Media Aesculapius Surat Kabar
Kedokteran dan Kesehatan Nasional Terbit Sejak 1970
No. 03 l XLVIII l Juli-Agustus 2018 ISSN No. 0216-4966 MA Info
Tanggap Kenali Insomnia dan Hadapi hingga Tuntas halaman 4
Suara Mahasiswa
Eksistensi Isu Kesehatan di Panggung Politik
Rubrik Daerah
Bertemu Banyak Kasus Jarang di Kabupaten Lumpur Lapindo
halaman 8
Kontak Kami @MedAesculapius beranisehat.com 0896-70-2255-62
halaman 11
Potret Nyata Kesehatan Jemaah Haji Indonesia Kesehatan jemaah haji telah menjadi salah fokus utama dalam kebijakan penyelenggaraan haji. Namun, masih ada saja jemaah yang belum layak pergi pada waktunya.
I
badah haji adalah kewajiban sekali seumur hidup bagi orang Islam yang mampu menunaikannya. Mampu dalam ibadah haji berarti memiliki biaya yang cukup serta mental dan fisik yang sehat. Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, ibadah haji pun tidak menjadi kewajiban. Biaya mungkin dapat dipenuhi dengan mudah, berbeda dengan kesehatan yang dipengaruhi banyak faktor. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan (Siskohatkes) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat adanya 13 calon jemaah haji yang tidak memenuhi syarat haji, 8849 calon menjalani rawat jalan, 147 calon menjalani rawat inap, dan 2 calon wafat sebelum sempat diberangkatkan. Kondisi ini tentu membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji dan Mekanisme Penetapan Istithaah di Kabupaten/Kota dipertanyakan. Peraturan Dinilai Berjalan Lancar Permenkes RI No. 15 Tahun 2016 yang berlatar belakang kebutuhan masyarakat ini dibentuk agar negara bisa mengatur kesehatan jemaah haji. Selain itu, Permenkes ini dibuat berdasarkan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), anggota DPR, serta tim pengawas pelaksanaan haji di Arab Saudi. Peraturan ini berisi mengenai Istithaah Kesehataan Jemaah Haji, yaitu kemampuan jemaah dari segi kesehatan, meliputi mental dan fisik, yang terukur dengan pemeriksaan serta dapat dipertanggungjawabkan. “Permenkes RI No. 15 Tahun
E
2016 berjalan dengan lancar karena ini adalah kebijakan negara yang harus diimplementasikan oleh negara itu sendiri. Permenkes RI ini didukung oleh semua stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan haji. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak diimplementasikan dan tidak didukung,” ujar Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, Dr. dr. Eka Yusuf Singka, MSc. Upaya kebijakan ini telah didukung dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia melalui penerbitan Surat Edaran No. 4001 Tahun 2018. Istithaah Kesehatan Haji di Lapangan Belum Ideal Permenkes ini juga mengatur tentang kewajiban calon jemaah untuk memberitahukan kondisi kesehatannya, baik fisik devi/MA maupun mental, ketika mendaftarkan diri. Dengan demikian, diharapkan jemaah haji dapat terpantau serta mampu menjalankan ibadahnya dengan lancar sesuai dengan tuntunan. “Ibadah haji itu harus memenuhi persyaratan kesehatan. Namun, pelaksanaan
ibadah haji masih jauh dari ideal ketika kita merujuk pada istithaah,” ucap dr. Muchtaruddin Mansyur, M.S., SpOk., PhD, Staf Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan 2016-2017. Pernyataan ini muncul dengan kesadaran bahwa kelayakan kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama faktor nonmedis. Salah satu faktor tersebut adalah waktu tunggu keberangkatan haji di Indonesia yang lumayan lama. Calon jemaah haji rata-rata baru bisa diberangkatkan setelah 15–30 tahun dari waktu pendaftaran. Selain itu, calon jemaah haji umumnya mendaftar ketika sudah merasa siap secara finansial dan psikologis yang mana baru tercapai ketika sudah memasuki dekade keempat atau lima kehidupannya. Akibatnya, jemaah haji yang sudah menginjak usia lanjut ini sangat rentan terhadap berbagai kondisi seperti ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Dalam Istithaah Kesehatan
