LEMBAR PENGESAHAN
NAMA : Erlinawati Pane, SKM, MKM NIP : 197202201994022001
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa Jabatan : Widyaiswara Ahli Muda
Cikarang, 14 Juli 2021 Menyetujui Kepala,
Drs. Suherman, M.Kes NIP. 196508121986031004
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
KAJIAN PEMBELAJARAN
Jabatan fungsional adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakatditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya. Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat. Jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat terdiri dari jenjang jabatan terampil dan jenjang jabatan Ahli. Angka kredit yang telah dikumpulkan oleh seorang Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dapat digunakan sebagai dasar untuk kenaikan jabatan atau pangkat. Dasar lain yang digunakan untuk penghitungan angka kredit adalah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP). Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dapat dilakukan oleh profesi maupun kedinasan.
Salah satu persyaratan untuk dapat diangkat kedalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat baik terampil maupun ahli adalah mengikuti pendidikan dan Pelatihan jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan jenjangnya (SK Menpan Nomor: 58/KEP/M.PAN/8/2000; Bab IX Pasal 23). Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah agar peserta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli. Oleh karena penyelenggaraan pelatihan dilakukan pada masa pandemi Covid-19, maka pelatihan Jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli dilaksanakan secara daring (fullonline). Walaupun
II.
dilaksanakan secara daring, untuk pelaksanaan praktik lapangan, dilakukan secara mandiri di wilayah kerja masing masing peserta. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian terhadap pelaksanaan praktik lapangan secara mandiri, apakah sesuai dengan kebutuhan peserta ?
B. Tujuan
Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan praktik lapangan secara mandiri di wilayah kerja masing-masing peserta pada Pelatihan Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli yang diselenggarakan oleh Bapelkes Cikarang Tahun 2021.
C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kajian proses pembelajaran ini dilaksanakan pada tanggal 08 s.d 12 Juli 2021 di Bekasi (WorkFromHome) melalui pengumpulan data secara online dengan menggunakan GoogleFormkepada alumni peserta pelatihan Jabfung PKM Ahli Angkatan I dan II tahun 2021.
PERMASALAHAN
Berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam proses praktik lapangan mandiri pada peserta pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli yang diselenggarakan secara daring, masih ditemukan permasalahan sebagai berikut :
1. Belum adanya standar pelaksanaan Praktik Lapangan secara mandiri dalam kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli yang diselenggarakan secara daring (fullonline).
2. Belum adanya panduan bagi penyelenggara dalam melakukan pendampingan/pemantauan pada saat pelaksanaan praktik lapangan secara mandiri pada peserta pelatihan Jabfung PKM Ahli di wilayah kerjanya masingmasing.
III.
ANALISIS / HASIL KAJIAN
Kajian awal yang penulis lakukan adalah dengan memperhatikan struktur program pelatihan, yang menggambarkan transformasi alokasi jam pelajaran dari bentuk klasikal menjadi bentuk daring (fullonline), berikut ini : NO MATERI
A. MATERI DASAR
1. Kebijakan Diklat Aparatur 2 2 2 2 2. Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Promosi Keseh.
2 2 2 2
Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat 2 2 2 2
Etika Profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat 2 2 2 2 SUB TOTAL 8 0 0 8 8 0 0 0 0 8
B. MATERI INTI
1. Persiapan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
2 12 2 2 6 6 14 2. Pelaksanaan Advokasi Kesehatan 1 3 1 1 1 2 4 3.
