Modifikasi Kemasan Dan Etiket Obat Pasien Rawat Inap Oleh Instalasi Farmasi RSPI Prof. Dr. Sulianti

Kode Etik yang harus diterapkan oleh PNS adalah perilaku pejabat sebagai penguasa menjadi pelayan, wewenang berubah menjadi peranan, dan jabatan publik menjadi amanah yang dipertanggungjawabkan. d) Komitmen Mutu Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas dari pemerintah selaku penyedia layanan publik dan dengan pelayanan yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Terdapat empat aspek utama yang terkait dengan komitmen mutu, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Selain itu, nilainilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima meliputi : 1) Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer/client; 2) Memberikan layanan yang menyentuh hati, untuk menjaga dan memelihara agar customer/client tetap setia; 3) Menghasilkan produk/jasa yang berkualitas tinggi tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan; 4) Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer/client maupun perkembangan teknologi; 5) Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan; 6) Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. e) Anti Korupsi Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, yang termasuk kategori korupsi yaitu merugikan keuangan negara, suapmenyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan atau jasa, serta gratifikasi.

Anti korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

18