B. Nilai – Nilai Dasar ASN (ANEKA

o) Mengedit/menyunting karya ilmiah diterbitkan dan diedarkan secara nasional p) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi

B. Nilai – Nilai Dasar ASN (ANEKA)

Nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme,

Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi yang biasa disebut dengan ANEKA.

Berikut merupakan penjabaran dari masing-masing nilai dasar ASN (ANEKA)

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah: a. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi; b. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis; c. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; d. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. a. Akuntabilitas Personal (Personal Accountability), Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika. b. Akuntabilitas Individu, Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan.

c. Akuntabilitas Kelompok, Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. d. Akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya e. Akuntabilitas Stakeholder, Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Aspek - Aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Nilai akuntabilitas meliputi kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi (Modul Akuntabilitas, 2017).

2. Nasionalisme

Nasionalisme pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa. Seorang ASN harus memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya yaitu sila ke-1 Ketuhanan yang Maha Esa, sila ke-2 Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke-3 Persatuan Indonesia, sila ke-4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, sila ke-5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Nasionalisme adalah Cinta tanah air, Rela berkorban, tidak diskriminatif, kerjasama, menghormati orang lain, tenggang rasa, toleransi, kepentingan umum (Modul Nasionalisme, 2017).

3. Etika Publik

Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan public. nilai-nilai etika sebenarnya tidak hanya terkandung dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam social decorum berupa adat istiadat dan nilai luhur sosial budaya termasuk nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Pancasila. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut: a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila. b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia 1945 c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. g. Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. h. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. k. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. l. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. m.Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. n. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Terdapat tiga fokus utama dalam pelayanan publik, yakni: a. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. b. Sisi dimensi reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. c. Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan factual.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam etika publik adalah ramah, sopan santun, rapi, tanggung jawab, patuh, menghormati orang lain, peduli dan menghargai orang lain. (Modul Etika Publik, 2017).

4. Komitmen Mutu

Komitmen mutu merupakan janji atau kesepakatan untuk mencapai kualitas yang diharapkan. Terdapat lima nilai-nilai komitmen mutu yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, mutu, dan kepuasan pelanggan. Prinsip efektivitas, efisiensi, dan inovasi dilakukan dalam setiap tugas PNS untuk mencapai mutu, sehingga pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan PNS. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumberdaya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang ke luar alur. Karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Oleh karena itu, jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi maka akan berdampak pada ketidaktercapaian target kerja, menurunkan kredibilitas institusi tempat bekerja, dan bahkan akan menimbulkan kerugian. Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien antara lain: penghematan, ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak: pimpinan, pelanggan, masyarakat, dan pegawai itu sendiri. d. Konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien adalah ketidaktercapaian target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata masyarakat, bahkan akan menimbulkan kerugian secara finansial. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Inovasi bisa muncul karena ada dorongan dari dalam (internal) untuk melakukan perubahan, atau bisa juga inovasi muncul karena ada desakan kebutuhan dari pihak eksternal, misalnya permintaan pasar. Inovasi lahir dari imajinasi pemikiran orang-orang kreatif, dan lahirnya

kreativitas didorong oleh munculnya ide/gagasan baru untuk ke luar dari rutinitas yang membosankan. Munculnya ide/gagasan baru, kreativitas, dan inovasi dilatarbelakangi oleh semangat belajar yang tidak pernah pudar, yang dijalani dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan. Gagasan kreatif yang lahir dari hasil pemikiran individu akan mendorong munculnya berbagai prakarsa, sehingga dapat memperkaya program kerja dan memunculkan diferensiasi produk/jasa, seiring dengan berkembangnya tuntutan kebutuhan pelanggan. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan (customer) sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk/jasa sejenis lainnya, yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing (competitors). Beberapa metode perbaikan mutu yang dapat dilakukan ASN antara lain metode Plan Do Check Act (PDCA), dan diagram sebab dan akibat (Modul Komitmen Mutu, 2017)

5. Anti Korupsi

Anti korupsi merupakan pernyataan sikap untuk melawan korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio dengan kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, Menurut kamus bahasa Indonesia yaitu busuk; palsu; suap. Menurut kamus hokum yaitu buruk, rusak; suka menerima uang sogok; menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Jenis-jenis korupsi antara lain kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan, dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya, maka pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Faktor manusia sebagai kunci perubahan mendorong pemberantasan korupsi di