Penyusunan Panduan Pengelolaan Learning Management Sistem (LMS) Sitangkas Pada Pelatihan Tugsus

singkatnya ialah sikap menentang terhadap adanya korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental dan umum. Menurut Undang-undang Nomor 31/1999 No. UU20/2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Nilai-nilai dasar anti korupsi: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

D. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI 1. Pelayanan publik Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Tiga unsur penting dalam pelayanan publik adalah: a. organisasi penyelenggara pelayanan publik b. penerima layanan (pelanggan) yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan c. kepuasan yang diberikan dan /atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

2. Manajemen ASN Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan 15