LAPORAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II ANGKATAN 2
OPTIMALISASI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DAN NON-MEDIS DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALANGKARAYA
DISUSUN OLEH : THERESYA C S LUMBANTOBING, AMK NIP. 199107052020122006
BAPELKES CIKARANG KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2021
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan aktualisasi “ Pengoptimalan Pengeolaan Limbah Medis dan Non-medis di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya, Kalimantan Tengah “. Tak lupa kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan aktualisasi ini, penulis sebagai peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan II Kementerian Kesehatan Tahun 2021 ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada: 1. Bapak Drs Suherman, M.Kes selaku Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. 2. Ibu Verawati Lenny, SKM, MKM selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. 3. Bapak Ucup Supriyadi, SKM, M.Kes selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya. 4. Ibu Siti Hayati, SKM, M.Kes selaku coach yang memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun laporan kegiatan aktualisasi ini sebaikbaiknya. 5. Bapak Radian Nur, S.Sos selaku Koordinator Substansi PRL & KLW sekaligus mentor yang telah memberikan dukungannya kepada penulis dalam mengikuti Pelatihan Dasar CPNS golongan II ini dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyusun laporan kegiatan aktualisasi ini. 6. Seluruh Bapak/Ibu Widyaiswara serta seluruh panitia yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebaikan Bapak/Ibu semua. 7. Seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya yang telah membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini. 8. Orangtua, adik-adik dan partner yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan kegiatan aktualisasi ini jauh dari kata sempurna, tapi semoga lewat karya sederhana ini, bisa memberikan manfaat yang luas bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Palangkaraya, Juli 2021 Penulis
Theresya C S Lumbantobing, AMK NIP 199107052020122006
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan ……………………………………………
2
Kata Pengantar ……………………………………………………………...
3
Daftar Isi …………………………………………………………………….
4
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ………………………………………………………
5
B. Tujuan ………………………………………………………………..
6
C. Manfaat ……………………………………………………………...
6
D. Ruang Lingkup ………………………………………………………
7
BAB II Gambaran Organisasi dan Profil Peserta A. Profil Satuan Kerja ………………………………………………….
13
B. Visi dan Misi …………………………………………………………
15
C. Struktur Organisasi …………………………………………………..
15
D. Profil Peserta Latsar ………………………………………………….
17
BAB III Rancangan Aktualisasi A. Identifikasi Isu ………………………………………………………
18
B. Penetapan Core Isu ………………………………………………….
19
C. Analisis Penyebab Isu ………………………………………………
21
D. Gagasan Penyelesaian Isu …………………………………………..
25
E. Matriks Rancangan Aktualisasi …………………………………….
26
BAB IV Pelaksanaan Aktualisasi A. Realisasi Kegiatan Aktualisasi ……………………………………… B. Capaian Aktualisasi …………………………………………………. C. Rencana Tindak Lanjut ………………………………………………
35 36 54
BAB V Penutup dan Saran A. Penutup ……………………………………………………………… B. Saran …………………………………………………………………
55 56
Referensi
2
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa Indonesia dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional perlu dilaksanakan pembinaan melalui Pelatihan Dasar ( Latsar ). Selama dalam proses Latsar ini, para peserta diharapkan dapat menggali isu masalah yang terdapat diinstansi tempat bekerja dan membuat rancangan penyelesaian yang berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai dasar PNS yaitu ANEKA dan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan. Setelah membuat rancangan kegiatan, para peserta dituntut untuk mengaplikasikan semua rancangan kegiatan yang sudah dibuat dalam kegiatan aktualisasi sesungguhnya di unit kerja masing-masing. Semua tahapan kegiatan yang akan dikerjakan di unit kerja masing-masing harus menggambarkan nilainilai dasar ANEKA sehingga tujuan negara untuk menciptakan pemerintahan yang handal disemua aspek pemerintahan bisa diwujudkan. Penulis nantinya akan melakukan aktualisasi di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya. Salah satu jabatan yang tidak dapat dipisahkan dari tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah Perawat yang berada dalam seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah (PRL & KLW). Perawat merupakan suatu jabatan fungsional pelaksana berdasarkan Kepmenkes RI. Nomor HK. 01.07/MENKES/17/2018, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan bertanggung jawab pelaksanaan pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan
3
kerja, kesehatan haji, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional dan memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya merupakan Unit Pelaksana Teknis Ditjen P2P Kementerian Kesehatan adalah termasuk fasilitas kesehatan
dalam
melakukan
kegiatannya
tidak
dapat
dipungkiri
selalu
menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan dapat berupa limbah domestik dan limbah medis. Limbah medis yang dihasilkan dapat berupa limbah medis padat seperti limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah patologi dan limbah infeksius. Pengelolaan limbah medis memiliki berbagai resiko terhadap kesehatan bagi siapa saja termasuk pegawai dan juga masyarakat di lingkungan pelabuhan/bandara sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan pelabuhan. Pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan berbasis wilayah diatur dalam Permenkes Nomor 18 tahun 2020, dan yang memegang peran penting dalam pengelolaan limbah medis salah satunya adalah tenaga kesehatan yang menghasilkan limbah medis di unit pelayanan kesehatan. Berdasarkan uraian diatas, peserta Latsar Golongan II Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021 ditugaskan untuk merancang kegiatan aktualisasi dalam penyelesaian isu masalah yang diangkat yang kegiatannya dilaksanakan ditempat kerja selama aktualisasi dan membuat laporan aktualisasi yang akan diseminarkan waktu penutupan Latsar. B. Tujuan 1.
Peserta
Latsar
dapat
mengaktualisasikan
nilai-nilai
dasar
PNS
yaitu
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (Nilai ANEKA) di satuan kerja masing-masing dan menganalisis dampak yang akan terjadi apabila nilai-nilai tersebut tidak diimplementasikan. 2.
Terlaksananya Optimalisasi Pengelolaan Limbah Medis dan Non-Medis di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya
C.
Manfaat Manfaat dari Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS adalah sebagai berikut : 1.
Bagi ASN Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, yaitu ANEKA akan menciptakan ASN yang akuntabel dengan memiliki jiwa kepemimpinan, berintegritas, professional dan bersih Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Seluruh karakter ASN tersebut juga
4
didukung oleh jiwa nasionalisme yang tinggi sehingga berdampak baik pada etika publik dan mutu pelayanan unit terkait. 2.
Bagi Instansi Terbentuk
iklim
kerja
yang
kondusif
dalam
melayani
publik,
dan
meningkatkan akuntabilitas unit kerja, meningkatnya kinerja individu serta meningkat memungkinkan unit kerja untuk lebih cepat dalam mencapai visi mewujudkan citra lembaga/organisasi yang baik/memberikan pengaruh positif (positive impact). D. Ruang Lingkup Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan II diselenggarakan sejak tanggal 16 Maret – 30 Juni 2021 yang terdiri atas beberapa tahap yaitu : a.
Tanggal 16 Maret – 7 April 2021 : pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan MOOC (Massive Open Online Course) secara daring yang bisa diakses di http://swajar-asnpintar.lan.go.id/
b.
Tanggal 13 April – 12 Mei 2021 : Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan Distance
Learning,
secara
daring
sinkronous
dan
asinkronous
yang
pelaksanaannya bisa diakses di http://kolabjar-asnpintar.lan.go.id/ c.
Tanggal 15 Mei – 21 Juni 2021 : Pelaksanaan aktualisasi kegiatan kegiatan pembelajaran agenda habituasi dan aktualisasi di instansi kerja masingmasing.
d.
Tanggal 23 Juni – 6 Juli 2021 : Tahap pembelajaran klasikal dan pelaksanaan evaluasi kegiatan aktualisasi dengan virtual zoom oleh Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang.
Adapun ruang lingkup atau batasan dalam tahap aktualisasi ini adalah: 1.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang sesuai dengan rancangan aktualisasi,
jadwal
impelementasi,
dan
konsultasi
yang
telah
dibuat
berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tugas tambahan, serta tugas kreatifitas (inovasi). 2.
Waktu pelaksanaan aktualisasi dibatasi selama 38 hari, yaitu dimulai dari tanggal 15 Mei sampai 21 Juni 2021.
3.
Unit kerja tempat pelaksanaan aktualisasi adalah Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya.
4.
Nilai-nilai dasar profesi PNS yang disingkat dengan ANEKA, antara lain, yaitu:
5
a.
Akuntabilitas Menurut Bovens (2007), akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi), mencegah
korupsi
dan
penyalahgunaan
kekuasaan
(peran
konstirusional), serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar) (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2014). Akuntabilitas juga dianggap sebagai prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Beberapa indikator yang ada pada nilai akuntabilitas ini dapat diantaranya adalah: 1)
Kepemimpinan Lingkungan yang akuntabel tercipta dari peranan penting seorang pimpinan karena memberikan contoh yang baik,berkomitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek psitif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula sehingga terhindar dari aspek-aspek yang menggagalkan kinerja yang baik.
2)
Transparansi Tujuan
dari transparansi
adalah
mendorong komunikasi
dan
kerjasama antar kelompok internal maupun eksternal, meningkatkan akuntabilitas
dalam
pengambilan
keputusan,
meningkatkan
kepercayaan terhadap pimpinan dan memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya/korupsi dalam mengambil keputusan. 3)
Integritas Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan dan peraturan yang berlaku sehingga memberikan kepercayaan publik.
4)
Keadilan Keadilan adalah landasan utama dari akuntabililitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasi
untuk
menghindari
hancurnya
kepercayaan
dan
6
kredibilatas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. 5)
Kepercayaan Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan yang akan melahirkan
akuntabilitas.
Dengan
kata
lain
lingkungan
yang
akuntabel tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. 6)
Keseimbangan Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan
adanya
keseimbangan
antara
akuntabilitas
dan
menciptakan
dan
kewenangan, serta harapan dan kapasitas. 7)
Kejelasan Kejelasan
juga
salah
satu
elemen
dalam
mempertahankan akuntabilitas agar individu dan kelompok dalam melaksanakan
wewenang
dan
tanggung
jawabnya
memiliki
gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang dharapkan. 8)
Konsisten Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan ataupun prosedur akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidan akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredebilitas anggota organisasi.
9)
Tanggung jawab Tanggung jawab institusi dan perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat.
b.
Nasionalisme Nasionalisme dalam arti sempit memiliki makna sebagai suatu sikap yang meninggikan bangsanya, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa lain (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2014). Indikator-indikator di dalam nilai nasionalisme terkandung dalam isi Pancasila yaitu :
7
1) Ketuhanan 2) Kemanusiaan 3) Persatuan 4) Musyawarah 5) Keadilan c.
Etika Publik Menurut Ricocur (1990), etika merupakan tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Dengan demikian, etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2014). Dalam kaitannya dengan pelayanan public, etika public adalah refleksi tentang standar norma yang menetukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan public dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun beberapa indikator di dalam nilai dasar etika publik adalah sebagai berikut: 1)
Jujur
2)
Tanggung jawab
3)
Kesetaraan
4)
Saling menghormati
d. Komitmen Mutu Komitmen mutu dapat dilihat dari cara seseorang bekerja yaitu dengan bekerja secara efektif dan efisien, serta mampu untuk melakukan inovasi dalam pekerjaan yang dilakukan (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2014). Beberapa indikator di dalam nilai komitmen mutu antara lain adalah sebagai berikut: 1)
Efektif Efektif yaitu sejauh mana seseorang dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya.
8
Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. 2)
Efisien Efisien yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk tujuan. Efisiensi ditentukan oleh bahan baku, kegiatan, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
3)
Orientasi Mutu Mutu adalah ukuran baik buruk yang dipersepsikan individu terhadap sesuatu barang atau jasa. Orientasi mutu dapat diartikan dengan memelihara/ memastikan kualitas yang dihasilkan dari suatu pekerjaan.
e.
Anti Korupsi Korupsi berasal dari bahasa latin Coruptio dan Corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2014). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan pelanggaran terhadap norma maupun aturan yang berlaku. Anti korupsi merupakan suatu tindakan yang menentang adanya tindak korupsi. Beberapa indikator dari nilai Anti Korupsi ini antara lain: 1)
Berani Berani adalah suatu sikap kepercayaan diri dalam mempertahankan dan memperjuangkan apa yang dianggap benar dengan menghadapi segala bentuk bahaya, kesulitan, kesakitan, dan lain-lain.
2)
Mandiri Mandiri merupakan tidak akan menjalin hubungan dengan pihakpihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungan sesaat. Kaitannya dengan nilai dasar profesi PNS, misalnya adalah dengan mengerjakan pekerjaan individu secara mandiri dan tidak melimpahkannya kepada orang lain.
3)
Jujur Yang dimaksud dengan jujur adalah tidak curang dalam mengelola informasi yang ada sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya tanpa ada penambahan atau pengurangan dari informasi tersebut.
9
4)
Disiplin Disiplin dapat diartikan sebagai sikap taat atau patuh terhadap tatatertib atau peraturan yang berlaku.
5)
Sederhana Sederhana dalam hal ini adalah berkaitan dengan gaya hidup yang tidak berlebihan.
6)
Peduli Peduli dapat diartikan sebagai rasa ketertarikan untuk membantu atau ikut menghadapi masalah yang sedang dialami orang lain.
7)
Adil Adil memiliki makna sebagai suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran.
8)
Tanggung jawab Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu
sehingga
kewajiban
menanggungmemikul
jawab,
menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. 9)
Kerja keras Kerja keras memiliki arti bahwa pekerjaan dikerjakan dengan sunguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target tercapai.
10
BAB II GAMBARAN ORGANISASI DAN PROFIL PESERTA
A.
Profil Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya merupakan unit pelaksana teknis dilingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah naungan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DitJen P2P ). Berdasarkan PERMENKES Nomor 2348/MENKES/PER/IX/2011, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pulang Pisau berubah menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya yang berkedudukan di ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya memiliki wilayah kerja aktif yaitu : 1. Wilayah Kerja Pulang Pisau 2. Wilayah Kerja Kapuas 3. Wilayah Kerja Kelanis 4. Pos di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Selanjutnya Tugas pokok KKP berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Sedangkan Fungsi dari KKP adalah : a.
Pelaksanaan kekarantinaan
b.
Pelaksanaan pelayanan kesehatan
c.
Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lalu lintas batas darat negara
d.
Pelaksanaan pengamatan penyakit potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali
11
e.
Pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan nonopengion, biologi dan kimia
f.
Pelaksanaan sentra/simpul jejaring survailens epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional
g.
Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk
h.
Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja
i.
Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor
j.
Pelaksanaan kesehatan alat angkut dan muatannya
k.
Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
l.
Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi di bidang kesehatan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang kesehatan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara n.
Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan dan survailens kesehatan pelabuhan
o.
Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
p.
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
q.
Pelaksanaan urusan administrasi KKP Sedangkan fungsi perawat dalam Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan
Kesehatan Lintas Wilayah ( PRL&KLW ) adalah 1.
Memberikan pelayanan kesehatan baik itu kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan haji, vaksinasi internasional
2.
Memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara
3.
Melakukan kegiatan bantuan penanganan bencana dalam sistem penanganan bencana, atau berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat
12
B. Visi dan Misi KKP Kelas III Palangkaraya Visi dan misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya mengikuti visi dan misi pemerintahan yaitu “ NAWACITA “. 1.
Visi Terwujudnya
Indonesia
yang
berdaulat,
mandiri
dan
berkepribadian
berlandaskan gotong royong. 2.
Misi a.
Peningkatan kualitas manusia Indonesia
b. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing c.
Pembengunan yang merata dan berkeadilan
d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan e.
Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
f.
Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya i.
Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan Sedangkan slogan atau salah satu budaya kerja organisiasi adalah KKP
Palangkaraya : DIHATI ( Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan, Ikhlas ). C.
STRUKTUR ORGANISASI Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dimana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :
13
KEPALA KANTOR UCUP SUPRIYADI, SKM, M.Kes
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM EMAN PRASETYO, SKM, M.Kes
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. Koordinator Substansi PKSE - Elvan Virgo Hoesea, SKM 2. Koordinator Substansi PRL & KLW - Radian Nur, S.Sos 3. Dokter Ahli Muda - dr. May Ira Sopha 4. Epidemilog Kesehatan Ahli Muda - Hizrah Hariantor Sembiring, SKM, MKM - Bayu Soesanto, SKM 5. Epidemilog Kesehatan Ahli Pertama - Nani, SKM - Nooridha Febriyanti, SKM 6. Entomolog Kesehatan Penyelia - Hendry 7. Entomolog Kesehatan Mahir - Rahmi Rumaisa 8. Sanitarian Mahir - Ahmad Rianto 9. Sanitarian Terampil - Nova Eriantina - M. Fahrurraji - Dara Christari Sijabat 10. Perawat Mahir - Agus Mawardi - Umariani 11. Perawat Terampil - Dewi Sartika - Fransiska Trivera Febe - Brilian Samuel Dehes 12. Lab Kesehatan Terampil - Melisa Christina
WILAYAH KERJA 1. 2. 3. 4.
INSTALASI
PULANG PISAU KAPUAS KELANIS BANDARA TJILIK RIWUT
14
D. PROFIL PESERTA Nama
: Theresya C S Lumbantobing, AMK
NIP
: 199107052020122006
Pangkat/Golongan
: Pengatur – II/C
Jabatan
: Perawat
Unit Kerja
: Seksi PRL & KLW KKP Kelas III Palangkaraya
Adapun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dari peserta adalah sebagai berikut : No
Kegiatan Tugas Pokok Jabatan
AK
TARGET Kual/Mutu 100
1
Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu
-
Kuant/Output 6 Laporan
Waktu 12 bulan
Biaya -
2
Mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif
-
6 Laporan
100
12 bulan
-
3
Melakukan oksigenasi sederhana
-
1 Laporan
100
12 bulan
-
4
Melakukan komunikasi teraupetik dalam pemberian asuhan keperawatan
-
3 Laporan
100
12 bulan
-
5
Melakukan kegiatan bantuan penanganan bencana dalam sistem penanganan bencana, atau berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat
-
6 Laporan
100
12 bulan
-
6
Melakukan tugas kedinasan lain
-
6 Laporan
100
12 bulan
-
7
Membuat SOP-AP Pengelolaan Limbah B3
-
1 Dokumen
100
12 bulan
15
BAB III RANCANGAN AKTUALISASI A.
Identifikasi Isu Identifikasi isu dilakukan dengan melihat permasalahan yang berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN di unit kerja yaitu aspek manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Permasalahan ini di dapatkan dari berbagai sumber, yakni : 1.
Hasil observasi selama melakukan pelayanan kesehatan di KKP Kelas III Palangkaraya
2.
Dengan kegiatan curah pendapat virtual melalui zoom meeting yang diikuti oleh semua perawat (jabatan fungsional dan jabatan pelaksana) yang bekerja di KKP Kelas III Palangkaraya
3.
Tugas pokok dan fungsi saya sebagai perawat di unit kerja
4.
Sasaran Kinerja Pegawai
5.
Membaca laporan tahunan dan profil Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya Tahun 2020 Fakta sesuai Sasaran Kinerja Pegawai SKP
Kondisi saat ini
Kondisi yang diharapkan
Melakukan pengkajian
Sudah terlaksana
keperawatan dasar pada individu
Terlaksana dengan baik
Mengajarkan perilaku hidup bersih
Belum optimalnya
Pengelolaan limbah
dan sehat pada individu dalam
pengelolaan limbah
terlaksana secara
rangka melakukan upaya promotif
medis dan non-
optimal
medis di KKP PKY Melakukan oksigenasi sederhana
Sudah terlaksana
Terlaksana dengan baik
Melakukan komunikasi teraupetik dalam pemberian asuhan
Sudah terlaksana
Terlaksana dengan baik
keperawatan
16
Melakukan kegiatan bantuan
1.Belum optimalnya
1.Prasarana memadai
penanganan bencana dalam sistem
pelayanan terbatas
sehingga pelayanan
penanganan bencana, atau
karena prasarana
terbatas dapat
berpartisipasi dalam kegiatan
tidak memadai
dilakukan secara
pelayanan kesehatan pada
2.Belum optimalnya
optimal
masyarakat
pelaksanaan
2.Optimalnya
dokumentasi
pelaksanaan
keperawatan
dokumentasi keperawatan
Melakukan tugas kedinasan lain
Sudah terlaksana
Terlaksana dengan baik
Membuat SOP-AP Pengelolaan
SOP pengelolaan
SOP ada dan
Limbah B3
limbah belum ada
dilaksanakan
Hasil identifikasi isu yang menjadi permasalahan aktual di unit kerja seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah (PRL & KLW) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya sebagai berikut : 1. Belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan non-medis di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya 2. Belum optimalnya pelaksanaan dokumentasi tindakan keperawatan oleh Perawat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya 3. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan terbatas karena tidak tersedianya prasarana yang memadai di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya
B. Penetapan Core Isu Untuk
memilih
isu
yang akan
diangkat dilakukan
teknik
tapisan
penyelesaian isu menggunakan teknik APKL (Aktual, Kekhalayakan, Problematik dan Kelayakan) dan disesuaikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) dan kompetensi yang dimiliki. Hasil penapisan isu dapat dilihat pada tabel berikut :
17
Penapisan isu dengan menggunakan metode APKL No
Isu
1
Belum optimalnya pegelolaan limbah medis dan non-medis di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya
2
Belum optimalnya pelaksanaan dokumentasi tindakan keperawatan oleh Perawat di Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan kesehatan terbatas karena tidak tersedianya prasarana yang memadai di Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya
3
Keterangan :
A √
Kriteria P K √ √
L √
Yes/ No Yes
√
√
√
√
Yes
√
√
√
√
Yes
A : Aktual (isu yang sedang hangat dibicarakan atau terkini) K : Kekhalayakan (berdampak pada banyak orang) P : Problematik (bisa menjadi atau berpotensi menjadi masalah) L : Kelayakan ( isu yang masuk akal dan dapat dibahas sesuai tugas,dan wewenang )
Berdasarkan penapisan isu menggunakan metode APKL, ketiga isu diatas akan disaring kembali untuk menentukan isu utama menggunakan metode USG ( Urgency, Seriousness, Growth ). Berikut tabel hasil penetapan isu dengan metode USG.
Penapisan Isu dengan menggunakan Metode USG No
Isu
1
Belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan non-medis di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya Belum optimalnya pelaksanaan dokumentasi tindakan keperawatan oleh Perawat di Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya
2
U 4
2
Kriteria S G 4 4
2
2
Total
Rangking
12
1
8
3
18
3
Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan terbatas karena tidak tersedianya prasarana yang memadai di Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya
3
3
3
9
2
Keterangan :Urgency (U)
: Seberapa mendesak dikaitkan dengan waktu yang tersedia Seriousnes(S) : Seberapa serius dampak masalah jika tidak ditangani Growth (G) : Apabila masalah dibiarkan maka akan memburuk Skala Likert (1=sangat kecil; 2=kecil; 3=sedang; 4=besar; 5=sangat besar). Setelah dilakukan penapisan isu menggunakan teknik USG maka isu yang dapat diangkat adalah “ Belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan nonmedis di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya “.
C. Analisis Penyebab Isu Menurut Permenkes Nomor 77 tahun 2020, Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah unit pelaksana teknis Ditjen P2P yang mempunyai tugas pokok untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak resiko lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit
yang
muncul
kembali,
bioterorisme,
unsur
biologi,
kimia
dan
pengamanan radiasi diwilayah kerja pelabuhan, bandara dan pos lintas batas. Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan menghasilkan berbagai sampah dapat berupa limbah medis dan non-medis. Limbah medis yang dihasilkan dalam pelayanan di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya dapat berupa bekas handscoen, alcohol swab, spuid, obat kadaluarsa, stick rapid dan sebagainya. Semua limbah tersebut termasuk dalam limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).
Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sampah yang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, guna menjaga kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menurut Permen LH No. P.56/MenLHK-Setjen/2015 bahwa setiap limbah yang dihasilkan oleh setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pengelolaan limbah B3 yang benar. Setiap limbah yang dihasilkan oleh unit pelayanan harus dilakukan pengklasifikasian wadah yang benar dan diberi label. Pewadahan yang dimaksud adalah
19
a. Kuning untuk limbah infeksius dan patologis b. Cokelat untuk limbah kimia kadaluwarsa dan limbah farmasi c. Merah untuk limbah radioaktif d. Ungu untuk limbah sitotoksik
Sumber : Permen LH No. P.56/MenLHK-Setjen/2015 Sedangkan tahapan pengelolaan limbah B3 meliputi :
Pengurangan dan pemilahan limbah B3
Penyimpanan limbah B3
Pengangkutan limbah B3
Pengolahan limbah B3
Penguburan limbah B3
Penimbunan limbah B3 Sedangkan menurut Permenkes Nomor 18 tahun 2020, Setiap Fasilitas
Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan pengelolaan Limbah Medis. Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dilakukan melalui pengelolaan Limbah Medis secara: a.
Internal
b.
Eksternal
20
Pengelolaan Limbah Medis secara internal meliputi tahapan: a.
Pengurangan dan pemilahan
b.
Pengangkutan internal dapat dilakukan menggunakan alat angkut tertutup beroda menuju tempat penyimpanan sementara
c.
Penyimpanan sementara dilakukan pada tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
d.
Pengolahan internal dilaksanakan dengan metode non insenerasi terhadap Limbah Medis tertentu dengan cara mengubah bentuk dari bentuk semula sehingga tidak disalahgunakan
Pengelolaan Limbah Medis secara eksternal dilakukan oleh Pengelola melalui tahapan: a. b. c. d.
Pengangkutan eksternal Pengumpulan Pengolahan Penimbunan Setiap fasilitas kesehatan yang tidak memiliki sarana untuk pengolahan
limbah medis diharuskan untuk melakukan pengelolaan limbah medis secara eksternal dengan melibatkan pihak ketiga/pengelola yang memiliki izin dalam pengelolaan limbah B3. Dari data yang saya kumpulkan melalui bagian pengadaan/penyediaan barang umum di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya bahwa tidak ada permintaan pengadaan tempat sampah untuk unit pelayanan kesehatan sehingga tempat sampah yang ada di unit pelayanan tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Tempat sampah yang tersedia di unit pelayanan kesehatan hanya ada 1 unit dan tidak ada perbedaan sampah medis dan nonmedis. Hal ini mengakibatkan kurangnya tingkat kepedulian para petugas kesehatan dalam pembuangan sampah sesuai karateristik jenis sampah. Kurangnya sarana dan prasarana yang tidak mendukung ini membuat pemilahan sampah oleh petugas kebersihan juga menjadi tidak optimal. Petugas kebersihan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya mengatakan bahwa sampah yang dihasilkan oleh unit pelayanan kesehatan tidak dilakukan pemilahan (pewadahan sesuai karakteristik jenis sampah) karena pernah tertusuk benda tajam seperti jarum suntik. Setiap sampah yang diangkut dari ruang pelayanan kesehatan dijadikan satu tempat pewadahan.
21
Seyogianya sampah yang diambil dari unit pelayanan kesehatan telah dilakukan pemilahan dan nantinya ditempatkan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 yang berada belakang gedung Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya. Sampah yang telah terkumpul rencananya (setelah ada MoU dan alokasi anggaran telah tersedia) akan diangkut oleh pihak ketiga yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3. Namun menurut bagian perencanaan seksi PRL & KLW mengatakan bahwa untuk tahun 2021 belum ada anggaran yang tersedia untuk pengelolaan limbah B3 dengan pengelolaannya oleh pihak ketiga. Dampak yang akan terjadi jika pengelolaan limbah tidak baik antara lain: 1.
Rendahnya mutu lingkungan yang dapat mengganggu atau menimbulkan keluhan masyarakat dan masalah kesehatan seperti pencemaran lingkungan, meningkatnya vector penyakit dan rendahnya nilai estetika
2.
Timbul penyakit menular seperti: diare, penyakit kulit, DBD, demam Thypoid, cacingan dll.
3.
