Abstrak Startup kini merambah berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kemudahan muncul akibat teknologi ini. Startup adalah sebuah perusahaan rintisan yang pada saat ini menggunakan teknologi sebagai basis operasional. Salah satu startup yang paling sukses di Indonesia bergerak di bidang transportasi. Berbagai aspek dalam transportasi online menggunakan teknologi. Namun tidak sedikit penolakan dalam masyarakat khususnya transportasi konvensional. Untuk mengatur lebih lanjut mengenai fenomena transportasi online ini, pemerintah akhirnya mengeluarkan PERMENHUB Nomor 32 Tahun 2016 yang berdampak bagi transportasi online di Indonesia yang kemudian direvisi pada PERMENHUB 26 Tahun 2017.
Kata kunci: Transportasi, Teknologi, Startup Perusahaan rintisan atau yang dikenal sebagai Startup merupakan suatu perusahaan yang belum lama berdiri, yang sebagian besar merupakan perusahaan baru didirikan, berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat.1 Startup masih berusia muda dan umumnya masih membutuhkan banyak proses Research & Development (R&D) untuk mencari ceruk pasar dan target konsumennya.2 Startup umumnya memiliki biaya produksi yang rendah, resiko yang tinggi, serta potensi bisnis yang 1
Tempo.co, Apa Sebenarnya Bisnis Startup Itu?, https://m.tempo.co/read/news/2015/11/14/090718820/apasebenarnya-bisnis-startup-itu, diakses 28 mei 2017 pukul 08:00
menarik.3 Dalam dunia bisnis, tahap pertama dalam menjalankan sebuah bisnis adalah startup. Setiap membangun sebuah bisnis, pasti selalu dimulai dari tahap startup. Pada tahap ini, pendiri bisnis memikirkan ide dan konsep yang sekiranya dapat menghasilkan pundi-pundi keuntungan. Pada saat ini, startup tidak bisa dilepaskan dengan teknologi sehubungan dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat. Startup apabila menggunakan teknologi sebagai basis operasionalnya pasti dapat mengurangi pengeluaran operasional dibandingkan dengan basis operasi konvensional. Startup dipercaya sebagai pionir dalam perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Banyak startup sukses di Indonesia bergerak di bidang transportasi, salah satunya Go-Jek yang pada awalnya merupakan startup yang memberdayakan ojek sebagai alat transportasi sehingga Go-Jek dikenal sebagai transportasi yang berbasis aplikasi online. Hadirnya transportasi online di Indonesia ini membawa kemudahan bagi pengguna transportasi darat yang notabene menggunakan jasa transportasi umum. Selain dari segi harga yang relatif lebih murah, akses lebih mudah dan canggih juga menjadi unggulan transportasi online ini. Dibalik segala manfaat yang diperoleh dari kehadiran transportasi online tidak hanya membawa keuntungan, tidak 2
Ngakustartup.com, “Pengertian Dan Definisi Startup�, http://ngakustartup.com/pengertian-dan-definisistartup/, diakses 8 Maret 2017 3
Ibid
luput dari kerugian khususnya bagi perusahaan penyedia jasa transportasi umum berbasis konvensional. Kerugian yang dirasakan secara gradual ini mengakibatkan demonstrasi kumpulan pengemudi transportasi umum konvensional terhadap pemerintah serta konflik antara pengemudi angkutan umum konvensional dan transportasi online di berbagai daerah. Contohnya yaitu sekitar sepuluh ribu anggota Paguyuban Pengemudi Angkatan Darat (PPAD) melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto serta kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.4 Selain itu, terdapat pula ribuan sopir angkutan umum berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung karena kehadiran transportasi online menurunkan pendapatan sopir angkutan umum hingga delapan puluh persen.5 Sebagian besar pelaku demonstrasi merasa pendapatannya menurun secara bertahap sejak hadirnya transportasi online di berbagai kota besar di Indonesia. Kerugian ini dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan sulitnya mencukupi kebutuhan hidup. Apabila pemerintah tidak mengambil sikap, kriminalitas akan terjadi dan meningkat.6 Untuk menghindari akibat yang tidak diinginkan serta memberi solusi bagi permasalahan tersebut, Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang diberlakukan mulai 1 Oktober 2016 (selanjutnya disebut sebagai Permenhub 32/2016). Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 ini menggantikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum.7 Salah satu
landasan dasar dikeluarkannya Permenhub 32/2016 yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.8 Namun, hadirnya peraturan ini menuai kontroversi, khususnya bagi para pihak tranportasi online yang tidak setuju dengan adanya aturan ini. Berikut adalah beberapa hal yang menuai kontroversi dalam peraturan tersebut;9 a. Permenhub 32/2016 dianggap tidak melalui diskusi publik (public hearing) dan tanpa dikonsultasikan kepada kementerian terkait lain. b. Permenhub 32/2016 dinilai melanggar prinsip ekonomi kerakyatan karena memaksa para pengemudi taksi online menjadi karwayan atau perkerja. Padahal, dalam prinsip model usaha ehailing (istilah untuk proses pemesanan transportasi lewat aplikasi online) seperti diterapkan Grab, Gojek, dan Uber, para pengendara diberdayakan dan didorong menjadi pemilik-pengusaha (ownerentrepeneur). c. Permenhub 32/2016 dianggap bertentangan dengan jiwa ekonomi kerakyatan karena menggolongkan usaha mitra e-hailing dalam kategori angkutan umum. Alhasil, ketentuan tentang angkutan sewa masih diatur sebagai model usaha transportasi konvensional, seperti adanya kewajiban balik nama surat tanda nomor kendaraan (STNK), kewajiban memiliki SIM A Umum, dan uji berkala kendaraan bermotor.
4
Tempo.co, “Demo Taksi Jadi Anarkistis, Blue Bird Disindir Mirip Angry Bird,” https://m.tempo.co/read/news/2016/03/22/083755888/de mo-taksi-jadi-anarkistis-blue-bird-disindir-mirip-angry-bird , diakses 27 Maret 2017 pkl. 23:10 WIB.
7 Kompas.com, “Permenhub soal Pengaturan Angkutan Umum Berbasis Aplikasi Perlu Disosialisasikan”, diakses 31 Maret 2017 pkl. 20:15 WIB. 8
Ibid
5
Tribunnews.com, “Sopir Angkutan Umum Kota Bandung Demo, Pendapatan Turun 80 Persen”, http://www.tribunnews.com/regional/2017/03/09/sopirangkutan-umum-kota-bandung-demo-pendapatan-turun-80persen , diakses 31 Maret 2017 pkl. 09:18 WIB. 6
Ibid
9
Beritasatu.com, “Tunda Pemberlakuan Permenhub 32/2016”, http://www.beritasatu.com/megapolitan/388732tunda-pemberlakuan-permenhub-322016.html , diakses 31 Maret 2017 pkl. 21:56 WIB.
Oleh karena adanya hal-hal kontroversial tersebut, Kementerian Perhubungan membuat beberapa aturan terkait revisi Permenhub 32/2016 itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 (selanjutnya disebut sebgai Permenhub 26/2017) sebagai revisi Permenhub 32/2016. Aturanaturan revisi ini akan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2017. Ada sebelas poin mengenai aturan revisi tersebut, yaitu:10 1. Jenis Angkutan Sewa Kendaraan bermotor umum yang memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa. Adanya nomenklatur untuk angkutan sewa khusus/ taksi online, dikategorikan khusus karena angkutan umum tersebut berbasis aplikasi. 2. Kapasitas silinder mesin kendaraan Angkutan Sewa Umum minimal 1.300cc, sedangkan Angkutan Sewa Khusus minimal 1.000cc. 3. Batas tarif angkutan sewa khusus Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi, dan ada penentuan tarif berdasarkan tarif batas atas/bawah. Penetapan diserahkan sepenuhnya pada Gubernur sesuai domisili perusahaan dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK. 4. Kuota jumlah angkutan sewa khusus Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan, dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK 5. Kewajiban STNK berbadan hukum Apabila ketentuan sebelumnya STNK atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Selanjutnya STNK yang masih atas nama perorangan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. 6. Pengujian berkala (KIR) Tanda uji berkala kendaraan bermotor (KIR) semula dilakukan dengan cara 10
Liputan6.com, “Jokowi Restui Revisi Aturan Kemenhub Soal Taksi Online�, http://bisnis.liputan6.com/read/2905533/jokowi-restui-
pengetokan, disesuaikan menjadi pemberian plat yang di-embose. Kendaraan bermotor yang paling lama 6 bulan sejak dikeluarkannya STNK tak perlu uji KIR, dapat dengan melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). 7. Pool Persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum semula harus memiliki 'pool' disesuaikan menjadi memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan. Selain itu, tempat itu harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki. 8. Bengkel Dapat menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel), atau bekerja sama dengan pihak lain. 9. Pajak Substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Ditjen Pajak. 10. Akses dashboard Pokok bahasan akses dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini. Penyedia diwajibkan untuk memberi akses digital dashboard kepada Dirjen Hubdat dan Pemberi ijin penyelenggaraan angkutan umum, untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online. 11. Sanksi Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum termasuk perusahaan aplikasi. Sanksi atas pelanggaraan perusahaan aplikasi diberikan oleh Menteri Kominfo dengan melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara terhadap aplikasi sampai dilakukan perbaikan. Diberlakukannya revisi ini menunjukkan dinamika yang terjadi pada peraturan terhadap revisi-aturan-kemenhub-soal-taksi-online , diakses 31 Maret 2017 pkl. 22:38 WIB.
transportasi berbasis online/aplikasi. Adanya perubahan ini wajar dilakukan sebab transportasi berbasis online merupakan jenis pekerjaan baru di Indonesia yang harus beradaptasi dengan kondisi masyarakat di Indonesia, khususnya di kota besar. Masa uji coba (transisi) selama 3 bulan yang berlaku pada saat diberlakukannya revisi ini juga berguna untuk memberikan kelonggaran bagi perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi untuk beradaptasi dengan aturan tersebut. Namun begitu, pemerintah tetap harus melakukan kajian tentang dampak-dampak yang terjadi di masa yang akan datang untuk menentukan apakah perlu diadakan revisi kembali atau tidak agar hukum yang diciptakan bermanfaat dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Revisi Permenhub 32/2016 ini sudah mengalami dua kali uji coba yang dilaksanakan pertama di Jakarta pada 17 Februari 2017 dan yang kedua diadakan di Makassar pada 10 Maret 2017. Hingga kini telah diberlakukan, masih ada aturan dalam Permenhub tersebut yang memerlukan masa transisi sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang untuk menerapkannya. Masa transisi itu antara lain uji berkala kendaraan (KIR), penetapan tarif atas-bawah, kuota armada, pengenaan pajak, dan penggunaan nama di STNK 2 bulan, untuk pemberlakuan poin penetapan tarif batas atas dan batas bawah, kuota, pengenaan pajak, dan penggunaan nama pada STNK. Untuk aturan tersebut, masa transisi diberikan selama tiga bulan untuk pemberlakuannya. Sedangkan, terkait dengan digital dashboard, masa transisi diperlukan karena penyediaan aksesnya memerlukan proses sinkronisasi sistem teknologi informasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Selanjutnya mengenai stiker kendaraan, masa transisi akan dimanfaatkan untuk menyiapkan stiker yang berkualitas, dengan menggunakan teknologi RFID (radio-frequency identification.
DAFTAR PUSTAKA
I. Peraturan Perundang-Undangan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 32 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK. Permenhub Nomor 32 Tahun 2016.
Menteri
Perhubungan Republik Indonesia. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 26 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 32 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK. Permenhub Nomor 26 Tahun 2017.
II. Internet Beritasatu.com. “Tunda Pemberlakuan Permenhub 32/2016”. http://www.beritasatu.com/megapolitan/388 732-tunda-pemberlakuan-permenhub322016.html. Diakses 31 Maret 2017 pkl. 21:56 WIB. Kompas.com. “Permenhub soal Pengaturan Angkutan Umum Berbasis Aplikasi Perlu Disosialisasikan”. http://nasional.kompas.com/read/2016/04/21 /11050331/Permenhub.Soal.Pengaturan.Ang kutan.Umum.Berbasis.Aplikasi.Perlu.Disosi alisasikan. Diakses 31 Maret 2017 pkl. 20:15 WIB. Liputan6.com, “Jokowi Restui Revisi Aturan Kemenhub Soal Taksi Online”, http://bisnis.liputan6.com/read/2905533/jok owi-restui-revisi-aturan-kemenhub-soal-
taksi-online , diakses 31 Maret 2017 pkl. 22:38 WIB. Ngakustartup.com,
“Pengertian
Dan
Definisi
Startup” http://ngakustartup.com/pengertiandan-definisi-startup/, diakses 28 Mei 2017 pukul 12:00. Tempo.co, Apa Sebenarnya Bisnis Startup Itu?, https://m.tempo.co/read/news/2015/11/14/09 0718820/apa-sebenarnya-bisnis-startup-itu, diakses 28 mei 2017 pukul 08:00
Tempo.co, “Demo Taksi Jadi Anarkistis, Blue Bird Disindir Mirip Angry Bird,” https://m.tempo.co/read/news/2016/03/22/08 3755888/demo-taksi-jadi-anarkistis-bluebird-disindir-mirip-angry-bird , diakses 27 Maret 2017 pkl. 23:10 WIB. Tribunnews.com, “Sopir Angkutan Umum Kota Bandung Demo, Pendapatan Turun 80 Persen”, http://www.tribunnews.com/regional/2017/0 3/09/sopir-angkutan-umum-kota-bandungdemo-pendapatan-turun-80-persen , diakses 31 Maret 2017 pkl. 09:18 WIB.