ECERAN RP 3.000,LANGGANAN RP 60.000,- /BULAN
EDISI 687 THN IV
JUMAT, 27 JULI 2018
Memberi Nilai Lebih twitter @berita_cianjur
facebook beritacianjurcom
Klik! beritacianjur.com
email newsredaksibc@gmail.com
Info Iklan & Berlangganan
0856-5944-7345
Ini Kisah Keretakan SBY dan Megawati
Hadapi Pilpres 2019, Koalisi Pendukung Jokowi Solid MENGHADAPI Pilpres 2019, enam partai politik anggota koa lisi pendukung Presiden Joko Widodo diklaim sudah sangat solid.
Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Menurutnya, jamuan makan malam Jokowi dan enam ketua umum parpol koalisi di Istana Kepresidenan Bogor beberapa waktu lalu, telah menunjukkan kesamaan komitmen di antara parpol.
“Semua punya suasana kebatinan yang sama melihat kepimpinan Pak Jokowi dengan baik bisa diterima rakyat. Elektablitas beliau tinggi meskipun memiliki masalah yang tidak ringan,” ujar Hasto usai melakukan KE HALAMAN BC7
Aktivis: Beredar Kabar, Selain dari OPD, Sumbangan Bersumber dari Pengusaha yang Berkepentingan dengan Pemkab
Sumbangan pada Kegiatan Rutin Berpotensi Korupsi
Ada Pungli dalam Kegiatan Gorol?
KUCURAN sumbangan dari berbagai pihak pada kegiatan ‘Gotong Royong Lobaan’ (Gorol) dinilai berpotensi korupsi. Benarkah?
Y
a, itulah yang disampaikan Ketua Cianjur People Movement, Ahmad Anwar. Menurutnya, baik dana yang bersumber dari sumbangan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Cianjur, untuk kegiatan yang disebut-sebut program unggulan Bupati Cianjur tersebut, wajib diselidiki. “Harusnya bupati atau pihak Pemkab Cianjur transparan. Jika tidak, maka ini harus diselidiki, dan jika ditemukan penyelewengan, maka harus segera ditindak tegas,“ ujar pria
yang karib disapa Ebes kepada Berita Cianjur, Kamis (26/7/2018). Ebes menilai, kejanggalan penggunaan anggaran pada Gorol sudah sangat jelas. KE HALAMAN BC7
KARIKATUR: NANDANG S/BC
Jadwal Salat
Wilayah Cianjur & Sekitarnya 27 JULI 2018 SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA 04:45
12:00 15:22 17:54 19:07
Kang BeCe
Tutup Putaran Pertama dengan Bungkam Persebaya, Ini Perjalanan Persib
SANG JUARA PARUH MUSIM
PERSIB Bandung akhirnya berhasil memenuhi ambisinya untuk menjadi juara paruh pusim Liga 1 2018, setelah menaklukkan Persebaya Surabaya 4-3 di Stadion Gelora Bung Tomo, Kamis (26/7/2018). Luar biasa, laga terakhir pada
putaran pertama liga kemarin, tujuh gol tercipta. Gol Persebaya dicetak Riki Kayame pada menit ke-57, Fandi Eko (64’), dan David Da Silva (88’). Sementara itu gol Persib dicetak Supardi Nasir (5’, 22’) dan Ghozali Siregar (53’, 81’). KE HAL BC7
DAFTAR PENCETAK
26
G O L PERSIB
KARIKATUR: NANDANG S/BC
KLASEMEN PARUH MUSIM LIGA 1 2018
Ezechiel N’Douassel, Chad: 13 GOL
Jonathan Bauman, Argentina: 6 GOL
Oh In-kyun, Korsel: 3 GOL
Supardi Nasir, Indonesia: 2 GOL
Ghozali Siregar, Indonesia: 2 GOL
# Klub Mn M S K G Poin 1. Persib Bandung 17 8 5 4 26:16 29 2. PS Barito Putera 17 8 4 5 30:25 28 3. PSM Makassar 17 8 4 5 24:22 28 4. Bhayangkara FC 17 7 5 5 23:23 26 5. Madura United 17 7 5 5 24:24 26 6. Persija Jakarta 17 7 4 6 27:21 25 7. Pusamania Borneo 17 7 4 6 25:23 25 8. Persipura Jayapura 17 6 6 5 24:20 24 9. Persela Lamongan 17 6 6 5 26:22 24 10. Arema FC 17 6 5 6 24:20 23 11. Bali United 17 6 5 6 21:19 23 12. Sriwijaya FC 17 6 5 6 28:26 23 13. Persebaya 17 5 7 5 25:23 22 14. Mitra Kukar 17 6 2 9 23:27 20 15. Perseru Serui 17 5 4 8 9:16 19 16. PSIS Semarang 17 5 4 8 16:22 19 17. PS TNI 17 5 3 9 23:38 18 18. PSMS Medan 17 6 0 11 20:31 18
HALAMAN
BC2
OpiniWarga
JUMAT, 27 JULI 2018
Istana di Penjara BISA jadi kemewahan kamar tahanan Fahmi Darmawansyah setara dengan kamar Artalyta Suryani alias Ayin. Kedua terpidana kasus suap ini telah menyeret kepala rutan/lapas masingmasing. Asep Sumaryana Kepala Departemen Administrasi Publik FISIP, Universitas Padjadjaran
S
ILUSTRASI/NET
etelah kasus kamar mewahnya terbongkar pada 2010 lalu Artalyta menumbangkan jabatan kepala rutan Pondok Bambu, sedangkan Fahmi menyeret kepala Lapas Sukamiskin. Keduanya pastilah tidak gratisan membangun “istana” di dalam penjara. Dalam kasus Fahmi, ditemukan barang bukti berupa uang ratusan juta dan mobil mewah yang telah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai barang bukti (KORAN SINDO, 22/7/18). Rutan ataupun lapas ditujukan agar orang yang dipenjara kapok berbuat salah ataupun keliru serta dapat kembali ke jalan yang benar. Namun dalam kasus yang berkaitan dengan korupsi, agaknya tidak demikian. Mungkin saja besaran yang dicuri dari kas negeri ini sebagian dialokasikan untuk mengantisipasi agar mereka tetap nyaman di penjara. Dampaknya, penjara tidak dapat mengubah mereka menjadi insyaf. Bahkan terkesan
penjara justru menjadi kerajaan tersendiri yang dapat memberikan kesejahteraan kepada sejumlah pihak lain di dalamnya. Diskriminatif Bila Plautus (945) mendengar perihal ini, dirinya akan membenarkan bahwa homo homini lupus terus berkembang kendati penataan hukum dan pemenjaraan orang bersalah telah dibuat. Jika dulu keperkasaan diukur oleh kesaktian kanuragan, sekarang diukur oleh kekuasaan dan keuangan. Yang berkuasa dan beruang pastilah memiliki potensi untuk mendapat perlakuan istimewa. Boleh jadi penjara dianggap sebagai tempat peristirahatan yang bisa ditinggalkan kapan saja asalkan ketika ada pemeriksaan dirinya berada di dalamnya. Godaan yang besar bisa bersentuhan dengan kesejahteraan sipir. Kebutuhan yang terus merangkak naik agaknya bisa mengganggu penegakan nilai yang
harus dipegang teguh seperti Dananjaya (1986) tuliskan. Upaya mengubah perilaku narapidana berubah dengan perubahan perilaku dirinya sejalan dengan tuntutan kebutuhan. Tidak mengherankan bila kalapas pun rela menerima mobil mewah dan sejumlah uang besar. Mungkin juga sejumlah sipir di bawahnya menerima manfaat dari praktik tersebut. Akhirnya kekuasaan dirinya kalah oleh napi perkasa dan berubah menjadi pelayan publik secara diskriminatif. Reformasi Bila keistimewaan fasilitas sudah dapat dilakukan, keistimewaan lainnya pastilah dapat diwujudkan. Dalam lapas pemilihan pimpinan napi pun dapat dilakukan dengan landasan kesanggupan keuangan, bukan dengan otot. Penguasanya bukan hanya dapat mengatur personal sesama napi dan sejumlah oknum sipir serta roda bisnis di luar sana. Dengan
kekuasaan dan uangnya, segala yang haram di balik jeruji menjadi bisa dinikmati. Tidak mengherankan bila dari lembaga angker tersebut napi bisa keluar masuk dengan sedikit kebijakan dilahirkan. Pemilik hak istimewa di atas diperkirakan bisa keluar lapas dengan alasan periksa kesehatan di bawah pengawalan ketat. Atau mungkin hiburan di luar dengan kamuflase tertentu. Tidak juga tertutup kemungkinan mengundang anak buah di luaran sana untuk rapat di dalam penjara dengan dalih membesuk. Bila hal demikian benar adanya, lapas tidak lagi dapat diandalkan untuk mengubah perilaku tidak baik menjadi baik. Maka pantas saja jika orang yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) dan mengenakan rompi KPK masih dapat tersenyum lebar dan melambaikan tangan karena mungkin sudah bisa memprediksi keadaan di dalam lapas. Dengan gambaran di atas, pen-
jara perlu direformasi secara radikal. Secara struktural, lapas patut dikoneksikan dengan lembaga lain agar dapat saling mengoreksi dan mengawasi. Dengan demikian otoritas pimpinan di dalamnya menjadi berkurang agar ketika memutuskan untuk memberikan keistimewaan kepada napi menjadi birokratis, lama, dan mahal. Reward dan punishment pun perlu ditegakkan dengan benar. Bisa jadi lantaran kesejahteraan yang dianggap tidak sepadan dengan beban kerjanya, sipir rela melacurkan diri untuk memperoleh tambahan penghasilan dari napi. Pimpinan pun menjadi lamban menggunakan punishment karena merasa tidak memberikan reward yang memadai sampai akhirnya KPK melakukan OTT seperti kasus di Lapas Sukamiskin. Secara kultural, penanaman kebanggaan menjadi aparat yang baik diletakkan pada kesanggupan menolak iming-iming apa pun dari
napi. Dengan demikian pemberian fasilitas yang berlebihan dapat dikurangi. Untuk sipir yang patuh agaknya harus mendapat reward dalam kariernya, sementara yang tidak harus diberi sanksi. Kondisi ini harus dapat dikembangkan dalam kehidupan sosialnya agar semangat menjadi kaya tidak membesar bila berujung melanggar aturan yang harus dipatuhinya. Dukungan internal lembaga serta dukungan keluarga perlu terus dipompakan agar loyalitas sipir terhadap pekerjaannya tidak pernah padam. Secara eksternal, suntikan fatwa dari para pemuka agama serta pemuka masyarakat yang dikuatkan riset akademisi menjadi penting agar tekad para sipir untuk mengubah prilaku napi menjadi lebih baik dapat terus bertahan. Kekompakan semua pihak pastilah sangat dinantikan agar penjara tidak dijadikan istana oleh sejumlah oknum napi dengan memberikan kesejahteraan kepada sebagian oknum sipir. Hal demikian akan membangun kecemburuan bukan hanya kepada sejumlah napi yang lain namun juga kepada sipir lain yang dengan susah payah mengawal dan patuh aturan. Penangkapan Kalapas Sukamiskin semoga menjadi pelajaran berharga agar semua pihak turut mengawal aturan dan filosofis dihadirkannya penjara. Dengan pemahaman dan kesadaran dari kasus di atas, semoga tidak ada lagi istana dalam penjara yang menyakitkan bagi napi lain serta melukai hati rakyat yang mendambakan keadilan dan perbaikan kehidupan negeri ini. (*)
Parpol dan Caleg Artis FENOMENA artis “nyaleg” bukan lagi hal baru dalam dunia politik Indonesia. Tenarnya nama Anang Hermansyah, Eko Patrio, Lucky Hakim dan lainnya, jadi “magnet positif” bagi artis lain untuk mengikuti langkah yang sama. Arifki Chaniago Staf Ahli DPD RI & Presiden Politico Milenal Club (PM Club)
B
erbondongbondongnya artis mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada 4-17 Juli 2018 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi bukti magnet Anang, Eko, dan Lucky telah
menarik rekan-rekannya. Mereka antara lain Krisdayanti, Olla Ramlan, Nafa Urbach, mantan vokalis band Radja, Ian Kasela, Jeffry Waworuntu, Harvey Malaiholo, aktris Kirana Larasati, artis kawakan Chicha Koeswoyo, penyanyi Iis Sugiarto, hingga
Harga Iklan Resmi
Harian Umum Berita Cianjur IKLAN KOLOM DISPLAY / BANNER / X BANNER - Halaman 1 Atas
:
Rp 55.000/mmk
- Halaman 1 Bawah
:
Rp 50.000/mmk
- Halaman Back Cover
:
Rp 42.500/mmk
- Halaman Full Colour
:
Rp 35.000/mmk
- Halaman Black White
:
Rp 32.500/mmk
IKLAN ADVERTORIAL - Halaman Full Colour
:
Rp 35.000/mmk
- Halaman Black White
:
Rp 30.000/mmk
IKLAN LAYANAN MASYARAKAT/ SOSIAL/ DUKACITA (OBITUARI) - Halaman Full Colour
Rp.25.000/mmk
- Halaman Black White
Rp 20.000/mmk
IKLAN SPREAD CENTER - Halaman Full Colour
:
Rp 35.000/mmk
- Halaman Black White
:
Rp 35.000/mmk
Angel Karamoy. Namun, kehadiran artis dalam dunia politik menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pada satu sisi mereka memiliki popularitas. Sedangkan pada sisi lain persoalan politik bukanlah hiburan, seperti yang mereka tampilkan di sinetron, film dan talk show. Menjamurnya artis yang terjun ke dunia politik praktis menurut penulis dilatari beberapa penyebab. Pertama, lemahnya sistem pendidikan dan kaderisasi partai untuk melahirkan pemimpin dan tokoh politik dari internal partai. Rendahnya popularitas kader partai disebabkan tidak bekerjanya jejaring partai dari level tertinggi hingga terendah. Partai kehilangan momentum untuk menciptakan panggung terhadap kader terbaiknya melalui kegiatankegiatan di akar rumput karena lemahnya organisasi partai untuk mendukung kader-kader potensial untuk bisa jadi perhatian elektoral. Permasalahan lain, misalnya, kebiasan partai yang membuka kantornya beberapa bulan menjelang pemilu. Jejaring partai yang seharusnya diperkuat
beberapa tahun menjelang pemilu malahan tidak bekerja dengan baik. Oleh karena itu, wajar kalau partai tidak punya mesin partai yang mapan dan stabil. Di Indonesia sampai detik ini belum ada partai yang serius dalam mengelola partai seperti yang penulis sebutkan, yang organisasinya tetap berjalan meskipun tidak ada pemilu atau kalah pemilu. Umumnya, kantor partai jadi rumah tua yang tidak berpenghuni ketika pemilu telah usai atau kalah pemilu. Pengurusnya sulit dihubungi dan diminta keterangan terkait partainya. Kedua, dengan mengusung artis sebagai calon legislatif, partai tidak mengeluarkan biaya besar untuk membiayai calegnya agar bisa terpilih. Popularitas yang dimiliki artis adalah modal dari aktivitasnya di dunia hiburan. Semua itu dikapitalisasi partai dengan dipindahkan populeritasnya menjadi elektibilias. Demi mewujudkan hal itu caleg yang berlatarbelakang artis harus “nyaleg”. Partai berhemat untuk biaya pengenalan caleg ke konstituen. Selanjutnya, partai hanya memperkenalkan sang caleg dengan pro-
gram kerja. Niscaya pada bagian ini elektoral sulit membedakan antara posisi caleg sebagai artis atau sebagai calon legislator. Kegelisahan ini tidak berlaku untuk semua artis, karena juga ada artis yang memiliki pendidikan dan pengalaman organisasi dan kepemimpinan. Yang penulis maksud dalam tulisan ini sebagai kegelisahan terhadap artis yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif belum teruji secara kompetensi, yang nanti berguna di parlemen dalam memperjuangkan nasib elektoralnya. Dari pemilu ke pemilu bisa dilihat secara langsung kehadiran anggota DPR yang berlatar belakang artis tidak bisa berbuat banyak dalam memperjuangkan konstituennya. Sebab, hal yang dihadapi ketika proses terpilih dan setelah terpilih adalah hal yang berbeda. Karena, waktu proses terpilih adalah perjuangan agar dilirik oleh pemilih. Namun, pada saat terpilih berhubungan dengan kemampuan dan komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ketiga, profesi artis dan politisi tidak jauh berbeda karena sama-sama berada dalam kondisi yang dina-
mis. Setiap periode tertentu akan ada saja artis baru yang mengalahkan ketenaran artis lama. Bahkan hal itu bisa berlangsung lebih cepat dari yang diperkirakan. Begitu pun dengan dunia politik, petahana tiga periode pun bisa dikalahkan penantang baru. Jadi, fenomena peralihan profesi oleh artis dari dunia hiburan ke politik adalah ibaratnya keluar dari mulut buaya dan masuk ke mulut harimau. Kondisi yang dihadapi relatif sama, terdapat intrik, fitnah dan citra yang bercampur antara kebenaran dengan kebohongan. Yang terpenting jadi catatan bagi partai dan caleg yang berlatar belakang artis: politik bukan ajang main-main. Merendahkan aspirasi dan amanah rakyat dengan melakukan kapitalasi terhadap harapan dan cita-cita konstituen dengan tidak mendorong figur yang tepat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah kesalahan. Fenomena partai yang mengutamakan artis maju di pemilihan legislatif dibandingkan kader ideologis tidak hanya terkait dengan artis baru. Artis yang sudah bergabung dengan salah satu
partai pun jadi kutu loncat dengan pindah ke partai lain. Sifat ini tidak hanya dilakukan oleh kader biasa, namun juga artis, yang memilih partai yang lebih menjanjikan materi dan posisi. Proses perpindahan artis dari satu partai ke partai lain pun terkait dengan pembiayaan kampanye. Salah satu partai, misalnya, membiayai modal kampanye artis yang sudah menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019 untuk pindah partai dengan maju pada Pileg 2019. Strategi “mencuri” anggota DPR yang sudah memiliki basis elektoral untuk pindah partainya, persis dengan transfer pemain sepak bola dengan menawarkan gaji yang lebih mahal untuk pindah klub. Dengan membeli pemain bintang dengan harga yang mahal, maka secara tidak langsung menaikkan rangking dan nilai tawar klub dalam jajaran sepak bola. Partai pun begitu, membajak kader partai A yang sudah punya basis elektoral DPR RI periode 2014-2019. Partai B tinggal menikmati keuntungan elektoral pada Pileg 2019 (periode 2019-2024).(*)
IKLAN SUPER SPREAD CENTER - Halaman Full Colour
:
Rp 33.000/mmk
- Halaman Black White
:
Rp 29.000/mmk
Info kerjasama/diskon: 085659447345 PT. Jembatan Mediatama Cianjur (Media Cetak,Online & Event Planner)
Komisaris Utama: H Ishaq Robin. | Direktur Utama Anton Ramadhan. | Pemred: Gia Gusniar. | Dewan Redaksi: Anton Ramadhan, Fonda Lapod, Gia Gusniar, Nuki Nugraha, T. Budiyanto | Redaktur: Mustofa, | Asisten Redaktur: Angga Purwanda. | Reporter: Apip Samlawi. Memberi Nilai Lebih BERITA MEDIA GROUP |Perwajahan: Ahmad Sulaeman (Koordinator), Arie Yudistira, Ziad Zed Zubaidi. | Grafis: Nandang S | Manager Sirkulasi & Umum: Tavip Supriatna | Kabiro Ciranjang: Nuki Nugraha | Divisi Sirkulasi & Iklan: H. Heryanto. | Adm. Keuangan: Emma Maryani. | Divisi Umum: Eded Kurniawan. ALAMAT KANTOR REDAKSI/SIRKULASI/IKLAN: Jl KH Abdullah Bin Nuh No 6 Pamoyanan, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur 43211. No Tlp: 0263-2914902. | Email: newsredaksibc@gmail.com SELURUH WARTAWAN BERITA CIANJUR SELALU MENGENAKAN TANDA PENGENAL DAN DILENGKAPI SURAT TUGAS SERTA TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK MEMINTA ATAU MENERIMA APAPUN DARI NARASUMBER
twitter @berita_cianjur HALAMAN
facebook beritacianjurcom
HOTLINE : 0263-2283130
BC3
Klik! beritacianjur.com
JUMAT, 27 JULI 2018
Gelombang Tinggi Rusak Puluhan Warung di Pantai Jayanti Seujumlah Warga Mulai Mengungsi Ketempat yang Lebih Aman
GELOMBANG tinggi mencapai sembilan meter merusak puluhan warung semi permanen disepanjang Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Kamis (26/7/2018).
T
idak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun puluhan pedagang dan warga yang tinggal di sepanjang pantai mengungsi ke tempat yang aman dari hantaman gelombang yang sejak satu pekan terakhir meningkat. “Selama dua hari terakhir gelombang mencapai 9 meter, sehingga hempasannya menghantam puluhan warung dan rumah warga di pinggir pantai hingga rusak berat,” kata Rahmat, warga Kecamatan Cidaun saat dihubungi wartawan, Kamis (26/7/2018). Rahmat menuturkan, hingga saat ini warga mengungsi ke tempat yang dinilai aman. Bahkan beberapa orang diantaranya terpaksa menumpang di
rumah sanak saudara karena tidak memiliki tempat tinggal. “Sekitar lima kepala keluarga (KK) terpaksa menumpang karena warung yang merangkap tempat tinggal mereka selama ini rusak dihantam gelombang,” katanya. Rahmat menambahkan, akibat gelombang tinggi lima perahu nelayan rusak berat sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk melaut. Sebagian besar nelayan saat ini mendaratkan perahunya agar aman dari gelombang. Sementara hal yang sama menimpa pemilik warung di Pantai Sereg, Apra dan Pantai Lugina di Kecamatan Agrabinta. Total warung yang rusak berat sebanyak delapan warung, dua diantaranya di Pantai Lugina.
BERITACIANJUR/ ANGGA PURWANDA
Sebelumnya BPBD Cianjur, telah mengimbau warga yang tinggal disepanjang pantai selatan Cianjur, untuk tidak beraktifitas. Bahkan wisatawan dan warga dilarang mendekati bibir pantai seiring gelombang tinggi. Gelombang tinggi di wilayah selatan Cianjur mulai mengalami peningkatan status. Bahkan kini ketinggian ombak sudah mencapai 4-5 meter. Warga pun diingat untuk mengevakuasi diri ke tem-
pat yang lebih a m a n dan jauh dari bibir pantai. Sekretaris BPBD Kabupaten C i a n j u r, Sugeng Supriyatno, mengatakan, sejak Selasa (24/7/2018) kondisi gelombang tinggi sudah menunjukan pen-
ingkatan. Sebelumnya, ketinggian gelombang di sepanjang pantai selatan Cianjur hanya 2 meter, dan belum menjadi anca-
man. “Awalnya di Jawa Timur yang sudah sampai ketinggian 4 meter dan memberikan dampak, sementara Cianjur masih sebatas tidak bisanya nelayan melaut. Tapi kemarin terpantau ada peningkatan status,” kata Sugeng. Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG, gelombang tinggi tersebut akan meningkat statusnya mulai 24 hingga 26 Juli 2018. “Makanya diperkirakan besok akan terjadi punc a k ny a ,” kata dia. Me s k i begitu, lanjut dia, ancaman bagi warga di lingkungan pesisir pantai sudah ada. Mengingat dengan ketinggian 4 meter, air sudah sampai ke lapak dan
warung di pantai. Tidak menutup kemungkinan, air akan sampai ke pemukiman hingga memberikan kerusakan. “Sudah sampai ke warung tepi pantai, tapi sebatas banjir rob, tidak ada kerusakan seperti di daerah lain. Potensi tetap ada, apalagi jika puncaknya memang terjadi besok dan gelombang semakin tinggi,” ucapnya. Sugeng menambahkan, pihaknya sudah mengirim sejumlah regu diberangkatkan ke Cianjur Selatan untuk mengawasi dan melakukan langkah antisipasi. Warga yang rumahnya dekat pantai pun mulai mengungsi ke rumah kerabatnya yang dinilai lebih aman. “Tim sudah berangkat ke sana, untuk mengawasi sepanjang pantai, mulai dari sinar laut, jayanti, dan pantai lain di wilayah selatan. Warga sudah diimbau untuk evakuasi diri ke tempat aman. Kami harap tidak ada dampak besar dari gelombang tinggi ini,” pungkasnya.(ang)
Klik! beritacianjur.com
JUMAT, 27 JULI 2018
twitter @berita_cianjur
facebook beritacianjurcom
email newsredaksibc@gmail.com
HALAMAN
BC 4
AQIL SAVIK
KIM JEFFREY KURNIAWAN
Makin Termotivasi KIPER muda Persib Aqil Savik mengaku senang bisa kembali bertemu mantan rekan-rekan satu timnya di Persib U-19 saat mengikuti latihan bersama, Kamis 26 Juli 2018 di Sport Jabar, Arcamanik Bandung. Aqil salah satu pemain yang tak ikut ke Surabaya untuk menghadapi laga tunda Go-Jek Liga 1 2018 kontra Persebaya di Gelora Bung Tomo, malam ini. Dia dan sejumlah pemain Persib lainnya ikut berlatih bersama tim Persib U-19. Kembali bertemu mantan rekan satu timnya, Aqil mengaku semakin termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik buat Persib, juga guna menjaga nama baik Diklat Persib. Sejak promosi ke tim senior awal musim ini, kiper muda Persib itu terus bekerja keras. Dia tidak mau usahanya selama ini gagal setelah mencapai mimpinya yang pertama. Masih ada harapan yang belum tercapai, memberikan kebanggaan buat pecinta sepakbola Indonesia. “Latihan beberapa hari ini bersama Persib U-19 bagi saya pribadi sangat berkesan. Memori perjuangan bersama teman-teman Diklat Persib dulu terlintas, bagaimana pahit manis perjuangan untuk menjadi pemain Persib,” kata Aqil. Meskipun banyak hal belum terwujud, pemain bernomor punggung 30 tersebut bersyukur atas pencapaiannya tahun ini. Selain menjadi bagian tim impian, dia juga punya kesempatan membela Tim Nasional Indonesia U-19 di bawah asuhan pelatih Indra Sjafri. (net)
Jangan Ulangi Kesalahan KIM Jeffrey Kurniawan mengaku mendapat pesan dari pelatih Mario Gomez agar tidak terlalu terburu-buru untuk berlatih di lapangan.
G
elandang berdarah Jerman ini diminta oleh Gomez harus mau lebih bersabar mengikuti tahapan pemulihan cedera “Kami berkomunikasi, pelatih juga selalu menyarankan saya agar pelanpelan. Jangan terburu-buru dan memaksakan karena ingin cepat sembuh,” kata Kim di Sports Jabar, Kamis 26 Juli 2018. Gelandang kelahiran Jerman ini sudah kembali berlatih di lapangan menggunakan bola di Sports Jabar sejak Rabu 25 Juli 2018 kemarin. Itu sebuah kamajuan buat pemain yang hampir selama setah u n
Imam Siap Merantau Lagi IMAM Arif Fadillah merasakan hari yang cukup berat dilalui. Rencananya, pada Kamis 26 Juli 2018 malam ini, dia akan meninggalkan Persib, tim yang membesarkan namanya. Kiper Persib tersebut secara resmi dipinjamkan ke PSM Makassar hingga akhir musim ini. Meskipun berstatus pemain pinjaman, dia merasakan berat harus kembali meninggalkan Persib dan menunda mimpinya selama ini. Sempat ikut mengantarkan juara ISL U-21 musim 2009/2010, Imam sebenarnya ingin kembali mengangkat trofi juara bersama Persib. Sayang, belum terwujud musim lalu dan Go-Jek Liga 1 tahun ini. “Hidup adalah pilihan. Saya pun harus memilih. Meski masih punya mimpi bersama Persib dan ingin mengulang seperti saat Persib U-21 dulu, saya harus pergi dan semoga bisa kembali lagi dalam kondisi lebih baik,” kata Imam. Mimpi yang tertunda itu
“Dia (Gomez) bilang jangan membuat kesalahan yang sama seperti dulu. Tapi, saya optimis kali ini saya akan sembuh, mohon doanya dari semua.”
pun tak mengurungkan niat Imam untuk pergi membela PSM hingga enam bulan ke depan. Dia siap kembali merantau seperti musim-musim sebelumnya sebelum bergabung dengan Persib. Imam mengaku sangat termotivasi bisa memperkuat klub sebesar PSM. “PSM punya sejarah panjang juga. Kebanggaan buat saya tetap berlabuh di tim besar di Indonesia. Nanti akan menjadi Imam yang baru, dan kembali ke nol lagi, kerja keras lagi untuk mendapatkan performa terbaik saya,” ucapnya. Dia pun menyampaikan terima kasih untuk manajemen PT Persib Bandung Bermartabat, tim dan juga bobotoh atas kebersamaan selama membela Persib. (net)
harus absen akibat cedera tulang fibula di kaki kirinya. Menurut Kim, Gomez juga mengingatkan dirinya untuk tidak melakukan kesalahan selama pemulihan. Apalagi, ini adalah kali kedua Kim mencoba berlatih di lapangan setelah insiden patah tulang fibula November tahun lalu. Sebelumnya, pemain bernomor punggung 23 tersebut sempat ikut berlatih bersama tim Mario Gomez pada 30 April 2018 lalu. Namun, ia kembali harus menunda keinginannya untuk bermain. Pasalnya dari hasil pemindaian magnetic resonance imaging (MRI) menunjukkan tulang fibula kaki kiri Kim yang sempat patah mengalami peradangan. “Dia (Gomez) bilang jangan membuat kesalahan yang sama seperti dulu. Tapi, saya optimis kali ini saya akan sembuh, mohon doanya dari semua,” terang Kim. (net)
Zola dan Imam Dipinjamkan SETELAH melakukan diskusi internal, PT Persib Bandung Bermartabat (Persib) dengan ini mengumumkan bahwa Gian Zola dan Imam Arief resmi dipinjamkan ke klub lain untuk putaran kedua Go-Jek Liga 1 2018. Dengan pertimbangan menambah jam terbang, karena yang bersangkutan adalah pemain muda berpotensi, maka Zola akan dipinjamkan ke Persela Lamongan hanya untuk putaran kedua Go-Jek Liga 1 2018. Gelandang jebolan Diklat Persib itu akan kembali bersama tim Maung Bandung setelah berakhirnya masa peminjaman pada 31 Desember 2018 nanti. Untuk Imam, yang belum mendapatkan kesempatan tampil bersama Persib di putaran pertama Go-Jek Liga 1 2018 ini, akan dipinjamkan ke PSM Makassar. Seperti halnya Zola, Imam akan kembali bergabung dengan Persib pada 31 Desember 2018 setelah masa peminjamannya selesai. Sementara terkait permohonan peminjaman pemain dari PSIS Semarang untuk Airlangga dan Atep, dengan mempertimbangkan bahwa Persib
akan menjalani jadwal kompetisi yang padat, baik di Liga 1 maupun Piala Indonesia, maka telah
diputuskan untuk tidak meminjamkan Atep dan Airlangga ke klub tersebut. (net)
HALAMAN
BC5
BERITANASIONAL JUMAT, 27 JULI 2018
KPK: Zumi Zola Segera Dilimpahkan ke Penuntutan JURU Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan. “Pemeriksaan tersangka masih perlu dilakukan baik gratifikasi maupun suap, tadi kami sudah tanya ke tim dalam waktu dekat akan dilakukan pelimpahan lebih lanjut dan direncanakan persidangan akan dilakukan di Pengadilan Tipikor Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (26/7/2018). Zumi Zola telah ditetapkan sebagai tersangka menerima gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017 dan juga suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2017 dan 2018. “Dua kasus ini baik penerimaan grtifikasi dan pemberian suap ada irisan, ada sebagian yang mengalir ke pihak DPRD seperti apa akan disampaikan lebih lanjut karena penerimaan gratifikasi sudah didukung bukti-bukti kuat dan ada temuan-temuan baru yang dilakukan,” ungkap Febri dikutip Antara. Dalam kasus suap, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi pada TA 2017 dan 2018. Setelah mencermati fakta-fakta persidangan dan didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa Zumi Zola selaku Gubernur Jambi periode 2016 s.d. 2021 diduga mengetahui dan setuju terkait uang ketok palu. Selanjutnya, Zumi Zola meminta Plt Kadis PUPR Jambi Arfan (ARN) dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin (SAI) untuk mencari uang agar mendapat pengesahan Raperda APBD 2018 Jambi dari kepala-kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pinjaman pada pihak lainnya serta pengumpulan dana yang akan diperuntukan para anggota DPRD. Dari dana terkumpul tersebut, Arfan melalui orang kepercayaannya telah memberikan kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi sekitar Rp3,4 miliar. Selama proses berjalan KPK menerima pengembalian uang dari pihak yang telah menerima, yaitu uang yang dialokasikan untuk tujuh tujuh anggota DPRD sejumlah total Rp700 juta. Uang tersebut menjadi alat bukti dan dititipkan dalam rekening penampungan KPK.(net/bis)
Ketika Aturan Masa Jabatan Wapres Diibaratkan Dalil Al Quran
NET
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily tidak setuju jika masa jabatan presiden dan wakil presiden di Undang-Undang Pemilu diubah. Menurutnya, presiden dan wapres menjabat selama 2 periode sudah pas. Pernyataan Ace menanggapi gugatan judicial review yang dilakukan oleh Partai Perindo terkait masa jabatan Wakil Presiden di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengajukan diri dalam gugatan tersebut. “Dalam bahasa Al Quran itu ada dalil Qath’i dan dalil Zhanni. Qathi’i itu adalah aturan yang sudah pasti. Sementara yang Zhanni masih bisa diinterpretasi,” kata Ace di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018). Ace berpandangan masa jabatan wakil presiden hanya berlaku dua periode, baik berturutturut maupun tidak berturut-turut. Menurut dia, periodesasi tersebut sudah termasuk dalil Qathi’i. Ace mengaku pada saat UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dibahas di DPR, dirinya masih duduk di Komisi II sebelum dipindahkan ke Komisi VIII. Ia bahkan juga terlibat penuh dalam proses pembahasan UU tersebut. Ace pun mengakui bahwa perdebatan tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden, khususnya kata-kata ‘berturut-turut’ tidak dapat dihindarkan. “Memang terjadi perdebatan terkait dengan istilah bagaimana jika tidak berturut-turut. Oleh karena itu ada penjelasan di dalam UU itu bahwa berturut-turut atau tidak berturutturut. Jadi kalaupun tidak berturut-turut, tetap saja masuk dalam dua periode,” tutur Ace. Meski demikian, Ace tidak heran apabila UU tersebut masih diinterpretasikan lain oleh pihak tertentu. “Memang di dunia politik itu selalu ada cara untuk bagaimana meloloskan apa yang jadi kehendak politik. Jadi apapun interpretasi terhadap regulasi jelas dimungkinkan, peluang itu ada,” kata Ace. (net/bis)
Amien Rais Bikin Sayembara Berhadiah Rp 1,4 Miliar
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengklaim, informasi dirinya pernah menjabat komisaris di PT Freeport Indonesia adalah fitnah.
B
ahkan, mantan Ketua MPR periode 19992004 tersebut menggelar sayembara berhadiah USD 100 juta atau setara Rp 1,4 miliar bagi siapa pun yang bisa membuktikan dirinya pernah menjadi komisaris Freeport. “Ini pembunuhan karakter. Saya tegaskan, kalau ada yang bisa membuktikan kebenaran tuduhan itu, saya kasih USD 100 juta,” tegas Amien Rais di Ruang KK-1 kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018). Amien Rais menyebut telah memiliki uang tersebut. Dirinya mengatakan, uang itu berasal dari gajinya selama sepuluh tahun. “Gaji saya sepuluh tahun sekitar itu. Sudah ada sekarang, kalau anda bisa membutikan (saya kasih),” sebutnya. “Ditambah Rp 100 juta untuk ongkos ke Yogyakarta,” ujarnya sambil tertawa. Amien Rais menjadi pembicara dalam seminar bertajuk “Menggugat Kesepakatan PergolakanTambang Free-
port”. Selain Amien, hadir pula Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, Menteri Menko Perekonomian Rizal Ramli, Ferdinand Hutahaen, dan lainnya.
terutama perusahaan eksplorasi gas bumi. “Bolivia yang cuma 8 juta penduduknya, presidennya lulusan STM, dan bekas anggota serikat buruh. Ketika Presiden Morales membuat gebrakan, semua tanah dan sumber mineral yang dikuasai perusahaan asing, dipaksa jadi milik negara,” kata Amien
JOKOWI KALAH Amien Rais meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas terhadap PT Freeport yang mengaduk-aduk isi perut tanah Papua. Amien menegaskan, Jokowi seharusnya meniru aksi tegas Presiden Bolivia yang berhaluan Sosialis Marxis, Evo Morales, terhadap perusahaanperusaaan asing. Morales berani melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusaan milik asing,
Amien menilai, kebijakan Evo Morales itu menaikkan pendapatan Bolivia hingga tiga kali lipat. Berkat hal tersebut Evo terpilih hingga 4 kali sebagai presiden. ”Berkat kebijakan ini kocek Bolivia menjadi tiga kali lipat, kemudian dari negara miskin menjadi tidak terlalu miskin,” jelasnya. Mantan ketua MPR tersebut menilai, Jokow i
tidak be-
rani melakukan hal tersebut. Amien menambahkan, Jokowi kalah garang dibanding Evo Morales yang terang-terangan menolak intervensi asing termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. “Sampai sekarang kita tidak punya presiden seberani Morales yang hanya lulusan STM,” tandas Amien. (net/bis)
“Ini pembunuhan karakter. Saya tegaskan, kalau ada yang bisa membuktikan kebenaran tuduhan itu, saya kasih USD 100 juta,”
Gugatan Pilkada 2018 di MK Banyak Soal Politik Uang SEBAGIAN besar pemohon perkara sengketa Pilkada serentak 2018 memperkarakan dugaan politik uang. Politik uang itu diduga terjadi selama tahapan dan pelaksanaan pilkada. Hal itu dikatakan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono.”Banyak dugaan kecurangan berkedok kegiatan, tetapi ada unsur politik uang. Namun banyak juga mobilisasi aparatur sipil negara dan pemilih yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif,” kata Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (26/7/2018). Fajar menilai hal itu menunjukan bahwa permohonan sengketa Pilkada serentak 2018 tidak semata-mata karena persoalan selisih hasil suara. Namun banyak permasalahan yang diangkat terkait dengan dugaan pelanggaranpelanggaran oleh pihak lawan dan penyelenggara pilkada. Lebih lanjut Fajar menjelaskan, meskipun MK membantu menyelesaikan sengketa hasil pilkada serentak, namun tidak berarti Majelis
Hakim Konstitusi tidak memperhatikan proses dan pelaksanaan pilkada. Fajar kemudian menjelaskan bahwa secara prinsip MK tetap mengaju pada Pasal 158 UU Pilkada. “Namun dalam hal tertentu terkait prinsip demokrasi itu, tidak me-
nutup kemungkinan MK keluar dari Pasal 158 dan MK memeriksanya lebih lanjut,” kata Fajar. Prinsip yang dimaksud oleh Fajar meliputi mobilisasi pemilih hingga politik uang. “Yang terpenting harus ada bukti-bukti yang nyata dan kemudian diyakini
oleh hakim MK sendiri memang perlu didalami,” kata Fajar. Fajar kemudian memberi contoh beberapa daerah yang tidak memenuhi syarat Pasal 158 UU Pilkada namun perkaranya masih dapat dilanjutkan ke pemeriksaan. “Ada beberapa daerah
seperti Pilkada di Kabupaten Yapen, Puncak Jaya, dan Tolikara, nah MK menemukan hal-hal prinsip dan spesifik maka bisa dilanjutkan ke persidangan persidangan, terlepas itu terbukti atau tidak tetapi MK memeriksa dan mendalami,” pungkas Fajar. (net/bis)
HALAMAN
BC6
BERITA JABAR JUMAT, 27 JULI 2018
Kapolda Jabar Terjunkan 8000 Personel Amankan Perhelatan Asian Games PENGAMANAN berlapis akan dilakukan Polda Jawa Barat di lima titik venue cabang olahraga saat perhelatan Asian Games pada Agustus 2018 mendatang, termasuk mengantisipasi ancaman terorisme. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, pihaknya menerjunkan sekitar 8000 personel di lima titik venue cabor yang ada di Jabar, yakni sepak bola, Paralayang, Sepeda dan Canoe. “Selain dari kepolisian total 8000 orang personel, dibantu juga dengan 2600 orang personel dari TNI. Termasuk pengamanan akomodasi (tempat menginap atlet dan offisial) di Kota Bandung, Bogor, Subang dan Sumedang,” ujar Agung saat meninjau kesiapan di Stadion Si Jalak Harupat, Kutawaringin, Kab. Bandung, Kamis (26/7/2018). Selama perhelatan Asian Games di Jawa Barat nanti, kata Agung, kerawanan yang perlu diwaspadai berdasarkan pengamatan intelejen, yakni penanganan terorisme masih menjadi prioritas. “Kami sedang melakukan penegakatan hukum terhadap seluruh jaringan teroris,” katanya. Selain itu, lanjut dia, kerawanan lainnya yang harus diantisipasi adalahan kejahatan jalanan seperti pencopetan, jambret, curanmor dan lainnya. Selama persiapan menjelang pelaksanaan event internasional tersebut, seluruh jajaran Polda Jabar sudah menahan 270 orang dan 5200 orang ditangkap karena kejahatan. “Saya imbau kepada seluruh masyarakat agar menjadi warga negara yang baik dan tuan rumah yang baik. Kejadian pengrusakan bangku stadion seperti di Palembang beberapa waktu lalu, jangan sampai terjadi disini. Insya Allah di Jabar jauh lebih baik,” ujarnya. (net/bis)
e-Samsat Jabar, Terobosan Memberantas Pungli BERBAGAI upaya dilakukan oleh Pemprov Jabar untuk mempersempit ruang gerak pelaku pungutan liar (pungli). Hadirnya Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pungli Jabar memiliki peran penting dalam upaya tersebut.
S
ekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa mengatakan, pemberantasan praktik pungli di lingkungan Pemprov Jabar gencar dilakukan. Sejumlah program terobosan pun dibuat agar praktik pungli bisa ditekan. “Bahkan, beberapa program tersebut juga telah ditetapkan sebagai pilot project pencegahan korupsi di 17
provinsi di Indonesia oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” sebut Iwa di Bandung,
Kamis (26/7/2018). Beberapa program terobosan tersebut, di antaranya e-Samsat Jabar. Selain menghindari pungli, program e-Samsat Jabar juga memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. “Pembayaran pajak
kendaraan bisa langsung dilakukan secara mandiri dan transparan via ebanking, m-banking, serta ATM. Program ini untuk meminimalisir praktik pungli yang kerap berlangsung ketika transaksi dilakukan secara konvensional,” jelas Iwa. Program terobosan lainnya, yakni Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Melalui progran tersebut, aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jabar menerima penghasilan
“Pembayaran pajak kendaraan bisa langsung dilakukan secara mandiri dan transparan via e-banking, m-banking, serta ATM.
Polda Jabar Bongkar Praktik Perdagangan Perempuan ke Cina
12 Perempuan Jadi Korban, Ada yang Masih Dibawah Umur
NET
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat berhasil mengungkap praktik perdagangan perempuan ke Cina. Sedikitya 12 perempuan menjadi korban perdaganan manusia oleh pria asal Cina tersebut. Dari 12 perempuan, tiga di antaranya masih di bawah umur. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto didampingi Direktur Krimum Polda Jabar kepada wartawan di Mapolda Jabar, Kamis (26/7/2018) mengatakan, pihaknya telah mengamankan tiga orang perempuan warga Jawa Barat yang akan dibawa ke Cina. Para korban diyakinkan oleh salah seorang broker berinisial YH yang berkerjasama dengan Warga Negara Asing (WNA) asal Cina yaitu TMK. “Mereka dijual ke orang asing untuk dinikahi kontrak,” jelas Agung. Agung mengungkapkan, modus pelaku sebagai broker mencari perempuan juga gadis di kampung-kampung di Jawa Barat. Kemudian, orang tua korban pun diberi uang sejumlah Rp10 juta agar anaknya diizinkan dibawa ke Cina dan pulang setiap tiga bulan sekali. “Dengan dalih diberikan kerjaan yang layak, setelah sampai di sana dikawin kontrak yang janjinya hanya tiga bulan. Tapi realisasinya lebih dan dijual lagi ke orang lain, dan tidak dibayar,” jelas Agung. Para korban, kata Agung, sempat berhasil direkrut lalu dibawa ke apartemen Green Hills di Jakarta. Para korban ditampung dan diurus dokumen untuk keberangkatan ke Cina. Dari hasil pendataan, saat ini tiga korban telah diselamatkan dan dipulangkan ke rumahnya. Sementara 12 orang lainnya masih berada di tiga kota berbeda di Cina. “Untuk 12 orang lagi ada di tiga kota berbeda di Cina. Polda sudah kordinasi dengan Interpol dan Kementrian Luar Negeri untuk bisa segera mengembalikan ke-12 orang tersebut, tentunya berkerjasama dengan kepolisian di Cina,” kata dia. Selain YH dan TMK, polisi telah mengamankan seorang WNA asal Cina lainnya berinisial GCS dan V seorang wanita yang juga berperan sebagai broker. Agung mengatakan, mereka telah beroperasi sejak akhir Desember 2017 lalu hingga sekarang. (net/bis)
tambahan sesuai kinerjanya. “Sehingga, tidak ada lagi alasan ASN Jabar kekurangan pemasukan,” ujar Iwa. Di sektor perizinan, Pemprov Jabar juga telah menerapkan program Inovasi Satu Akses Pasti Simpatik. Program tersebut juga diyakini mampu memberantas praktik pungli hingga percaloan dalam proses perizinan. “Kami juga terus memberikan sosialisasi, pendidikan, dan penindakan,” tegasnya. Iwa menerangkan, berbagai program terobosan itu dibuat seiring terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/ kep.1089-inspt/2016 tanggal 4 September 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli Jabar. Iwa menilai, praktik pungli mengganggu, meresahkan, dan memberatkan masyarakat. Tidak hanya itu, pungli juga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat perekonomian. “Masyarakat bisa melaporkan ke Call Center (022) 422-4856, e-mail via saberpunglijabar@gmail.com, SMS/WA 082117323561, lewat Facebook di Pungli Jabar, serta akun Instagram @saberpunglijabar,” tandas Iwa. (net/bis)
Inilah Tim Sinkronisasi Ridwan Kamil
Ada Diantarannya Sebagai Profesor MANTAN wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ery Riyana Hardjapamengkas resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Sinkronisasi Jabar Juara. Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Jabar terpilih, Ridwan Kamil di Hotel Horison, Bandung, Kamis (26/7/2018). Tim Sinkronisasi sendiri dibentuk untuk melakukan penyesuaian program kerja antara visi misi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dengan program Pemda Provinsi Jawa Barat yang telah berlangsung. Tim ini akan bekerja dalam waktu enam minggu, sebelum Ridwan Kamil resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat. Ketua Tim Sinkronisasi, Ery Riyana mengatakan Tim Sinkronisasi berasal dari berbagai macam latarbelakang. Ada perwakilan partai pendukung RINDU, berlatarbelakang pengacara, profesor dan bidang lain. “Ada enam orang perwakilan partai pendukung, ada dari berbagai ragam profesi, kebetulan pak Candra kan lawyer, latarbelakangnya hukum reformasi birokrasi, paham
betul bagaimana reformasi birokrasi menjadi bagian penting dari pencegahan korupsi,” kata Ery saat ditemui di Hotel Horison. “Kemudian ada 3 profesor, Prof. Dwi Hendratmo dari ITB, Prof Sunaryo Kartadinata dari UPI, untuk urusan pendidikan yang perlu perhatian yang sungguh-sungguh. Lalu Prof. Rino untuk urusan diluar pendidikan dan infrastuktur,” sambungnya. Meski Tim Sinkro-
nisasi bekerja hanya dalam waktu enam minggu, namun hal itu bukanlah masalah. “Kan ada 25 pokja (kelompok kerja), masing-masing ada 5 sampai 6 orang, anak-anak muda yang pintar, yang selama ini sudah menggeluti bahan, sekarang tinggal mengolah, disesuaikan dengan arahan dan janji kampanye, sehingga gagasan-gagasan yang hidup di masyarakat bisa diolah
dan dimasukan kedalam program rencana Gubernur terpilih,” ungkapnya.NET Lebih lanjut, Ery menuturkan program paslon Cagub dan Cawagub lain yang dianggap baik dan sejalan akan menjadi perhatian Tim Sinkronisasi. “Program paslon lain yang dianggap sejalan, akan kita serap, disamping aspirasi dari masyarakat. Semua program paslon kita pelajari, mana yang baik, pas, sejalan, inovatif pasti akan kita perhatikan,” pung-
kasnya. (net/bis)
Kehilangan STNK Nopol F-6247-XW an. AHMAD TARMIDI Nopol F-2523-ZI an. YENI YUNINGSIH Nopol F-2566-WD an. MOH RIZKY SHANDY Nopol F-8967-WJ an. ALPIAN Nopol F-4048-XI an. YULIANA Nopol F-4424-XW an. WAHIDIN Nopol F-5864-WU an. DEDE HARYANI
HALAMAN
BC7
Cianjur News+
JUMAT, 27 JULI 2018
... Hadapi Pilpres 2019, Koalisi Pendukung Jokowi Solid DARI HAL BC1
audiensi dengan Kom nas HAM, Jakarta, Kamis (26/7/2018).\ Soliditas enam parpol koalisi tersebut, sambung Hasto, diharapkan bisa memberikan dukungan yang kuat terhadap Jokowi. Selain itu, kata dia, enam parpol ini diharapkan bisa membangun pemerintahan yang kuat dan stabil jika Jokowi terpilih lagi di Pil pres 2019. “Semua nanti diten tukan Bapak Presiden Jokowi ya arah koalisi ke depan. Tapi dari jumlah pendukung sekarang su dah lebih dan memenuhi syarat terciptanya peme rintahan yang efektif dan stabil,” katanya. Hasto menuturkan, keenam parpol akan tetap menunggu Jokowi me ngumumkan calon pen dampingnya pada Pilpres 2019. Ia optimistis Jokowi dan pendampingnya nan ti mampu membangun kepemimpinan nasional yang kuat. Setelah pengu muman resmi pasangan capres dan cawapres, kata Hasto, keenam parpol akan menyusun tim dan strategi pemenangan Pilpres 2019. Sementara itu, Hasto juga berkomentar terkait keluhan Ketua Umum Par tai Demokrat Susilo Bam bang Yudhoyono (SBY) soal hubungannya dengan Megawati yang hingga kini masih mengganjal. “Monggo silakan lihat dalam jejak digital maupun media cetak, bahwa menje lang pemilu, pasti Pak SBY selalu menyampaikan kelu hannya tentang Ibu Mega wati. Padahal Ibu Megawati baik-baik saja,” katanya. Rabu (25/7) malam, usai bertemu dengan Ke tua Umum Partai Amanat Nasional, SBY kembali mengungkapkan mengapa partainya hingga kini su lit berkoalisi mendukung Jokowi di Pilpres 2019. “Hubungan saya dengan Ibu Mega, harus saya ka takan jujur, belum pulih, masih ada jarak,” ujar SBY menjawab pertanyaan wartawan. Pertanyaan itu diaju kan wartawan setelah SBY menjelaskan bahwa jalan bagi Demokrat untuk men jalin koalisi dengan par tai pendukung Presiden Jokowi tidak terbuka. SBY tidak spesifik menyatakan hubungannya dengan Me gawati sebagai salah satu rintangan Demokrat untuk bisa berkoalisi bersama par tai pendukung Jokowi. SBY hanya menjelaskan dirinya sudah berupaya memulih kan hubungannya dengan putri Soekarno itu selama 10 tahun belakangan ini. “Saya berikhtiar untuk bisa berkomunikasi, saya lakukan selama 10 tahun. Mendiang Pak Taufik Kie mas (suami Megawati) sa habat saya juga berusaha memulihkan silaturahim kami berdua. Jadi bukan tidak ada kehendak dari banyak pihak, tapi Allah belum berkehendak,” tutur SBY. Sehari sebelumnya, usai bertemu Prabowo di kediamannya di Kuningan, SBY juga mengungkapkan,
banyak hambatan yang membuat dirinya bisa men dukung Jokowi. SBY men gaku, selama ini menjalin komunikasi dengan tokohtokoh partai untuk Pemilu 2019 nanti. Dia juga mem beberkan hubungannya se lama satu tahun ini dengan Presiden Joko Widodo. “Pertama, sebenarnya saya menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi hampir 1 tahun, menjajaki kemung kinan kebersamaan dalam pemerintahan. Pak Jokowi berharap Demokrat ada di pemerintahan,” ujar SBY, Selasa (24/7) malam. “Saya sadari banyak hambatan dan rintangan. Tidak perlu saya sampaikan secara detail. Koalisi ter bangun iklimnya baik, kese diaan berkoalisi ada trust dan respect,” tuturnya. Terkait keluhan SBY kali ini, Hasto menduga latar belakangnya dipicu SBY yang belum mendapat kepastian buat anaknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres atau cawapres jelang Pilpres 2019. “Seluruh pergerakan politik Pak SBY adalah un tuk anaknya, sementara Ibu Megawati jauh lebih luas dari itu. Ibu Mega selalu bi cara untuk PDI Perjuangan, untuk Pak Jokowi, untuk rakyat, bangsa dan negara, sementara Pak SBY selalu saja mengeluhkan hubun gan itu,” kata Hasto. Hasto meminta SBY introspeksi. “Gagal tidak nya koalisi Pak SBY dan Partai Demokrat lebih ka rena kalkulasi yang rumit yang dilakukan Pak SBY, yang hanya fokus dengan masa depan Mas AHY,” kata Hasto Hasto juga mengatakan SBY seharusnya menjadi pemimpin yang bijak. Dia meminta tak perlu mem bawa hubungannya dengan Megawati sebagai alasan ga gal berkoalisi. “Kalau tidak bisa berkoalisi dengan Pak Joko wi karena sikapnya yang selalu ragu-ragu, ya sebaik nya introspeksi dan jangan bawa nama Ibu Mega seolah sebagai penghalang koalisi,” imbuhnya. Hasto menambah kan, SBY seharusnya tidak memaksakan nama AHY sebagai capres atau cawapres. Menurutnya, kalau kepemimpinan AHY lahir secara alamiah, mungkin perbincangan hari ini bakal berbeda. “Sekiranya Pak SBY men dorong kepemimpinan Mas AHY secara alamiah terlebih dahulu, mungkin sejarah bicara lain,” ce tusnya. Retaknya hubungan SBY dan Megawati terjadi sejak 2004 saat SBY memu tuskan maju dalam pemili han presiden dan kemudian menang. Megawati terke san selalu menghindari SBY dalam berbagai kesempatan atau acara kenegaraan. Meski tak pernah di ungkapkan secara terbuka, cerita Megawati kesal ter hadap SBY sudah menjadi rahasia umum. Mendiang wartawan senior Derek Manangka dalam buku ‘Ju rus dan Manuver Politik Taufiq Kiemas: Memang Lidah Tak Bertulang’ men
