BONGKARNEWS EDISI 344

Page 1

Harga Eceran Rp 3500,Luar Daerah + Ongkos Kirim

B

28 JAN - 4 FEB 2013| EDISI 344| THN KE-VIII

KANTOR REDAKSI Jl. Flamboyan Raya/Raharja No. 37 Medan Telp (061) 8213786, HP. 081375395392 - 08163134392 Fax (061) 8215552 Email:bongkarnews@gmail.com indrabongkarnews@gmail.com

Tersangka Kasus Islamic Centre Batal Diserahkan KERINCI, BN Ditundanya penyerahan 6 orang tersangka, kasus dugaan Islamic Centre Kabupaten Pelalawan oleh Kejati Riau kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pelalawan, membuat beberapa kalangan bertanya-tanya. Karena selama berjalannya prose

pemanggilan, misalnya, dari enam orang tersangka yang dipanggil dari dua kali pemanggilan, hanya dua orang saja yang hadir. Sementara yang lain tenangtenang saja dengan tetap melakukan aktivitas, salah satunya Ketua DPRD BACA TERSANGKA HAL..2

TERKAIT PEMBOROSAN ANGGARAN R-APBD 2013

DPRD-PEMKO BATAM

‘PERANG DINGIN’

Anggaran belanja tak sebanding dengan pendapatan. Selisih angka tersebut disinyalir berdampak negatif. Sebelum disahkan, akhirnya wakil rakyat meminta pemerintah kota merasionalkan angka yang akan diajukan.

BATAM, BN Kesan pemborosan anggaran ini terjadi di Pemko Batam. DPRD Batam menilai struktur Rencana Anggaran Belanja Daerah (R-APBD) 2013 yang diakukan Wali Kota Batam memiliki selisih yang terlalu jauh, dari angka belanja dan pendapatan yang diajukan untuk tahun anggaran tahun depan terlihat timpang tindih. Sehingga

DPRD Batam meminta Pemko merasional dengan memangkas belanja yang tidak perlu. “Ada beberapa point anggaran di bawah naungan Pemko Batam yang harus dipangkas,” sindir Wakil Ketua III DPRD Aris Hardi Halim kepada wartawan, belum lama ini. Aris mengatakan selama beberapa waktu ini badan anggaran (banggar) mencoba mencari formula untuk

menyeimbangkan antara kedua angka itu. “Belanja Rp 2,2 triliun, sementara pendapatan hanya Rp1,66 triliun, ya selisihnya sekitar Rp540 miliar. Opsinya cuma dua, mengurangi belanja agar sejajar dengan pendapatan atau sebaliknya dengan menambahkan pendapatan,” beber Aris. BACA DPRD-PEMKO BATAM HAL..2

Tuntutan Wali Murid Didiamkan

Uang Siswa Masuk RSBI Telah Dibelanjakan BATAM, BN Kasus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SDN 006 Sekupang, Kota Batam terus berlanjut. Tuntutan wali murid agar pihak sekolah mengembalikan uang pendaftaran anaknya, seolah dianggap angin lalu. Alasan pihak sekolah tak lain bahwa uang yang disetor para wali murid telah dibelanjakan untuk membeli 20 unit laptop serta seragam olahraga siswa. “Uang pangkal Rp 2,5 juta yang dibayarkan wali murid tidak mungkin dikembalikan. Kita pun membeli perangkat laptop dan kelengkapan baju olahraga itu hasil kesepakatan dengan wali murid,” ujar Kepala Sekolah SDN 006 Sekupang, Kota Batam, Wan Kasmawati didampingi Wakil Kepsek Imam Muktik SPd kepada BN, belum lama ini. Wan Kasmawati menambahkan dirinya tak mengetahui dengan jela informasi tentang pungutan RSBI. Pasalnya saat itu Wan Kasmawati baru saja menjabat di sekolah tersebut. “Pungutan RSBI itu dilakukan bulan Juli 2012 awal siswa masuk sekolah,” ungkap keduanya. Dikatakannya lagi, dari 69 siswa kelas 1 yang diterima, ada BACA UANG SISWA HAL..2

Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM foto bersama Kepala Sub Auditorat Sumut I BPK R Aryo Seto Bomantari SE Ak MM usai menandatangani berita acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Kas Belanja Modal Pemprovsu tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.

Tiga Dinas Pemprovsu Diwarning Temuan BPK Hasil LHP Foto Plang SDN 006 Sekupang yang tulisan RSBI sudah dihapuskan. mohon dimuat.

MEDAN, BN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Kas Belanja Modal Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun 2012. Berita Acara Serahterima LHP tersebut ditandatangani Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM kemarin di Aula Kantor BPK RI Perwakilan BACA TIGA DINAS HAL..2

Proyek Miliaran Rupiah di Praswil Diduga Bermasalah DOLOKSANGGUL, BN Proyek bernilai milyaran rupiah diduga menuai protes dari masyarakat pemilik lahan, pasalnya hingga sekarang biaya ganti rugi lahan tidak dibayarkan untuk kegiatan Proyek pemeliharaan periodik/ pengaspalan jalan Siabaksa-Bakkara (hotmix) Kecamatan Baktiraja dengan nilai kontrak Rp 1,601 miliar bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) TA 2012, yang dikerjakan CV Kaisar

Konstruksi dengan nomor kontrak 05/sp/PU-E/ BM.1/BKP/DPW/IX/2012 dengan masa pelaksanaan 105 hari dan sudah jatuh tempo dari kontrak yang disepakati. Salah seorang warga Desa Sitanggor Kecamatan Baktiraja,M Sihite (op Hariato) didampingi Tarida Lumbangaol Ketua DPC LSM Masyarakat Pemerhati dan Peduli Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (MPPK2N) Kabupaten Humbahas di Kantor Dinas

Praswil Humbahas di Doloksanggul, membenarkan bahwa biaya ganti rugi atas lahan untuk kegiatan proyek tersebut belum dibayarkan. ”Dari hitungan kerugian yang saya alami akibat proyek itu, terdiri dari lahan 80 meter, 2 kolam ikan rusak berisi ikan kurang lebih 10 ribu ekor, pohon mangga sebanyak 10 batang yang saat itu siap panen,” tandasnya. Lebih lanjut Sihite mengatakan, sebelumnya

pihak masyarakat bersama dengan rekanan yang dipasilitasi pemerintah,agar biaya pembebasan lahan berupa biaya ganti rugi tanah masyarakat, namun hingga sekarang belum dibayarkan sama sekali. “Anehnya, persoalan ini telah disampaikan ke pihak kepolisian, namun pihak polisi memberikan penjelasan kepada kami atas BACA PROYEK MILIARAN HAL..2

Drainase Tak Berfungsi, Lintas Sumut-Aceh Nyaris Putus Tidak berfungsinya saluran drainase di Jalan Nasional Desa Naga Lingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo, mengakibatkan rusaknya badan jalan.Bahkan, jalan lintas yang menghubungkan beberapa kabupaten di Sumut hingga ke Aceh ini, nyaris putus. BERULANG kali Kepala Desa Naga Lingga Nurlianna Br Sihaloho menyampaikan ke pihak kecamatan, bahkan ke kabupaten namun tak kunjung ada tanggapan. Seharusnya, pemerintah website : www.bongkarnews.com

provinsi sesuai dengan laporan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten harus segera ditangani Balai Jalan Jembatan Wilayah-I."Tidak tahu lah kita pak, sudah berulang kali kami ke sana (Kecamatan, dan Pemkab). Tapi tak ada hasil, saya juga harus menerima tanggapan miring dari warga gara-gara ini," ujar Nurlianna, kemarin. Tidak bisa pungkiri, bahwa Balai Jalan Jembatan Wilayah-I pernah memperbaiki saluran itu. Namun, tidak dilakukan sampai tuntas, ibarat dikerjakan setengah hati. Kemudian, pekerjaan yang kerap dilakukan seolah tanpa perencanaan, mengakibatkan tidak bermanfaatnya pekerjaan

yang dilakukan selama ini.Fungsi jalan itu sangat vital. Dengan mobilitas pengendara yang melintas, dari Sumut ke Aceh dan sebaliknya. Juga kendaraan yang melintas antar kabupaten kota di daerah sekitar. Anggota DPRD Provinsi Sumut, Richard Eddy M Lingga yang juga bertepatan melakukan peninjauan ke daerah itu, menyayangkan sikap pemerintah Provinsi Sumut yang tidak peka akan keluhan rakyat di pedesaan. Buktinya, mengabaikan laporan dari kepala desa, sama saja memimpin tanpa hati nurani. Kepala Desa merupakan ujung tombak pemerintahan, dan yang didaulat rakyat

sebagai penyambung aspirasi dengan pemerintah melalui mekanisme demokrasi."Bahkan saat air dari saluran drainase masuk ke rumah warga, pemerintah tak perduli. Sudah luar biasa ini," ujarnya berang. Tidak seharusnya pihak pemerintah Provinsi picing mata untuk kepentingan warganya. Termasuk dalam pemenuhan infrastruktur. Karena, menurut Politikus Partai Golkar ini, biaya pembangunan infrastruktur sangat mahal. Untuk itu, perawatan periodik harusnya diperhatikan BACA DRAINASE TAK HAL..2 Email: bongkarnews@gmail.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.