2.3.Nila-nilai Dasar ASN

Dengan diterapkannya akuntabilitas, yaitu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tangguang jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain : a. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. b. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. c. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. d. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Sedangkan untuk aspek-aspek akuntabilitas sebagai berikut: a. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. b. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. c. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. d. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. e. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Nilai-nilai yang termasuk dalam prinsip akuntabilitas ada 9 yaitu : 1. Kepemimpinan 2. Transparansi 3. Integritas 4. Tanggung jawab 5. Keadilan 6. Kepercayaan 7. Keseimbangan 8. Kejelasan 9. Konsistensi

Nasionalisme

Mata pelatihan nasionalisme memfasilitasi pembentukan nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Makna nasionalisme secara politis

merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Nasionalisme adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak merendahkan bangsa lain. Nasinalisme merupakan pondasi bagi ASN untuk mengaktualisasikan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan orientasi mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Atau sering juga diartikan sebagai paham kebangsaan. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, fungsi ASN adalah sebagai berikut : a. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. b. ASN sebagai pelayan publik. c. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari fungsi tersebut, seorang ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik yang mencakup artian bahwa ASN adalah aparat pelaksana (eksekutor) yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Kemudian ASN sebagai pelayan publik adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah, termasuk aparat yang bergerak di bidang perekonomian dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari definisi tersebut, ada tiga poin penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik yaitu : a. Tugas pelayanan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah. b. Yang menjadi objek layanan adalah masyarakat atau publik c. Bentuk layanan yang diberikan dapat berupa barang, jasa, maupun administrative sesuai kebutuhan masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa memiliki arti bahwa seorang ASN dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan. Berdasarkan 3 fungsi ASN tersebut, peran yang dilakukan ASN harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang yang berlaku.

Etika Publik

Konsep ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika publik melalui pembelajaran kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan

implikasinya, dan penerapan kode etik ASN. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik, yakni : 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan factual. Pada prinsipnya ada 3 (tiga) dimensi publik, yaitu: 1. Dimensi kualitas pelayanan publik Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. 2. Dimensi modalitas Etika publik bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai standar dan mengorganisir tindakan agar sesuai etika dengan unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. 3. Dimensi tindakan integritas publik Etika publik yang sesuai dengan nilai, tujuan dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni : 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.

13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kode Etik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut : 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN

Komitmen Mutu

Konsep ini memfasilitasi pembentukan nilai dasar inovatif dan komitmen mutu melalui pembelajaran tentang efektivitas, efisiensi, inovasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan konsekuensi dari perubahan. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Adapun nilainilai komitmen mutu antara lain, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan dan memberikan layanan yang menyentuh hati, untuk menjaga dan memelihara.

Anti Korupsi

Konsep ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi melalui penyadaran anti korupsi, menjauhi perilaku korupsi, membangun sistem integritas, dan proses

internalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Anti korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability, sehingga akan selalu ingat pada Tuhan yang pada dasarnya merupakan tujuan hidup dan kesadaran bahwa hidup mereka harus dipertanggungjawabkan. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik, selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjamin bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan mendorong publik accountability yang baik pula, dan tentunya tidak akan tergerak dan mempunyai niat sedikit pun untuk membuat kerusakan di muka termasuk di dalamnya adalah melakukan korupsi, sebaliknya justru akan mempunyai niat yang sangat kuat untuk menghindari korupsi

2.4. Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI

2.4.1. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Untuk itu pegawai ASN harus memiliki karakter kepublik-an yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memberdayakan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik.