Optimalisasi Dokumen Asset BMN (Kodefikasi Gedung Dan Ruangan) Di Politeknik Kesehatan Kaltim by Repositori Perpustakaan Bapelkes Cikarang

LAPORAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II ANGKATAN 2

LAPORAN HASIL AKTUALISASI OPTIMALISASI DOKUMEN ASSET BMN (KODEFIKASI GEDUNG DAN RUANGAN) DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR

DISUSUN OLEH : MARLIANITA NIP. 199205032020122003

BAPELKES CIKARANG KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2021

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL AKTUALISASI OPTIMALISASI DOKUMEN ASSET BMN (KODEFIKASI GEDUNG DAN RUANGAN) DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR

Telah di seminarkan Tanggal 01 Juli 2021, di Bapelkes Cikarang

Coach

Mentor

Miftahur Rohim,ST, M.Kes

Eko Pamujianto, S.Kom

NIP. 196903121992031014

NIP. 198703192009121001 Penguji

Drs. Suherman, M.Kes NIP. 196508121986031004

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat yang diberikan sehingga Laporan Rancangan Aktualisasi dapat terselesaikan. Penulisan laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat penilaian pelaksanaan kegiatan aktualisasi pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kesehatan RI. Laporan ini memaparkan tentang pelaksanaan kegiatan aktualisasi, tahap-tahapan kegiatan dan output yang dilaksanakkan penulis pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Kegiatan aktualisasi dengan substansi mata pelatihan, visi dan misi organisasi serta penguatan nilai-nilai organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini, penulis mendapatkan bimbingan , bantuan, dan dukungan dari banyak pihak sehingga laporan ini dapat terselesaikan, Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1.

Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI beserta Jajaran;

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur yakni H. Supriadi B, S.Kp.,M.Kep yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II ini dengan sebaik – baiknya;

Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Bapak Drs. Suherman, M.Kes;

Kepala Seksi Pelatihan Manajemen dan Teknis Non Kesehatan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang ibu Verawati Lenny, SKM.,MKM atas arahannya selama penulis mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar CPNS;

Bapak/Ibu Widya Iswara serta seluruh panitia yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebaikan Bapak/Ibu semuanya;

Bapak Drs. Suherman, M.Kes selaku penguji yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam Menyusun hasil aktualisasi ini dengan sebaik – baiknya;

Bapak Ir. Miftahur Rohim, M.Kes selaku coach yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dalam Menyusun hasil aktualisasi kegiatan ini dengan sebaik – baiknya;

Bapak Eko Pamujianto, S.Kom selaku mentor yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dalam Menyusun hasil aktualisasi kegiatan ini dengan sebaik - baiknya;

Rekan – Rekan di bagian Barang Milik Negara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur yang telah mendukung kegiatan ini;

10. Serta semua pihak yang terlibat dalam menyusun laporan ini, semoga seluruh peserta Pelatihan Dasar CPNS Kemenkes ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu semua jenis saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi ataupun pengetahuan dan memotivasi dalam pelaksanaan tugas sebagai CPNS Pengelola Barang Milik Negara sesuai Jabatan Fungsional Pengelola Barang Milik Negara serta menjadi acuan untuk perbaikan baik bagi penulis maupun institusi ke depannya. Samarinda, 30 Juni 2021 Penulis

Marlianita, A.Md

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. ii DAFTAR ISI ......................................................................................................................... iv BAB I ...................................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1 A.

Latar Belakang .............................................................................................. 1

Tujuan Aktualisasi ....................................................................................... 3

Manfaat ........................................................................................................... 4

Ruang Lingkup (waktu kegiatan latsar)................................................ 4

BAB II .................................................................................................................................... 5 TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................................................... 5 A.

Gambaran Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim ............. 5

Visi Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim ............................... 8

Nilai – Nilai Dasar Profesi ASN ............................................................... 10

Peran dan Kedudukan ASN dalan NKRI .............................................. 14

Profil Peserta ............................................................................................... 18

BAB III................................................................................................................................. 19 RANCANGAN AKTUALISASI........................................................................................... 19 A.

Rancangan Aktualisasi ............................................................................. 19

Identifikasi Isu ........................................................................................... 19

Metode Penapisan Isu .............................................................................. 20

Pernyataan Masalah .................................................................................. 21

Problem Statement.................................................................................... 23

Kegiatan Pemecahan Isu ......................................................................... 24

Hasil yang di Harapkan............................................................................. 25

Rencana Kegiatan ...................................................................................... 25

G. Rancangan Aktualisasi Nilai Dasar Akuntabilitas, Etika Publik,Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA)................................... 26 H.

Waktu dan Tempat Aktualisasi .............................................................. 35

BAB IV.................................................................................................................................. 36 HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................................................. 36 A.

Hasil Pelaksanaan Aktualisasi ................................................................ 36 iv

Pembahasan Pelaksanaan Aktualisasi ................................................. 37

BAB V.................................................................................................................................... 74 PENUTUP............................................................................................................................. 74 Daftar Pustaka..................................................................................................... 76

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Aparatur Sipil Negara adalah profesi yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang berkerja pada instansi Pemerintah. Fungsi ASN berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ASN juga memiliki peran yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan Nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP manajemen PNS) mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan cita cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara , perlu dibentuk Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, professional, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara dalam mencapai tujuan tersebut semakin banyak dan berat, baik yang berasal dari luar dan dari dalam. Sehingga diperlukan pendidikan pelatihan dan pengelolaan Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan amanat Undang – Undang. Pelatihan Dasar merupakan pembekalan komprehensif agar CPNS mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Aparatur Negara (LAN) RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Gologan II, peserta diklat mengikuti proses pembelajaran yang mencangkup nilai – nilai dasar profesi PNS pada agenda II meliputi ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi dan Agenda II meliputi Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan Whole of Government. Pelatihan Dasar CPNS adalah satu dari sekian cara perbaikan SDM aparatur dalam Sipil

rangka Negara.

mengubah Suatu

sistem

pandangan baru

yang

masyarakat

kepada

mengharuskan

Aparatur

CPNS

untuk

mengaktualisasikan, mengimplementasikan, internalisasi dari mata pelatihan tersebut. Dengan melaksanakan implementasi dan internalisasi mata pelatihan dengan melaksanakan aktualisasi, diharapkan memunculkan hasil berupa ASN yang akuntabel dengam memiliki jiwa kepemimpinan, serta meningkatnya rasa nasionalisme yang akan berdampak pada baiknya etika publik serta memiliki komitmen pada mutu kinerjanya. Laporan aktualisasi ini merupakan bentuk implementasi dengan kedua agenda pembelajaran tersebut yang dikaitkan dengan kondisi unit kerja penulis yaitu Pengelola Barang Milik Negara di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan Vokasi dan Profesi yang menghasilkan lulusan di bidang Keperawatan, Kebidanan, Analis Kesehatan, Promosi Kesehatan dan Gizi. Politeknik Kesehatan dibentuk pertama kali berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor : 298/MENKESKESOS-SK/IV/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Saat itu kampus yang dimiliki pertama kali yaitu kampus di jln. Wolter mongonsidi No.38 Samarinda dan Jl. Sorong No.09 RT.081 Gunung Pipa Balikpapan Utara. Dengan adanya perkembangan pada tahun 2013 kantor Direktorat pindah ke jl. Kurnia Makmur sehingga Gedung lama dimanfaatkan sebagai Gedung perkuliahan. Saat ini poltekkes sudah memiliki 3 kampus yaitu kampus A yang berada di jl. Kurnia Makmur No.64 RT.24 Kelurahan Harapan Baru kec. Loajanan ilir, Kampus B yang berada Jl. Wolter Mongonsidi No.38 Samarinda, dan Kampus C yang berada di Jl. Sorong No.09 RT.081 Gunung Pipa Balikpapan Utara. Kampus A terdiri dari Direktorat, Jurusan ATLM, Gizi dan Dietetika, dan Promosi Kesehatan, Kampus B terdiri dari Keperawatan Samarinda dan Kebidanan Samarinda dan Kampus C terdiri dari Keperawatan Kelas Balikpapan dan Kebidanan Balikpapan. Dari ketiga kampus tersebut maka kampus B yang relative menggunakan bangunan lama sejak zaman SPK ( Sekolah Perawat Kesehatan ). Lokasi kampus yang berbeda – beda yang tersebarnya di tiga tempat, kurangnya SDM Pengelola 2

dimasing – masing dikampus yang berbeda-beda, dan masih terdapat gedung bangunan lama. Oleh karena itu penulis merasa isu dari segi BMN adalah penyusunan dokumen asset BMN di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, pengelolaan barang persediaan di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, pencatatan keluar masuk barang di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, dan Kodefikasi Gedung dan Ruangan di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur.

B. Tujuan Aktualisasi 1. Mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam akuntabilitas sehingga dalam bekerja diharapkan seorang ASN akan bertindak jujur dan menjaga integritasnya. 2. Mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam nasionalisme sehingga seorang ASN akan selalu bekerja dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3. Mampu menerapkan nilai-nilai yang ada di etika publik sehingga seorang ASN diharapkan dalam bekerja selalu menjunjung tinggi etika sehingga bertindak sesuai dengan etika yang berlaku dan menciptakan pelayanan yang prima. 4. Mampu menerapkan nilai-nilai yang ada di komitmen mutu sehingga seorang ASN diharapkan akan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya dan menghasilkan pekerjaan yang baik dan pelayanan yang prima. 5. Mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi sehingga seorang ASN diharapkan tetap menjunjung tinggi kedisiplinan dan bertindak sesuai aturan yang berlaku. 6. Mampu memahami peran dan kedudukan seorang ASN dalam NKRI yaitu whole of goverment. 7. Mampu memahami peran dan kedudukan seorang ASN dalam NKRI yaitu manajemen ASN. 8. Mampu memahami peran dan kedudukan seorang ASN dalam NKRI yaitu pelayanan publik.

