan dan Barang Milik Negara di

Lingkungan Kementerian Kesehatan

mendukung terwujudnya Masyarakat Sehat

Yang Mandiri dan Berkeadilan. serta sesuai

dengan Misi Biro Keuangan dan BMN yaitu

Meningkatkan koordinasi penyusunan

laporan keuangan menuju

terwujudnya Laporan Keuangan

Kementerian Kesehatan dengan Opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

mengatasi permasalahan, nilai Efektif guna

mencapai hasil sesuai

target yang telah

diharapkan, serta nilai

Bersih dimana setiap

tahapan kegiatan

dilakukan dengan

transparan dan akuntabel.

4.2 Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No. Kegiatan Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5

Konsultasi kepada atasan terkait pembuatan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

Penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar

Penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar

Pelaksanaan sosialisasi format laporan

pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar

Tabel IV. 2 Rencana Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

4.3 Para Pihak yang Terlibat dan Perannya dalam Aktualisasi

Tabel IV. 3 Pihak yang Terlibat dan Perannya dalam Aktualisasi

No. Pihak Peran

1. Coach

a. Memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses pembelajaran, rancangan aktualisasi, dan pelaksanaan aktualisasi.

b. Memberikan materi pembelajaran selama proses rancangan aktualisasi sampai pelaksanaan aktualisasi.

c. Memberikan motivasi dan dukungan dalam proses pembelajaran, rancangan aktualisasi, dan pelaksanaan aktualisasi.

2. Mentor

a. Memberikan masukan dan arahan dalam proses rancangan aktualisasi.

b. Membantu dalam pembuatan rancangan aktualisasi.

c. Memberikan dukungan dalam pembuatan rancangan aktualisasi.

3. Pegawai Pengelola PNBP di Biro Keuangan dan BMN

a. Memberikan arahan dan usulan dalam kegiatan Penyusunan Format Laporan Pelaksanaan PNBP di tingkat Eselon.

b. Memberikan masukan terkait stuktur Format Laporan Pelaksanaan PNBP di tingkat Eselon I.

c. Ikut serta dalam kegiatan Penyusunan Format Laporan Pelaksanaan PNBP di tingkat Eselon I.

d. Memberikan motivasi dan dukungan dalam proses rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi.

4. Unit Pengelola PNBP (Unit Eselon I)

Ikut berkontribusi dalam pelaksanaan sosialisasi dengan mendengarkan sosialisasi dari penulis

BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

Terdapat perubahan jadwal realisasi pelaksanaan aktualisasi dari rencana pelaksanaan aktualisasi yang dikarenakan adanya keterlambatan dalam melakukan konsultasi kepada atasan sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar tidak mencukupi. Oleh karena itu, kegiatan penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar mulai dilakukan pada minggu ke-2.

No. Kegiatan

Konsultasi kepada atasan terkait pembuatan format laporan

pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

Penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat

Eselon I yang disesuaikan dengan standar

Penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon

I yang disesuaikan dengan standar

4 Pelaksanaan sosialisasi format laporan pelaksanaan PNBP

tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar

Kegiatan

1 Konsultasi kepada atasan terkait pembuatan format laporan

pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

Penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon

I yang disesuaikan dengan standar

Penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar

Pelaksanaan sosialisasi format laporan pelaksanaan PNBP

tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar

5.1 Perubahan Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi Tabel V. 1 Rencana Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi Tabel V. 2 Realisasi Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

Minggu

1 2 3 4 5

ke-

No.

Minggu ke1 2 3 4 5

5.2 Deskripsi Proses Pelaksanaan Aktualisasi

Tabel V. 3 Waktu dan Status Pelaksanaan Aktualisasi

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan Status Realisasi

Konsultasi kepada

atasan terkait

Menentukan jadwal konsultasi dengan mentor 8-12 Agustus 2022

Terlaksana

pembuatan format

laporan pelaksanaan

PNBP tingkat Eselon I

Konsultasi dengan mentor terkait gagasan kreatif yang akan diaktualisasikan

Membuat kesimpulan dari hasil konsultasi

Melakukan studi literasi terkait dasar hukum pelaporan PNBP

15 Agustus s.d

2 September 2022

Terlaksana

Penyusunan format

laporan pelaksanaan

PNBP tingkat Eselon I

yang disesuaikan

dengan standar

Mencatat poin-poin penting yang diperlukan dalam pembuatan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat

Eselon I

Menyusun format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar melalui aplikasi excel

Penetapan format

laporan pelaksanaan

PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan

dengan standar

Meminta masukan dari pegawai pengelola PNBP di Biro Keuangan dan BMN terkait format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar

Melakukan penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar

Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan

29 Agustus s.d 2 September 2022

Terlaksana

Pelaksanaan sosialisasi format

laporan pelaksanaan

PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan

dengan standar

Meminta arahan dan berkonsultasi dengan atasan terkait jadwal kegiatan sosialisasi

Membuat bahan paparan terkait sosialisasi

Sosialisasi format laporan pelaksanaan

PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar kepada Unit Eselon I

5-9 September 2022

Terlaksana

5.3 Pelaksanaan Aktualisasi

Pelaksanaan aktualisasi “Optimalisasi Laporan Pelaksanaan Penerimaan

Negara Bukan Pajak dengan Penyusunan Format Laporan Pelaksanaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian

Kesehatan” dimulai dari tanggal 8 Agustus sampai dengan 9 September 2022. Penjelasan

dari setiap kegiatan dan tahapan aktualisasi adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan 1: Konsultasi kepada atasan terkait pembuatan format laporan pelaksanaan

PNBP tingkat Eselon I (SKP)

Waktu Pelaksanaan 8-12 Agustus 2022

a. Menentukan jadwal konsultasi dengan mentor

Tahapan Kegiatan

b. Konsultasi dengan mentor terkait gagasan kreatif yang akan diaktualisasikan

c. Membuat kesimpulan dari hasil konsultasi

a. Tersedianya jadwal konsultasi

Output Kegiatan

b. Catatan hasil konsultasi

c. Catatan kesimpulan

1. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Agenda 2)

a. Dalam tahapan kegiatan 1 terkait menentukan jadwal konsultasi dengan mentor, sebagai ASN saya harus bersikap ramah kepada mentor saat menentukan jadwal konsultasi sebagai wujud dari nilai Berorientasi Pelayanan.

Gambar 1.1 Menentukan jadwal konsultasi

b. Dalam tahapan kegiatan 1 terkait konsultasi dengan mentor terkait gagasan kreatif yang akan diaktualisasikan harus sesuai dengan jadwal/disiplin sebagai wujud dari nilai Akuntabel. Konsultasi kepada mentor dilakukan untuk menambah wawasan sebagai wujud dari nilai Kompeten. Konsultasi dilakukan dalam rangka membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan mentor sebagai wujud dari nilai Harmonis dan Loyal. Saat berkonsultasi dengan mentor, saya banyak bertanya mengenai hal-hal yang diperlukan sebagai wujud dari tindakan proaktif sebagai wujud dari nilai Adaptif. Saat berkonsultasi

dengan mentor, saya juga terbuka dalam menerima arahan dari atasan untuk menghasilkan nilai tambah dari gagasan sebagai wujud dari nilai Kolaboratif.

Gambar 1.2 Konsultasi dengan mentor

c. Kegiatan saya diakhiri dengan membuat kesimpulan dari hasil konsultasi dengan mentor terkait gagasan kreatif yang akan diaktualisasikan sebagai wujud dari nilai Kompeten

Gambar 1.3 Catatan hasil konsultasi dengan mentor

2. Analisis Dampak jika Nilai-Nilai Dasar PNS dilaksanakan dan tidak dilaksanakan

a. Apabila tidak menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan pada tahapan kegiatan menentukan jadwal konsultasi dengan mentor, maka tidak akan ada jadwal konsultasi dengan mentor. Dengan menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan maka dapat menentukan jadwal konsultasi dengan mentor.

b. Apabila saya tidak menerapkan nilai Akuntabel pada tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor terkait gagasan kreatif yang akan diaktualisasikan, maka konsultasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal konsultasi. Dengan menerapkan nilai Akuntabel maka konsultasi dapat dilakukan sesuai dengan jadwal konsultasi. Apabila saya tidak menerapkan nilai Kompeten pada tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor terkait gagasan kreatif yang akan diaktualisasikan, maka konsultasi dengan mentor tidak akan menambah wawasan untuk diri sendiri. Dengan menerapkan nilai Kompeten maka konsultasi dengan mentor akan menambah wawasan untuk diri sendiri.

Apabila saya tidak menerapkan nilai Harmonis dan Loyal pada tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor terkait gagasan kreatif yang akan diaktualisasikan, maka konsultasi tidak dapat dilakukan secara kondusif. Dengan menerapkan nilai Harmonis dan Loyal maka konsultasi dapat dilakukan secara kondusif dalam rangka membangun lingkungan kerja dengan mentor.

Apabila saya tidak menerapkan nilai Adaptif pada tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor terkait gagasan kreatif yang akan diaktualisasikan, maka saya tidak proaktif dalam melakukan konsultasi. Dengan menerapkan nilai Adaptif maka saat berkonsultasi dengan mentor, saya banyak bertanya mengenai hal-hal yang diperlukan sebagai wujud dari tindakan proaktif.

Apabila saya tidak menerapkan nilai Kolaboratif pada pada tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor terkait gagasan kreatif yang akan diaktualisasikan, maka masukan-masukan dari mentor tidak akan menjadi nilai tambah untuk diri sendiri. Dengan menerapkan nilai Kolaboratif maka masukan tersebut dapat menjadi pelajaran untuk meningkatkan kompetensi diri.

c. Apabila tidak menerapkan nilai Kompeten pada tahapan kegiatan membuat kesimpulan dari hasil konsultasi dengan mentor terkait gagasan kreatif yang akan diaktualisasikan, maka saya tidak dapat membuat kesimpulan dari hasil konsultasi dengan mentor. Dengan menerapkan nilai Kompeten maka saya dapat membuat kesimpulan dari hasil konsultasi dengan mentor.

3. Bentuk Penerapan Agenda 3 dalam pelaksanaan aktualisasi

Salah satu tujuan Manajemen ASN adalah tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dengan berkonsultasi dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam bekerja maka nilai tanggung jawab sudah diterapkan. Salah satu kompetensi SMART ASN adalah menguasai IT maka dengan melakukan konsultasi secara daring melalui Whatsapp maka kemampuan menguasai IT sudah diterapkan.

4. Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Pada saat konsultasi kepada atasan terkait pembuatan format laporan pelaksanaan PNBP

tingkat Eselon I dengan mengaktualisasikan nilai BerAKHLAK, sesuai dengan Visi Biro

Keuangan dan BMN yaitu Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan

Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan mendukung terwujudnya

Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan. serta sesuai dengan Misi Biro Keuangan dan BMN yaitu Meningkatkan koordinasi penyusunan laporan keuangan menuju

terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan dengan Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP).

5. Penguatan terhadap nilai-nilai budaya organisasi

Kegiatan konsultasi kepada atasan terkait pembuatan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I akan memperkuat nilai-nilai Kementerian Kesehatan yaitu nilai Responsif sebagai dasar dalam mengatasi permasalahan, nilai Efektif guna mencapai hasil sesuai target yang telah diharapkan, serta nilai Bersih dimana setiap tahapan kegiatan dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

b. Kegiatan 2: Penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar (Inovasi)

Waktu Pelaksanaan 15 Agustus - 2 September 2022

a. Melakukan studi literasi terkait dasar hukum pelaporan PNBP

Tahapan Kegiatan

b. Mencatat poin-poin penting yang diperlukan dalam pembuatan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

c. Menyusun format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar melalui aplikasi excel

a. Informasi terkait dasar hukum pelaporan PNBP

Output Kegiatan

b. Poin-poin penting yang diperlukan dalam pembuatan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

c. Format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I dengan aplikasi excel

1. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Agenda 2)

a. Dalam tahapan kegiatan 2, sebagai ASN saya harus melakukan studi literasi dengan memahami dasar hukum terkait pelaporan PNBP guna mendorong integritas dalam mendapatkan informasi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud dari nilai Akuntabel.

