3. Belum adanya standar pelaksanaan pelatihan metode blended pada masa pandemi Covid-19 di Bapelkes Cikarang Sebagai pegawai baru yang ingin mengetahui alur pelaksanaan distance
learning maupun metode blended learning di masa pandemi Covid-19 masih kesulitan menemukan prosedur tertulis sehingga belum optimalnya pelaksanaan penyelenggara pelatihan. Belum adanya prosedur tersebut juga menjadikan evaluasi pencapaian atau tolak ukur penilaian belum terstandar. Pada masa pandemi Covid-19 Bapelkes Cikarang dituntut untuk tetap malaksanakan fungsiny dalam pengelolaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, namun jika tidak didukung oleh standar prosedur pelaksanaan pelatihan terutama dalam metode blended saat klasikal yang mengharuskan peserta berkumpul dapat berisiko penularan Covid-19 sehingga diperlukan standard dalam pelaksanaan pelatihan tersebut. Mengacu pada surat edaran Kepala Puslat Pelatihan SDM Kesehatan Nomor DL.02.02/2/1458/2021 tanggal 9 April 2021 terkait ketentuan pelaksanaan pelatihan diperlukan adanya penyesuaian, terutama pada klausal pelatihan klasikal. Sehingga perlu adanya panduan atau prosedur dalam pelaksanaan pelatihan dimasa pandemi Covid-19 tersebut. Dalam isu tersebut berkaitan dengan whole of government untuk membuat suatu prosedur karena melibatkan beberapa bagian terutama disaan klasikal pada
masa
pandemi.
Kaitannya
dalam manajemen
ASN
yaitu
dalam
menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik sehingga diperlukan alur dan prosedur dalam pelaksanaan pelatihan dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah dalam upaya mengurangi penyebaran Covid-19
B. Analisis Isu Berdasarkan isu yang telah diidentifikasi, selanjutnya dilakukan proses pemilihan isu aktual dengan anlisis Aktual, Problematika, Kekhayalaakan dan Kelayakan yag disingkat menjadi (APKL). Tabel APKL dibuat menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria ; Aktual artinya isu tersebut benar-benar tejadi dan sangat hangat dibicarakan dalam masyarakat
dalam hal ini di lingkungan kerja. Problematika
artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusi. Kekhalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup
21