C. Manfaat 1. Bagi Penulis Untuk menanamkan dari nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi), serta dapat mengaktualisasikan nilainilai tersebut dalam pekerjaan sehari-hari di unit kerja masing-masing. 2. Bagi Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) Cikarang Membantu kegiatan pembelajaran kepada Calon Pegawai Negeri Sipil

guna

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta dapat menambah bahan kepustakaan Balai Pelatihan Kesehatan untuk meningkatkan mutu program pendidikan Calon Pegawai Negeri Sipil angkatan selanjutnya. 3. Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur Menciptakan pegawai yang memiliki nilai ANEKA sehingga suasana kerja menjadi lebih kondusif. Selain itu dapat memberikan bahan masukan dan usulan untuk melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, khususnya tentang aktualisasi nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti korupsi). 4. Bagi Masyarakat dan Mahasiswa Membantu dalam kesulitan dalam mencari gedung dan ruangan yang dituju di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. D. Ruang Lingkup (waktu kegiatan latsar) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan I diselenggarakan dalam beberapa Tahap yang terdiri atas : 1. Tanggal 15 Maret 2021 – 06 Maret 2021 : Pelaksanaan Pembelajaran off campus yakni pembelajaran mandiri di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur 2. Tanggal 12 April 2021 – 11 Mei 2021 : Pelaksanaan Pembelajaran off campus yakni melalui media Zoom di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur 3. Tanggal 12 Mei 2021 – 18 Juni 2021 : Pelaksanaan Pembelajaran off campus yakni agenda habituasi rancangan aktualisasi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur 4. Tanggal 21 Juni 2021 – 28 Juni 2021 : Pelaksanaan evaluasi kegiatan aktualisasi di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang. 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Gambaran Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 1. Sejarah Poltekkes Kemenkes Kaltim Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan Vokasi dan Profesi yang

menghasilkan lulusan di bidang Keperawatan, Kebidanan dan

Analis Kesehatan. Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Kalimantan Timur berdiri berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

dan

Kesos

Nomor:

298/Menkesos/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan terakhir diperbarui berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No nomor: 855/MENKES/SK IX/2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan Serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan. Perkembangan Politeknik

kesehatan

Kemenkes Kalimantan Timur sejalan dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 khususnya Pasal 29 ayat 2 sesuai dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang KKNI dan menjadi acuan dalam pengembangan jalur vokasi dan profesi. Dibentuknya Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur dimulai dengan adanya kebutuhan dan tuntutan akan pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit pada saat itu, yaitu sekitar tahun 1960 dengan dilaksanakannya program pendidikan yang disebut BMT (Basic Medical Training). BMT merupakan pendidikan dalam bentuk pelatihan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan bagi tenaga kesehatan dengan dasar pendidikan terendah lulusan SD/SMP. Kemudian ditingkatkan menjadi pendidikan 1 tahun disebut sekolah guru kesehatan atau sekolah penjenang kesehatan B dengan input pendidikan ini berasal dari lulusan SD. Pada saat yang sama, karena tuntutan pelayanan yang lebih baik, maka sekolah penjenang kesehatan yang berasal dari lulusan SMP juga diselenggarakan dan disebut sekolah penjenang kesehatan C kemudian berkembang dan disebut SPK A dengan lama pendidikan 2 tahun.

Dengan adanya tuntutan akan pelayanan kesehatan bagi kesehatan bagi kesehatan ibu dan bayi juga menuntut dibukanya sekolah bidan pada tahun 1963. Input untuk pendidikan bidan ini yaitu lulusan SMP dengan lama pendidikan 3 tahun. Dengan perkembangan dari berbagai segi kehidupan dan berjalannya waktu sekolah bidan terus berlangsung. Kemudian sekolah penjenang kesehatan B ditiadakan dan sekolah penjelang kesehatan C/SPK A ditingkatkan jenjangnya menjadi sekolah perawat / sekolah pengatur rawat dengan rekrutmen calon siswanya yang berasal dari lulusan SMP yang diselenggarakan selama 3 tahun. Pada tahun 1972 sekolah bidan ditutup, sekolah pengatur rawat dikonversi menjadi Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Depkes pada tahun 1977. Sekolah bidan yang pada awalnya calon peserta didiknya dari lulusan SMP ditambah 3 tahun pendidikan bidan dikonversi menjadi program pendidikan bidan yaitu lulusan SPK/SPR ditambah 1 tahun pendidikan bidan. Pada tahun 2000 SPK ditutup, yang sedang berlangsung diselesaikan untuk diluluKeputusanan dan yang baru (siswa TK.I) menjadi sekolah yang setara dengan sekolah kejuruan dimana kurikulumnya juga berbeda dengan SPK yang sudah berakhir. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya dibidang perawatan maka semua pendidikan tenaga kesehatan harus berbasis lulusan Diploma III. Oleh karena itulah maka pendidikan kesehatan yang berada di bawah pembinaan Departemen Kesehatan dikonversi menjadi pendidikan diploma III. Sehingga pada tahun 2000 SPK Depkes Samarinda dan SPK Depkes Balikpapan dikonversi menjadi AKPER (Akademi Keperawatan) Depkes dan AKBID (Akademi Kebidanan) Depkes. Sejak tahun 2002 dalam rangka menyederhanakan semua pendidikan tenaga kesehatan yang berada dalam pembinaan Departemen Kesehatan dibentuklah Politeknik Kesehatan di seluruh Indonesia. Politeknik kesehatan merupakan

perguruan

tinggi

yang

dikelola

Kementerian

Kesehatan

menyelenggarakan pendidikan diploma III dan diploma IV, memiliki jurusan dan program studi untuk menyiapkan ahli madya - ahli madya profesional pemula dan Sarjana Terapan yang siap kerja untuk semua bidang di unit layanan kesehatan. Perubahan sebutan Departemen menjadi Kementerian pada sistem pemerintahan disertai perubahan nama Poltekkes menjadi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. 6

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menetapkan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam undang-undang tersebut juga diatur bahwa pengelolaan satuan

pendidikan

tinggi

dilaksanakan

berdasarkan

prinsip

otonomi,

akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Dalam kerangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/VIII/KB/2011 – Nomor

1673/Menkes/SKB/VIII/2011,

tentang

Penyelenggaraan

Politeknik

Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam SKB tersebut diatur : (1) Menteri Pendidikan Nasional melakukan pembinaan akademik terhadap penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan, (2) Menteri Kesehatan melakukan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan untuk mencapai standar kompetensi, dan (3) Menteri Kesehatan mempersiapkan usul pengalihan pembinaan akademik antara lain : ijin penyelenggaraan pendidikan, standar pendidikan, standar kurikulum, jabatan akademik dosen dan penjaminan mutu Politeknik Kesehatan kepada Menteri Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Pada tahun 2012 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 355/E/0/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih bina penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2014 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi kementerian tersendiri yaitu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dengan demikian program studi yang dimiliki Politeknik Kesehatan saat ini berada dibawah pembinaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Unsur-unsur akademik yang harus diikuti oleh prodi Politeknik Kesehatan dengan mengacu kepada ketentuan Kemenristek dan Dikti yang meliputi : izin penyelenggaraan, standar kurikulum, standar pendidikan, jabatan fungsional dosen dan penjaminan mutu. 7

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan telah terakreditasi BAN PT dengan

Peringkat

berdasarkan

Keputusan

No.

61/SK/BAN-

PT/Akred/PT/IV/2018 saat ini mempunyai 10 prodi Reguler , serta 2 Prodi Pendidikan Jarak Jauh yaitu D III Keperawatan dan D III Kebidanan. Tahun 2018 mulai menyelenggarakan Pendidikan prodi Sarjana Terapan GIz dan Dietetika berdasarka Kepmenristekdikti NO 653/KPT/I/2018 dan juga prodi Pendidikan Profesi Ners berdasarka Kepmenristekdikti No. 904/KPT/I/2018 . Tahun 2019 berdasarkan Kepmenristekdikti No. 397/KPT/I/2019 telah disetujui pembukaan prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, dan di tahun 2020 berdasarkan Kepmendkbud No 100/M/2020 telah disetuji pembukaan Prodi Pendidikan Profesi Bidan yang mulai menerima mahasiswa baru di TA 2020/2021 B. Visi Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim Visi :

“ Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Unggul dan Berdaya Saing di Tingkat Regional Kalimantan pada Tahun 2024” Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim yaitu : a. Menyelenggarakan program Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul dan berdaya saing di bidangnya dengan tata kelola yang akuntabel. b. Menyelenggarakan Program Pendidikan Tinggi Kesehatan yang berkarakter. c. Membangun budaya riset terapan yang mendukung program Pendidikan d. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat di bidang kesehatan.

2. Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim Struktur

Organisasi

Politeknik

Kesehatan

Kemenkes

Kaltim

Sementara di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, Kepemimpinan Direktur dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh : 1. Wakil Direktur a. Wadir I di Bidang Akademik b. Wadir II di Bidang Keuangan, Kepegawaian, dan Administrasi Umum, dan c. Wadir III di Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama 2. Sub Bagian a. Subbag Administrasi Akademik, dan b. Subbag Administrasi Umum 3. Jurusan a. Jurusan Keperawatan b. Jurusan Kebidanan c. Jurusan Analis Kesehatan / TLM d. Jurusan Gizi e. Jurusan Promosi Kesehatan

4. Pusat – pusat a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat b. Pusat Pengembangan Pendidikan c. Pusat Penjaminan Mutu 5. Unit – unit a. Unit Laboratorium Terpadu b. Unit Perpustakaan Terpadu c. Unit Teknologi Informasi d. Unit Pengembangan Bahasa e. Unit Usaha

C. Nilai – Nilai Dasar Profesi ASN Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2017, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki nilai dasar ANEKA sebagai prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan profesi yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. Nilai-nilai terkandung dalam ANEKA adalah sebagai berikut : a.

Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam akuntabilitas yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk diterapkan di unit kerja yaitu, kepemimpinan, transparansi,

integritas,

tanggung

jawab,

keadilan,

kepercayaan,

keseimbangan, kejelasan dan konsistensi. Amanah seorang ASN adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik berikut: 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan

kepentingan

sektor, kelompok dan pribadi. 2. Memiliki

pemahaman

dan

kesadaran

untuk

menghindari

dan

mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis. 3. Memperlakukan

warga

negara

secara

sama

dan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

adil

dalam

4. Menunjukan sikap dan prilaku konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut : 1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, menjaga kerjasama dalam tim dan komunikasi. 2) Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. 4) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. 5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja. 6) Transparansi,

peserta

mampu

menjelaskan

kinerjanya

kepada

stakeholder, membuka informasi pada publik untuk mendorong efisiensi dan kreatifitas. 7) Hukum, peserta mampu menjelaskan bahwa kegiatannya telah mematuhi peraturan yang berlaku. 8) Kejujuran, peserta mampu menjelaskan kegiatannya mendukung berlangsungnya praktik organisasi yang sehat. 9) Netralitas, peserta mampu membuktikan bahwa kinerjanya bebas dari kepentingan partai atau golongan. b. Nasionalisme Sebagai pelaksana kebijakan pelayanan publik tentu setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara diatas

kepentingan

lainnya,

mengedepankan

kepentingan

nasional

ketimbang kepentingan sektoral atau golongan. Fungsi nasionalisme bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah : 1.

ASN yang berorientasi pada kepentingan publik dengan nilai yang terkandungnya: ketepatan waktu, pelayanan yang akurat, ramah dan santun dalam memberikan pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan pelayanan, variasi model pelayanan, kenyamanan, bersikap adil dan tidak diskriminatif.

ASN yang berintegritas tinggi, dengan melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi,

melaksanakan

tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, 11

sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi, tidak menyalahgunakan informasi, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.

ASN sebagai pemersatu bangsa yang bersikap netral dan adil, mengawoni kepentingan kelompok-kelompok minoritas, menjadi teladan di lingkungan masyarakat.

c. Etika Publik Etika publik adalah refleksi tentang baik/buruk, benar/salah prilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik antara lain adalah : 1.

Memegang teguh nilai-nilai ideologi pancasila.

Setia dan mempertahankan UUD NKRI 1945.

Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.

Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.

Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.

Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.

Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.

Meberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun.

10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 12

13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. d. Komitmen Mutu Komitmen mutu bertujuan untuk memberikan kepuasan masyarakat dalam pelayanan

publik.

Penilaian

mutu

berdasarkan pada

subyektifitas

seseorang. Untuk mengukur penilaian tersebut perlu adanya standar pelayanan sehingga sebuah mutu pelayanan dapat terkontrol dengan baik. Berikut adalah nilai-nilai yang perlu diperhatikan dalam komitmen mutu antara lain : 1) Bekerja dengan berorientasi pada mutu. 2) Inovatif. 3) Selalu melakukan perbaikan mutu. 4) Membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. 5) Membangun kerjasama antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. 6) Memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. 7) Menampilkan kinerja tanpa cacat (zerodefect) dan tanpa pemborosan

(zerowaste), sejak memulai setiap pekerjaan. 8) Menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien dalam bekerja. e. Anti Korupsi Anti korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan. Nilai-nilai yang terkandung dalam aspek anti korupsi antara lain : 1. Kejujuran 2. Kepedulian 3. Kemandirian 4. Kedisiplinan 5. Tanggung jawab 6. Kerja keras 13

7. Kesederhanaan 8. Keberanian 9. Keadilan

D. Peran dan Kedudukan ASN dalan NKRI 1. Whole Of Government WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WoG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Pertama, adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

lebih

baik.

Selain

itu

perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WoG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masingmasing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau “saling membunuh‟. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lainnya. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI.

2. Manajemen ASN Pengelolaan atau manajemen ASN adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau SDM dalam organisasi, baik untuk PNS maupun PPK. Manajemen ASN akan membuat seorang ASN mengerti apa saja kedudukan, peran, hak, kewajiban dan kode etik ASN. 1. Kedudukan ASN Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri, namun demikian pegawai ASN merupakan satu kesatuan. 2. Peran ASN Peran ASN adalah sebagai:  Pelaksana kebijakan publik  Pelayan publik  Perekat pemersatu bangsa 3. Hak dan kewajiban ASN Seorang ASN mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut:  Gaji, tunjangan dan fasilitas  Cuti  Jaminan pensiun dan jaminan hari tua  Perlindungan  Pengembangan kompetensi 4. Kode etik dan kode perilaku ASN Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN:  Melaksanakan

tugasnya

dengan

jujur,

bertanggung

jawab,

dan

berintegritas tinggi;  Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;  Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;  Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;  Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;

 Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;  Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;  Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;  Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;  Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain;  Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan  Melaksanakan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

mengenai

disiplin pegawai ASN. 3. Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu : a. Organisasi penyelenggara pelayanan publik; b. Penerima layanan (pelanggan), yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan; c. Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah : 1. Partisipatif Pemerintah

perlu

melibatkan

masyarakat

dalam

merencanakan,

melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. 2. Transparan Pemerintah

harus

menyediakan

akses

bagi

mengetahui segala hal terkait pelayanan publik yang Masyarakat juga harus diberi akses untuk

warga

negara

untuk

diselenggarakan.

mempertanyakan

dan

menyampaikan pengaduan apabila merasa tidak

puas

terhadap

pelayanan

publik pemerintah. 3. Responsif Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negara. Birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen

pelayanan publik.

4. Tidak diskriminatif Tidak ada perbedaan pemberian layanan kepada masyarakat atas dasar perbedaan identitas warga negara. 5. Mudah dan murah Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah artinya biaya yang diperlukan dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. 6. Efektif dan efisien Efektif

mampu mewujudkan

tujuan

yang

hendak

dicapai untuk

melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan strategis negara dalam jangka panjang. Efisien : cara mewujudkan tujuan dilakukan dengan prosedur sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. 7. Aksesibel Pelayanan publik yang harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik (dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah ditemukan, dan lain – lain) dan dapat dijangkau dalam arti non – fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi. 8. Akuntabel Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat melalui media publik baik secara cetak maupun elektronik. Mekanisme

pertanggungjawaban yang demikian sering

disebut sebagai social accountability. 9. Berkeadilan Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat pelindung kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok kuat.

E. Profil Peserta Nama

: Marlianita, A.Md

NIP

: 199205032020122003

Pangkat / Gol

: Pengatur – II/C

Jabatan

: Pengelola Barang Milik Negara

Unit Kerja

: Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim

Pendidikan

: D-III Akuntansi

Almamater

: Politeknik Negeri Samarinda

Adapun tugas pokok jabatan saya sebagaimana yang tertera di Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah sebagai berikut : 1. Menginventarisasi BMN secara berkala 2. Memasukkan data BMN ke dalam SIMAK BMN secara berkala 3. Memasukkan data Persediaan barang kedalam Aplikasi secara berkala 4. Memberi kode klasifikasi BMN 5. Membuat kartu dan mengisi buku invetarisasi barang tiap semester untuk tertib administrasi dan pelaporan 6. Menyusun draft Laporan Barang Milik Negara (Neraca, Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Aset Tak Berwujud dan Laporan Kondisi Barang) di lingkungan Unit Kerja 7. Mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN 8. Menyusun data BMN yang sudah dihentikan penggunaannya 9. Menyusun data penghapusan BMN Unit Kerja untuk efektivitas dan efisiensi penggunaan barang 10. Menyusun bahan penghapusan BMN 11. Melakukan review data BMN Unit Kerja dengan Inspektorat Jenderal 12. Menyusun draft Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah BMN 13. Menyusun draft laporan pemanfaatan BMN 14. Menyusun draft surat keputusan penghunian rumah negara, Surat Izin, Penghunian (SIP) dan surat pengantar SK PIP dan SIP 15. Menyusun draft rekapitulasi Penetapan Status Penggunaan BMN 16. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan 17. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan dalam rangka kelancaran kegiatan. 18

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI

A. Rancangan Aktualisasi Aktualisasi merupakan kegiatan nyata yang dilakukan di satuan kerja dengan menerapkan nilai-nilai yang telah didapatkan selama mengikuti latihan dasar. Nilainilai tersebut adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen mutu, dan Anti korupsi (ANEKA). Kegiatan aktualisasi ini diharapkan tidak hanya menjadi habit tetapi juga akan melekat di dalam diri Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sehingga menjadi karakter. Kegiatan ini diangkat dari isu yang terjadi di instansi kerja CPNS dalam hal ini adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur.

1. Identifikasi Isu Isu memiliki arti masalah yang sedang diperbincangkan,beritanya masih belum dipastikan kebenarannya, sedangkan kontemporer memiliki arti kekinian, sesuatu yang terjadi sekarang jadi dapat disimpulkan bahwa isu kontemporer yaitu suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang (trending topic). Berkaitan dengan tupoksi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, beberapa isu yang berkembang berkaitan dengan jabatan fungsional saya sebagai Pengelola Barang Milik Negara yaitu: a. Belum optimalnya penyusunan dokumen asset BMN di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur b. Belum optimalnya pengelolaan barang persediaan di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur c. Belum optimalnya Pencatatan keluar masuk barang di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur d. Belum adanya kodefikasi Gedung dan Ruangan di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur Dari masalah yang sering muncul di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur dapat analisis menggunakan teknik digunakan metode AKPL (Aktual, Kekhalayakan, Problematik, dan Kelayakan) yaitu sebuah 19

Teknik pemilihan isu berdasarkan pada Aktual yaitu faktor ini benar – benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat, kekhalayakan yaitu faktor tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, problematic yaitu faktor tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya secara komprehensif, dan kelayakan yaitu faktor tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalah.

2. Metode Penapisan Isu a. AKPL (Aktual, Khalayak, Problematik, Layak) Dibawah ini merupakan table AKPL, berdasarkan isu yang terjadi di Instansi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur Tabel 3.1 Penilaian Isu menggunakan Metode AKPL No. 1

KRITERIA ISU

ISU Belum

optimalnya

penyusunan

dokumen asset BMN di Poltekkes

KET Tidak Terpenuhi

Kemenkes Kalimantan Timur 2

Belum

optimalnya

barang

persediaan

pengelolaan di

Terpenuhi

Tidak

Poltekkes

Kemenkes Kalimantan Timur 3

Belum optimalnya pencatatan keluar masuk

barang

Poltekkes

Terpenuhi

Kemenkes Kalimantan Timur 4

Belum adanya kodefikasi Gedung

dan Ruangan di Poltekkes Kemenkes

Tidak Terpenuhi

Kalimantan Timur Keterangan : Aktual

: Benar terjadi dan sedang hangat diperbincangkan

Khalayak

: Menyangkut hidup orang banyak

Problematik

: Harus segera dicari solusinya

Layak

: Masuk akal dan realitis

Setelah dilakukannya identifikasi isu dan penapisan isu maka ditetapkan isu berdasarkan pada pengukuran AKPL diatas yang berkualitas, maka diperoleh (tiga) isu dari masalah yang sering muncul di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur dapat analisis menggunakan teknik digunakan metode USG (Urgency, Seriousness, and Growth) yaitu sebuah teknik pemilihan isu berdasarkan pada Urgency yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Growth yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Adapun analisis isu berdasarkan kriteria USG adalah sebagai berikut Tabel 3.2 Penilaian Isu Menggunakan Metode USG No 1

Analisis Faktor Penyebab Belum

optimalnya

penyusunan

Total

Prioritas

III

dokumen asset BMN di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur 2

Belum

optimalnya

pencatatan

keluar masuk barang di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur 3

Belum adanya kodefikasi Gedung dan

Ruangan

Poltekkes

Kemenkes Kalimantan Timur Keterangan: U : Urgency S : Seriousness G : Growth Berdasarkan Analisis Penilaian Kualitas Isu dengan Kriteria USG, maka isu yang dipilih adalah isu ‘3” yaitu Belum Adanya Kodefikasi Gedung dan Ruangan

di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur B. Pernyataan Masalah Berdasarkan penilaian dari matrik penilaian kualitas isu dengan analisis AKPL, maka isu yang dipilih yaitu belum adanya Kodefikasi gedung dan ruangan di Politeknik

Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Penetapan isu ini juga berdasarkan hasil diskusi dengan mentor, terkait permasalahan apa yang harus diselesaikan pada bagian Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkup Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur.

Ket : Belum adanya kodefikasi gedung dan ruangan

Belum adanya kodefikasi gedung dan ruangan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur yang dapat mengakibatkan tamu dan mahasiswa kesulitan dalam mencari gedung dan ruangan yang dituju dapat dilihat dari beberapa kategori : 1. System Belum adanya label gedung atau bangunan dan fungsi ruangan sering berganti namun label belum diganti 2. Safety Resiko dari belum adanya kodefikasi gedung dan ruangan yang dapat mengakibatkan kesulitan tamu dan mahasiswa dalam mencari ruangan yang dituju 3. Skill Kurangnya Pelatihan terhadap pengelola Barang Milik Negara 4. Supplier Kurangnya SDM dan kurangnya dukungan anggaran dari bagian keuangan

AKIBAT

PENYEBAB

Safety

System

Belum adanya Kodefik asi Skill

Supplier

C. Problem Statement Untuk mengidentifikasi kemungkinan belum adanya kodefikasi gedung dan ruangan, penulis menggunakan teknik fishbone untuk analisis akar masalah. Diagram

fishbone akan mengidentifikasi masalah berdasarkan system, safety, skill, supplier yang disesuaikan berdasarkan kondisi ruangan dan isu tersebut. Tabel 3.3 Diagram Analisis Fishbone AKIBAT

PENYEBAB

System

Safety Sering terlihat Tamu salah ruangan

Belum adanya label Gedung/bangunan

Fungsi ruangan sering berganti namun label belum diganti

Kesulitan mahasiswa dalam mencari ruangan

Kurangnya Anggaran

Kurangnya Pelatihan

Kurangnya SDM

Skill

Supplier

Belum adanya Kodefik asi

Dari hasil analisa diatas, diperoleh beberapa akar masalah yang kemudian akan memunculkan beberapa gagasan-gagasan inovatif sebagai kegiatan pemecahan masalah, yaitu : 1. Belum adanya label Gedung/Ruangan kegiatannya sebagai berikut : a. Mengidentifikasi Jumlah Gedung dan Bangunan b. Melakukan Survei Kodefikasi Gedung dan Bangunan 2. Fungsi ruangan sering berganti namun label belum diganti kegiatannya sebagai berikut : a. Menyusun Rancangan Kodefikasi Gedung dan Ruangan 3. Kurangnya Anggaran kegiatannya sebagai berikut : a. Pengusulan Anggaran Pembuatan label Gedung dan Ruangan 4. Kurangnya pelatihan pengelola barang milik negara kegiatannya sebagai berikut : a. Pengusulan Pelatihan Pengelola Barang Milik Negara 5. Kurangnya SDM a. Pengusulan SDM Ke bagian kepegawaian 6. Sering terlihat tamu salah ruangan kegiatannya sebagai berikut : a. Membuat Draft SK 7. Kesulitan mahasiswa dalam mencari ruangan a. Pembuatan Label Gedung dan Ruangan D. Kegiatan Pemecahan Isu Dalam penyelesaian permasalahan di atas, penyusun akan melakukan beberapa kegiatan.

Rancangan

kegiatan

yang

dibuat

harus

dilakukan

dengan

mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun rincian kegiatan penyelesaian isu adalah sebagai berikut : NO

Kegiatan

Sumber

Mengidentifikasi Jumlah Gedung dan Bangunan

Delegasi

Melakukan Survei Kodefikasi Gedung dan Bangunan

Delegasi

Menyusun Rancangan Kodefikasi Gedung dan Ruangan

Inovasi

Pengusulan Anggaran Pembuatan label Gedung dan Ruangan Delegasi

Pengusulan Pelatihan Pengelola Barang Milik Negara

Delegasi

Pengusulan SDM Ke bagian kepegawaian

Delegasi

Membuat Draft SK

Delegasi

Pembuatan Label Gedung dan Ruangan

Inovasi

E. Hasil yang di Harapkan 1. Adanya identitas gedung maka tamu atau mahasiswa tidak kesulitan dalam mencari gedung dan ruangan 2. Tersusunnya draft SK mengenai fungsi ruangan dengan baik sehingga berpindah – pindahnya ruangan dapat diketahui oleh petugas Barang Milik Negara.

F. Rencana Kegiatan Perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan bahkan utama dalam setiap aktivitas – aktivitas administrasi. Perencanaan adalah dasar, landasan atau titik tolak dalam melaksanakan Tindakan-tindakan administratif. Dalam kaitannya dengan kegiatan aktualisasi nilai dasar profesi ASN, perencanaan dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan yang mungkin dilakukan peserta Ketika masa

aktualisasi.

Perencanaan

kegiatan

juga

dilakukan

dalam

rangka

mengidentifikasi tahapan kegiatan, output kegiatan serta nilai – nilai dasar yang mungkin diaktualisasikan oleh peserta dalam tiap tahap kegiatan. Dalam Menyusun perencanaan kegiatan, terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan antara lain : 1. Kegiatan aktualisasi harus mencakup kegiatan yang menjadi tugas pokok 2. Kegiatan aktualisasi harus mencakup jenis kegiatan kreativitas (inovatif)

G. Rancangan Aktualisasi Nilai Dasar Akuntabilitas, Etika Publik,Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA) DIKLATSAR GOLONGAN II ANGKATAN I BAPELKES CIKARANG MARLIANITA, A.Md POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR

No. 1.

Kegiatan

Mengidentifika si Jumlah Gedung dan Ruangan

Kontribusi

Tahapan

Output/Hasil

Kegiatan

data Gedung dan Ruangan Mengecek denah

dengan KIB Gedung dan Ruangan c. Membuat denah gedung ruangan

Dalam mengumpulkan data gedung dan Data Gedung

bangunan

Penguatan Nilai

dan Ruangan

dibuat

dan

Kegiatan ini akan Aparatur

dengan

tanggung

jawab tercapainya misi

visi cermat,

Bangunan

Ruangan

termasuk dalam Nilai Akuntabilitas Tujuan

secara

dibuatnya yaitu

cermat

denah

dan

gedung

Denah Gedung

ruangan

dan Ruangan

mempertanggungjawabkan

tujuan organisasi untuk

menjadi

pendidikan

tinggi Aparatur

Sipil

kesehatan

yang Negara

yang

dan unggul dan berdaya professional

transparansi, saing kegiatan

denah yang dibuat Akuntabilitas

teliti program

dan

tercapainya

Mengecek denah dengan KIB gedung dan menyelenggarakan

Gedung dan

memiliki

organisasi komitmen

yaitu Kesesuaian

Sipil

di perlukan tranparansi, dan berkontribusi untuk Negara yang teliti,

Akuntabilitas

Kesesuaian

terhadap Visi Misi Organisasi

Mengumpulkan

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Melakukan Survei Kodefikasi Gedung

a. Mencari

Referensi

Referensi diinternet

kodefikasi

dan

Ruangan

Mencapai visi misi Aparatur Melakukan pencarian secara daring

organisasi Menjadi

yaitu Negara yang teliti, Institusi cermat,

Proses penyurveian kekampus lain maka pendidikan b. Melakukan survei ke Kampus Pendidikan lain

Mengetahui

dilalui dengan meminta persetujuan direktur kesehatan

Kodefikasi

kampus

santun terlebih dahulu merupakan sikap saing

Pendidikan lain

menghormati dan menghargai. Etika Nasional

tersebut

dengan

sopan

Sipil memiliki

tinggi komitmen

dan

yang tercapainya

dan unggul dan berdaya tujuan organisasi

Publik Nasionalisme

tingkat untuk

menjadi

Pada Aparatur Negara

Tahun 2024”

Sipil yang

professional

Dalam menganalisa kodefikasi gedung dan ruangan maka harus transparansi dan c.

Membuat hasil

Survei

Menyusun

a. Mengajukan

Hasil Survei

mempertanggung jawabkan hasil yang didapat termasuk dalam nilai akuntabilitas

Rancangan

Proses pembuatan rancangan dilalui dengan

Membuat

Membuat rancangan

Rancangan

rancangan

pembuatan

meminta persetujuan dengan sopan dan

rancangan

Kodefikasi

pembuatan

kodefikasi

santun terlebih dahulu merupakan sikap

kodefikasi gedung kodefikasi gedung

Gedung dan

kodefikasi

gedung dan

menghormati dan menghargai. Etika

dan ruangan dalam

Ruangan

gedung dan

ruangan

Publik Nasionalisme

mendukung

ruangan

tersampaikan

Memberikan

misi

dan ruangan inovasi

dan dapat

Pelayanan

disetujui.

terbaik mahasiswa.

Menyusun

Tersusunnya

Dalam penyusunan ranncangan kodefikasi

draft rancangan

draft kodefikasi gedung dan ruangan maka harus

kodefikasi gedung

gedung dan

memperhatikan prinsip kejelasan,

dan ruangan

ruangan

inovatif dan tanggung jawab dalam proses penyusunannya. Diharapkan dengan penyusunan rancangan kodefikasi dan ruangan maka harus bertanggung jawab terhadap rancangan tersebut.

Akuntabilitas, Komitmen Mutu

yang kepada

c. Melakukan

Menerima

Dengan konsultasi diharapkan dapat disusun

konsultasi kepada

arahan dan

sebagai

mentor, dan

masukan

sehingga tercatan sebagai laporan yang

kasubag

terkait draft

transfaransi, tidak melebih - lebihkan,

rancangan

dan tanggung jawab, Akuntabilitas,

kodefikasi

Anti Korupsi

pedoman

atau

Dokumentasi

gedung dan ruangan yang dibuat

d.Melakukan

Tersedianya

Dengan inovasi pembuatan cetakan

pencetakan

cetakan

pendokumentasikan diharapkan dapat

dokumentasi

meningkatkan mutu poltekkes kaltim

kodefikasi

dengan peningkatan efektifitas dan

gedung dan

efisiensi dalam pelayanan Komitmen

ruangan

Mutu

Membuat Pengusulan Anggaran 4.