Pelaksanaan Penggalangan Dukungan Sosial 2 2 2 2 2 4
Pelaksanaan Penyuluhan untuk Pemberdayaan Masyarakat
2 5 8 2 2 1 4 1 7 15 5. Pelaksanaan Pengembangan Pedoman Penyuluhan
2 3 2 2 3 5 6. Perumusan Sistem Pengembangan Penyuluhan 1 3 1 1 1 2 4 7. Pengembangan Metode Penyuluhan Kesehatan 1 5 1 1 1 4 6 8. Karya Tulis/Karya Ilmiah bidang Kesehatan 2 6 2 2 1 5 8
Teknologi Tepat Guna di bidang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
2 4 2 2 1 3 6 10. Perhitungan Angka Kredit dan Pengajuan DUPAK 2 6 2 2 2 4 8 SUB TOTAL 17 49 8 17 17 14 35 1 7 74
MATERI PENUNJANG
Komitmen
Tindak Lanjut
Antikorupsi
Keterangan:
1 JPL = 45 menit ; T = Teori ; P = Penugasan ; PL= Praktik Lapangan
PM = Praktik Mandiri
SM = Sinkron Maya (Tatap Maya/VirtualSynchronous)
SL/K = Sinkron Langsung/Kelas/Tatap Muka (LiveSynchronous)
AK = Asinkron Kolaboratif (CollaborativeAsynchronous)
Berdasarkan struktur program tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah jam pelajaran (JPL) dari Praktik Lapangan adalah 8 JPL, dengan alokasi :
1. Sinkron Maya (SM) = 1 JPL, merupakan alokasi kegiatan:
• Fasilitator menjelaskan topik dan alur Praktik Lapangan (PL) yang akan dilaksanakan. Penjelasan ini dilakukan H(-2) sebelum PKL.
• Fasilitator menjelaskan hal teknis yang akan dilakukan selama praktik lapangan
• Fasilitator membimbing peserta dalam pembuatan instrumen kerja/observasi .
2. Praktik Mandiri (PM) = 7 JPL, merupakan alokasi kegiatan :
• Peserta melakukan kunjungan ke lapangan yang telah ditentukan
• Peserta melakukan observasi secara umum tentang persiapan penyuluhan
• Peserta melaksanakan penyuluhan Kesehatan Masyarakat seperti yang telah direncanakan (form individual)
• Peserta melakukan pendokumentasian
• Peserta melakukan pengolahan/analisis data
• Peserta melakukan penyusunan laporan asil penyuluhan (laporan dalam bentuk word dan bahan tayang dalam bentuk powerpoint)
Berdasarkan panduan PKL, penulis mengkaji pelaksanaan praktik lapangan mandiri dengan memperhatikan tujuan dan lokus pelaksanaan PKL, yaitu :
1. Tujuan Umum
Setelah mengikuti praktik kerja lapangan ini, peserta diharapkan ahli dalam melakukan Pelaksanaan Penyuluhan untuk Pemberdayaan Masyarakat untuk kasus kesehatan masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya secara mandiri sesuai tempat tugasnya.
2. Tujuan Khusus
Setelah mengikuti praktik kerja lapangan ini, Peserta mampu :
• Menyusun persiapan kegiatan baik persiapan administrasi maupun instrumen lainnya
• Melakukan penyuluhan langsung (dalam gedung atau luar gedung)
• Mendokumentasikan kegiatannya
3. Lokus PKL
Lokus PKL peserta pelatihan Jabfung PKM Ahli adalah unit instansi tempat bekerjanya sendiri atau bisa unit lain terdekat dalam suatu wilayah kerja, dan bisa mendukung tercapainya tujuan PKL seperti dimaksud pada tujuan khusus PKL ini, dalam bimbingan Pejabat Fungsional Senior.
Selanjutnya penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi googleformkepada seluruh peserta pelatihan Angkatan I dan II yang berjumlah 60 orang. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai tanggal 05 sampai dengan 07 Juli 2021. Adapun peserta yang mengirimkan atau mengisi kuesioner berjumlah 38 orang (63,33 %).
Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengetahui pendapat peserta terhadap pelaksanaan praktik lapangan yang dilakukan secara mandiri oleh masing masing peserta di wilayah kerjanya masing-masing. Hasil yang diperoleh dari pengumpulan data tersebut, adalah sebagai berikut :
1. Usia
Peserta pelatihan memiliki rentang usia yang cukup jauh, dimana usia termuda adalah 25 tahun, dan yang tertua adalah 55 tahun.
