1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu, kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelayan masyarakat yang profesional mutlak diperlukan.

Pada tanggal 15 Januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-undang ini mengamanatkan instansi pemerintah untuk wajib memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu tahun masa percobaan. Tujuan dari diklat terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam membentuk karakter ASN yang mampu bersikap dan bertindak profesional dalam melayani masyarakat serta berdaya saing.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan diklat latsar CPNS golongan III, dinyatakan untuk membentuk ASN profesional dibutuhkan pembaharuan pola diklat. Untuk mencapai tujuan tersebut LAN menyiapkan dua tahap pembelajaran utama, yaitu internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai dasar. Sistem pembelajaran pada diklat latsar pola baru, menuntut setiap peserta untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi yang disingkat menjadi ANEKA.

Adapun indikator dari nilai-nilai dasar tersebut sebagai berikut: • Indikator Akuntabilitas 1. Menginternalisasi nilai-nilai dasar akuntabilitas dan kepentingan publik dalam kehidupan bangsa dan penyelenggaraan pemerintahan

2. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dan kepentingan sektor, kelompok dan pribadi. 3. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis. 4. Memperlakukan masyarakat secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 5. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandal sebagai penyelenggara pemerintah. • Indikator Nasionalisme 1. Dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat pada

Pancasila bagi ASN dalam menjalankan tugasnya 2. Memahami fungsi dan peran ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. 3. Memahami peran ASN sebagai pelayan publik. 4. Memahami fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa. • Indikator Etika Publik 1. Memahami kode etik dan perilaku pejabat publik. 2. Memahami bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. 3. Menganalisis dan menilai ilustrasi aktualisasi nilai dasar etika publik • Indikator Komitmen Mutu 1. Memahami tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Menunjukkan sikap perilaku kerja yang kreatif dan inovatif yang berorientasi pada mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik • Indikator Anti korupsi 1. Menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa. 2. Menjelaskan cara –cara menghindari perilaku dan tindak pidana korupsi. 3. Menjelaskan pembangunan sistem integritas untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya , dan 4. Mengaktualisasikan nilai dasar anti korupsi bagi kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa.