BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu, kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelayan masyarakat yang profesional mutlak diperlukan. Pada tanggal 15 Januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-undang ini mengamanatkan instansi pemerintah untuk wajib memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu tahun masa percobaan. Tujuan dari diklat terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam membentuk karakter ASN yang mampu bersikap dan bertindak profesional dalam melayani masyarakat serta berdaya saing. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan diklat latsar CPNS golongan III, dinyatakan untuk membentuk ASN profesional dibutuhkan pembaharuan pola diklat. Untuk mencapai tujuan tersebut LAN menyiapkan dua tahap pembelajaran utama, yaitu internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai dasar. Sistem pembelajaran pada diklat latsar pola baru, menuntut setiap peserta untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi yang disingkat menjadi ANEKA. Adapun indikator dari nilai-nilai dasar tersebut sebagai berikut: •
Indikator Akuntabilitas 1. Menginternalisasi nilai-nilai dasar akuntabilitas dan kepentingan publik dalam kehidupan bangsa dan penyelenggaraan pemerintahan
4
