Media Aesculapius Surat Kabar
Kedokteran dan Kesehatan Nasional Terbit Sejak 1970
No. 06 l XLVIII l November-Desember 2017 ISSN No. 0216-4966 MA Info
Cepat Tanggapi Anafilaksis, Hindari Bahaya Maut halaman 4
IPTEK
Kontak Kami
Rubrik Daerah
Kisah Pengabdian di Ujung Utara Sulawesi
Orthokeratologi: Mata Bebas Kacamata Tanpa Operasi
@MedAesculapius beranisehat.com 082-229-229-362
halaman 11
halaman 7
Empat Tahun JKN Diberlakukan: Pelega atau Alat Politis Belaka? Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diberlakukan sejak 2014 dan dianggap telah mampu membantu semua masyarakat Indonesia memperoleh akses kesehatan. Namun, benarkah JKN saat ini berjalan tanpa ada masalah?
S
emenjak pemberlakuannya pada 1 Januari 2014, kini program JKN telah berjalan hampir lima tahun. Program ini merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), lembaga transformasi PT Askes (Persero). JKN diselenggarakan dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial wajib agar seluruh penduduk Indonesia terlindung dalam sistem asuransi dan memperoleh kebutuhan dasar kesehatan yang layak. Pesertanya meliputi kelompok penerima bantuan iuran (PBI) yang merupakan golongan kurang mampu serta peserta bukan PBI. Iuran peserta PBI dibayarkan oleh pemerintah. Di sisi lain, peserta bukan PBI membayar iuran sesuai dengan persentase upah untuk pekerja penerima upah atau sejumlah nominal tertentu bagi peserta bukan penerima upah dan PBI. BPJS Kesehatan membayar fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan sistem kapitasi dan membayar fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan dengan sistem paket INA-CBG. Masalah JKN yang Tiada Habisnya Jika dilihat dari segi pencapaian peserta, selama empat tahun ini jumlah peserta yang terdaftar program JKN sebenarnya cukup menggembirakan. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dr. Kalsum Komaryani, MPPM, menjelaskan bahwa hingga bulan
November 2017, cakupan populasi Indonesia yang telah terdaftar dalam program JKN mencapai 71% atau setara dengan 183.579.086 jiwa. Hanya saja, BPJS lebih fokus pada peserta tidak idzhar/MA mampu. Proporsi peserta pekerja penerima upah juga bertambah, tetapi pertambahannya bersifat linear dan tidak progresif. Menurut Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH, salah satu masalah yang ada adalah aspek kepemimpinan. BPJS kurang tepat dalam melihat program yang seharusnya dikerjakan. Berdasarkan naskah roadmap, diminta agar pekerja formal didahulukan. Terdapat kemungkinan bahwa BPJS tidak menjalankan hal tersebut karena sulitnya meyakinkan pihak pemberi kerja. Kurangnya pekerja formal yang mengikuti program JKN ini menyebabkan proporsi kepesertaan kurang berimbang, yaitu golongan bukan penerima upah sebagai proporsi terbanyak memiliki gaji yang tidak tetap sehingga pembayaran iuran tidak selalu rutin serta nilai iuran yang dibayarkan pun lebih kecil. Masalah lain dari BPJS adalah transparansinya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang SJSN. BPJS tidak membagi data klaim pada pemerintah atau Dewan
Jaminan Sosial Nasional yang berperan sebagai pengawas eksternal. Kondisi ini dapat berhubungan dengan persepsi politis mengenai kinerja BPJS yang tidak efisien. Pemerintah juga tidak menaikkan besaran kapitasi Rp8.000,00 per peserta per bulan selama empat tahun, padahal inflasi yang terjadi mendekati dua puluh persen. Kapitasi yang tidak meningkat ini dianggap merugikan pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan. Selain itu, bayaran kapitasi atau pun INA-CBG hampir tidak berbeda, baik antara RS pemerintah dan RS swasta, maupun antara puskesmas dan praktik dokter/klinik. Padahal, puskesmas dan RS pemerintah telah memperoleh gaji tetap dari pemerintah ditambah anggaran operasional dan investasi. Oleh karena itu, kerja sama dengan pihak swasta yang sebenarnya memiliki potensi yang besar belum dimanfaatkan secara optimal. Anggaran yang saat ini dimiliki Kementerian Kesehatan RI mencapai lima persen dari total APBN, hampir setengah anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran PBI. “Dibilang cukup, kami pastinya masih berhitung terus karena biaya kesehatan seharusnya bisa membiayai aktivitas pembangunan kesehatan. Namun, anggaran ini sudah sesuai dengan undang-
Menuju Jaminan Kesehatan Semesta 2019
M
Target jaminan kesehatan semesta (UHC) semakin di depan mata. Sejauh manakah upaya pemerintah dalam memperluas kepesertaan dan meningkatkan pengumpulan iuran?
eskipun kinerja BPJS terbilang seumur jagung, target besar Universal Health Coverage (UHC) pada 2019 membuat Indonesia terus mencari cara kreatif untuk mengatasi rendahnya kepesertaan dan kepatuhan membayar iuran. “Indonesia pasti akan banyak belajar dari negara yang sistem asuransi kesehatannya sudah mapan, seperti Jerman, Belanda, Perancis, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand,” tutur dr. Kalsum Komaryani, MPPM dengan optimis. Usaha tersebut diwujudkan dalam uji percobaan sejak 2016, ketika Indonesia bekerja sama dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) untuk mengadopsi sistem jaminan sosial yang
sudah diterapkan Jepang, berupa jimukumiai dan sharoushi. Jepang sendiri pernah mengalami masalah klasik yang mirip Indonesia sekitar tahun 1961 dan berhasil mengatasinya dengan sistem ini. Adopsi tersebut terwujud dalam kemitraan dengan empat bank BUMN, kantor pos, maupun minimarket (jimukumiai) untuk memudahkan peserta dalam melakukan pembayaran. Kemudahan ini diharapkan mampu menghindari keterlambatan pembayaran iuran dan denda. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan juga merekrut kader JKN-KIS dan agen penggerak jaminan sosial Indonesia (perisai/sharoushi) untuk secara langsung melakukan sosialisasi, merekrut peserta, mengingatkan kewajiban membayar iuran, dan mengumpulkan iuran peserta.
Berkat adanya kader JKN-KIS dan perisai yang menjadi ujung tombak BPJS di lapangan, peserta yang tadinya menunggak akhirnya membayar iuran teratur, meskipun kondisi geografis yang berupa kepulauan juga menjadi halangan besar terhadap akses pembayaran ini. Sejauh ini, telah ada kurang lebih 1.600 kader JKN-KIS dan 60 perisai. Diharapkan pada tahun 2018 nanti BPJS telah memiliki empat ribu agen asuransi. Sistem jaminan kesehatan di Jepang yang dikenal paling efisien di dunia ini berdampak pada tingkat harapan hidup masyarakat yang meningkat drastis dari 40-50 tahun (1935-1936) menjadi 80-90 tahun (2010). Mari berharap Indonesia mampu mengikuti jejak keberhasilan Jepang! renata, reyza, tiffany
undang yang mensyaratkan anggaran kesehatan mencapai lima persen APBN,” imbuh Kalsum. Hanya saja, anggaran kesehatan lima persen tersebut masih mencakup biaya untuk lembaga lain, seperti BKKBN, Badan POM, serta pemerintah daerah sehingga Kementerian Kesehatan RI hanya mendapat jatah sekitar setengahnya saja. Menanggapi hal tersebut, Hasbullah melihat bahwa anggaran untuk subsidi JKN masih belum realistis dan sangat kurang. Menurutnya, pemerintah dirasa telah menganaktirikan subsidi untuk kesehatan dibandingkan dengan subsidi untuk hal lainnya, seperti bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Dalam hal ini, diperlukan kemampuan untuk meyakinkan Kementerian dan DPR guna memenangkan situasi politik yang membela tunjangan kesehatan negeri ini. JKN: Juru Selamat Masyarakat Indonesia? Seiring dimulainya tahun kelima berjalannya JKN, meskipun dengan banyak masalah yang seakan tidak ada habishabisnya, sistem kesehatan nasional ini telah banyak membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai, terutama masyarakat tidak mampu. “Efek JKN lebih bagus pada masyarakat yang tidak mampu. Mereka yang dulu tidak mampu berobat karena punya penyakit kronis sekarang disubsidi iurannya bersambung ke halaman 11
SKMA Untuk Anda! Mari bersama membuat SKMA menjadi lebih baik. 1. Apakah konten SKMA bermanfaat/ relevan dengan kondisi kesehatan saat ini? 2. Apakah anda masih membutuhkan SKMA edisi selanjutnya?
!
Jawab dengan format: Nama-Umur_Kota/Kabupaten_Unit Kerja_Jawaban 1_Jawaban 2
Contoh: Rudiyanto_43_Jakarta Pusat_RSCM_Ya_ Ya Kirim melalui WhatsApp/SMS ke 0822 229 229 362 atau mengisi formulir pada bit.ly/surveyskma Lima orang pengisi survei yang beruntung akan mendapatkan cenderamata dari Media Aesculapius