Gambar 2.1 Dasar hukum pelaporan PNBP

b. Dalam tahapan kegiatan 2, sebagai ASN saya harus mencatat poin-poin penting yang dilakukan dalam pembuatan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I sebagai wujud dari nilai Kompeten.

Gambar 2.2 Poin-poin penting dalam pembuatan format laporan pelaksanaan PNBP

c. Kegiatan saya diakhiri dengan menyusun format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar melalui aplikasi excel dengan menggunakan Bahasa

Indonesia yang baik dan benar sebagai wujud dari nilai Berorientasi Pelayanan. Proses penyusunan ini dilakukan dengan cermat dan konsisten dengan penuh kehati-hatian guna menciptakan laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai wujud dari nilai Akuntabel. Dengan adanya penyusunan laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I maka diharapkan terwujudnya pelaksanaan tugas yang baik sebagai wujud dari nilai Kompeten. Penyusunan format dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan dan kemudahan unit Eselon I dalam mengisi sebagai wujud

dari nilai Harmonis dan Loyal. Penyusunan format dengan aplikasi excel sebagai wujud dari nilai Adaptif. Rangkaian penyusunan format PNBP sebagai wujud dari nilai Kolaboratif.

Gambar 2.3 Format Laporan Pelaksanaan PNBP (Laporan Realisasi Target PNBP Ditjen Nakes (BLU dan non-BLU))

Gambar 2.4 Format Laporan Pelaksanaan PNBP (Laporan Realisasi Target PNBP Ditjen Kesmas (non-BLU)) Gambar 2.5 Format Laporan Pelaksanaan PNBP (Laporan Realisasi Belanja Pagu PNBP) Gambar 2.6 Format Laporan Pelaksanaan PNBP (Laporan Piutang PNBP & Lainnya)

Gambar 2.7 Format Laporan Pelaksanaan PNBP (Laporan Pemberian Tarif Nol atau sampai dengan Nol) Gambar 2.8 Format Laporan Pelaksanaan PNBP (Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan APIP) Gambar 2.9 Format Laporan Pelaksanaan PNBP (Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan BPK)

Gambar 2.10 Format Laporan Pelaksanaan PNBP (Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan BPKP)

Gambar 2.11 Format Laporan Pelaksanaan PNBP (Informasi Perkembangan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP)

2. Analisis Dampak jika Nilai-Nilai Dasar PNS dilaksanakan dan tidak dilaksanakan

a. Apabila tidak menerapkan nilai Akuntabel pada tahapan kegiatan melakukan studi literasi dengan memahami dasar hukum terkait pelaporan PNBP, maka tidak akan ada informasi terkait dasar hukum pelaporan PNBP. Dengan menerapkan nilai Akuntabel maka dapat mengetahui dasar hukum pelaporan PNBP.

b. Apabila saya tidak menerapkan nilai Kompeten pada tahapan kegiatan mencatat poinpoin penting berdasarkan dasar hukum pelaporan PNBP, maka tidak akan bisa memahami dasar hukum tersebut dan tidak dapat menyusun format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I. Dengan menerapkan nilai Kompeten maka tahap awal yaitu memahami dasar hukum bisa tercapai dan bisa dilanjutkan dengan menyusun format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I.

c. Apabila saya tidak menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan pada tahapan kegiatan menyusun format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I dengan menggunakan

Bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka format laporan pelaksanaan PNBP tidak sesuai dengan EYD. Dengan menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan maka penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP sudah sesuai dengan EYD.

Apabila tidak menerapkan nilai Akuntabel pada tahapan kegiatan menyusun format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang dilakukan dengan cermat dan konsisten dengan penuh kehati-hatian, maka akan ada kesalahan baik dalam format maupun rumus. Dengan menerapkan nilai Akuntabel maka tidak akan ada kesalahan baik dalam format maupun rumus.

Apabila saya tidak menerapkan nilai Kompeten pada tahapan kegiatan penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I, maka tidak dapat terwujud pelaksanaan tugas yang baik. Dengan menerapkan nilai Kompeten maka dapat terwujud pelaksanaan tugas yang baik.

Apabila saya tidak menerapkan nilai Harmonis dan Loyal pada tahapan kegiatan menyusun format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan dan kemudahan unit Eselon I dalam mengisi, maka format laporan pelaksanaan PNBP tidak sesuai dengan peraturan dan tidak dapat memudahkan pekerjaan unit eselon I sebagai pengguna. Dengan menerapkan nilai Harmonis dan Loyal maka format laporan pelaksanaan PNBP sesuai dengan peraturan dan dapat memudahkan pekerjaan unit eselon I sebagai pengguna.

Apabila saya tidakmenerapkan nilai Adaptif pada tahapan kegiatan penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I, maka tidak dapat memudahkan pekerjaan unit eselon I sebagai pengguna karena masih penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP dilakukan secara menual. Dengan menerapkan nilai Adaptif maka dapat memudahkan pekerjaan unit eselon I sebagai pengguna dengan menggunakan aplikasi excel.

Apabila saya tidak menerapkan nilai Kolaboratif pada pada tahapan kegiatan penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I, maka tidak dapat terlaksanakanya penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I. Dengan menerapkan nilai Kolaboratif maka dapat terlaksanakanya penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I.

Salah satu tujuan Manajemen ASN adalah Disiplin ASN dengan melakukan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Melakukan penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar maka Disiplin ASN sudah diterapkan. Salah satu kompetensi SMART ASN adalah adaptif dan responsif terhadap perubahan dengan melakukan

3. Bentuk Penerapan Agenda 3 dalam pelaksanaan aktualisasi

penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar maka adaptif dan responsif terhadap perubahan sudah dilaksanakan.

4. Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Pada saat penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I dengan mengaktualisasikan nilai BerAKHLAK, sesuai dengan Visi Biro Keuangan dan BMN yaitu Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan mendukung terwujudnya Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan. serta sesuai dengan Misi Biro Keuangan dan BMN yaitu Meningkatkan koordinasi penyusunan laporan keuangan menuju terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

5. Penguatan terhadap nilai-nilai budaya organisasi

Kegiatan penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar akan memperkuat nilai-nilai Kementerian Kesehatan yaitu nilai Responsif sebagai dasar dalam mengatasi permasalahan, nilai Efektif guna mencapai hasil sesuai target yang telah diharapkan, serta nilai Bersih dimana setiap tahapan kegiatan dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

c. Kegiatan 3: Penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar (Inovasi)

Waktu Pelaksanaan 29 Agustus – 2 September 2022

a. Meminta masukan dari pegawai pengelola PNBP di Biro Keuangan dan BMN terkait format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar

Tahapan Kegiatan

b. Melakukan penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar

c. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan

a. Masukan dari pegawai pengelola PNBP di Biro Keuangan dan BMN

Output Kegiatan

b. Format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar

c. Catatan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan

1. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Agenda 2)

a. Dalam tahapan kegiatan 3, sebelum menetapkan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I terlebih dahulu meminta masukan dari pegawai pengelola PNBP di Biro Keuangan dan BMN. Kegiatan ini sebagai bentuk memberi kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah sebagai

wujud dari nilai Kolaboratif. Dalam melakukan diskusi dengan rekan satu tim saya melakukannya dengan ramah dan sopan sebagai wujud dari nilai Harmonis dan Loyal. Saya mencatat masukan-masukan dari tim dengan cermat serta bertanggung jawab sebagai wujud dari nilai Akuntabel.

Gambar 3.1

Berdiskusi dengan rekan satu tim

b. Kemudian saya melakukan penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I sesuai dengan hasil diskusi dan masukan dari rekan satu tim. Proses penetapan format ini dilakukan dengan cermat dan konsisten dengan penuh kehati-hatian guna menciptakan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud dari nilai Akuntabel. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam melakukan penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I sehingga mudah dipahami oleh pengguna sebagai wujud dari nilai Berorientasi Pelayanan.

Gambar 3.2 Format Laporan Pelaksanaan PNBP (Laporan Realisasi Target PNBP)

Gambar 3.3 Format Laporan Pelaksanaan PNBP sesuai standar (Laporan Realisasi Target PNBP) Gambar 3.4 Format Laporan Pelaksanaan PNBP (Laporan Realisasi Belanja Pagu PNBP) Gambar 3.5 Format Laporan Pelaksanaan PNBP sesuai standar (Laporan Realisasi Belanja Pagu PNBP)

Gambar 3.6 Format Laporan Pelaksanaan PNBP (Laporan Piutang PNBP & Lainnya) Gambar 3.7 Format Laporan Pelaksanaan PNBP sesuai standar (Laporan Piutang PNBP & Lainnya) Gambar 3.8 Format Laporan Pelaksanaan PNBP (Laporan Pemberian Tarif Nol atau sampai dengan Nol)

(Laporan

Gambar 3.9 Format Laporan Pelaksanaan PNBP sesuai standar Pemberian Tarif Nol atau sampai dengan Nol) Gambar 3.10 Format Laporan Pelaksanaan PNBP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan APIP) Gambar 3.11 Format Laporan Pelaksanaan PNBP sesuai standar Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan APIP)

(Laporan

Gambar 3.12 Format Laporan Pelaksanaan PNBP (Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan BPK) Gambar 3.13 Format Laporan Pelaksanaan PNBP sesuai standar Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan BPK) Gambar 3.14 Format Laporan Pelaksanaan PNBP (Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan BPKP)

Gambar 3.15 Format Laporan Pelaksanaan PNBP sesuai standar

(Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan BPKP)

Gambar 3.16 Format Laporan Pelaksanaan PNBP

(Informasi Perkembangan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP)

Gambar 3.17 Format Laporan Pelaksanaan PNBP sesuai standar

(Informasi Perkembangan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP)

c. Saya akhiri dengan meminta evaluasi format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I serta pemberian saran dan masukan dari atasan yang dapat menjadi bahan kegiatan selanjutnya. Saat meminta evaluasi saya bersikap ramah sebagai wujud dari nilai Berorientasi Pelayanan. Dan dalam rangka membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan atasan sebagai wujud dari nilai Harmonis dan Loyal. Saya juga banyak bertanya mengenai hal-hal yang diperlukan sebagai wujud dari nilai Adaptif. Catatan hasil evaluasi dan masukan dari atasan dapat meningkatkan kompetensi diri sebagai wujud dari nilai Kompeten. Rangkaian evaluasi sebagai wujud dari nilai Kolaboratif.

Gambar 3.18 Catatan hasil evaluasi dengan atasan

2. Analisis Dampak jika Nilai-Nilai Dasar PNS dilaksanakan dan tidak dilaksanakan

a. Apabila saya tidak menerapkan nilai Kolaboratif pada tahapan kegiatan meminta masukan dari rekan satu tim, maka saya tidak dapat mengetahui apakah format yang saya susun sudah sesuai dengan kebutuhan. Dengan menerapkan nilai Kolaboratif maka penetapan format laporan pelaksanaan PNBP lebih efisien.

Apabila saya tidak menerapkan nilai Harmonis dan Loyal pada tahapan kegiatan meminta masukan dari rekan satu tim, maka akan menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Dengan menerapkan nilai Harmonis dan Loyal maka akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Apabila tidak menerapkan nilai Akuntabel pada tahapan kegiatan meminta masukan dari rekan satu tim, maka hasil diskusi dan masukan dari rekan satu tim tidak bisa seutuhnya saya tangkap karena tidak mencatat hasil diskusi tersebut. Dengan menerapkan nilai Akuntabel maka informasi terbaru serta hasil diskusi dan masukan dari rekan satu tim dapat saya tangkap seutuhnya.

