Michael Amos Djohan dan Nastini Nadya Nitisaras Dengan berkurangnya cadangan minyak di
Pencapaian tingkat pengembangan energi
Indonesia, dan kesadaran akan pentingnya bahaya
terbarukan yang ditargetkan oleh pemerintah
pemanasan global bagi masyarakat Indonesia,
Indonesia,
industri ketenagalistrikan di Indonesia sedang
infrastruktur energi terbarukan dalam jumlah yang
mengalami fase pergerakan ke arah diversifikasi
sangat besar agar dapat terealisasi. Akan tetapi,
sumber energi yang didasarkan oleh struktur
berkembangnya energi terbarukan di Indonesia
kompetitif dengan mulai terlibatnya pihak swasta.
tidak dapat dilakukan secara maksimal hanya
Selain nn pada pembangunan pembangkit listrik
dengan modal pemerintah oleh karena tingginya
bertenaga gas dan batu bara, pemerintah Indonesia
subsidi
juga mencanangkan perkembangan yang signifikan
Indonesia setiap tahunnya kepada Perusahaan
dari produksi energi terbarukan di Indonesia.
Listrik Negara (“PLN”) untuk menjual listrik
Sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional
dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
(RUEN), porsi untuk Energi Baru Terbarukan
Hal ini mengakibatkan modal yang seharusnya
(EBT) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 23%
digunakan untuk membangun infrastruktur energi
dan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan
disalurkan untuk dana subsidi.2 Atas dasar tersebut,
ditargetkan untuk meningkat menjadi 45 gigawatt
investasi dari pihak swasta sangat dibutuhkan
(GW) pada tahun 2025.1Perkembangan tersebut
untuk memberikan dana yang dibutuhkan untuk
akan mencakup sumber energi seperti air, panas
membangun infrastruktur energi terbarukan.
bumi, biomassa, surya, dan angin yang akan terus
yang
membutuhkan
dikeluarkan
perkembangan
oleh
Pemerintah
Peran pihak swasta dalam penyediaan
berkembang pesat setiap tahunnya.
tenaga listrik di Indonesia telah diatur dalam Pasal
Ferial, “Pengembangan EBT Harus Kompetitif”, Dirjen EBTKE, diakses dari http://ebtke.esdm.go.id/post/2016/12/21/1493/pengembanga n.ebt.harus.kompetitif pada 14 April 2017 pukul 22.12 WIB
2 Asian Development Bank, “Indonesia: Energy Sector Assessment, Strategy, and Road Map.” Asian Development Bank, (2016), hlm. 11.
1
8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
biaya produksi EBT, kebijakan FiT dibentuk agar
Ketenagalistrikan (“UU No. 30 Tahun 2009”), dan
memberikan
oleh karena itu, diperbolehkan bagi pihak swasta
kepastian
sebagai Independent Power Producers (“IPP”)
pemberlakuan FiT berdampak pada penggunaan
untuk membangun pembangkit listrik di Indonesia,
EBT yang menjadi semakin kompetitif bila
dengan ketentuan wajib menjualnya kepada pihak
dibandingkan
PLN
Purchase
berbahan dasar fosil. Oleh karena itu, sebagai
Agreement (“PPA”). Untuk mendukung hal
respon terhadap kondisi ini, dewan legislatif
tersebut, pemerintah memberlakukan skema Feed
Jerman melakukan amandemen
in Tariff (“FiT”) pada PPA untuk listrik yang
mereka, termasuk menurunkan besarnya FiT dan
dihasilkan dengan pembangkit listirk EBT oleh
menentukan kapasitas ambang listrik. Berdasarkan
pihak IPP. FiT merupakan harga yang ditetapkan
hal tersebut, dapat dilihat bahwa Jerman telah
khusus oleh pemerintah untuk EBT,
berhasil menggunakan kebijakan FiT sebagai
melalui
perjanjian
Power
yang
merupakan harga di mana IPP dapat menjual listrik
transparansi,
pada
investor.
dengan
keberlanjutan, Sebagai
energi
dan
hasilnya,
konvensional
Hukum EBT
upaya pengoptimalan energi terbarukan.4
yang bersumber dari EBT.