Dapat menurunkan persepsi pelayanan publik atau memberikan pengaruh negative infeck bagi lembaga/organisasi Dari uraian diatas maka dilakukan analisis penyebab kurang optimalnya
pengelolaan sampah medis dan non-medis di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya menggunakan metode fishbone seperti berikut : MAN
Kurangnya kepedulian petugas kesehatan, pegawai dan petugas kebersihan
MATERIAL
Belum dibentuk tim Hiegene Sanitasi
SPO pengelolaan sampah tidak ada Tidak adanya laporan dari petugas kebersihan
Tidak tersedianya tempat sampah medis dan nonmedis
Belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan non-medis di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Palangkaraya Sampah tidak dipilah saat pengangkutan
Masih ditemukannya sampah medis dan nonmedis dalam satu wadah
MEASUREMENT
Belum diterapkannya SPO pengelolaan sampah di KKP Palangkaraya METHOD
22
D. Gagasan Penyelesaian Isu Isu yang telah dipilih melalui penapisan USG yakni belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan non-medis di
lingkungan Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Palangkaraya, kemudian dibuat gagasan untuk pemecahan isu. Gagasan pemecahan isu dibuat berdasarkan SKP dan inovasi. Gagasan yang dibuat harus dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN ( ANEKA ) dan menunjang visi misi organisasi, serta penguatan nilai organisasi tempat unit kerja. Rancangan kegiatan yang dibuat untuk pemecahan isu terpilih tercantum dalam tabel berikut
Tabel Gagasan Penyelesaian Isu No
Kegiatan
Sumber
1
Pembuatan SPO tatalaksana pengelolaan sampah (medis dan Non-medis) di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya Pengadaan tempat sampah dengan pedal dan diberi label dan plastic warna sesuai karakteristik jenis sampah Mensosialisasikan SPO tatalaksana sampah (medis dan Non-medis)
Inovasi & SKP
Pewadahan sampah medis dan non medis sesuai karakteristik jenis sampah oleh petugas medis dan seluruh pegawai (sesuai dengan unit kerja kerja masing-masing sebagai penghasil sampah), pemilahan dan pengakutan sampah oleh petugas kebersihan ke tempat penampungan sementara dan pengawasan oleh Tim Hiegene Sanitasi Pengelolaan akhir sampah medis oleh tim Hiegene Sanitasi dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3
Inovasi
2
3 4
5
Inovasi
SKP
Inovasi
23
E. Matriks Rancangan Aktualisasi Unit Kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya Isu yang Diangkat
: Belum Optimalnya Pengelolaan Limbah Medis dan Non-medis di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya
Tabel Rancangan Aktualisasi No
Kegiatan
1
Pembuatan SPO tatalaksana pengelolaan sampah (medis dan Non-medis) di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya
Tahapan kegiatan 1. Meminta izin dan menyampaikan maksud dan tujuan kepada atasan langsung Sub Koordinator Seksi PRL & KLW
Output/Hasil Izin/persetujua n untuk penyusunan SPO
Kontribusi Keterkaitan substansi terhadap dengan Mata Pelatihan Visi- Misi organisasi Sesuai dengan Menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan yang akan visi KKP PKY dilakukan dengan jelas dan yakni Terwujudnya akurat (Akuntabilitas) Indonesia dengan tetap bersikap yang sopan dan berbahasa yang berdaulat, santun (Etika Publik) mandiri dan berkepribadia serta menerima saran, n masukan atau kritik yang berlandaskan disampaikan oleh kepala gotong royong seksi yang sekaligus Dan misi KKP mentor (Nasionalisme) Peningkatan Pembuatan SPO ini kualitas dimaksudkan agar manusia pengoptimalan pewadahan Indonesia sampah oleh setiap pegawai KKP Kelas III Palangkaraya
Penguatan Nilai Organisasi Sesuai slogan KKP Palangkaraya : DIHATI (Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan, Ikhlas)
24
2. Berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lingkungan dalam menyusun SPO pengelolaan sampah
Tersusunnya SPO pengelolaan sampah
3.Pengajuan SPO
SPO disetujui Atasan langsung Sub Koordinator Seksi PRL & KLW
(Akuntabilitas) sehingga tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan ( Komitmen Mutu ) Mengkomunikasikan maksud dan tujuan kepada tenaga kesehatan lingkungan terkait pembuatan SPO dengan bahasa yang santun (Etika Publik) SPO berisi aturan tertulis dan peraturan ini yang harus diterapkan/dijalamkan oleh semua pegawai KKP Kelas III Palangkaraya dalam pengelolaan sampah pada setiap unit kerja masingmasing (Akuntabilitas, Komitmen Mutu) Memperlihatkan draft SPO yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab kepada atasan langsung Sub Koordinator Seksi PRL & KLW (Akuntabilitas),
25
2
Mensosialisasikan SPO tatalaksana sampah (medis dan Non-medis)
1. Penetapan SPO pengelolaan sampah
SPO disahkan oleh kepala kantor
dengan sikap yang sopan dan bahasa yang santun (Etika Publik). Meminta saran dan masukan dari beliau untuk dikoreksi (Nasionalisme) dan apabila sudah setuju, akan diberikan diparaf selanjutnya diteruskan ke bagian adum untuk proses verbal dan disampaikan kepada kepala kantor untuk mendapat pengesahan (telah ditandatangani) dan digunakan/diimplentasikan (Komitmen Mutu ) SPO yang telah disetujui oleh atasan langsung Sub Koordinator Seksi PRLKLW kemudian sampaikan ke bagian Adum untuk dilakukan proses verbal (Nasionalisme) dan selanjutnya diajukan kepada kepala kantor untuk di
Sesuai dengan visi KKP PKY yakni Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadia n berlandaskan
Sesuai slogan KKP Palangkaraya adalah : DIHATI (Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan, Ikhlas )
26
2. Sosialisasi SPO kepada pegawai KKP
sahkan/tandatangani sesuai dengan kewenangan beliau dan menjelaskan maksud serta tujuan perlunya SPO tersebut dengan penuh rasa hormat dan berbahasa yang santun (Etika publik) SPO SPO pengelolaan sampah tersosialisasi yang telah disetujui oleh kepada seluruh kepala kantor kemudian pegawai disosialisasikan kepada setiap pegawai terutama petugas kesehatan dan petugas kebersihan dengan bahasa yang santun dan mudah dimengerti (Etika publik) dan menjelaskan maksud dan tujuan perlunya SPO tersebut (Akuntabilitas) sehingga semua pegawai dapat menerapkan/ mengimplementasikannya demi terwujudnya kesehatan di lingkungan
gotong royong Dan misi KKP Peningkatan kualitas manusia Indonesia
27
3
Pengadaan tempat sampah pedal dan pemberian label
1. Pengajuan pengadaan tempat sampah ke bagian administrasi umum
Surat pengajuan pengadaan barang
2.Sosialisasi tempat sampah yang baru ke setiap pegawai di lingkunga KKP Kelas III Palangkaraya
Tempat sampah baru tersosialisasi ke setiap pegawai
kerja KKP Kelas III Palangkaraya yang baik dan daerah sekitarnya (Komitmen mutu) Membuat surat pengajuan permintaaan barang ke bagian administrasi umum sesuai prosedur yang ada dan menyampaikan maksud serta tujuan permintaan barang tersebut dengan sopan dan bertanggung jawab dengan permintaan yang telah dibuat (Akuntabilitas, Etika publik) Setelah tempat sampah diberikan oleh bagian administrasi umum, tempat sampah diberi label yang sesuai dengan pewadahan sampah dan ditempatkan pada unit kerja yang menghasilkan limbah medis dan nonmedis (Akuntabilitas)
