Media Aesculapius Surat Kabar
Kedokteran dan Kesehatan Nasional Terbit Sejak 1970
Mei-Juni 2019 / Edisi 02 / Tahun XLVIII / ISSN 0216-4996
@MedAesculapius |
beranisehat.com |
MA INFO
IPTEK
RUBRIK DAERAH
Langkah Komprehensif Mendiagnosis Pasien Talasemia hlm 4
Mikroplastik: Ukuran Kecil, Bahaya Besar
Lembata: Tantangan Baru di Dunia Internship hlm 11
hlm
5
0896-70-2255-62
Isu Kesehatan Mental: Mau Dibawa ke Mana? Isu kesehatan mental terus bergulir setiap tahunnya. Dimana peran pemerintah dalam mencari titik terang penyelesaian masalah ini?
G
angguan mental masih menjadi salah satu penyebab utama disabilitas global. Pada tahun 2016, populasi dengan gangguan mental dan penyalahgunaan zat mencapai 1,1 miliar jiwa dan menempatkan depresi serta gangguan ansietas sebagai jenis gangguan dengan angka kejadian tertinggi, yaitu 268 dan 275 juta jiwa. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Depresi diprediksi akan menjadi beban penyakit dengan prevalensi tertinggi kedua di dunia setelah HIV/AIDS pada tahun 2030. Di Indonesia sendiri, sekitar 9 juta jiwa dilaporkan menderita depresi pada tahun 2017. Angka tersebut diikuti oleh prevalensi bunuh diri yang mencapai 4,5 dari 100.000 orang pada tahun 2017. Secara keseluruhan, data Riskesdas menunjukkan bahwa rerata angka gangguan mental mengalami penurunan, yaitu 11,6% atau sekitar 19 juta penduduk pada tahun 2007 menjadi 6% atau sekitar 14 juta penduduk pada tahun 2013. Meskipun prevalensi menunjukkan grafik penurunan, gangguan mental di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup rumit untuk segera diselesaikan. Hal tersebut tidak terlepas dari mortalitas dan morbiditas gangguan mental yang begitu luar biasa ditambah dengan fasilitas penanganan yang masih perlu ditingkatkan. Potret Fasilitas Kesehatan Jiwa di Indonesia Isu kesehatan mental di Indonesia yang cukup memprihatinkan ternyata tidak diikuti oleh penyediaan fasilitas dan sumber daya layanan kesehatan mental yang memadai. Salah satu hal yang patut disoroti adalah minimnya ketersediaan tenaga kesehatan jiwa. Pada tahun
2016, Indonesia hanya memiliki 773 psikiater (0,32/100.000 orang), 451 psikolog klinis (0,15/100.000 orang), dan 6.500 perawat jiwa (2/100.000 orang). Angka tersebut tentu tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai seperempat miliar. Padahal, standar jumlah tenaga psikolog dan psikiater yang ditetapkan oleh WHO adalah 1:30 ribu orang atau sekitar 3,33 per 100.000 orang. Selain itu, jumlah rumah sakit jiwa di Indonesia juga masih belum memadai. Terhitung kania/MA hanya 27 dari 34 provinsi di Indonesia yang memiliki rumah sakit jiwa (RSJ) pada tahun 2016 dengan rincian 35 RSJ pemerintah dan 14 RSJ swasta. Belum meratanya pelayanan kesehatan umum ke seluruh pelosok disinyalir menjadi akar permasalahan rendahnya angka fasilitas kesehatan jiwa. “Sebagian besar puskesmas di wilayah Timur Indonesia belum memiliki psikolog dan 30% puskesmas tidak memiliki
dokter umum sehingga persoalan kesehatan jiwa di daerah tersebut belum tertangani secara maksimal,� ungkap dr. Eka Viora, SpKJ, Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementrian Kesehatan RI. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jiwa yang minim berimbas pada rendahnya pengetahuan dan keterbukaan masyarakat tentang kesehatan mental. Ketidaktahuan masyarakat ini pun semakin memupuk pola pikir keliru dalam menyikapi isu kesehatan mental. Misalnya saja, gangguan mental seringkali dikaitkan dengan gangguan makhluk astral atau rendahnya tingkat religiusitas agama tertentu sehingga masyarakat cenderung mempercayakan penanganannya pada praktik pengobatan alternatif. Teknik pengobatan yang disediakan pun beragam, mulai dari terapi herbal hingga terapi suntikan nilainilai agama yang indikasi dan keamanan dalam penggunaannya patut dipertanyakan. Mirisnya, tak jarang ditemui masyarakat yang memperlakukan orang dengan gangguan mental
Mengintip Strategi Pengendalian Gangguan Mental Negara Lain Dengan prevalensi dan mortalitas yang tinggi secara global, lantas bagaimana negara lain menyikapi isu kesehatan mental?