Pembuatan label

Gedung

dan Ruangan

usulan

surat anggaran

pembuatan gedung

label Anggaran dan pembuatan

ruangan

yang label dan

ditujukan direktur

Dalam

pembuatan

usulan

anggaran

pembuatan label Gedung dan ruangan perlu ketelitian, cermat dan tepat dalam membuat usulan tersebut. Akuntabilitas

kepada ruangan

dan komitmen mutu

poltekkes

Menjadi Aparatur Meningkatkan tata Sipil Negara yang Kelola

pemerintah Profesional,

yang

baik

terorganisir

dan berintegritas tinggi

dan

akuntabel

kaltim Mewujudkan Aparatur Pengusulan Pelatihan 5

Usulan

Pengelola Barang Negara

Membuat

Milik

surat Pelatihan

Pengelola Milik Negara

barang

Surat

usulan

Pelatihan

Negara

Dalam membuat surat usulan pelatihan memiliki pengelola barang milik negara menggunakan melayani,

Pengelola Barang

Negara

Milik

Bahasa yang baik dan benar sehingga berintegritas mudah dipahami. Nasionalisme

beretika

Pegawai

Negeri

Sipil Sipil yang teliti, yang cermat,

memiliki

jiwa komitmen

dan

tercapainya dan tujuan organisasi untuk

menjadi

pegawai sipil profesional

negeri yang

Mewujudkan Aparatur Negara Pengusulan 6

SDM ke bagian kepegawaian

Membuat surat usulan SDM Ke bagian Kepegawaian

Surat usulan SDM Ke bagian kepegawaian

Dalam membuat surat usulan SDM ke

memiliki

bagian kepegawaian menggunakan Bahasa

melayani,

yang baik dan benar sehingga mudah

berintegritas

dipahami. Nasionalisme

beretika

Pegawai

Negeri

Sipil Sipil yang teliti, yang cermat,

memiliki

jiwa komitmen

dan

tercapainya dan tujuan organisasi untuk

menjadi

pegawai sipil profesional

negeri yang

Pembuatan Draft SK

Menyusun Tersusunnya

draft SK

Dalam penyusunan draft perlu adanya Membuat Draft SK Membuat draft SK kedisiplinan,

kerja

keras

konsistensi,

penyusunan

draft

dan kodefikasi gedung kodefikasi gedung harus dan ruangan agar dan ruangan

memperhatikan prinsip kejelasan, isi harus Mencapai visi misi dapat

dipertanggung

jawabkan

anti organisasi Menjadi

korupsi, akuntabilitas

yaitu Institusi

pendidikan

tinggi

kesehatan

yang

unggul dan berdaya saing

tingkat

Nasional Tahun 2024”

b. Mengkonsultasi

Konsultasi dengan ahlinya bertujuan agar

kan

penyusunan

draft

pedoman

sesuai

dengan

Pada

kepada

mentor,

tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu Persetujuan

dan Wadir 2

pelayanan sehingga tamu tidak kesulitan

dari

mentor, dalam mencari ruangan. Komitmen Mutu dan Wadir 2

Mencetak Tercetaknya

Draft SK

Pencetakan Draft SK harus memperhatikan efetikfitas

dan

efisiensi,

diharapkan

dengan adanya SK ini menjadi akuntabel dan bertanggung jawab seperti prinsip dalam dokumentasi yaitu, tulis apa yang dikerjakan, dan kerjakan apa yang ditulis

Komitmen Mutu, Akuntabilitas

d. Melakukan

Tersampaikann

Menyampaikan sosialisasi dengan bahasa

sosialisasi

ya sosialisasi

sopan dan santun Etika Publik

kodefikasi dan kepada

gedung kodefikasi ruangan gedung dan seluruh ruangan

pegawai

Pembuatan

Meminta

Label Gedung

kepada

dan Ruangan

Poltekkes Kaltim

(INOVASI)

ijin Memperoleh

Permohonan izin menunjukkan sikap sopan Pembuatan dan

Dengan adanya

santun Etika Publik

Pemasangan Label

Kodefikasi asset

Direktur

Gedung dan

Poltekkes

Ruangan dapat

bangunan maka

Kaltim

mempercepat

dapat

tamu/mahasiswa

menguatkan nilai-

Direktur ijin dari

Mengkonsulta Kasubag

dan karena tidak harus kepada bersedia untuk menghormati kewenangan Kepala sub mencari - cari

sikan Kasubag

untuk memberikan

Sebagai

bentuk

menghargai

nilai organisasi poltekkes

bagian sebagai leader, demi peningkatan dimana ruangan kualitas pelayanan. Nasionalisme, , yang dituju hal ini

kemenkes

Komitmen Mutu

mendukung

yaitu efektif dan Profesionalisme

sikan Pemasangan dan Ruangan

Dengan Inovasi membuat label gedung dan dengan misi ruangan agar memudahkan Memberikan

Label Gedung dan terpasang

tamu/mahasiswa mencari ruangan sehingga Pelayanan prima.

memberikan arahan arahan

Mengkoordina Label Gedung

Ruangan

sebagai

dapat efisiensi waktu Komitmen Mutu

petunjuk kodefikasi gedung dan ruangan

Kalimantan timur

H. Waktu dan Tempat Aktualisasi Judul Aktualisasi

: Optimalisasi Dokumen Asset BMN (Kodefikasi Gedung dan Ruangan) di Politeknik Kesehatan Kementeria Kesehatan Kalimantan Timur

Waktu Aktualisasi

: 12 Mei 2021 s.d 18 Juni 2021

Tempat Aktualisasi : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur di Samarinda

1 2 3 4 5 6 7 8

MEI

Kegiatan

Mengidentifikasi Jumlah Gedung dan Ruangan Melakukan

Survei

Kodefikasi

Gedung dan Ruangan Menyusun Rancangan Kodefikasi Gedung dan Ruangan Pegusulan Anggaran Pembuatan Label Gedung dan Ruangan Pengusulan Pelatihan Pengelola Barang Milik Negara Pengusulan

SDM

kebagian

kepegawaian Membuat Draft SK Pembuatan Label Gedung dan Ruangan

JUNI 5

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pelaksanaan Aktualisasi Tahap pembelajaran aktualisasi Pelatihan Dasar Calon ASN merupakan Langkah nyata untuk mewujudkan ASN Professional berkarakter sebagai pelayan masyarakat melalui aktualisasi substantif materi pokok yang telah dipelajari. Pada aktualisasi ini penulis mengambil isu mengenai belum adanya kodefikasi gedung dan ruangan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Isu tersebut diangkat berdasarkan seringnya tamu kesulitan dalam mencari ruangan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Gagasan yang diambil penulis untuk pemecahan isu tersebut yaitu pembuatan label gedung dan ruangan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Aktualisasi dari gagasan ini memunculkan 8 kegiatan aktualisasi. Berikut adalah kegiatan aktualisasi yang dilakukan tanggal 17 Mei – Juni 2021: No

kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Mengidentifikasi Jumlah Gedung dan Ruangan

17 – 22 Mei 2021

Melakukan Survei Kodefikasi Gedung dan Ruangan

24 – 25 Mei 2021

Menyusun

Rancangan

Kodefikasi

Gedung

dan 27 – 29 Mei 2021

Ruangan 4

Pengusulan Anggaran Pembuatan Label Gedung dan 31 Mei 2021 Ruangan

Pengusulan Pelatihan Pengelola Barang Milik Negara

02 Juni 2021

Pengusulan SDM kebagian Kepegawaian

03 – 04 Juni 2021

Membuat Draft SK

07 – 11 Juni 2021

Pembuatan Label Gedung dan Ruangan

14 – 18 Juni 2021

B. Pembahasan Pelaksanaan Aktualisasi Berikut adalah uraian pelaksanaan aktualisasi (kegiatan 1 – 8) Kegiatan 1 Nama Kegiatan

Mengidentifikasi Jumlah Gedung dan Bangunan

Tanggal Kegiatan

17 Mei s.d 21 Mei 2021

Tahapan Kegiatan

1. Mengumpulkan data Gedung dan Ruangan 2. Mengecek Kesesuaian denah dengan KIB Gedung dan Bangunan 3. Membuat denah Gedung dan Bangunan

Pembahasan : Pada kegiatan pertama yang saya lakukan untuk aktualisasi adalah Mengidentifikasi Jumlah Gedung dan Bangunan, diawali dengan berdo’a sebelum melakukan kegiatan (NASIONALISME), sesuai dengan sila pertama, melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggungjawab (AKUNTABILITAS). Terlebih dahulu saya mengumpulkan data gedung dan bangunan di perlukan transparansi, dan dibuat dengan tanggung jawab (AKUNTABILITAS). Saya mengecek denah dengan Kartu Identitas Barang (KIB) gedung dan Bangunan secara cermat dan teliti termasuk dalam Nilai Akuntabilitas,

dalam pengecekkan

denah saya meminta ijin langsung kepada atasan untuk mengecek denah yang dikampus B, Tujuan dibuatnya denah gedung dan ruangan yaitu agar dapat tersesuaikan dengan denah gedung dan bangunan dengan transparansi, mempertanggungjawabkan kegiatan denah yang dibuat Akuntabilitas.

Analisa Dampak POSITIF Dengan Mengidentifikasi Jumlah Gedung dan Bangunan diharapkan menjadi salah satu upaya agar tidak ada lagi tamu yang kesulitan dalam mencari gedung dan ruangan yang dituju dan dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada data yang ada serta berkonsultasi kepada atasan langsung

dan penanggung jawab

Barang Milik Negara agar kegiatan dapat disetujui dan terlaksana dengan baik. Dengan menerapkan nilai ANEKA saat melakukan kegiatan mengumpulkan data

gedung dan bangunan sementara peserta dapat menyelesaikan sesuai jadwal dan melakukan konsultasi bersama mentor dengan baik sehingga mendapatkan arahan yang jelas. Dalam kegiatan ini peserta dapat mempelajari cara membagi waktu mengerjakan aktualisasi dan kegiatan rutin ditempat kerja, dapat mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan mentor atau atasan. NEGATIF Bila tidak dilakukan identifikasi jumlah Gedung dan Bangunan maka untuk mendapatkan informasi gedung dan ruangan akan semakin sulit dan tingkat kesulitan dalam mencari gedung dan ruangan semakin meningkat pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Tidak adanya pembelajaran terhadap peserta terkait nilai akuntabilitas dengan nilai tanggungjawab terhadap pembagian waktu aktualisasi dengan kegiatan rutin ditempat kerja, jika tidak menerapkan nilai – nilai ANEKA pada kegiatan ini maka untuk mengidentifikasi gedung dan ruangan maka tidak terselesaikan dengan tepat waktu dan tidak efisien. Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi Kegiatan ini akan berkontribusi untuk tercapainya visi misi organisasi yaitu menyelenggarakan program Pendidikan tinggi Kesehatan yang unggul dan berdaya saing. Penguatan Nilai – Nilai Organisasi Aparatur Sipil Negara yang teliti, cermat, memiliki komitmen dan tercapainya tujuan organisasi untuk menjadi Aparatur Sipil Negara yang Profesional.

Dokumentasi

Kegiatan 2 Nama Kegiatan

Melakukan Survei Kodefikasi Gedung dan Ruangan

Tanggal Kegiatan

24 Mei s.d 25 Mei 2021

Tahapan Kegiatan

1. Mencari Referensi diinternet 2. Melakukan Survei ke Kampus Pendidikan lain 3. Membuat hasil survei

Pembahasan : Pada kegiatan kedua yang saya lakukan dalam aktualisasi adalah melakukan survei kodefikasi gedung dan ruangan, diawali dengan berdo’a sebelum melakukan kegiatan (NASIONALISME), sesuai dengan sila pertama, melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggungjawab (AKUNTABILITAS). Terlebih dahulu saya melakukan pencarian secara daring, dengan melakukan pencarian secara daring saya dapat mengetahui kodefikasi Pendidikan diluar Kalimantan Timur, dengan adanya perbandingan kodefikasi Pendidikan diluar Kalimantan Timur saya dapat membandingkan kodefikasi tersebut dengan kodefikasi Pendidikan yang ada di Kalimantan Timur. kedua saya melakukan survei kekampus lain untuk mengetahui kodefikasi yang ada di kampus Pendidikan lain yang ada di Kalimantan Timur sebelum saya melakukan proses penyurveian dikampus lain maka dilalui dengan meminta persetujuan direktur kampus tersebut dengan sopan dan santun terlebih dahulu merupakan sikap menghormati dan menghargai (ETIKA PUBLIK DAN NASIONALISME). Setelah saya mengetahui kodefikasi dari Pendidikan lain saya mendapatkan perbandingan dalam menganalisa hasil survei, dalam

menganalisa

gedung

dan

ruangan maka

harus

transparansi

dan

mempertanggung jawabkan hasil yang didapatkan (AKUNTABILITAS). Maka setelah dianalisa hasil survei saya mendapatkan hasil survei tersebut.

Analisa Dampak POSITIF Dengan melakukan survei kodefikasi gedung dan ruangan diharapkan agar saya mendapatkan perbandingan antara kampus lain, dengan perbandingan itu saya dapat melaksanakan pembuatan label gedung dan bangunan dengan baik dengan mengacu data yang ada serta berkonsultasi kepada atasan langsung dan penanggung jawab di Barang Milik Negara agar kegiatan tersebut dapat disetujui dan terlaksana dengan baik. dalam melakukan survei kodefikasi gedung dan ruangan sementara peserta dapat menyelesaikan sesuai jadwal dan melakukan konsultasi kepada mentor dengan baik sehingga peserta mendapatkan arahan yang jelas. NEGATIF Bila tidak dilakukan survei kodefikasi gedung dan ruangan maka peserta tidak mendapatkan perbandingan dengan kampus lain, sehingga peserta akan merasa kesulitan untuk mendapatkan kodefikasi gedung dan ruangan yang akan dibuat di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Apabila tidak ada perbandingan maka kodefikasi gedung dan ruangan tidak dapat dibuat karena tidak adanya acuan data. Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi Mencapai visi misi organisasi yaitu menjadi institusi Pendidikan tinggi Kesehatan yang unggul dan berdaya saing di tingkat Nasional Pada Tahun 2024 Penguatan Nilai – Nilai Organisasi Aparatur Sipil Negara yang teliti, cermat, memiliki komitmen dan tercapainya tujuan organisasi untuk menjadi Aparatur Sipil Negara yang Profesional

Kegiatan 3 Nama Kegiatan

Menyusun Rancangan Kodefikasi gedung dan ruangan

Tanggal Kegiatan

27 Mei s.d 29 Mei 2021

Tahapan Kegiatan

1. Mengajukan rancangan pembuatan kodefikasi gedung dan ruangan 2. Menyusun draft rancangan kodefikasi gedung dan ruangan 3. Melakukan konsultasi kepada mentor dan kasubag 4. Melakukan pencetakan dokumentasi kodefikasi gedung dan ruangan

Pembahasan : Pada kegiatan ketiga ini yang saya lakukan dalam aktualisasi adalah Menyusun rancangan kodefikasi gedung dan ruangan, diawali dengan berdo’a sebelum melakukan kegiatan (NASIONALISME), sesuai dengan sila pertama, melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggungjawab (AKUNTABILITAS). Terlebih dahulu saya mengajukan rancangan pembuatan kodefikasi gedung dan ruangan dengan pengajuan ini saya dapat membuat rancangan kodefikasi dan ruangan, dalam proses pembuatan rancangan dilalui dengan meminta persetujuan direktur dengan sopan dan santun terlebih dahulu merupakan sikap menghormati dan menghargai (ETIKA PUBLIK DAN NASIONALISME). Setelah saya mendapatkan persetujuan dari direktur maka saya Menyusun draft rancangan kodefikasi gedung dan ruangan dan dalam penyusunan rancangan kodefikasi gedung dan ruangan maka harus memperhatikan prinsip kejelasan, inovatif dan tanggung jawab dalam proses penyusunan tersebut. Diharapkan dengan penyusunan rancangan kodefikasi dan ruangan

maka

harus

bertanggung

jawab

terhadap

rancangan

tersebut.

(AKUNTABILITAS DAN KOMITMEN MUTU). Dengan tersusunnya draft rancangan tersebut maka saya melakukan konsultasi kepada mentor dan kasubag.adum agar saya mendapatkan arahan dan masukan terkait draft rancangan kodefikasi gedung dan ruangan yang saya buat, dengan berkonsultasinya saya kepada mentor dan kasubag.adum diharapkan dapat disusun sebagai pedoman dan dokumentasi sehigga tercatat sebagai laporan yang transparansi, tidak melebih – lebihkan dan bertanggung jawab. (AKUNTABILITAS DAN ANTI KORUPSI). Setelah rancangan kodefikasi gedung dan ruangan tersusun maka saya melakukan pencetakan dokumentasi

kodefikasi gedung dan ruangan dan tercetaknya dokumentasi kodefikasi gedung dan ruangan. Analisa Dampak POSITIF Dengan melakukan penyusunan rancangan kodefikasi gedung dan ruangan diharapkan agar dapat membuat kodefikasi gedung dan rancangan dengan baik dan dapat membuat trobosan agar Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur semakin maju.dengan menerapkan nilai ANEKA saat melakukan penyusunan rancangan kodefikasi gedung dan ruangan peserta dapat menyelesaikan sesuai jadwal dan melakukan konsultasi kepada mentor dengan baik terkait penyusunan rancangan kodefikasi gedung dan ruangan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur sehingga mendapatkan arahan yang jelas. Dalam kegiatan ini peserta dapat mempelajari cara membagi waktu mengerjakan aktualisasi dan kegiatan rutin ditempat kerja, serta dapat mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dengan mentor atau atasan. NEGATIF Bila tidak dilakukan peyusunan rancangan kodefikasi gedung dan ruangan maka peserta tidak dapat membuat label gedung dan ruangan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Apabila label gedung dan ruangan tersebut tidak terealisasi maka inovasi peserta tidak berjalan dengan baik. Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi Membuat rancangan kodefikasi gedung dan ruangan dalam mendukung misi memberikan pelayanan yang terbaik kepada Mahasiswa dan Tamu Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur Penguatan Nilai – Nilai Organisasi Membuat rancangan kodefikasi dan ruangan (INOVASI)

Dokumentasi Kegiatan 2 1. Mencari Referensi diinternet 

UNIVERSITAS MALANG



POLITEKNIK KESEHATAN MALANG

2. Melakukan Survei Kekampus Pendidikan Lain 

UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA



POLITEKNIK SAMARINDA

3. Hasil Survei

HASIL SURVEI NO 1 2 3 4

NAMA FAKULTAS

GEDUNG

UNIVERSITAS MALANG POLTEKKES MALANG UNIVERSITAS MULAWARMAN POLITEKNIK SAMARINDA

Gedung perkuliahan

B19

Gedung perkuliahan

B24

Ruang Rapat

N.2.15

Kepala Bagian

N.2.01

Rektorat

Ruangan

I:1

Gedung perkuliahan

Kegiatan 3 1. Menyusun Rancangan Kodefikasi Gedung dan Ruangan RANCANGAN KODEFIKASI GEDUNG DAN RUANGAN POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR MENURUT STRUKTURAL NO