Kebijakan FiT biasanya mencakup tiga
Dengan skema harga yang lebih tinggi dari
ketentuan utama, yaitu jaminan akses ke jaringan,
harga pasar, FiT merupakan bentuk insentif dari
perjanjian pembelian jangka panjang yang stabil
pemerintah agar pihak swasta dapat turut serta
(biasanya, 15-20 tahun), dan tingkat pembayaran
menyediakan listrik bertenaga EBT dengan harga
berdasarkan biaya generasi EBT5. Berikut adalah
yang kompetitif dan menguntungkan.3 Skema
penerapan skema FiT pada beberapa sektor energi
tersebut merupakan sebuah terobosan agar semakin
terbarukan di Indonesia.
banyak
1.
investor
yang
berminat
untuk
Tenaga Air
mengembangkan pembangkit energi terbarukan
Potensi energi air di Indonesia diperkirakan
sebagai energi yang memiliki potensi melimpah di
mencapai 75,624 MW. Namun, installed capacity
Indonesia. Peningkatan pemanfaatan pembangkit
dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (“PLTA”)
listrik energi terbarukan juga akan memperkuat
masih berkisar di angka 3,649 MW, yang berarti
ketahanan energi nasional.
hanya 5% dari total potensi yang ada. Oleh karena
Berkaca dari negara Jerman yang telah
itu, Skema FiT berperan untuk menarik investor
mengenalkan sistem FiT tahap pertama pada tahun
untuk melakukan pembangunan dalam sektor
2000-2009 dengan fokus utama FiT untuk
energi air. Dalam Permen ESDM Nomor 12 Tahun
meningkatkan produksi EBT. Dengan tingginya
2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTA
Tim Penyusun, “Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Migas Batubara Energi Baru Terbarukan dan Listrik”. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta:2015.
Recent Policy Changes”, Deutsche Bank, (2011), hlm 3. 5 Mendonça. Feed-in Tariffs: Accelerating the Deployment of Renewable Energy. Earth Scan, London:2007.
3
4
Deutsche Bank Group, “The German Feed in Tariff:
oleh PT PLN (Persero), ditetapkan bahwa harga
yang terlalu rendah. Dalam kendala perizinan
pembelian tenaga listrik dari PLTA < 10 MW
lahan, diatasi dengan ditetapkannnya Undang-
adalah
Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas
Rp1.070,00/kWh
untuk
Tegangan
Tahun
2014”)
Bumi
Tegangan Rendah (“TR”). Harga pembelian
memberikan izin usaha panas bumi untuk masuk ke
tenaga listrik tersebut
tidak berlangsung sama
daerah hutan lindung. Dan untuk menyelesaikan
sepanjang kontrak, tetapi dibedakan atas 2 periode
harga pembelian tenaga listrik, ditetapkan skema
waktu, yaitu periode I (tahun ke 1 s.d. 8) dengan
FiT dalam PPA antara IPP dengan PLN melalui
harga tersebut di atas, dan periode II (tahun ke 9
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
s.d. 20) dengan harga pembelian tenaga listrik yang
Mineral Nomor 17 Tahun 2014 (“Permen ESDM
menurun menjadi Rp750,00/kWh untuk TM dan
No.17 Tahun 2014”). Dalam peraturan tersebut,
Rp770,00/kWh untuk TR. Penurunan harga
FiT dalam pembelian listrik dari PLTP ditetapkan
pembelian ini disebabkan karena pada periode I,
dengan
payback
terpenuhi,
Operation Date (“COD”) dan lokasi wilayah
sehingga selama periode II hanya merupakan
kerja, yang terbagi menjadi Wilayah I yang terdiri
keuntungan investor. Hal ini lebih menjamin
dari Sumatera, Jawa, dan Bali, Wilayah II yang
investor untuk berinvestasi karena dengan sistem
terdiri dari Sulawesi, NTB, NTT, Halmahera,
pembelian yang tinggi di awal dan menurun diakhir
Maluku, Irian Jaya, Kalimantan, dan Wilayah III
membuat investasi lebih menarik. PT PLN
yang terdiri dari wilayah-wilayah yang terdapat
(Persero) dapat membeli tenaga listrik dari PLTA
pada wilayah I atau II yang terisolasi dan
dengan kapasitas > 10 MW dengan harga sesuai
pemenuhan kebutuhan tenaga listriknya sebagian
dengan kesepakatan antara PLN dengan Badan
besar diperoleh dari pembangkit listrik dengan
Usaha (investor) tetapi tidak boleh melebihi harga
tenaga minyak. Harga yang mempertimbangkan
untuk kapasitas < 10 MW.6
COD merupakan harga dasar dan belum termasuk
2.