ceritakan bahwa penyebab utama Mega tak mau ber temu SBY adalah karena merasa dibohongi. Dalam ‘Catatan Ten gah’ yang ditulis di akun Facebook-nya, Derek me nuturkan pernah mendapat jawaban langsung dari Meg awati perihal hubungannya dengan SBY. Dalam sebuah makan malam bersama Taufiq Kiemas dan Mega wati di kediaman mereka di Teuku Umar, Derek menda pat jawaban tersebut. “Dia itu tidak sportif. Omongannya tidak bisa dipercaya. Kalau anda ingat, SBY itu kan sebelumnya dipecat oleh Presiden Gus Dur sebagai Menteri Per tambangan. Tapi saya ang kat dia sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, setelah saya menggantikan Gus Dur,” tulis Derek menirukan uca pan Megawati. Derek melanjutkan, menurut Mega, seusai di lantik sebagai Menko Pol kam, pada tahun 2001, SBY sembari mengucapkan terima kasih, juga berbisik: “Saya akan kawal ibu hingga tahun 2009.” Di sini Mega menafsir kan SBY akan siap berjuang dengan Mega bukan hanya sampai tahun 2004. Me lainkan periode berikutnya. Tahun 2004-2009. Saat Mega memutuskan akan maju kembali dalam Pilpres 2004, Mega sempat mengajak SBY untuk men jadi pasangannya sebagai cawapres. Tapi SBY, menu rut Mega menolak sambil menyampaikan ucapan terima kasih. SBY beralasan dia cukup ingin menjadi ang gota kabinet (Menteri) saja. Di saat yang hampir ber samaan Jenderal (Purn) AM Hendropriyono selaku Kepala BIN (Badan Intele jen Negara) memberi lapo ran bahwa ada tanda-tanda SBY sedang membangun partai baru. Partai ini akan dijadikannya sebagai ken daraan politik dalam Pil pres 2004. Mega kemudian me manggil SBY dan menanya kan langsung atas laporan tersebut. Tapi SBY mem bantah. Nyatanya, SBY me mang maju sebagai calon presiden mewakili Partai Demokrat, partai yang baru didirikan. “Saya lebih menghargai orang seperti Yusril Ihza Mahendra,” ujar Mega kala itu. Mega sempat mengajak Yusril menjadi pasangan wapres dan Yusril men jawab tidak bersedia namun dengan alasan yang jujur. “Maaf bu saya mau menan tang ibu sebagai calon Pre siden,” ujar Mega meniru kan ucapan Yusril. Tak cuma itu, PDIP dan Megawati juga merasa kekalahan di Pilpres 2014 karena telah terjadi ke curangan. Seminggu setelah Pemilihan Presiden 2004 putaran dua digelar, Taufiq Kiemas mendapat masu kan bahwa ada kejanggalan dalam penghitungan suara. “Ada peran teknologi dan kekuatan di luar jangkauan TK, yang sejak awal su dah membantu lawannya Mega,” ujar Derek.(bbs/ net)
... Ada Pungli dalam Kegiatan Gorol? DARI HAL BC1
Meski mendapatkan ba nyak kucuran sumbangan dari masyarakat, dinas, dana desa hingga pihak ketiga, namun ternya ta kegiatan Gorol juga menggunakan dana dari APBD Cianjur. “Kembali lagi ke soal transparan, jika tidak ada transparan, maka wajar muncul dugaan. Ketika ada sumbangan sekaligus masih pakai APBD, bukan tidak mungkin ini akan menjadi peluang korup si,“ tegasnya. “Potensi dan peluang korupsinya gini, ketika hendak ada belanja suatu barang, bisa saja kan di SPJ-kan dengan meng gunakan APBD, padahal barang tersebut dibeli de ngan dana sumbangan,“ sambung Ebes. Tak hanya itu, Ebes juga menilai, sumbangan dari pihak ketiga untuk Gorol ini pun bisa me ngarah kepada pungutan liar (pungli) yang dilaku kan Pemkab Cianjur. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dipe roleh pihaknya, diketahui adanya sejumlah pengu saha atau pihak ketiga yang tengah mengurus perizinan, diwajibkan menyumbang untuk ke giatan Gorol. “Informasi ini sudah ramai. Logika saja, walau pun sumbangan, tapi ke tika hal itu diminta terha dap pihak ketiga yang lagi punya kepentingan tengah mengurus perizinan, maka apa bedanya dengan pung li?” ungkapnya. Mengacu kepada Un dang-Undang, kata Ebes, maka jelas disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah ter masuk hibah atau sum bangan, tidak diperbole hkan bersifat pungutan. Apalagi, sumbangan un tuk kegiatan Gorol ini bersifat periodesasi atau tidak hanya sekali. “Acuan dugaan ini juga kami pelajari dari aktivitas yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka selalu aktif mengana lisa kasus-kasus pungli
yang marak terjadi dan diterapkan di daerah ke pada pengusaha,“ ucap nya. Hal senada disampai kan Ketua Serikat Per juangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan. Pihaknya juga mengaku pernah mendapatkan ka bar adanya sumbangan untuk Gorol dari pengusa ha atau pihak ketiga yang tengah memiliki kepent ingan terhadap Pemkab Cianjur. “Bahasanya memang sumbangan, tapi karena orang dinas meminta sumbangannya kepada pengusaha yang lagi pu nya kepentingan terha dap Pemkab Cianjur, hal itu mengarah kepada pungutan liar,“ pung kasnya. Selain dari pengusa ha, Rudi juga menyoroti sumbangan dari pihak dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD). “Saya bertanya-tanya, kan sudah dianggarkan di APBD, kenapa dinas masih tetap harus me nyumbang, Terus mereka punya dana dari mana? Ini yang janggal,“ pung kasnya. Diberitakan sebe lumnya, kegiatan Gorol yang merupakan program unggulan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, kini mulai disorot publik Cianjur. Pasalnya, meski men dapatkan banyak ku curan sumbangan dari masyarakat, dinas, dana desa hingga pihak ketiga, namun ternyata kegiatan Gorol juga menggunakan dana dari APBD Cianjur. Menurut Ketua Cian jur People Movement, Ahmad Anwar, kabar tersebut diperolehnya dari berbagai sumber in formasi termasuk sejum lah pemberitaan di media massa. Selain janggal, jika sudah ada kucuran sum bangan dari berbagai pihak namun tetap meng gunakan APBD, Ebes juga mempertanyakan per tanggungjawaban yang dilakukan bupati atau Pemkab Cianjur. “APBD itu harus je
las dan perlu SPJ (surat pertanggungjawaban), sementara sumbangan kan gak perlu SPJ. Jadi, apakah benar semua ang garan tersalurkan dengan baik? Atau ada permai nan anggaran yang di selimuti dengan menggu nakan kata sumbangan?” tegasnya. “Bupati harus segera menjelaskan hal ini ke pada masyarakat. Aparat penegak hukum juga harus bisa menyelediki nya,“ sambung Ebes. Selain menyoroti terkait penggunaan APBD pada Gorol, Ebes juga mengaitkannya de ngan Surat edaran Men dagri No. 188/2010 ten tang Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurutnya, pada poin 3 disebutkan, pera turan daerah tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga dan peratu ran kepala daerah yang menetapkan besarnya penerimaan sumbangan kepada pihak ketiga, pada hakikatnya sama dengan Pajak Daerah. Untuk itu segera dihentikan pelak sanaannya serta dicabut agar tidak membuat biaya tinggi dan menghambat peningkatan iklim inves tasi di daerah “Dalam surat itu dis ebutkan kenapa Mendagri menyampaikan hal terse but. Hal itu sehubungan dengan ditetapkannya Un dang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dae rah (PDRD), dan untuk melaksanakan Inpres No mor 3 Tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi di daerah,” bebernya. Alhasil, Ebes menilai, kegiatan Gorol yang di anggap bupati menjadi progam unggulan terse but harus segera diselidi ki. Pasalnya, terindikasi adanya penyalahgunaan kebijakan dan anggaran. “Pakai logika saja, sumbangan banyak, tapi masih pakai APBD, lalu gimana pemanfaatan anggarannya? Gimana pertanggungjawaban
nya?” tandasnya. Ebes menyebutkan, pada Tahun 2018, kegia tan Gorol menggunakan APBD sebesar Rp1,6 M. Informasi tersebut, kata dia, diperoleh dari data kegiatan atau pekerjaan yang sudah ditenderkan. “Di LPSE, ada pe ngadaan bahan/mate rial kegiatan rehabilitasi/ rekonstruksi/pemeli haraan jalan bersama masyarakat sebesar Rp1,6 M. Lokasi kegiatannya di Cijati, Sukanagara, Cidaun, Naringgul, Ci binong, Karangtengah dan Pacet. Ini untuk ke giatan Gorol,“ terangnya. Sementara itu, Ke tua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan me nilai, anggaran yang di gunakan pada kegiatan Gorol yang janggal sudah mulai disoroti banyak kalangan. Ia berharap agar bupati tidak diam saja dan segera menjelas kan dengan detail kepada masyarakat. “Ya janggal juga kalo ada sumbangan tapi masih pakai APBD. Bupa ti harus segera menjelas kan dan tidak bisa diam saja, karena ini berkaitan dengan masyarakat dan uang Negara,“ ucapnya. Jika bupati hanya diam dengan ramainya pemberitaan terkait ke janggalan Gorol, lanjut Rudi, maka itu bukanlah sikap pemimpin yang baik. Karena masyarakat butuh penjelasan ketika muncul adanya indikasi pelanggaran dan pe nyelewengan anggaran. “Wajar kalau seka rang banyak masyarakat yang menduga adanya pe nyalahgunaan dana pada kegiatan Gorol. Sumban gan ada, APBD dipakai, lalu apa jaminannya kalau semua anggaran benarbenar dimanfaatkan? Jan gan-jangan sumbangan itu hanya alasan untuk menu tupi penyalahgunaan ang garan,“ pungkasnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan bupati atau pejabat Pemkab Cianjur lainnya.(gie)
... Sang Juara Paruh Musim DARI HAL BC1