NAMA

KODE

Gedung Direktorat

Gedung Jurusan Keperawatan

Gedung Jurusan Keperawatan Bpp

Gedung Jurusan Kebidanan

Gedung Jurusan Kebidanan Bpp

Gedung Jurusan ATLM

Gedung Jurusan Gizi & Dietetika

Gedung Jurusan Promkes

Rekam Medik

Masjid

Rumah Dinas

Asrama

Kantin

Perpustakaan

Laboratorium

KODE

Auditorium

2. Menyusun Draft Rancangan Kodefikasi Gedung dan Ruangan

MENURUT STRUKTURAL

NAMA

KODE

LOKASI

LANTAI

GEDUNG 1

NOMOR

KODE RUANG

URUT

Gedung Direktorat

Ruangan

01-13

A1.101 - A1.113

Ruangan

14-28

A1.214 - A1.228

Ruangan

29-34

A1.329 - A1.334

Ruangan

35-36

A1.435 - A1.436

Pos Jaga

A1.137

Ruangan Modi

38-63

B2.138 - B2.163

Ruangan Kep Bpp

64-74

B3.164 - B3.174

Ruangan Kep Bpp

65-75

B3.265 – B3.275

Ruangan Kep Bpp

76-86

B3.376 – B3.386

Ruangan Kep Bpp

87-97

B3.487 – B3.497

Ruangan Modi

98-120

C2.198 - C2. 1120

Ruangan Modi

121-131

C2.2121 - C2.2131

Ruangan Keb Bpp

132-141

C3.1132 - C3.1141

Ruangan Keb Bpp

142-152

C3.2142 – C3.2152

Ruangan Keb Bpp

153-163

C3.3153 – C3.3163

Ruangan Keb Bpp

164-174

C3.4164 – C3.4174

Gedung Jurusan Keperawatan

Gedung jurusan Kebidanan

Gedung Jurusan

Ruangan

175-180

D1.1175 - D1.1180

Ruangan

181-186

D1. 2181 - D1. 2186

Ruangan

187-194

D1. 3187 - D1. 3194

Ruangan

195-196

D1. 4195 - D1. 4196

Ruangan

197-201

E1. 1197 - E1. 1201

Ruangan

202-207

E1. 2202 - E1. 2207

Ruangan

208-215

E1. 3208 - E1. 3215

Ruangan

216-221

E1. 4216 - E1. 4221

Ruangan

222-226

F1. 1222 - F1. 1226

Ruangan

227-237

F1. 2227 - F1. 2237

Ruangan

238-247

F1. 3238 - F1. 3247

Ruangan

248-255

F1. 4248 - F1. 4255

Rekam Medik

Ruangan

256-261

G1.1256-G1.1261

Ruangan

262-270

G1.2262-G1.2270

Ruangan

271-278

G1.3271-G1.3278

Ruangan

279-287

G1.4279-G1.4287

Masjid

288

H2.1288

Rumah Dinas

289-296

I2.2289-I2.2296

Asrama

Asrama Putri

297-306

J11.1297-J11.1306

307-316

J11.2307-J11.2316

317-326

J11.3317-J11.3326

327-336

J11.4327-J11.4336

337-347

J12.1337-J12.1347

348-357

J12.2348-J12.2357

ATLM

Gedung jurusan Gizi dan Dietetika

Gedung Promosi Kesehatan

358-367

J12.3358-J12.3367

368-376

J12.4368-J12.4376

377-386

J13.1377-J13.1386

387-396

J13.2387-J13.2396

397-406

J13.3397-J13.3406

407-416

J13.4407-J13.4416

417-426

J21.1417-J21.1426

427-436

J21.2427-J21.2436

437-446

J21.3437-J21.3446

447-456

J21.4447-J21.4456

457-466

J22.1457-J22.1466

467-476

J22.2467-J22-2476

477-486

J22.3477-J22.3486

487-496

J22.4487-J22.4496

497-506

J23.1497-J23.1506

507-516

J23.2507-J23.2516

517-526

J23.3517-J23.3526

537-541

K1.1537-K1.1541

542-546

K2.1542-K2.1546

547-550

K3.1547-K3.1550

551-555

L1.3551-L1.3555

556-560

L2.1556-L2.1560

561-565

L3.1561-L3.1565

566-570

L3.2566-L3.2570

Laboratorium

Lab. Terpadu

571-575

M1.1571-M1.1575

576-580

M1.2576-M1.2580

581-585

M1.3581-M1.3585

586-590

M2.1586-M2.1590

591-595

M2.2591-M2.2595

Asrama Putra

Kantin

Perpustakaan

Lab. Terpadu

527-536

J23.4527-J23.4536

Lab. Terpadu

Auditorium

596-600

M3.1596-M3.1600

601-605

M3.2601-M3.2605

606-610

M3.3606-M3.3610

611

N1.1611

612

N1.2612

613

N1.3613

3. Melakukan Konsultasi Kepada Mentor

4. Melakukan pencetakan dokumentasi kodefikasi gedung dan ruangan

Kegiatan 4 Nama Kegiatan

Pengusulan Anggaran Pembuatan Label Gedung dan Bangunan

Tanggal Kegiatan

31 Mei 2021

Tahapan Kegiatan

Membuat surat usulan anggaran pembuatan label gedung dan ruangan yang ditujukan kepada Direktur Politeknik

Kesehatan

Kementerian

Kesehatan

Kalimantan Timur Pembahasan : Pada kegiatan keempat yang saya lakukan dalam aktualisasi adalah membuat surat usulan anggaran pembuatan label gedung dan ruangan yang ditujukan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, diawali dengan berdo’a sebelum melakukan kegiatan (NASIONALISME), sesuai dengan sila pertama, melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggungjawab (AKUNTABILITAS). Untuk mendukung rencana saya pembuatan label gedung dan ruangan maka saya membuat surat usulan anggaran yang saya tujukan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Kaltim. Dalam pembuatan usulan anggaran pembuatan label gedung dan ruangan perlu ketelitian, cermat dan tepat dalam membuat usulan tersebut, agar tidak ada terjadinya kesalahan dalam pembuatan usulan anggaran tersebut.

Analisa Dampak POSITIF Dengan membuat surat usulan anggaran pembuatan label gedung dan ruangan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur maka saya dapat melaksanakan pembuatan label gedung dan ruangan tersebut. dengan adanya anggaran tersebut pembuatan label gedung dan ruangan semakin mudah untuk dilakukan. NEGATIF Bila tidak dilakukan pembuatan usulan anggaran maka pembuatan label gedung dan ruangan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. apabila usulan anggaran pembuatan

label gedung dan ruangan tersebut tidak disetujui maka pembuatan label gedung dan ruangan akan terhambat. Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi Meningkatkan tata Kelola pemerintah yang baik dan terorganisir Penguatan Nilai – Nilai Organisasi Menjadi Aparatur Sipil Negara yang Profesioal, berintegritas tinggi dan akuntabel

Kegiatan 5 Nama Kegiatan

Pengusulan Pelatihan Pengelola Barang Milik Negara

Tanggal Kegiatan

02 Juni 2021

Tahapan Kegiatan

Membuat surat usulan pelatihan Pengelola Barang Milik Negara

Pembahasan Pada kegiatan kelima yang saya lakukan dalam aktualisasi adalah membuat surat usulan pelatihan pengelola barang milik negara yang ditujukan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, diawali dengan berdo’a sebelum melakukan kegiatan (NASIONALISME), sesuai dengan sila pertama, melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggungjawab (AKUNTABILITAS). Untuk menjadi Apartur Sipil Negara yang profesional maka diperlukan pelatihan agar menjadi Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan beretika. Maka dari itu peserta membuat usulan pelatihan pengelola barang milik negara yang ditujukan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Analisa Dampak POSITIF Dengan membuat usulan pelatihan pengelola barang milik negara yang ditujukan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur maka peserta dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap tugas – tugas pokok dalam mengelola barang milik negara. Dengan adanya pelatihan tersebut maka peserta lebih memahami apa saja yang harus dilakukan sebagai pengelola barang milik negara. NEGATIF Apabila usulan pelatihan pengelola barang milik negara yang ditujukan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur tidak dilakukan maka peserta akan tidak mengetahui apa saja tugas – tugas pokok sebagai pengelola barang milik negara dan peserta tidak dapat memahami pekerjaan apa saja yang akan dilakukan. Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki jiwa melayani, berintegritas dan beretika

Penguatan Nilai – Nilai Organisasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang teliti, cermat, memiliki komitmen dan tercapainya tujuan organisasi untuk menjadi pegawa negeri yang yang profesional

Kegiatan 6 Nama Kegiatan

Pengusulan SDM Ke bagian Kepegawaian

Tanggal Kegiatan

03 s.d 04 Juni 2021

Tahapan Kegiatan

Membuat Surat usulan SDM ke bagian Kepegawaian

Pembahasan : Pada kegiatan keenam yang saya lakukan dalam aktualisasi adalah membuat surat usulan

usulan

SDM,

diawali

dengan

berdo’a

sebelum

melakukan

kegiatan

(NASIONALISME), sesuai dengan sila pertama, melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggungjawab (AKUNTABILITAS). Terlebih dahulu saya membuat konsep surat usulan penambahan kebutuhan SDM pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Setelah saya membuat konsep saya konsultasi kepada atasan langsung. Dengan membuat usulan penambahan kebutuhan SDM Pengelola Barang Milik Negara (BMN) maka dalam mengelola Barang Milik Negara (BMN) di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur Semakin Mudah. Analisa Dampak POSITIF Dengan membuat usulan penambahan kebutuhan SDM pengelola Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur maka dalam mengelola Barang Milik Negara (BMN) lebih mudah. dalam pengelolaan Barang Milik Negara diperlukan beberapa petugas pengelola Barang Milik Negara (BMN). NEGATIF Apabila tidak dibuatnya usulan penambahan kebutuhan SDM pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur maka kurangnya SDM di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kaltim. Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki jiwa melayani, berintegritas dan beretika Penguatan Nilai – Nilai Organisasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang teliti, cermat, memiliki komitmen dan tercapainya tujuan organisasi untuk menjadi pegawa negeri yang yang profesional

Dokumentasi Kegiatan 4

Kegiatan 5

Kegiatan 6 Kegiatan 6

Kegiatan 7 Nama Kegiatan

Pembuatan Draft SK Kodefikasi Gedung dan Ruangan

Tanggal Kegiatan

07 Juni s.d 11 Juni 2021

Tahapan Kegiatan

1. Tersusunnya Draft SK 2. Persetujuan dari Mentor dan Wadir II 3. Mencetak Draft SK 4. Melakukan sosialisasi kodefikasi gedung dan ruangan kepada seluruh pegawai

Pembahasan : Pada kegiatan ketujuh yang saya lakukan untuk aktualisasi adalah Pembuatan Draft SK Kodefikasi Gedung dan Ruangan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan

Timur,

diawali

dengan

berdo’a

sebelum

melakukan

kegiatan

(NASIONALISME), sesuai dengan sila pertama, melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggungjawab (AKUNTABILITAS). Terlebih dahulu saya membuat draft SK pembuatan Kodefikasi Gedung dan Ruangan. dalam penyusunan draft perlu adanya kedisiplinan, kerja keras, dan konsistensi, penyusunan draft harus memperhatikan prinsip kejelasan isi harus dapat dipertanggung jawabkan (ANTI KORUPSI, AKUNTABILITAS). Setelah draft SK dibuat saya mengkonsultasi draft SK tersebut kepada Mentor dan Wadir II, konsultasi dengan ahlinya bertujuan agar penyusunan pedoman sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan sehingga tamu tida kesulitan dalam mencari ruangan. (KOMITMEN MUTU). Setelah saya konsutasi kepada Mentor dan

Wadir II saya mendapatkan persetujuan untuk mencetak draft SK

tersebut dan Draft Sk tersebut tercetak, pencetakan Draft SK harus memperhatikan efektifitas dan efisiensi, diharapkan dengan adanya SK ini menjadi akuntabel dan bertanggung jawab seperti prinsip dalam dokumentasi yaitu tulis apa yang dikerjakan,

dan

kerjakan

apa

yang

ditulis

(KOMITMEN

MUTU,

AKUNTABILITAS). Setelah Draft SK tercetak maka saya melakukan sosialisasi kodefikasi gedung dan ruangan kepada seluruh pegawai dengan sosialisasi tersebut

maka tersampaikannya sosialisasi kodefikasi gedung dan ruangan dengan bahasa sopan dan santun (ETIKA PUBLIK).