Tenaga Panas Bumi
eskalasi dan biaya pembangunan transmisi yang
Total sumberdaya dan cadangan panas
dilaksanakan oleh PT PLN (Persero). Dengan
bumi Indonesia merupakan yang terbesar di dunia
diberlakukannya Feed In Tariff, 32 Proyek yang
mencapai 28,91 GW, tetapi pemanfaatannya baru
lama tertunda akhirnya mulai bergerak. Sebagai
mencapai
contoh, proyek panas bumi MW Sarulla 330 di
period
dianggap
1.405,4
Pemanfaatan
panas
MW
sudah
pada
bumi
tahun
sebagai
2014. sumber
(“UU
No.21
Menengah (“TM”) dan Rp1.275,00/kWh untuk
Sumatera
mempertimbangkan
Utara,
yang
yang
Commercial
dikembangkan
oleh
pembangkit listrik terhambat karena lokasi panas
konsorsium investor dari Jepang, Amerika Serikat
bumi yang terletak di hutan konservasi, dan harga
dan Indonesia, mencapai penutupan keuangan Mei
pembelian tenaga listrik panas bumi oleh PLN
2014 dan diharapkan mulai beroperasi tahap
6 Tim Penyusun. “Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Migas Batubara Energi Baru Terbarukan dan Listrik”. Pusat Data dan Teknologi
Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta:2015.
pertama pada 2016. 7
dan terutama kelapa sawit. Sekitar 150 juta ton
3.
Tenaga Surya
biomassa diproduksi di Indonesia per tahun, setara
Sebagai negara tropis yang terletak di garis
dengan 470 gigajoule (GJ) energi. Total potensi
khatulistiwa, Indonesia memiliki potensi yang
berbasis
sangat besar dalam membangun Pembangkit
mencapai sekitar 50.000 MW, meliputi biomassa
Listrik Tenaga Surya dengan tingkat insulasi panas
yang berasal dari kehutanan, pertanian, dan
tiap hari yang dapat mencapai 5.1 kWh/m2. Akan
perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit di
tetapi, installed capacity yang terpasang di
Sumatera. Namun, dengan potensi biomassa yang
Indonesia barulah 27.23 MW. Menanggapi itu,
sebesar itu, hanya 61 MW dari pembangkit listrik
pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan
berbasis biomassa yang beroperasi di jaringan per
energi surya untuk mencapai 620 MW installed
Februari 2012. Oleh karena itu, pemerintah
capacity pada tahun 2020. Untuk mengejar target
memiliki rencana untuk memperluas kapasitas
tersebut,
mengeluarkan
listrik tersebut menjadi 544 MW pada tahun 2014.
Energi dan Sumber Daya
Pemerintah telah menetapkan FiT untuk energi
Mineral Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembelian
biomassa dalam Peraturan Menteri Energi dan
Tenaga Listrik dari PLTS Fotovotaik oleh PT.PLN
Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2014 Tentang
(“Permen ESDM No. 19 Tahun 2016”) yang
Pembelian Tenaga Listrik dari PLT Biomassa dan
mengatur mengenai insentif FiT dan kuota
PLT Biogas oleh PT. PLN (Persero) (“Permen
kapasitas untuk tiap provinsi di Indonesia. Dimana
ESDM 27/2014”) dengan harga Rp1.150,00 kWh
kuota kapasitas disini adalah batas MWp pada
x F untuk jaringan tegangan menengah, dan
PLTS yang dapat dibangun oleh IPP berdasarkan
Rp1.500,00 kWh x F untuk jaringan tegangan
kebutuhan listrik provinsi tersebut dan juga
rendah. Faktor “F” tersebut adalah faktor insentif
kelengkapan infrastruktur di daerah tersebut. Pada
sesuai dengan lokasi pembelian tenaga listrik oleh
pulau Jawa, kuota kapasitas yang dapat dibangun
PLN. Terlepas dari ketersediaan bahan baku yang
adalah sebanyak 150MWp dengan harga penjualan
melimpah,
yang terendah seharga USD 14.5/kWh, sedangkan
tenagalistrik yang bersumber dari biomassa adalah
pada provinsi Papua dan Papua Barat memiliki
negosiasi pembelian antara IPP yang akan
kuota kapasitas terendah sebesar 2.5MWp dan
mengolah biomassa dengan penyedia bahan baku
harga penjualan yang tertinggi seharga USD
biomassa tersebut, seperti petani. Walaupun
25.0/kWh.
pembangkit listrik berbasis Waste-to-Energy ini
4.
Tenaga Biomassa
mulai dikembangkan di kota-kota seperti Jakarta,
Indonesia memiliki potensi yang signifikan
Bali, dan Bandung, insentif yang dimiliki kota-
untuk pembangkit energi biomassa dari residu
kota besat tersebut masih belum cukup untuk
pertanian termasuk sekam padi, ampas tebu, karet
mengakomodir proyek PLT biomassa pada saat
Asian Development Bank, (2016) “Indonesia: Energy Sector Assessment, Strategy, and Road Map.” Asian
Development Bank, hlm:29.
Kementerian
Peraturan Menteri
7
ESDM
biomassa
pembangkit
kendala
dalam
listrik
bisa
pengembangan
ini.8
DAFTAR PUSTAKA FiT yang ditetapkan berbeda-beda untuk
setiap jenis energi terbarukan di setiap wilayah,
I.
BUKU
penetapan harga tersebut didasarkan oleh potensi
Mendonça. Feed-in Tariffs: Accelerating
EBT untuk memasok energi di suatu wilayah. Oleh
the Deployment of Renewable Energy. Earth Scan,
karena itu, dibutuhkan penetapan harga dalam FiT
London:2007.
yang sangat akurat untuk masing-masing sektor energi terbarukan. Apabila harga yang ditentukan oleh
pemerintah
tepat,
skema
FiT
II.
ARTIKEL ILMIAH Tim
yang
Penyusun.
“Perkembangan
memberikan harga tetap dalam PPA dapat menarik
Penyediaan dan Pemanfaatan Migas Batubara
investor
melakukan
Energi Baru Terbarukan dan Listrik”. Pusat Data
pembangunan pembangkit listrik berbasis energi
dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya
terbarukan, karena dengan adanya FiT, sektor
Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya
ketenagalistrikan menawarkan pasar yang aman
Mineral. Jakarta:2015.
secara
optimal
dalam
dan stabil bagi para investor, serta memberikan
Madjedi Hasan dan Anton S Wahjosudibjo,
insentif bagi para investor sebagai IPP untuk
“Feed in Tariff for Indonesia’s Geothermal Energy
melakukan pembangunan infrastruktur tenaga
Development, Current Status and Challenges”
listrik secara adil dan kontinu di setiap daerah,
Deutsche Bank Group, “The German Feed
sehingga pendistribusian biaya dan manfaat
in Tariff: Recent Policy Changes”, Deutsche Bank,
pembangunan dapat berdampak positif bagi
(2011), hlm 3.
Indonesia.
Asian Development Bank, “Indonesia: Energy Sector Assessment, Strategy, and Road Map.” Asian Development Bank:2016.
III.
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN Indonesia.
Undang-Undang
Ketenagalistrikan. UU No. 30 Tahun 2009. LN No. 133 Tahun 2009, TLN No. 5052 ________. Undang-Undang Panas Bumi, UU No. 21 Tahun 2014. LN No. 217 Tahun 2014, TLN No. 5585 ________.
Tim Penyusun. “Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Migas Batubara Energi Baru Terbarukan dan Listrik”. Pusat Data dan Teknologi 8
Peraturan
Menteri
Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta:2015.
ESDM
tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh PT Perusahaan Listrik Negara, Permen ESDM No. 12 Tahun 2014. LN No. 594 Tahun 2014. ________.
Peraturan
Menteri
ESDM
tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Permen ESDM No. 17 Tahun 2014. LN No. 713 Tahun 2014 ________.
Peraturan
Menteri
ESDM
tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Permen ESDM No. 19 Tahun 2016. ________.
Peraturan
Menteri
ESDM
tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, Permen ESDM No. 12 Tahun 2017.
IV.
INTERNET Ferial,
“Pengembangan
Kompetitif”,
EBT
Dirjen
Harus EBTKE.
http://ebtke.esdm.go.id/post/2016/12/21/1493/pen gembangan.ebt.harus.kompetitif . Diakses 14 April 2017. Ferial. “Tarif Listrik EBT Akan Berbeda di Tiap
Wilayah”,
Dirjen
EBTKE.
http://ebtke.esdm.go.id/post/2017/01/23/1533/tarif .listrik.ebt.akan.berbeda.di.tiap.wilayah. 18 April 2017.
Diakses