K
ebijakan pemerintah terkait kesehatan jiwa diperlukan sebagai tolok ukur pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi gangguan mental, serta menjadi bentuk promosi kesehatan mental kepada masyarakat. Kebijakan tersebut harus terealisasi mengingat gangguan mental dapat berdampak nyata pada kehidupan penderita. Tak sedikit penderita yang tidak mendapatkan penanganan dasar dan harus menerima stigma negatif serta diskriminasi. Pada tahun 1990, Chili untuk pertama kalinya memberlakukan kebijakan terkait penanganan isu kesehatan mental di level nasional. Pemerintah setempat menempatkan sedikitnya satu tenaga ahli kesehatan jiwa di setiap distrik. Integrasi kesehatan jiwa ke dalam
sistem pelayanan primer menjadi strategi utama yang dijalankan. Kemudian, pada tahun 1999 kebijakan nasional baru yang lebih komprehensif disertai alokasi dana yang memadai berhasil menggandakan jumlah psikiater di sistem pelayanan umum dan mengintegrasikan psikolog ke dalam sepertiga fasilitas layanan primer. Di Australia, depresi menduduki peringkat pertama penyebab disabilitas. Negeri kanguru tersebut untuk pertama kali memberlakukan kebijakan kesehatan jiwa pada tahun 1992. Melalui program lima tahun yang berjalan hingga tahun 1998, Australia berhasil melakukan reformasi kesehatan mental nasional. Terjadi peningkatan pendanaan dan jumlah staf layanan masyarakat. Selain itu, terjadi penurunan rumah sakit jiwa mandiri yang kontras dengan
meningkatnya jumlah penanganan kasus psikiatri akut di rumah sakit umum. Menurut WHO, visi dari implementasi kebijakan dalam ranah kesehatan jiwa adalah tercapainya pelayanan kesehatan yang efektif biaya, akses mudah, dan merata. Tentunya, hal tersebut dapat dicapai dengan penyediaan pelayanan yang berkualitas di semua tingkat, penyediaan tenaga ahli, disertai keikutsertaan seluruh pemangku kebijakan. Untuk itu, strategi yang dibuat bertujuan untuk menciptakan akses pelayanan merata, melindungi hak asasi orang dengan gangguan mental, mengubah persepsi negatif masyarakat, dan menyediakan pelayanan yang terintegrasi dan tersedia luas di masayarakat. mariska, safety, catra
bak aib yang harus disembunyikan. Beberapa tindakan, seperti kekerasan fisik, mengurung pasien dalam ruangan tertutup, dan memasung atau merantai pasien masih sering ditemukan. Padahal, sejak 1977 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan berupa pelarangan keras terhadap aktivitas pemasungan. Walaupun demikian, praktik ilegal tersebut mulai banyak ditinggalkan seiring semakin banyaknya komunitas masyarakat peduli terhadap kesehatan mental. Komunitas tersebut muncul dan tumbuh di antara keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan jiwa dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menghapus stigma negatif masyarakat tentang kesehatan mental. Langkah Konkret Pemerintah Sebagai upaya memperbaiki citra kesehatan mental di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah mengambil beberapa langkah serius untuk meningkatkan kesadaran, mempermudah akses pelayanan kesehatan mental dan konsultasi kejiwaan, serta mengurangi angka bunuh diri. Bentuk usaha konkret yang dilakukan, meliputi meningkatkan layanan kesehatan jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) primer, membuka layanan konseling di RSJ melalui telepon, membuka hotline pencegahan percobaan bunuh diri, merilis aplikasi Sehat Jiwa yang dapat membantu masyarakat mengkonfirmasi kondisi kesehatan jiwanya, serta mengesahkan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.Usaha pemerintah tersebut tidak luput dari sejumlah kritikan dari berbagai pihak. Beberapa poin yang harus segera ditindaklanjuti, bersambung ke halaman 11
SKMA untuk Anda! Mari bersama membuat SKMA menjadi lebih baik.
!
1. Apakah konten SKMA bermanfaat/ relevan dengan kondisi kesehatan saat ini? 2. Apakah anda masih membutuhkan SKMA edisi selanjutnya? Jawab dengan format: Nama-Umur_Kota/Kabupaten_Unit Kerja_ Jawaban 1_Jawaban 2 Contoh: Rudiyanto_43_Jakarta Pusat_RSCM_Ya_Ya Kirim melalui WhatsApp/SMS ke 0896-702255-62 atau mengisi formulir pada bit.ly/ surveyskma2019 Lima orang pengisi survei yang beruntung akan mendapatkan cenderamata dari Media Aesculapius