Haji, jemaah yang berusia lebih dari 60 tahun termasuk dalam kelompok dengan status kesehatan risiko tinggi. Melirik kepada istithaah di dalam Permenkes No. 15 Tahun 2016 tersebut, terdapat tiga tahap pemeriksaan kesehatan yang harus dilakukan. Tahap pertama dilakukan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di puskesmas dan/ atau rumah sakit saat calon jemaah haji mendapatkan nomor porsi. Tahap ini akan menentukan apakah calon jemaah haji termasuk dalam kelompok berisiko tinggi. Dalam hal ini, puskesmas berperan memberikan pembinaan kesehatan bagi calon jemaah haji berdasarkan hasil status risiko tersebut. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan tahap kedua dilakukan saat pemerintah sudah memberikan kepastian waktu keberangkatan. Pemeriksaan bertujuan untuk melihat kesiapan calon jemaah haji untuk berangkat. Tahap terakhir dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi saat calon jemaah haji akan diberangkatkan. Pada tahap ini, dilakukan penentuan akhir apakah calon jemaah haji jadi diberangkatkan. “Dalam tahap ini masih sering terjadi masalah karena tidak semua daerah siap. Akibatnya, masih ada jemaah haji yang tidak memenuhi syarat, tetapi diberangkatkan. Dengan demikian, pelaksanaan permenkes ini oleh daerah (puskesmas dan dinas kesehatan) masih belum optimal,” terang Muchtarrudin. Ketidaksiapan daerah ini dapat dilihat mulai dari adanya struktur organisasi PPIH atau tim pembinaan kesehatan haji bersambung ke halaman 11
Di Balik Layar Penyelenggaraan Ibadah Haji
SKMA untuk Anda
Dokter umum perlu memahami masalah di balik layar agar dapat menempatkan diri secara tepat.
Mari bersama membuat SKMA menjadi lebih baik.
valuasi terhadap penanganan medis pada jemaah haji masih terus disuarakan. Hal ini berawal dari terbaginya pelayanan haji menjadi sistem haji khusus yang tidak dikelola pemerintah dan memakan biaya lebih mahal serta sistem haji reguler yang berada di bawah manajemen pemerintah. Terbaginya sistem ini berakibat tidak semua jemaah haji mendapatkan prosedur medis yang sama. “Pelayanan haji reguler sudah lebih tersistem daripada pelayanan khusus,” terang dr. Chyntia Oliva Maurine Jasirwan, SpPD., PhD, Staf Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI-RSCM sekaligus Petugas Kesehatan Haji 2017. Identifikasi dini populasi haji yang
memiliki faktor risiko wajib dilakukan sehingga langkah-langkah preventif dapat diinisiasi dengan segera. Dokter harus memahami kriteria istithaah atau kelayakan kesehatan jemaah haji. “Secara total ada 60 orang yang dirawat, padahal belum berangkat. Berarti memang tidak siap. Kalau siap, paling tidak baru sakit setelah sampai di Arab Saudi,” terang dr. Muchtaruddin Mansyur, M.S., SpOk., PhD, Staf Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI dan Kepala Pusat Kesehatan Haji 2016–2017. Kriteria kelayakan tersebut tertuang dalam pasal 10-13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah
Haji. Faktor risiko yang harus diperhatikan adalah riwayat vaksinasi, riwayat penyakit (terutama tuberkulosis, hipertiroid, HIV/ AIDS, stroke, dan perdarahan saluran cerna), penyakit menular yang berpotensi menjadi wabah, gangguan kejiwaan, patah tulang (tungkai atau vertebra), serta hamil dengan usia kehamilan pada saat keberangkatan di bawah 14 atau di atas 26 minggu. Mengetahui faktor-faktor tersebut, upaya preventif terhadap serangan maupun perburukan penyakit yang termasuk ke dalam kriteria kelayakan kesehatan jemaah haji harus segera dilakukan agar mereka tetap memenuhi syarat istithaah dan mampu menjalankan ibadah dengan lancar. nathalia, rayhan, kelvyn
1. Apakah konten SKMA bermanfaat/ relevan dengan kondisi kesehatan saat ini? 2. Apakah anda masih membutuhkan SKMA edisi selanjutnya?
!
Jawab dengan format: Nama-Umur_Kota/Kabupaten_Unit Kerja_Jawaban 1_Jawaban 2
Contoh: Rudiyanto_43_Jakarta Pusat_RSCM_Ya_ Ya Kirim melalui WhatsApp/SMS ke 0822 229 229 362 atau mengisi formulir pada bit.ly/surveyskma Lima orang pengisi survei yang beruntung akan mendapatkan cenderamata dari Media Aesculapius