2.
Jenis Kelamin
Sebagian besar peserta berjenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 33 orang (86,8%) dan laki laki berjumlah 5 orang (13,2%).
3. Asal Instansi
Sebagian besar peserta berasal dari instansi atau bekerja di Puskesmas yaitu berjumlah 25 orang (65,8%), Dinas Kesehatan berjumlah 7 orang (18,4%), dan Rumah Sakit berjumlah 6 orang (15,8%).
4. Praktik Lapangan
Berdasarkan pendapat peserta tentang pelaksanaan PKL secara mandiri di wilayah kerja masing masing, maka diperoleh hasil yang sangat baik, dimana hampir semua peserta yaitu sebanyak 37 orang (97,4 %) menyatakan bahwa pelaksanaan Praktik Lapangan secara mandiri sudah sesuai dalam meningkatkan kompetensi peserta pelatihan. Hanya 1 orang (2,6%) yang menyatakan belum sesuai. Hal ini dapat dilihat pada diagram berikut :
Adapun masukan dari peserta terkait pelaksanaan praktik lapangan secara mandiri, adalah sebagai berikut :
• Perlunya pengawasan pada saat praktik lapangan
• Sebaiknya selain kegiatan penyuluhan, juga dilakukan praktik dalam melakukan proses perencanaan program untuk kegiatan promosi kesehatan.
• Karena melalui daring sehingga pada saat pelaksanaan praktik tidak didampingi oleh pihak diklat.
Berdasarkan pengamatan dan keterlibatan penulis sebagai salah satu pengendali pelatihan pada pelatihan Jabfung PKM Ahli yang di selenggarakan oleh Bapelkes Cikarang, telah dilakukan pendampingan kepada beberapa orang peserta dalam setiap angkatan. Pelaksanaan pendampingan dilakukan oleh pihak penyelenggara, pengendali pelatihan maupun fasilitator pelatihan. Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan pada saat praktik lapangan secara mandiri, yaitu:
1. Angkatan 1 : dilakukan kepada 3 orang peserta (10 %)
2. Angkatan 2 : dilakukan kepada 3 orang peserta (10 %)
Adapun kriteria peserta yang didampingi dilihat berdasarkan asal instansi/lokus PKL peserta yang berada di wilayah Jabodetabek Minimnya proses pendampingan tersebut karena keterbatasan sumber daya yang ada, baik dari segi anggaran maupun waktu pelaksanaan PKL yang terbatas. Hal ini menyebabkan tidak semua peserta dapat didampingi atau dipantau secara langsung oleh pihak penyelenggara pada saat pelaksanaan praktik lapangan/lokus PKL masing-masing peserta.
IV. ALTERNATIF PEMECAHAN
Alternatif pemecahan masalah agar proses pembelajaran pada Praktik Lapangan secara mandiri pada Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli yang diselenggarakan dengan metode daring (full online) sesuai dengan kurikulum pelatihan, adalah sebagai berikut :
1. Membuat standar pelaksanaan Praktik Lapangan secara mandiri pada kurikulum pelatihan Jabfung Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli yang diselenggarakan secara daring (fullonline).
2. Membuat panduan pendampingan atau pemantauan pada saat peserta melakukan praktik lapangan secara mandiri, sebagai bentukQualityControl(QC) dari Tim Pengendali Mutu dan penyelenggara pelatihan Bapelkes Cikarang.
V. SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Pelaksanaan praktik lapangan secara mandiri di wilayah kerja masing masing peserta sudah sesuai dengan tujuan pelatihan maupun kebutuhan peserta dalam meningkatkan kompetensinya agar mereka mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli.
B. SARAN
Perlu dilakukan kajian terhadap metode praktik lapangan pada semua pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan.
Bekasi, 12 Juli 2021
Erlinawati Pane, SKM, MKM NIP. 197202201994022001