Sesuai dengan visi KKP Kelas III Palangkaraya yakni Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadia n berlandaskan gotong royong Dan misi KKP Peningkatan kualitas manusia Indonesia
Sesuai slogan KKP Palangkaraya : DIHATI (Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan, Ikhlas )
28
4
Pewadahan sampah medis dan non-medis sesuai karakteristik jenis sampah oleh petugas kesehatan dan seluruh pegawai, dan pengangkutan sampah medis dan non-medis oleh petugas
1.Melakukan koordinasi dengan petugas kebersihan tentang pewadahan dan pengangkutan sampah
Petugas kebersihan mengerti maksud dan tujuan
kemudian disosialisasikan ke semua petugas kesehatan dan kebersihan dengan sopan dan menjelaskan maksud pengadaan tempat sampah (Etika Publik) sehingga para pegawai dapat menerapkan dalam pelayanan sehingga tidak terjadi dampak buruk yang tidak diinginkan dan pegawai disiplin menerapkan SPO (Antikorupsi) Menjelaskan maksud dan tujuan kepada petugas kebersihan KKP dengan bahasa sopan dan mudah dimengerti (Etika publik) sehingga petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sehingga tercapai tujuan dari kegiatan yang dilakukan yakni pemilahan sampah medis dan non-
Sesuai dengan visi KKP PKY yakni Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadia n berlandaskan gotong royong Dan misi KKP
Sesuai slogan KKP Palangkaraya : DIHATI (Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan, Ikhlas)
29
kebersihan serta pengawasannya oleh tim Hiegene Sanitasi
2.Mengusulkan dibentuknya tim Hiegene Sanitasi kepada atasan Sub Koordinator PRL & KLW
Tim Hiegene Sanitasi terbentuk
3.Berkolaborasi dengan tim Hiegene Sanitasi untuk pengawasan pewadahan dan pengangkutan sampah
Tim Hiegene Sanitasi melakukan pengawasan
medis (Akuntabilitas, Komitmen mutu) Menjelaskan kepada atasan tentang tujuan pembentukan tim dengan sopan (Etika Publik) sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan waktu yang efektif dan efisien (Komitmen Mutu) Menjelaskan kepada tim Hiegene Sanitasi tentang maksud dan tujuan kegiatan dengan nada bicara yang sopan dan santun (Etika publik) sehingga tim melakukan pengawasan pengangkutan sampah yang dikumpulkan oleh petugas kebersihan dari setiap unit kerja dan dilakukan pemilahan sehingga tidak dijadikan satu di tempat pembuangan sementara
Peningkatan kualitas manusia Indonesia
30
4.Sampah yang dikumpulkan dari setiap unit kerja dipilah, diangkut dan ditempatkan pada tempat penampungan/ penyimpanan sampah sementara sesuai karakteristik dan pewadahannya
Sampah yang telah terpilah di tempat penampungan/ penyimpanan sampah sementara sesuai pewadahannya
sampah secara jujur dan bertanggung jawab (Akuntabilitas, Antikorupsi) Sampah diangkut menggunakan troli sampah tertutup dan dipilah oleh petugas kebersihan ke tempat penampungan/penyimpan an sampah sementara secara jujur dan bertanggung jawab (Akuntabilitas) sehingga tercapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, sampah non medis dibuang setelah maksimal 2 x 24 jam atau 3/4 wadah penuh ke TPS terdekat sedangkan sampah medis/limbah B3 disimpan di TPS LB3 sebelum diangkut pihak ketiga yang memiliki izin (Komitmen mutu)
31
5
Pengelolaan akhir sampah medis oleh tim Hiegene Sanitasi dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3
1.Mengkomunikasikan maksud dan tujuan kegiatan kepada tim Hiegene Sanitasi
Tim Hiegene Sanitasi mengerti maksud dan tujuan
2. Membuat anggaran biaya untuk pengelolaan akhir sampah medis yang melibatkan pihak ketiga
Anggaran tersusun
3.Menyampaikan rencana anggaran ke kepala kantor
Rencana anggaran disetujui kepala kantor
4.Membuat draft
Adanya draft
Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan yakni pengelolaan akhir sampah dengan melibatkan orang ketiga kepada tim Hiegene Sanitasi KKP Palangkaraya dengan bahasa yang santun (Etika Publik) sehingga dapat menerima dan menerapkan tujuan kegiatan (Akuntabilitas) Membuat anggaran biaya untuk nanti disampaikan kepada kepala kantor untuk disetujui dengan penuh tanggung jawab (Akuntabilitas) Menjelaskan maksud tujuan pembuatan anggaran yang dibuat ke kepala kantor KKP Palangkaraya dengan hormat dan dapat mempertanggung jawabkannya ( Etika publik, Akuntabilitas) Setelah rencana anggaran
Sesuai dengan visi KKP PKY yakni Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadia n berlandaskan gotong royong Dan misi KKP Peningkatan kualitas manusia Indonesia
Sesuai slogan KKP Palangkaraya adalah : DIHATI ( Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan, Ikhlas )
32
perjanjian dengan pihak ketiga terkait pengelolaan akhir limbah medis yang tidak dapat dikelola mandiri oleh KKP Palangkaraya
perjanjian dengan pihak ketiga
yang dibuat disetujui oleh kepala kantor kemudian membuat perjanjian kerja dengan pihak ketiga bersama dengan tim Hiegene Sanitasi KKP Palangkaraya sehingga terwujudnya pengelolaan limbah medis yang optimal di KKP Palangkaraya dan di evaluasi oleh Hiegene Sanitasi setiap bulannya (Komitmen mutu, Akuntabilitas)
33
BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI Dalam rangka menyelesaikan tahap akhir laporan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan dari tanggal 15 Mei – 18 Juni 2021 di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya, beberapa kegiatan pemecahan masalah sesuai isu yang dipilih yakni “ Optimalisasi pengelolaan limbah medis dan non-medis di KKP Kelas III Palangkaraya “ telah dilaksanakan dan melampirkan bukti pendukung terlaksananya seluruh kegiatan.
A. Realisasi Kegiatan Aktualisasi No
Kegiatan
Keterangan
1
Pembuatan SPO tatalaksana pengelolaan sampah (medis dan
Terlaksana
Non-medis) di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya 2
Mensosialisasikan SPO tatalaksana sampah (medis dan Non-
Terlaksana
medis) 3
Pengadaan tempat sampah dengan pedal dan diberi label
Terlaksana
dan plastic warna sesuai karakteristik jenis sampah 4
Pewadahan sampah medis dan non medis sesuai karakteristik
Terlaksana
jenis sampah oleh petugas medis dan seluruh pegawai (sesuai dengan unit kerja kerja masing-masing sebagai penghasil sampah), pemilahan dan pengakutan sampah oleh petugas kebersihan ke tempat penampungan sementara dan pengawasan oleh Tim Hiegene Sanitasi 5
Pengelolaan akhir sampah medis oleh tim Hiegene Sanitasi
Terlaksana
dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3
34
B. Capaian Aktualisasi Pembuatan SPO tatalaksana pengelolaan sampah Kegiatan I
:
(medis dan non-medis) dilingkungan Kantor Kesehatan Kelas III Palangkaraya
Waktu Daftar Lampiran
: :
16 Mei – 21 Mei 2021
Foto Kegiatan
Draft SPO
Catatan bimbingan
Dalam pembuatan SPO tatalaksana pengelolaan sampah bukan merupakan tugas dan fungsi penulis sebagai perawat. Namun dalam kegiatan ini penulis berkoordinasi dengan bagian kesehatan lingkungan dalam penyusunannya. Adapun tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut : 1.
Meminta ijin untuk pembuatan SPO ke Sub Koordinator PRL&KLW
2.
Berkoordinasi dengan tenaga kesling dalam penyusunan SPO
3.
Pengajuan draft SPO ke Sub Koordinator PRL&KLW
Nilai-nilai dasar yang terkandung : Akuntabilitas Menyampaikan maksud dan tujuan dibuatnya SPO dengan jelas dan akurat serta dapat mempertanggung jawabkan draft SPO yang telah disusun bersama tenaga kesehatan lingkungan. Nasionalisme Menerima saran, kritik dan masukan dari atasan dalam pembuatan SPO sehingga tersusun SPO yang baik dan sempurna. Etika Publik Meminta persetujuan atasan dan berkoordinasi dengan tenaga kesling dengan sikap yang baik dan bertutur kata yang sopan serta santun. Komitmen Mutu
35
Pembuatan SPO pengelolaan limbah di KKP Kelas III Palangkaraya dimaksudkan agar setiap pegawai terkhusus petugas kesehatan dapat melakukan pewadahan sesuai klasifikasi sehingga tidak terjadi dampak buruk untuk kesehatan dan lingkungan. SPO yang dibuat
disampaikan kepada bagian adum dan nantinya akan diserahkan ke
kepala kantor untuk disahkan dan di implementasikan oleh setiap pegawai KKP. Dalam Pelaksanaan kegiatan diatas nilai dasar PNS yaitu ANEKA diaktualisasikan sehingga dapat memberi kontribusi terhadap organisasi yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sehingga meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan dan Ikhlas. LAMPIRAN
Saat bimbingan mentor dan pembuatan SOP dengan Tenaga Kesling ( 20 Mei 2021 )
36
Draft SOP yang sedang dikerjakan dengan tenaga kesling
Foto catatan bimbingan dengan mentor
37
Kegiatan II
:
Waktu
:
Daftar Lampiran
Setelah
draft
:
yang
Mensosialisasikan SPO tatalaksana sampah (medis dan Nonmedis) 23 – 31 Mei 2021
Foto Kegiatan
Draft SPO yang telah disetujui kepala kantor
Screenshot bimbingan via online
telah
disetujui
oleh
Koordinator
Subtansi
PRL&KLW
kemudian
dikomunikasikan ke bagian adum dan selanjutnya diajukan ke kepala kantor untuk disahkan dan ditetapkan sesuai kewenangan beliau. 1. Penetapan SPO Nilai-nilai dasar yang terkandung : Nasionalisme Mengkomunikasikan SPO yang telah dibuat dan telah disetujui oleh Koordinator PRL&KLW ke Kepala bagian adum dan meminta saran dan masukan dari beliau. Setelah mendapatkan paraf dari beliau kemudian menyerahkan draft SPO ke Kepala Kantor untuk disahkan sesuai kewenangan beliau. Pada saat menghadap kepala kantor tetap meminta masukan,saran dan kritik dari beliau terkait penyempurnaan SPO dan meminta dukungan beliu terkait rencana sosialisasi SPO yang nantinya telah disahkan. Etika Publik Pada saat mengajukan draft SPO ke Kepala bagian adum dan Kepala Kantor selalu bersikap sopan dan berbahasa yang santun. Dalam Pelaksanaan kegiatan diatas nilai dasar PNS yaitu ANEKA diaktualisasikan sehingga dapat memberi kontribusi terhadap organisasi yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sehingga meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan dan Ikhlas.
38
LAMPIRAN
Screenshot bimbingan dengan mentor via whatsApp
Menyerahkan draft SPO untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor ( 25 Mei 2021)
39
40
Draft SPO yang telah disahkan oleh Kepala Kantor 2. Sosialisasi SPO Pengelolaan Sampah Draft SPO yang telah disetujui oleh Kepala Kantor kemudian disosialisasikan kepada pegawai KKP Kelas III Palangkaraya. Nilai-nilai dasar yang terkandung : Etika Publik SPO yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor kemudian disosialisasikan kepada pegawai dengan bahasa yang santun dan sopan. Akuntabilitas Menyampaikan maksud dan tujuan dari penetapan SPO Pengelolaan Sampah yang telah ditetapkan dengan jelas. Komitmen Mutu SPO yang telah ditetapkan dan disosialisasikan diharapkan dapat diimplementasikan oleh setiap pegawai sehingga tercapai kesehatan lingkungan sekitarnya. Dalam Pelaksanaan kegiatan diatas nilai dasar PNS yaitu ANEKA diaktualisasikan sehingga dapat memberi kontribusi terhadap organisasi yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sehingga meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan dan Ikhlas.
41
LAMPIRAN
Foto Sosialisasi SOP di Aula KKP PKY ( 31 Mei 2021 )
Foto Daftar Hadir Sosialisasi ( 31 Mei 2021 )
42
Kegiatan III
:
Waktu
:
Daftar Lampiran
:
Pengadaan tempat sampah dengan pedal dan diberi label dan plastik warna sesuai karakteristik jenis sampah 31 Mei - 4 Juni 2021
Foto Kegiatan
Draft Permintaan Barang
Pada tahap ini penulis membuat surat permintaan pengadaan barang ke bagian administrasi umum. Adapun tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut : 1. Pengajuan pengadaan tempat sampah ke bagian administrasi umum 2. Sosialisasi tempat sampah yang baru ke setiap pegawai di lingkungan KKP Kelas III Palangkaraya Nilai-nilai dasar yang terkandung : Akuntabilitas Setelah SPO ditetapkan kemudian penulis mengajukan surat permintaan pengadaan barang yakni tempat sampah pedal dan label sesuai klasifikasi limbah ke bagian administrasi umum sesuai prosedur yang berlaku. Setelah barang yang diminta diberikan kemudian ditempatkan di unit yang menghasilkan limbah. Etika Publik Menyampaikan surat permintaan pengadaan barang ke bagian administrasi umum dengan bahasa yang sopan dan menjelaskan maksud dan tujuan permintaan barang tersebut. Setelah barang diberikan kemudian melakukan sosialisasi kepada petugas kesehatan dan petugas kebersihan dengan sopan. Anti Korupsi Setelah dilakukan sosialisasi kepada petugas kesehatan dan petugas kebersihan, diharapkan dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin sehingga tidak terjadi dampak buruk yang tidak diinginkan. Dalam Pelaksanaan kegiatan diatas nilai dasar PNS yaitu ANEKA diaktualisasikan sehingga dapat memberi kontribusi terhadap organisasi yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri
43
dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sehingga meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan dan Ikhlas. LAMPIRAN
Draft Surat Permintaan Pengadaan Barang
Sosialisasi tempat sampah baru di grup PRL&KLW
44
Pewadahan sampah medis dan non medis sesuai karakteristik jenis sampah oleh petugas medis dan Kegiatan IV
:
seluruh pegawai dan Pemilahan dan pengakutan sampah oleh petugas kebersihan ke tempat penampungan sementara dan pengawasan oleh Tim Hiegene Sanitasi.