Laga kemarin berlang sung menarik. Kedua tim sama-sama tampil terbu ka. Pada babak pertama, Persebaya menekan terle bih dahulu. Namun Persib yang membuka keung gulan pada menit kelima melalui serangan balik yang efektif. Umpan lambung Eze chiel N’Douassel sukses disundul Supardi Nasir. Pemain ini pun menggan dakan keunggulan timnya pada menit ke-22. Skor 2-0 bertahan hingga peluit ba bak pertama dibunyikan. Pada babak kedua, Maung Bandung kembali menambah keunggulan. Pada menit ke-53, Ghozali Siregar mencetak gol melalui sepakannya yang gagal dian tisipasi oleh kiper Persebaya. Empat menit berse lang, Persebaya mencetak gol balasan melalui Riki
Kayame. Umpan datar Robertino Pugliara diman faatkan dengan baik oleh Riki Kayame sehingga skor menjadi 1-3. Persebaya kembali menjebol gawang Deden Natshir. Robertino Puglia ra kembali menjadi krea tor gol yang dicetak Fandi Eko melalui sundulan pada menit ke-64. Persib kembali menam bah keunggulan pada menit ke-81 melalui ten dangan dari luar kotak penalti yang dilesatkan oleh Gho zali Siregar. Selang tujuh menit, Persebaya sempat memperkecil kedudukan kembali melalui gol sundu lan David Da Silva. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor bertahan menjadi 4-3 untuk keunggulan Persib. Perjalanan Persib di Paruh Musim Maung Bandung me ngoleksi 29 poin dari 17
laga yang dilakoni. Hanya unggul satu angka atas Barito Putera dan PSM Makassar. Sementara itu, Persebaya menempati peringkat ke-13 dengan koleksi 22 poin. Mereka hanya unggul tiga angka atas PSIS Semarang yang ada di urutan ke-16 atau peringkat teratas zona degradasi. Perjalanan Persib Bandung di Liga 1 sempat kurang meyakinkan di awal musim. Pada pekan kedua bahkan sempat terpuruk di peringkat 15 setelah kalah dari Sriwijaya FC 3-1 di Sta dion Gelora Sriwijaya Jaka baring, 1 April 2018. Tiga kekalahan lain diterima persib dari Madura United (2-1), Bhayangkara (0-1), dan Persija (1-0). Meski jadi juara paruh musim, namun Persib tak seproduktif Barito Putera. Persib hanya mencetak 26 gol sepanjang paruh per
tama Liga 1 ini. Rival abadi Persib, Persija Jakarta, justru mencetak gol lebih banyak, yakni 27. Per sija bertengger di posisi keenam dengan nilai 25. Barito Putera men cetak 30 gol sekaligus men jadi tim paling produktif di paruh pertama Liga 1 2018. Namun Meski kalah dari Barito Putera dalam produktivi tas gol, tapi Persib bersama Perseru Serui menjadi tim paling sedikit kebobolan sepanjang paruh pertama ini, yakni hanya 16 gol. Dari 26 gol, ternyata hanya lima pemain yang menyumbang gol untuk Persib sepanjang paruh pertama, tiga pemain asing, dua pemain domestik. Se cara berurutan, kelima pe main itu adalah Ezechiel N’Douassel, Jonathan Bau man, Oh In-kyun, Supardi Nasir, dan Ghozali Siregar. (gie/bbs/net)
HOTLINE : 0263-2283130
HALAMAN
BC8
Klik! beritacianjur.com
JUMAT, 27 JULI 2018
Kendalikan Inflasi
Jokowi Minta Pemda Tingkatkan Perdagangan Antardaerah UNTUK membantu ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan sehingga inflasi bisa terkendali bisa dilakukan dengan meningkatkan perdagangan antar daerah.
P
emerintah daerah juga diminta mendorong pembangunan pasar pengumpul atau pasar induk sehingga biaya transportasi bisa terkendali. Permintaan tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) “Tolong, kepala daerah yang terkait dengan pasokan dan ketersediaan pangan dilihat terus. Kita sering terjebak rutinitas administratif, tanda tangan kebijakan, tapi yang di lapangan tidak dipantau. Tolong dilihat inflasi naik atau turun, masalahnya apa, apakah dis-
NET
tribusi atau infrastruktur yang jelek,”ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Jakarta, Kamis (26/7/2018). Menurut Jokowi, perdagangan antardaerah sangat penting. Saat ini seringkali ada provinsi yang memiliki inflasi tinggi karena pasokan kurang sementara
di tempat lainnya mengealami kelebihan bahan pokok. Kepala daerah dituntut untuk menetahui informasi mengenai stok bahan pangan baik wilayahnya sendiri maupun daerah lain. Jika ada pasokan yang kurang, pemerintah daerah bisa melakukan perdagangan dengan provinsi atau kabupaten lain.
Ekonomi Bisnis
NET
maupun LRT Bandung Raya dirinya mengaku belum mendapatkan perkembangan terbaru dari PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).
Pasar Induk Selain itu, pemerintah daerah juga diminta membangun pasar pengepul atau pasar induk. Hal
itu dilakukan untuk menekan biaya transportasi tinggi yang menyebabkan harga bahan pokok mahal. “Sekarang pasar induk beras paling gede Cipinang. Yang tidak bener adalah saat Sulawesi surplus, kirim ke Cipinang, Jatim surplus kirim ke Cipinang, Jabar surplus kirim ke Cipi-
Kanwil DJP Jabar I Dorong UMKM Jadi Pengusaha Besar
Ridwan Kamil Bakal Tarik Proyek Metro Kapsul Ke Provinsi GUBERNUR Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil berencana memperluas rute Metro Kapsul yang digagas dirinya di Kota Bandung ke wilayah lain. Ridwan mengatakan meski pihak Pemerintah Pusat dan Pemprov Jabar saat ini sudah merancang pembangunan light rail train Bandung Raya, pihaknya saat resmi menjabat kursi Gubernur Jabar pada September mendatang akan membawa rencana lain. “Metro Kapsul mau saya geser ke provinsi saja, supaya ada kewenangan penuh,” katanya. Meski proyek yang dia gagas tersebut di Kota Bandung belum juga menunjukan perkembangan, Ridwan memastikan jika ini diperluas ke level provinsi, maka dirinya bisa mendapat dukungan penuh baik dari Pusat maupun wilayah lain khususnya di Bandung Raya. “Nanti kan bisa diperpanjang ke Soreang kalau kemarin kan hanya wilayah Bandung,” tuturnya. Dia memastikan jenis transportasi umum yang akan diaplikasikan adalah metro kapsul bukan LRT seperti yang sudah digagas oleh Pemerintahan Ahmad Heryawan. Ridwan mengaku metro kapsul jauh lebih murah untuk diwujudkan ketimbang transportasi modern yang lain. “Bentuknya tetap metro kapsul karena lebih murah,” ujarnya. Terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung
“Misalnya beras, kalau pasokan kita kurang, cek provinsi mana yang surplus. Misalya Jatim surplus, kita telefon lalu mita kirim,” ujar dia.
nang. Tapi nanti dari Cipinang dikirim lagi ke Indonesia timur sehingga bolak balik transportasinya mahal dan dobel,” kata Jokowi. Meski demikian, Jokowi menyampaikan apresiasi terhadap koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta instansi lainnya dalam mengendalikan inflasi. Hal itu bisa terlihat dari capaian inflasi yang berada di bawah empat persen selama empat tahun terakhir. Dia berharap agar koordinasi tersebut tersu dilanjutkan sehingga angka inflasi semakin turun ke depannya antara satu sampai dua persen. “Kita harapkan inflasi bisa rendah sehingga stabil seperti negara maju,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry warjiyo mengatakan, inflasi nasional dapat terjaga selama tiga tahun terakhir dalam kisaran target. Realisasi inflasi volatile food juga semkain menurun bahkan menunjukkan angka terendah selama 13 tahun terakhir pada tahun 2017. (net/bis)
“Untuk saya baru tahu sedang pembebasan lahan pada 2018 ini, kalau soal desainya berubah saya belum menerima,” katanya. (net/bis)
KANTOR Wilayah DJP Jawa Barat I (Kanwil DJP Jabar I) turut mempromosikan produk-produk UMKM, mendorong instansi terkait untuk terus mempermudah perijinan, dan menurunkan tarif pajak dari sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Dengan cara ini diharapkan realisasi penerimaan pajak bisa meningkat seiring pertumbuhan bisnis para pelaku usaha. Kepala Kanwil DJP Jabar I, Yoyok Satiotomo usai Seminar Bisnis dan Edukasi Perpajakan di Telkom University, Rabu (25/7/2018)mengatakan, potensi pajak dari sektor UMKM cukup besar karena jumlah pelakunya sangat banyak. Namun,
ILUSTRASI/NET
realisasinya masih sedikit. Hal ini disebabkan sedikit yang mau transparan soal omzet usahanya. “Mereka banyak yang belum melaporkan secara jujur sehingga penghimpunan pajak menjadi kurang optimal, padahal tidak jujur kan dosa,” ujar Yoyok dalam rilisnya.
Yoyok menargetkan, menghimpun pajak tahun ini sebesar Rp32,4 triliun. Hingga saat ini realisasi pajak mencapai Rp15,09 triliun atau sekitar 46,53%. Jumlah ini tumbuh sebesar
13,25% dibandingkan realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu. Yoyok berharap kontribusi aktif para Wajib Pajak. Dana yang dihimpun dari pembayaran pajak punya arti besar bagi seluruh pelaku usaha, diantaranya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sehingga bisa menumbuhkan perekonomian rakyat. “Hasil pembangunan akan sangat bermanfaat bagi UMKM. Infrastruktur jalan dibangun sehingga menumbuhkan peluang bisnis bagi pelaku usaha,” ungkapnya. (net/bis)