3.

b. Apabila saya tidak menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan pada tahapan kegiatan penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka format laporan pelaksanaan PNBP tidak sesuai dengan EYD. Dengan menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan maka penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP sudah sesuai dengan EYD.

Apabila tidak menerapkan nilai Akuntabel pada tahapan kegiatan penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang dilakukan dengan cermat dan konsisten dengan penuh kehati-hatian, maka akan ada kesalahan. Dengan menerapkan nilai Akuntabel maka format yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Apabila saya tidak menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan, Harmonis dan Loyal pada tahapan kegiatan meminta evaluasi kepada atasan, maka akan menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Dengan menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan, Harmonis dan Loyal maka akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Apabila saya tidak menerapkan nilai Kompeten dan Kolaboratif pada tahapan kegiatan meminta evaluasi kepada atasan, maka setiap ada koordinasi catatan hasil evaluasi dan masukan tidak dapat meningkatkan kompetisi diri saya. Dengan menerapkan nilai Kompeten dan Kolaboratif maka dapat meningkatkan kompetisi diri saya.

Apabila saya tidak menerapkan nilai Adaptif pada tahapan kegiatan meminta evaluasi kepada atasan, maka saya tidak dapat menangkap masukan dari atasan. Dengan menerapkan nilai Adaptif maka saya dapat menangkap masukan dari atasan.

Bentuk Penerapan Agenda 3 dalam pelaksanaan aktualisasi

a. Salah satu tujuan Manajemen ASN adalah untuk menghasilkan ASN yang professional. Pada tahap kegiatan melakukan diskusi dan meminta masukan pada pegawai pengelola

PNBP (rekan satu tim) sebelum menetapkan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I, tujuannya adalah menjalin hubungan baik yang professional dengan rekan satu tim. Salah satu kompetensi SMART ASN adalah ASN yang memiliki kemampuan Hospitality yaitu sifat ramah dalam menjalankan tugasnya dan Networking dengan membangun hubungan dengan orang lain yang berpengaruh positif pada kesuksesan professional maupun personal maka kemampuan Hospitalitydan Networkingsudah diterapkan.

b. Salah satu tujuan Manajemen ASN adalah Disiplin ASN dengan melakukan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Melakukan penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar maka Disiplin ASN sudah diterapkan.

Salah satu kompetensi SMART ASN adalah adaptif dan responsif terhadap perubahan

dengan melakukan penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar maka adaptif dan responsif terhadap perubahan sudah dilaksanakan.

c. Salah satu tujuan Manajemen ASN adalah Bernilai Dasar dan Beretika Profesi. Pada

tahapan melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan, dilakukan dengan penuh etika dengan tujuan menjalin hubungan baik dengan atasan serta menghasilkan nilai tambah. Salah satu kompetensi SMART ASN adalah ASN yang memiliki kemampuan Hospitality yaitu sifat ramah dalam menjalankan tugasnya dan Networking dengan membangun hubungan dengan orang lain yang berpengaruh positif pada kesuksesan professional maupun personal maka kemampuan Hospitalitydan Networking sudah diterapkan.

4. Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Pada saat penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan

dengan PMK Nomor 155 Tahun 2021 dengan mengaktualisasikan nilai BerAKHLAK, sesuai

dengan Visi Biro Keuangan dan BMN yaitu Peningkatan Pengelolaan Administrasi

Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan mendukung

terwujudnya Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan. serta sesuai dengan Misi Biro

Keuangan dan BMN yaitu Meningkatkan koordinasi penyusunan laporan keuangan menuju terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan dengan Opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

5. Penguatan terhadap nilai-nilai budaya organisasi

Kegiatan penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan

dengan PMK Nomor 155 Tahun 2021 akan memperkuat nilai-nilai Kementerian Kesehatan yaitu nilai Responsif sebagai dasar dalam mengatasi permasalahan, nilai Efektif guna mencapai hasil sesuai target yang telah diharapkan, serta nilai Bersih dimana setiap tahapan kegiatan dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

d. Kegiatan 4: Pelaksanaan sosialisasi format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar (Inovasi)

Waktu Pelaksanaan 5 – 9 September 2022

a. Meminta arahan dan berkonsultasi dengan atasan terkait jadwal kegiatan sosialisasi

Tahapan Kegiatan

b. Membuat bahan paparan terkait sosialisasi

c. Sosialisasi format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar kepada Unit Eselon I

a. Arahan kegiatan dan jadwal sosialisasi

Output Kegiatan

b. Bahan paparan berupa powerpoint

c. Dokumentasi kegiatan sosialisasi

a. Dalam tahapan kegiatan 4, sebelum memulai sosialisasi terlebih dahulu saya meminta arahan dan berkonsultasi dengan atasan secara ramah dan sopan sebagai wujud dari nilai Harmonis dan Loyal. Saya mencatat arahan dan jadwal dari atasan dengan cermat serta bertanggung jawab sebagai wujud dari nilai Akuntabel.

b. Kemudian saya membuat paparan pelaporan PNBP tahun 2022 terkait format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar agar nantinya dapat mudah dipahami oleh pengguna sebagai wujud dari nilai Berorientasi Pelayanan.

1. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Agenda 2) Gambar 4.1 Berkonsultasi dengan atasan Gambar 4.2 Undangan sosialisasi Format Laporan Pelaksanaan PNBP

c. Sosialisasi dilakukan pada waktu yang telah disepakati oleh atasan dan tim pengelola PNBP sebagai wujud dari nilai Akuntabel. Sosialisasi menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar agar nantinya dapat mudah dipahami oleh pengguna sebagai wujud dari nilai Berorientasi Pelayanan. Dalam sosialisasi ini saya bersikap terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah sebagai wujud dari nilai Kolaboratif. Kegiatan sosialisasi juga membantu orang lain untuk belajar menyusun laporan pelaksanaan tingkat Eselon I sebagai wujud dari nilai Kompeten. Pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung saya bertindak proaktif sebagai wujud dari nilai Adaptif.