Waktu
:
Daftar Lampiran
:
6 – 11 Juni 2021
Foto Kegiatan
Foto Bimbingan Mentor
SK Tim Hiegene Sanitasi
Tahapan pada kegiatan ini adalah : 1. Melakukan koordinasi dengan petugas kebersihan tentang pewadahan dan pengangkutan sampah. 2. Mengusulkan dibentuknya tim Hiegene Sanitasi kepada Sub Koordinator PRL & KLW 3. Berkolaborasi dengan tim Hiegene Sanitasi untuk pengawasan pewadahan dan pengangkutan sampah. 4. Sampah yang dikumpulkan dari setiap unit kerja dipilah, diangkut dan ditempatkan pada tempat penampungan/ penyimpanan
sampah sementara
sesuai karakteristik dan pewadahannya. Nilai-nilai dasar yang terkandung dari kegiatan ini adalah : Akuntabilitas Setiap petugas kesehatan dapat melakukan pewadahan sampah sesuai dengan klasifikasi dengan penuh tanggung jawab dan Petugas kebersihan melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab yaitu melakukan pemilahan, pengangkutan dan penyimpanan sampah pada tempat yang telah disediakan. Etika Publik Berkomunikasi ataupun menyampaikan setiap maksud dan tujuan kepada setiap pegawai yang terlibat dengan santun dan tutur bahasa yang sopan. Komitmen Mutu
45
Melakukan pewadahan sampah sesuai dengan klasifikasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan yakni terkelolanya limbah dengan baik dengan waktu yang efektif dan efisien. Sampah yang telah terkelola di TPS LB3 nantinya akan diserahkan kepada pihak ketiga oleh Tim Hiegene Sanitasi. Anti Korupsi Setiap pegawai dapat melakukan tugasnya dengan jujur dan menjadi suatu tanggung jawab yang harus dilakukan setiap waktu. Dalam Pelaksanaan kegiatan diatas kelima nilai dasar PNS yaitu ANEKA diaktualisasikan sehingga dapat memberi kontribusi terhadap organisasi yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sehingga meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan dan Ikhlas. LAMPIRAN
(Berkoordinasi dengan petugas kebersihan tentang pengelolaan sampah dari setiap unit)
46
47
(Kolaborasi dengan Tim Hiegene Sanitasi dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah)
(Form monitoring LB3)
(Foto bimbingan dengan mentor)
(Tempat penyimpanan sementara limbah sesuai klasifikasi di KKP PKY)
48
Pengelolaan akhir sampah medis oleh tim Hiegene Kegiatan V
:
Sanitasi dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3
Waktu
:
1 – 11 Juni 2021
Daftar Lampiran
Draft Anggaran Biaya Pengelolaan Limbah yang Disetujui Kepala Kantor
:
Draft Mou dengan Pihak Ketiga
Screenshot WA dengan bagian adum
Adapun tahapan kegiatan ini adalah : 1. Mengkomunikasikan maksud dan tujuan kegiatan kepada tim Hiegene Sanitasi. 2. Membuat anggaran biaya untuk pengelolaan akhir sampah medis yang melibatkan pihak ketiga. 3. Menyampaikan rencana anggaran ke kepala kantor. 4. Membuat draft perjanjian dengan pihak ketiga terkait pengelolaan akhir limbah medis. Nilai-nilai yang terkandung adalah Akuntabilitas Membuat draft Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak ketiga dan menyusun anggaran biaya untuk pengelolaan limbah B3. Etika Publik Menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa yang sopan dan santun. Komitmen Mutu Terkelolanya limbah B3 dengan baik dan bekerjasama dengan pihak ketiga oleh Tim Hiegene Sanitasi dalam jangka waktu tertentu. Whole of Government Berkoordinasi dengan bagian administrasi umum dalam pembuatan MoU dan penyusunan anggaran biaya pengelolaan limbah medis. Dalam Pelaksanaan kegiatan diatas nilai dasar PNS yaitu ANEKA diaktualisasikan sehingga dapat memberi kontribusi terhadap organisasi yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sehingga meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang Disiplin, Integritas, Humanis,
49
Akuntabel, Teladan dan Ikhlas. LAMPIRAN
(WA dengan bagian Adum Anggaran)
(Draft Anggaran Biaya)
50
(Draft MoU dengan Pihak Ketiga)
51
(Draft MoU dengan Pihak Ketiga)
52
C. Rencana Tindak Lanjut
Kegiatan Pengelolaan akhir limbah B3 di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya
Output Limbah B3 dikelola oleh pihak ketiga
Lama Waktu Kegiatan Setiap 2 bulan
Pihak yang Terlibat 1. KKP Kelas III Palangkaraya 2. PT Mitra Hijau Asia 3. PT Balikpapan Environmental Servicess
Sumber Biaya Anggaran Belanja
Keterangan Belum terlaksana
KRO Layanan Perkantoran
53
BAB V PENUTUP DAN SARAN
A.
Penutup Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi
merupakan nilai dasar PNS yang harus terinternalisasi dalam sikap dan perilaku PNS. Selain itu, penerapan peran serta kedudukan ASN termasuk manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government (WOG) sangatlah penting untuk diaktulisasikan dalam menjalankan tugas sebagai ASN pada masing-masing unit kerja. Kelima nilai dasar tersebut serta peran serta kedudukan ASN mampu menjadi landasan kerja, cara berpikir dan bekerja serta untuk menciptakan kinerja dan pelayanan yang berorientasi pada pelayanan publik, bangsa dan negara. Besar harapan kelak nilai-nilai ANEKA maupun peran serta kedudukan PNS akan menjadi karakter yang selalu hadir dalam kegiatan bekerja di lingkungan sehari hari. Kegiataan yang sudah dilakukan dengan menerapkan nilai ANEKA serta Whole
of Government (WOG) sebagai berikut: 1. Pembuatan SPO tatalaksana pengelolaan sampah 2. Pengadaan tempat sampah dengan pedal dan diberi label dan plastic warna sesuai karakteristik jenis sampah 3. Mensosialisasikan SPO tatalaksana sampah (medis dan Non-medis) 4. Pewadahan sampah medis dan non medis sesuai karakteristik jenis sampah oleh petugas medis dan seluruh pegawai (sesuai dengan unit kerja kerja masing-masing sebagai penghasil sampah), pemilahan dan pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan ke tempat penampungan sementara dan pengawasan oleh Tim Hiegene Sanitasi
54
5. Pengelolaan akhir sampah medis oleh tim Hiegene Sanitasi dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3 Kesimpulan 1. Tersedianya tempat sampah sesuai klasifikasi dan diberi pelabelan yang jelas di setiap unit yang menghasilkan sampah beresiko. 2. Terwujudnya kesadaran pegawai terutama nakes dalam pembuangan sampah/limbah sesuai klasifikasi. 3. Petugas Kebersihan dan Tim Hiegene Sanitasi lebih mudah untuk mengelola sampah yang ada tanpa ada resiko tercemar ataupun tertusuk. 4. Lingkungan sekitar tidak tercemar dengan limbah yang dihasilkan. 5. Rencana pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga akan ditindaklanjuti setelah anggaran disetujui oleh pusat. Keseluruhan tujuan utama dalam menjalankan nilai-nilai ANEKA dalam melakukan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas dari KKP Palangkaraya yang pada akhirnya akan meningkatkan efektifitas, efisiensi, mutu lingkungan dan disiplin setiap pegawai. B.
Saran Penulis meyakini bahwa kegiatan ini masih jauh dari sempurna maka dari itu
penulis mengharapkan adanya masukan dari pihak lain guna memaksimalkan hasil dari kegiatan ini, sehingga dapat lebih meningkatkan efektifitas kerja dan efisiensi waktu seluruh pegawai.
55
REFERENSI
Menkes RI. 2008. Permenkes nomor 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Jakarta : Kementerian Kesehatan Menkes RI. 2020. Permenkes nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan. Jakarta : Kementerian Kesehatan Menkes RI. 2020. Permenkes nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah
Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah . Jakarta : Kementerian Kesehatan MenLHK RI. 2015. MenLHK nomor P 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan . Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Administrasi Negara. 2019. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Akuntabilitas . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. 2019. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Nasionalisme. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. 2019. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Etika Publik . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. 2019. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Komitmen Mutu. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. 2019. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS :Anti Korupsi . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Republik Indonesia. 2018. Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan
Nomor
6
Tahun
2018
tentang
56