Analisa Dampak POSITIF Dengan pembuatan Draft SK kodefikasi gedung dan ruangan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur diharapkan menjadi salah satu upaya agar tidak ada lagi tamu yang kesulitan dalam mencari gedung dan ruangan yang dituju dan dapat terlaksananya dengan baik dengan mengacu pada data yang ada serta berkonsultasi kepada atasan langsung dan wakil direktur II agar kegiatan dapat disetujui dan terlaksana dengan baik. dengan menerapkan nilai nilai ANEKA saat melakukan kegiatan pembuatan Draft SK kodefikasi gedung dan ruangan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur sementara peserta dapat menyelesaikam sesuai jadwal dan melakukan konsultasi bersama mentor dan wadir II dengan baik sehingga mendapatkan arahan yang jelas. NEGATIF Bila tidak dilakukan penyusunan Draft SK kodefikasi gedung dan ruangan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur maka tidak adanya pembuatan label gedung dan bangunan dan tingkat kesulitan dalam mencari gedung dan ruangan semakin meningkat pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Tidak adanya pembelajaran terhadap peserta terkait nilai akuntabilitas dengan nilai tanggungjawab terhadap pembagian waktu aktualisasi dengan kegiatan rutin ditempat kerja, jika tidak menerapkan nilai – nilai ANEKA pada kegiatan ini maka untuk penyusunan Draft SK kodefikasi gedung dan ruangan tidak terselesaikan dengan tepat waktu. Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi Membuat Draft SK Kodefikasi Gedung dan Ruangan agar mencapai visi misi organisasi yaitu menjadi institusi Pendidikan tinggi Kesehatan yang unggul dan berdaya saing ditingkat Nasional pada Tahun 2024. Penguatan Nilai – Nilai Organisasi Membuat draft SK Kodefikasi gedung dan ruangan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur.

Dokumentasi Kegiatan 7 Tahapan 1

Tahapan 2 Konsultasi Kepada Mentor

Persetujuan Wadir II Konsultasi kepada Wadir II

Tahapan 3 Mencetak draft SK

Tahapan 4 Melakukan sosialisasi kodefikasi gedung dan ruangan kepada seluruh pegawai

Kegiatan 8 Nama Kegiatan

Pembuatan Label Gedung dan Ruangan

Tanggal Kegiatan

14 Juni s.d 18 Juni 2021

Tahapan Kegiatan

1. Meminta ijin kepada Direktur Poltekkes Kaltim 2. Mengkonsultasikan

kepada

Kasubag

untuk

memberikan arahan 3. Mengkoordinasikan Pemasangan Label Gedung dan Ruangan Pembahasan : Pada kegiatan ketujuh yang saya lakukan untuk aktualisasi adalah Pembuatan Label Gedung dan Ruangan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, diawali dengan berdo’a sebelum melakukan kegiatan (NASIONALISME), sesuai dengan sila pertama, melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggungjawab (AKUNTABILITAS). Terlebih dahulu sebelum saya pemasangan label gedung dan ruangan saya meminta ijin kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk pembuatan label gedung dan ruangan, setelah saya memohon ijin dengan menunjukan sikap sopan santun kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur saya memperoleh ijin dari Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur untuk pembuatan label gedung dan ruangan dan mendapatkan ijin untuk pemasangan gedung dan ruangan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur (ETIKA PUBLIK). Setelah saya berkonsultasi kedirektur saya juga berkonsultasi kepada Kasubag. Adum untuk memberikan arahan pembuatan label gedung dan ruangan sebagai bentuk menghargai dan menghormati kewenangan Kepala sub bagian sebagai leader, demi peningkatan kualitas pelayanan (NASIONALISME DAN KOMITMEN MUTU). Setelah saya mendapatkan arahan dari Kasubag. Adum saya melanjutkan untuk pembuatan label gedung dan ruangan, setelah pembuatan label gedung dan ruangan selesai saya berkoordinasi kepada teman – teman di jurusan untuk pemasangan label gedung dan ruangan, setelah itu saya melakukan untuk pemasangan label gedung dan ruangan, dengan inovasi ini saya bertujuan untuk

memudahkan tamu/mahasiswa mencari ruangan sehingga dapat efisiensi waktu (KOMITMEN MUTU).

Analisa Dampak POSITIF Dengan pembuatan label gedung dan ruangan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur bertujuan untuk memudahkan tamu/mahasiswa mencari ruangan sehingga dapat efisiensi waktu dan dengan pembuatan label gedung dan ruangan ini mendukung misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa/tamu. NEGATIF Apabila tidak dilakukan pembuatan label gedung dan ruangan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur maka tingkat kesulitan dalam mencari ruangan dan gedung semakin sulit dan misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa / tamu tidak tercapai. Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi Pembuatan dan Pemasangan Label Gedung dan Ruangan dapat mempercepat tamu / mahasiswa karena tidak harus mencari – cari dimana ruangan yang dituju, hal ini mendukung dengan misi memberikan pelayanan prima. Penguatan Nilai – Nilai Organisasi Dengan adanya kodevikasi asset gedung dan bangunan maka dapat menguatkan nilai – nilai organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur yaitu efektif dan profesionalisme.

Dokumentasi Kegiatan ke 8 Tahapan 1

Tahapan 2

Tahapan 3

BAB V PENUTUP Ucapan rasa syukur yang tiada terkira ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kegiatan rancangan aktualisasi. Penulis juga merasa berterima kasih terhadap seluruh pihak yang terkait dalam proses kegiatan rancangan aktualisasi ini sehingga penulis mendapatkan ilmu dan bimbingan yang kedepannya akan menjadi bekal penulis untuk menjadi

smart

ASN. Semua Uraian yang tertulis dalam laporan ini merupakan hasil dari serangkaian program kegiatan rancangan aktualisasi yang telah penulis ikuti dari awal hingga akhir. Penulis telah mencoba sebaik – baiknya dalam menyelesaikan laporan ini yang hasilnya masih boleh dikatakan jauh dari kata sempurna. Laporan hasil aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil bagi jabatan Pengelola Barang Milik Negara di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur merupakan rangkuman dari proses pelatihan dasar CPNS yang telah dilaksanakan selama 16 hari pembelajaran MOOC pembelajaran mandiri, 22 hari dilaksanakan pembelajaran Distance Learning melalui media zoom, 30 hari dilaksanakannya aktualisasi dan 9 hari dilaksanakannya klasikal melalui media zoom. Program Kemenkes dan PPSDM merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi pengelola Barang Milik Negara untuk memulai karier sebagai pengelola Barang Milik Negara yang professional yang memahami tugas dan fungsi jabatannya serta melatih

disiplin diri.

Laporan ini merupakan bahan masukan kepada Balai Pelatihan Dasar Cikarang selaku penyelenggara program agar pelaksanaan program – program serupa di tahun yang akan datang bisa dilaksanakan jauh lebih baik. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua bagian yang berpastisipasi didalam berjalannya kegiatan pelatihan dasar CPNS ini baik kepada Kementerian Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan, Balai Pelatihan Dasar Cikarang, dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Segala kritik dan saran penulis dapat menjadi bahan perbaikan bagi pihak terkait. Pengalaman saya dalam melakukan aktualisasi ini dalam satuan kerja saya adalah saya sangat senang karena teman – teman di poltekkes kaltim terutama dibagian BMN sangat mendukung saya dalam pengkodefikasian gedung dan ruangan. selama kegiatan saya, saya lebih memahami arti berkerjasama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain. disini juga saya merasa adanya persaudaraan walaupun saya pendatang baru 74

dibagian BMN ini tetapi teman – teman dibagian BMN ini sangat menerima saya dengan baik dan selalu membimbing saya dalam melaksanakan tugas aktualisasi ini. dalam laporan saya ini, saya memunculkan inovasi saya untuk pemasangan label gedung dan ruangan agar poltekkes kaltim semakin jaya.

Daftar Pustaka 

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2021. Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2214 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta. 

Kepala Lembaga Administrasi Negara. 2021. Peraturan Lembaga Administrasi

Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. 

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Akuntabilitas. Modul Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. 

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Nasionalisme. Modul Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. 

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Etika Publik. Modul Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. 

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Komitmen Mutu. Modul Pelatihan Dasar

Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. 

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Anti Korupsi. Modul Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. 

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Manajemen ASN. Modul Pelatihan Dasar

Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. 

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Pelayanan Publik. Modul Pelatihan Dasar

Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. 

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Whole of Government. Modul Pelatihan

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. 

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Habituasi. Modul Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil. Jakarta.

Matrik RTL Aktualisasi-Habituasi 1. Nama Peserta

: Marlianita

2. Jabatan

: Pengelola Barang Milik Negara

3. Instansi

: Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur

4. Produk Hasil Aktualisasi

: 1. Pemasangan Kode Gedung dan Ruangan di Poltekkes Kaltim 2. Sosialisasi kepada seluruh pegawai Poltekkes Kaltim mengenai Kodefikasi Gedung dan Ruangan

5. Uraian RTL

Kegiatan Jangka Pendek <1 Th

Sasaran

Metode

Nilai Sikap yang

Hasil dan Target

Hambatan

diperlukan 1

Pemasangan Kode Gedung dan Seluruh Pegawai Pemberian

Akuntabilitas

Kodefikasi

Perubahan kode

Ruangan di Poltekkes Kaltim

Informasi

Nasionalisme

Gedung dan

setiap Gedung dan

mengenai

Etika Publik

Ruangan di

ruangan di Poltekkes

Kodefikasi

Komitmen Mutu

kampus B dan C

Kaltim

Gedung dan

Anti Korupsi

Akuntabilitas

Sosialisasi

Perubahan kode

Ruangan 2

Sosialisasi kepada seluruh

Seluruh Pegawai Pemberian

pegawai Poltekkes Kaltim

Informasi

Nasionalisme

Gedung dan

setiap Gedung dan

mengenai Kodefikasi Gedung

mengenai

Etika Publik

Ruangan di

ruangan di Poltekkes

dan Ruangan

Kodefikasi

Komitmen Mutu

Poltekkes Kaltim Kaltim

Gedung dan

Anti Korupsi

Ruangan Samarinda , 2 Juli 2021 Yang melakukan aktualisasi

Marlianita, A.Md

Optimalisasi Dokumen Asset BMN (Kodefikasi Gedung Dan Ruangan) Di Politeknik Kesehatan Kaltim

Articles inside

Daftar Pustaka

B. Tujuan Aktualisasi

G. Rancangan Aktualisasi Nilai Dasar Akuntabilitas, Etika Publik,Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA

D. Kegiatan Pemecahan Isu

C. Nilai – Nilai Dasar Profesi ASN

E. Profil Peserta

D. Peran dan Kedudukan ASN dalan NKRI

B. Visi Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim

B. Pernyataan Masalah