Gambar 4.3 Pembuatan bahan paparan sosialisasi Gambar 4.4 Kegiatan sosialisasi format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I dengan perwakilan masing-masing Eselon I Gambar 4.5 Form untuk daftar hadir

2.

Analisis Dampak jika Nilai-Nilai Dasar PNS dilaksanakan dan tidak dilaksanakan

a. Apabila saya tidak menerapkan nilai Harmonis dan Loyal pada tahapan kegiatan meminta arahan pada atasan terkait jadwal sosialisasi, maka akan menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Dengan menerapkan nilai Harmonis dan Loyal maka akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Apabila tidak menerapkan nilai Akuntabel pada tahapan kegiatan mencatat hasil arahan dari atasan, maka catatan arahan dan jadwal yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan arahan yang sebenarnya. Dengan menerapkan nilai Akuntabel catatan hasil arahan yang dihasilkan sesuai dengan arahan dari atasan.

b. Apabila saya tidak menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan pada tahapan kegiatan pembuatan bahan paparan terkait sosialisasi format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka paparan yang saya hasilkan akan memuat informasi yang susah dipahami oleh pengguna. Dengan menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan maka paparan yang saya hasilkan akan memuat informasi yang mudah dipahami oleh pengguna.

c. Apabila tidak menerapkan nilai Akuntabel pada tahapan kegiatan sosialisasi format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I, maka sosialisasi yang saya lakukan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan menerapkan nilai Akuntabel sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Apabila saya tidak menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan pada tahapan kegiatan sosialisasi format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I dengan menggunakan Bahasa

Indonesia yang baik dan benar, maka bahasa yang digunakan tidak bisa dipahami oleh pengguna. Dengan menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan maka bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pengguna.

Apabila saya tidak menerapkan nilai Kompeten dan Kolaboratif, Adaptif, dan Kompeten pada tahapan kegiatan sosialisasi format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I, maka kegiatan hanya akan bersifat satu pihak karena tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk berkontribusi. Dengan menerapkan nilai Kompeten dan Kolaboratif, Adaptif, dan Kompeten maka kegiatan sosialisasi akan mendapatkan feedbackdari pengguna.

3. Bentuk Penerapan Agenda 3 dalam pelaksanaan aktualisasi

a. Salah satu tujuan Manajemen ASN adalah Bernilai Dasar dan Beretika Profesi. Pada tahapan meminta arahan dan berkonsultasi dengan atasan terkait jadwal kegiatan sosialisasi, dilakukan dengan penuh etika dengan tujuan menjalin hubungan baik dengan atasan serta menghasilkan nilai tambah. Salah satu kompetensi SMART ASN adalah ASN yang memiliki kemampuan Hospitalityyaitu sifat ramah dalam menjalankan tugasnya dan Networkingdengan membangun hubungan dengan orang lain yang berpengaruh positif

pada kesuksesan professional maupun personal maka kemampuan Hospitality dan Networkingsudah diterapkan.

b. Salah satu tujuan Manajemen ASN adalah untuk menghasilkan ASN yang professional dan Beretika profesi. Pada tahap kegiatan membuat paparan sosialisasi dengan professional dan dengan Bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna maka nilai professional sudah diterapkan. Salah satu kompetensi SMART ASN adalah menguasai IT maka dengan membuat paparan dengan kreatifitas dan dengan visual yang menarik maka kemampuan menguasai IT sudah diterapkan.

c. Salah satu tujuan Manajemen ASN adalah Beretika Profesi. Pada tahapan sosialisasi dilakukan dengan menunjang etika profesi dengan sopan dan ramah saat melakukan sosialisasi. Salah satu kompetensi SMART ASN adalah ASN yang memiliki kemampuan Hospitality yaitu sifat ramah dalam melakukan sosialisasi maka kemampuan Hospitality sudah diterapkan.

4. Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Pada saat pelaksanaan sosialisasi format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang

disesuaikan dengan PMK Nomor 155 Tahun 2021 dengan mengaktualisasikan nilai BerAKHLAK, sesuai dengan Visi Biro Keuangan dan BMN yaitu Peningkatan Pengelolaan

Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan mendukung terwujudnya Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan. serta sesuai dengan Misi Biro Keuangan dan BMN yaitu Meningkatkan koordinasi penyusunan laporan keuangan menuju terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

5. Penguatan terhadap nilai-nilai budaya organisasi

Kegiatan pelaksanaan sosialisasi format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan PMK Nomor 155 Tahun 2021 akan memperkuat nilai-nilai Kementerian

Kesehatan yaitu nilai Responsif sebagai dasar dalam mengatasi permasalahan, nilai Efektif guna mencapai hasil sesuai target yang telah diharapkan, serta nilai Bersih dimana setiap

tahapan kegiatan dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

5.4 Evaluasi Pelaksanaan Aktualisasi

5.4.1 Sebelum dilaksanakan aktualisasi

Belum adanya format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I dalam bentuk excel sehingga terdapat beragam format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I.

5.4.2 Sesudah dilaksanakan aktualisasi

Adanya format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I dalam bentuk excel diharapkan dapat membantu unit Eselon I dalam menyusun laporan pelaksanaan PNBP

dan menyeragamkan format laporan pelaksanaan PNBP yang dipakai oleh unit Eselon I.

5.5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

Rencana selanjutnya yang akan dilakukan terhadap proses tindak lanjut hasil

pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja adalah sebagai berikut:

terkait

pemberitahuan

dinas

Surat

kepada unit Eselon I

untuk menggunakan

format laporan

pelaksanaan PNBP

tingkat Eselon I

Monitoring

penggunaan format

laporan pelaksanaan

PNBP tingkat Eselon

I per semester

Melanjutkan

aktualisasi nilai

BerAKHLAK dalam

pekerjaan sehari-hari

sebagai ASN

Laporan monitoring

penggunaan format

laporan pelaksanaan

PNBP tingkat Eselon I

Kebiasaan/habituasi

dalam

mengaktualisasikan

nilai BerAKHLAK, Penilaian SKP

Paling lambat

tanggal 25

Januari atau

25 Juli pukul

16.00 WIB

Selama

menjadi ASN

Biro Keuangan dan BMN Unit Eselon I

Diri Sendiri -

No. Kegiatan Ouput Durasi dan Waktu Para Pihak Sumber Biaya 1 Membuat surat

Tabel V. 4 Rencama Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

setiap semester dinas 2 hari Unit Eselon I

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

a. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Laporan

Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Penyusunan

Format Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak tingkat

Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan” dapat terlaksana dengan baik dengan selalu mengimplementasikan nilai-nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang dilakukan secara berulang-ulang selama 30 hari sehingga membentuk habituasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN.

b. Dengan mengoptimalkan laporan pelaksanaan PNBP merupakan wujud dari

Manajemen ASN yaitu professional, bernilai dasar, dan beretika profesi dalam menyusun format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang dimanfaatkan oleh unit Eselon I. Mengoptimalkan laporan pelaksanaan PNBP merupakan langkah inovatif dan responsif sebagai wujud dari SMART ASN.

6.2 Saran

a. Dalam menyusun format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I, tim PNBP di Biro Keuangan dan BMN hendaknya benar-benar memperhatikan kesesuaian format yang ada di PMK 155 Tahun 2021 dengan format yang dibuat sehingga laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I dapat digabungkan menjadi laporan pelaksanaan PNBP tingkat Kementerian Kesehatan.

b. Penggunaan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I dapat di evaluasi kembali dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipilNegara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PenerimaanNegaraBukanPajak.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKesehatan.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang PelatihanDasarCalon PegawaiNegeriSipil.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kurikulum PelatihanDasarCalonPegawaiNegeriSipil.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Lampiran 2 Pengendalian Pelaksanaan Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta ADELIA HAIFA FEBRIYANTI

NIP 200002072022022001

Unit Kerja BIRO KEUANGAN DAN BMN, SEKRETARIAT JENDERAL

Jabatan PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL

Rumusan Isu Belum optimalnya Laporan Pelaksanaan PNBP oleh Unit

Pengelola PNBP di lingkungan Kementerian Kesehatan

1. Kegiatan 1 (8-12 Agustus 2022): Konsultasi kepada atasan terkait pembuatan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

2. Kegiatan 2 (15 Agustus - 2 September 2022): Penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar

3. Kegiatan 3 (29 Agustus - 2 September 2022): Penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar

4. Kegiatan 4 (5-9 September 2022): Pelaksanaan sosialisasi format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar

Lampiran 3 Lembar Persetujuan Laporan Rancangan Aktualisasi

SEMINAR PELAKSANAAN AKTUALISASI

“Optimalisasi Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak dengan Penyusunan Format Laporan Pelaksanaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan”

Adelia Haifa Febriyanti

200002072022022001

Pranata Keuangan APBN Terampil

Biro Keuangan dan BMN

Mentor : Roy Berridge, SE, MKM

Coach : dr. Atiq Amanah RP, MKKK

Isu

Belum optimalnya

Laporan Pelaksanaan

PNBP oleh Unit

Pengelola PNBP di lingkungan Kementerian

Kesehatan

Penyebab Isu

Kurang updatenya unit

pengelola PNBP terkait

peraturan terbaru tentang

pelaporan PNBP

Gagasan Pemecah Isu

Optimalisasi Laporan

Pelaksanaan Penerimaan

Negara Bukan Pajak dengan

Penyusunan Format Laporan

Pelaksanaan Penerimaan

Negara Bukan Pajak tingkat

Eselon I di lingkungan

Kementerian Kesehatan

KEGIATAN:

kepada atasan terkait pembuatan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I (SKP)

laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar (Inovasi)

pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar (Inovasi)

laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar (Inovasi)

Konsultasi 2. Penyusunan format 3. Penetapan format laporan Pelaksanaan sosialisasi format

PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI

Rancangan Aktualisasi

Konsultasi kepada atasan terkait pembuatan format laporan

pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

Penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

yang disesuaikan dengan standar

Penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

yang disesuaikan dengan standar

Pelaksanaan sosialisasi format laporan pelaksanaan PNBP

tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar

Minggu ke1 2 3 4 5

No. Kegiatan

Realisasi Aktualisasi

Konsultasi kepada atasan terkait pembuatan format laporan

pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

Penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat

Eselon I yang disesuaikan dengan standar

Penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

yang disesuaikan dengan standar

Pelaksanaan sosialisasi format laporan pelaksanaan PNBP

tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar

Minggu ke1 2 3 4 5

No. Kegiatan

PELAKSANAAN AKTUALISASI

Kegiatan 1 (8-12 Agustus 2022)

Menentukan jadwal konsultasi

dengan mentor

Konsultasi kepada atasan terkait pembuatan format

laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I (SKP)

Konsultasi dengan mentor terkait

gagasan kreatif yang akan

diaktualisasikan

Tersedianya jadwal konsultasi

Catatan hasil konsultasi

Membuat kesimpulan dari

hasil konsultasi

Catatan kesimpulan

• Berorientasi Pelayanan

• Akuntabel

• Kompeten

• Harmonis dan Loyal

• Adaptif

• Kolaboratif

• Kompeten

Kegiatan 2 (15 Agustus – 2 September 2022)

Penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat

Eselon I yang disesuaikan dengan standar (Inovasi)

Mencatat poin-poin penting yang

Melakukan studi literasi terkait

dasar hukum pelaporan PNBP

Informasi terkait dasar hukum

pelaporan PNBP

diperlukan dalam pembuatan

format laporan pelaksanaan PNBP

tingkat Eselon I

Poin-poin penting

Menyusun format laporan pelaksanaan

PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan

dengan standar melalui aplikasi excel

Format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

• Akuntabel

• Kompeten

• Berorientasi Pelayanan

• Akuntabel

• Kompeten

• Harmonis dan Loyal

• Adaptif

• Kolaboratif

Kegiatan 3 (29 Agustus – 2 September 2022)

Meminta masukan dari pegawai

pengelola PNBP di Biro Keuangan dan BMN terkait format laporan

pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

yang disesuaikan dengan standar

Berdiskusi dengan rekan satu tim

Penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

yang disesuaikan dengan standar (Inovasi)

Melakukan penetapan format laporan

pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

yang disesuaikan dengan standar

Format yang disesuaikan dengan standar

Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan

Catatan evaluasi

• Berorientasi Pelayanan

• Harmonis dan Loyal

• Adaptif

• Kolaboratif

• Harmonis dan Loyal

• Akuntabel

• Kompeten

• Kolaboratif

• Akuntabel

• Berorientasi Pelayanan

Kegiatan 4 (5-9 September 2022)

Meminta arahan dan berkonsultasi dengan atasan terkait jadwal kegiatan

sosialisasi

Arahan kegiatan dan jadwal sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi format laporan pelaksanaan PNBP

tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar (Inovasi)

Membuat bahan paparan terkait

sosialisasi

Bahan paparan berupa powerpoint

Sosialisasi format laporan

pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

yang disesuaikan dengan standar

kepada Unit Eselon I

Dokumentasi kegiatan sosialisasi

• Harmonis dan Loyal

• Akuntabel

• Berorientasi Pelayanan

Kompeten

• Akuntabel •

Kolaboratif

• Adaptif •

EVALUASI PELAKSANAAN AKTUALISASI

Sebelum dilaksanakan aktualisasi

Belum adanya format laporan pelaksanaan

PNBP tingkat Eselon I dalam bentuk excel

sehingga terdapat beragam format laporan

pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I

Sesudah dilaksanakan aktualisasi

Adanya format laporan pelaksanaan PNBP

tingkat Eselon I dalam bentuk excel diharapkan

dapat membantu unit Eselon I dalam menyusun

laporan pelaksanaan PNBP dan menyeragamkan

format laporan pelaksanaan PNBP yang dipakai

oleh unit Eselon I

Rencana Tindak Lanjut

Membuat surat dinas

terkait

pemberitahuan

kepada unit Eselon I

Surat

untuk menggunakan

format laporan

pelaksanaan PNBP

tingkat Eselon I

setiap semester

Monitoring

penggunaan format

laporan pelaksanaan

PNBP tingkat Eselon

I per semester

Melanjutkan

aktualisasi nilai

BerAKHLAK dalam

pekerjaan sehari-hari

sebagai ASN

Laporan monitoring

penggunaan format

laporan pelaksanaan

PNBP tingkat Eselon I

Paling lambat tanggal 25

Januari atau 25 Juli pukul

16.00 WIB

Biro

Sumber Biaya

Kebiasaan/habituasi

dalam

mengaktualisasikan

nilai BerAKHLAK,

Penilaian SKP

Selama

No. Kegiatan Ouput Durasidan Waktu ParaPihak dinas 2 hari Unit Eselon I Keuangan dan BMN Unit Eselon I - menjadi ASN Diri Sendiri -

Kesimpulan

1. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi

Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

dengan Penyusunan Format Laporan Pelaksanaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak tingkat Eselon I di

Lingkungan Kementerian Kesehatan” dapat terlaksana

dengan baik dengan selalu mengimplementasikan nilai-nilai

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis,

Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang dilakukan secara

berulang-ulang selama 30 hari sehingga membentuk habituasi

dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN.

2. Dengan mengoptimalkan laporan pelaksanaan PNBP

merupakan wujud dari Manajemen ASN yaitu professional,

bernilai dasar, dan beretika profesi dalam menyusun format

laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang dimanfaatkan

oleh unit Eselon I. Mengoptimalkan laporan pelaksanaan PNBP

merupakan langkah inovatif dan responsif sebagai wujud dari

SMART ASN.

menyusun format laporan pelaksanaan PNBP tingkat

Eselon I, tim PNBP di Biro Keuangan dan BMN hendaknya

benar-benar memperhatikan kesesuaian format yang ada di

PMK 155 Tahun 2021 dengan format yang dibuat sehingga

laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I dapat digabungkan

menjadi laporan pelaksanaan PNBP tingkat Kementerian

Kesehatan.

format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon

I dapat di evaluasi kembali dalam pelaksanaannya.

Dalam 2. Penggunaan

Saran

“Jangan malu dengan kegagalan, belajarlah darinya dan mulai lagi”

Thanks!

Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bkan Pjk dgn Penyusunan Format LPP Tkt Eselon 1

KATA PENGANTAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BAB II

PROFIL INSTANSI

Visi

Misi

2.3 Tugas dan Fungsi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

2.4 Struktur Organisasi

BAB III

ANALISIS ISU DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi dan Analisis Isu Aktual

3.1.1 Identifikasi Isu

3.1.2 Penetapan CoreIsu

3.2 Keterkaitan

III.

3.3

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

Tabel IV. 1 Matriks Rancangan Aktualisasi

4.2 Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi

BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

5.2 Deskripsi Proses Pelaksanaan Aktualisasi

5.3 Pelaksanaan Aktualisasi

3. Bentuk Penerapan Agenda 3 dalam pelaksanaan aktualisasi

3.

2.

5.4 Evaluasi Pelaksanaan Aktualisasi

5.5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

6.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

SEMINAR PELAKSANAAN AKTUALISASI

PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI

Rancangan Aktualisasi

Realisasi Aktualisasi

PELAKSANAAN AKTUALISASI

Penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat

EVALUASI PELAKSANAAN AKTUALISASI

Sebelum dilaksanakan aktualisasi

Sesudah dilaksanakan aktualisasi

Rencana Tindak Lanjut

Kesimpulan

Thanks!

Articles inside

Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

PELAKSANAAN AKTUALISASI

4.2 Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi

ANALISIS ISU DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI